PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 25 halaman putusan nomor: 325/pdt/2017/ptmdn p u t u s a n nomor 325/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 1 dari 25 Halaman PUTUSAN NOMOR: 325/PDT/2017/PTMDN

P U T U S A N

NOMOR 325/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

SUROSO, Laki-laki, Umur 60 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan PNS, Beralamat di Dusun VI Desa Jaharun B, Kecamatan

Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini

memberi kuasa kepada URATTA GINTING, SH., Advokat berkantor pada

Kantor Advokat “NUGRAHA & PARTNERS” di Medan, Jalan Jamin Ginting

Km. 10.5, Gang Bersama No. 25, Kelurahan Simpang Selayang,

Kecamatan Medan Tuntungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

11 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang

sebagai : Pembanding;

M E L A W A N

1. Hj. ROOSINA, Perempuan, Umur 78 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Beralamat di Jalan Rawa Cangkuk III No.52,

Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan

Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; dahulu

disebut sebagai Tergugat- I sekarang sebagai :

Terbanding- I;

2. Ir. RISMAN HERIADI, Laki-laki, Umur 52 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta,



Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu

disebut sebagai Tergugat- II sekarang sebagai :

Terbanding-II;

3. Ir. TANINA, Perempuan, Umur 50 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,



Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; dahulu

disebut sebagai Tergugat- III sekarang sebagai :

Terbanding-III;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


4. Ir. RISMITA SARI, MSc., Perempuan, Umur 47 tahun, Pekerjaan PNS,

Beralamat di Jalan Kompleks Bogor Blok IV No. 4,

Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu disebut

sebagai Tergugat- IV sekarang sebagai : Terbanding-

IV;

5. T U K I J O, Laki-laki, Umur 45 tahun, Pekerjaan TNI, Beralamat di Asrama

Yonif 121/MK Galang, Desa Jaharun B, Kecamatan

Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Utara; dahulu disebut sebagai Turut Tergugat

sekarang sebagai : Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 325/PDT/2017/PT MDN

tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:

24/Pdt.G/2016/PN Lbp, tanggal 1 Desember 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari

2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam pada tanggal 22 Februari 2016 dalam Register Nomor

24/Pdt.G/2016/PN.Lbp, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai

berikut:

Bahwa Tergugat-I ic Hj. ROOSINA dengan Alm. HT. MINTARJA (telah

meninggal pada tanggal 21 Agustus 1998) adalah pasangan suami istri,

semasa hidup Alm. HT. MINTARJA dalam perkawinannya dengan istrinya Hj.

ROOSINA ic. Tergugat-I telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing

bernama :

1. Ir. RISMAN HERIADI ic. Tergugat-II ;

2. Ir. TANINA ic. Tergugat-III ;

3. Ir. RISMITA SARI, MSc ic. Tergugat-IV ;

Bahwa MINTARJA (suami dari Hj. ROOSINA ic. Tergugat-I) setelah meninggal

dunia pada tanggal 21 Agustus 1998, selain meninggalkan istri dan anak-anak

sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan peninggalan Alm.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


HT.MINTARJA, yaitu satu bidang tanah, luasnya ± 14,2 Ha, terletak di Dusun

III dan Dusun VI, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli

Serdang, yang berbatas sebelah :

Utara dengan Jalan Mesjid Dusun VI ;

Selatan dengan Albarokah/Jalan Tembus Dusun III ;

Barat dengan Jalan Dusun VI ;

Timur dengan tanah Mesjid Dusun VI, Suroso ic. Penggugat, Saman,

Paijan, R. Sinaga, Kasan D, Abu, Ucok, Asnana Barus, Yayasan Gema

Kasih, Misnan dan Kino ;

Bahwa pada sekitar tahun 2007 tanah milik Tergugat-I,II,III, dan IV tersebut

dengan cara-cara melawan hukum telah diserobot oleh pihak lain sehingga

pemilik tanah Tergugat-I,II,III dan IV (para ahli waris Alm. HT. MINTARJA)

kesulitan untuk mengusahai dan menguasai seluruh lahan tanah seluas ± 14,2

Ha tersebut, oleh karena Tergugat-I ic. Hj. ROOSINA mengetahui betul

Penggugat adalah kawan akrab suaminya Alm. HT. MINTARJA semasa

hidupnya, maka melalui Tergugat-I beserta seorang anaknya laki-laki bernama

Ir. RISMAN HERIADI ic. Tergugat-II minta bantuan kepada Penggugat untuk

mengurus dan mempertahankan hak-haknya atas tanah tersebut ;

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui persis lahan tanah seluas ± 14,2

Ha adalah benar milik Alm. HT. MINTARJA dan lagi pula Penggugat

berbatasan langsung dengan rumah tempat tinggal Penggugat, maka

Penggugat pun setuju melaksanakan maksud dan tujuan para Ahli Waris Alm.

HT. MINTARJA untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak atas tanah

miliknya dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak yang telah

melakukan penyerobotan tanah, membuat patok, mengajak masyarakat

setempat untuk menanami tanaman, membuat laporan kepada pihak berwajib,

dll. ;

Bahwa oleh karena diatas tanah tersebut perlu kepastian hukum, maka

terpaksa ditempuh menurut prosedur hukum dengan cara mengajukan

gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan untuk hal ini

Penggugat telah berupaya sendiri mencari orang yang mengerti hukum

(advokat/pengacara) dan seluruh biaya yang diperlukan akan diperhitungkan

kemudian setelah tanah milik Tergugat-I,II,III, dan IV berhasil dikuasai ;

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara perdata di Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 18/Pdt.G/2007/PN.LP. yang telah mendapat

putusan hukum pada tanggal 28 Nopember 2007 adalah tanah yang diurus

oleh Penggugat seluas ± 14,2 Ha, dan dalam perkara perdata tersebut antara

Hj. ROOSINA ic Tergugat-I sebagai Penggugat ----- melawan ----- HT.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


HAFMARSYAH SINAR, S.H. Dkk. sebagai Tergugat-1,2,3, dan 4, Tergugat-I ic

Hj. ROOSINA adalah pihak yang menang ;

Bahwa Penggugat telah berhasil di lapangan menguasai dan mengusahai

lahan tanah seluas ± 14,2 Ha millik Tergugat-I,II,III, dan IV hingga Putusan

Mahkamah Agung RI No. 1129 K/PDT/2011, tanggal 31 Mei 2012 telah

berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) berdasarkan penjelasan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui surat Nomor : W2-

U4/533/Pdt.01.10/III/2013, tanggal 11 Maret 2014 semuanya tidak terlepas dari

peran dan perjuangan Penggugat ;

Bahwa untuk mempertegas hak dan kewajiban Penggugat berikutnya dalam

mengurus dan mempertahankan hak-hak Tergugat-I,II,III, dan IV, serta

mengingat keperluan biaya-biaya yang dibutuhkan di lapangan atau biaya-

biaya operasional dan honorarium Advokat/pengacara di pengadilan oleh

karena Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, saat itu, masih

dalam proses upaya hukum banding dan kasasi di Mahkamah Agung RI

Jakarta, Tergugat-I,II,III, dan IV berturut-turut telah memberi kuasa penuh

kepada Penggugat, sebagai berikut :

I. DALAM SURAT KUASA TANGGAL 1 FEBRUARI 2008

Bahwa Penggugat sebagai penerima kuasa dari pemberi kuasa Tergugat

(ahlli waris Alm. HT. MINTARJA) sebenarnya adalah penegasan kembali

tentang kewajiban yang telah dijalankan oleh Penggugat jauh sebelumnya,

karena SURAT KUASA TANGGAL 1 FEBRUARI 2008 baru dibuat oleh

Tergugat (ahli waris Alm. HT. MINTARJA) setelah Perkara Perdata No.:

18/Pdt.G/2007/PN.LP. telah mendapat putusan hukum pada tanggal 28

Nopember 2007 ;

II. DALAM SURAT KUASA TANGGAL 7 JUNI 2009

Bahwa pemberi kuasa yang diwakili oleh Tergugat-I ic Hj. ROOSINA yaitu

ibu kandung dari Tergugat-II,III, dan IV dan ditandatangani oleh salah

seorang saksi yaitu Tergugat-II ic. Ir. RISMAN HERIADI kepada Penggugat

diberi kewenangan untuk membuat tanah kavling diatas tanah ± 2 Ha 6 rante (sebahagian dari luas tanah ± 14,2 Ha untuk selanjutnya dijual kepada

pihak lain ;

Bahwa untuk lebih jelasnya Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2009 yang pada inti

pokoknya, menjelaskan : 1. Pada point (1) disebutkan, “Pihak Kedua ic. Penggugat (SUROSO) akan

melakukan pengkaplingan tanah milik pihak pertama ic. Tergugat-I/Hj.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


ROOSINA seluas ± 2 Ha 6 rante yang berlokasi di Desa Jaharum B,

Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang” ;

2. Pada point (2) disebutkan, “Tanah yang dikapling tersebut dapat

diperjualbelikan kepada pihak ketiga melalui perantaraan pihak kedua ic.

Penggugat/SUROSO dengan persetujuan pihak pertama ic. Tergugat-

I/Hj. ROOSINA ;

Bahwa Penggugat sebagai penerima kuasa dalam Surat Kuasa tanggal 7 Juni

2009 telah menjalankan kuasa dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung

jawab, sebagaimana ternyata sebanyak 48 (empat puluh delapan) kavlingan

diatas tanah seluas ± 2 Ha 6 rante (sebahagian dari tanah seluas ± 14,2 Ha)

telah berhasil dikerjakan oleh Penggugat untuk dijual kepada pihak lain yang

membutuhkan dan dalam pengalihannya tetap atas persetujuan Tergugat-I ic.

Hj. ROOSINA (point 2) Surat Kusa tanggal 7 Juni 2009 ;

Bahwa dari jumlah 48 (empat puluh delapan) kavlingan tersebut telah dijual

kepada pihak lain sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kavlingan dan sisanya

sebanyak 10 (sepuluh) kavling belum terjual ;

Bahwa jumlah uang dari hasil penjualan 38 (tiga puluh delapan) kavlingan

kepada pihak lain telah diterima dengan baik oleh Tergugat-I ic. Hj. ROOSINA

sebesar ± Rp. 139.000.000.- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)

sedangkan sisanya telah digunakan untuk biaya operasional baik di lapangan

maupun untuk keperluan biaya yang diperlukan oleh kuasa Tergugat-I ic. Hj.

ROOSINA selaku Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dalam

Perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2007/PN-LP ;

III. DALAM SURAT KUASA MENJUAL TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 DAN

SURAT PERNYATAAN TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011

Bahwa terbitnya dua surat tersebut diatas berbarengan pada tanggal yang

sama pada inti pokoknya Penggugat adalah satu-satunya yang berhak

menjual tanah seluas ± 14,2 Ha milik Tergugat-I,II,III dan IV, terletak di Desa

Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, terutama setelah

Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.

18/Pdt.G/2007/PN.LP telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van

gewijsde);

Bahwa perlu Penggugat tegaskan luas tanah seluruhnya semula ± 14,2 Ha

dan sekarang sisa tanah yang sebenarnya adalah seluas ± 12,2 Ha setelah

dikurangi untuk tanah kavlingan seluas ± 2 Ha, sesuai dengan bunyi Surat

Kuasa tanggal 7 Juni 2009 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Pdt.G/

2007/ PN.LP. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/PDT/2008/PT-

MDN, tanggal 24 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1129

K/PDT/2011, tanggal 31 Mei 2012 yang dimenangkan oleh Tergugat-I,II,III,

dan IV benar telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)

berdasarkan penjelasan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui surat

Nomor: W2-U4/533/ Pdt.01.10/ III/2013, tanggal 11 Maret 2014 ;

Bahwa tentang putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum

tersebut telah sejalan dengan keinginan Tergugat-I,II, III, dan IV, dengan

demikian Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik,

sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam SURAT KUASA TANGGAL 26

SEPTEMBER 2011 DAN SURAT PERNYATAAN TANGGAL 26

SEPTEMBER 2011 ;

Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN tanggal 26 September 2011

tentang peralihan hak atas tanah seluas ± 12,2 Ha milik Tergugat-I,II,III dan

IV yang akan dilakukan oleh Penggugat, Tergugat-I,II,III dan IV selaku ahli

waris Alm. HT. MINTARJA menyatakan berhak menerima uang ganti rugi

pelepesan hak/jual beli sebesar ± Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar

rupiah), apabila nilai penjualan lebih dari Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar

rupiah) menjadi hak dan bahagian Penggugat termasuk untuk keperluan

biaya penanganan perkara perdata ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan Surat Kuasa tanggal 7

Juni 2009 dan mengalihkan 38 kaplingan kepada pihak lain sedang uang

sebesar Rp. 139.000.000.- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) telah

diterima oleh Tergugat-I ic Hj. ROOSINA, sehingga kewajiban Penggugat

sekarang adalah Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) – Rp.139.000.000

(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) = Rp. 3.861.000.000.- (tiga milyar

delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pihak yang paling berhak untuk menjual sisa tanah

sekarang seluas ± 12,2 Ha milik Tergugat-I,II,III dan IV yang terletak di Desa

Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang adalah Penggugat

berdasarkan SURAT KUASA tanggal 26 September 2011 dan SURAT

PERNYATAAN tanggal 26 September 2011, untuk selanjutnya mohon agar

tetap dipertahankan dan tetap berlaku berkekuatan hukum mengikat bagi

kedua belah pihak ;

Bahwa setelah Penggugat berhasil mengurus dan mempertahankan hak-

hak atas sebidang tanah semula luasnya ± 14,2 Ha milik Tergugat-I,II,III,

dan IV dan sebahagian dari tanah tersebut luasnya ± 2 Ha telah pula

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


berhasil dikavling (38 kaplingan terjual dan sisanya 10 kavling belum

terjual), apalagi perkara perdata An. Tergugat-I ic. Hj. ROOSINA hingga

putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta telah berhasil Penggugat

laksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Surat

Kuasa yang diberikan kepada Penggugat tanpa kecuali ; IV. DALAM SURAT PANCABUTAN SURAT KUASA TANGGAL 05 SEPTEMBER

2015

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas surat yang dibuat oleh Tergugat-

III ic. Ir. TANINA, Perihal: “Pencabutan SURAT KUASA TANGGAL 26

SEPTEMBER 2011” tanpa alasan yang jelas, apalagi Tergugat-III ic Ir.

TANINA bertindak sepihak tidak dapat membatalkan SURAT KUASA

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 begitu saja tanpa meminta persetujuan

Penggugat terlebih dahulu, oleh karena itu, SURAT PENCABUTAN SURAT

KUASA TANGGAL 05 SEPTEMBER 2015 harus dinyatakan tidak sah atau

setidak-tidaknya tidak berlaku mengikat bagi kedua belah pihak ;

Bahwa tindakan Tergugat-III ic. Ir. TANINA mencabut kembali SURAT

KUASA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011” berdasarkan SURAT

PANCABUTAN SURAT KUASA TANGGAL 05 SEPTEMBER 2015 jelas-

jelas bertentangan pula dengan SURAT PERNYATAAN TANGGAL 26

SEPTEMBER 2011 (tidak turut dicabut), dalam salah satu klausulanya

ditetapkan pada point (3), menegaskan :

------------“BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK AKAN KAMI CABUT

DAN BATALKAN SERTA BERLAKU SAMPAI TERJADI PERALIHAN

HAK TERSEBUT KEPADA PIHAK LAIN, DAN PERNYATAAN INI

DIBUAT ATAS DASAR KEBENARAN DAN BILAMANA

PERNYATAAN INI DIBUAT ATAS DASAR PENIPUAN DAN

KETIDAKBENARAN MAKA KAMI AKAN

MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA SECARA HUKUM.” -----------

Bahwa dengan demikian timbulnya SURAT PANCABUTAN SURAT KUASA

TANGGAL 05 SEPTEMBER 2015 jika dipahami posisi Penggugat yang

telah berhasil mempertahankan hak-hak Tergugat-I,II,III, dan IV atas tanah

miliknya ada pihak-pihak yang ingin menggantikan kedudukan Penggugat,

dengan cara-cara mempengaruhi, memberi laporan yang tidak benar dan

bohong kepada para Tergugat, terutama Tergugat-III ic. Ir. TANINA, yang

telah dijadikan sebagai dasar dalam membuat SURAT PENCABUTAN

SURAT KUASA TANGGAL 05 SEPTEMBER 2015, laporan mana menurut

Tergugat-III ic. Ir. TANINA dalam surat pencabutan tersebut pada point (1)

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


adalah berasal dari keterangan bohong dari mitra kerja Penggugat sendiri,

yaitu PRABUDI, S.H., Advokat di Medan, Kuasa Hukum Tergugat-I ic. Hj.

ROOSINA, KADES JAHARUN B, TUKIJO ic. Tergugat-V dan KASMAN ;

Bahwa tindakan Tergugat mencabut SURAT KUASA MENJUAL tanggal 26

September 2011 Penggugat merasa telah dirugikan karena kehilangan

haknya untuk melanjutkan penjualan tanah seluas ± 12,2 Ha yaitu sisa dari

tanah semula seluas ± 14,2 Ha, sehingga perbuatan Tergugat-I,II,III, dan IV

dikwalifisier sebagai perbuatan Wanprestasi ;

Bahwa Tergugat-V ic. TUKIJO ditarik dalam arus perkara ini oleh karena

sejak bulan Mei 2015 Tergugat-V tersebut telah menguasai dan

mengusahai dengan cara menanam tanaman muda diatas tanah seluas ±

12,2 Ha (sisa dari luas tanah seluas ± 14,2 Ha) milik Tergugat-I,II,III, dan IV

agar patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo ;

Bahwa menurut informasi yang diterima Penggugat, Tergugat-I,II,III, dan IV

atau orang-orang suruhannya telah pula melanjutkan penjualan kavlingan

kepada orang lain (termasuk sisa 10 kavling yang belum sempat terjual),

sehingga perlu segera diletakkan Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Tergugat-I,II,III, dan IV tersebut, terletak di Dusun III dan

Dusun VI, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, sekarang luasnya ± 12,2

Ha (semula luasnya ± 14,2 Ha) yang berbatas sebelah :






Kasih, Misnan dan Kino, agar tidak habis terjual seluruhnya ;

Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat lebih besar, maka terlebih

dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk

mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (uit

voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding atau kasasi ;

Bahwa selanjutnya karena aktifitas Tergugat-I,II,III, dan IV atau sekalian

orang-orang suruhannya masih tetap berlangsung di atas tanah seluas ±

12,2 Ha dengan cara menjualnya secara kavlingan kepada orang lain diatas

tanah tersebut, untuk itu, Penggugat mohon agar dilakukan tindakan

sementara melalui putusan provisi agar Tergugat-I,II,III,IV, dan V tidak

melakukan kegiatan berupa apapun juga termasuk menanami tanaman

muda dan keras selama proses perkara masih berlangsung ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa mungkin saja Tergugat-I,II,III, dan IV telah pula menerbitkan surat-

surat atau mohon fatwa yang tidak benar sehingga terbit surat-surat diatas

tanah tersebut sepanjang merugikan Penggugat, harus dinyatakan tidak sah

atau setidak- tidaknya tidak berkekuatan hukum mengikat ;

Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon

agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang soom) kepada

Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

perharinya setiap kali lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak gugatan a

quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat

memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Mohon tindakan sementara melalui putusan provisi agar Tergugat-I,II,III,IV,

dan V atau sekalian orang yang mendapat perintah daripadanya tidak

melakukan kegiatan berupa apapun juga (transaksi jual beli, ganti rugi, sewa

menyewa, dll.) termasuk menanami tanaman muda dan keras selama proses

perkara masih berlangsung dan belum berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) yang

diletakkan di atas tanah milik Tergugat-I,II,III, dan IV, seluas ± 12,2 Ha,

terletak di Dusun III dan Dusun VI, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang,

Kabupaten Deli Serdang, yang berbatas sebelah :






Kasih, Misnan dan Kino ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


3. Menyatakan dalam hukum sah dan berkekuatan hukum mengikat SURAT

KUASA MENJUAL TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 yang dibuat Tergugat-

I,II,III, dan IV yang ditujukan kepada Penggugat ;

4. Menyatakan dalam hukum sah dan berkekuatan hukum mengikat SURAT

PERNYATAAN TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011 yang dibuat Tergugat-I,II,III,

dan IV yang ditujukan kepada Penggugat ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat-I,II,III, dan IV telah melakukan wanprestasi; 6. Menyatakan dalam hukum surat Tergugat-III ic. Ir. TANINA, tanggal 05

September 2015, yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal : PENCABUTAN

SURAT KUASA MENJUAL, tanggal 26 September 2011 yang dibuat secara

sepihak adalah tidak sah (tidak berkekuatan hukum mengikat) ; 7. Memerintahkan Penggugat untuk berhak menjual sisa tanah seluas ± 12,2 Ha

(luas tanah semula ± 14,2 Ha) milik Tergugat-I,II,III, dan IV dan juga

memerintahkan kepada Tergugat-I,II,III, dan IV untuk menerima sisa

pembayaran hasil penjualan tanah sebesar Rp. 3.861.000.000.- (tiga milyar

delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) dan selebihnya menjadi hak

Penggugat, sebagaimana bunyi Surat Pernyataan, tanggal 26 September 2011

yang dibuat dan ditandatangani oleh para Tergugat tersebut ; 8. Menyatakan tidak sah atau setidak-tidak tidak berkekuatan hukum mengikat

semua surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat-I,II,III, dan IV dengan pihak

lain, terutama setelah Tergugat-III ic. Ir. TANINA membuat surat tanggal 05

September 2015 tentang “PENCABUTAN SURAT KUASA MENJUAL,” tanggal

26 September 2011 ; 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi bunyi putusan dalam

perkara ini ; 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta

meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)

; 11. Membebankan Tergugat-I,II,III,IV dan Turut Tergugat membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et

bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum

Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dalam pokok

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya

sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI 1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG GELAP (OBSCUUR

LIBEL).

- Bahwa, tuntutan/ atau gugatan atas Wanprestasi hanya dapat dilakukan ketika

terjadi hubungan kontraktual/atau Perikatan diantara para - pihak yang

mengikatkan diri pada suatu akta perjanjian, hingga menjadi Undang - undang

bagi mereka /atau para pihak itu untuk menjalankannya..

- Bahwa, adanya hubungan perikatanlah yang menjadi dasar terjadinya

wanprestasi (ingkarjanji). antara para pihak, yang pada pokoknya telah terikat

dalam suatu akta perjanjian, dan pula menjadi suatu ketentuan /atau undang -

undang bagi mereka untuk menjalankan kewajiban masing - masing pihak,

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1320 - 1337 KUH Perdata tentang

syarat sahnya suatu perjanjian);

- Bahwa Prestasi menurut KUH Perdata adalah kewajiban yang lahir dari sebuah

perikatan baik karena Undang - Undang, maupun karena Perjanjian. serta tegas

pula diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata : "Perikatan ditujukan untuk

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak bertiuat

sesuatu." serta akibat dari suatu kelalaian perjanjian maka berakibat

pada perbuatan Wanprestasi atau (Ingkar janji), dikarenakan " Debitur

dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, "

Pasal 1238 KUH Perdata

- Bahwa Menurut Prof DR. Mariam Darus Badrulzaman.SH, adalah jelas

Pengertian dari Wanprestasi adalah sebagai, "Suatu perikatan dimana pihak

debitur karena kesaiahannya tidak melaksanakan apa yang

diperjanjikan." dalam bukunya, Perikatan dalam Hukum di Indonesia dan

Penjelasannya", 1997: 27;

- Maka patut dan pantaslah gugatan Penggugat itu dianggap sebagai gugatan

yang gelap (obscuur libel), dan karena itu gugatan Penggugat sudah

seharusnya dinyatakan tidak diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT LEBIH BERSIFAT VOLUNTAIR (HANYA

KEPENTINGAN SEPIHAK DARI PENGGUGAT) - Bahwa para tergugat ke- I,II,III, dan turut tergugat, melalui kuasanya menegaskan

perihal substansi dan dalil - dalil gugatan Penggugat merupakan gugatan yang lebih

bersifat voluntair (atau adanya kepentingan sepihak semata dari penggugat) yang

mana gugatan penggugat tidak memiliki dasar Contetius (Adanya sengketa

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


diantara para pihak) dikarenakan tidak adanya perjanjian yang mengikat

diantara para pihak, baik itu dari diri penggugat sendiri, maupun kepada

para tergugat I sampai tergugat IV dan turut tergugat ke-V;

- Bahwa apabila diiihat dari gugatan penggugat perihal, kewajiban suatu gugatan

harus didasari oleh kejelasan Dasar Hukum (Rechtelijke Ground) dan Dasar

Fakta (Fetelijke Ground) sebagai Groundslagh van de lis (dasar- dasar

gugatan), dan menjadi hal pokok pula guna menentukan perumusan atas dalil -

dalil dan dasar -dasar hukum tentang suatu gugatan yang layak, sebagaimana

pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa : "Setiap orang yang mendalilkan

bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun

membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,

diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.;

- Maka nyatalah kekeliruan akan gugatan Penggugat dikarenakan tidak memiliki

dasar -dasar hukum dan dalil - dalil yang jelas tentang adanya suatu sengketa

diantara para pihak hingga mengakibatkan terjadinya suatu sengketa (Contetius)

diantara para pihak, dan sudah seharusnya gugatan penggugat ini

dinyatakan tidak diterima;

3.GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA;

- Bahwa kerugian yang dimaksud pasal 1365 KUH Perdata tidak sesuai dengan

gugatan penggugat secara keseluruhannya dan teralalu mengada -ngada serta

berlebihan , hal mana perihal kepemilikan atas tanah telah dengan jelas fakta

hukumnya terhadap tanah yang dahulu seluas + 14,2 Hektare dan sekarang,

seluas + 13 Hektare di Desa Jahrun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli

Serdang, adalah jelas dan berbukti secara hukum milik dari para Tergugat I, II, III,

Dan Tergugat ke- IV sebagaimana putusan Mahakam Agung Rl nomor :1129

K/PDT/2011. dan penjelasan (incraht van gewisjde) oleh Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam melalui Surat Nomor W2-U4/533/pdt.01.10./3/2013, bertanggal 11

Maret 2014;

- Bahwa sangat keliru gugatan penggugat dalam gugatannya yang telah

mendalilkan dasar -dasar hukum gugatannya, dengan dalil - dalil sebagai berikut:

a. Tentang Surat kuasa tanggal 1 Februari 2008;

b. Tentang Surat kuasa tanggal 7 Juni 2009;

c. Tentang Surat kuasa tanggal 26 September 2011;

d. Tentang Surat pernyataan tanggal 26 September 2011;

e. Tentang pencabutan surat kuasa jual tanggal 5 September 2015

- Bahwa perihal surat kuasa, hingga Pencabutan Surat Kuasa, pada point, 3.2 sub

: a, b, c, d dan e, diatas sangat tidak relevan/atau beralasan hukum untuk

dijadikan sebagai objek/atau dasar hukum (Groundslaght van de lis) terhadap

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


suatu gugatan Wanprestasi, karena PEMBERIAN dan PENCABUTAN ATAS

SUATU KUASA adalah hal yang diperkenankan serta patut pula menurut

hukum, sebagaimana isi Pasal 1814 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : "

si pemberi Kuasa dapat menarik kembali Kuasanya manakala itu

dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk

mengembalikan kuasa yang dipegangnya." halmana maksud dan tujuan

atas suatu kuasa lebih bersifat Mandatory/atau mandat kepada sesorang,

guna melaksanakan suatu urusan tertentu dengan maksud mendelegasikan

kewenangan atas sesuatu hal dalam urusan tertentu dari kepentingan Pemberi

Kuasa;

- Bahwa begitu pula halnya tentang "Surat Pernyataan", tanggal 26 September

2011 yang disalah artikan oleh penggugat sebagai suatu dasar gugatan, yang

pada pokoknya Surat Pernyataan yang dibuat secara tertulis hanya memiliki sifat

"SEPIHAK" tanpa mengikat/ atau terikat kepada hak seseorang/atau terhadap

pihak lainnya;

- Bahwa adalah sah dan sangat beralasan menurut hukum pula, para tergugat ke-

I, II, III, dan tergugat IV, mencabut kuasa dari Penggugat, dikarenakan adanya

kelakuan penggugat yang telah nyata -nyata merugikan hak - hak para Tergugat

I, II, III, dan ke- IV, hingga puncaknya pada tanggal 5 September 2015 dicabutlah

kuasa atas diri penggugat, sebagaimana aturan hukumpun memperkenankan

hal tersebut, lihat ketentuan dari: Pasal, 1813, 1814, sampai 1819 KUH Perdata;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum dari Penggugat tersebut di atas,

selain tidak jelas apa yang menjadi substansial permasalahan gugatan

Wanprestasi Penggugat terhadap diri Tergugat ke-1, II, III, dan turut tergugat ke-

V, maka karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak

diterima;

4. TENTANG TERGUGAT ke - IV (empat), DIHILANGKAN (DICORET) DARI

GUGATAN PENGGUGAT, SERTA TURUT TERGUGAT, YANG DITARIK

SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN PENGGUGAT ADALAH EROR IN

PERSONA - Bahwa secara berbukti dan fakta, tentang tergugat IV, (Ic. Ir. Rismita binti H. Tan

Mintardja) adalah anak kandung dalam urutan Ke- 3 dari 3 orang bersaudara,

atas Perkawinan Tergugat ke-1 (Ic. Hj. Roosina) dengan aim. H. Tan Mintardja,

sebagaimana surat keterangan ahli waris nomor: 2509/0075/MDN/2005,

bertanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tegal

Sari Mandala 111, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang sekaligus

menjadi hal yang menerangkan tentang adanya hak pewaris (Legitimaris

Portie) dari warisan: aim. H. Tan Mintardja, hingga memiliki standi in Judicio

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


(kedudukan hukum) atas kepemilikan tanah seluas 13,2 Hektare, yang terletak di

Desa Jahrun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang:

- Bahwa perihal di coretnya atau (dihilangkannya hak - hak tergugat IV) dalam

gugatan penggugat adalah tindakan penggugat yang sangat keliru dikarenakan

tidak lengkapnya Pihak dalam gugatan Penggugat atau Plurium litis Consortium (Gugatan yang Kurang Pihak), hingga gugatan penggugat

patut dan pantaslah diangggap sebagai gugatan yang Eror in Persona

- Bahwa penggugat dalam memformulasikan para Pihak dalam gugatannya telah

keliru pula, dengan menarik Turut Tergugat (Ic. Sdr. Tukijo) sebagai pihak turut

tergugat dalam gugatan, yang pada pokoknya tidak berkorelasi langsung

dengan obiek terpekara, yang diasumsikan penggugat bahwa, adanya peranan

langsung Turut Tergugat, sebagai pihak yang membuat kerugian bagi

penggugat untuk menguasai dan mengusahakan langsung tanah milik tergugat I sampai tergugat IV, adalah sangat keliru pula, serta terlalu mengada - ada dan

sangat tidak beralasan secara hukum ;

- Bahwa Turut Tergugat, secara tegas menyatakan, tidak ada hubungan

kekeluargaan, atau tidak pernah memberiakan atas suatu kuasa, serta

Pencabutan terhadap suatu kuasa jual kepada diri Penggugat, bahkan

Perjanjian secara tertulis kepada Penggugat, karena secara fakta Hukumnya

telah jelas akan kepemilikan atas hak - hak miliknya, peruntukan dari tanah

seluas + 14,2 hektare yang sekarang + 13 -Ha, di Desa Jaharun B, Kecamatan

Galang, Kabupaten Deli Serdang, adalah milik : Alm. H Tan Mintardja dan

Tergugat ke-1 (Ic. Hj. Roosina) serta para ahliwarisnya yakni: Tergugat II, III dan Tergugat IV. Sebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1129

K/ PDT/ 2011, bertanggal 31 Mei 2012, yang telah pula incraht van gewisjde,;

- Bahwa telah nyata pula kekeliruan penggugat tentang menghilangkan hak -hak

tergugat IV (Ic. Ir. Rismita), adalah Plurium Litis Consortium, dengan cara

mencoret pada persidangan tanggal 2 Mei 2016 sekitar Pukul 16.00 WIB di

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dengan mengikutsertakan Turut

Tergugat ke- V sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan penggugat,

dengan demikian gugatan penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang

salah sasaran (eror in persona), maka karena itu gugatan Penggugat sudah

seharusnya dinyatakan tidak diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT ke- I, II, III dan TURUT TERGUGAT kemukakan pada

bagian EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1. Bahwa para tergugat I,II,III dan Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil

penggugat, kecuali yang tergugat akui dalam jawaban gugatan ini;

2. Terhadap dalil - dalil penggugat pada point ke- 1 dan 2 dari halaman 2 gugatan

Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak perlu menanggapi lebih lanjut

karena sudah merupakan fakta hukum;

3. Bahwa Para Tergugat Ke- I, II, III dan Turut Tergugat, perlu untuk menanggapi dalil -

dalil dalam Gugatan penggugat pada halaman 2, point 3, dan seterusnya Point 6,

halaman 3, 4 sampai halaman 5, dalam gugatan penggugat, dikarenakan:

3.1. Bahwa, tidak benar Tergugat I dan II meminta bantuan untuk mengurus dan

mempertahankan hak - haknya atas tanah tersebut karena Penggugat

bukanlah orang yang mengerti hukum, bahwa benar Tergugat I dan II hanya

minta kepada Penggugat untuk bersedia menjadi saksi dalam perkara yang

tengah bergulir di Pengadilan Negeri lubuk Pakam atas gugatan yang diajukan

oleh Tergugat ke- I (Ic. Hj. Roosina), pada 6 Maret tahun 2007, dalam Perkara

Nomor : 18/Pdt-G/2007/PN.Lp dan pada akhirnya tanggal 28 November 2007,

keluarlah keputusan yang memenangkan Hj Roosina (Tergugat I) dan para

tergugat lainnya, karena alasan Penggugat dijadikan saksi pada masa

berperkara itu adalah yang mana Penggugat mengetahui bagaimana perolehan

akan tanah tersebut, serta berkebetulan domisili tinggal Penggugat juga

berbatas langsung dengan tanah dimaksud, hingga kedudukan dan kapasitas

penggugat adalah sama dengan para saksi lainnya yang dihadirkan oleh

Tergugat Ke-I ,dan Tergugat II dipersidangan pada waktu itu;

3.2. Bahwa dalam halaman 2 Point 6 Penggugat menyatakan yang menjadi objek

dalam perkara nomor : 18/Pdt.G/2007/PN.LP yang telah mendapatkan Putusan

hukum adalah "Tanah yang di urus oleh Penggugat", tentunya penggugat

terlalu mengada -mangada pula dengan mengatakan hal demikian, karena

sebagaimana ketentuan hokum, Pengadilanlah yang menjadi tempat pencari

Keadilan, ketika perkara sudah masuk, berproses, sampai pada putusan akhir

dipengadilan, tidak satu orangpun, dapat mencampuri/atau adanya intervensi

pihak lain yang telah menjadi kewenangan pokok kekuasaan kehakiman,

dengan tetap menganut pada prinsip Due Process of law (Penegakan aturan -

aturan hukum yang berlaku), bahwa Pengadilanlah yang menjadi garda

terdepan dalam mencari keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat

Indonesia yang bersifat bebas, mandiri, tanpa adanya campur tangan dari pihak

lain, hal ini tegas dikatakan dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang nomor 4

tahun 2004, tentang Pokok -pokok Kekuasaan Kehakiman, bahkan lebih tegas

lagi disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan

pasal 4 ayat 3 tersebut dapat dipidana. Dan menangnya perkara Tergugat I (Ic.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Hj Roosina) Bukan karena Peran Penggugat tetapi karena adanya putusan

pengadilan yang telah berproses sampai putusan Incraht Van gewisjde;

3.3. Bahwa tentang surat kuasa kepada Penggugat tanggal 26 September 2011

dan Surat Pernyataan tanggal 26 September 2011, kedua surat tersebut tidak

berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan surat Pernyataan Penggugat pada

Advokat Prabudi SH (yang notabanenya adalah Kuasa Hukum Hj Roosina

pada saat berperkara Kasasi), ditanggal yang sama 26 September 2011, yang

akan kami buktikan pada acara pembuktian;

3.4. Terkhusus untuk surat kuasa kepada Penggugat, tanggal 26 September 2011,

pada Paragraf ke -3 dalam isi surat kuasa tersebut dengan cukup jelas dan

Tegas mencantumkan : " Bahwa apabila terjadi sesuatu hal yang tidak

diinginkan pada sdr SUROSO yang mengakibatkan tidak dapat

menialankan kewajiban dan Funosinya selaku penerima Kuasa. maka

Kuasa ini akan beralih pada Sdr. Prabudi SH, selaku Kuasa dari Hi.

Roosina Binti Djamluddin" akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

3.5. Bahwa penggugat juga terlalu mendramatisir tentang peran sertanya dalam

berperkara pada masa itu, hal mana Penggugat bukanlah tokoh masyarakat,

tokoh OKP atau orang yang berpengaruh dimasyarakat khususnya, di Desa

Jaharun B, yang mampu dan mempunyai power untuk meredakan orang yang

bersengketa serta mendekati pihak lawan, dan hal ini terbukti karena perkara

tergugat Ke - I terus berlanjut sampai ke Mahkamah Agung Rl dengan nomor

perkara :1129 K/PDT/2011 oleh lawannya (a/n. H.T Hafmarsyah Sinar SH,

Dkk), kemudian untuk mempertahankan hak milik tanah para Tergugat ke- I dan

tergugat lainnya di desa Jahrun B seluas & 13 Ha, ada inisiatif tergugat Ke- I

untuk melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polres Deli Serdang dan setelah

itu pihak Polres Deli Serdang menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun

kelapangan serta mencabut plang -plang penjagaan yang ditanam oleh pihak

lawan Tergugat pada masa itu, serta upaya lanjutan yang dilakukan oleh para

Tegugat untuk mempertahankan hak - haknya adalah dengan cara agar tanah

tersebut tidak dikuasai oleh lawan, maka para Tergugat memperkenankan

masyarakat untuk mengusahakan dengan cara menanami ubi kayu, dan juga

untuk mempermudah para Tergugat berkordinasi dengan Kepala Dusun

setempat, dimana awal perjanjian dengan masyarakat yang mengusahakan

lahan tersebut bilamana panen tiba agar menyisihkan sebahagian

keuntungannya masing - masing untuk membayar PBB atas tanah Milik para

Tergugat dimaksud, dengan memberikan kepercayaan penerimaan uang dan

untuk membayarkan PBB diberikan amanah kepada Penggugat, akan tetapi

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 PBB dari tanah tersebut tidak pernah

kunjung dibayarkan oleh Penggugat;

3.6. Bahwa para tergugatlah secara personal dengan usulan dari Pihak Polres Deli

Serdang untuk rhengajukan gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam, dan terdaftarlah gugatan perdata tersebut dengan Nomor

Perkara : 18/Pdt.G/2007/PN-LP. tanpa sedikitpun campur tangan dari

penggugat, hingga perkara tersebut diputus tanggal 28 November 2007, yang

hasilnya dimenangkan Para Tergugat, dan lawan tergugat pada masa itu tidak

Puas maka lawan mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Medan,

mengetahui hal tersebut penggugat dengan akal bulusnya berupaya untuk

mencari keuntungan atas permasalahan Para Tergugat dengan cara

menyarankan agar tanah tersebut dijual saja dengan dalih penggugat yang

akan mencari pembeliriya serta untuk memudahkan Penggugat, Para Tergugat

diminta untuk membuat surat penunjukan dirinya dengan surat Kuasa (surat

Kuasa 1 Februari 2008) untuk mencari pembeli, yang orientasi penggugat

hanya mendapatkan fee bilamana laku terjual tanah dimaskud, akan tetapi

tanah tersebut tidak dapat terjual karena masih dalam perkara;

3.7. Bahwa dipertengahan tahun 2009 penggugat dengan Sdr. Kasman datang

kerumah Para Tergugat, dan menyampaikan bahwasanya lawan tergugat telah

mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung Rl, padahal pada saat itu para

tergugat belum menerima Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Banding dalam

perkara nomor :181/Pdt.G/2008/PT-MDN, oleh karena adanya isu Kasasi

tersebut yang disampaikan, selanjutnya penggugat berupaya memanfaatkan

situasi saat itu untuk mendapatkan keuntungan dari persoalan para Tergugat,

juga seterusnya penggugat menawarkan memakai jasa advokat untuk mencari

informasi tentang pengajuan Kasasi oleh lawan Tergugat pada masa

berperkara itu, dan ujung - ujungnya, penggugat minta agar supaya dibuatkan

surat penunjukan dirinya kembali untuk menjual tanah milik Para Tergugat,

maka lahirlah (surat kuasa 7 Juni 2009), kemudian di 16 September 2009 atas

usulan Penggugat, Tergugat I memberikan kuasa pada Advokat Irfan Surya

Harahap SH.guna mengurusi permasalahan hukum para Tergugat di Tingkat

Banding, serta dengan adanya dalih untuk membiayai perkara dan biaya

Kontrak Kuasa Hukum, maka pada 21 September 2009 Tergugat mengalihkan

3 kapling tanah tersebut di Notaris M.lrwan Harahap yang semuanya telah

dipersiapkan Penggugat, dan atas keseluruhan uang penjualan tanah kavlingan

yang laku tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3.8. Bahwa dengan penjualan tanah oleh Penggugat tersebut, para Tergugat

terjebak dengan ulah penggugat, dimana tanah tersebut belum berkekuatan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


hukum tetap karena masih berproses di Tingkat Banding pada Pengadilan

Tinggi Medan, dan selama +/- satu tahun penanganan perkara oleh advokat

Irfan Surya Harahap SH, tidak ada hasil apa -apa maka Tergugat minta

pertanggung jawaban penggugat atas advokat yang ditawarkannya tersebut,

dan seenaknya penggugat menyarankan agar kuasa dicabut dan beralih ke

Advokat lain, bilamana itu terjadi maka penggugat akan mendapat uang

penjualan tanah milik tergugat, dan apa yang direncanakan Penggugat menjadi

kenyataan, selanjutnya surat kuasa dari advokat Irfan Surya Harahap SH,

dicabut pada tanggal 24 Agustus 2010 bersamaan diterimanya Relaas

Pemberitahuan Isi Putusan Banding, serta Relaas pemberitahuan Kasasi lawan

Tergugat;

3.9. Bahwa dengan dalih yang sama untuk membiayai perkara, Penggugat

berupaya agar Tergugat, terus menjual sebahagian dari tanah tersebut dan dan

Pasca Pencabutan kuasa dari advokat Irfan Surya Harahap SH, dan sebelum

pemberian kuasa pada Advokat Prabudi SH tanggal 02 Oktober 2010, ternyata

upaya penggugat berhasil dimana Tergugat I menjual 2 kapling tanahnya

tanggal 28 September 2010 di Notaris Masdelina Lubis SH, namun uang

penjualannya dikuasai Penggugat, demikian juga setelah pemberian kuasa

pada advokat Prabudi SH tanggal 02 Oktober 2010, di tanggal 02 Februari

2011, Penggugat kembali membujuk Tergugat Ke- I agar mengalihkan 4 kapling

dari tanahnya agar dialihkan keatas nama Penggugat sendiri dengan dalih agar

memudahkan penjualannya, dan upaya itu berhasil diisertai dengan menjual

satu kapling, di tanggal 04 Februari 2011, ke pihak lain di Notaris Masdelina

Lubis SH;

3.10. Bahwa betapa terkejutnya Tergugat I, ketika Advokat Prabudi SH datang

kerumah para Tergugat sembari menyampaikan bahwasanya Penggugat tidak

memberikan biaya kontrak surat kuasa serta biaya operasionalnya, penggugat

hanya memberikan dana Rp.3.500.000 sebagai uang awal guna Penangan

perkara di Tingkat Mahkamah Agung Rl, untuk mengambil putusan Banding di

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

3.11. Bahwa pada saat itu Tergugat I menjelaskan atas keinginan Penggugat telah

mengalihkan beberapa kapling tanah keatas nama penggugat dan satu kapling

ke atas nama orang lain, mengetahui hal tersebut Advokat Prabudi SH

memberikan arahan agar tidak lagi menjual tanah tersebut, dan kemudian

Prabudi SH langsung minta pada Notaris Masdelina Lubis agar tidak

melegalisasi peralihan hak atas tanah tersebut karena masih berproses

berperkara di Mahkamah Agung dan sejak Maret 2010 s/d Juli 2013 tidak ada

lagi penjualan dan peralihan hak atas tanah tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


4. Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 5, Pont 2 (dua), tentang luas Tanah milik Para

Tergugat, dan para Tergugat perlu mejelaskan perihal Luas tanah milik para Tergugat

saat ini adalah : + 13 hektare dan Bukan seluas + 14,2 Hektare, dikarekan tanah hak

milik para Tergugat ke I, II, III, dan Terguat IV sebagiannya telah di wakafkan dan

dialihkan pada pihak lain guna pembuatan instalasi lintasan jaringan Listrik /atau Sutet,

dengan Rincian Sebagai berikut:

- Tapak tanah Wakaf yang diberikan oleh Aim. H Tan Mintardja (Suami dan

Orang Tua para Tergugat), Untuk panti Asuhan AL - Barokah di Desa

Jaharun B, Kecamatan Galang, kab. Deliserdang, adalah seluas = ± 3.200

M2/atau sekitar 8 rante;

- Lintasan untuk jaringan Listrik/atau Sutet yang telah dialihkan adalah = ±

4.800 M2/atau Sekitar =12 rante;

- Pertapakan Tanah yang telah diwakafkan untuk Mesjid AL- Ikhlas ± 400 M2;

- Yang dialihkan pada pihak lain, dan kepada penggugat sendiri, adalah

dengan luas ± 4000 M2 /10 Rante;

- Dengan sisa luas = ± 13 hektare;

5. Bahwa sangat keliru, serta mengada - ngada pula penggugat mengatakan dalam

halaman 5 point ke - Satu, perihal pihak yang paling berhak untuk menjual sisa tanah +

12,2 Ha, di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, adalah

Penggugat, karena ketidak etisan permintaan dari Penggugat inilah, para tergugat

menerangkan dengan sesungguhnya berdasarkan bukti - bukti yang cukup untuk itu,

melalui kuasa hukum Para Tergugat dan Turut tergugat, karena adanya bukti - bukti

secara hukum serta telah pula berkekuatan hukum tetap, perihal kepemilikan hak atas

tanah seluas + 13 Ha, di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli

Serdang, adalah hak milik para Tergugat Ke- I, II, III, dan Ir. Rismita (selaku anak

tergugat Ke- I dan adik kandung tergugat II, dan tergugat III) , dan tentunya

sebagaimana hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini,

atas pemegang hak miliklah sebagai pemegang hak yang absolute baik perolehannya

karena turun - temurun, maupun Jual - beli, hingga menjadi hak yang terkuat dan

terpenuh, sebagaimana ketentuan (Pasal, 20 ayat (1), Undang - undang Pokok Agraria

Nomor 5 tahun 1960) hingga dapat mengalihkan, atas haknya sendiri kepada

siapapun, termasuk pada orang lain jika itu dikehendakinya; 6. Tentang dalil Penggugat pada halaman 5, bagian ke- IV perihal, Pencabutan Surat

kuasa jual atas Penggugat, bahwa Para tergugat menjelaskan dan menegaskan

dalam kurun waktu + masa_5 (lima) tahun sejak kuasa tanggal 26 September 2011

kepada Penggugat, hingga Pencabutan kuasa pada tanggal 5 September 2015,

Penggugat Tidak pernah menjelaskan laporan data - data penjualan tanah kavlingan,

secara terperinci dan benar, baik dalam bentuk tulisan, maupun lisan, perihal berapa

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


sebenarnya total jumlah penjualan atas kavlingan Tanah milik para Tergugat, yang

dijual secara bertahap oleh Penggugat, di desa Jaharun B, Kecamatan galang,

Kabupaten Deli Serdang, tentu adanya alasan Causalitas (Sebab - Akibat) Inilah,

yang menjadi salah satu penyebab di cabutnya kuasa atas diri penggugat; 7. Bahwa dari kesepakatan awal Penggugat dengan para Tergugat sebelum

Para Tergugat memberikan Kuasa tanggal 26 September 2011 kepada

Penggugat, adalah dialihkannya dengan cara dijual secara keseluruhan tanah kepada

pihak lain, akan tetapiPenggugat meneruskan penjualan Secara kavlingan diawali dari

luas, + 2 Ha, 6 rante pertama, dengan keseluruhan luas + 13 hektare untuk dikavling -

kavling agar cepat terjual kepada pihak lain tanah milik para terugugat dimaksud, dan

dengan perhitungan berapa jumlah total Kavling tanah, diatas lahan + 2 Ha, 6 Rante

tersebut, serta berapa pula harga tiap - tiap kavling tanah yang dialihkan Penggugat

kepada pihak lain, sampai pertengahan Agustus 2015 pertanyaan tersebut baru

terjawab, ketika adanya keributan antara Penggugat dengan Sdr Prabudi. SH selaku

kuasa Hukum Hj roosina, yang menemukan kejanggalan akan Penjualan tanah oleh

Penggugat setealh berkoordinasi dengan Pit. Kepala desa Jaharun B pada masa itu,

dan selanjutnya Sdr Prabudi SH mengundang sdr. Kasman, Sdr Tukijo (Turut

Tergugat), dan Pit. Kepala Desa Jaharun B, di Rumah Tergugat ke - I untuk

menjelaskan temuan kejanggalan Penjualan tanah oleh Penggugat tersebut kepada

Para" tergugat I, II, III dan Ir. Rismita (adik

kandung) tergugat II dan III, guna mengumpulkan dan mengevaluasi seluruh data -

data penjualan tanah yang terkavling, dan berapa total nilai keseluruhan uang, yang di

pegang dan dimanfaatkan oleh Penggugat, selaku pihak yang bertanggung jawab atas

pengkavlingan tanah milik Para tergugat tersebut; 8. Bahwa akhir dari keributan dan evaluasi data - data penjualan tanah tersebut,

akhirnya Penggugat memberikan laporannya juga kepada Para tergugat, dalam

bentuk tulisan kepada, tergugat ke - ll.dan tergugat III, pada pertengahan Agustus

2015, dengan perincian : jumlah kavlingan Tanah hanya sebesar: 37 kavling, pada

area iuas tanah + 2 Ha, 6 rante, dari luas keseluruhan tanah + 13 Hektare, dan hasil

uang penjualan Tanah oleh Penggugat tersebut hanya berkisar keseluruhan dalam

jumlah hanya, + Rp 556.500.000 (Limaratus limapuluh enamjuta limaratus ribu rupiah)

serta sangat kurang beralasan menurut Para Tergugat, hasil itupun telah pula

dikurangkan Penggugat dengan dalih seluruh biaya operasional berperkara para

Tergugat sewaktu berperkara, dan para tergugat hanya menerima uang sisa penjualan

atas tanah milik para tergugat tersebut berjumlah + Rp. 139.000.000 (seratus tigapuluh

sembilan juta rupiah); 9. Bahwa dari hasil laporan penjualan tanah oleh Penggugat tersebut, kepada para

tergugat, tidak serta merta begitu saja di terima oleh para Tergugat, maka diadakani

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


musyawarah secara kekeluargaan diantara para Tergugat sendiri, dan disepakati

untuk dilakukan Verifikasi langsung ke tanah milik para Tergugat di Desa Jaharun B,

Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, perihal berapa total tanah kavlingan

yang telah beralih pada pihak lain, dengan cara meminta pernyataan, dan kwitansi

langsung dari pembeli kavling tanah dimaksud, serta meminta seluruh laporan dari sdr.

Tukijo (Turut Tergugat) selaku Mitra Penggugat saat itu, juga dari sdr kasman, Prabudi

SH, dan pit. Kepala Desa Jaharun B, selaku pihak yang saat itu diminta oleh

penggugat untuk membantu penjualan tanah milik para Tergugat; 10. Bahwa dari hasil evaluasi dan verifikasi Faktual tersebut, yang diperoleh Para tergugat

di area luas tanah + 2 Ha, 6 rante, dari keseluruhan + 13 Ha, adalah dengan total

jumlah kavlingan tanah, sebanyak 49 kavling, bukan 37 kavling, sebagaimana laporan

Penggugat sebelumnya kepada Para tergugat, serta dari data - data surat pernyataan

para pembeli disertai kwitansi pembeliani tanah kavling yang telah beralih kepada

pihak lain, adalah sebanyak = 45 kavling, dengan total keseluruhan uang penjualan

atas tanah kavling tersebut sebesar Rp 1.065.000.000. (Satumilyar Enampuluh

limajuta Rupiah), bukan sebesar Rp. 556.500.000 (Limaratus limapuluh enamjuta

limaratus ribu rupiah) sebagaimana laporan dari penggugat sebelumnya kepada para

Tergugat; 11. Bahwa dari alasan dan data - data inilah para tergugat, menilai adanya ketidak jujuran

dari diri penggugat, hingga para tergugat berkesimpulan untuk segera mencabut

kuasa dari penggugat untuk mengurusi dan menjual tanah milik para trgugat tersebut,

sebagaimana surat pencabutan Kuasa bertanggal 5 September 2015 kepada

Penggugat; 12. Bahwa Penggugat juga dalam gugatanya, dengan dalill - dalilnya hanya mengada -

ngada dan mengait -ngaitkan suatu peristiwa sebagai alasan untuk menjadi dasar

yang tidak jelas/atau kabur, untuk mengajukan gugatan Wanprestasi yang telah

didaftarkannya pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor Perkara :

24/Pdt.G/2016/PN-Lbp, dikarenakan dasar -dasar yang menjadi dalil - dalil gugatan

penggugat hanya sebatas surat kuasa dan surat pernyataan, serta surat Pencabutan

kuasa terhadap diri penggugat, yang hal -hal surat -surat tersebut bukaniah patut

dijadikan dasar suatu gugatan Wanprestasi, maka pantaslah gugatan penggugat

dinyatakan tidak diterima untuk keseluruhannya; 13. Bahwa Petitum gugatan Penggugat pada halaman 7, dalam gugatan penggugat

sangat tidak beralasan hukum karena : - Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan Para Tergugat telah

melakukan perbuatan Wanprestasi (atau inkar janji), jelas petitum Penggugat ini

adalah Petitum yang sangat keliru/atau tidak beralasan hukum dikarenakan sekali

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


lagi para tergugat dan Turut Tergugat menegaskan Tidak Pernah Ada Perikatan

Secara Hukum Antara Penggugat Dan Para Tergugat ke-l, II, III, serta turut

Tergugat ke- V sebelumnya;

- Bahwa penggugat juga keliru dalam Petitumnya meminta untuk di letakkan Sita

Penjagaan (consevatoir beslag) diatas tanah milik Para Tergugat yang secara

fakta dan berdasar hukum telah selesai sengketa atas kepemilikan ata tanah di

desa jaharun B, kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang seluas + 13,2

Hektare dan telah Pula Berkekuatan hukum tetap (vide : Putusan Mahkamah

Agung Rl nomor :1129 K/PDT/2011. junto penjelasan telah (incraht van

gewisjde) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Surat Nomor W2-

U4/533/pdt.01.10./3/2013.;

- Bahwa juga sangat keliru penggugat minta diletakkan sita jaminan (Conservatoir

Beslag) dalam perkara aquo, yang mana permohonan Penggugat sangat tidak

relevan, adapun Conservatoir Beslag adalah Sita ang dapat dilakukan oleh

Pengadilan dengan prinsip kehati - hatian sesuai dengan Surat Edaran MA (SEMA)

Nomor : 05 tahun 1975 poin 1 huruf a untuk mengamankan barang yang

disengketakan atas ganti rugi atau hutang piutang sesuai dengan 227 HIR/261 RBG " Apabila ada alasan yang cukup untuk menyangka bahwa seorang

yang berhutang terhadapnya belum lagi diperoleh suatu keputusan hukum

atau terhadapnya telah diucapkan suatu putusan hukum tetapi belum dapat

dijalankan, dan dia sedang berusaha menghilangkan atau menyingkirkan

barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan

barang - barang itu dari pihak penagih hutangnya”;-

- Bahwa dalam perkara aquo penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi

yang sangat tidak ada sangkut pautnya, serta adanya korelasi langsung dengan

hak kepemilikan atas tanah dari para Tergugat, yang telah pula incracht van

gewisijde, serta tidak pernah adanya hutang – piutang maupun kewajiban/atau

prestasi, dari para Tergugat sendiri kepada diri Penggugat bahkan yang ada para

tergugat hanya mengalami kerugian dengan memberikan Kuasa jual dan

pengurusan tanah milik Para Tergugat kepada penggugat;

14. Bahwa halaman 7, dalam permohonan provisi gugatan penggugat, juga telah keliru

dengan memohonkan untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah yang

jelas - jelas berdasarkan fakta hukum dan berbukti adalah milik sah para Tergugat,

perihal Legalifas kepemilikan atas Tanah tersebut telah incraht van gewisjde,

sebagaimana penjelasan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2-

U4/533/Pdt.01.10/VIII/2013, bertanggal 11 Maret 2014. Dan sudah patut dan

pantaslah gugatan Penggugat dapat dikesampingkan dengan menolak seluruh

gugatan dari penggugat;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat kemukakan

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan

Penggugat dinyatakan ditolak keseluruhannya, karena tidak berdasar hukum sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT

bermohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta

mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi para Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat ke- V untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT ke- I. II,

III dan TURUT TERGUGAT ke- V atau setidaK-tidaknya menyatakan gugatan

PENGGUGAT terhadap TERGUGAT ke-1, II, III dan TURUT TERGUGAT ke-V

tidak dapat diterima (Nlet Onvankelijk Verklaard);

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lbp, pada

tanggal 1 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp.5.221.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh satu ribu

rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam pada tanggal 14 Desember 2016, yang menerangkan bahwa

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lbp, tanggal 1

Desember 2016;

2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permohonan

banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I, II, III,

IV semuIa Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 3 Juli 2017 dan kepada Turut

Terbanding semuIa Turut Tergugat pada tanggaI 3 Juli 2017;

3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah diberitahukan masing-masing

kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017, kepada

Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 3 Juli 2017, dan

kepada Turut Terbanding semuIa Turut Tergugat pada tanggaI 3 Juli 2017, di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diIaksanakan

sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah

putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lbp,

tanggal 1 Desember 2016 termasuk di dalamnya berita acara sidang, memori

banding, kontra memori banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan,

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh

karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara

aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lbp, tanggal 1

Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semuIa Penggugat tetap

berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat, dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Mengingat pasaI-pasaI dari undang-undang yang bersangkutan dengan

perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:

24/Pdt.G/2016/PN Lbp, tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding

tersebut ;

- Menghukum Pembanding semuIa Penggugat membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, oleh kami:

Dharma Edward Damanik,SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Dasniel,

SH.,MH. dan Prasetyo Ibnu Asmara, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim

Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Januari 2018 di

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Parulian,SH.,M.Hum.

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd. ttd.

1. H. Dasniel, S.H.,M.H. Dharma Edward Damaniki, SH., MH

ttd.

2.Prasetyo Ibnu Asmara, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahmad Parulian, SH. M.Hum.

Perincian Biayaperkara: Meterai ----------------: Rp 6.000,- Redaks ----------------: Rp 5.000,- Pemberkasan --------: Rp 139.000.- Jumlah-----------------: Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 25 halaman putusan nomor: 325/pdt/2017/ptmdn p u t u s a n nomor 325/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

Documents