PENGADILAN TINGGI MEDAN · PDF filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN 1. Sumurung Sihombing, umur 68

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN

P U T U S A N NOMOR : 270 / PDT / 2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara : 1. Edward Bilgus Sihombing, umur 54 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, agama Kristen Protestan, alamat di

Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan

Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

2. Jonhot Lumban Toruan, umur 46 tahun, pekerjaan Tani, agama

Kristen Protestan, alamat Jalan Binjai Km. 13,5 Diski,

Pasar Kecil, Medan Sunggal;

3. Ramses Lumbantoruan, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

agama Kristen Protestan, alamat Jalan Desa Ketaren,

Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

4. Edyson Sihombing, umur 59 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat

Jalan Tanjung Sepuluh No.58 Perumnas Helvetia

Medan;

5. Enrot Sihombing, umur 47 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen Protestan,

alamat Lumban Tonga-tonga, Desa Sibuntuon Parpea,

Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang

Hasundutan;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING, semula TERGUGAT I,II,III,IV,V;

Dalam perkara ini para Tergugat I,II,III,IV,V telah

memberikan kuasa kepada : Riky Poltak D. Sihombing,

SH, Togap Rajuandi Sianturi, SH, Edison Silaen, SH,

pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat

Hukum pada Kantor Hukum RIKY SIHOMBING-

NABABAN, SH. & REKAN, yang beralamat di Jln.

Bunga Wijaya Kesuma-Pasar IV Gg. Seroja, Kel.

Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan

20132, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat

Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2017;

Lawan :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN

1. Sumurung Sihombing, umur 68 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama

Kristen Protestan, alamat Jalan Pendidikan Pasar Baru,

Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta,

Kabupaten Humbang Hasundutan;

2. Talupan Sihombing, umur 65 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen

Protestan, alamat Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea,


Hasundutan; 3. Budiman Sihombing, umur 52 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama

Kristen Protestan, alamat Dusun VII Banjaran Jaya,

Desa Banjar Jaya, Kecamatan PD Tualang, Kabupaten

Langkat; 4. Horas Sihombing, umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen

Protestan, alamat Jalan Jend. Sudirman No. 41 Kel

Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten

Bengkalis Riau; 5. Hermanto Sihombing, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama

Kristen Protestan, alamat Jalan Berkat, Desa Banjar XII,

Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Riau; 6. Manat Lumbantoruan, umur 38 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen

Protestan, alamat Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea,


Hasundutan; 7. Hemat Lumbantoruan, umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, agama

Kristen Protestan, alamat Jl Patuan Natigor, Pasar

Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,

Kabupaten Tapanuli Utara; 8. Pangihutan Sihombing, umur 59 tahun, Pekerjaan PNS, agama Kristen

Protestan, alamat Jalan Makmur, Desa Sibuntuon

Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang

Hasundutan; 9. Jesmin Sihombing, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen

Protestan, alamat Jalan TD. Pardede, Komp. Maju

Bersama, Kelurahan Hutatoruan VII, Kec. Tarutung,

Kabupaten Tapanuli Utara; 10. Dariaman Siregar, umur 72 tahun, pekerjaan Tani, agama Kristen

Protestan, alamat Pasar Baru, Desa Sibuntuon Parpea,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



Hasundutan; Sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX,X dk / TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX,X dr;

Dalam perkara ini Para Penggugat telah memberikan

kuasa Khusus kepada : Raja Induk Sitompul, SH.MH,

Advokat / Pengacara, yang berkantor di Jalan Dr.

Gerhard Lumban Tobing No.25 Tarutung, Kelurahan

Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten

Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 November 2016 (terlampir);

Dan: 6. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepala Kantor Wilayah

Badan

Pertanahan Nasional Pusat, cq. Kepala Kantor Wilayah

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, cq.

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten

Humbang Hasundutan, berkedudukan di Jalan

Sidikalang, Desa Sirisirisi, Dolok Sanggul, sebagai

TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT VI;

7. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur

Sumatera Utara, cq. Bupati Humbang Hasundutan, cq.

Camat Lintongnihuta, cq. Kepala Desa Sibuntuon

Parpea, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 270

/PDT/2017/PT MDN tanggal 08 September 2017, tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 55 /

Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 14 Juni 2017;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29

November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tarutung pada tanggal 29 November 2016 dalam Register Nomor

55/Pdt.G/2016/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan suami Penggugat-X serta

Tergugat-Tergugat adalah sama-sama pomparan/keturunan alm. Op.Rittar

Sihombing Lumbantoruan, yang tinggal dan memiliki tanah di Sibuntuon

Lintongnihuta, dahulu disebut Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang disebut

Kabupaten Humbang Hasundutan;

2. Bahwa alm. Op.Rittar Sihombing Lumbantoruan mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu : 1. alm. Op.Lobiraja pemilik perkampungan

Sibuntuon Toruan, 2. alm. Op.Songkal pemilik perkampungan Huta Batu

dan Huta Parsambilan, 3. alm. Op.Langit pemilik perkampungan Lumban

Sonang, 4. Op.Ranjo pemilik perkampungan Sibuntuan Toruan;

3. Bahwa alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama boru Togatorop dan istri kedua boru Sinaga;

4. Bahwa dari istri pertama alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan ada 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama : 1. alm. Op.Raja Hunsa, 2. alm. Op.

Raja Uman, 3. alm. Raja Riam, sedangkan dari istri kedua ada 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama ; 1. alm. Raja Lukkas, 2. alm.Raja Haran, 3.

alm. Raja Mateus ;

5. Bahwa Penggugat-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan suami Penggugat-X serta

Tergugat-I,II,III,IV adalah termasuk keturunan alm. Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan dari istri kedua boru Sinaga, sedangkan Tergugat-V adalah

keturunan dari alm. Op.Ranjo Sihombing Lumbantoruan (adek paling

bungsu dari alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan) ;

6. Bahwa dimasa hidupnya alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan ada

memberikan tanah panjaean kepada masing-masing anak dari kedua istri

alm. Op.Songkal Sihombing Lumban Toruan tersebut, untuk bagian anak

dari istri pertama boru Togatorop yaitu Huta Gomparan Batu terletak di

Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang

Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja;

Sebelah selatan berbatas dengan Persawahan Sibatubatu;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Sebelah timur berbatas dengan Jalan Kantor Camat Lintongnihuta dan

Parhutaan Lumban Tonga-tonga;

Sebelah barat berbatas dengan Persawahan dan Aek Nasomaila;

7. Bahwa anak dari boru Sinaga istri kedua alm. Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan mendapat bagian yaitu Huta Parsambilan, Desa Sibuntuon

Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja;

Sebelah selatan berbatas dengan Persawahan Lumban Julu;

Sebelah timur berbatas dengan Jalan Lumbangol;

Sebelah barat berbatas dengan Jalan Kantor Camat Lintongnihuta;

8. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1947 tanah milik bagian anak dari istri kedua

yaitu boru Sinaga telah dipinjam Pengurus Sekolah Lanjutan Lintongnihuta

dari kakek Penggugat-I,II,IV,V,VI, kakek suami Penggugat-X dan orangtua

Penggugat-III serta para kakek Tergugat untuk dipergunakan sebagai

Lokasi Pembangunan Sekolah, Lokasi Perumahan Guru, sedangkan tanah

kosong lainnya dapat dipakai untuk tanah lapang tempat sarana olahraga

dan lapangan sepak bola para Siswa-siswi Sekolah Lanjutan Lintongnihuta

dan Masyarakat Lintongnihuta;

9. Bahwa kakek Penggugat-I,II,IV,V,VI, kakek suami Penggugat-X dan

orangtua Penggugat-III serta kakek Tergugat- I,II,III,IV bersedia mewakili

keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan meminjamkan tanah

ke Pengurus Sekolah Lanjutan Lintongnihuta, karena para keturunan alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan sangat menginginkan kemajuan

khususnya dibidang Pendidikan di Lintongnihuta;

10. Bahwa adapun nama-nama pihak yang bertandatangan di surat perjanjian

pinjam pakai ke Pemerintah tanah milik bagian anak dari istri kedua alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan tertanggal 7 Mei 1947 antara lain

adalah :

a. R.Billi Lumbantoruan (kakek Tergugat- II) ; b. R. Nahor Lumbantoruan (kakek Tergugat-I,III,IV);

c. St.Frederyk Lumban Toruan (kakek Tergugat-V);

d. Iskandar Lumbantoruan (kakek Penggugat-IV,VI); e. Turman Lumbantoruan (bapak Penggugat-III); f. Lemanus Lumbantoruan (kakek Tergugat-V);

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


g. Bonafasius Lumbantoruan (kakek suami Penggugat-X); 11. Bahwa adapun kakek Tergugat-V bernama St.Frederyk Sihombing

Lumbantoruan turut sebagai pihak menandatangani surat perjanjian tanggal

7 Mei 1947 karena keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan

menghargai kakek Tergugat-V, selaku keturunan dari adik kandung alm.

Songkal Sihombing Lumbantoruan, meskipun leluhur dari kakek Tergugat-V

bernama Op.Ranjo Sihombing Lumbantoruan dengan alm. Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan sudah memiliki tanah bagian masing-masing

sesuai dengan surat tahun 1939 ;

12. Bahwa tanah lapang tersebut sejak dahulu tidak pernah dibagi para

ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan (tetap dilestarikan)

karena Pemerintah dan masyarakat Lintongnihuta masih membutuhkan

tanah lapang tersebut untuk kepentingan seperti Upacara Hari

Kemerdekaan, hari Pendidikan Nasional, hari Pahlawan, hiburan

masyarakat, pesta adat, sepak bola, perayaan Natal dan perayaan lainnya;

13. Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Humbang Hasundutan membutuhkan

tanah untuk pembangunan Gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak Pembina

di Lintongnihuta, dan atas musyawarah Tokoh Masyarakat, Tokoh

Pendidikan, Tokoh Agama dengan Pemerintah setempat sepakat bahwa

diatas tanah lapang bagian anak dari istri kedua alm.Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan seluas lebih kurang 1.500 M2 dibangun Sekolah

Taman Kanak-Kanak Pembina dengan syarat Pemerintah Kabupaten

Humbang Hasundutan akan memberikan imbalan uang (pasi pisang

natonggi) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada

keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;

14. Bahwa setelah hasil musyawarah disepakati keturunan alm. Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan dengan Pemerintah Kabupaten Humbang

Hasundutan ternyata uang pasi pisang natonggi yang dijanjikan Pemerintah

sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak pernah diterima

Penggugat-Penggugat sampai sekarang;

15. Bahwa karena uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang

dijanjikan Pemerintah sebagai imbalan pasi Pisang Natonggi belum diterima

keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan akhirnya Penggugat-I

bertanya kepada Bupati Humbang Hasundutan mengapa uang tersebut

belum diberikan Pemerintah, Dan jawaban Bupati saat itu dianjurkan supaya

Penggugat-Penggugat bersatu dulu dengan Tergugat-I,II,III,IV,V setelah itu

uang akan diserahkan ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


16. Bahwa ternyata setahubagaimana menurut informasi Tergugat-Tergugat

secara diam-diam telah menerima uang pasi Pisang Natonggi dari

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa memberitahukan

kepada Penggugat-Penggugat dan sejak itu hubungan para Penggugat

dengan para Tergugat mulai kurang harmonis apalagi setelah Pemerintah

Humbang Hasundutan merencanakan pembangunan Taman Kanak-kanak

ditanah lapang tersebut Tergugat-I,II,III,IV,V mulai mengaku-ngaku seolah-

olah tanah lapang tersebut hanya milik Tergugat-I,II,III,IV,V;

17. Bahwa selain daripada uang pasi Pisang Natonggi yang sudah diterima

Tergugat-I,II,III,IV secara diam-diam dari Pemerintah Kabupaten Humbang

Hasundutan, bahkan Tergugat I,II,III,IV,V semakin bertindak lebih jauh lagi

yaitu mulai berusaha mengurus sertifikat tanah lapang Lintongnihuta hanya

ke atas nama Tergugat I,II,III,IV,V tanpa musyawarah dengan para ahliwaris

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan yang lainnya, sehingga pada tanggal

19 Januari 2006 dan tanggal 21 Januari 2006 keturunan/pomparan alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan mengirim surat ke Kepala Desa

Sibuntuon Parpea, supaya tidak memberikan rekomendasi pengurusan

sertifikat tanah lapang ke atas nama siapapun tanpa ada musyawarah dari

seluruh pomparan/keturunan alm.Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;

18. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006 Camat Lintongnihuta mengundang

keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan supaya hadir di

Kantor Camat tanggal 02 Pebruari 2006 untuk membicarakan status

kepemilikan tanah lapang Kecamatan Lintongnihuta, dan hasil kesimpulan

rapat pada saat itu tidak dilanjutkan karena tergugat-tergugat tidak hadir;

19. Bahwa selama ini Penggugat-Penggugat mengetahui permohonan sertifikat

tanah lapang tersebut tidak mungkin diterbitkan Tergugat-VI tanpa ada

rekomendasi dari Turut Tergugat. Dan ternyata akhir-akhir ini Tergugat-VI

telah menerbitkan sertifikat hak milik tanah lapang tersebut keatas nama

Tergugat-Tergugat, antara lain :

a. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-I Edward Bilgus Sihombing

No.00234 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m2;

b. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-I Edward Bilgus Sihombing

No.00230 tanggal 26 Juli 2016 seluas 509 m2 ;

c. Sertifikat Hak Milik atas nama Edward Bilgus Sihombing No.00238

tanggal 25 Agustus 2016 seluas 201 m2 ;

d. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00236


PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


e. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00232

tanggal 26-07- 2016 seluas 118 M2 ;

f. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-III Ramses Lumbantoruan

No.00239 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 199 m2 ;

g. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-III Ramses Lumbantoruan

No.00240 tanggal 08-09- 2016 seluas 624 m2 ;

h. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-IV Edyson Sihombing No.00237


i. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-IV Edyson Sihombing No.00233

tanggal 26-07-2016 seluas 123 m2 ;

j. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-V Enrot Sihombing No.00235


k. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-V Enrot Sihombing No.00231

tanggal 26-07-2016 seluas 114 m2;

20. Bahwa luas tanah lapang milik keturunan istri kedua alm. Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan yang disertifikatkan Tergugat-I,II,III,IV,V secara

diam-diam (sekarang jadi perkara) adalah seluas 3916 m2 tanah mana

terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten

Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Pelajar;

Sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;

Sebelah timur berbatas dengan tanah SMP Negeri 2;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Kantor Camat;

21. Bahwa setelah Penggugat-Penggugat mengetahui sertifikat tanah lapang

terperkara terbit ke atas nama TTergugat-I,II,III,IV,V yang diterbitkan

Tergugat-VI atas rekomendasi Turut Tergugat maka Penggugat-Penggugat

pada tanggal 19 Oktober 2016 mengundang turut Tergugat ke rumah

Penggugat-I mempertanyakan surat keberatan yang sudah pernah dikirim

ke Kepala Desa dan sekaligus menyampaikan keberatan, dan sesuai

jawaban turut Tergugat kepada Penggugat-Penggugat adapun rekomendasi

penerbitan Sertifikat dikeluarkan turut Tergugat karena Tergugat-Tergugat

memperlihatkan surat pernyataan tertanggal 7 Mei 1947 dan Surat

Pernyataan tanggal 23 Desember 2005 kepada turut Tergugat;

22. Bahwa pengakuan turut Tergugat kepada Penggugat-Penggugat pada saat

pertemuan dirumah Penggugat I “ seandainya turut Tergugat melihat foto

copy surat Daftar hadir tanggal 27 November 2005 yang diperlihatkan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Penggugat-Penggugat kepada turut Tergugat bahwa turut Tergugat tidak

akan mengeluarkan/menerbitkan rekomendasi permohonan Sertifikat ke

atas nama Tergugat I,II,III,IV,V;

23. Bahwa setelah Penggugat-Penggugat menyampaikan keberatan kepada

turut Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2016 maka turut Tergugat

menghubungi Tergugat I,II,III,IV,V selanjutnya turut Tergugat menelefon

salah satu Penggugat menyampaikan tawaran dari Tergugat-I,II,III,IV,V

bahwa Tergugat I,II,III,IV,V bersedia berdamai dan memberikan tanah

perkara kepada Penggugat-Penggugat seluas 5 x 20 meter sebanyak 7

persil antara lain kepada keturunan Bonafaceus, kepada keturunan

Lemanus, kepada keturunan Gomar, kepada keturunan Turman, kepada

keturunan Op.Jawakin, kepada keturunan Op.Tonni, kepada keturunan

Iskander;

24. Bahwa pernyataan Tergugat I,II,III,IV,V melalui turut Tergugat yang

menawarkan tanah perkara akan diberikan 7 persil kepada pomparan alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan tidak dapat diterima Penggugat-

Penggugat karena Tergugat I,II,III,IV,V tidak berhak membagi tanah

terperkara dari segi derajad partuturan apalagi menentukan siapa-siapa

pihak yang berhak menerima tanah perkara sebanyak 7 persil tersebut;

25. Bahwa Tergugat-V tidak berhak membagi tanah perkara kepada Tenggugat-

T4enggugat karena Tergugat V bukan satu perwarisan lagi dengan

pomparan alm.Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan tegasnya tanah milik

bersama Tergugat V dengan sesama ahliwaris lainnya dari keturunan

Op.Ranjo Sihombing Lumbantoruan telah tersendiri dan memiliki bukti

tertulis yaitu surat tertanggal 4 September 1939 ;

26. Bahwa tindakan Tergugat VI menerbitkan Sertifikat tanah lapang perkara

sarat rekayasa, karena pengukuran tanah perkara dilakukan Tergugat-VI

pada saat malam hari dengan tujuan supaya keturununan dari istri kedua

alm. Op.Songkal yang lain tidak melihat dan tidak ada kesempatan

melarang Tergugat VI melakukan pengukuran, begitu juga Pengumuman

yang seharusnya ditempelkan Tergugat VI ditempat-tempat umum selama

60 hari sebelum sertifikat diterbitkan sebagaimana Peraturan Pemerintah

No. 24 tahun 1997 tidak dilakukan Tergugat VI ;

27. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik bersama seluruh

pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan,

tetapi Tergugat I,II,III,IV,V secara tanpa hak dan terjadi penyeludupan

hukum melengkapi syarat penerbitan Sertifikat tanah ke atas nama

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Tergugat I,II,III,IV,V maka dengan terpaksa Penggugat-penggugat harus

membawa persoalan ini ke Sidang Pengadilan Negeri Tarutung ;

28. Bahwa meskipun sebenarnya tanah perkara adalah bagian dari keturunan

istri kedua alm.Songkal Sihombing Lumbantoruan tetapi Penggugat-

Penggugat menghargai surat perjanjian tertanggal 7 Mei 1947, maka

Penggugat-Penggugat tidak keberatan jika tanah perkara jadi milik bersama

seluruh keturunan alm.Op Songkal karena asal-usul tanah perkara adalah

warisan dari alm. Op.Songkal, oleh karenanya patut menurut hukum

apabila tanah terperkara sah dinyatakan menjadi milik bersama seluruh

keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal termasuk Penggugat-Penggugat dan

Tergugat I,II,III,IV ;

29. Bahwa karena tanah perkara masih merupakan milik bersama seluruh

pomparan/keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan, maka

tindakan Tergugat I,II,III,IV,V yang mengurus sertifikat hak milik atas nama

masing-masing Tergugat I,II,III,IV,V dengan melawan hak kepemilikan

seluruh ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan dapat

dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige

daad) ;

30. Bahwa karena tanah perkara masih merupakan milik bersama seluruh

pomparan/keturunan alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan, tetapi

adanya indikasi kerjasama rekayasa Tergugat I,II,III,IV,V dengan Tergugat-

VI dalam proses penerbitan Sertifikat tersebut terbukti pada saat

pengukuran tanah perkara dilakukan malam hari serta pengumuman akan

diterbitkannya sertifikat tanah perkara tidak dilakukan Tergugat-VI maka

tindakan Tergugat VI tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan

melawan hukum (onrech matige daad);

31. Bahwa begitu juga tindakan turut Tergugat mengeluarkan surat

rekomendasi atas nama Tergugat I,II,III,IV,V sebagai salah satu syarat

melengkapi pengurusan sertifikat tetap dilakukan turut Tergugat, padahal

jauh hari sebelumnya Penggugat-Penggugat telah mengirim surat kepada

turut Tergugat agar tidak mengeluarkan surat rekomendasi tanah perkara,

oleh karenanya tindakan turut Tergugat yang mengeluarkan rekomendasi

tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum

(onrech matige daad);

32. Bahwa karena tanah perkara adalah milik warisan alm. Op.Songkal maka

patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menyatakan tanah terperkara sah sebagai harta

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


peninggalan alm. Op.Songkal yang merupakan warisan turun temurun bagi

seluruh keturunan / ahliwarisnya termasuk Penggugat-Penggugat dan

Tergugat I,II,III,IV ;

33. Bahwa oleh karena tanah terperkara merupakan milik warisan peninggalan

alm. Op.Songkal (leluhur Penggugat-Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV) dan

menjadi warisan bagi seluruh pomparan/keturunan alm. Op.Songkal, tetapi

Tergugat I,II,III,IV,V telah mengurus Sertifikat ke atas nama Tergugat

I,II,III,IV,V maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau

tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Edward

Bilgus Sihombing No.00234 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m2,

Sertifikat No.00230 tanggal 26-07-2016 seluas 509 m2, Sertifikat No.00238

tanggal 25-08-2016 seluas 201 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama

Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00236 tanggal 25 Agustus 2016 seluas

626 m2, sertifikat Hak Milik No.00232 tanggal 26-07- 2016 seluas 118 m2 :

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III Ramses Lumbantoruan No.00239

tanggal 25 Agustus 2016 seluas 199 m2, Sertifikat Hak Milik No.00240


Tergugat IV Edison Sihombing No.00237 tanggal 25-08-2016 seluas 203

m2, Sertifikat Hak Milik No.00233 tanggal 26-07-2016 seluas 123 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-V Enrot Sihombing No.00235

tanggal 25-08-2016 seluas 848 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 00231


34. Bahwa karena tanah perkara adalah milik warisan peninggalan alm.

Op.Songkal maka patut dan adil menurut hukum bilamana Tergugat-

Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum

untuk menyerahkan tanah perkara kepada pomparan / keturunan / ahliwaris

alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat

dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar seluruh

pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Songkal Sihombing Lumbantoruan,

termasuk Penggugat-Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV secara bersama-

sama dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas

dan leluasa;

35. Bahwa agar tuntutan Penggugat-Penggugat tidak menjadi illusoir kelak

karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana Tergugat-

Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan ataupun menjual

sebahagian maupun seluruhnya tanah perkara kepada orang lain/pihak

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


ketiga, sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita (conservatoir

beslag) atas tanah perkara ;

36. Bahwa karena tanah perkara adalah warisan peninggalan alm. Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan, tetapi Terggugat I,II,III,IV,V secara tanpa hak

mengurus Sertifikat hak milik atas tanah perkara keatas nama Tergugat

I,II,III,IV,V telah mengakibatkan Penggugat-Penggugat mengalami kerugian

Materill dan kerugian Moril sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Kerugian Materil : Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V

yang mengurus Sertifikat tanah terperkara dan menjadi seolah milik

Tergugat I,II,III,IV telah menyebabkan Penggugat-Penggugat harus

mengeluarkan ongkos-onkos biaya perkara dan honor Pengacara, yang

ditaksir sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Moril : Bahwa karena tindakan Tergugat I,II,III,IV mengurus

Sertifikat ke atas nama masing-masing Tergugat seolah-olah milik

Tergugat I,II,III,IV,V sementara tanah perkara adalah peninggalan alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan dan diwarisi seluruh

pomparan/keturunanya telah membuat Penggugat-Penggugat selaku

termasuk pomparanan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal merasa

terhina dilingkungan keluarga dan masyarakat khususnya warga

Lintongnihuta, karena ada anggapan dari orang lain Pengugat-Penggugat

tidak mampu mempertahankan melestarikan harta peninggalan leluhur,

untuk itu Penggugat-Penggugat patut dan adil menurut hukum membuat

satu acara sesuai tradisi adat batak Gondang Sabangunan, dengan

mengundang masyarakat dan keluarga untuk makan bersama yang

ditaksir harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus

juta rupiah);

37. Bahwa karena pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan yang lain sangat keberatan atas penerbitan Sertifikat atas

nama Tergugat I,II,III,IV,VI telah mengakibatkan hilangnya hak pomparan

alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan yang lainnya atas tanah

perkara, sehingga tindakan Tergugat I,II,III,IV,V tersebut menimbulkan

kerugian Materiil dan Moril bagi Penggugat-Penggugat dan ahliwaris lainnya

sebagaimana yang diuraikan Penggugat-Penggugat pada poin diatas, maka

patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung

renteng membayar kerugian Materiil dan kerugian Moril sebesar

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) kepada pomparan /

keturunan/ahliwaris alm.Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;

38. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari Tergugat-Tergugat untuk

menyelesaikan tanah sawah perkara secara damai dengan

keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal yang lainnya, maka adalah patut dan

beralasan menurut hukum apabila Tergugat-Tergugat dihukum secara

tanggung renteng membayar setiap harinya berupa denda sebesar

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada

keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal melalui Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tarutung apabila Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan sejak

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat ini didasari bukti yang

kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat-Tergugat, maka

sangat beralasan dan patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara

ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbar bij voorrad) meskipun

ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Tarutung, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang

berperkara guna bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung seraya mengambil

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat-Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV adalah

termasuk keturunan dan selaku ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Conservatoir Beslag yang

diletakkan;

4. Menyatakan tanah terperkara seluas kurang lebih 3916 m2 yang

terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kecataman Lintongnihuta,

Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:

sebelah utara berbatas Jalan Umum/Jalan Pelajar;

sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;

sebelah timur berbatas dengan tanah SPM Negeri 2

Lintongnihuta;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Kantor Camat

Lintongnihuta ;

adalah milik alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan

5. Menyatakan tanah perkara sah sebagai milik peninggalan alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan yang merupakan warisan bagi

seluruh keturunan/ahliwaris termasuk Penggugat-Penggugat dan

Tergugat I,II,III,IV;

6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V yang

mengklain tanah perkara seolah milik pribadi serta mengurus Sertifikat

keatas nama Tergugat I,II,III,IV,V secara tanpa hak dengan melawan

hak kepemilikan ahliwaris alm. Op.Songkal lainnya merupakan

perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);

7. Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikat ke atas

nama Tergugat I,II,III,IV,V terindikasi sarat rekayasa merupakan


8. Menyatakan tindakan turut Tergugat I yang mengeluarkan surat

rekomendasi pengurusan Sertifikat ke atas nama Tergugat I,II,III,IV,V

tanpa memperdulikan surat keberatan dari Penggugat-Penggugat

merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);

9. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-

surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat-

Tergugat dan turut Tergugat atau orang lain ataupun pihak ketiga

dengan melawan hak kepemilikan seluruh keturunan/ahliwaris alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;

10. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat

Hak Milik atas nama Tergugat I Edward Bilgus Sihombing No.00234

tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m2, Sertifikat No.00230 tanggal

26-07-2016 seluas 509 M2, Sertifikat No.00238 tanggal 25-08-2016

seluas 201 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Jonhot

Sihombing No.00236 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 626 m2, sertifikat

Hak Milik No.00232 tanggal 26-07-2016 seluas 118 m2 : Sertifikat Hak

Milik atas nama Tergugat-III Ramses Lumbantoruan No.00239 tanggal

25 Agustus 2016 seluas 199 m2, Sertifikat Hak Milik No.00240 tanggal

08-09- 2016 seluas 624 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-

IV Edison Sihombing No.00237 tanggal 25-08- 2016 seluas 203 m2,

Sertifikat No.00233 tanggal 26-07-2016 seluas 123 m2 : Sertifikat Hak

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Milik atas nama Tergugat V Enrot Sihombing No.00235 tanggal 25-08-

2016 seluas 848 m2, Sertifikat Hak Milik No. 00231 tanggal 26-07-2016

seluas 114 m2 karena penerbitan seluruh Sertifikat tersebut sarat

rekayasa;

11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara

kepada pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan

kosong tanpa syarat apapun agar pomparan/keturunan/ahliwaris alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan termasuk Penggugat-

Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV dapat secara bersama-sama

menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas dan

leluasa;

12. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar kerugian Materiil dan

kerugian Moril kepada pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat sebesar

Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar

setiap harinya berupa denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu

rupiah) dan diserahkan kepada keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat apabila

Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan sejak perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta

merta (uitvoerbar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding

maupun kasasi;

15. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang

timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, cq Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari par Penggugat tersebut, Para

Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi)

secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2017 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Tergugat I, II, II, IV,V, membantah dan menolak seluruh uraian

gugatan Penggugat I, II,III,IV,V,VI, VII, VIII,IX,X yang telah dimajukan dalam

persidangan perkara ini;

Bahwa setelah Tergugat I,II,III,IV,V membaca dan mempelajari seluruh

uraian gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X yang telah diajukan

dalam persidangan perkara ini, Tergugat I,II,III,IV,V terlebih dahulu

mengajukan bantahan / tangkisan (Eksepsi), dengan uraian sebagai berikut:

I. EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).

Bahwa Penggugat I,II,III.IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam posita gugatannya

pada halaman 7 angka (33) dan petitum gugatan halaman 9 angka (10),

yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa

dan pemutus perkara a quo, untuk menyatakan tidak berharga atau tidak

berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I,II,III,IV, V

atas objek tanah terperkara, adalah merupakan dalil posita dan petitum

yang tidak berdasar, keliru serta telah bertentangan dengan ketentuan

hukum acara yang berlaku;

Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V uraikan dan nyatakan demikian, dikarenakan

berdasarkan Amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Undang–Undang RI

Nomor 10 tahun 1970, sebagaimana telah diubah oleh Undang–Undang

RI Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang telah diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 4 tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya kekuasaan kehakiman

(judicial power) terdiri dari lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena itu Penggugat I, II,III,IV,V,VI, VII, VIII,IX,X telah salah

dan keliru serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengajukan

gugatannya ke Pengadilan Negeri Tarutung, karena berdasarkan Posita

dan Petitum Penggugat I, II,III,IV,V,VI, VII, VIII,IX,X dalam gugatannya

yang menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum Sertipikat

Hak Milik atas nama Tergugat I,II,III,IV,V diatas objek tanah terperkara

adalah merupakan kewenangan / ranah dari Pengadilan Tata Usaha

Negara untuk membatalkannya dan bukanlah kewenangan Pengadilan

Negeri, dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Tarutung, dan oleh

karena yurisdiksi suatu peradilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi

peradilan yang lain, sehingga secara hukum Penggugat I, II,III,IV,V,VI,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


VII,VIII,IX,X telah salah ataupun keliru dalam mengajukan Gugatannya ke

Pengadilan Negeri Tarutung;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan dari Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X sebagaimana tertuang dalam uraian gugatannya

tersebut, bukanlah merupakan kewenangan dari peradilan umum dalam hal

ini Pengadilan Negeri Tarutung untuk memeriksa dan memutus tidak

berharga atau tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik atas nama

Tergugat I,II,III,IV,V dimaksud, hal mana kewenangan tersebut terletak pada

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tepat dan beralasan menurut

hukum apabila Tergugat I,II,III, IV,V memohon kepada Majelis Hakim yang

Mulia pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan kiranya untuk

menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang secara absolut

untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

II. TENTANG PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).

Bahwa lebih lanjut uraian Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam

gugatannya pada halaman 4 angka (13), dikutip berbunyi sebagai berikut:

“ Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Humbang Hasundutan

membutuhkan tanah untuk pembangunan Gedung Sekolah Taman

Kanak–Kanak Pembina di Lintongnihuta..., seluas lebih kurang 1.500

M2dibangun sekolah Taman Kanak–Kanak Pembina dengan .... dst”;

Bahwa dengan menelaah dan mencermati uraian Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dimaksud, menurut hemat Tergugat I,II,III,IV,V

seharusnya Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam persidangan

pemeriksaan perkara ini menarik dan / atau mengikutsertakan

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pihak dalam

perkara a quo, apalagi jauh sebelum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

mengajukan gugatannya ini, telah berdiri Sekolah Taman Kanak–Kanak

Pembina diatas objek tanah terperkara hingga saat ini, dan hal ini

semakin diperkuat dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 00010 Desa Sibuntuon Parpea, dengan Surat Ukur Nomor : 05 / 12 / 2012, 0082 / 2012 dengan luas 2.099 M2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat tanggal 17 September 2014 oleh Tergugat VI;

Bahwa melalui uraian tersebut, secara hukumdengan tidak di ikutsertakan atau ditarik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pihak yang berperkara dalam persidangan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


pemeriksaan perkara a quo, maka secara formil gugatan Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X telah mengandung kurang pihak (plurium litis

consortium);

III. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).

Bahwa Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam uraian gugatan pada

halaman 3 angka (1), telah mendalilkan bahwasanya Tergugat I,II,III,IV

dengan para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Keturunan Op.

Rittar Sihombing Lumbantoruan. Kemudian pada angka (2) s.d (5)

menguraikan kembali bahwasanya Tergugat I,II,III,IV dengan Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X sebagai ahli waris / keturunan dari Op. Songkal

Lumbantoruan dari Isteri kedua boru Sinaga, hal mana para Penggugat

tidak menguraikan dengan terang, jelas dan lengkap silsilah lengkap

keturunan dari Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan, yang pada

akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah memang benar hanya

Tergugat I,II,III,IV dengan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X atau

masih ada yang lain ?;

Bahwa secara hukum untuk menyatakan diri sebagai Keturunan atau

Ahliwaris dari seseorang, tentunya harus menunjuk kepada silsilah

Ahliwaris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris dan

Penetapan Ahliwaris yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang

berwenang untuk itu, dan tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwasanya Tergugat I,II,III,IV dengan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,

IX,X adalah keturunan / ahliwaris dari Op. Songkal Sihombing

Lumbantoruan tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;

Bahwa dengan tidak jelas dan tidak kuatnya dasar hukum uraian

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X menyatakan sebagai ahli waris /

keturunan dari Op. Songkal Lumbantoruan dari Isteri kedua boru Sinaga

untuk mengajukan gugatan ini, maka secara hukum Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak memiliki kualitas hukum sebagai

Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

IV. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING).

Bahwa Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam uraian gugatannya

pada halaman 6 angka (20), bahwasanya objek gugatan adalah atas

sebidang tanah yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec.

Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan dengan luas 3916 M2,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


halmana terhadap objek tanah terperkara dimaksud telah diterbitkan

sebanyak 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat VI, yakni

masing-masing atas nama :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat

Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama

Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 25 / 08 / 2016;




Sertipikat 26 / 07 / 2016;




Sertipikat 25 / 08 / 2016;



Jonhot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 /

08 / 2016;



RamcesLumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 25 / 08 / 2016;



Ramces Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 25 / 08 / 2016;



Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat

25 / 08 / 2016;


Ukur tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas

nama Edward Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 25 / 08 / 2016;



PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


nama Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 26 / 07 / 2016;



nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 26 / 07 / 2016;




Sertipikat 25 / 08 / 2016;

hal mana dalam keseluruhan tahap proses pembuatan dan

penerbitan ke–11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat

I,II,III,IV,V dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AUPB);

Bahwa seiring dengan telah diterbitkannya ke–11 (sebelas) Sertipikat

Hak Milik sebagaimana uraian diatas, Tergugat I,II,III,IV,V telah

mengusahai dan menguasai objek tanah terperkara dimaksud secara

terus menerus dan tidak terputus, sehingga dasar gugatan Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak tepat dan tidak benar, atau secara hukum

gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X telah lampau waktu

(verjaring);

V. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa kemudian patut dicermati bahwasanya dalam formulasi gugatan

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam perkara a quo telah salah

ataupun keliru dalam menitik beratkan pokok perkara yang

dimohonkan,halmana Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ternyata telah

mencampur adukkan beberapa permasalahan hukum dalam gugatannya,

padahal agar gugatan memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus

terang, lengkap dan jelas atau tegas (duidelijk) yang pada akirnya tidak

menimbulkan kebingungan bagi Majelis Hakim dalam membuat

pertimbangan hukum dan amar putusan nantinya;

Bahwa hal ini jelas sekali terlihat dari penyusunan dan penguraian

Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, dan oleh karena gugatan

para Penggugat tidak didasari oleh dasar hukum dan kejadian atau

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,

sehingga gugatan dimaksud disusun dengan asal-asalan dan telah

mencampur adukkan dengan permasalahan hukum lain yang tidak

memiliki korelasi dan relevansinya dalam perkara a quo, sehingga

gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak memenuhi syarat

formil atau gugatan dianggap tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi sebagaimana Tergugat

I,II,III,IV,V paparkan dan kemukakan diatas, selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,V

memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, pemeriksa dan pemutus perkara

perdata ini, berkenan kiranya Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat

I,II,III,IV,V untuk seluruhnya, seraya menolak Gugatan Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya atau setidak–tidaknya menyatakan

Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dinyatakan tidak dapat diterima

(niet onvantklijke verklaarrd);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V menolak dan membantah seluruh dalil Gugatan

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X yang telah diajukan dalam

persidangan perkara ini, kecuali terhadap hal–hal yang dengan tegas

diakui kebenarannya oleh Tergugat I,II,III,IV,V dalam Jawaban Pokok

Perkara ini.

Bahwa terhadap seluruh uraian dalam Eksepsi sebagaimana Tergugat

I,II,III,IV,V paparkan dan kemukakan diatas, secara mutatis–mutandis

menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam

Jawaban Pokok Perkara ini, dan mohon untuk tidak mengulanginya

kembali.

Bahwa setelah Tergugat I,II,III,IV,V membaca, menelaah dan mempelajari

seluruh uraian Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dengan

seksama, cermat dan teliti, baik Posita halaman 1 angka (1) s.d (7)

bersambung ke halaman 2 s.d halaman 8 angka (39) hingga ke Petitum

halaman 9 angka (1) s.d 10 bersambung ke halaman 10 angka (11) s.d

(15), adalah uraian yang tidak berdasar menurut hukum dan keliru, dengan

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat I,II,III,IV,V dengan Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X adalah merupakan keturunan / ahliwaris dari

Alm. Op. Rittar Sihombing Lumbantoruan, hal mana kedudukan dari

Tergugat I,II,III,IV,V dengan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


adalah merupakan generasi ke–5 dan generasi ke–6 dari Alm. Op.

Rittar Sihombing Lumbantoruan;

2. Bahwa kemudian, jika dirunut kembali silsilah keturunan / ahliwaris dari

Op. Sokkal Sihombing Lumbantoruan, maka kedudukan dari Tergugat

I,II,III,IV dengan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X adalah

merupakan generasi ke–4 dan generasi ke–5, sementara Tergugat–V

merupakan generasi ke–4 dari Alm. Op Ranjo Sihombing

Lumbantoruan, sehingga apabila merujuk sistem hukum pewarisan

yang berlaku di Indonesia, maka Tergugat I,II,III,IV,V dengan

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dapat dikategorikan sebagai Ahli

Waris dari Alm. Op. Rittar Sihombing Lumbantoruan, akan tetapi karena

dalam perkara a quo bukanlah menyangkut tentang hukum pewarisan,

maka sangat beralasan dan patut menurut hukum apabila Majelis

Hakim mengenyampingkan petitum Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X angka (2) tersebut, sepanjang menyangkut

masalah kewarisan dimaksud:

3. Bahwa selanjutnya mengenai objek tanah terperkara yang terletak di

Desa Sibuntuon Parpea, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang

Hasundutan dengan luas 3.916 M2 (tiga ribu sembilan ratus enam belas

meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana uraian Penggugat–I

s.d X yang diklaim oleh Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, menurut

hemat dari Tergugat I,II,III,IV,V bukanlah merupakan harta peninggalan

dari Alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan, hal mana

pengklaiman atas objek tanah terperkara dimaksud harus diuji lebih

lanjut dengan hukum pembuktian nantinya dalam pemeriksaan perkara

a quo:

4. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V uraikan dan nyatakan demikian,

dikarenakan berdasarkan adanya suatu Surat Perjanjian yang diperbuat

pada tanggal 7 Mei 1947 di Lintongnihuta dengan dilampirkan peta

tanah, antara Alm. R. Bili Lumbantoruan, Alm. R. Nahor Lumbantoruan,

Alm. St. Friederik Lumbantoruan, Alm. Iskander Lumbantoruan, Alm.

Toerman Lumbantoruan, Alm. Lemanoes Lumbantoruan, Alm.

Bonafacius Lumbantoruan sebagai Pihak–I dengan Pengurus Sekolah

Lanjutan Lintongnihuta yang diwakili oleh Alm. H.J. Simajuntak, Alm.

Constant Siregar, Alm. W. Siregar, Alm. S. Lumbantoruan, Alm. J.

Siregar sebagai Pihak–II mengenai pinjam pakai atas sebidang tanah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


untuk mendirikan rumah sekolah di Lintongnihuta tanpa menyebutkan

luas dan batas-batas tanah yang diperjanjikan dimaksud.

5. Bahwa perlu kiranya Tergugat I,II,III,IV,V uraikan dan kemukakan

sekilas silsilah keturunan dari Tergugat I,II,III,IV,V, bahwasanya Alm. R.

Bili Lumbantoruan adalah Kakek dari Tergugat II (i.c. Jonhot

Lumbantoruan), kemudian Alm. R. Nahor Lumbantoruan adalah

orangtua dari Alm. Bonafacius Lumbantoruan dan Alm. Gr. Baduer

Lumbantoruan, halmana Tergugat I (i.c. Edward Wilgus Lumbantoruan),

Tergugat IV (i.c. Edison Lumbantoruan, BE) dan Tergugat III (i.c.

Ramces Lumbantoruan, SE) adalah cucu dari Alm. R. Nahor

Lumbantoruan dan anak dari Alm. Gr. Baduer Lumbantoruan,

sedangkan Tergugat V (i.c. Enrot Lumbantoruan) merupakan cucu dari

Alm. St. Friederik Lumbantoruan, sehingga secara hukum Tergugat

I,II,III,IV,V adalah pihak yang paling berhak atas tanah yang

diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Mei 1947 dimaksud:

6. Bahwa ternyata seiring dengan berjalannya waktu, hingga sekarang

tanah yang tersebut dalam Surat Perjanjian dimaksud benar telah

berdiri sekolah Lanjutan dan kemudian pada tanggal 09 Januari 2006

kembali terjadi penyerahan dan penghibahan tanah seluas 1500 M2

(seribu lima ratus meter persegi) oleh Alm. Gr. Baduer Lumbantoruan,

Tergugat II (i.c. Jonhot Lumbantoruan), Tergugat V (i.c. Enrot

Lumbantoruan) kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

untuk pembangunan Taman Kanak–Kanak (TK) Pembangunan,

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Tanah Lapang

Kecamatan Lintongnihuta seluas 1.500 M2 untuk Pembangunan Taman

Kanak-Kanak (TK) Pembina Menjadi Milik Pemerintah tanggal 09

Januari 2006, penyerahan dan penghibahan dimaksud juga diketahui

oleh Kepala Desa Sibuntuon Parpea atas nama Mangiring Sihombing

dan Camat Lintongnihuta atas nama E.N. Manurung pada waktu itu,

yang menurut Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X merupakan

bahagian dari objek tanah terperkara;

7. Bahwa menelaah dan mencermati uraian Tergugat I,II,III,IV,V diatas,

bahwasanya nyata dan sah secara hukum apabila Tergugat I,II,III,IV,V

memiliki dan mengusahai tanah objek tanah terperkara dimaksud,

sehingga secara hukum, nyata dan jelas Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X sama sekali tidak memiliki dasar hukum

menyatakan objek tanah terperkara seluas 3916 M2 adalah milik

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ataupun milik dari Keturunan /

ahliwaris Alm. Op. Sokkal Lumbantoruan dan oleh karena adalah patut

dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia

pemeriksa dan pemutus perkara A quo menolak petitum Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X angka (4) s.d (5) dimaksud;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,V telah mengajukan permohonan

peningkatan hak kepemilikan atas objek tanah terperkara dimaksud

kepada Tergugat, dengan melandaskan dengan adanya Surat

Perjanjian tanggal 7 Mei 1947 dan surat lainnya yang bersangkutan

dengan objek tanah terperkara, yang pada akhirnya Tergugat–VI telah

membukukan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebanyak 11

(sebelas) buku masing–masing atas nama Tergugat I,II,III,IV,V,

sehingga tiada terdapat kesalahan ataupun perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V

maupun Tergugat–VI, dan oleh karena itu, cukup beralasan menurut

hukum, apabila Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus

perkara a quo menolak petitum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

angka (6) s.d (9) dimaksud;

9. Bahwa kemudian dengan tidak terdapatnya kesalahan atau perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh

Tergugat I,II,III,IV,V maupun Tergugat VI, pada akhirmya seluruh

proses pengurusan hingga pada pembukuan dan penerbitan 11

(sebelas) buku Sertipikat Hak Milik atas nama masing–masing Tergugat

I,II,III,IV,V, yakni :



nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan

Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;









PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN




nama Jonhot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 25 / 08 / 2016;



nama Ramces Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan




nama Ramces Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan





Sertipikat 25 / 08 / 2016;




Sertipikat 25 / 08 / 2016;




Sertipikat 26 / 07 / 2016;




Sertipikat 26 / 07 / 2016;




Sertipikat 25 / 08 / 2016

adalah sah dan berharga serta tidak bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sangat patut dan beralasan

menurut hukum Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


perkara a quo menolak petitum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

angka (10) tersebut;

10. Bahwa demikian halnya dengan tuntutan Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX,X pada petitum angka (3), (11) s.d (14) menurut

pandangan dan hemat Tergugat I,II,III,IV, juga merupakan tuntutan

yang mengada-ngada dan tidak berdasar menurut hukum, disebabkan

karena tuntutan dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan adanya

hubungan dan keterkaitan hukum dengan objek tanah yang

diperkarakan, sehingga sangat wajar dan beralasan secara hukum

apabila Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara

a quo menolak petitum Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X angka (3),

(11) s.d (14) tersebut;

11. Bahwa oleh karena tidak tepat dan tidak benarnya dasar hukum

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengajukan gugatan terhadap

Tergugat I,II,III,IV,V dalam perkara a quo, sehingga sangat tepat dan

beralasan menurut hukum apabila Tergugat I,II,III,IV,V memohon

kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara

perdata ini berkenan kiranya menolak tuntutan Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Tergugat I,II,III,IV,V

kemukakan dan paparkan diatas, selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,V memohon

kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara perdata ini,

berkenan kiranya Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I,II,III,IV,V untuk seluruhnya, seraya menolak Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,

IX,X untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V semula dalam Konpensi, selanjutnya sebagai

Penggugat I,II,III,IV,V dalam Rekonpensi dan Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX,X dalam Konpensi selanjutnya sebagai Tergugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam Rekonpensi.

Bahwa Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k, selanjutnya

mengajukan gugat balik (Rekonpensi) atas gugatan Tergugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k

tanggal 29 Nopember 2016, yang telah dimajukan dalam persidangan

perkara perdata ini;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa kemudian terhadap seluruh uraian sebagaimana Pengugat I,II,III,IV,

V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k telah kemukakan dan paparkan dalam

Konpensi dalam Pokok Perkara diatas, secara mutatis–mutandis menjadi

satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini,

mohon untuk tidak diulangi kembali:

Bahwa Pengugat I,II,III,IV, V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k menolak dan

membantah seluruh uraian gugatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k, hal mana uraian gugatan

Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k dimaksud telah didasarkan pada landasan

hukum yang tidak jelas dan tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum

yang berlaku;

Bahwa Pengugat I,II,III,IV, V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k menguraikan hal

demikian, dikarenakan berdasarkan Surat Perjanjian yang diperbuat pada

tanggal 7 Mei 1947 yang diperkuat dengan pembukuan dan penerbitan 11

(sebelas) Sertipikat Hak Milik masing–masing atas nama Pengugat

I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k, apabila atas sebidang tanah seluas

3916 M2 (tiga ribu sembilan ratus enambelas meter persegi) yang terletak di

Desa Sibuntuon Parpea, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan

yang selanjutnya disebut dengan Objek terperkara, hingga saat ini berada

dalam penguasaan dan pengusahaan Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat

I,II,III,IV,V d.k, hal mana selama berada dalam penguasaan dan

pengusahaan Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k tidak ada

pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan.

Bahwa setelah dibukukan dan diterbitkannya 11 (sebelas) Sertipikat Hak

Milik ke atas nama Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV, d.k, barulah

kemudian Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengklaim dan menyatakan bahwasanya objek

terperkara dimaksud merupakan harta peninggalan dari Alm. Op. Sokkal

Lumbantoruan dengan tidak memiliki dasar dan landasan hukum yang tepat

dan benar, sehingga tindakan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k yang mengklaim objek terperkara

dimaksud bertentangan hukum dan tidak berdasar menurut hukum;

Bahwa oleh karena tindakan dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k tersebut bertentangan hukum dan

tidak berdasar menurut hukum, maka secara hukum Tergugat


PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


tidak memiliki hak dan dasar menyatakan tanah terperkara adalah miliknya,

sehingga dengan demikian tindakan dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

/ Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k yang mengklaim tanah terperkara

adalah miliknya, dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht

matigedaad);

Bahwaoleh sebab itu, selanjutnya Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat

I,II,III,IV,V d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan

pemutus perkara ini berkenan kiranya untuk menyatakan perbuatan dari

Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

d.k adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Bahwa dikarenakan hak kepemilikan dan pengusahaan Penggugat

I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k atas objek terperkara adalah sah

secara hukum dan apalagi dengan dibukukan dan diterbitkannya 11

(sebelas) Sertipikat Hak Milik masing–masing atas nama Penggugat

I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k, selanjutnya Penggugat I,II,III,IV,V d.r

/ Tergugat I,II,III,IV,V d.k memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia,

menyatakan dalam hukum Sertipikat Hak Milik, yakni :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur

Tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama Edward

Wilgus Lumbantoruan, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25

/ 08 / 2016;




/ 07 / 2016;




/ 08 / 2016;


Tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00170 / 2016, Luas 626 M2 atas nama Jonhot

Sihombing, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;


Tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00173 / 2016, Luas 199 M2 atas nama

RamcesLumbantoruan, ST, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 25 / 08 / 2016;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



Tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00167 / 2016, Luas 624 M2 atas nama

Ramces Lumbantoruan, ST, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 25 / 08 / 2016;


Tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00171 / 2016, Luas 203 M2 atas nama Edison

Sihombing, BE, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 /

2016;



Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 /

2016;


Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas nama Edison

Sihombing, BE, Tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26 / 07 /

2016;


Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas nama Enrot



Tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00168 / 2016, Luas 848 M2 atas nama Enrot


adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;

Bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,

IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k merupakan perbuatan

melawan hukum (onrecht matigedaad) telah menimbulkan kerugian yang

sangat besar yang dialami dan diderita oleh Penggugat I,II,III,IV,V d.r /

Tergugat I,II,III,IV,V d.k, baik secara materiil maupun moril, yang

diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- Hilangnya kebebasan dan keleluasaan dari Penggugat I,II,III,IV,V d.r /

Tergugat I,II,III,IV,V d.k untuk menguasai dan mengusahai tanah objek

terperkara dengan bebas dan tanpa halangan dari pihak lain, yang

ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Jasa untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum

objek terperkara dengan menghunjuk dan menguasakan kepada ahli

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


hukum (Kantor Advokat), yang ditaksir sebesar : Rp. 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah);

Kerugian Moril / Immateril:

- Hilangnya kepercayaan dan turunnya harkat serta martabat dihadapan

keluarga dan masyarakat, serta hilangnya kepercayaan diri dihadapan

Instansi swasta maupun Pemerintah baik Sipil maupun Militer, yang jika

dinilai dengan mata uang tiada bernilai, namun guna memudahkan

penghitungannya, ditaksir sebesar : Rp. 280.000.000,00 (dua ratus

delapan puluh juta rupiah);

sehingga jumlah keseluruhan kerugian secara materil dan moril yang

dialami dan diderita oleh Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V

d.k sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila

Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k memohon kepada Majelis

Hakim yang Mulia, berkenan kiranya menghukum Tergugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k untuk

membayar ganti kerugian secara materil dan moril sebesar Rp.500.000.000.

(lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat

I,II,III,IV,V d.k secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus, sejak

putusan dalam perkara ini dibacakan hingga Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,

IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k menyelesaikannya;

Bahwa kemudian guna mencegah Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k tidak lalai untuk membayar

kerugian materil dan moril kepada Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat

I,II,III,IV,V d.k sebagaimana dikemukakan diatas, sangat wajar dan

beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menghukum

Tergugat d.r / Penggugat d.k membayar uang paksa (dwaangsoom)

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya kepada Penggugat

I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k, terhitung sejak putusan dibacakan

hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya, guna mencegah dan menghindari gugat balik

(rekonpensi) ini tidak nihil dan hampa adanya, selanjutnya Pengugat

I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k memohon kepada Majelis Hakim

yang Mulia berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k, baik

yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Bahwa kemudian ada kekhatiran dari Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat

I,II,III,IV, V d.k apabila ada upaya dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r

/ Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k untuk mengalihkan, membagi dan

atau memindah tangankan objek terperkara dikemudian hari kepada pihak

lain, maka oleh karenanya Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k

memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus

perkara a quo berkenan kiranya untuk meletakkan sita penjagaan

(revindicatoir beslagh) terhadap objek terperkara yakni sebidang tanah

seluas 3916 M2 (tiga ribu sembilan ratus enambelas meter persegi) yang

terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang

Hasundutan.

Bahwa oleh karena gugat balik (rekonpensi) Pengugat I,II,III,IV,V d.r /

Tergugat I,II,III,IV,V d.k telah disusun berdasarkan bukti–bukti yang

keabsahannya tidak terbantahkan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

d.r / Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k, adalah patut dan wajar

menurut hukum, apabila Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k

memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa dan pemutus

perkara ini, berkenan kiranya menerima dan mengabulkan gugat balik

(rekonpensi) Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k untuk

seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Pengugat I,II,III,IV,V d.r /

Tergugat I,II,III,IV,V d.k telah kemukakan dan sampaikan diatas, selanjutnya

bersama ini Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k memohon kepada

Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa dan pemutus perkara ini, memeriksa dan

mengadili dengan amar berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V untuk

seluruhnya;

Menolak Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya

atau setidak–tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,

VIII,IX,X dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvantklijke verklaarrd);

DALAM POKOK PERKARA:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menolak Gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya;

DALAM REKONPESI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugat Balik (Rekonpensi) Pengugat

I,II,III,IV, V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r /

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k adalah merupakan Perbuatan

Melawan Hukum (onrecht matigedaad);

3. Menyatakan sebidang tanah seluas 3916 M2 (tiga ribu sembilan ratus

enambelas meter persegi) yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec.

Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan yang telah dibagi atas nama

Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k adalah hak milik dari

Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k;

4. Menyatakan dalam hukum Sertipikat Hak Milik yang dibukukan dan

diterbitkan atas nama Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k,

yakni:




Sertipikat 25 / 08 / 2016;




Sertipikat 26 / 07 / 2016;




Sertipikat 25 / 08 / 2016;



Jonhot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 /

08 / 2016;




Sertipikat 25 / 08 / 2016;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN





Sertipikat 25 / 08 / 2016;



Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat

25 / 08 / 2016;



Edward Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat

25 / 08 / 2016;


Ukur Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas


Sertipikat 26 / 07 / 2016;


Ukur Tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas

nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat

26 / 07 / 2016;



Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 /

08 / 2016;


5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslagh) atas

harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak milik Tergugat


yang diletakkan dalam persidangan perkara ini;

6. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (rivindicatoir beslagh) atas

objek tanah terperkara yang diletakkan dalam perkara perdata ini;

7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat

I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII,IX,X d.k secara tanggung renteng membayar ganti

rugi secara materil dan moril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) kepada Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V dengan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Menghukum Tergugat d.r / Penggugat d.k untuk membayar uang uang

paksa (dwaangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per

bulannya kepada Pengugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k,

terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada

upaya banding, kasasi maupun perlawanan (verzet);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r / Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.k untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam persidangan perkara perdata ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, pemeriksa dan pemutus dalam

perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon

putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Tarutung Nomor 55 /Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 14 Juni 2017 telah

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI : DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III,IV adalah

termasuk keturunan dan selaku ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan ;

3. Menyatakan tanah terperkara seluas kurang lebih 3916 m2 yang terletak

di Desa Sibuntuon Parpea, Kecataman Lintongnihuta, Kabupaten

Humbang Hasundutan dengan batas-batas:

sebelah utara berbatas Jalan Umum/Jalan Pelajar;

sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- sebelah timur berbatas dengan tanah SPM Negeri 2 Lintongnihuta;

sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Kantor Camat

Lintongnihuta ;

adalah milik alm. Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan;

4. Menyatakan tanah perkara sah sebagai milik peninggalan alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan yang merupakan warisan bagi

seluruh keturunan/ahliwaris termasuk Penggugat-penggugat dan

Tergugat-I,II,III,IV;

5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V yang mengklain

tanah perkara seolah milik pribadi serta mengurus sertifikat keatas nama

Tergugat I,II,III,IV,V secara tanpa hak dengan melawan hak kepemilikan

ahliwaris alm. Op.Songkal lainnya merupakan perbuatan melawan hukum

(onrech matige daad);

6. Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertifikat ke atas

nama Tergugat I,II,III,IV,V terindikasi sarat rekayasa merupakan


7. Menyatakan tindakan turut Tergugat yang mengeluarkan Surat

Rekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat I,II,III,IV,V

tanpa memperdulikan surat keberatan dari Penggugat-penggugat

merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);

8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-

surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat-

tergugat dan turut Tergugat atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan

melawan hak kepemilikan seluruh keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan;

9. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak

Milik atas nama Tergugat I Edward Bilgus Sihombing No.00234 tanggal

25 Agustus 2016 seluas 351 m2, Sertifikat No.00230 tanggal 26-07-2016

seluas 509 M2, Sertifikat No.00238 tanggal 25-08-2016 seluas 201 m2 :

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00236

tanggal 25 Agustus 2016 seluas 626 m2, Sertifikat Hak Milik No.00232


Tergugat-III Ramses Lumbantoruan No.00239 tanggal 25 Agustus 2016

seluas 199 m2, Sertifikat Hak Milik No.00240 tanggal 08-09- 2016 seluas

624 m2 : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat IV Edison Sihombing

No.00237 tanggal 25-08- 2016 seluas 203 m2, Sertifikat No.00233

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



Tergugat V Enrot Sihombing No.00235 tanggal 25-08-2016 seluas 848

m2, Sertifikat Hak Milik No. 00231 tanggal 26-07-2016 seluas 114 m2

karena penerbitan seluruh Sertifikat tersebut sarat rekayasa;

10. Menghukum Tergugat-tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara

kepada pomparan/keturunan/ahliwaris alm. Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan melalui Penggugat-penggugat dalam keadaan baik dan

kosong tanpa syarat apapun agar pomparan/keturunan/ahliwaris alm.

Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan termasuk Penggugat-penggugat

dan Tergugat I,II,III,IV dapat secara bersama-sama menguasai dan

mengusahai tanah terperkara secara bebas dan leluasa;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat I,II,III,IV,V dalam Rekonpensi/Tergugat

I,II,III,IV,V dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat I,II,III,IV,V,VI dalam Rekonpensi / Tergugat

I,II,III,IV,V,VI dalam Konpensi dan Turut Tergugat secara tanggung

renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

yang ditaksir sebesar Rp. 5.036.000,-(lima juta tiga puluh enam ribu

rupiah);

Setelah membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 14 / Akta.Bdg / 2017 / Nomor

55/Pdt.G/2016/PNTrt, tanggal 19 Juni 2017.2yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Panitera1 Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan

bahwa Tergugat I,II,III,IV,V melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55 /Pdt.G/2016/PN-Trt, tanggal

14 Juni 2017 ;

2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada kuasa Terbanding

/para Penggugat tanggal 12 Juli 2017;

3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Turut Terbanding I

semula Tergugat VI tanggal 06 Juli 2017 ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


4. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda

tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 06 Juli 2017 ;

5. Memori banding dari kuasa hukum para Tergugat / Pembanding tertanggal

03 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung

tanggal 03 Juli 2017 ;

6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada para

Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, yang dibuat dan

ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12

Juli 2017 ;

7. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut

Terbanding I semula Tergugat VI, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juli 2017 ;

8. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat, yang dibuat dan ditanda tangani

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juli 2017 ;

9. Kontra Memori Banding dari kuasa hukum para Penggugat / para

Terbanding tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Juli 2017 ;

10. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada

kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I, II, III,IV,V yang dibuat dan


Juli 2017 ;


Turut Terbanding I semula Tergugat VI, yang dibuat dan ditanda tangani

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Agustus 2017 ;


Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, yang dibuat dan ditanda

tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Agustus

2017 ;

13. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara2yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 Juli

2017 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V agar

mempelajari berkas banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung

dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sebelum berkas dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


M14. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara2 yang dibuat dan


Juli 2017 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X agar mempelajari berkas banding dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,

sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan

ditingkat banding;

15. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara2 yang dibuat dan ditanda

tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juli 2017

kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI agar mempelajari berkas

banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

untuk pemeriksaan ditingkat banding;

16. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara2 yang dibuat dan ditanda

tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juli 2017

kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat agar mempelajari berkas

banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

untuk pemeriksaan ditingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat /

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan undang–undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dan

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55 /Pdt.G/2016/PN Trt

tanggal 14 Juni 2017 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang

diajukan kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat

Pertama mengenai Eksepsi telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih

menjadi pertimbangan dalam mengadili bagian Eksepsi pada tingkat banding;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengajukan posita gugatan dengan dalil pada

pokoknya yaitu :

a. Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah tanah seluas 3.916 M2 terletak

di Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintong ni huta, Kabupaten

Humbang Hasundutan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Umum/Jl.Pelajar;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Camat Lintong ni huta;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SMPN 2;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Kantor Camat;

objek sengketa merupakan warisan dari Alm.Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan;

b. Bahwa Pembanding semula Tergugat I.II,III,IV,V melakukan Perbuatan

Melawan Hukum karena secara diam-diam/tanpa sepengetahuan telah

mensertifikatkan Objek Sengketa yang merupakan warisan dari

Alm.Op.Songkal Sihombing Lumbantoruan kepada keturunan/pomparannya

termasuk Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan

Pembanding semula Tergugat I.II,III,IV,V;

Menimbang, bahwa atas dalil pihak Terbanding semula Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat

I.II,III,IV,V telah membantah dengan dalil jawaban pada pokoknya :

a. Bahwa Sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Mei 1947 sebagian objek

sengketa telah dipinjam pakai untuk pendidikan (sekolah lanjutan) dimana

sebagai pihak pertama adalah Alm. Billi Lumbantoruan, Alm. Nahor

Lumbantoruan, Alm. St.Friederik Lumbantoruan, Alm Iskander

Lumbantoruan, Alm. Toerman Lumbantoruan, Alm.Lemanoes

Lumbantoruan, Alm. Bonafacius Lumbantoruan dengan Pengurus Sekolah

Lanjutan yang diwakili Alm. HJ Simanjuntak, Alm. S.Lumbantoruan, Alm.

Constant Siregar, Alm. J.Siregar;

b. Bahwa Pembanding semula Tergugat I.II,III,IV,V adalah keturunan pertama

(anak) dan atau kedua (cucu) dari pihak pertama; dan selanjutnya

penerbitan SHM atas nama Pembanding semula Tergugat I.II,III,IV,V telah

dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat VI dengan diketahui oleh Turut

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Terbanding semula Turut Tergugat; oleh karenanya tidak ada Perbuatan

Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang diajukan kedua belah pihak,

dapat disimpulkan bahwa permasalahan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah objek sengketa merupakan warisan dari Alm.Op.Songkal Sihombing

Lumbantoruan ? ;

2. Apakah terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pembanding semula

Tergugat I,II,III,IV,V, merupakan Perbuatan Melawan Hukum ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah, maka sesuai

ketentuan Pasal 283 RBg. yang mengatur “Barang siapa mengatakan

mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk

meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah

membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu “;Para Terbanding

semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X haruslah membuktikan bahwa

objek sengketa merupakan milik warisan/peninggalan dari Alm. Op.Songkal

Sihombing Lumbantoruan dan selanjutnya membuktikan terbitnya Sertipikat Hak

Milik atas nama Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V merupakan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita gugatannya,

Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengajukan alat bukti

surat tanda bukti P-1 sampai dengan P- XVIII dan saksi –saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-I sampai dengan P – XVIII dapat

disimpulkan yang dapat dijadikan bukti mengenai objek sengketa adalah tanda

bukti P I yaitu foto copy Surat Perjanjian tertanggal 7 Mei 1947 yang juga

diajukan sebagai bukti surat oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Terbanding semula

Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X yaitu Pulo Sihombing, Sonta Sihombing,

Fransiskus Sihombing, Hotman Lumbantoruan, Mail Sihombing telah

menerangkan mengenai objek sengketa tidak mengetahui secara langsung,

namun hanya mendengar dari cerita orang tua ; dengan demikian para saksi

merupakan saksi De Auditu yang tidak memenuhi syarat kesaksian menurut

pasal 308 RBg./ Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Perjanjian tertanggal 7 Mei

1947 (tanda bukti P-I), Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

merupakan penyerahan tanah (sebahagian dari objek sengketa) oleh keturunan

Alm. Op.Songkal Siihombing Lumbantoruan kepada pihak Sekolah Lanjutan

Lintong ni huta;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat Perjanjian tertanggal 7 Mei

1947 yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, telah terbukti penguasaan

Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V atas objek sengketa melebihi 30

(tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1967 KUH Perdata mengatur : Segala

tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat

perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh

tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak

usah mempertunjukkan suatu hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan

terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 (pasal 32) disebutkan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan

memperoleh perlindungan hukum atas objek sengketa yang dikuasai

Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V, maka telah mengajukan permohonan

Sertipikat Hak Milik kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pendaftaran tanah, maka

Turut Terbanding I semula Tergugat VI, menerbitkan Sertipikat Hak Milik yaitu :


tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00172 / 2016, Luas 201 M2 atas nama Edward

Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08

/ 2016;


tanggal 10/05/2016 No. 00166/2016, Luas 509 M2 atas nama Edward Wilgus

Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26 / 07 / 2016;



Wilgus Lumbantoruan, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08

/ 2016;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00170 / 2016, Luas 626 M2 atas nama Jonhot

Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;


tanggal 16 / 06 / 2016 No. 00173 / 2016, Luas 199 M2 atas nama Ramces

Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 /

2016;


tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00167 / 2016, Luas 624 M2 atas nama Ramces

Lumbantoruan, ST, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 /

2016;


tanggal 13 / 06 / 2016 No. 00171 / 2016, Luas 203 M2 atas nama Edison

Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;



Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 25 / 08 / 2016;


tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00164 / 2016, Luas 123 M2 atas nama Edison

Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat 26 / 07 / 2016;


tanggal 10 / 05 / 2016 No. 00165 / 2016, Luas 114 M2 atas nama Enrot



tanggal 10 / 06 / 2016 No. 00168 / 2016, Luas 848 M2 atas nama Enrot


( tanda bukti T I-V- 8 sampai dengan 19);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding

semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak terdapat cukup bukti bahwa

penerbitan Sertipikat Hak Milik dari Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V

(tanda bukti TI-V-8 sampai dengan 19) merupakan Perbuatan Melawan Hukum

sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok posita gugatan tidak terbukti,

maka petitum gugatan Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

haruslah ditolak seluruhnya;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana

tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian

Konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat seluruhnya dalam

Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian

Konvensi bahwa Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X tidak

dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik

(SHM) atas Objek sengketa;

Menimbang, bahwa hal mengajukan suatu gugatan adalah hak setiap

orang, oleh karenanya perbuatan Terbanding semula Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mengajukan gugatan a quo tidak dapat dinyatakan

sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan demikian petitum angka 2

haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak, maka petitum

angka 7 dan 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai putusan serta merta (uit

voorbaar bij vooraad), oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBg.

maka petitum angka 9 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)

terhadap objek sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH),

maka petitum angka 3 dan angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan, oleh

karenanya petitum angka 5 dan 6 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 4 dikabulkan, maka

gugatan rekonvensi haruslah dikabulkan untuk sebahagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,

Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor

55/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 14 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan

harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

Mengingat, RBg. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009

serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Tergugat I,II,III,IV,V Dalam Konpensi / Penggugat I,II,III,IV,V Dalam

Rekonpensi;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2016/

PN Trt tanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V untuk seluruhnya;


- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X

untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebahagian;

2. Menyatakan sebidang tanah seluas 3916 M2 (tiga ribu sembilan ratus

enambelas meter persegi) yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea,

Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, yang telah dibagi

atas nama Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV, V d.k adalah

hak milik dari Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV,V d.k ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Menyatakan dalam hukum Sertipikat Hak Milik yang dibukukan dan

diterbitkan atas nama Penggugat I,II,III,IV,V d.r / Tergugat I,II,III,IV, V

d.k, yakni :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat




b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat




c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat




d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat


nama Jonhot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan

Sertipikat 25/08/ 2016;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat


nama Ramces Lumbantoruan, ST, Tanggal Pembukuan dan


f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat


nama Ramces Lumbantoruan, ST, Tanggal Pembukuan dan


g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat



Sertipikat 25 / 08 / 2016;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat



Sertipikat 25 / 08 / 2016;

i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat



Sertipikat 26 / 07 / 2016;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat



Sertipikat 26 / 07 / 2016;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat



Sertipikat 25 / 08 / 2016;


- Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dk

/ Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X d.r untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 14 November 2017 oleh kami :

SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku

Hakim Ketua Majelis didampingi ARIFIN RUSLI HUTAGAOL dan

H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Medan. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :

270/PDT/2017/PT MDN tanggal 08 September 2017, putusan tersebut

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal :

24 November 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim

Anggota tersebut serta HARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara

maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. H.A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH. Panitera Pengganti,

H A R S O N O, SH.MH. Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000.-

PENGADILAN TINGGI MEDAN · PDF filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 270/PDT/2017/PT MDN 1. Sumurung Sihombing, umur 68

Documents