PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
P U T U S A N
Nomor : 335/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
Hardi Disebut Juga Dengan Tan A Seng, bertempat tinggal di Jln.
Perintis Kemerdekaan No.8 A, Kelurahan Pekan
Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang , dalam hal ini diwakili oleh
Charles Silalahi, S.H.,M.H., Zulkifli Panjaitan, S.H.,
Sahala Halomoan Tambun, S.H., dan Elly Pransh
Silalahi, S.H., yang bertindak berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 selanjutnya
disebut sebagai PEMBANDING semula
PENGGUGAT ;
L A W A N:
1. Hablim Nasution, bertempat tinggal di Dusun III, Gg.Rono No.16,
Kelurahan Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung
Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. Armia Nasution, bertempat tinggal di diDusun I Jalan Lima Mungkur,
Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. Amiruddin Nasution Ir, bertempat tinggal di Dusun I Dagang
Kerawan, Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai
TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4. Haris Nasution, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Buntu
Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang , sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
5. Nurasiah Nasution, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan Dagang
Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang , sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. Sri Banun Nasution, bertempat tinggal di Jln.Langsat No.4, Kelurahan
Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan , sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
7. Hj.Harnaidah, bertempat tinggal di Jln.Sunggal No.189, Kelurahan
Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,
sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII; 8. Murni Nasution, bertempat tinggal di Dusun VII Jln.Binjai KM.10
Gg.Damai No.17 E, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang , sebagai
TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII; 9. Faisal Nasution, bertempat tinggal di Qadr Raya No.33, Kelurahan
Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten , sebagai TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;
DAN 10. Kepala Desa Dagang Kerawan, bertempat tinggal di Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai
TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06
Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam pada tanggal 06 Februari 2015 dalam Register Nomor
16/PDT.G/2015/PN Lbp, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Alm. H. Hidir Nasution ditulis dan disebut juga dengan Alm. H. Khaidir
Nasution, ditulis dan disebut juga dengan Alm. H. Haidir Nasution, semasa
hidupnya memiliki sebidang tanah, luas ± 13,378,5 M² (tigabelas ribu
tigaratus tujuhpuluh delapan koma lima meter persegi), yang terletak di
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Dusun I (satu) Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan
No.592.1/31.-/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005, yang diterbitkan oleh Kepala
Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Basmin, Abeng,
Aseng....................................................±90,20/81/77 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm. Ginem/Alm. Cokro/Alm.
Keri.....................................±112/42/12/28/40 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. L.
Mungkur/Ginem/Basmin......................± 21/31,5/26 M2;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tali Air/ Parit/
Aseng..............................................± 21/27/10 M2;
Bahwa pada tanggal 26 – 04 – 2013, Penggugat dan H. Haidir Nasution
membuat kesepakatan secara lisan, untuk mengalihkan ± 11.200 M2
(sebelas ribu duaratus meter persegi), dari bidang tanah sebagaimana
termaktub dalam Surat Keterangan No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25 Mei
2005 an. Haidir Nasution kepada Penggugat dengan harga
Rp.4.500.000.000; ( empat milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dalam
hal ini disebut sebagai tanah objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan H. Haidir
Nasution tersebut diatas, Penggugat melakukan pembayaran panjar (down
payment) sebesar Rp.50.000.000; (limapuluhjuta rupiah), dengan Cek
CIMB.NIAGA No.AAI 729381, tgl.29-04-2013, sesuai kwitansi bukti tanda
penerimaan uang tanggal 26 – 04 – 2013, yang ditandatangani oleh Hablim
Nasution ( ic. Tergugat I ) dan Hj. Harmaidah ( ic Tergugat VII ), keduanya
adalah anak kandung dari H. Haidir Nasution;
- Bahwa untuk menindak lanjuti kesepakatan peralihan hak atas tanah objek
sengketa tersebut diatas, pada tanggal 15 Juli 2013, Alm. H. Haidir Nasution,
memberikan kuasa kepada Para Tergugat, yaitu anak-anak dari Alm. H.
Haidir Nasution, untuk menjual atau menghibahkan tanah sebagaimana
termaktub dalam Surat Keterangan No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei
2005;
- Bahwa Penggugat telah melunasi harga tanah objek sengketa yang
merupakan kekurangan harga tanah objek sengketa sebesar Rp.
4.450.000.000; (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada
Para Tergugat, dengan uraian sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
b. Pembayaran pelunasan sebesar Rp. 4.450.000.000; (empat milyar empat
ratus lima puluh juta rupiah), dengan 10 lembar Bilyet Giro Bank Ekonomi,
masing-masing dengan nilai nominal Rp.445.000.000; (empat ratus empat
puluh lima juta rupiah), tanggal 16-07-2013, Nomor :
1) 235677
2) 235678
3) 235679
4) 235680
5) 235681
6) 235682
7) 235683
8) 235684
9) 235685
10) 235686
Sesuai dengan kwitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan), tanggal 16-07-
2013 yang ditandatangani Para Tergugat;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat,
setelah pelunasan tanggal 16-07-2013, Para Tergugat akan melakukan
pemecahan Surat Keterangan No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25 Mei 2005
dan balik nama atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 dari atas
nama H. Haidir Nasution menjadi atas nama Penggugat ( ic. Hardi/ Tan A
Seng );
- Bahwa dengan maksud untuk melakukan pemecahan Surat Keterangan
No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 dan balik nama atas tanah objek
sengketa seluas ± 11.200 M2 dari atas nama H. Haidir Nasution menjadi atas
nama Penggugat ( ic. Hardi/ Tan A Seng ), dilakukan pengukuran kembali
oleh Turut Tergugat atas tanah sebagaimana termaktub dalam Surat
Keterangan aquo;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat
oleh Turut Tergugat, luas tanah hasil pengukuran kembali ± 11.747,81 M2
(sebelas ribu tujuhratus empatpuluh tujuh koma delapan puluh satu meter
persegi);
- Bahwa karena terdapat perbedaan “yang signifikan” antara luas tanah hasil
pengukuran kembali dengan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat
Keterangan No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25 Mei 2005, maka Turut Tergugat
kemudian membatalkan Surat Keterangan No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25
Mei 2005, luas I ± 13,378,5 M2 dan menggantinya dengan Surat Keterangan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Nomor : 592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir,
dengan luas ± 11.747,81 M2;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah tercapai
kesepakatan mengenai objek dan harga tanah objek sengketa dan
Penggugat telah membayar lunas kepada Para Tergugat dan Para Tergugat
telah menerima harga tanah objek sengketa sebesar Rp.4.500.000.000;
(empat milyar lima ratus juta rupiah), maka patut dan berdasar hukum jika
Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak atas tanah objek
sengketa seluas ± 11.200 M2, yang merupakan bagian dari bidang tanah
sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor : 592.1/1579/DK-
X/2013, tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa Para Tergugat kemudian secara sepihak melakukan pengukuran dan
memberikan tanda/patok-patok batas tanah objek sengketa yang akan
dialihkan kepada Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat merasa tanah objek sengketa yang diberikan
patok-patok batas oleh Para Tergugat, tidak sesuai dengan kesepakatan
yaitu 11.200 M2, maka dilakukan pengukuran kembali atas tanah objek
sengketa yang diberikan patok-patok batas oleh Para Tergugat;
- Bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Deliserdang, ternyata luas tanah objek sengketa yang diberikan patok-patok
batas dan yang akan dialihkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah ±
9.627 M2 (sembilan ribu enamratus duapuluhtujuh meter persegi), sesuai
dengan peta bidang tanah NO PBT:245/04/2014, tanggal 20/02/2014 yang
dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa karena itu terdapat kekurangan tanah objek sengketa seluas, ±
11.200 M2 - ± 9.627 M2 = ± 1.573 M2 (seribu limaratus tujuhpuluh tiga meter
persegi), yaitu perbedaan antara luas tanah objek sengketa yang telah
disepakati akan dialihkan Para Tergugat kepada Penggugat (seluas ± 11.200
M2) dengan luas tanah yang diberikan patok-patok batas dan yang akan
dialihkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat seluas ± 9.627 M2;
- Bahwa sekira hari Senin tanggal 19 Mei 2014, H. Haidir Nasution meninggal
dunia;
- Bahwa sejak meninggal dunia, maka segala kewajiban Alm. H. Haidir
Nasution termasuk namun tidak terbatas untuk mengalihkan tanah objek
sengketa kepada Penggugat beralih kepada Para Tergugat selaku ahli waris
dari Alm. H. Haidir;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa Penggugat telah berulangkali menegur Para Tergugat untuk
melaksanakan kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu
untuk mengalihkan hak atas tanah objek sengketa kepada Penggugat,
namun Para Tergugat tidak mengindahkannya, padahal Penggugat telah
membayar lunas kepada Para Tergugat harga tanah objek sengketa sebesar
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Para Tergugat dinyatakan
telah wanprestasi, karena tidak melaksanakan kesepakatan antara
Penggugat dengan Para Tergugat yaitu untuk mengalihkan kepada
Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 (sebelas ribu
duaratus meter persegi);
- Bahwa guna memenuhi luas tanah objek sengketa, maka patut dan berdasar
hukum jika Para Tergugat dihukum untuk mengalihkan kepada Penggugat
hak atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 (sebelas ribu duaratus
meter persegi), yaitu dengan cara menambahkan tanah yang telah diberikan
patok-patok batas oleh Para Tergugat seluas ± 9.627 M2 dengan kekurangan
tanah objek sengketa seluas ± 1.573 M2 (seribu limaratus tujuhpuluh tiga
meter persegi), tanah mana letaknya bersempadan langsung dengan tanah
yang telah diberikan patok-patok batas oleh Para Tergugat, dengan ukuran
21 m x 74,90, yang merupakan bagian dari tanah Surat Keterangan Nomor
:592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dalam keadaan kosong
dan baik;
- Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi, tidak melaksanakan
kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu untuk
mengalihkan kepada Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ±
11.200 M2 (sebelas ribu duaratus meter persegi), maka patut dan berdasar
hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat, sebagai berikut :
Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengalihkan hak atas tanah objek
sengketa kepada Penggugat telah menyebabkan Penggugat tidak dapat
menguasai dan mengusahai seluruh tanah objek sengketa;
Bahwa seandainya uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Para
Tergugat untuk memperoleh hak atas tanah objek sengketa sebesar
Rp.4.500.000.000; (empat milyar limaratus juta rupiah) digunakan Penggugat
untuk menjalankan usaha yang lain, maka Penggugat dapat mengharapkan
akan memperoleh keuntungan sebesar 4% setiap bulan yakni : 4% x
Rp.4.500.000.000; = Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) /
bulan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Para Tergugat dihukum
untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang diharapkan sebesar
Rp.180.000.000;/bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan negeri Lubuk Pakam sampai Para Tergugat
mengalihkan kepada Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ±
11.200 M2 dalam keadaan kosong dan baik;
- Bahwa agar gugatan Penggugat tidak hampa nantinya maka dimohonkan
kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo
untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan
milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak
secukupnya, dimanapun dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa karena Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah
objek sengketa maka patut dan berdasar hukum segala surat surat yang
diterbitkan diatas tanah objek sengketa jika tidak ada persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Penggugat;
- Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang
autentik, maka dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan dengan sertamerta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi
(uitvoorbaarbijvooraad);
- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Para Tergugat dihukum
untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat memohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk kiranya menetapkan satu
hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak yang berperkara dan
mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah
diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan secara lisan antara
Penggugat dengan Alm. H. Haidri Nasution, tanggal 26-04-2013, yaitu untuk
mengalihkan kepada Penggugat , hak atas tanah objek sengketa seluas ±
11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa dagang Kerawan, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan bahagian dari
bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat Keterangan
No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir Nasution, sekarang
dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor: 592.1/1579/DK-
X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution, yang diterbitkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat) dengan harga
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran harga tanah objek
sengketa yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan uraian
sebagai berikut :
a. Pembayaran panjar (down payment) sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh
juta rupiah), dengan Cek CIMB.NIAGA No.AAI 729381, tgl.29-04-2013,
sesuai kwitansi bukti tanda penerimaan tanggal 26 – 04 – 2013, yang
ditandatangani oleh Hablim Nasution (ic. Tergugat I) dan HJ. Harmaidah
(ic. Tergugat VII);
b. Pembayaran pelunasan sebesar Rp. 4.450.000.000; (empat milyar empat
ratus lima puluh juta rupiah), dengan 10 lembar Bilyet Giro Bank Ekonomi,
masing-masing dengan nilai nominal Rp.445.000.000; (empat ratus empat
puluh lima juta rupiah), tanggal 16-07-2013, Nomor :
1) 235677
2) 235678
3) 235679
4) 235680
5) 235681
6) 235682
7) 235683
8) 235684
9) 235685
10) 235686
Sesuai dengan kwitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan), tanggal 16-07-
2013 yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas tanah
objek sengketa seluas ± 11.200 M2, yang merupakan bahagian dari bidang
tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor:
592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution,
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan (ic. Turut Tergugat);
6. Menyatakan Para Tergugat, selaku para ahli waris dari Alm. H. Haidir
Nasution, telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan antara
Penggugat dengan Alm.H.Haidir Nasution tanggal 26 – 04 – 2013 yaitu untuk
mengalihkan dan menyerahkan kepada Penggugat hak atas sebidang tanah
seluas ± 11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa Dagang Kerawan,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
bahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat
Keterangan No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir
Nasution, sekarang dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor:
592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution,
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat);
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada
Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 (sebelas ribu
duaratus meter persegi), yaitu tanah yang telah diberikan patok-patok batas
oleh Para Tergugat seluas ± 9.627 M2, ditambah dengan kekurangan tanah
objek sengketa seluas ± 1.573 M2 (seribu limaratus tujuhpuluh tiga meter
persegi), tanah mana letaknya bersempadan langsung dengan tanah yang
telah diberikan patok-patok batas oleh Para Tergugat, dengan ukuran 21 m x
74,90, yang merupakan bagian dari tanah Surat Keterangan Nomor:
592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dalam keadaan kosong
dan baik;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat
berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 4% setiap bulan
yakni : 4% x Rp.4.500.000.000;= Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh
juta rupiah) / bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Para Tergugat mengalihkan dan
menyerahkan hak atas tanah objek sengketa kepada Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini
dengan melakukan pemecahan dan balik nama atas Surat Keterangan
Nomor: 592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 dari atas nama H.
Haidir Nasution menjadi atas nama Hardi / Tan A Seng (ic. Penggugat), luas
11.200 M2. Sesuai dengan tanah objek sengketa;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat surat yang
diterbitkan diatas tanah objek sengketa jika tidak ada persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Penggugat selaku pemilik;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya maupun
ongkos yang timbul dalam perkara ini;
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta
meskipun terdapat banding, kasasi ataupun Verzet (uitvoerbaar bijvoorraad);
Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aquo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
I. Dalam Eksepsi
A. Eksepsi Gugatan Keliru dan Salah Sasaran (Eror In Persona).
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini adalah
karena adanya dugaan kekurangan bidang tanah yang diterima
Penggugat akibat jual beli sebidang tanah milik alm. H. Khaidir Nasution,
yang dalam hal ini adalah merupakan ayah kandung dari Tergugat I s/d
Tergugat IX;
- Bahwa jual beli sebidang tanah tersebut adalah merupakan jual beli yang
dilakukan antara Hardi als. Tan A Seng (ic. Penggugat) yang dalam hal
ini adalah selaku pembeli dan alm. H. Khaidir Nasution selaku penjual
dan sekaligus sebagai pemilik tanah, dimana jual beli tersebut dilakukan
dengan cara “lisan” sewaktu alm. H. Khaidir Nasution masih hidup, dan
tidak dibuatkan secara tertulis sebagaimana layaknya jual beli tanah yang
sering dilakukan pada umumnya;
- Bahwa namun demikian, jual beli antara Penggugat dengan alm. H.
Khaidir Nasution tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dimana
Penggugat selaku pembeli telah melunasi atau membayar keseluruhan
uang pembelian atas tanah dan selanjutnya pula Penggugat telah
menerima, menguasai dan mengusahakan tanah yang telah dibelinya
tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, jika benar –quad noon- di kemudian hari terjadi
suatu permasalahan hukum akibat pelaksanaan jual beli tersebut, maka
sudah selayaknya pula Penggugat harus mengajukan tuntutan hukum
atau gugatan terhadap alm. H. Khaidir Nasution dan bukan langsung
kepada Para Tergugat selaku ahli warisnya, sebagaimana yang telah
dilakukan Penggugat di dalam perkara aquo;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk dapat
menjadikan seseorang sebagai pihak di dalam suatu gugatan perdata
adalah karena adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh orang
tersebut dan akibat dari perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi
si pengadu, sehingga oleh karena di dalam perkara ini seseorang/pihak
yang telah melakukan perbuatan atau tindakan jual beli dengan
Penggugat adalah alm. H. Khaidir Nasution, maka gugatan aquo harus
ditujukan kepada alm. H. Khaidir Nasution, dan bukan langsung kepada
para Tergugat yang hanya merupakan para ahli warisnya;
- Bahwa kelalaian Penggugat ini dapat dilihat dari susunan para Tergugat
di dalam surat gugatannya, dimana Penggugat telah secara langsung
menggugat para Tergugat yang dalam hal ini hanyalah merupakan para
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
ahli waris dari alm. H. Khaidir Nasution, tanpa terlebih dahulu
menyebutkan dan menguraikan tentang alasan yang menjadi penyebab
sehingga gugatan ini langsung ditujukan kepada Para Tergugat;
- Bahwa dengan demikian, maka jelas bahwasanya gugatan Penggugat
adalah keliru dan menjadi salah sasaran (eror in persona), dan oleh
karenanya pula, maka sangat beralasan hukum untuk ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
B. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libels) dan Objeknya Yang Tidak Jelas;
- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat-tergugat uraikan di atas,
bahwa yang menjadi akar permasalahan di dalam perkara ini adalah
akibat telah dilakukannya jual beli sebidang tanah milik alm. H. Khaidir
Nasution dan pembelinya adalah Penggugat;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat di dalam
positanya, harga jual beli di atas sebidang tanah tersebut adalah senilai
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang dibayarkan
dengan cara bertahap, yakni pertama kali (Tahap I) dengan pemberian
panjar sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya
dilunasi dengan menggunakan 10 (sepuluh) lembar bilyet giro, sehingga
keseluruhannya berjumlah Rp.4.450.000.000; (empat milyar empat ratus
lima puluh juta rupiah);
- Bahwa namun selanjutnya, menurut Penggugat terdapat kekurangan
jumlah luas tanah yang diterimanya, yakni hanya seluas ± 9.627 m2 = ±
1.573 m2, berdasarkan perhitungan ulang luas tanah yang dilakukan oleh
Turut Tergugat ataupun Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga
tentunya sangat merugikan Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu pula, maka selanjutnya di dalam posita maupun di
dalam amar gugatannya, Penggugat kemudian meminta agar para
Tergugat dihukum untuk mengalihkan dan menyerahkan kekurangan
bidang tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa demikian seterusnya, dalam dalil-dalil berikutnya Penggugat juga
telah menyebutkan jika total uang pembayaran jual beli tanah sebesar
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut
digunakan Penggugat untuk menjalankan usaha lain, maka Penggugat
akan memperoleh keuntungan sebesar 4% (empat perseratus) setiap[
bulannya, yakni dengan perhitungan : 4% x Rp.4.500.000.000;=
Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta)/ bulan sebagaimana yang
diuraikan Penggugat di dalam posita maupun amar gugatannya, dan oleh
karena itu p ula, maka selanjutnya Penggugat meminta agar Majelis
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Hakim dalam perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar
kepada Penggugat sebesar Rp.180.000.000; terhitung sejak gugatan ini
di daftarkan sampai Para Tergugat memberikan atau mengalihkan
kekurangan bidang tanah kepada Penggugat;
- Bahwa dari dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat ini, terlihat
bahwasanya kerugian yang dialami oleh Penggugat bukanlah hanya
akibat kekurangan bidang tanah yang diterimanya, tetapi juga telah
mengalami kerugian sebesar uang harga pembelian tanah, yakni
sejumlah Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan
bahkan Penggugat juga telah mengalami kerugian akibat kehilangan
keuntungan jika uang pembelian tanah sebesar Rp.4.500.000.000;
(empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan Penggugat
untuk menjalankan usaha lain. Sehingga tentunya sangat rancu dan
membingungkan, karena saling bertentangan antara satu dengan yang
lainnya;
- Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, cukup membuktikan bahwasanya
dalil-dalil gugatan Penggugat ini telah saling bertolak belakang dan
bahkan saling bertentangan antara satu dengan yang lain, karena di satu
sisi menyatakan telah mengalami kerugian akibat kekurangan luas
bidang tanah yang diterimanya, namun disisi lain menyatakan telah
mengalami kerugian sebesar harga pembelian tanah, dan bahkan telah
kehilangan keuntungan jika keseluruhan uang pembelian tanah tersebut
dipergunakan Penggugat untuk menjalankan usaha lain, sementara saat
ini Penggugat telah melakukan pemanfaatan tanah objek objek perkara
dengan melakukan penimbunan dan meratakan seluruh tanah objek
perkara tersebut, yang semula bergelombang dengan kontor tanah yang
berbeda-beda untuk kepentingan usahanya tersebut;
- Bahwa selain telah menimbulkan kerancuan tentang ada sebenarnya
kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, dalil-dalil yang saling
bertentangan tersebut telah mengakibatkan kaburnya makna dari surat
gugatan aquo;
- Bahwa selain itu, dari gugatan aquo juga terlihat bahwasanya objek
terperkara ini sangatlah berbeda dengan objek tanah yang terdapat di
dalam kuitansi tanda penerimaan uang, sebagaimana yang telah
diuraikan oleh Penggugat di dalam posita maupun amar gugatannya;
- Bahwa di dalam posita dan amar gugatannya tersebut, telah disebutkan
dengan tegas bahwasanya Penggugat telah membeli sebidang tanah
milik alm. H. Khaidir Nasution yang merupakan bagian dari tanah milik
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
alm. H. Khaidir Nasution sebagaimana termaktub dalam Surat
Keterangan Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, dan
Penggugat juga telah melunasi harga tanah objek sengketa tersebut
sesuai dengan kuitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal
16-07-2013, yakni dengan menggunakan 10 (sepuluh) lembar bilyet giro
Bank Ekonomi senilai Rp.4.450.000.000; (empat milyar empat ratus lima
puluh juta rupiah);
- Bahwa akan tetapi, jika kita perjhatikan dengan seksama kuitansi bukti
penerimaan tahap II tersebut, maka akan terlihat jelas bahwa pelunasan
harga tanah yang dimaksudkan di dalam kuitansi tersebut adalah
merupakan pelunasan pembayaran atas sebidang tanah milik alm. H.
Khaidir Nasution yang sesuai dengan Surat Camat :
- No.592.1/31/MI/2005, tanggal 25 Mei 2005 a/n. H. Haidir Nst dan
- No.592.1/760/MI/2005, tanggal 26 Mei 2005 a/n. H. Haidir Nst.
Yang artinya adalah merupakan sebidang tanah yang terdapat di dalam
2(dua) Surat Camat, dan bukan sebidang tanah yang merupakan bagian
dari bidang tanah milik alm. H. Khaidir Nasution yang dimaksudkan dalam
Surat Keterangan Tanah No.592.1/31/MI/2005, tertanggal 25 Mei 2005,
yang diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Kepala Desa Dagang Kerawan;
Sehingga dengan demikian jelas menunjukkan bahwa objek tanah
terperkara di dalam perkara aquo sangat berbeda dengan objek tanah yang
dimaksudkan di dalam kuitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, maka cukup beralasan
hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
II. DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I s/d Tergugat IX utarakan dalam
bagian eksepsi, mohon dianggap diulangi lagi secara mutatis mutandis,
karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok
perkara ini;
- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IX dengan tegas menolak seluruh dalil
gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh
Tergugat I s/d Tergugat IX, sebagaimana diuraikan dibawah ini :
- Bahwa sebenarnya kronologis peristiwa jual beli sebidang tanah milik alm.
H. Khaidir Nasution yang selanjutnya disebut tanah objek terperkara di
dalam perkara ini, tidaklah se-sederhana sebagaimana yang telah
diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan untuk itu, maka
Para Tergugat akan menjelaskannya secara rinci berikut ini;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa benar alm. H. Khaidir Nasution adalah merupakan ayah kandung
dari para Tergugat, dan alm. H. Khaidir Nasution tersebut benar ada
memiliki sebidang tanah seluas ± 13.378,5 m2, yang terletak di Dusun I
Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah
No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, yang batas-batasnya
adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Basmin, Abeng,
Aseng....................................................±90,20/81/77 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm. Ginem/Alm. Cokro/Alm.
Keri.....................................±112/42/12/28/40 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. L.
Mungkur/Ginem/Basmin......................± 21/31,5/26 M2;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tali Air/ Parit/
Aseng..............................................± 21/27/10 M2;
- Bahwa sementara itu, Penggugat adalah merupakan seorang penguasaha
yang bergerak dalam bidang usaha mencari dan menyediakan lahan atau
tanah pertapakan untuk pembangunan perumahan ataupun pabrik-pabrik;
- Bahwa akibat banyak dan luasnya tanah/lahan yang telah dibeli dan
dimiliki oleh Penggugat di sekitar daerah tanah milik alm. H. Khaidir
Nasution, maka akhirnya menjadikan posisi atau letak tanah milik alm. H.
Khaidir Nasution menjadi terletak di tengah-tengah tanah atau lahan-lahan
yang telah dimiliki oleh Penggugat, sehingga tentunya membuat
Penggugat berkeinginan untuk membeli dan memilikinya guna
mengembangkan usahanya tersebut;
- Bahwa bentuk keseluruhan bidang tanah milik alm. H. Khaidir Nasution
bukanlah berbentuk persegi panjang, melainkan beragam, dimana yang
bagian sebelah depan berbentuk persegi panjang dan di bagian tengah
berbentuk lebih lebar, namun di bagian belakangnya kembali berbentuk
lebih kecil. Demikian juga halnya dengan keadaan topografi (kontur)
tanahnya yang tidak sama atau beragam, cenderung tidak rata dan
bergelombang, dimana pada bagian depan relatif rata namun semakin
menurun ke bagian tengah hingga ke bagian paling belakang, seperti yang
dapat terlihat dalam gambar peta situasi tanah yang dimaksud dalam Surat
Keterangan Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, yang
digambarkan tidak lurus/simetris melainkan bersegi-segi, sehingga oleh
karena itu pula, maka pada bagian depan tanah tersebut didirikan 2(dua)
bangunan rumah dan pada bagian tengah ditanami dengan pohon-pohon
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
keras seperti : Pohon Kelapa, Coklat, Jati, dan tumbuhan-tumbuhan lain,
yang juga pada bagian belakang dibuat menjadi lahan persawahan karena
berbatas dengan tali air;
- Bahwa untuk kepentingan perluasan usahanya tersebut, maka sekitar
tahun 2012 yang lalu Penggugat melalui perwakilannya yang sekaligus
adalah merupakan staf/anggotanya yang bernama Adi Suwito dan Baba,
bahkan akhirnya dengan melalui bantuan Jamilah (ic. Turut Tergugat)
yang dalam hal ini adalah merupakan Kepala Desa/aparat Desa setempat,
kemudian datang menjumpai dan membujuk agar alm. H. Khaidir Nasution
mau menjual keseluruhan tanah miliknya kepada Penggugat;
- Bahwa pada awalnya alm. H. Khaidir Nasution tidak berkenan untuk
menjual tanah miliknya, namun karena terus dibujuk dan dirayu oleh
perwakilan Penggugat yang juga adalah merupakan aparat desa
setempat, maka akhirnya alm. H. Khaidir Nasution berkenan untuk menjual
sebagian tanah miliknya, dengan syarat dan ketentuan bahwa bidang
tanah yang akan dijual kepada Penggugat bukanlah bidang tanah secara
keseluruhannya, melainkan bidang tanah yang ada di bagian tengah
hingga ke belakang, yang ditetapkan dengan “Patok” setelah dilakukan
pengukuran bersama sebagai tanda batasnya, artinya yang dijual adalah
dari Patok yang ditunjuk Alm. H. Khaidir Nasution atau wakilnya yang sah
sampai dengan tali air yang merupakan batas terjauh dari tanah yang
dijual, dan jual beli ini biasa dilakukan di daerah tersebut yang dikenal
dengan istilah jual beli ala kampung setempat;
- Bahwa setelah mendapatkan angin segar dari alm. H. Khaidir Nasution,
maka selanjutnya dilakukanlah tawar menawar harga jual belinya, dan
akhirnya jual beli tersebut disepakati “secara lisan” dengan harga sebesar
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan sistem
pembayaran cara bertahap atau cicilan. Dimana sebagai tahap pertama
sebagai panjar (down payment) dibayar sejumlah Rp.50.000.000; (lima
puluh juta rupiah) dan selanjutnya harus dilunasi oleh Penggugat dalam
tempo paling lambat 1(satu) bulan kemudian;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli secara “lisan” dan pemberian
panjar tersebut, maka selanjutnya perwakilan/staf Penggugat meminta
copy surat tanah dan selanjutnya secara bersama-sama dengan pihak
penjual melakukan pengukuran guna mencocokkan ukuran luas serta
batas-batas tanah alm. H. Khaidir Nasution yang ada di dalam Surat
Keterangan Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
sekaligus menentukan batas “patok” tanah yang akan diperjual belikan
kepada Penggugat;
- Bahwa dari pengukuran yang dilakukan secara bersama tersebut, akhirnya
diketahui bahwa luas tanah milik alm. H. Khaidir Nasution memang sesuai
dengan ukuran serta batas-batas tanah yang ada di dalam Surat
Keterangan Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005 tersebut,
sehingga selanjutnya ditentukan dan dibuatkan “Patok” tanda batas tanah
yang akan diperjual belikan, yakni terhitung 3(tiga) meter dari batas akhir
tanah bagian depan hingga ke tanah bagian paling belakang sebagaimana
yang digambarkan berikut ini;
- Bahwa setelah lewat batas tenggang waktu 1(satu) bulan yang telah
diperjanjikan (bulan Mei 2013), ternyata Penggugat tidak juga melunasi
harga pembelian tanah, sehingga akhirnya alm. H. Khaidir Nasution
kemudian mengingatkan Penggugat untuk segera melunasi harga
pembelian tanah dan jika tidak dilunasi, maka perjanjian jual beli “secara
lisan” tersebut akan dibatalkan dan alm. H. Khaidir Nasution akan
mengembalikan uang panjar yang telah diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa atas teguran alm. H. Khaidir Nasution tersebut, maka selanjutnya
Panggugat kemudian menjumpai alm. H. Khaidir Nasution dan meminta
waktu untuk menyelesaikannya, namun mengingat keadaan kesehatan
serta usia alm. H. Khaidir Nasution yang sudah lanjut, maka untuk
pelaksanaan kegiatan jual beli tersebut kemudian dibuatkan kuasa dari
alm. H. Khaidir Nasution kepada anak-anaknya (ic. Tergugat-Tergugat),
sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2013 serta
Surat Kesepakatan Bersama para ahli waris tertanggal 15 Juli 2013;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Juli 2013, harga jual beli sebidang tanah
tersebut dilunasi oleh Penggugat dengan menggunakan 10 (sepuluh)
lembar bilyet giro, dalam bentuk deposito berjangka, sebagaimana
dimaksudkan dalam Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 16 Juli 2013
dan selanjutnya pula Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah
tersebut;
- Bahwa pada awalnya alm. H. Khaidir menyarankan dilakukan jual beli di
depan Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam membuat perjanjian
jual beli tanah, tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan untuk
menghemat biaya dan menghindari pajak-pajak akibat jual beli tersebut;
- Bahwa akhirnya dengan sangat terpaksa alm. H. Khaidir menerima jual
beli tersebut dengan jual beli secara lisan saat itu, dan dengan telah
terlaksananya dengan baik jual beli yang dilakukan secara lisan tersebut,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
maka jual beli yang dilakukan antara alm. H. Khaidir Nasution dengan
Penggugat adalah merupakan suatu jual beli yang sah menurut hukum
dan kebiasaan setempat (kampung);
- Bahwa benar kuitansi tanda terima uang di atas hanyalah merupakan
tanda terima uang atas jual beli tanah di dalam perkara ini dan untuk
mempermudah administrasi saja saat itu, yang masing-masing bertuliskan
untuk pembayaran : Tahap I dan Tahap II (Pelunasan) atas Pembelian
sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Dagang Kerawan. Kec.
Tanjung Morawa. Luas 28 Rantai (11.200 m2), ataupun sebagaimana
yang juga disebutkan di dalam surat kuasa dari alm. H. Khaidir Nasution
kepada Terugat-Tergugat;
- Bahwa kuitansi tanda terima uang dan surat kuasa tersebut seluruhnya
dibuat dan dipersiapkan oleh Penggugat, dan karena menurut Penggugat
hanya untuk kepentingan administrasi dalam pelaksanaan jual beli
tersebut, maka Para Tergugat kemudian membubuhkan tanda-tangannya.
Namun bukan berarti luas tanah yang telah dibeli Penggugat adalah
berukuran ± 11.200 m2 sebagaimana yang terurai di dalam kuitansi dan
surat kuasa dimaksud, karena sebagaimana yang telah Tergugat-Tergugat
kemukakan sebelumnya pada bagian eksepsi, yaitu jika mengacu dan
berpedoman kepada kuitansi tanda terima uang Tahap II tersebut, maka
akan terlihat bahwa bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah
merupakan bidang tanah alm. H. Khaidir Nasution yang sesuai dengan
Surat Camat :
- No.592.1/31/MI/2005, tanggal 25 Mei 2005 a/n. H. Haidir Nst dan
- No.592.1/760/MI/2005, tanggal 26 Mei 2005 a/n. H. Haidir Nst.
Yang tentunya sangat berbeda dengan objek terperkara yang disebutkan di
dalam perkara ini, yakni sebidang tanah yang merupakan bagian dari tanah
milik alm. H. Khaidir Nasution yng termasuk di dalam Surat Keterangan
Tanah No.592.1/31/MI/2005, tertanggal 25 Mei 2005, yang diterbitkan oleh
Turut Tergugat, yang nota bene adalah merupakan seorang Kepala Desa
dan bukan Camat;
- Bahwa bukti lain untuk membuktikan tentang ketidak benaran hal ini dapat
juga dilihat dari adanya kesalahan “Penulisan” nama Hj. HARNAIDAH di
dalam kedua kuitansi tanda penerimaan uang tersebut, dimana
sebenarnya dan yang seharusnya adalah Hj. NURAIDAH dan bukan Hj. HARNAIDA, namun karena pada saat itu menurut Penggugat hanya
sekedar untuk kepentingan administrasi semata, maka kedua kuitansi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
tersebut ditanda-tangani oleh Tergugat-Tergugat termasuk Hj. Nuraidah
tersebut;
- Bahwa selain itu, sebagaimana yang telah Tergugat-Tergugat uraikan
sebelumnya di atas, bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh alm. H.
Khaidir Nasution dengan Penggugat bukanlah didasarkan kepada ukuran
luas tanah dalam meter (m2), ataupun rante sebagaimana yang dimaksud
oleh Penggugat, melainkan adalah dalam bentuk “Patok” yang batas-
batasnya telah diukur, ditentukan dan disepakati bersama, yakni terhitung
3(tiga) meter dari batas akhir tanah bagian depan hingga ke tanah bagian
belakang, yang dikenal dengan jual beli ala kampung setempat;
- Bahwa hal ini juga dapat dibuktikan dengan cara lain, yaitu : luas
keseluruhan tanah milik alm. H. Khaidir Nasution adalah seluas ± 13.378,5
m2, sehingga jika hendak ditentukan nilai atau harganya secara per/meter
(m2), maka sudah dapat dipastikan nilai atau harga per/meternya tidak
akan berbentuk bulat/genap dan pasti akan berjumlah ganjil, bahakn
dilengkapi dengan jumlah angka sen rupiah setelah tanda koma (,)
sementara harga jual beli tanah terperkara adalah berjumlah genap dan
bulat yakni sebesar Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta
rupiah);
- Bahwa dengan tidak dapat ditentukannya nilai per/meter (m2) harga tanah
tersebut, maka sudah dapat dipastikan dalil-dalil Penggugat yang
menyatakan luas tanah yang telah dijual dan yang harus diberikan kepada
Penggugat seluas ± 11.200 m2, adalah merupakan suatu dalil yang tidak
berdasarkan sama sekali dan pantas untuk ditolak;
- Bahwa namun demikian, setelah beberapa hari dilakukannya pelunasan
harga jual beli tanah terperkara, maka Penggugat kemudian
menumbangkan seluruh pepohonan yang ada di atasnya dan selanjutnya
pula melakukan penimbunan dan meratakan tanah tersebut hingga
akhirnya menjadi rata secara keseluruhannya;
- Bahwa demikian seterusnya, setelah dilaksanakannya jual beli, maka
tahap berikutnya adalah melakukan pemecahan surat dan sekaligus
melakukan balik nama tanah terperkara ke atas nama Penggugat yang
dilakukan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, pihak aparat desa (ic. Turut Tergugat)
kemudian melakukan pengukuran ulang atas tanah yang sudah ditimbun
dan diratakan oleh Penggugat dan dari hasil pengukuran yang dilakukan
oleh Turut Tergugat tersebut akhirnya diketahui bahwa luas
keseluruhannya tanah milik alm. H. Khaidir Nasution bukanlah seluas ±
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
13.378,5 m2, melainkan seluas ± 11.747,81 m2 sebagaimana dimaksud
dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 22 Oktober 2013, dan jelas hal
ini menyebabkan luas tanah yang telah disepakati antara penggugat
dengan alm. H. Khaidir Nasution menjadi berubah, berbeda dengan fakta
awal ketika terjadi kesepakatan jual beli dan telah disepakati sebelumnya,
disinilah awal perselisihan terjadi yang mengakibatkan alm. H. Khaidir
Nasution menurun drastis kesehatannya karena merasa dijebak oleh cara-
cara licik Penggugat tersebut;
- Bahwa oleh karena itu pula, maka Turut Tergugat kemudian menerbitkan
Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 an.
H. Haidir, yang hal ini terjadi tanpa persetujuan dan izin dari alm. H.
Khaidir Nasution dan atau wakil/kuasanya yang sah untuk itu, dan di dalam
surat keterangan tersebut Turut Tergugat kemudian menyatakan bahwa
dengan dikeluarkannya Surat Keterangan aquo, maka Surat Keterangan
Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, yang merupakan
dasar atau alas hak kepemilikan alm. H. Khaidir Nasution terhadap tanah
terperkara dinyatakan “batal dan tidak berlaku lagi”;
- Bahwa Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober
2013 an. H. Haidir yang diterbitkan oleh Turut Tergugat inilah sebenarnya
yang menjadi sumber masalah hingga terjadinya perkara aquo, sehingga
oleh karena itu, maka harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak
mempunyai kekuatan hukum apapun, karena telah dibuat berdasarkan
sistem perhitungan yang salah atau keliru;
- Bahwa demikian juga halnya dengan hasil pengukuran yang dilakukan
oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana
yang dimaksud dalam Peta Bidang Tanah No.PBT:245/04/2014 tanggal 20
Pebruari 2014, yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan
Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang
dimaksudkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;
- Bahwa kedua hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat
maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tersebut harus
dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena
kedua pengukuran tersebut dilakukan pada saat kondisi tanah yang sudah
ditimbun dan diratakan oleh Penggugat bukan tanah objek jual beli
semula, sehingga sudah dapat dipastikan hasilnya akan jauh berbeda
dengan keadaan yang sebelumnya ditimbun dan diratakan Penggugat;
- Bahwa sudah merupakan rahasia umum dan bahkan tidak perlu dibuktikan
lagi kebenarannya, suatu hasil pengukuran terhadap suatu bidang tanah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
yang keadaan topografi (kontur) tanah yang sebelumnya adalah miring,
maka sudah pasti akan sangat berbeda bila diukur kembali pada saat
setelah ditimbun hingga menjadi rata secara keseluruhan, dan oleh karena
itu pula maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk
menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum
apapun, kedua hasil pengukuran tersebut;
- Bahwa seharusnya, untuk kepentingan pemecahan surat dan balik nama
ke atas nama Penggugat, maka Turut Tergugat harus menghitung sisa
luas tanah milik alm. H. Khaidir Nasution yang tidak diperjual belikan
kepada Penggugat dan bukan menghitung kembali secara keseluruhan
bidang tanah yang ada, termasuk bidang tanah yang telah dijual kepada
Penggugat, karena pasti akan berbeda, dan berdasarkan hasil perhitungan
yang baru tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu surat keterangan
tanah (SKT) pemecahan dan balik nama ke atas nama Penggugat sebagai
ukuran luas tanah yang baru;
- Bahwa seandainya benar –quad noon- Turut Tergugat tetap harus
mengukur dan menghitung kembali secara keseluruhan bidang tanah milik
alm. H. Khaidir Nasution, maka pengukuran ulang tersebut harus dilakukan
sebelum Penggugat melakukan penimbunan terhadap tanah terperkara,
demikian juga halnya dengan pengukuran yang telah dilakukan oleh
Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Deli Serdang sebagaimana
dimaksud dalam Peta Bidang Tanah No. PBT : 245/04/2014 tanggal 20
Pebruari 2014, yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan
Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, karena
pengukurannya dilakukan pada saat telah berselang hampir 1(satu) tahun
kemudian, yang juga berarti telah dilakukan dalam keadaan tanah yang
sudah rata secara keseluruhan akibat ditimbun dan diratakan oleh
Penggugat;
- Bahwa ada satu lagi hal yag harus di ingat, hasil pengukuran yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli
Serdang sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah No. PBT :
245/04/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tersebut, bukanlah merupakan
pengukuran luas tanah yang dilakukan untuk kepentingan pemecahan
ataupun peningkatan hak atas tanah, melainkan adalah untuk kepentingan
penyidikan dan atas permintaan pihak Kepolisian dalam rangka
penyidikan. Karena sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah
melaporkan Para Tergugat ke Kepolisian RI sebagaimana dimaksud dalam
Laporan Polisi No. Pol : LP/261/VII/2013/Res DS/Sek T. Morawa,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
tertanggal 2 Agustus 2013, an. Pelapor Adi Suwito (yang merupakan
staf/orang kepercayaan Penggugat), dengan tuduhan bahwa Para
Tergugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam
melakukan jual beli tanah terhadap Penggugat, sebagaimana yang diatur
dan diancam dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa terhadap laporan pidana tersebut, Kepolisian Sektor Tanjung
Morawa telah melakukan penyidikan dan selanjutnya pula telah melakukan
pemeriksaan terhadap Para Tergugat yang dalam hal ini telah ditetapkan
sebagai para Tersangkanya, karena diduga telah melakukan suatu tindak
pidana penipuan dan penggelapan akibat tidak mau menyerahkan
kekurangan bidang tanah yang diminta oleh Penggugat berdasarkan
pengukuran ulang yang telah dilakukan Turut Tergugat, sebagaimana
dimaksud dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 22 Oktober 2013
serta Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober
2013 an. H. Haidir;
- Bahwa untuk membuat terang perkara ini, maka penyidik Polsek Tanjung
Morawa kemudian meminta keterangan dari ahli dari Kantor Pertanahan
Deli Serdang dan selanjutnya melakukan pengukuran kembali terhadap
luas tanah milik alm. H. Khaidir Nasution, dan setelah melakukan
pengukuran ulang terhadap luas tanah yang telah ditimbun dan diratakan
oleh Penggugat tersebut, maka ditemukanlah ukuran luas yang baru
sebagaimana yang tertuang dalam Peta Bidang Tanah
No.PBT:245/04/2014 tanggal 20 Pebruari 2014, yang dibuat oleh Kepala
Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang di atas;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan ahli dan hasil pengukuran
tersebut, maka penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan
berdasarkan hasil gelar perkara tersebut akhirnya penyidik berkesimpulan
bahwa perkara pidana ini tidak memenuhi unsur dan tidak layak untuk
dilanjutkan, karena cenderung bersifat perdata, sehingga akhirnya penyidik
Polsek Tanjung Morawa tidak melanjutkan kasus pidana tersebut;
- Bahwa terhadap kesimpulan penyidik pada Polsek Tanjung Morawa ini
membuat Penggugat menjadi marah dan tidak senang, sehingga akhirnya
Penggugat kemudian melaporkannya dan sekaligus membawa kasus ini
ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) Medan;
- Bahwa atas laporan dan keberatan Penggugat tersebut, maka Penyidik
Poldasu kemudian menindak lanjutinya kembali, namun setelah dilakukan
penyidikan ulang ternyata Penyidik Poldasu juga berkesimpulan yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
sama dengan Penyidik Polsek Tanjung Morawa, sehingga tentunya
membuat Penggugat menjadi sangat kecewa dan akhirnya kemudian
mengajukan gugatan aquo;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwasanya alasan
Penggugat yang menyatakan adanya kekurangan bidang tanah yang
diterimanya berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Turut
Tergugat ataupun hasil pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang, adalah merupakan suatu dalil yang sangat tidak
berdasar sama sekali, dan sebaliknya berdasarkan seluruh uraian di atas
cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan
tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita
Acara Pengukuran tertanggal 22 Oktober 2013 yang merupakan satu
kesatuan di dalam Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23
Oktober 2013 an. H. Haidir, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dan hasil
pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah No. PBT : 245/04/2014
tanggal 20 Pebruari 2014, yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei
Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selain hal-hal yang telah Tergugat-Tergugat uraikan di atas, masih
ada satu hal lagi yang harus diingat bahwasanya jual beli yang telah
dilakukan di dalam perkara ini nilainya cukup sebesar, yakni
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga
sangatlah tidak rasional bila Penggugat mau melakukan jual beli ini
sebagaimana layaknya melakukan suatu jual beli “kucing yang ada di
dalam karung” karena sebelum melakukan jual beli ini Penggugat melalui
wakil/perwakilannya yang dalam hal ini termasuk Kepala Desa setempat
(ic. Turut Tergugat) telah melakukan pengukuran terhadap luas serta
batas-batas tanah milik alm. H. Khaidir Nasution memang sesuai dengan
yang tertera di dalam Surat Keterangan Tanah No. 592.1/31.-/MI/2005
tertanggal 25 Mei 2005, yakni surat keterangan tanah yang telah
diterbitkan oleh Turut Tergugat sendiri, yang merupakan alas hak alm. H.
Khaidir Nasution terhadap tanah terperkara;
- Bahwa dari uraian-uraian di atas, cukup membuktikan bahwasanya
Tergugat-Tergugat tidak ada melakukan suatu tindakan yang melawan
hukum ataupun wanprestasi, karena objek tanah yang diperjual-belikan
sebelumnya telah diukur, dan objek tanah yang diperjual-belikan tersebut
telah diterima dan bahkan sudah dimanfaatkan dengan baik oleh
Penggugat. Sehingga berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, maka
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau
mengenyampingkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh
Penggugat di dalam perkara aquo;
- Bahwa demikian juga halnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang
menyatakan seandainya uang jual beli yang dibayarkan Penggugat
kepada Tergugat-Tergugat sebesar Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima
ratus juta rupiah) tersebut digunakan Penggugat untuk menjalankan usaha
lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar 4% x
Rp.4.500.000.000;= Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah)
perbulannya, menurut hemat kami adalah merupakan suatu dalil yang
tidak berdasar sama sekali dan terlalu dipaksakan, karena sebagaimana
yang telah Tergugat-Tergugat kemukakan sebelumnya pada bagian
eksepsi bahwa dalil-dalil inilah yang justru menyebabkan terjadinya
kerancuan dan kaburnya makna dari gugatan aquo;
- Bahwa hal ini disebabkan karena sebelumnya Penggugat telah
mendalilkan tentang adanya kekurangan bidang tanah yang diterimanya
dalam melakukan jual beli dengan alm. H. Khaidir Nasution, yang menurut
Panggugat kekurangan tersebut adalah seluas ± 9.627 m2 = ± 1.573 m2,
berdasarkan perhitungan ulang yang dilakukan oleh Turut Tergugat
ataupun hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,
namun jika kekurangan bidang tanah tersebut hanya seluas ± 9.627 m2 =
± 1.573 m2, maka hasilnya tidaklah sebesar Rp.4.500.000.000; (empat
milyar lima ratus juta rupiah) sehingga tentunya telah menimbulkan
kerancuan tentang berapa sebenarnya kerugian yang telah dialami oleh
Penggugat;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan
kebenarannya, maka dengan sendirinya pula permohonan Penggugat
yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan
serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, menjadi
sangat tidak layak untuk dipertimbangkan dan sebaliknya pantas demi
hukum untuk ditolak, apalagi tidak mempunyai bukti-bukti yang konkrit dan
berkekuatan hukum sama sekali;
III. DALAM REKONPENSI
- Bahwa Tergugat-Tergugat dalam konpensi sekarang disebut sebagai
Penggugat dalam rekonpensi dengan hendak mengajukan gugatan balik
(rekonpensi) terhadap Penggugat dalam konpensi yang selanjutnya
disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi (Tergugat DR) dan Turut
Tergugat dalam konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
dalam rekonpensi (Tergugat DR), sebagaimana yang akan diuraikan di
bawah ini :
- Bahwa alasan-alasan hukum yang telah Tergugat DK/Penggugat DR
uraikan pada bagian konpensi di atas, sekaligus adalah menjadi alasan-
alasan hukum untuk mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat
DR/Penggugat DK dan Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK;
- Bahwa yang menjadi akar permasalahan di dalam perkara ini adalah
akibat Tergugat DR/Penggugat DK merasa adanya kekurangan jumlah
luas tanah yang diterimanya dalam melakukan jual beli dengan alm. H.
Khaidir Nasution, berdasarkan hasil pengukuran/perhitungan ulang yang
dilakukan oleh Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23
Oktober 2013 an. H. Haidir yang kemudian ditambah dengan hasil
pengukuran yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang sebagaimana yang dimaksud dalam Peta Bidang Tanah
No.PBT:245/04/2014 tanggal 20 Pebruari 2014;
- Bahwa akibat hasil pengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat
DR/Turut Tergugat DK yang ditambah dengan hasil pengukuran yang
dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka
akhirnya membuat Tergugat DR mengajukan tuntutan pidana terhadap
para Penggugat DR, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol
: LP/261/VII/2013/Res DS/Sek T. Morawa, tertanggal 2 Agustus 2013, an.
Pelapor ADI SUWITO, dengan tuduhan bahwa Para Penggugat DR telah
melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sewaktu melakukan
jual beli tanah dengan Tergugat DR;
- Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat DR kemukakan
sebelumnya, terhadap laporan pidana dimaksud penyidik pada Polsek
Tanjung Morawa maupun penyidik Poldasu Medan akhirnya
berkesimpulan bahwasanya laporan pidana tersebut tidak memenuhi
unsur dan oleh karenanya penyidik-penyidik tersebut tidak akan
melanjutkannya;
- Bahwa namun demikian, akibat telah dilaporkan ke Kepolisian RI tersebut
telah menyebabkan Para Penggugat DR harus menghadapi setiap proses
pemeriksaan yang panjang, berlarut-larut yang dilakukan oleh penyidik,
baik itu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Tanjung
Morawa ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Poldasu
Medan, yang tentunya cukup menguras waktu, tenaga, pikiran serta biaya
(ongkos-ongkos) yang tidak sedikit;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa selain itu pula, akibat telah dilaporkan ke Kepolisian RI telah
mengakibatkan turunnya kewibawaan serta kepercayaan masyarakat
terhadap Para Penggugat DR dan telah timbul anggapan di mata
masyarakat bahwa Para Penggugat DR adalah merupakan para penipu,
sehingga akhirnya dijauhkan dan dikucilkan dalam pergaulan di
masyarakat, sehingga tentunya sangat merugikan diri Para Penggugat DR
baik itu secara moril maupun materil;
- Bahwa oleh karena kerugian moril yang diderita olah Para Penggugat
susah dinilai dengan uang, maka untuk memudahkan perhitungannya
kemudian ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah);
- Bahwa begitu juga kerugian materil yang telah dialami Para Penggugat
dengan perincian sebagai berikut :
1. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat DR guna
menghadapi pemeriksaan penyidik di Polsek Tanjung Morawa;
- Selama menjalani pemeriksaan di Polsek Tanjung Morawa Para
Penggugat DR harus mengeluarkan biaya atau ongkos untuk
transportasi dan akomodasi dari rumah ke Polsek Tanjung Morawa,
namun karena tidak semuanya Para Penggugat tinggal di daerah
Tanjung Morawa dan sebagian ada yang tinggal di Kota Medan dan
ada yang tinggal di Jakarta, maka untuk mempermudahkan
perhitungannya kemudian ditetapkan sebesar Rp.57.000.000; (lima
puluh tujuh juta);
2. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat DR untuk
menghadiri pemeriksaan penyidik di Poldasu Medan;
- Selama menjalani pemeriksaan di Poldasu Medan Para Penggugat
DR juga telah mengeluarkan biaya atau ongkos untuk transportasi
dan akomodasi dari rumah ke Poldasu Medan, namun karena tidak
semuanya Para Penggugat tinggal di kota Medan dan sebagian ada
yang tinggal di Tanjung Morawa dan ada yang tinggal di Jakarta,
maka untuk mempermudahkan perhitungannya kemudian ditetapkan
sebesar Rp.205.000.000. (dua ratus lima juta rupiah);
3. Bahwa untuk menghadapi permasalahan hukum pada tingkat
penyidikan tersebut, Para Penggugat DR juga harus mengeluarkan
sejumlah uang untuk membayar jasa Pengacara/Penasihat hukum,
yakni sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta) dan selanjutnya
untuk menghadapi dan menjalankan perkara aquo, maka Para
Penggugat DR juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
membayar jasa Pengacara/Penasihat Hukum sebesar Rp.70.000.000;
(tujuh puluh juta rupiah);
Sehingga jumlah total keseluruhan kerugian materil yang dialami Para
Penggugat DR adalah sebesar Rp.482.000.000; (empat ratus delapan puluh
dua juta rupiah). Dan total jumlah kerugian moril dan materil yang diderita oleh
Para Penggugat DR adalah sebesar Rp.1.482.000.000; (satu milyar empat ratus
delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa seluruh kerugian moril dan materil yang diderita oleh Para Penggugat
tersebut harus ditanggung secara renteng oleh Para Tergugat DR dan
dibayarkan secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat DR, terhitung
sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde);
- Bahwa Para Penggugat DR/Para Tergugat DR sangat berkeyakinan jika
Tergugat DR/Penggugat DK serta Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK
tidak akan mematuhi dan menjalankan putusan ini dengan sukarela,
sehingga guna menghindari gugatan ini tidak menjadi hampa nantinya, maka
dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim perkara ini untuk meletakkan
sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek terperkara;
- Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat DR kemukakan
sebelumnya pada bagian konpensi, Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-
X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 an.H.Haidir yang diterbitkan oleh Turut
Tergugat DR adalah salah dan keliru, karena dibuat dengan cara dan system
pengukuran yang salah, sehingga oleh karena itu, maka secara hukum layak
untuk dinyatakan batal dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
apapun ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, maka dengan ini Para
Penggugat DR/Para Tergugat DK memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara ini, kiranya
berkenan untuk memberikan putusan amarnya sebagai berikut:
I. DALAM KONPENSI A. TENTANG EKSEPSI
Mengabulkan seluruh eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat
DK/Para Penggugat DR ; II. DALAM POKOK PERKARA
Menolak seluruh gugatan Penggugat DK/Para Tergugat DK ; III. DALAM REKONPENSI
Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat DR/Para Tergugat DK;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Menyatakan alm.H.Khaidir Nasution sebagai pemilik yang sah atas
sebidang tanah seluas ± 13.378,5 m2, yang terletak di Dusun I Desa
Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah
No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, yang batas-batasnya
adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan : Basmin, Abeng,
Aseng....................................................±90,20/81/77 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm. Ginem/Alm. Cokro/Alm.
Keri.....................................±112/42/12/28/40 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. L.
Mungkur/Ginem/Basmin......................± 21/31,5/26 M2;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tali Air/ Parit/
Aseng..............................................± 21/27/10 M2;
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian jual beli secara lisan
yang dilakukan antara alm.H.Khaidir Nasution dengan Penggugat, yakni
perjanjian jual-beli atau pengalihan hak atas sebidang tanah milik
alm.H.Khaidir Nasution yang terletak di bagian tengan hingga ke belakang,
yang ditentukan dengan tanda “patok” dan merupakan bagian dari bidang
tanah alm.H.Khaidir Nasution, yang terletak di Dusun I, Desa Dagang
Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.592.1/31.-
/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, an.Haidir Nasution ;
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran tanah objek
terperkara, yang berupa : a. Kuitansi Penerimaan Uang Pembayaran Tahap I (down payment)
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 April
2013, dengan menggunakan cek CIMB Niaga No.AAI 729331 tanggal
29 April 2013 ; b. Kuitansi Penerimaan Uang Pembayaran Tahap II (Pelunasan) sebesar
Rp.4.450.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
tertanggal 16 Juli 2013, dengan menggunakan 10 lembar bilyet giro
yang masing-masing berjumlah Rp.445.000.000,- dan bertanggal 16 Juli
2013 ;
Menghukum Penggugat DK/Tergugat-1 DR dan Turut Tergugat DK/Turut
Tergugat dr, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk
membayar kerugian materil dan imateril para Tergugat DK/Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
DR sebesar Rp.1.482.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh
dua juta rupiah);
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
diletakkan dalam perkara ini;
Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK dan Turut Tergugat DR/Turut
Tergugat DK untuk menanggung secara tanggung renteng seluruh
kerugian yang dialami oleh Para Penggugat DR/Para Tergugat DK dan
membayarnya secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat
DR/Para Tergugat DK, terhitung sejak putusan dalam perkara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
Menyatakan Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23
Oktober 2013 an.H.Haidir, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat
DR/Turut Tergugat DK batal dan tidak sah serta tidak mempunyai
kekuatan hukum apapun ;
Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan apapun
Peta Bidang Tanah No.PBT :245/04/2014 tanggal 20 Pebruari 2014,
yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;
Menghukum Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK untuk mematuhi isi
putusan dalam perkara ini ;
Menghukum Penggugat DK/Tergugat-I dan Turut Tergugat DK/Turut
Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya dan ongkos perkara ini ; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam telah menjatuhkan putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 28
Juli 2016 dengan amar sebagai berikut :
DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat.
Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan secara lisan antara
Penggugat dengan Alm. H. Haidir Nasution, tanggal 26-04-2013, yaitu untuk
mengalihkan kepada Penggugat, hak atas tanah objek sengketa seluas ±
11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa dagang Kerawan, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan bahagian dari
bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat Keterangan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir Nasution, sekarang
dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor: 592.1/1579/DK-
X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution, yang diterbitkan
oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat) dengan harga
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran harga tanah objek
sengketa yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar
Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan uraian
sebagai berikut :
a. Pembayaran panjar (down payment) sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh
juta rupiah), dengan Cek CIMB.NIAGA No.AAI 729381, tgl.29-04-2013,
sesuai kwitansi bukti tanda penerimaan tanggal 26-04-2013, yang
ditandatangani oleh Hablim Nasution (ic. Tergugat I) dan HJ. Harmaidah
(ic. Tergugat VII);
b. Pembayaran pelunasan sebesar Rp. 4.450.000.000; (empat milyar empat
ratus lima puluh juta rupiah), dengan 10 lembar Bilyet Giro Bank Ekonomi,
masing-masing dengan nilai nominal Rp.445.000.000; (empat ratus empat
puluh lima juta rupiah), tanggal 16-07-2013, Nomor :
1) 235677
2) 235678
3) 235679
4) 235680
5) 235681
6) 235682
7) 235683
8) 235684
9) 235685
10) 235686
Sesuai dengan kwitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan), tanggal 16-07-
2013 yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas tanah
objek sengketa seluas ± 11.200 M2, yang merupakan bahagian dari bidang
tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor:
592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution,
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan (ic. Turut Tergugat);
5. Menyatakan Para Tergugat, selaku para ahli waris dari Alm. H. Haidir
Nasution, telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan antara
Penggugat dengan Alm.H.Haidir Nasution, tanggal 26 – 04 – 2013 yaitu
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Penggugat hak atas sebidang
tanah seluas ± 11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa Dagang Kerawan,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan
bahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat
Keterangan No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir
Nasution, sekarang dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor:
592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution,
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada
Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 (sebelas ribu
duaratus meter persegi), yaitu tanah yang telah diberikan patok-patok batas
oleh Para Tergugat seluas ± 9.627 M2, ditambah dengan kekurangan tanah
objek sengketa seluas ± 1.573 M2 (seribu limaratus tujuhpuluh tiga meter
persegi), tanah mana letaknya bersempadan langsung dengan tanah yang
telah diberikan patok-patok batas oleh Para Tergugat, dengan ukuran 21 m x
74,90, yang merupakan bagian dari tanah Surat Keterangan Nomor:
592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dalam keadaan kosong
dan baik;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini
dengan melakukan pemecahan dan balik nama atas Surat Keterangan
Nomor: 592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 dari atas nama H.
Haidir Nasution menjadi atas nama Hardi / Tan A Seng (ic. Penggugat), luas
11.200 M2. Sesuai dengan tanah objek sengketa;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat surat yang
diterbitkan diatas tanah objek sengketa jika tidak ada persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Penggugat selaku pemilik;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.5.541.000,-
(lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 28 Juli
2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula
Turut Tergugat pada tanggal 15 Februari 2017 ;
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 4 Agustus 2016
yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-
Lbp tanggal 28 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017
dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada
tanggal 19 September 2017;
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 24 Februari 2017
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata Kuasa
Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-
Lbp tanggal 28 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret
2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19
September 2017;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah
menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 3 Oktober 2016 dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Oktober 2016,
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa
Hukum Para Terbanding semuIa Para Tergugat pada tanggaI 24 Maret 2017
dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19
September 2017 ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Para Tegugat juga
sebagai Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1
Nopember 2017 dan diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 13 Nopember
2017;
Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah
menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Lbp
tanggal 28 Juli 2016 yang disampaikan Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017, dan kepada Kuasa Hukum Para
Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 April 2017 dan kepada Turut
Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 September 2017 yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara
telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal 3 Oktober 2016, yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada halaman 50 dari putusan, Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo tidak mengabulkan petitum gugatan angka ke 8 (
delapan ), dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :
“ Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yaitu menghukum Tergugat
untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa hilangnya keuntungan
yang diharapkan sebesar 4 % setiap bulan yakni 4 % x Rp. 4.500.000.000,- =
Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) / bulan, terhitung sejak
gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
sampai para Tergugat mengalihkan dan menyerahkan hak atas tanah objek
sengketa kepada Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat
dikabulkan karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh
Penggugat untuk penghitungan keuntungan yang diharapkan tersebut,
sehingga dengan demikian petitum ini berlebihan dan tidak beralasan untuk
dikabulkan “ ;
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan
Para Tergugat, selaku para ahli waris alm. H. Haidir Nasution, telah
wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan antara Penggugat
dengan alm. H. Haidir Nasution, tanggal 26-04-2013 yaitu untuk mengalihkan
dan menyerahkan kepada Penggugat hak atas sebidang tanah seluas ±
11.200 , yang terletak di Dusun I, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan bahagian dari
bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat Keterangan No.
592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir Nasution, sekarang
dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor : 592.1/1579/DK-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution, yang diterbitkan
oleh Kepala Desa Dagang Kerawan (ic. Turut Tergugat) ;
- Bahwa karena telah wanprestasi maka patut dan berdasar hukum jika
Para Tergugat dihukum untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan
bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1246
KUHPerdata ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,
tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya
dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
- Bahwa ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :
“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas
kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat di
perolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang
disebut di bawah ini.”
- Bahwa Para Tergugat telah menerima dari Penggugat harga tanah
terperkara sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar limaratus juta
rupiah) , meskipun Pengguat telah melunasi harga tanah terperkara
namun hingga gugatan ini didaftarkan di-Kepaniteraan Pengadilan Lubuk
Pakam, Para Tergugat tidak mengalihkan dan menyerahkan seluruh
tanah perkara aquo. kepada Penggugat
- Bah wa tindakan Para Tergugat yang tidak mengalihkan dan
menyerahkan seluruh tanah perkara kepada Penggugat, telah
mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat
memanfaatkan tanah terperkara yang telah dibelinya , terlebih lagi tanah
terperkara masih atas nama Alm. Haidir (ic. orang tua Para Tergugat) ;
- Bahwa karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah terperkara ,
padahal Penggugat telah membayar secara lunas harga tanah
terperkara tersebut kepada Para Tergugat sebesar Rp. 4.500.000.000,-
(empat milyar limaratus juta rupiah), maka patut dan berdasar hukum
jika Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat
banding untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 4
% setiap bulan yakni 4 % x Rp. 4.500.000.000,- = tRp. 180.000.000
(seratus delapan puluh juta rupiah) / bulan, terhitung sejak gugatan ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
para Tergugat mengalihkan dan menyerahkan hak atas tanah objek
sengketa kepada Penggugat ;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Para Tergugat / Terbanding, pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut :
1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya, Judex Facti Tingkat Pertama
menolak Exceptie Error in Persona dan Exceptie Obscuur Libels yang
diajukan oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dengan dalil
bahwa eksepsi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, baik
kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, namun menyangkut pokok
perkara yang menurut Judex Facti Tingkat Pertama, harus dibuktikan
kebenarannya melalui pembuktian sesuai ketentuan Pasal 162 Rbg jo. Pasal
136 HIR jo. Pasal 11 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935/Sip/1985
tanggal 30 September 1986 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 162 Rbg/136 HIR jo. Pasal 11 Rv: “Perlawanan yang sekiranya hendak
dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak
berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus
dibicarakan dan diputuskan Bersama-sama pokok perkara”.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 935/Sip/1985 tanggal 30 September 1986:
“Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus
bersama-sama dengan pokok perkara”.
2. Bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT sangat keberatan
dan menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat
Pertama tersebut di atas, karena Judex Facti Tingkat Pertama tidak
memeriksa terlebih dahulu materi/substansi dari eksepsi yang diajukan oleh
PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT. Seharusnya Judex Facti
Tingkat Pertama terlebih dahulu memeriksa kebenaran materi/substansi dari
eksepsi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / dahulu PARA
TERGUGAT sehingga terdapat imparsialitas dalam Pertimbangan Hukum
Judex Facti Tingkat Pertama.
3. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusan dan yurisprudensi, telah
menerima Exceptie Error in Persona dan Exceptie Obscuur Libels dengan
memberikan putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut
sebagai putusan NO. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, jo. Putusan Mahkamah
Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang
menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas (obscuur libel)
dan mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium
litis consortium, maka gugatan tidak dapat diterima. Atas dasar itu, maka
Judex Facti Tingkat Pertama seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan
mempertimbangkan kebenaran isi/substansi dari eksepsi error in
persona dan eksepsi obscuur libel yang diajukan oleh PARA PEMBANDING /
dahulu PARA TERGUGAT karena Gugatan yang diajukan oleh
TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo senyatanya
memang mengandung error in persona dan obscuur libel.
GUGATAN TERBANDING / DAHULU PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI / PLURIUM LITIS CONSORTIUM.
4. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara a quo adalah
adanya dugaan kekurangan bidang tanah yang diterima oleh TERBANDING /
dahulu PENGGUGAT akibat jual beli sebidang tanah milik Alm. H. Haidir
Nasution (ayah kandung dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT) yang terletak di Dusun I (satu) Desa Dagang Kerawan,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana
termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 592.1/31/Ml/2005
tertanggal 25 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut
“SKT 592.1/2005”) (vide Bukti T-2) dengan batas-batas tanah sebagai
berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Basmin, Abeng, Aseng ...... ±
90,20/81/77 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Alm.Ginem/Alm.Cokro/Alm.Keri
……. ± 112/42/12/28/40 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: JI. L. Mungkur/Ginem/Basmin ....... ±
21/31,5/26 M2;
- Sebelah barat berbatasan dengan: Tali Air/Parit/Aseng (TERBANDING)
..... ± 21/27/10 M2;
Dalam perjanjian jual beli tanah tersebut sesuai kwitansi untuk
pembayaran tahap I (DP) tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-2) dan Bukti
Pembayaran Kas tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-3),
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sepakat untuk membeli sebagian dari
tanah milik Alm. H. Haidir Nasution sesuai SKT 592.1/2005 dengan luas
tanah yang dibeli TERBANDING/dahulu PENGGUGAT yaitu ± 11.200 M2
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
(sebelas ribu dua ratus meter persegi). Adapun total luas tanah milik Alm. H.
Haidir Nasution sesuai SKT 592.1/2005 tersebut adalah seluas ± 13.378,5 M2
(tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) (vide
Bukti T-2). Jadi luas tanah yang dibeli oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dalam SKT 592.1/2005 tersebut adalah seluas ± 11.200 M2
dari total luas tanah yaitu ± 13.378,5 M2 .
5. Bahwa setelah adanya kesepakatan mengenai jual beli tanah di antara
PEMBANDING / dahulu TERGUGAT dengan TERBANDING / dahulu
PENGGUGAT, selanjutnya diadakan pengukuran tanah sesuai SKT
592.1/2005. Pengukuran tanah tersebut dilakukan sebelum pelunasan sesuai
kwitansi untuk pembayaran tahap I (DP) tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-2) dan Bukti Pembayaran Kas tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-3).
Hasil dari pengukuran tanah yang dilakukan bersama antara
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan PARA PEMBANDING/dahulu
PARA TERGUGAT tersebut, diterima dan disetujui dengan baik oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT karena memang telah sesuai dengan
SKT 592.1/2005. Dalam pengukuran tersebut, telah ditentukan pula batas-
batas tanah yang dibeli oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.
6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan oleh
Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 22 Oktober 2013, diperoleh total
luas bidang tanah milik Alm. H. Haidir Nasution sesuai SKT 592.1/2005,
adalah seluas ± 11.747,81 M2 (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh
koma delapan puluh satu meter per segi) dan bukan seluas ± 13.378,5 M2
sebagaimana yang tercantum dalam SKT 592.1/2005. Atas dasar itu, Kepala
Desa Dagang Kerawan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Nomor
592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “SK 592.1/2013”) (vide Bukti P-1 dan Bukti Tambahan T-1) yang mencabut dan
membatalkan SKT 592.1/2005. Dalam SK 592.1/2013 disebutkan adanya
kekeliruan penghitungan jumlah luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution
dalam SKT 592.1/2005.
7. Bahwa dengan adanya kekeliruan penghitungan luas tanah dalam SKT
592.1/2005 tersebut, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT kemudian
mendalilkan dalam Gugatannya bahwa luas tanah yang seharusnya diterima
oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, menjadi berkurang seluas: 11.200
M2 - 9.627 M2 = ± 1.573 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi).
Atas dasar itu, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam Gugatannya
mendalilkan bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah
wanprestasi dalam juga beli tanah objek sengketa.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
8. Bahwa tindakan Kepala Desa Dagang Kerawan yang mencabut SKT
592.1/2005 melalui SK 592.1/2013 dengan merubah luas tanah milik Alm. H.
Haidir Nasution tersebut, maka tindakan Kepala Desa Dagang Kerawan
tersebut telah membuktikan kelalaian dan kesalahannya dalam menerbitkan
SKT 592.1/2005 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Hal ini
dapat dilihat dari SK 592.1/2013 yang menyebutkan adanya kekeliruan
penghitungan jumlah luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution dalam SKT
592.1/2005.
9. Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution
yang tercantum di dalam SKT 592.1/2005 dengan yang tercantum di SK
592.1/2013, maka hal tersebut bukanlah akibat dari kelalaian ataupun
kesalahan dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, melainkan
kesalahan dari Kepala Desa Dagang Kerawan selaku pihak yang
menerbitkan SKT 592.1/2005 dan mencantukan luas tanah milik Alm. H.
Haidir Nasution dalam SKT 592.1/2005 tersebut. Sehingga sudah
seharusnya TERBANDING/dahulu PENGGUGAT menggugat Kepala Desa
Dagang Kerawan atas tindakannya yang menerbitkan SKT 592.1/2005 dan
menentukan serta mencantumkan luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution
dalam SKT 592.1/2005.
10. Bahwa meskipun TERBANDING/dahulu PENGGUGAT mendalilkan adanya
kekurangan tanah yang dibelinya dari Alm. H. Haidir Nasution tersebut,
namun demikian, jual beli tanah antara TERBANDING/dahulu PENGGUGAT
dengan Alm. H. Haidir Nasution tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT selaku pembeli juga telah melunasi
atau membayar keseluruhan uang pembelian atas tanah dan selanjutnya
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT telah menerima, menguasai dan
mengusahakan tanah yang telah dibelinya tersebut yaitu dengan cara:
menumbangkan seluruh pepohonan yang ada di atasnya, menimbun dan
meratakan tanah tersebut dengan alat berat (dozer) hingga akhirnya menjadi
rata secara keseluruhannya (vide Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti
Tingkat Pertama halaman 41; Keterangan Saksi Wagito dan Saksi Alimudin
Ginting pada Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 36-37). Dan
saat ini di atas tanah objek sengketa tersebut, TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT juga telah memagari keliling tanah objek sengketa tersebut
dengan seng.
Hal ini membuktikan bahwa sedari awal TERBANDING / dahulu
PENGGUGAT memang tidak mempermasalahkan kekurangan tanah objek
sengketa tersebut kepada PEMBANDING / dahulu TERGUGAT maupun
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
kepada Alm. H. Haidir Nasution, melainkan TERBANDING / dahulu
PENGGUGAT mempermasalahkannya kepada SKT 592.1/2005 in casu
Kepala Desa Dagang Kerawan yang salah mencantumkan luasan tanah Alm.
H. Haidir Nasution. Hal ini dibuktikan dari adanya pengakuan TERBANDING /
dahulu PENGGUGAT sendiri dalam pertemuan mediasi antara
TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dengan PEMBANDING / dahulu
TERGUGAT yang diadakan di kantor Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
pada tanggal 11 Desember 2013. Dalam mediasi tersebut, TERBANDING /
dahulu PENGGUGAT menyebutkan bahwa kekurangan tanah yang dibeli
oleh TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir Nasution
sebagaimana didalilkan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam
Gugatannya, adalah karena kesalahan dari surat tanah Alm. H. Haidir
Nasution in casu SKT 592.1/2005 yang telah salah mencantumkan luas
tanah milik Alm. H. Haidir Nasution (vide Bukti Tambahan T-2: Transkripsi
Rekaman Mediasi antara PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT
dengan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT di Polsek Tanjung Morawa
pada 11 Desember 2013 halaman 4 pada menit ke 38:44; halaman 5 pada
menit ke 46:38; dan halaman 6 pada menit ke 48:05 dan Bukti Tambahan T-3: Rekaman Mediasi antara PARA PEMBANDING / dahulu PARA
TERGUGAT dengan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT di kantor Polsek
Tanjung Morawa pada 11 Desember 2013 pada menit ke 38:44; menit ke
46:38; dan pada menit ke 48:05).
11. Bahwa dengan tidak diikutkannya Kepala Desa Dagang Kerawan sebagai
pihak TERGUGAT dalam perkara a quo, padahal Kepala Desa Dagang
Kerawan adalah pihak yang bertanggungjawab atas adanya perbedaan luas
tanah milik Alm. H. Haidir Nasution antara yang tertera di dalam SKT
592.1/2005 dengan yang tercantum di dalam SK 592.1/2013 sehingga luas
tanah yang dibeli oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT menjadi
berkurang. Maka dengan adanya kekurangan pihak dalam Gugatan
TERBANDING / dahulu PENGGUGAT tersebut, telah mengakibatkan
Gugatan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo
mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis
consortium, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.1149/K/Sip/1975
tanggal 17 April 1975 jo. Putusan MA RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21
Agustus 1973, jo. Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April
1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang mengandung
error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium,
maka gugatan tidak dapat diterima.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Atas dasar itu, maka PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
16/PDT.G/2015/PN.Lbp., tanggal 28 Juli 2016 dan menerima eksepsi PARA
PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT serta menyatakan Gugatan
TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard / N.O.).
GUGATAN TERBANDING / DAHULU PENGGUGAT, MENGANDUNG
OBSCUUR LIBEL 12. Bahwa selain mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi
atau plurium litis consortium, Gugatan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT
dalam perkara a quo juga mengandung obscuur libel karena tidak jelas dan
konsistennya objek gugatan. Hal ini terbukti dari objek tanah sengketa dalam
Gugatan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT, sangatlah berbeda dengan
objek tanah sengketa yang dibeli dan dikuasai serta dikelola oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat di dalam
kuitansi tanda penerimaan uang pembelian tanah.
13. Bahwa bukti-bukti jual beli tanah objek sengketa antara PARA
TERBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT dengan Alm. H. Haidir Nasution,
hanyalah bukti-bukti pembayaran/kwitansi. Hal ini disebabkan
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT menolak usulan Alm. H. Haidir Nasution
dan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT untuk membuat
perjanjian jual beli di hadapan Notaris/PPAT, dengan alasan biaya yang akan
membengkak dan memakan waktu yang lama. TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT juga beralasan bahwa jual beli tanah tersebut cukup dilakukan
secara kekeluargaan.
14. Bahwa di dalam Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sebagaimana
diakui Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya,
disebutkan bahwa TERBANDING/dahulu PENGGUGAT telah membeli
bidang tanah milik Alm. H. Haidir Nasution seluas ± 11.200 M2 yang terletak
di Dusun I Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang,
yang merupakan bagian dari tanah milik Alm. H. Haidir Nasution yang total
luasnya ± 13.378,5 M2 sebagaimana termaktub dalam SKT 592.1/2005 (vide
Bukti T-2) dan selanjutnya, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT juga telah
melunasi harga tanah objek sengketa tersebut sesuai dengan kuitansi bukti
penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan
Bukti Tambahan T-4), yakni dengan menggunakan 10 (sepuluh) lembar
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
bilyet giro Bank Ekonomi senilai Rp 4.450.000.000 (empat milyar empat ratus
lima puluh juta rupiah).
15. Bahwa di dalam kuitansi bukti penerimaan pelunasan tahap II tertanggal 16
Juli 2013 tersebut (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4), dicantumkan
bahwa pelunasan harga tanah yang dimaksudkan di dalam kuitansi tersebut
adalah merupakan pelunasan pembayaran atas bidang tanah seluas ±
11.200 M2 yang merupakan bagian dari tanah milik Alm. H. Haidir Nasution
yang luas totalnya ± 13.378,5 M2 dan ± 952 M2 sebagaimana termaktub
dalam dua Surat Camat, yaitu Surat Camat No. 592.1/31/MI/2005 tertanggal
25 Mei 2005 (SKT 592.1/2005) dan Surat Camat Nomor 592.1/760/Ml/2005
tertanggal 26 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo dan
diketahui oleh Camat Tanjung Morawa di bawah registrasi nomor
593/35/TM/2005 tanggal 27 Mei 2005 (selanjutnya disebut “SKT 592.1/760/2005”) (vide Bukti T-3). Adapun letak dan batas tanah milik Alm.
H. Haidir Nasution sesuai SKT 592.1/2005 dan SKT 592.1/760/2005 tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan SKT 592.1/2005, tanah Alm. H. Haidir Nasution terletak di
Dusun I Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang seluas ± 13.378,5 M2 dengan batas-batas tanah sebagai
berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Basmin, Abeng, Aseng... ±
90,20/81/77 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Alm.Ginem/Alm.Cokro/Alm.Keri
……. ± 112/42/12/28/40 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: JI. L. Mungkur/Ginem/Basmin ....... ±
21/31,5/26 M2;
- Sebelah barat berbatasan dengan: Tali Air/Parit/Aseng (TERBANDING)
..... ± 21/27/10 M2;
b. Berdasarkan SKT 592.1/760/2005, tanah Alm. H. Haidir Nasution terletak
di Dusun I Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang seluas ± 952 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Alm. H. Haidir Nasution… ± 112 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Ponijan/Alm.Ginem ……. ± 112 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: JI. Limau Mungkur ................ ± 9 M2;
- Sebelah barat berbatasan dengan: Alm. H. Haidir Nasution ........ ± 8 M2;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pembelian dan pelunasan tanah
sebagaimana dimaksud dalam kuitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan)
tertanggal 16 Juli 2013 tersebut (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4),
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
adalah pembelian dan pelunasan yang dilakuan oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT untuk dua bidang tanah milik Alm. H. Haidir Nasution yang
terdapat di dalam dua Surat Camat in casu SKT 592.1/2005 dan SKT
592.1/760/2005. Dan sampai saat ini, tanah yang dibeli oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir Nasution dan
selanjutnya telah dikuasai serta dikelola oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT, adalah tanah sesuai SKT 592.1/2005 dan SKT
592.1/760/2005 sebagaimana ternyata dalam kuitansi bukti penerimaan
tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 tersebut (vide Bukti P-6 dan
Bukti Tambahan T-4). Padahal, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam
Gugatannya menyebutkan bahwa bidang tanah yang dibeli oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir Nasution, adalah
bidang tanah yang hanya berdasarkan SKT 592.1/2005 (vide Putusan Judex
Facti Tingkat Pertama halaman 2, dst.).
Dengan demikian, maka objek tanah sengketa yang tercantum dalam
Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, tidak sama dengan yang
sebenarnya dikuasai oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sesuai
kuitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013
tersebut (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4), yaitu bahwa, objek tanah
sengketa yang tercantum dalam Gugatan sebagaimana didalilkan oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, adalah sebidang tanah yang dibeli
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir Nasution
berdasarkan SKT 592.1/2005. Namun ternyata, berdasarkan Bukti P-6 yang
diajukan sendiri oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam
persidangan Judex Facti Tingkat Pertama, terbukti bahwa tanah objek
sengketa yang dibeli TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir
Nasution dan selanjutnya tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, adalah sebidang tanah yang bukan
hanya sesuai SKT 592.1/2005, namun juga sebidang tanah berdasarkan SKT
592.1/760/2005.
Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perbedaan objek sengketa antara
yang tercantum di dalam Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT
dengan yang sebenarnya dibeli dan telah dikuasai serta dikelola oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sesuai dengan kuitansi bukti
penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan
Bukti Tambahan T-4), maka telah terbukti bahwa Gugatan
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo, mengandung
error persona.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Dengan demikian, mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 81
K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tercantum
dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat,
maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka atas
dasar itu, maka PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/PDT.G/2015/PN.Lbp.,
tanggal 28 Juli 2016 dan menerima eksepsi PARA PEMBANDING / dahulu
PARA TERGUGAT serta menyatakan Gugatan TERBANDING / dahulu
PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard / N.O.).
I. DALAM POKOK PERARA A. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR
PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA PADA DIKTUM KE-5 YANG MENYATAKAN PEMBANDING SELAKU PARA AHLI WARIS DARI ALM. H. HAIDIR NASUTION, TELAH WANPRESTASI KARENA TIDAK MELAKSANAKAN KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN ALM. H. HAIDIR NASUTION TANGGAL 26-04-2013 YAITU UNTUK MENGALLIHKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA PENGGUGAT HAK ATAS TANAH SEBIDANG TANAH SELUAS 11.200 M2 YANG TERLETAK DI DUSUN I DESA DAGANG KERAWAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG YANG MERUPAKAN BAHAGIAN DARI BIDANG TANAH SEBAGAIMANA TERMASUK DALAM DAHULU SURAT KETERANGAN NO. 592.1/31/ML/2005 TANGGAL 25 MEI 2005 AN. H. HAIDJR NASUTION, SEKARANG DIRUBAH DAN DIGANTI DENGAN SURAT KETERANGAN NOMOR: 592.111579/DK-X/2013, TANGGAL 23 OKTOBER 2013 AN. H. HAIDIR NASUTION YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA DESA DAGANG KERAWAN (IC. TURUT TERGUGAT)
17. Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT sangat keberatan
dengan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada diktum ke-5 yang
berbunyi sebagai berikut:
“Menyatakan Para Tergugat, selaku para ahli waris dari Alm. H. Haidir
Nasution, telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan
antara Penggugat dengan Alm. H. Haidir Nasution, tanggal 26-04-2013
yaitu untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Penggugat hak atas
sebidang tanah seluas 11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang, yang merupakan bahagian dari bidang tanah sebagaimana
termaktub dalam dahulu Surat Keterangan No: 592.1/31/MI/2005
tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir Nasution, sekarang dirubah dan
diganti dengan Surat Keterangan Nomor: 592.1/1579/DK-X/2013,
tanggal 23 Oktober 2013 a.n. H. Haidir Nasution, yang diterbitkan oleh
Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat)”.
18. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah wanprestasi dengan
Pertimbangan Hukum vide Putusan a quo halaman 47-49 sebagai berikut:
Menimbang, bahwa wanprestasi (cedera janji disebut juga "default" atau
"nonfullfillmenf' atau "breach of contract" yaitu tidak terlaksananya suatu
prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati
bersama:
Menimbang, bahwa wanprestasi dapat dipilah-pilah menjadi sebagai
berikut:
- Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi atau kewajiban;
- Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi atau kewajiban;
- Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi atau kewajiban;
(Baca: Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Pengantar Hukum Bisnis – Menata
Bisnis Modem di Era Giobalisasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
Hal.17);
Menimbang, bahwa dari bukti P-2 s/d P-7 bahwa Tergugat telah menerima
pembayaran untuk pelunasan sebidang tanah darat seluas 11.200 M2, dan
Alm.H.Haidir telah memberikan kuasa kepada anak-anaknya (ic.para
Tergugat) untuk menjual sebidang tanah seluas 11.200 M2 ( objek
perkara) tersebut, sehingga akibat hukum dari kesepakatan jual beli antara
Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat harus membayar
besaran ganti rugi atas tanah objek perkara yang telah disepakati antara
Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sebaliknya Tergugat harus
menyerahkan kepada Penggugat II; tanah objek perkara sebagaimana
telah disepakati bersama;
Menimbang, bahwa akan tetapi yang terjadi, Tergugat tidak mau,
menyerahkan tanah objek perkara tersebut sesuai dengan luas tanah yang
telah disepakati, melainkan membuat patok yang setelah dilakukan
pengukuran luasnya kurang dari 11.200 M2 sehingga kesepakatan antara
Penggugat dan I ergugat tidak terlaksana dengan baik;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan: supaya terjadi
persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:
- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terhalang;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut
dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka
diperoleh beberapa pertimbangan, yaitu :
- Bahwa lelah ada kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Alm.
H. Haidir Nasution tertanggal 26-04-2013 yaitu untuk mengalihkan kepada
Penggugat, hak atas tanah objek sengketa seluas 11.200 M2, yang terletak
di Dusun I Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa yang
merupakan bagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam
dahulu Surat Keterangan No.592.1/31/Ml/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H.
Haidir Nasution, sekarang dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan
Nomor 592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H.Haidir
Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan;
- Bahwa para pihak yang membuat kesepakatan tersebut merupakan pihak-
pihak yang memiliki kecakapan untuk itu, oleh karena pihak pihak tersebut
tidak termasuk pihak-pihak yang tak cakap untuk membuat persetujuan
sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :
- Anak yang belum dewasa;
- Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-
undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang
dilarang membuat persetujuan tertentu;
Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak
memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena-
Tergugat tidak menyerahkan tanah seluas 11.200 M2 kepada Penggugat
sebagaimana yang telah disepakati melainkan membuat patok yang
setelah dilakukan pengukuran luasnya kurang dari 11.200 M2 sehingga
kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana dengan
baik, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai
tindakan Wanprestasi.
19. Bahwa Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT keberatan
dan menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum dan diktum ke-5 amar
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah wanprestasi, dengan alasan-
alasan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT sebagai berikut:
JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA BAHWA PARA PEMBANDING TELAH MEMENUHI KESEPAKATAN JUAL BELI TANAH OBJEK SENGKETA
20. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah wanprestasi karena
senyatanya, PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah
melaksanakan kesepakatan jual beli tanah tertanggal 26 April 2013 dengan
menyerahkan tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT secara penuh dan telah diterima, dikuasai serta dikelola oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.
21. Bahwa untuk membuktikan kekeliruan amar putusan Judex Facti Tingkat
Pertama pada diktum ke-5 tersebut, PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT akan menguraikan pengertian dan unsur-unsur wanprestasi
dalam perjanjian menurut KUHPerdata dan yurisprudensi serta
mengaitkannya dengan tindakan PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT dalam jual beli objek tanah sengketa dalam perkara a quo.
TINDAKAN PEMBANDING TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR WANPRESTASI Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam bukunya berjudul
Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016,
hal. 18-19, menyatakan bahwa terdapat tiga wujud dari wanprestasi, yaitu: (a)
Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; (b) Debitur terlambat
memenuhi perikatan, dan; (c) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi
perikatan. Berikut uraian ketiga unsur wanprestasi tersebut dikaitkan dengan
tindakan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dalam
kesepakatan jual beli tanah objek sengketa dalam perkara a quo.
a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
22. Bahwa untuk membuktikan apakah PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT sama sekali telah atau tidak memenuhi perikatan, terlebih
dahulu diuraikan maksud dan kronologis perikatan dalam perkara a quo.
Bahwa perikatan dalam perkara a quo adalah kesepakatan jual beli tanah
secara lisan antara TERBANDING/dahulu PENGGUGAT selaku pembeli,
dengan Alm. H. Haidir Nasution selaku pemilik tanah dan pembayaran uang
muka atas kesepakatan lisan jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 26
April 2013. Sejak awal dalam kesepakatan jual beli tanah a quo,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT-lah yang terus mendesak dan
membujuk Alm. H. Haidir Nasution untuk menjual tanah objek sengketa milik
Alm. H. Haidir Nasution.
Walaupun PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dan Alm. H.
Haidir Nasution telah mengusulkan kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT untuk membuat perjanjian jual beli tanah objek sengketa di
hadapan Notaris/PPAT, namun TERBANDING/dahulu PENGGUGAT
bersikukuh tetap menolak dan bersikeras untuk melakukan jual beli secara
kekeluargaan dan dengan hanya melalui bukti jual beli, yaitu bukti-bukti
kuitansi pembayaran. Fakta ini telah PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT sampaikan dalam persidangan Judex Facti Tingkat Pertama dan
tidak pernah dibantah oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.
23. Adapun kesepakatan lisan jual beli tanah di antara TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dengan Alm. H. Haidir Nasution tersebut adalah,
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sepakat untuk membeli sebidang tanah
seharga Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang
merupakan bagian dari bidang tanah milik Alm. H. Haidir Nasution yang
terletak di Dusun I (satu) Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung
Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub dalam Surat
Keterangan Tanah Nomor 592.1/31/Ml/2005 tertanggal 25 Mei 2005 yang
diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut “SKT 592.1/2005”) (vide Bukti T-2) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Basmin, Abeng, Aseng ...... ±
90,20/81/77 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Alm.Ginem/Alm.Cokro/Alm.Keri
……. ± 112/42/12/28/40 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: JI. L. Mungkur/Ginem/Basmin ....... ±
21/31,5/26 M2;
- Sebelah barat berbatasan dengan: Tali Air/Parit/Aseng (TERBANDING)
..... ± 21/27/10 M2;
24. Bahwa dalam kesepakatan jual beli tanah tersebut, bidang tanah yang dijual
oleh Alm. H. Haidir Nasution kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT,
bukanlah keseluruhan bidang tanah dalam SKT 592.1/2005 tersebut,
melainkan yang dibeli TERBANDING/dahulu PENGGUGAT adalah seluas ±
11.200 M2 dari total luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution sesuai SKT
592.1/2005 yaitu ± 13.378,5 M2. Bidang tanah seluas ± 11.200 M2 yang dibeli
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tersebut, adalah bidang tanah yang ada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
di bagian tengah hingga ke belakang dalam SKT 592.1/2005, yang
ditetapkan dengan patok setelah dilakukan pengukuran bersama sebagai
tanda batasnya. Jadi, bidang tanah seluas ± 11.200 M2 yang dijual kepada
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, adalah dari patok yang ditunjuk Alm.
H. Haidir Nasution, sampai dengan tali air yang merupakan batas terjauh dari
tanah yang dijual tersebut. Jual beli dengan cara demikian biasa dilakukan di
daerah tersebut yang dikenal dengan istilah jual beli ala kampung setempat
dan telah disepakati oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.
25. Bahwa pembayaran tahap pertama sebagai panjar (down payment) dalam
kesepakatan jual beli tanah tersebut, telah dibayar oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT kepada PARA PEMBANDING/dahulu
PARA TERGUGAT sejumlah Rp 50.000.000 (limar puluh juta rupiah) sesuai
bukti kuitansi tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-3) dan selanjutnya harus
dilunasi oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam tempo paling
lambat 1 (satu) bulan kemudian.
26. Bahwa setelah pembayaran panjar pada tanggal 26 April 2013 tersebut,
selanjutnya TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan staf-nya bersama-
sama dengan Alm. H. Haidir Nasution dan PARA PEMBANDING/dahulu
PARA TERGUGAT, melakukan pengukuran tanah guna mencocokkan
ukuran luas serta batas-batas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution sesuai SKT
592.1/2005, serta sekaligus menentukan batas patok tanah yang akan dijual
kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT. Dari pengukuran tanah
tersebut, diketahui bahwa luas dan batas-batas tanah milik Alm. H. Haidir
Nasution memang telah sesuai dengan SKT 592.1/2005 dan telah disepakati
pula oleh pihak TERBANDING. Sehingga selanjutnya, Para Pihak
menentukan dan membuat patok tanda batas tanah yang akan
diperjualbelikan kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, yakni
terhitung 3 (tiga) meter dari batas akhir tanah bagian depan hingga ke tanah bagian paling belakang sebagaimana yang tergambar berikut ini:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Keterangan gambar:
- Garis putus-putus adalah patok batas tanah yang dijual
kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, yakni terhitung 3 (tiga)
meter dari batas akhir tanah bagian depan hingga ke tanah bagian
belakang.
- Garis dua buah adalah parit dan tali air.
27. Bahwa pengukuran dan penentuan batas tanah yang dibeli oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tersebut telah disepakati oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan merupakan fakta di persidangan
Judex Facti Tingkat Pertama yang tidak dibantah oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT.
28. Bahwa selanjutnya, setelah lewat satu bulan dari kesepakatan pelunasan
harga tanah, pada tanggal 16 Juli 2013, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT
melunasi pembayaran senilai Rp 4.500.000.000,- sesuai kuitansi bukti
penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan
Bukti Tambahan T-4).
29. Bahwa sejak dilakukannya pelunasan pembayaran harga tanah tersebut,
selanjutnya Alm. H. Haidir Nasution dan PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT menyerahkan bidang tanah objek sengketa dimaksud kepada
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT. Dan TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT selanjutnya telah menguasai dan mengelola tanah objek
sengketa yang dibelinya tersebut yaitu dengan cara: menumbangkan seluruh
pepohonan yang ada di atasnya, menimbun dan meratakan tanah tersebut
dengan alat berat (dozer) hingga akhirnya menjadi rata secara
keseluruhannya (vide Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 41; Keterangan Saksi Wagito dan Saksi Alimudin Ginting pada Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 36-37).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
Selain itu, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT juga telah memagari keliling
tanah objek sengketa yang dibelinya tersebut dengan seng.
30. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah terbukti bahwa PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah melaksanakan perikatan jual
beli tanah objek sengketa dengan penuh, yaitu telah menyerahkan tanah
objek sengketa yang dijual kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan
telah diterima serta dikuasai dan dikelola oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT. Dengan demikian, maka PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT tidak terbukti wanprestasi karena PARA PEMBANDING/dahulu
PARA TERGUGAT telah memenuhi prestasinya kepada
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.
b. Debitur terlambat memenuhi perikatan 31. Bahwa dalam kesepakatan jual beli tanah a quo, PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT maupun Alm. H. Haidir Nasution,
tidak pernah terlambat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut
kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT. Begitu TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT melakukan pelunasan sesuai kuitansi bukti penerimaan tahap
II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4), maka saat itu juga PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT
menyerahkan tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dan selanjutnya telah diterima dan dikuasai serta dikelola oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT. Bahkan, dalam kesepakatan jual beli
tanah a quo, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT lah yang sebenarnya telah
terlambat selama tiga bulan lebih dalam melakukan pelunasan sesuai
kesepakatan jangka waktu pelunasan dengan Alm. H. Haidir Nasution.
c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
32. Bahwa dengan telah selesainya kesepakatan jual beli tanah a quo dan
dengan telah dilakukannya pengukuran dan penentuan batas-batas tanah
objek jual beli secara bersama-sama antara TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dengan Alm. H. Haidir Nasution dan PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, serta tanah objek jual beli telah
diserahkan kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan telah dikuasai
serta dikelola oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, maka dengan
demikian, tidak ada kekeliruan yang dilakukan oleh PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah
a quo. Dengan demikian, PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT
terbukti tidak keliru atau pantas memenuhi perikatan jual beli a quo.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT tidak wanprestasi dalam perkara a
quo.
KETIADAAN GANTI KERUGIAN DALAM AMAR PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA SEMAKIN MENGUATKAN BAHWA PEMBANDING TIDAK WANPRESTASI
34. Bahwa dengan Pertimbangan Hukum dan amar putusan Judex Facti Tingkat
Pertama yang menolak mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT terhadap PARA PEMBANDING/dahulu
PARA TERGUGAT dalam Gugatan perkara a quo, maka hal tersebut
semakin menguatkan fakta bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT tidak wanprestasi dalam perkara a quo.
35. Bahwa kerugian merupakan unsur yang esensial dalam suatu Gugatan
Wanprestasi, mengingat perbuatan wanprestasi mempunyai kaitan yang
sangat erat dengan timbulnya kerugian. Sehingga ketiadaan ganti kerugian
dalam putusan perkara wanprestasi karena Majelis Hakim tidak mengabulkan
tuntutan ganti kerugian dalam gugatan, merupakan suatu bukti dan atau fakta
hukum bahwa gugatan wanprestasi tidak terbukti, atau setidak-tidaknya
mengaburkan adanya perbuatan wanprestasi dalam Gugatan. Kaitan erat
dan hubungan hukum antara wanprestasi dengan ganti kerugian dapat dilihat
dari pengaturan gugatan wanprestasi dalam Pasal KUHPerdata sebagai
berikut:
- Pasal 1243 KUHPerd: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena
tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,
walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan
itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya
dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui
waktu yang telah ditentukan”.
- Pasal 1244 KUHPerd: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya,
kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak
dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam
melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak
terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun
tidak ada itikad buruk kepadanya”.
36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata tersebut
serta berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor
556.K/Sip/ 1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa tuntutan
penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
ditolak, dikaitkan dengan tidak terbuktinya kerugian dalam Gugatan
Wanprestasi sebagaimana ternyata dalam Pertimbangan Hukum dan amar
putusan Judex Facti Tingkat Pertama, maka sudah selayaknya juga dan telah
berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT tidak wanprestasi karena memang
tidak ada kerugian yang terbukti dalam Gugatan perkara a quo.
JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA KELIRU MENYATAKAN PEMBANDING WANPRESTASI KARENA BERKURANGNYA LUAS TANAH YANG DITERIMA OLEH TERBANDING KARENA ADANYA SK 592.1/2013
37. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum vide
Putusan halaman 49 menyatakan PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT terbukti telah wanprestasi karena adanya kekurangan luas
tanah yang dijual oleh Alm. H. Haidir Nasution kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dari luas tanah yang disepakati sejak awal yaitu ± 11.200 M2.
Kekurangan tanah dimaksud adalah karena adanya perbedaan luas tanah
sebagaimana yang tercantum dalam surat tanah awal milik Alm. H. Haidir
Nasution, yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 592.1/31/Ml/2005 tertanggal
25 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut
“SKT 592.1/2005”) (vide Bukti T-2) dengan luas tanah setelah dilakukan
pengukuran ulang tanah tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor
592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “SK 592.1/2013”) (vide Bukti P-1 dan Bukti Tambahan T-1) yang diterbitkan
Kepala Desa Dagang Kerawan untuk mencabut dan membatalkan SKT
592.1/2005.
38. Bahwa luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution yang tercantum di dalam SKT
592.1/2005 adalah ± 13.378,5 M2 sedangkan luas tanah setelah dilakukan
pengukuran ulang oleh Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 22
Oktober 2013 sesuai SK 592.1/2013, adalah seluas ± 11.747,81 M2 (sebelas
ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh satu meter per segi).
Atas dasar itu, Kepala Desa Dagang Kerawan kemudian menerbitkan SK
592.1/2013 yang mencabut SKT 592.1/2005. Dalam SK 592.1/2013
disebutkan adanya kekeliruan penghitungan jumlah luas tanah milik Alm. H.
Haidir Nasution di dalam SKT 592.1/2005.
39. Bahwa dengan adanya kekeliruan penghitungan luas tanah di dalam SKT
592.1/2005 sebagaimana dimaksud dalam SK 592.1/2013, maka
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
berdasarkan perhitungan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, kekurangan
luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT adalah
seluas: 11.200 M2 - 9.627 M2 = ± 1.573 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh tiga
meter persegi). Dengan adanya kekurangan luas tanah yang diterima oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tersebut, Judex Facti Tingkat Pertama
kemudian menyatakan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT
telah wanprestasi dalam juga beli tanah objek sengketa.
40. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan
PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah wanprestasi karena
adanya kekurangan luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, adalah Pertimbangan Hukum
hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum. Adanya kekurangan luas tanah
yang diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam kesepakatan
jual beli tanah a quo adalah bukan karena kesalahan maupun kelalaian dari
PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, melainkan karena adanya
kekeliruan yang nyata dan telah diakui sendiri oleh Kepala Desa Dagang
Kerawan sebagaimana yang disebutkan dalam SK 592.1/2013, yaitu bahwa,
SKT 592.1/2005 yang sebelumnya diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, telah keliru dalam menghitung luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution, sehingga Kepala Desa Dagang Kerawan memperbaiki kekeliruan tersebut dengan menerbitkan SK 592.1/2013.
Dengan demikian, maka sudah sepatutnya, Kepala Desa Dagang Kerawan
yang menerbitkan SKT 592.1/2005 dan SK 592.1/2013, adalah pihak yang
bertanggungjawab atas adanya kekeliruan penghitungan luas tanah milik
Alm. H. Haidir Nasution yang menyebabkan berkurangnya luas tanah yang
diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam kesepakatan jual
beli tanah a quo.
41. Bahwa tidak ada maksud maupun niat buruk dari PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT untuk ingkar janji atau
wanprestasi terhadap kesepakatan jual beli tanah dalam perkara a quo. Hal
ini dibuktikan dengan telah diserahkannya tanah objek jual beli secara utuh
dan lengkap sesuai surat tanah awal yang dimiliki oleh Alm. H. Haidir
Nasution in casu SKT 592.1/2005 kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT. Serah terima tanah objek jual beli tersebut telah berlangsung
dengan baik dan telah didasarkan pada pemeriksaan dan pengukuran tanah
objek jual beli yang dilakukan secara bersama-sama oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan PARA PEMBANDING/dahulu
PARA TERGUGAT. Atas dasar itu, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT juga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
telah menguasai dan mengelola tanah objek jual beli dengan baik sampai
saat ini. Sehingga jika kemudian adanya kekurangan luas tanah yang
diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, maka hal tersebut sejak
awal di luar dugaan dan kemampuan PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah a quo.
BERKURANGNYA LUAS TANAH YANG DITERIMA TERBANDING ADALAH SUATU OVERMACHT KARENA TINDAKAN ADMINISTRATIF PENGUASA IN CASU KEPALA DESA DAGANG KERAWAN
42. Bahwa berkurangnya luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah a quo seluas ± 1.573 M2
akibat dari adanya tindakan administratif penguasa in casu Kepala Desa
Dagang Kerawan melalui penerbitan SK 592.1/2013, maka PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT tidak dapat dinyatakan telah
wanprestasi karena tindakan administratif penguasa in casu Kepala Desa
Dagang Kerawan melalui penerbitan SK 592.1/2013 yang menyebabkan
berkurangnya luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT, karena hal tersebut adalah sesuatu hal di luar kuasa dan
kemampuan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT. Dengan kata
lain, berkurangnya luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah a quo, adalah suatu
keadaan memaksa (force majeure/overmacht) karena adanya tindakan
administratif penguasa in casu Kepala Desa Dagang Kerawan melalui
penerbitan SK 592.1/2013.
43. Bahwa berdasarkan ketentuan force majeure dalam Pasal 1244 dan 1245
KUHPerdata, serta mengacu pada pendapat Prof. R. Subekti dalam bukunya
Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, halaman 55 dan dalam
bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001,
halaman 150, menyebutkan bahwa Debitur menunjukkan bahwa tidak
terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama
sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa
terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.
Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan
dalam pelaksanan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak
dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh
dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat
dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht), selain keadaan itu “di luar
kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu
dibuat, setidak-tidaknya tidak dapat dipikul resikonya oleh si debitur.
44. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka berkurangnya luas tanah yang
diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam kesepakatan jual
beli tanah a quo, adalah suatu keadaan memaksa (force majeure/overmacht)
karena adanya tindakan administratif penguasa in casu Kepala Desa Dagang
Kerawan melalui penerbitan SK 592.1/2013, dan hal tersebut timbul di luar
kuasa dan dugaan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT
sebelumnya karena berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran tanah objek
jual beli yang dilakukan secara bersama-sama oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, telah
diketahui bahwa luas tanah objek jual beli telah sesuai dengan kesepakatan
dan telah sesuai pula dengan surat tanah yang dimiliki Alm. H. Haidir
Nasution in casu SKT 592.1/2005, dan selanjutnya TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT juga telah menguasai dan mengelola tanah objek jual beli
dengan baik sampai saat ini.
Bahwa di kemudian hari terbit SK 592.1/2013 yang membuat luas tanah
objek jual beli menjadi berkurang, hal tersebut timbul di luar kuasa dan
dugaan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT. Sehingga dengan
demikian PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT tidak dapat
dinyatakan wanprestasi. Hal ini semakin dikuatkan dengan Pertimbangan
Hukum dan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan
tidak adanya kerugian dalam Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo.
45. Bahwa berkurangnya luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah a quo, sebagai force
majeure karena adanya tindakan administratif penguasa in casu Kepala Desa
Dagang Kerawan melalui penerbitan SK 592.1/2013, maka berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3389 K/PDT/1984 yang memberikan
kaidah hukum yaitu bahwa, munculnya tindakan administratif penguasa yang
menentukan atau mengikat adalah suatu kejadian yang tidak dapat diatasi
oleh para pihak dalam perjanjian dan dianggap sebagai force majeure
sehingga membebaskan pihak yang terkena dampak dari mengganti
kerugian. Hal tersebut juga tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 558 K/Sip/1971 dengan kaidah hukum yaitu bahwa resiko tidak
terduga, tidak diketahui sebelumnya, maka tidak disebabkan oleh kesalahan
pihak-pihak dalam perjanjian (vide Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjelasan
Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure), National Legal Reform
Program (NLRP), Jakarta, 2010 halaman 104).
Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar membatalkan Pertimbangan
Hukum dan putusan Judex Facti Tingkat Pertama.
B. KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA PADA DIKTUM KE-6 YANG MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MENGALIHKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA PENGGUGAT HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA LUAS 11.200 M2 YAITU TANAH YANG TELAH DIBERIKAN PATOK-PATOK BATAS OLEH PARA TERGUGAT SELUAS 9.627 M2, DITAMBAH DENGAN KEKURANGAN TANAH OBJEK SENGKETA SELUAS 1.573 M2, TANAH MANA LETAKNYA BERSEMPADAN LANGSUNG DENGAN TANAH YANG TELAH DIBERIKAN PATOK-PATOK BATAS OLEH PARA TERGUGAT, DENGAN UKURAN 21 M X 74,90, YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI TANAH SURAT KETERANGAN NOMOR 592.1/1579/DK-X/2013, TANGGAL 23 OKTOBER 2013, DALAM KEADAAN KOSONG DAN BAIK
46. Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT sangat keberatan
dengan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada diktum ke-6 yang
berbunyi sebagai berikut:
“Menghukum Para Tergugat untuk mengalihkan dan menyerahkan
kepada Penggugat hak atas tanah objek sengketa luas 11.200 M2
(sebelas ribu dua ratus meter persegi), yaitu tanah yang telah diberikan
patok-patok batas oleh Para Tergugat seluas 9.627 M2, ditambah
dengan kekurangan tanah objek sengketa seluas 1.573 M2 (seribu lima
ratus tujuh puluh tiga meter persegi), tanah mana letaknya
bersempadan langsung dengan tanah yang telah diberikan patok-patok
batas oleh Para Tergugat, dengan ukuran 21 m x 74,90, yang
merupakan bagian dari tanah Surat Keterangan Nomor: 592.1/1579/DK-
X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dalam keadaan kosong dan baik”.
47. Adapun alasan-alasan keberatan dan penolakan PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT terhadap diktum ke-6 amar
putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang menghukum PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT untuk mengalihkan dan
menyerahkan kepada TERBANDING / dahulu PENGGUGAT hak atas tanah
objek sengketa seluas 11.200 M2 tersebut adalah sebagai berikut.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
48. Bahwa sebagaimana yang PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT
telah uraikan dalam alasan-alasan PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT menolak Pertimbangan Hukum dan diktum ke-5 amar putusan
Judex Facti Tingkat Pertama di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan
bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah menyerahkan
tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan
selanjutnya TERBANDING/dahulu PENGGUGAT telah menguasai dan
mengelola tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 yaitu dengan cara:
menumbangkan seluruh pepohonan yang ada di atasnya, menimbun dan
meratakan tanah tersebut dengan alat berat (dozer) hingga akhirnya tanah
objek sengketa telah menjadi rata secara keseluruhannya (vide Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 41; Keterangan Saksi Wagito dan Saksi Alimudin Ginting pada Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 36-37). Dan saat ini di atas tanah
objek sengketa yang telah dikuasai dan dikelola oleh TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT, telah dipagari keliling dengan seng oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.
49. Bahwa penyerahan tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT, telah dilakukan PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT sesaat setelah TERBANDING/dahulu PENGGUGAT melunasi
pembayaran tanah objek sengketa pada tanggal 16 April 2013 sesuai bukti
kuitansi penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4). Dan sebelum pelunasan dan penyerahan
tanah objek sengketa tersebut, pada tanggal 26 April 2013, sesaat setelah
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT membayar uang muka pembelian tanah
objek sengketa sesuai bukti kwitansi pembayaran tahap I (DP) (vide Bukti P-2) dan Bukti Pembayaran Kas tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-3), pada
saat itu TERBANDING/dahulu PENGGUGAT bersama-sama dengan Alm. H.
Haidir Nasution dan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT
melakukan pengecekan dan pengukuran tanah objek sengketa guna
mencocokkan ukuran luas serta batas-batas tanah milik Alm. H. Haidir
Nasution sesuai surat tanah milik Alm. H. Haidir Nasution in casu SKT
592.1/2005, serta sekaligus menentukan batas patok tanah yang akan dijual
kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.
Dengan demikian, maka diktum ke-6 amar putusan Judex Facti Tingkat
Pertama yang menghukum PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT
untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT, adalah mustahil untuk dilaksanakan karena senyatanya tanah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
objek sengketa telah diserahkan kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT dan selanjutnya telah dikuasai dan dikelola oleh
TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sampai saat ini.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, terbukti Judex Facti Tingkat
Pertama dalam memutus perkara a quo yang dimuat pada Putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/PDT.G/2015/PN Lbp tanggal 28 Juli 2016, telah
rnengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan adil
terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta serta dalil-dalil yang disarnpaikan PARA
PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dalam sidang tingkat pertama dan
karenanya, sangat beralasan hukum bila Putusan Judex Facti Tingkat Pertama
dalam perkara a quo harus dibatalkan.
Bahwa oleh karenanya PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara banding a quo
pada Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Nomor 16/PDT.G/2015/PN Lbp tanggal 28 Juli 2016 dan
selanjutnya mengadili sendiri dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1. Menerima Eksepsi error in persona dan obscuur libel yang diajukan oleh
PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam perkara a
quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / N.O.);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT untuk semua tingkat pengndilan.
DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA
TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
16/PDT.G/2015/PN Lbp tanggal 28 Juli 2016;
3. Menolak Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada TERBANDING/dahulu
PENGGUGAT untuk semua tingkat pengadilan.
Menimbang Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori
banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para
Tergugat / Terbanding seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding
menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah
dipertimbangkan oleh MajeIis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding baik yang
diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan
Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat tidak memuat hal-hal yang
dapat membatalkan putusan MajeIis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya
memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 28 Juli 2016 MajeIis Hakim
Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah
diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan
dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah tepat dan benar
menurut hukum ;
Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 28 Juli 2016 harus
dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Tergugat /
Terbanding, berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;
. Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan
perkara ini;
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat / Terbanding dan permohonan banding
yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat /
Terbanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
16/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 28 Juli 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputusakan dalam rapat permusyawaratan Melelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, oleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN
kami LINTON SIRAIT,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, PERDANA GINTING,SH
dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, didepan sidang yang
terbuka untuk umum , oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim anggota tersebut
diatas, dibantu oleh MANSURDIN,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
oleh para pihak yang berperkara
HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
ttd ttd
PERDANA GINTING,SH. LINTON SIRAIT,SH.MH. ttd SUWIDYA,SH.LLM
PANITERA PENGGANTI
ttd
MANSURDIN,SH
Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-