LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
JUDUL :
STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF
LOGISTIK POLRI
NAMA : NELSON PARDAMEAN PURBA
NDH : 26
INSTANSI : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK. I/ ANGKATAN XLV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2020
ii STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan
anugerah yang dikaruniakan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan Proyek
Perubahan yang berjudul “STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS
STAF LOGISTIK POLRI”.
Proyek Perubahan ini merupakan salah satu persyaratan bagi penulis dalam
menyelesaikan rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tinkat I, Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia, Angkatan XLV, Tahun 2020, dimana penulis
melakukan perubahan strategis di Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
khususnya di Slog Polri. Sehingga dengan adanya Proyek Perubahan ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran dan terobosan bagi organisasi secara
keseluruhan. Proyek Perubahan ini merupakan suatu kebutuhan strategis yang dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri secara umum dan secara khusus dapat
dipandang sebagai indikator pengungkit penilaian pembangunan Zona Integritas di Slog
Polri dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang.
Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Proyek Perubahan
ini, terutama kepada Coach, Bapak DR. MAKHDUM PRIYATNO, Aslog Kapolri bapak
IRJEN POL DRS. AHMAD DOFIRIM, M.Si dan staf, serta Mentor, Bapak BRIGJEN
POL. Drs. IBNU ISTICHA. Tanpa adanya bimbingan dan arahan dari beliau, maka
mustahil tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga, penulis
mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan/staf Stakeholder yang
mendukung implementasi Proyek Perubahan ini, mulai dari Kepala LKPP, Kemenpan
RB, lembaga internasional ICITAP, Kadivkum Polri, Itwasum Polri, dan seluruh Peserta
PKN Tingkat I Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Angkatan XLV Tahun
2017, kiranya jalinan persaudaraan ini dapat memberikan arti dikemudian hari. Kiranya
apabila dalam penulisan ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan, Penulis
memohon agar kiranya dapat diberikan saran ataupun masukan dalam rangka
penyempurnaan penulisan Proyek Perubahan ini.
JAKARTA, SEPTEMBER 2020.
iii STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
KOMBES POL. NELSON PARDAMEAN PURBA
EXECUTIVE SUMMARY
Dampak perekonomian akibat wabah Covid-19 memerlukan kewaspadaan dan
kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara. Peran
aktif dari seluruh instansi pemerintah diperlukan untuk melakukan langkah-langkah
dalam melakukan optimalisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran
pada proses pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis bagi Slog Polri
untuk dapat mewujudkan Grand Strategy Polri (2005-2025) yang telah memasuki tahap
III yaitu strive for excellence. Slog Polri sebagai pembina pengadaan barang dan jasa di
lingkungan Polri, perlu menata aspek kunci pengadaan melalui strategi optimalisasi
pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi “Si Motor
Baja”. Melalui fitur-fitur yang dialokasikan pada layar monitor Aplikasi “Si Motor Baja”
akan memberikan kemudahan pada pelaku pengadaan untuk melakukan assessment
terhadap perkembangan paket pengadaan yang telah dilakukan perikatan.
Aplikasi Si Motor Baja menjadi penting bagi Slog Polri karena terkait dengan era
digitalisasi dalam pelayan publik di bidang pengadaan barang dan jasa yang
merupakan sistem informasi dan monitoring pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri
yang berbasis aplikasi dan memiliki peran kunci dalam mewujudkan terselenggaranya
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara akuntabilitas, transparansi dan
berorientasi pada nilai kebermanfaatan (value for money).
Era digitalisasi 4.0 dan tantangan tugas Polri dalam hal pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat; penegakkan hukum; serta perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang akan semakin kompleks
sehingga Polri perlu melakukan pembinaan SDM di bidang teknologi informasi dan ilmu
komputer yang akan sangat menentukan tingkat keberhasilan Polri dalam menjalankan
tugas-tugasnya sebagai institusi yang Profesional, Modern dan Terpercaya. Selain itu,
adanya trend baru administrasi publik, bahwa adanya keterkaitan (interconnection) dan
saling ketergantungan (interdependence) antara Instansi Pemerintah yang satu dengan
iv STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Instansi Pemerintah lainya dalam penyelenggaraan kewenangan tertentu memerlukan
kerjasama antar Instansi, baik dilingkungan Pemerintahan maupun pada setor-sektor
Swasta/Bisnis lainnya.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY/ABSTRACT DAFTAR ISI HAL
BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. NAMA GAGASAN PROYEK PERUBAHAN DAN DESKRIPSI C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN D. MANFAAT PERUBAHAN E. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN F. OUTPUT KUNCI
1 1 3 4 5 7 7
BAB II : RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN A. ROADMAP/MILESTONES PROYEK PERUBAHAN B. TATA KELOLA PROYEK C. IDENTIFIKASI DAN ANALISA STAKEHOLDERS D. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN STRATEGI
MENGATASINYA E. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
9 9
14 18 19
19
BAB III : PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN A. KONSEP ZONA INTEGRITAS POLRI B. PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN C. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN D. PETA STAKEHOLDERS SETELAH PELAKSANAAN PROYEK
PERUBAHAN E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL F. UPAYA MENGATASI KENDALA G. INSTRUMEN MONITORING PELAKSANAAN PROYEK
PERUBAHAN H. LESSON LEARNT
21 21 33 70
75 75 76
87
103
BAB IV : PENUTUP A. KESIMPULAN B. REKOMENDASI
105 105 106
v STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
LAMPIRAN (dilaporkan dalam dokumen tersendiri)
1 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemerintah menyadari bahwa dampak perekonomian akibat wabah
Covid-19 memerlukan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan
kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara. Peran aktif dari seluruh instansi
pemerintah diperlukan untuk melakukan langkah-langkah dalam melakukan
optimalisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran pada proses
pengadaan barang dan jasa. Sudah menjadi opini umum dari masyarakat
Indonesia bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi
pemerintah merupakan proses yang identik dengan waktu yang lama, tidak
efektif, tidak efisien dan penuh dengan birokrasi.
Seiring dengan hal itu, saat ini Grand Strategy Polri (2005-2025)1 telah
memasuki tahap III yaitu strive for excellence yaitu terwujudnya pelayanan publik
yang prima melalui program-program unggulan Polri berbasis pada teknologi
digital. Agenda strive for excellence ini selaras dengan upaya pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan publik melalui kebijakan regulasi berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi dengan pencapaian tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN,
serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam mencapai tahapan strive for excellence tersebut, Polri
melaksanakan upaya dalam membangun Zona Integritas, sebagaimana yang
dimaklumatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
1 Surat Keptutusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005.
2 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah
menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah
Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang
diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap
sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2)
Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan
Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.
SLOG POLRI sebagai pembina pengadaan barang dan jasa Polri,
memenuhi 3 (tiga) kriteria pembangunan Zona Integritas tersebut di atas,
sehingga melalui core business di bidang pengadaan barang dan jasa, SLOG
POLRI perlu menata dari aspek kunci pengadaan yaitu strategi optimalisasi
pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa berbasis Aplikasi
yang mengisyaratkan pada penguasaan dan pengendalian melalui satu tangan
(handphone) yang terkoneksi dengan Aplikasi pengendalian kontrak dan
monitoring di seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa atau Aplikasi “Si
Motor Baja”.
Melalui fitur-fitur yang dialokasikan pada layar monitor Aplikasi “Si Motor
Baja” akan memberikan kemudahan pada pelaku pengadaan untuk melakukan
assessment terhadap perkembangan paket pengadaan yang telah dilakukan
perikatan. Fitur pada Aplikasi mencakup dua dimensi yaitu pengawasan dan
pengendalian pada lingkup internal SLOG POLRI dan lingkup eksternal yang
melibatkan peranserta stakeholder penyedia atau vendor. Melalui implementasi
pengawasan dan pengendalian berbasis Aplikasi tersebut, maka akan terwujud
3 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan SLOG
POLRI. Pengembangan Aplikasi “Si Motor Baja” dapat disesuaikan dengan
situasi dan kondisi terkini selaras dengan formulasi kebijakan di bidang
pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Dengan adanya Proyek Perubahan “Strategi Optimalisasi Pengawasan
Dan Pengendalian Pengadaan Barang Dan Jasa Menuju Zona Integritas Staf
Logistik Polri” ini maka SLOG POLRI telah melakukan langkah efisiensi dan
efektivitas dari prinsip-prinsip pengadaan yang harus dicapai dalam suatu proses
pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintahan.
B. NAMA GAGASAN PROYEK PERUBAHAN DAN DESKRIPSI
1. Bahwa Staf Logistik Polri atau yang disebut dengan SLOG POLRI adalah
salah satu Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri yang memiliki nilai
strategis dalam implementasi kebijakan di bidang pengadaan barang dan
jasa Polri;
2. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, fungsi pengawasan dan
pengendalian memiliki peran kunci (success key factor) guna mewujudkan
terselenggaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara
akuntabilitas, transparan, dan berorientasi pada nilai kebermanfaatan atau
value for money baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang
(milestones);
3. Dalam rangka perwujudan prinsip efesiensi dan efektifitas maka perlu
dilakukan langkah strategis pengawasan dan pengendalian yang berbasis
Aplikasi sehingga memberi kemudahan dalam dinamika pengawasan dan
pengendalian pengadaan barang dan jasa Polri antar pelaku pengadaan
barang dan jasa meliputi: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja
Pemilihan, Agen Pengadaan, PJPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan
Penyedia;
4. Pengawasan dan pengendalian berbasis Aplikasi memiliki nilai strategis
dalam agenda reformasi birokrasi Polri, sehingga dapat dijadikan sebagai
indikator pengungkit pembangunan Zona Integritas SLOG POLRI yang
4 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
memiliki 3 (tiga) syarat utama yaitu: bernilai strategis dalam pelayanan publik,
mengelola sumber daya yang cukup besar dan memiliki tingkat keberhasilan
reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
MENTOR
1. Nama : Brigjen Pol Drs. Ibnu Isticha
2. Jabatan : Kepala Biro Peralatan SLOG POLRI
3. Alamat kantor : Jl. Raya Bekasi Timur No. 86 Cipinang Jakarta Timur
4. Nomor telepon : 082231999444
5. Alamat email : [email protected]
PROJECT LEADER
1. Nama : Kombes Pol. Nelson Pardamean Purba.
2. Jabatan : Kabag Pengadaan SLOG POLRI
3. Alamat kantor : Jl. Raya Bekasi Timur No. 86 Cipinang Jakarta Timur
4. Nomor telepon : 0813 2585 1000
5. Alamat email : [email protected]
C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN
1. Jangka Pendek (4 Bulan) :
a. Terwujudnya Aplikasi Si Motor Baja sebagai manifestasi strategi
optimalisasi pengawasan dan pengendalian berbasis Aplikasi dan dapat
dipandang sebagai indikator pengungkit penilaian pembangunan Zona
Integritas SLOG POLRI;
b. Terbitnya peraturan Aslog Kapolri sebagai payung hukum pemanfaatan
Aplikasi Si Motor Baja;
5 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
c. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas SLOG POLRI menuju WBK
dan WBBM yang didukung oleh Kemenpan RB, LKPP, KPK, Ombdusman,
Pelaku Penyedia, dan Masyarakat luas;
d. Launching Aplikasi Si Motor Baja (sosialisasi dan pelatihan).
2. Jangka Menengah (1 Tahun) :
a. Tercapainya predikat Zona Integritas SLOG POLRI menuju WBK dan
WBBM;
b. Pengembangan Aplikasi pada level Satuan Kerja yang menyelenggarakan
pengadaan barang dan jasa Polri yang terintegrasi dengan ILMS
(Integrated Logistic Management System);
c. Pengembangan Aplikasi pada Satuan Kerja di Kewilayahan jajaran se-
Indonesia.
3. Jangka Panjang (2 - 3 Tahun) :
a. Standarisasi Aplikasi Si Motor Baja sebagai indikator pengungkit
pembangunan Zona Integritas di segenap satuan kerja Mabes Polri dan
satuan kewilyahan se-Indonesia;
b. Pengembangan fitur Aplikasi mencakup standarisasi kompetensi ahli
pengadaan guna mendukung perwujudan kemandirian dan pusat
keunggulan pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
D. MANFAAT PERUBAHAN
1. Manfaat Untuk Organisasi:
a. Polri:
1) Meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa Polri terus melakukan
upaya dalam mencapai tahapan strive for excellence yang telah
ditetapkan dalam road map atau grand strategy Polri;
2) Meningkatnya komitmen bersama bagi seluruh anggota Polri dalam
mendukung Reformasi Birokrasi Polri dan peningkatan pelayanan
publik yang prima;
6 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
3) Memastikan kepada seluruh stakeholder bahwa pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Polri yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan
efisien.
b. SLOG POLRI
1) Meningkatkan komitmen personel Polri mulai dari unsur pimpinan
sampai dengan unsur pelaksana pengadaan barang dan jasa SLOG
POLRI;
2) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pengadaan
barang dan jasa yang berorientasi pada value for money;
3) Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju WBK/WBBM;
4) Menurunnya resiko kegagalan karena resistensi terhadap perubahan.
5) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
pengadaan barang dan jasa;
6) Meningkatnya profesionalisme personel meliputi: manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan
penguatan kualitas pelayanan publik.
c. Pelaku Pengadaan:
1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaku pengadaan;
2) Memenuhi prinsip efesiensi (paperless) dan efektifitas dalam
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri;
3) Adanya transparasi dalam pelayanan publik.
2. Manfaat Untuk Masyarakat/ Penyedia:
a. Terciptanya keterbukaan informasi publik;
b. Keitkutsertaan dalam monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan
jasa;
c. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
7 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
d. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.
E. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN
Bahwa dalam ruang lingkup rancangan proyek perubahan ini, meliputi:
1. Strategi, mencakup milestones dalam jangka pendek (periode 4 bulan),
jangka menengah (periode 6 s/d 12 bulan), dan jangka panjang (periode 1
sampai dengan 2 tahun atau lebih);
2. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian, yaitu pengembangan pola
power on hand atau penguasaan dalam satu tangan melalui handphone yang
terkoneksi dengan Aplikasi Motor Baja (Monitoring Pengadaan Barang dan
jasa) guna mengawasi dan mengendalikan pengadaan barang dan jasa di
lingkungan SLOG POLRI, Satker Mabes Polri, dan satuan kewilayahan se-
Indonesia;
3. Pengadaan Barang dan jasa, yaitu paket pengadaan sesuai dengan DIPA
pada SLOG POLRI, Satker Mabes Polri, dan Satuan Kewilayahan se-
Indonesia dan/atau yang bersumber dari anggaran lainnya;
4. Zona Integritas Staf Logistik Polri, yaitu pencapaian predikat Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) pada Satker SLOG POLRI sebagai satker pembina
pengadaan di lingkungan Polri yang memiliki nilai strategis dalam pelayanan
publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat
keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi
F. OUTPUT KUNCI
Proyek perubahan ini diharapkan akan menghasilkan output sebagai berikut :
No Waktu Output
1. Jangka Pendek (4 Bulan) a. Sprint Aslog Kapolri tentang penunjukan
Mentor, Project Leader, dan Tim Efektif
Pelaksanaan Proyek Perubahan;
8 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
b. Design optimalisasi pengawasan dan
pengendalian berbasis Aplikasi;
c. Pengajuan design Aplikasi sebagai indikator
pengungkit pembangunan Zona Integritas
SLOG POLRI.
d. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
SLOG POLRI.
e. Peraturan Aslog Kapolri.
2. Jangka Menengah
(1Tahun)
a. Mendapat Predikat Zona Integritas;
b. Pengembangan Aplikasi ke Satker Mabes
Polri Lainnya;
c. Pengembangan Aplikasi ke Satuan
Kewilayahan Polda Se-Indonesia;
d. Penyusunan draf Peraturan Kepolisian atau
Peraturan Kapolri.
3. Jangka Panjang
(2 – 3 Tahun)
a. Pengembangan fitur Aplikasi yang
terintegrasi dengan big data ILMS (Integrated
Logistic Management System) dan/atau
Aplikasi POLISIKU di Divtik Polri.
b. Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian
berbasis Aplikasi pada Pengadaan Khusus
seperti masa darurat dsb.
c. Pengembangan kerja sama dengan Lembaga
ICITAP dan LKPP dan pemberdayaan
strategi pengawasan dan pengendalian
berbasis Aplikasi termasuk fitur standarisasi
kempetensi ahli pengadaan barang dan jasa
tahun 2023.
d. Dengan terselenggaranya Aplikasi Si Motor
Baja di segenap Satker dan Satwil maka
dapat dijadikan sebagai standarisasi
9 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
pembangunan Zona Integritas di lingkungan
Polri.
10 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. ROADMAP/MILESTONES PROYEK PERUBAHAN
No Tahapan Kegiatan Waktu
1 Jangka Pendek 4 Bulan
a. Strategi Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian
berbasis Aplikasi:
1) Melaksanakan rapat pembahasan design Aplikasi
dengan Tim IT Aplikasi Motor Baja.
2) Melaksanakan rapat terpadu dengan tim efektif
dalam rangka seminar rancangan proyek perubahan.
3) Melaksanakan rapat terpadu bersama tim pokja
pembangunan Zona Integritas.
4) Melaksanakan rapat dengan Itwasum Polri, Srena
Polri, dan Satker lainnya dalam rangka asistensi
kesiapan penilaian pembangunan Zona Integritas;
5) Melaksanakan rapat pemantapan dengan LKPP,
BPKP, ICITAP, dan stakeholder terkait;
6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas SLOG
POLRI menuju WBK dan WBBM
b. Terciptanya Aplikasi Si Motor Baja:
1) Melaksanakan rapat dengan Tim Aplikasi Si Motor
Baja secara simultan dan berkelanjutan.
2) Melaksanakan rapat penyelarasan dengan Tim Pokja
11 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Zona Integritas dan paparan proposal Aplikasi Si
Motor Baja di depan pimpinan dan tim pokja Zona
Integritas.
3) Melaksanakan rapat dengan Divkum Polri dalam
rangka penyusunan regulasi Aplikasi Si Motor Baja.
4) Melaksanakan launching Aplikasi “Si Motor Baja”.
c. Terciptanya Aplikasi “Si Motor Baja” Sebagai indikator
pengungkit pembangunan Zona Integritas:
1) Melaksanakan rapat dengan tim asistensi dari
Kemenpan RB.
2) Rapat tim Pokja I – VI membahas Aplikasi Si Motor
Baja sebagai indikator pengungkit penilaian
Pembangunan Zona Integritas SLOG POLRI menuju
WBK dan WBBM.
3) Melaksanakan rapat evaluasi lanjutan.
d. Terwujudnya Komitmen Staf Untuk Mendukung Proyek
Perubahan Dalam Pembangunan Zona Integritas SLOG
POLRI menuju WBK dan WBBM:
1) Memberikan sosialisasi kepada seluruh staf di SLOG
POLRI tentang pentingnya Proyek Perubahan
“Strategi Optimalisasi Pengawasan dan
Pengendalian Pengadaan Barang dan jasa menuju
Zona Integritas Staf Logistik Polri”.
2) Melaporkan hasil pelaksanaan Aplikasi “Si Motor
Baja” kepada Aslog Kapolri.
12 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2 Jangka Menengah 1 Tahun
a. Tercapainya Predikat Zona Integritas SLOG POLRI
Menuju WBK dan WBBM:
1) Melaksanakan rapat secara intens dengan
stakeholder guna mendukung penilaian
pembangunan Zona Integritas SLOG POLRI;
2) Menyelenggarakan rapat terpadu dalam rangka
memelihari konsistensi dan advokasi lainnya.
b. Pengembangan Aplikasi ke Satker Mabes Polri:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan 8 (delapan)
satker Mabes Polri yang terlibat dalam pengadaan
Barang dan jasa Polri;
2) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Aslog Kapolri
tentang Pemberdayaan pengawsan dan
pengendalian berbasis Aplikasi dalam pengadaan
Barang dan jasa Polri ke seluruh Satker Mabes Polri
dan Biro Logistik Polda jajaran.
c. Pengembangan Aplikasi Si Motor Baja ke Satuan
Kewilayahan Se-Indonesia:
1) Melaksanakan rapat kerja teknis pengemban tugas
logistik Satker Mabes Polri dan biro Logistik Polda
Jajaran se-Indonesia.
2) Membangunan MoU pengembangan Aplikasi Si
Motor Baja sebagai strategi optimalisasi pengawasan
dan pengendalian berbasis Aplikasi.
d. Penyusunan draf Regulasi pengembangan Aplikasi Si
Motor Baja pada segenap satuan kerja dan satuan
kewilayahan Polda jajaran:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Divkum Polri
dengan melibatkan Divhumas dan Divtik Polri;
13 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2) Berkoordinasi dengan penyedia/vendor.
3 Jangka Panjang 2-3 Tahun
a. Pengembangan Fitur Aplikasi yang terintegrasi denga
Big Data ILMS dan/atau Aplikasi sentral POLISIKU:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Divitik dan
SOPS Polri;
2) Mengintegrasikan Aplikasi Si Motor Baja secara
terpadu sehingga dapat diakses oleh segenap jajaran
perihal perkembangan pengadaan barang dan jasa di
lingkungan Polri.
b. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian
berbasis Aplikasi pada pengadaan khusus:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan LKPP,
Menkeu, SRENA Polri, dan DIVKUM Polri;
2) Menambahkan fitur tambahan tentang pengadaan
khusus.
c. Pengembangan kerjasama dengan Lembaga ICITAP
dan LKPP dalam rangka pemberdayaan pengawasan
dan pengendalian berbasis Aplikasi meliputi
standarisasi kompetensi ahli pengadaan barang dan
jasa pada pada Aplikasi Si Motor Baja;
1) Melaksanakan review implementasi Aplikasi Si Motor
Baja;
2) Menambahkan fitur assessment kompetensi Ahli
Pengadaan yang akan mulai digelar pada tahun
2023.
d. Terwujudnya pengembangan Aplikasi Si Motor Baja
pada pengemban pengadaan di setiap satker Mabes
Polri dan biro logisitik Polda jajaran se-Indonesia
sehingga layak dijadikan sebagai standarisasi
pembangunan Zona Integritas:
14 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
B. TATA KELOLA PROYEK
NO TIM EFEKTIF PERAN/HUBUNGAN
1.
Mentor − Bertindak sebagai pembimbing dalam penentuan
tema proyek perubahan.
− Memberi dukungan teknis dan moril dalam menyusun
Rancangan Proyek Perubahan.
− Memberikan dukungan yang konkret dalam
mengerahkan sumber daya yang diperlukan dalam
melaksanakan dan menyelesaikan proyek
perubahan.
− Mendampingi saat pelaksanaan Laboratorium
Kepemimpinan.
2. Coach − Memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi
kepada peserta Diklat untuk mengimplementasikan
proyek perubahan.
− Melakukan monitoring kegiatan peserta selama
proses Taking Ownership.
− Melakukan koordinasi dengan Mentor untuk
membantu peserta, apabila peserta mengalami
permasalahan selama tahap Taking Ownership
maupun tahap Laboratorium Kepemimpinan.
− Memastikan bahwa pelaksanaan proyek perubahan
berjalan dengan baik.
1) Melakukan review secara berkelanjutan;
2) Membangun MoU dengan stakeholder terkait guna
mendukung pengawasan dan pengendalian berbasis
Aplikasi pada setiap level pengadaan barang dan
jasa Polri.
15 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
NO TIM EFEKTIF PERAN/HUBUNGAN
3. Project
Leader
− Merumuskan gagasan proyek perubahan dengan
permasalahan yang dihadapi oleh Polri dalam
memberdayakan fungsi pengawasan dan
pengendalian pengadaan barang dan jasa Polri;
− Bersikap proaktif untuk berkomunikasi dengan
Mentor dan Coach.
− Menggalang komunikasi dan koordinasi dengan
stakeholder terkait (internal dan eksternal).
− Mempersiapkan administrasi untuk kerjasama
dengan stakeholder terkait (internal dan eksternal).
− Mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan proyek perubahan.
− Membangun strategi komunikasi efektif ke semua lini
atau stakeholder terkait;
− Mengkaji fitur Aplikasi Si Motor Baja yang relevan
dengan fungsi pengawasan dan pengendalian efektif
dalam pengadaan barang dan jasa Polri.
− Mengajukan rancangan Proper guna dijadikan
sebagai indikator pengungkit dan penilaian
pembangunan Zona Integritas SLOG POLRI.
− Melakanakan evaluasi secara bertahap dan
berkelanjutan rancanganan Aplikasi sampai dengan
perumusan dan pengesahan regulasi Peraturan
Aslog Kapolri;
− Membentuk Tim efektif guna mendukung
terselenggaranya Aplikasi “Si Motor Baja”.
− Melakukan pelaksanaan keseluruhan tahapan yang
telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh
sumber daya yang dimiliki.
16 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
NO TIM EFEKTIF PERAN/HUBUNGAN
− Menyusun Laporan Proyek Perubahan.
− Menyampaikan Laporan dalam seminar Laboratorium
Kepemimpinan.
4.
TIM PERUMUS
APLIKASI
MOTOR BAJA
− Membantu Project Leader untuk menginventarisir
kebutuhan informasi yang akan ditampilkan dalam
fitur Aplikasi;
− Membantu Project Leader melakukan assessment
fitur Aplikasi;
− Membantu Project Leader untuk menyusun dan
mengeksplorasi fitur Aplikasi yang relevan dan
kontemporer dengan pengawasan dan pengendalian
pengadaan barang dan jasa Polri.
− Membantu Project Leader untuk menyiapkan sarana
dan prasarana dalam fitur Aplikasi Si Motor Baja.
5. TIM PERUMUS REGULASI APLIKASI
− Membantu Project Leader untuk mengadakan rapat
pembahasanan rancangan regulasi Aplikasi Si Motor
Baja.
− Membantu Project Leader untuk menghimpun
masukan dan merekomendasikan regulasi yang akan
dijadikan sebagai payung hukum;
− Membantu Project Leader untuk mengajukan draf
regulasi yang akan disahkan oleh pejabat yang
berkompeten.
− Membantu Project Leader untuk menyiapkan sarana
dan prasarana dalam perumusan regulasi.
6. TIM PROMOSI ATAU PAMERAN
− Membantu Project Leader untuk mendesign bentuk
promosi yang terbaik dalam rangka implementasi
pengawasan dan pengendalian berbasis Aplikasi;
− Membantu Project Leader untuk mempersiapkan
17 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
NO TIM EFEKTIF PERAN/HUBUNGAN
kebutuhan promosi Aplikasi Si Motor Baja.
− Membantu Project Leader untuk melaunching dan
mensosialisasikan Aplikasi Si Motor Baja dengan
pemberdayaan media sosial .
− Membantu Project Leader untuk menyiapkan sarana
dan prasarana dalam pelaksanaan promosi Aplikasi
Sidak “Motor Baja”.
Keterangan:
= Merupakan komunikasi yang bersifat dua arah atau Koordinasi.
= Merupakan komunikasi yang bersifat satu arah atau Perintah.
18 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
C. IDENTIFIKASI DAN ANALISA STAKEHOLDERS
1. High Influence, High Interest (Promoters)
Kelompok ini adalah stakeholder pemegang kepentingan yang memiliki interest
dan kekuatan tinggi terhadap adanya proyek perubahan karena sangat
berkepentingan langsung. Stakeholders ini adalah: SLOG POLRI, Srena Polri,
Itwasum Polri, Kemenpan RB, LKPP, BPKP, KPK, Ombudsman.
2. Low Influence, High Interest (Defenders)
Kelompok ini adalah stakeholder yang tingkat pengaruhnya rendah, akan tetapi
memiliki tingkat kepentingan tinggi terhadap proyek perubahan. Stakeholder ini
adalah: SSDM Polri, Penyedia/Vendor, Swakelola, dan Perguruan tinggi.
3. Low Influence, Low Interest (Apathetics)
Kelompok ini adalah stakeholder yang apatis karena tidak memiliki pengaruh
dan kepentingan terhadap proyek perubahan meliputi; Masyarakat Rural, LSM,
Ormas, Satker.
4. High Influence, Low Interest (Latens)
Kelompok ini adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar terhadap
suksesnya proyek perubahan, tetapi tingkat kepentingannya rendah.
Stakeholders ini adalah: Kemenkeu, Divkum Polri, Divtik Polri, Srena Polri dan
Divhumas Polri.
19 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
D. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN STRATEGI MENGATASINYA
Identifikasi terhadap potensi masalah dalam Proyek Perubahan ini diperkirakan
adalah sebagai berikut:
1. Adanya resistensi berupa sikap pesimistik personel SLOG POLRI, Satker
lainnya dan Pelaku Pengadaan.
2. Koordinasi lintas sektoral atau stakeholder terkait dalam rangka
percepatan implementasi proyek perubahan dan penilaian pembangunan
Zona Integritas SLOG POLRI.
3. Lemahnya daya ikat dalam implementasi proyek perubahan pengawasan
dan pengendalian berbasis aplikasi karena belum tersedianya payung
hukum.
Adapun solusi dalam menghadapi potensi masalah tersebut adalah dengan
melakukan:
1. Menyelenggarakan sosialisasi rancangan proyek perubahan secara
berkelanjutan, membangun komitmen bersama, dan pencanangan
pembangunan Zona Integritas.
2. Membangun strategi komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan
atau stakeholder terkait.
3. Menyusun draft Peraturan Aslog Kapolri guna mengikat implementasi
komitmen pelaku pengadaan secara konsisten.
E. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
Keberhasilan Proyek Perubahan ini akan diukur melalui tiga (3) kriteria, sebagai
berikut:
1. Terbangunnya Aplikasi Si Motor Baja sebagai perwujudan strategi
optimalisasi strategi Pengawasan dan pengendalian Pengadaan Barang
dan jasa Polri berbasis Aplikasi sebagai indikator pengungkit
pembangunan Zona Integritas SLOG POLRI.
20 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Aplikasi Si Motor Baja terintegrasi dalam dashboard ILMS (Integrated
Logistic Management System) dan dapat dilaunching sebagai pelayanan
publik di playstore atau layanan digital lainnya.
3. Implementasi Aplikasi Si Motor Baja dapat diimplementasikan sebagai
sarana pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa yang
efektif dan efesien guna mewujudkan manfaat “value for money” dalam
jangka pendek, menengah, dan jangka panjang (middlestones).
F. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (KEY SUCCES FACTOR)
1. Adanya dukungan dari Pimpinan dan seluruh Staf Logistik Polri.
2. Layanan Aplikasi yang dapat di download karena tersedia di playstore
atau layanan digital lainnya.
3. Mendapat response positif dan dapat diaktualisasikan oleh pelaku
pengadaan.
4. Mendapat penilaian objektif dari tim penilai Zona Integritas baik dari tim
penilai internal (TPI) dan tim penilai nasional (TPN).
21 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. KONSEP ZONA INTEGRITAS POLRI
Proses pembangunan Zona Integritas Polri merupakan tindak lanjut
pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses
pembangunan Zona Integritas Polri difokuskan pada penerapan program
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona
Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja
yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan,
yaitu :
1. Tingkat Mabes Polri
a. Mendapat predikat WTP atas opini laporan keuangan;
b. Mendapatkan nilai AKIP minimal “CC”
2. Tingkat Satker
a. Setingkat eselon I sd eselon III;
b. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
c. Dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik
d. Mengelola sumber daya yang cukup besar.
Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan
komponen- komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang
harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan
komponen hasil. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program
22 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan
dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta
peningkatan kualitas pelayanan publik.
1. Komponen Pengungkit (60%)
Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor
penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu :
a. Manajemen Perubahan 5%
b. Penataan Tatalaksana 5%
c. Penataan Sistem Manajemen SDM 15%
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
e. Penguatan Pengawasan
f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
15%
10%
a. Manajemen Perubahan
Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set)
individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan
tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai
unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
dan
c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.
23 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:
1) Penyusunan Tim Kerja.
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
berikut :
a) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas.
2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah disusun;
b) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan
sesuai dengan target yang direncanakan;
b) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
c) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
24 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal berikut:
a) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b) Agen Perubahan telah ditetapkan;
c) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan
organisasi;
d) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM.
b. Penataan Tatalaksana Penataan tatalaksana
Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem,
proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
1) Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3) Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:
1) Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
a) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis
instansi;
b) Prosedur operasional tetap telah diterapkan;
c) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
25 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2) E-Office.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu
a) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
b) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
c) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
3) Keterbukaan Informasi Publik.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
a) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;
b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan
informasi publik.
c. Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini
adalah:
1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada
masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
3) Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
5) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas
menuju WBK/WBBM.
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:
26 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi
pendidikan;
b) Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya;
c) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap
rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
2) Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
a) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
b) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
c) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap
kebijakan pola rotasi internal.
3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity
building/transfer knowledge);
b) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
4) Penetapan Kinerja Individu
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi;
b) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
27 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
indikator kinerja individu level diatasnya;
c) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
d) hasil penilaian kinerja individu telah
dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,
implementasi dan pemantauan
5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/
diimplementasikan;
6) Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem
informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara
berkala.
d. Penguatan Akuntabilitas
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai
melalui program ini adalah: a. meningkatnya kinerja instansi
pemerintah; dan b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program
ini digunakan indikator-indikator:
1) Keterlibatan Pimpinan
Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu
komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen
perencanaan strategis unit kerja tersebut. Dokumen ini menyajikan
28 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi
unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi
pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen
perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan
keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan
oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:
a ) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat
penyusunan perencanaan;
b ) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja;
c ) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data
kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur
pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:
a) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
b) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
c) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable,
Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
d) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
e) Pelaporan kinerja telah memmberikan informasi tentang kinerja;
f) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangangi akuntabilitas kinerja.
e. Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada
masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui
program ini adalah:
1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
oleh masing-masing instansi pemerintah;
29 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada
masing- masing instansi pemerintah;
3) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan
negara pada masing-masing instansi pemerintah;
4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-
masing instansi pemerintah.
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:
1) Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian
gratifikasi;
b) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
c)
2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
b) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
c) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi;
d) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan
SPI kepada seluruh pihak terkait.
3) Pengaduan Masyarakat
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan
masyarakat;
b) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan masyarakat;
30 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
c) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat;
d) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat.
4) Whistle Blowing System
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;
b) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle
blowing system;
c) unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle
blowing system.
5) Penanganan Benturan Kepentingan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama;
b) Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan
kepentingan;
c) Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan
kepentingan;
d) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan;
e) Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan.
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya
untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-
masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan
31 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan
publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat
sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target
yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan
publik ini adalah:
1) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
2) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional pada instansi pemerintah;
3) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi
pemerintah.
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan
publik, yaitu:
1) Standar Pelayanan Pengukuran
Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti:
a) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
b) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
c) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar
pelayanan;
d) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.
2) Budaya Pelayanan Prima
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik,
estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya
32 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
pelayanan prima;
b) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media;
c) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
d) Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi;
e) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
a) Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan;
b) Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka;
c) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat.
2. Indikator Hasil (40%)
Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi
tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:
a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (20%)
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
diukur dengan menggunakan ukuran:
1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
2) Presentase penyelesaian TLHP.
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada
Masyarakat (20%)
Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei
eksternal)
33 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
B. PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN
1. Rapat Pembahasan Konten Aplikasi Si Motor Baja
Pelaksanaan rapat dalam membahas konten Aplikasi Si Motor Baja Menuju
Zona Integritas Slog Polri. Pada tanggal 3 Juli 2020 Pukul 14.00 Wib – selesai,
bertempat di Rupat Lantai III, Biro Peralatan Slog Polri.
Pelaksanaan Diskusi Dan Tanya Jawab Konten Aplikasi Si Motor Baja
Menuju Zona Integritas Slog Polri.
34 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. BUKU PANDUAN SI MOTOR BAJA
PANDUAN APLIKASI
SI MOTOR BAJA
35 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
SISTEM MONITORING PENGADAAN BARANG DAN JASA
STAFF LOGISTIK POLRI
TITI – TANGGAP - TRENGGINAS
SI MOTOR BAJA
MERUPAKAN SISTEM INFORMASI DAN MONITORING
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN POLRI YANG
BERBASIS APLIKASI DAN MEMILIKI PERAN KUNCI DALAM
MEWUJUDKAN TERSELENGGARANYA PEMENUHAN
KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SECARA
AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN BERORIENTASI PADA
NILAI KEBERMANFAATAN (VALUE FOR MONEY), BAIK
DALAM JANGKA PENDEK (4 BULAN), MENENGAH (1 TAHUN)
DAN JANGKA PANJANG (2 SAMPAI DENGAN 3 TAHUN).
DENGAN PENCANANGAN APLIKASI SI MOTOR BAJA, SLOG
POLRI MENYONGSONG PENILAIAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK DAN WBBM. SEBAGAIMANA SLOGAN
LOGISTIK POLRI YANG “TITI, TANGGAP, TRENGGINAS”,
MAKA KAMI SIAP MENJALANKAN ZONA INTEGRITAS.
36 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
CARA DOWNLOAD DAN LOGIN
1. Buka Playstore Android, ketik : SI MOTOR BAJA. Download dan lakukan instalasi
2. Untuk login, gunakan username yang telah diinfo Admin dengan password standard 1234
PENCARIAN DI PLAYSTORE MENU LOGIN
37 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU UTAMA
Terdiri dari :
1. PAKET, penyedia menginformasikan progress paket pekerjaan melalui tahapan checklist yang
telah tersedia.
2. PUBLIC COMPLAIN, penyedia dapat melaporkan kendala yang ditemui.
3. INFORMASI
4. IKM, penyedia dapat menilai kinerka PPK.
5. EVALUASI VENDOR, berisi hasil penilaian terhadap Penyedia.
6. VIDEO PANDUAN, tersedia animasi penjelasan fitur aplikasi.
7. PENDAMPINGAN, terdapat giat pendampingan/konsultasi terhadap Penyedia.
8. DAFTAR HITAM, Penyedia terkena sanksi bersumber dari INAPROC
9. STANDARD HARGA, informasi E-Katalog dan Norma Indeks
TEKAN MENU PENYEDIA MENU UTAMA
38 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PAKET (1)
LANGKAH YANG DILAKUKAN :
1. DI MENU UTAMA, TEKAN PAKET
2. TEKAN CHECKLIST MONITORING
3. PILIH KATEGORI CHECKLIST YANG INGIN DI LAPORKAN
TEKAN “CHECKLIST MONITORING” KATEGORI CHECKLIST
39 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PAKET (2)
LANGKAH SELANJUTNYA YANG DILAKUKAN :
4. PILIH ITEM CHECKLIST YANG INGIN DI LAPORKAN
5. ISI SEMUA KOLOM, UPLOAD FOTO SERTA DOKUMEN
6. APABILA BUKAN ITEM YANG HARUS DI CHECKLIST, GESER KE ARAH KIRI ICON
ITEM CHECKLIST FORM UPLOAD DATA
40 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PAKET VIA WEBSITE (1)
BUKA WEBSITE : https://e-pbj.slog.polri.go.id/ LOGIN DENGAN USERNAME SERTA PASSWORD
YANG SAMA DENGAN APLIKASI.
WEB ADMINISTRATOR
41 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PAKET VIA WEBSITE (2)
LANGKAH YANG DILAKUKAN :
1. DI MENU UTAMA, TEKAN PAKET
2. TEKAN ICON EDIT
Icon Edit
MENU PAKET
42 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PAKET VIA WEBSITE (3)
LANGKAH SELANJUTNYA YANG DILAKUKAN :
3. PILIH CHECKLIST VENDOR
4. TEKAN KATEGORI CHECKLIST YANG INGIN DILAPORKAN
KATEGORI CHECKLIST
Checklist Vendor
43 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PAKET VIA WEBSITE (4)
LANGKAH SELANJUTNYA YANG DILAKUKAN :
5. TEKAN TOMBOL TAMBAH CHECKLIST
6. ISI SEMUA KOLOM YANG TERSEDIA, KEMUDIAN TEKAN SIMPAN
TAMBAH CHECKLIST
ISIAN CHECKLIST
Tambah Checklist
44 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PUBLIK KOMPLAIN
LANGKAH YANG DILAKUKAN :
1. TEKAN TOMBOL KENDALA
2. TEKAN ICON
3. ISI SEMUA KOLOM YANG TELAH TERSEDIA KEMUDIAN TEKAN SIMPAN
TEKAN KENDALA ISIAN PUBLIC COMPLAIN/KENDALA
45 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PUBLIK KOMPLAIN
MENAMPILKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
CONTOH MENU INFORMASI
46 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU IKM
DI MENU INI, PENYEDIA DAPAT MENILAI KINERJA PPK DENGAN
INDIKATOR YANG TELAH TERSEDIA
LANGKAH YANG DILAKUKAN :
1. TEKAN TOMBOL EVALUASI PPK dan tekan nama PPK yang tertera
2. TEKAN UBAH NILAI
3. Isi Nilai yang ingin diberikan, kemudian tekan SIMPAN
4. Lakukan hal yang sama ke semua Indikator Penilaian
IKM PPK INDIKATOR PENILAIAN
Tekan Disini
47 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU EVALUASI VENDOR
MENAMPILKAN HASIL EVALUASI PENYEDIA YANG DILAKUKAN
OLEH PPK.
KESIMPULAN PENILAIAN INDIKATOR PENILAIAN
48 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU VIDEO PANDUAN
MENAMPILKAN VIDEO ANIMASI PENJELASAN FITUR APLIKASI
SI MOTOR BAJA
VIDEO PANDUAN
49 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU PENDAMPINGAN
TERDAPAT DOKUMENTASI GIAT PENDAMPINGAN / KONSULTASI
TERHADAP PENYEDIA.
GIAT PENDAMPINGAN
50 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU DAFTAR HITAM
BERISI DAFTAR PENYEDIA YANG DI BERI SANKSI, DATA INI
BERSUMBER DARI INAPROC
DAFTAR HITAM INAPROC
51 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
MENU DAFTAR HITAM
MENAMPILKAN INFORMASI E-KATALOG SERTA NORMA INDEKS
E-KATALOG
52 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
SLOG POLRI STAFF LOGISTIK POLRI
ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH dan MELAYANI (WBBM)
CONTOH
53 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
3. PELATIHAN APLIKASI SI MOTOR BAJA
Slog Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan berada dibawah Kapolri
bertugas sebagai pembina fungsi dan menyelenggarakan manajemen logistik dilingkungan Polri
serta berfungsi sebagai :
a. Perencana kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan dan perawatan personel
maupun logistik, penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Logistik
Polri;
b. Perencanaan kebutuhan dan pengganggaran logistik polri, pengkajian, perumusan,
pengembangan system dan metode serta standarisasi logistik polri;
c. Kerjasama pengadaan luar negeri, penyelengaraan informasi logistik polri;
d. Manajemen materiil bekal umum (bekum);
e. Manajemen materiil peralatan;
f. Pembinaan teknis fasilitas dan konstruksi (faskon) baik yang bersifat terpusat serta
pelaksanaan stock opname materil;
g. Manajemen pergudangan serta pelaksanaan stock opname materiil persediaan;
h. Administrasi, pelaporan dan pengendalian keuangan.
Terkait dengan tugas dan fungsi Logistik Polri maka Slog Polri mempunyai kewajiban
untuk menyusun kebijakan Kapolri di bidang Logistik, melaksanakan perencanaan kebutuhan
logistik, melaksanakan program pengadaan serta kegiatan lainnya yang terkait dengan
penyelenggaraan logistik termasuk didalamnya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia di
Bidang Logistik di lingkungan Polri.
Dalam rangka strategi optimalisasi pengawasan dan pengendalian Pengadaan
Barang/Jasa menuju Zona Integritas Staf Logistik Polri maka diperlukan Pelatihan aplikasi sistem
monitoring pengadaan barang dan jasa (Si Motor Baja) di lingkungan Slog Polri.
Rencana pelatihan ini dibuat sebagai referensi dan gambaran kepada Pimpinan tentang
rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi dan monitoring
pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Slog Polri guna mewujudkan terselenggaranya
optimalisasi pengawasan dan pengendalian pengadaan barang/jasa menuju Zona Integritas Slog
Polri.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar terwujudnya peningkatan kapasitas (capacity
building) personel Slog Polri dalam pemberdayaan pengawasan dan pengendalian berbasis
54 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
aplikasi sehingga memberi kemudahan berdasarkan prinsip power on hand melalui
pemanfaatan unit HP pelaku pengadaan yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga
dapat mengimplementasikan strategi strive for excellence manifestasi Renstra Polri dan
diharapkan menjadi daya ungkit penilaian zona integritas Slog Polri menuju WBK/WBBM. Ruang
lingkup rencana pelatihan ini meliputi sosialisasi animasi/buku panduan aplikasi SI MOTOR
BAJA, tata cara penggunaan aplikasi SI MOTOR BAJA, dan regulasi peraturan Aslog Kapolri
tentang penggunaan aplikasi SI MOTOR BAJA.
a. Latar Belakang Pelatihan
1) Peningkatkan kualitas operator aplikasi Si Motor Baja di lingkungan Slog Polri;
2) Implementasi Grand Strategy Polri (2005 – 2025) yang telah memasuki tahap III yaitu
strive for excellence yaitu terwujudnya pelayanan public yang prima melalui program-
program unggulan Polri berbasis pada teknologi digital;
3) Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di lingkungan instansi Pemerintah.
b. Urgensi Pelatihan
1) Penambahan fitur pada aplikasi Si Motor Baja di lingkungan Slog Polri;
2) Terwujudnya pelayanan public yang prima melalui program-program unggulan Polri
berbasis pada teknologi digital;
3) Pedoman Pembangunan Zona Integritas untuk Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah
c. Tujuan Pelatihan
1) Para Pelaku pengadaan dapat memahami fungsi dan mekanisme pemanfaatan aplikasi
SI MOTOR BAJA dan berperan aktif dalam pemberdayaan para penyedia/vendor
pemenang dalam interaksi input data pada fitur yang telah disediakan.
2) Para Operator Si Motor Baja memiliki kemampuan (skill) dalam menggunakan aplikasi SI
MOTOR BAJA sehingga dapat mendukung terciptanya sinkronisasi data dengan
aktualisasi pengadaan Barang/Jasa khususnya di lingkungan SLOG POLRI ;
3) Operator Si Motor Baja memahami kebijakan, regulasi, pembentukan pola pikir dan
budaya kerja pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
55 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
d. Sasaran Pelatihan
Aplikasi Si Motor Baja di lingkungan Slog Polri berjalan lancar.
e. Obyek
Obyek : pelaku pengadaan Slog Polri, Operator Aplikasi Si Motor Baja pada Biro, Bagrenmin
dan Domat;
f. Metode pelatihan : teori (tutorial), tanya jawab, dan praktek.
g. Penyelenggara Pelatihan
1) Instruktur dalam pelatihan
Instruktur dalam pelatihan ini adalah Bapak Dharu Kunto Aji selaku Tim IT Strategi
Optimalisasi Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Menuju Zona Integritas Staf
Logistik Polri ;
2) Peserta pelatihan
Peserta pelatihan sebanyak 28 orang, terdiri dari 14 personel Slog Polri dan
14 orang Perwakilan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Slog Polri.
h. Instruksi
1) setiap peserta dilarang meninggalkan pelatihan tanpa ijin;
2) setiap peserta wajib menandatangani daftar hadir selama pelatihan berlangsung;
3) setiap peserta dalam mengikuti pelajaran harus serius dan dilarang bercanda dengan
sesama peserta.
i. Tempat, Waktu dan Jadwal Pelatihan
Tempat pelatihan dilaksanakan di Ruang Pelatihan LPSE Polri;
Waktu : Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020,
dibagi menjadi 2 tahap (tahap I Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB : untuk Operator Slog Polri dan
Tahap II Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB, untuk perwakilan penyedia di Slog Polri:
Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari dan dibagi menjadi 2 tahap :
1) Tahap I: Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB : untuk Operator Slog Polri;
2) Tahap II: Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB untuk perwakilan penyedia di Slog Polri;
3) Susunan Acara (Rundown) :
56 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
j. Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi Si Motor Baja, Melalui Virtual Learning Melalui Zoom
Meeting, Pada Tanggal 4 Agustus 2020.
Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi SI MOTOR BAJA Melalui Zoom Meeting
Pembukaan Pelatihan Aplikasi SI MOTOR BAJA Melalui Zoom Meeting oleh Project Leader
57 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Instruktur Pelatihan Aplikasi SI MOTOR BAJA Melalui Zoom Meeting oleh Bapak Dharu
Peserta Pelatihan Aplikasi SI MOTOR BAJA
58 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Materi Pelatihan Aplikasi SI MOTOR BAJA
Jadwal Pelatihan Aplikasi SI MOTOR BAJA
NO WAKTU KEGIATAN KETERANGAN
TAHAP I/TUTORIAL KLASIKAL
1 08.30 REGISTRASI
2 08.55 PEMBUKAAN OLEH MC
3 09.00 INDONESIA RAYA
4 09.05 SAMBUTAN ASLOG KAPOLRI DILANJUTKAN PERNYATAAN PEMBUKAAN
5 09.30 DOA
6 09.33 BAGIMU NEGERI
7 09.35 COFFEE BREAK
8 09.45 SOSIALISASI DRAF PER-AS TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SI MOTOR BAJA
Bag Jiansis cq. AKBP Wayan
9 10.15 TUTORIAL TIM APLIKASI Pak Dharu
10 10.30 PRAKTEK DAN DISKUSI
11 10.50 PEMBULATAN
12 11.00 PENUTUP
TAHAP II /VIRTUAL LEARNING
1 13.00 REGISTRASI DAN PRESENSI PESERTA ICITAP
2 13.25 PEMBACAAN SAMBUTAN ASLOG KAPOLRI PEJABAT SENIOR
3 13.30 TUTORIAL TIM APLIKASI-DISKUSI TIM IT
4 14.25 PEMBULATAN DAN PENUTUPAN PEJABAT SENIOR
59 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
4. PERATURAN ASLOG
a. Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Yang Ditandatangani
Oleh Aslog Kapolri, Lkpp, Icitap, Pertamina, Dan Stake Holder/Vendor.
Aslog Kapolri Membuka Acara Pencanangan Zona Integritas
Pada Tanggal 23 Juni 2020 Bertempat Di Rupat Lantai II Slog Polri
Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Yang Ditandatangani Oleh
Aslog Kapolri, LKPP, ICITAP, Pertamina, Dan Stake Holder/Vendor
60 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM MONITORING PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
Menimbang : a. bahwa pengisian dokumen pengadaan di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur
penting untuk menjamin kesiapan sarana dan prasaran
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. bahwa Aplikasi Sistem Monitoring Pengadaan Barang
dan Jasa di lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia harus dikelola secara tertib untuk
mendapatkan hasil yang optimal dalam mencapai
sasaran yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Asisten Kapolri bidang Logistik tentang penggunaan
Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Mengingat : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik
61 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK TENTANG
PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Asisten Kapolri bidang Logistik ini yang
dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah
pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan
fungsi Kepolisian.
3. Asisten Kapolri bidang Logistik yang selanjutnya disebut
Aslog Kapolri adalah pembantu Kapolri dalam
penyelenggaraan manajemen Logistik di lingkungan Polri.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat PPK adalah
Pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil
62 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara atau
Daerah.
5. Staf Logistik Polri yang disebut Slog Polri adalah unsur
pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen
logistik pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah
Kapolri.
6. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer
yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk
melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna
7. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengadaan Barang/Jasa
yang selanjutnya disingkat Aplikasi Si Motor Baja adalah
sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak
(software), prosedur, dan/atau aturan yang terorganisasi
secara sistematis dan terintegrasi untuk mengumpulkan,
mengolah dan menyajikan dokumen administrasi proses
pengadaan menjadi informasi yang bermanfaat untuk
pengambilan keputusan.
Pasal 2
Tujuan Aplikasi Si Motor Baja :
a. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian
pengadaan Barang/Jasa secara efektif dan efisien;
b. Tersedianya informasi mengenai progres pengadaan
Barang/Jasa yang dapat diakses oleh pelaku pengadaan;
c. Tersedianya informasi terkini dan/atau literasi digital tentang
pengadaan Barang/Jasa baik berupa dokumen, audio, dan
visual;
d. Terwujudnya mitigasi resiko, terlaksananya evaluasi kinerja,
dan terciptanya pengambilan keputusan demi perbaikan
63 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
berkelanjutan menuju pusat keunggulan pengadaan
Barang/Jasa.
Pasal 3
Aplikasi Si Motor Baja dilaksankan dengan prinsip:
a. legalitas
b. legitimasi
c. objektifitas
d. akuntabel
e. akurat
f. aman
Pasal 4
(1) Penyelenggara Aplikasi Si Motor Baja meliputi:
a) Aplikasi Si Motor Baja tingkat Mabes Polri; dan
b) Aplikasi Si Motor Baja tingkat Polda.
(2) Aplikasi Si Motor Baja tingkat Mabes Polri terdiri dari:
a. Aplikasi Si Motor Baja Satker Slog Polri; dan
b. Aplikasi Si Motor Baja pada Satker Mabes Polri yang
melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa
(3) Aplikasi Si Motor Baja tingkat Polda terdiri dari 34 (tiga puluh
empat) Polda
BAB II
PENYELENGGARA APLIKASI SI MOTOR BAJA
Pasal 5
Penyelenggara aplikasi Si Motor Baja, meliputi:
a. Pejabat Pembina;
b. Pejabat Pengendali;
c. Pejabat Pengelola;
64 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
d. Administrator;dan
e. Verifikator.
Pasal 6
(1) Pejabat Pembina Aplikasi Si Motor Baja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a, diemban oleh Aslog Kapolri
(2) Pejabat Pembina Aplikasi Si Motor Baja bertanggung jawab
dalam pembangunan dan pengembangan serta menetapkan
kebijakan penyelenggaraan aplikasi Si Motor Baja.
Pasal 7
(1) Pejabat pengendali Aplikasi Si Motor Baja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b:
a) Pada tingkat Mabes Polri diemban oleh Kabagada Roada
Slog Polri;
b) Pada tingkat Kewilayahan diemban oleh Kabagada Biro
Logistik Polda.
(2) Pejabat pengendali Aplikasi Si Motor Baja bertanggung jawab:
a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian semua
dokumen administrasi pengadaan barang/jasa yang dibuat
oleh PPK pada tingkat Mabes Polri dan Polda.
b) Melaksanakan pengolahan dan penyajian dokumen
pengadaan Barang/jasa
c) Mengendalikan operasional Aplikasi Si Motor Baja
Pasal 8
(1) Pejabat pengelola Aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c:
a) Pada tingkat Mabes Polri diemban oleh PPK yang
bertanggungjawab dalam proses pengadaan Barang/Jasa
pada tingkat Mabes Polri.
65 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
b) Pada tingkat Kewilayahan diemban oleh PPK yang
bertanggung jawab dalam proses pengadaan Barang/Jasa
pada tingkat Polda.
(2) Pejabat pengelola Aplikasi Si Motor Baja pada tingkat Mabes
Polri dan tingkat Polda sebagimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan b bertugas:
a) Melakukan Update Dokumen progres pekerjaan pengadaan
Barang/Jasa pada tingkat Mabes Polri;
b) Melakukan inventarisasi dokumen proses pengadaan
Barang/Jasa; dan
c) Menginput Dokumen pengadaan ke dalam Aplikasi Si
Motor Baja.
(3) Pejabat pengelola Aplikasi Si Motor Baja dapat menunjuk
Operator dengan mengeluarkan surat perintah PPK untuk
membantu Pejabat pengelola dalam menginput dokumen
pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 9
(1) Administrator Aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
a) Administrator aplikasi Si Motor Baja pada tingkat Mabes
Polri; dan
b) Administrator aplikasi Si Motor Baja tingkat Polda.
(2) Administrator aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah personel yang ditunjuk dengan
surat perintah Kepala Satuan Kerja pada lingkungan Satker
Mabes Polri yang melaksanakan proses pengadaan
Barang/Jasa.
(3) Administrator aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah personel yang ditunjuk dengan
surat perintah Kepala Biro Logistik Polda.
66 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Pasal 10
(1) Administrator Aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruh a dan b, bertugas:
a) Mendaftarkan akun PPK.
b) Membuat paket pekerjaan sesuai paket yang terdapat
dimasing-masing Satker hingga mendelegasikan paket
pengadaan barang/jasa kepada PPK yang telah ditunjuk
c) Mengupdate status paket yang masih di blokir
d) Melakukan pembaharuan data dokumen pengadaan
barang/jasa
e) Melaporkan kendala dalam penggunaan Aplikasi Si Motor
Baja kepada pejabat pengendali
BAB III
PENYELENGGARAAN APLIKASI SI MOTOR BAJA
Bagian Kesatu
Pasal 11
Penyelenggaraan Aplikasi Si Motor Baja dilakukan dengan tahapan:
a. Pengumpulan tahapan dokumen pengadaan Barang/jasa pada
Polri;
b. Penginputan dokumen pengadaan Barang/jasa pada Polri; dan
c. Pengolahan, penyajian dokumen.
Bagian Kedua
Pengumpulan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Polri
Pasal 12
(1) Pengumpulan data dokumen pengadaan Barang/Jasa pada Polri
dimulai dari tahap proses perencanaan sampai dengan serah
terima barang.
67 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
(2) PPK melakukan inventarisasi dokumen pengadaan pada masing-
masing paket pengadaan;
(3) Dalam pelaksanaan pengumpulan dokumen pengadaan
Barang/Jasa pada Polri PPK bertanggung jawab melakukan
klarifikasi,verifikasi, dan validasi dokumen pengadaan
Barang/Jasa.
(4) Dokumen Pengadaan Barang/jasa pada Polri memuat:
a) dokumen Program /Penganggaran;
b) Dokumen Perencanaan Pengadaan;
c) dokumen Tender;
d) dokumen Kontrak dan Perubahan;
e) dokumen Pengendalian dan Pemeriksaan;
f) dokumen Administrasi Penagihan/ Wabku Uang Muka;
g) dokumen Administrasi Barang Tahap I;
h) dokumen Pembayaran Tahap I;
i) dokumen Administrasi Barang Tahap II; dan
j) dokumen Serah Terima.
Bagian ketiga
Penginputan Dokumen pengadaan Barang/Jasa pada Polri
Pasal 13
(1) Penginputan dokumen pengadaan Barang/jasa pada Polri
dilakukan oleh PPK yang dapat/atau dibantu oleh 1 (satu)
personel sebagai operator yang ditunjuk dengan surat perintah
oleh masing-masing PPK.
(2) Secara proaktif, PPK membangun komunikasi efektif dengan
penyedia Barang/Jasa guna menginput data tentang
perkembangan proses pengadaan yang sedang dilaksanakan
sesuai dengan fitur aplikasi Si Motor Baja.
68 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Bagian keempat
Pengolahan dan penyajian dokumen
Pasal 14
Pengolahan dan penyajian dokumen dilaksanakan oleh Pejabat
pengendali yang dilaporkan setiap bulan kepada Kasatker sebagai
bahan analisa dan evaluasi Kasatker dalam menilai kinerja PPK
Pasal 15
(1) Sarana Prasarana penunjang penyelengaraan Aplikasi Si Motor
Baja meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet/VPN,
server, perangkat keras, aplikasi motor baja, dan perangkat
lunak lainnya.
(2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penyelenggaraan
Aplikasi Si Motor Baja dilaksanakan oleh Slog Polri.
BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16
Pejabat pengendali bertanggung jawab terhadap pengawasan
penyelenggaraan Aplikasi Si Motor Baja.
Pasal 17
(1) Pengendalian penyelenggaraan Aplikasi Si Motor Baja dilakukan
dalam bentuk pelaporan rutin dan insidentil.
(2) Pelaporan rutin penyelengaraan Aplikasi Si Motor Baja
dilakukan secara berjenjang dan berkala pada setiap bulan
(3) Pelaporan insidentil dilakukan apabila dalam penyelengaraan
proses pengadaan barang/jasa terjadi peristiwa khusus
69 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Asisten Kapolri bidang Logistik ini mulai berlaku pada
tanggal disahkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal………….Agustus 2020
ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK,
Ttd
AHMAD DOFIRI
70 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
C. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
No Tahapan Kegiatan Capaian Bukti
1 Jangka Pendek
a. Strategi Optimalisasi Pengawasan dan
Pengendalian berbasis Aplikasi:
1) Melaksanakan rapat pembahasan design
Aplikasi dengan Tim IT Aplikasi Si Motor
Baja.
2) Melaksanakan rapat terpadu dengan tim
efektif dalam rangka seminar rancangan
proyek perubahan.
3) Melaksanakan rapat terpadu bersama tim
pokja pembangunan Zona Integritas.
4) Melaksanakan rapat dengan Itwasum
Polri, Srena Polri, dan Satker lainnya
dalam rangka asistensi kesiapan
penilaian pembangunan Zona Integritas;
5) Melaksanakan rapat pemantapan dengan
LKPP, BPKP, ICITAP, dan stakeholder
terkait;
6) Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas SLOG POLRI menuju WBK dan
WBBM
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
b. Terciptanya Aplikasi Si Motor Baja:
1) Melaksanakan rapat dengan Tim Aplikasi
Si Motor Baja secara simultan dan
berkelanjutan.
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
71 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2) Melaksanakan rapat penyelarasan
dengan Tim Pokja Zona Integritas dan
paparan proposal Aplikasi Si Motor Baja
di depan pimpinan dan tim pokja Zona
Integritas.
3) Melaksanakan rapat dengan Divkum
Polri dalam rangka penyusunan regulasi
Aplikasi Si Motor Baja.
4) Melaksanakan launching Aplikasi “Si
Motor Baja”.
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
Terlampir
c. Terciptanya Aplikasi “Si Motor Baja”
Sebagai indikator pengungkit pembangunan
Zona Integritas:
1) Melaksanakan rapat dengan tim asistensi
dari Kemenpan RB.
2) Rapat tim Pokja I – VI membahas
Aplikasi Si Motor Baja sebagai indikator
pengungkit penilaian Pembangunan
Zona Integritas SLOG POLRI menuju
WBK dan WBBM.
3) Melaksanakan rapat evaluasi lanjutan.
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
d. Terwujudnya Komitmen Staf Untuk
Mendukung Proyek Perubahan Dalam
Pembangunan Zona Integritas SLOG
POLRI menuju WBK dan WBBM:
1) Memberikan sosialisasi kepada seluruh
staf di SLOG POLRI tentang pentingnya
Proyek Perubahan “Strategi Optimalisasi
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
72 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Pengawasan dan Pengendalian
Pengadaan Barang dan jasa menuju
Zona Integritas Staf Logistik Polri”.
2) Melaporkan hasil pelaksanaan Aplikasi
“Si Motor Baja” kepada Aslog Kapolri.
Tercapai
Terlampir
2 Jangka Menengah 1 Tahun
a. Tercapainya Predikat Zona Integritas SLOG
POLRI Menuju WBK dan WBBM:
1) Melaksanakan rapat secara intens
dengan stakeholder guna mendukung
penilaian pembangunan Zona Integritas
SLOG POLRI;
2) Menyelenggarakan rapat terpadu dalam
rangka memelihari konsistensi dan
advokasi lainnya.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
b. Pengembangan Aplikasi ke Satker Mabes
Polri:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan 8
(delapan) satker Mabes Polri yang
terlibat dalam pengadaan Barang dan
jasa Polri;
2) Melaksanakan sosialisasi Peraturan
Aslog Kapolri tentang Pemberdayaan
pengawsan dan pengendalian berbasis
Aplikasi dalam pengadaan Barang dan
jasa Polri ke seluruh Satker Mabes Polri
dan Biro Logistik Polda jajaran.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
c. Pengembangan Aplikasi Si Motor Baja ke
Satuan Kewilayahan Se-Indonesia:
Disiapkan
73 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
1) Melaksanakan rapat kerja teknis
pengemban tugas logistik Satker Mabes
Polri dan biro Logistik Polda Jajaran se-
Indonesia.
2) Membangunan MoU pengembangan
Aplikasi Si Motor Baja sebagai strategi
optimalisasi pengawasan dan
pengendalian berbasis Aplikasi.
Disiapkan
Disiapkan
d. Penyusunan draf Regulasi pengembangan
Aplikasi Si Motor Baja pada segenap satuan
kerja dan satuan kewilayahan Polda jajaran:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan
Divkum Polri dengan melibatkan
Divhumas dan Divtik Polri;
2) Berkoordinasi dengan penyedia/vendor.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
3 Jangka Panjang 2-3 Tahun
a. Pengembangan Fitur Aplikasi yang
terintegrasi denga Big Data ILMS dan/atau
Aplikasi sentral POLISIKU:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan
Divitik dan SOPS Polri;
2) Mengintegrasikan Aplikasi Si Motor Baja
secara terpadu sehingga dapat diakses
oleh segenap jajaran perihal
perkembangan pengadaan barang dan
jasa di lingkungan Polri.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
b. Optimalisasi pengawasan dan
pengendalian berbasis Aplikasi pada
pengadaan khusus:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan
LKPP, Menkeu, SRENA Polri, dan
Disiapkan
Disiapkan
74 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
DIVKUM Polri;
2) Menambahkan fitur tambahan tentang
pengadaan khusus.
Disiapkan
c. Pengembangan kerjasama dengan
Lembaga ICITAP dan LKPP dalam rangka
pemberdayaan pengawasan dan
pengendalian berbasis Aplikasi meliputi
standarisasi kompetensi ahli pengadaan
barang dan jasa pada pada Aplikasi Si
Motor Baja;
1) Melaksanakan review implementasi
Aplikasi Si Motor Baja;
2) Menambahkan fitur assessment
kompetensi Ahli Pengadaan yang akan
mulai digelar pada tahun 2023.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
d. Terwujudnya pengembangan Aplikasi Si
Motor Baja pada pengemban pengadaan di
setiap satker Mabes Polri dan Biro Logisitik
Polda jajaran se-Indonesia sehingga layak
dijadikan sebagai standarisasi
pembangunan Zona Integritas:
1) Melakukan review secara berkelanjutan;
2) Membangun MoU dengan stakeholder
terkait guna mendukung pengawasan
dan pengendalian berbasis Aplikasi pada
setiap level pengadaan barang dan jasa
Polri.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
75 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
D. PETA STAKEHOLDERS SETELAH PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Setelah Proyek Perubahan dilaksanakan oleh Tim Efektif yang dipimpin oleh
Project Leader maka para pemangku kepentingan atau stakeholder yang telah
dipetakan dalam Rancangan Proyek Perubahan tidak mengalami perubahan
kepentingan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan.
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL
1. Kendala Internal
Saat ini, aplikasi Si Motor Baja belum terakomodir pada aplikasi Apple
Store yang menggunakan sistem operasi IOS sehingga hanya dapat di
download melalui aplikasi Playstore yang menggunakan sistem operasi
Android. Hal ini menjadi kendala internal bagi para pengguna aplikasi Si Motor
Baja di Slog Polri yang tidak semuanya menggunakan Handphone berbasis
sistem operasi Android namun ada juga yang menggunakan Handphone Apple
dengan sistem operasi IOS. Pada faktanya memang pengajuan sebuah aplikasi
ke sistem oerasi IOS membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pengajuan
sebuah aplikasi ke sistem operasi Android, karena Apple menyaratkan aplikasi
tersebut butuh waktu untuk direview, sebelum diizinkan boleh terpampang di
Apple Store.
76 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Kendala Eksternal
Aplikasi Si Motor Baja memerlukan data dari Vendor Direktori yang
terdapat pada website LKPP. Vendor Direktori adalah situs direktori penyedia
seluruh Indonesia yang dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) khususnya Direktorat
Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama International. Situs direktori ini juga
dikembangankan menjadi sebuah media untuk mempromosikan penyedia –
penyedia dari seluruh Indonesia sehingga situs ini diharapkan mampu
memudahkan K/L/PD seluruh Indonesia untuk mengetahui penyedia di seluruh
Indonesia dengan berbagai macam klasifikasi bisnis.
Vendor Direktori ini, memiliki jutaan database dengan ribuan klasifikasi
bisnis yang selalui diperbarui secara berkala, serta dilengkapi dengan fitur –
fitur modern seperti peta lokasi untuk memudahkan dalam melakukan
pencarian dan fitur timeline updates yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan apa saja yang dilakukan oleh vendor di Indonesia khususnya
mengenai informasi perusahaan serta fitur video di halaman depan yang
digunakan untuk mempromosikan profil perusahaan vendor tersebut.
Tersebarnya jumlah penyedia di Indonesia dan K/L/PD, menjadikan LKPP
untuk berkomitmen dalam menjaga pengadaan yang berkredibel sehingga
vendor direktori diharapkan akan menjadi perubahan pencarian informasi
tentang penyedia khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
F. UPAYA MENGATASI KENDALA
1. Mengatasi Kendala Internal.
Project Leader terus melakukan upaya koordinasi dengan pihak Vendor
agar aplikasi Si Motor Baja dapat dilakukan pengembangannya sehingga dapat
di upload pada aplikasi Apple Store. Upaya yang perlu dilakukan oleh pihak
Vendor adalah:
a. Aplikasi yang dikembangkan oleh Vendor Si Motor Baja, minimum harus
dapat berjalan secara baik pada sistem operasi iOS versi 7 dan pada
sistem operasi OS X10.8.
77 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
b. Kemudian harus support untuk berbagai tipe ukuran layar dan resolusi,
misalnya pada Iphone. atau Ipad.
c. Pihak Vendor juga perlu mempersiapkan screenshot beberapa tampilan
aplikasi serta video promosionalnya. Termasuk icon-icon aplikasi dengan
ukuran yang berbeda-beda untuk ditampilkan di aplikasi Apple Store.
2. Mengatasi Kendala Eksternal.
Menyadari bahwa diperlukan adanya kerjasama antara Slog Polri dan
LKPP dalam rangka mengintegrasikan data yang terdapat pada Vendor
Direktori LKPP agar dapat digunakan sebagai database di aplikasi Si Motor
baja, maka Project Leader melakukan upaya melalui Nota Kesepahaman atau
MoU antara Polri dan LKPP.
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Nomor: NK/ /VIII/2020
Nomor: / /2020
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pada hari ini ......... tanggal ....., bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. JENDERAL POLISI Drs. IDHAM AZIS, M.Si., selaku KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
78 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Dr. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si., selaku KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat negara yang bertugas dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum
serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
79 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1172); dan
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut:
80 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini terwujudnya sinergisitas dalam rangka kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:
a. pertukaran data dan/atau informasi; b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; c. pelaksanaan integrasi sistem informasi; d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah; e. pengelolaan dan tindaklanjut pengaduan di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah; f. penegakan hukum; g. pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan
sumber daya manusia; dan h. kegiatan lain yang disepakati.
BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 3
(1) PARA PIHAK saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan Nota
81 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Kesepahaman ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
(3) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 4
PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dan koordinasi pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi
Pasal 5
(1) PARA PIHAK mengembangkan sistem informasi, prosedur dan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terintegrasi.
(2) PARA PIHAK melakukan peningkatan kapasitas sistem berupa dukungan teknologi informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, termasuk pelaksanaan katalog sektoral pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Polri.
Bagian keempat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 6
PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
82 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Bagian Kelima
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 7
PARA PIHAK dapat melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti pengaduan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, baik secara mandiri maupun bersama-sama.
Bagian Keenam Penegakan Hukum
Pasal 8
(1) PARA PIHAK dapat berkoordinasi dalam rangka pencegahan agar tidak
terjadi tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) PIHAK PERTAMA melakukan penegakan hukum terkait proses tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah didukung PIHAK KEDUA.
Bagian Ketujuh Pengembangan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas dan
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 9
(1) PARA PIHAK sepakat mengembangkan kelembagaan dan kapasitas Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan.
(2) PARA PIHAK melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kompetensi, sertifikasi keahlian dan pembentukan Jabatan Fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Polri.
(3) PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan tenaga ahli, konsultan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
(4) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka penugasan khusus melalui seleksi, penyiapan dan penunjukan personel.
83 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Bagian Kedelapan Kegiatan Lain yang Disepakati
Pasal 10
PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 11
(1) PARA PIHAK secara mandiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
a. pegawai negeri pada Polri terdiri dari anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil;
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada LKPP; dan c. pemangku kepentingan.
BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 12
(1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. PIHAK PERTAMA menunjuk Asisten Kapolri Bidang Logistik; dan
b. PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Utama LKPP.
84 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 13
(1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan disusun oleh kelompok kerja (Pokja) yang beranggotakan perwakilan PARA PIHAK, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani Nota kesepahaman ini.
(3) Masing-masing fungsi teknis pada PARA PIHAK bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14
(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
BAB VIII
BIAYA
Pasal 15
Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
85 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu Adendum
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan (adendum), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 17
Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
Bagian Ketiga Masa Berlaku
Pasal 18
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK atau atas usul salah satu pihak yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya.
86 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB X
PENUTUP
Pasal 19
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
Drs. IDHAM AZIS, M.Si. JENDERAL POLISI
Dr. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si.
Project Leader Melakukan Koordinasi Penyusunan Nota Kesepahaman
Antara Polri Dan LKPP
87 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
G. INSTRUMEN MONITORING PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
1. Laporan Anev Periodik Mingguan
LAPORAN HASIL ANALISA DAN EVALUASI
STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS
STAF LOGISTIK POLRI
A. Latar Belakang
Dalam rangka tercapainya strategi optimalisasi pengawasan dan
pengendalian pengadaan Barang/Jasa menuju Zona Integritas dilingkungan
Staf Logistik Polri dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan
yang diharapkan yaitu menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Monitoring dan Evaluasi
memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dan
memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif
tentang kemajuan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang/Jasa
dan menilai hasil pelaksanaannya. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan
evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini.
B. Dasar
a. Surat Perintah Aslog Kapolri Nomor : Sprin/328/III/KEP./2020 tanggal 31
Maret 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Slog Polri;
b. Surat Perintah Aslog Kapolri Nomor : Sprin/472/IV/DIK.2.5./2020 tanggal
2 Juni 2020 tentang Tim Pokja Strategi Optimalisasi Pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa menuju Zona Integritas Staf Logistik Polri.
88 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
C. Tujuan
Analisa dan Evaluasi optimalisasi strategi pengawasan dan pengendalian
pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :
1. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian pengadaan
Barang/Jasa secara efektif dan efisien.
2. Tersedianya informasi mengenai progres pengadaan Barang/Jasa yang
dapat diakses oleh pelaku pengadaan.
3. Tersedianya informasi terkini dan/atau literasi digital tentang pengadaan
Barang/Jasa baik berupa dokumen, audio dan visual.
4. Terwujudnya mitigasi resiko terlaksananya evaluasi kinerja, dan
tercapainya pengambilan keputusan demi perbaikan berkelanjutan
menuju pusat keunggulan pengadaan Barang/Jasa.
D. Analisa dan Evaluasi Kegiatan
1. Rapat Koordinasi Dengan Divkum Polri Tentang Peraturan Aslog Kapolri
Pada Tanggal 20 Juli 2020
Project Leader Berkoordinasi Dengan Staff Divkum Polri
89 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Project Leader Berkoordinasi Dengan Staff Divkum Polri
2. Rapat Pembahasan Tentang Pemantapan Animasi, Aplikasi, Dan
Regulasi Si Motor Baja Pada Tanggal 21 Juli 2020
Project Leader Membahas Perancangan Aplikasi Si Motor Baja
Dengan Pihak Vendor Aplikasi
90 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Project Leader Membahas Perancangan Aplikasi Si Motor Baja
Dengan Pihak Vendor Aplikasi
3. Rapat Finalisasi Animasi Dan Aplikasi Si Motor Baja Menuju Zona
Integritas Slog Polri Pada Tanggal 23 Juli 2020
Rapat Finalisasi Animasi Dan Aplikasi Si Motor Baja
91 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Rapat Finalisasi Animasi Dan Aplikasi Si Motor Baja
4. Rapat Penyelarasan Time Line Implementasi Projek Perubahan Strategi
Optimalisasi Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa
Menuju Zona Integritas Slog Polri Pada Tanggal 24 Juli 2020
Rapat Dengan Tim Efektif Untuk Penentuan Time Line
92 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Laporan Anev Periodik Bulanan
LAPORAN HASIL ANALISA DAN EVALUASI STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGADAAN BARANG/JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
A. Latar Belakang
Dalam rangka tercapainya strategi optimalisasi pengawasan dan
pengendalian pengadaan Barang/Jasa menuju Zona Integritas dilingkungan
Staf Logistik Polri dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan
yang diharapkan yaitu menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Monitoring dan Evaluasi
memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dan
memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif
tentang kemajuan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang/Jasa
dan menilai hasil pelaksanaannya. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan
evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini.
B. Dasar
a. Surat Perintah Aslog Kapolri Nomor : Sprin/328/III/KEP./2020 tanggal 31
Maret 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Slog Polri;
b. Surat Perintah Aslog Kapolri Nomor : Sprin/472/IV/DIK.2.5./2020 tanggal
2 Juni 2020 tentang Tim Pokja Strategi Optimalisasi Pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa menuju Zona Integritas Staf Logistik Polri.
C. Tujuan
Analisa dan Evaluasi optimalisasi strategi pengawasan dan pengendalian
pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :
1. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian pengadaan
Barang/Jasa secara efektif dan efisien.
93 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Tersedianya informasi mengenai progres pengadaan Barang/Jasa yang
dapat diakses oleh pelaku pengadaan.
3. Tersedianya informasi terkini dan/atau literasi digital tentang pengadaan
Barang/Jasa baik berupa dokumen, audio dan visual.
4. Terwujudnya mitigasi resiko terlaksananya evaluasi kinerja, dan
tercapainya pengambilan keputusan demi perbaikan berkelanjutan
menuju pusat keunggulan pengadaan Barang/Jasa.
D. Analisa Dan Evaluasi Kegiatan
1. Rapat Panitia dan Tim Efektif Pokja Aplikasi SI MOTOR BAJA menuju
Zona Integritas Slog Polri tanggal 3 Agustus 2020
Project Leader Rapat Dengan Tim Efektif Pokja Aplikasi Si Motor Baja
94 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Kegiatan Harmonisasi Dan Verifikasi Peraturan Aslog Kapolri Bersama
Kadivkum Polri Irjen Pol. Drs. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H.,
M.H., M.B.A. Dan KBP Victor. T Sihombing, M.Si Tanggal 3 Agustus
2020
Project Leader Melakukan Harmonisasi Dan Verifikasi
Peraturan Aslog Kapolri
3. Kegiatan Harmonisasi Dan Verifikasi Aplikasi Si Motor Baja Bersama
Kepala LKPP Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si Pada Tanggal 3 Agustus
2020
Project Leader Melakukan Harmonisasi Dan Verifikasi
Aplikasi Si Motor Baja
95 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
4. Sosialisasi Dan Pelatihan Aplikasi SI MOTOR BAJA Menuju Zona
Integritas Slog Polri Pada Tanggal 4 Agustus 2020
- 08:00 s.d. 11:00 WIB Tutorial Klasikal - 13:00 s.d. 14:30 WIB Tutorial Klasikal (Gelombang I) - 15:00 s.d. 16:30 WIB Tutorial Klasikal (Gelombang II)
Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pelatihan Aplikasi Si Motor Baja
Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pelatihan Aplikasi Si Motor Baja
96 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pelatihan Aplikasi Si Motor Baja
5. Liputan Testimoni Aslog Kapolri Tentang Aplikasi Si Motor Baja Dan
ILMS (Integrited Logistic Managemant System) Pada Tanggal 4 Agustus
2020
Project Leader Mengajukan Testimoni Kepada Aslog Kapolri
Tentang Aplikasi Si Motor Baja
97 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
6. Peninjauan Pembangunan Gedung ILMS Dan Koordinasi Lapangan
Dengan Tim Teknis Penyedia Dalam Rangka Koordinasi Rencana
Integrasi Aplikasi Si Motor Baja Ke Dalam Dashboard ILMS (Integrited
Logistic Managemant System) Pada Tanggal 5 Agustus 2020
Project Leader Melakukan Peninjauan Pembangunan Gedung ILMS
7. Testimoni Karoada PBJ Slog Polri BJP Drs. Rochmad Pada Tanggal 5
Agustus 2020
Testimoni Karoada PBJ Slog Polri BJP Drs. Rochmad
98 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
8. Liputan Testimoni Karopal BJP Drs. Ibnu Isticha Tentang
Pengembangan Aplikasi Si Motor Baja Dan Pembangunan ILMS
(Integrited Logistic Managemant System) Pada Tanggal 6 Agustus 2020
Testimoni Karopal BJP Drs. Ibnu Isticha
9. Liputan Testimoni Kepala LKPP Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si Pada
Tanggal 6 Agustus 2020
Testimoni Kepala LKPP Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si
99 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
10. Rapat Anev Tim Efektif Tentang Proyek Perubahan “Strategi
Optimalisasi Pengawasan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa
Menuju Zona Integritas Slog Polri Pada Tanggal 7 Agustus 2020
Rapat Anev Tim Efektif Tentang Proyek Perubahan
Rapat Anev Tim Efektif Tentang Proyek Perubahan
100 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
11. Pengajuan Surat Pengantar Aslog Kapolri Kepada Kadivkum Polri Perihal
Permohonan Verifikasi Pada Tanggal 10 Agustus 2020
Project Leader Mengajukan Pengajuan Surat Pengantar Aslog Kapolri
Kepada Kadivkum Polri
12. Rapat Koordinasi Lanjutan Tentang Verifikasi Peraturan Aslog Kapolri
Tanggal 11 Agustus 2020
Rapat Koordinasi Lanjutan Tentang Verifikasi Peraturan Aslog Kapolri
101 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
13. Rapat Koordinasi Dan Testimoni Plt. Deputi Bidang RB Akuntabilitas
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Drs. Jufri Rahman, M.Si Pada
Tanggal 12 Agustus 2020
Rapat Koordinasi Dan Testimoni Plt. Deputi Bidang RB Akuntabilitas
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Rapat Koordinasi Dan Testimoni Plt. Deputi Bidang RB Akuntabilitas
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
102 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
14. Rapat Anev Tim Efektif Tentang Penyusunan Laporan Proyek
Perubahan Zona Integritas Pada 13 Agustus 2020
Project Leader Mempersiapkan Rapat Anev Tim Efektif
15. Liputan Testimoni Law Enforcement Advisor ICITAP Komjen Pol (Purn)
Drs. Oegroseno, S.H. Tentang Dukungan ICITAP Terhadap
Pembangunan Zona Integritas Slog Polri Pada Tanggal 14 Agustus 2020
Testimoni Law Enforcement Advisor ICITAP
Komjen Pol (Purn) Drs. Oegroseno, S.H.
103 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
16. Rapat Koordinasi Pembahasan Draft MOU Antara Polri Dengan LKPP
Melalui Zoom Meeting Pada Tanggal 20 Agustus 2020
Project Leader Melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Draft MOU
Antara Polri Dengan LKPP Melalui Zoom Meeting
H. LESSON LEARNT
1. Adanya Kebutuhan Data Yang Tidak Dimiliki Oleh Polri Mengharuskan
Kerjasama Antar Instansi Di Era Digitalisasi 4.0.
Aplikasi Si Motor Baja memerlukan data dari Vendor Direktori yang
terdapat pada website LKPP. Hal ini memperlihatkan adanya sebuah trend
baru administrasi publik, yakni adanya keterkaitan (interconnection) dan
saling ketergantungan (interdependence) antara Instansi Pemerintah yang
satu dengan Instansi Pemerintah lainya dalam penyelenggaraan
kewenangan tertentu. Dengan kata lain, kerjasama antar Instansi Pemerintah
merupakan keniscayaan dalam manajemen pemerintahan publik pada masa
kini dan masa yang akan datang. Untuk itu, perlu adanya suatu kajian yang
cukup komprehensif dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan
dengan model-model dan kelembagaan kerjasama antar Instansi Pemerintah
agar ego sectoral tidak muncul dan dapat diantisipasi saat kerjasama
dilaksanakan.
104 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Adanya Kebutuhan Aplikasi Di Era Digitalisasi 4.0 Mengharuskan Polri
Untuk Mempersiapkan Personil Yang Berkompeten Dalam Bidang Ilmu
Komputer
Dewasa ini semakin dirasakan pentingnya pemanfaatan teknologi
informasi sebagai sarana untuk pelayanan publik bagi masyarakat guna
mendukung penyelenggaraan program-program Pemerintah. Dalam hal ini
maka Polri tidak dapat mengesampingkan keberadaan teknologi informasi
karena teknologi informasi merupakan sarana yang paling efektif untuk
meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Namun faktanya kemampuan
personil di bidang ilmu komputer masih sangat minim dan sangat terbatas
sehingga kebutuhan aplikasi pelayanan publik Polri belum dapat
dikembangkan oleh personil Polri. Adanya kebutuhan aplikasi di era
digitalisasi 4.0 mengharuskan Polri untuk mempersiapkan personil yang
berkompeten dalam bidang ilmu komputer.
105 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Proyek Perubahan “Strategi Optimalisasi Pengawasan Dan Pengendalian
Pengadaan Barang Dan Jasa Menuju Zona Integritas Staf Logistik Polri”
merupakan suatu kebutuhan strategis yang dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik Polri secara umum dan secara khusus dapat dipandang sebagai
indikator pengungkit penilaian pembangunan Zona Integritas di Slog Polri. Proses
pembangunan Zona Integritas di Slog Polri difokuskan pada penerapan program
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
Aplikasi Si Motor Baja menjadi penting bagi Slog Polri karena terkait dengan
era digitalisasi dalam pelayan publik di bidang pengadaan barang dan jasa yang
merupakan sistem informasi dan monitoring pengadaan barang/jasa di lingkungan
Polri yang berbasis aplikasi dan memiliki peran kunci dalam mewujudkan
terselenggaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara
akuntabilitas, transparansi dan berorientasi pada nilai kebermanfaatan (value for
money).
Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk
pelayanan publik merupakan sarana yang paling efektif untuk meningkatkan
akuntabilitas pelayanan publik memaksa Polri untuk memepersiapkan personilnya
agar memiliki kompeensi di bidang ilmu komputer. Selain itu pengembangan
aplikasi Si Motor Baja di Slog Polri memerlukan kerjasama antar Instansi
Pemerintah lainnya (LKPP). Hal ini memperlihatkan adanya sebuah trend baru
administrasi publik, yakni adanya keterkaitan (interconnection) dan saling
ketergantungan (interdependence) antara Instansi Pemerintah yang satu dengan
Instansi Pemerintah lainya dalam penyelenggaraan kewenangan tertentu.
106 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
B. REKOMENDASI
1. Pada era digitalisasi 4.0 tantangan tugas Polri dalam hal pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakkan hukum; serta
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di masa yang
akan datang akan semakin kompleks dan memerlukan dukungan personel
Polri yang profesional dengan kompetensi yang tinggi. Polri sebagai
pengemban amanat undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam
menjaga kelangsungan pembangunan nasional. Oleh sebab itu Project Leader
merekomendasikan agar Polri melakukan pembinaan SDM yang baik, terarah
dan berkesinambungan di bidang teknologi informasi dan ilmu komputer yang
akan sangat menentukan tingkat keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas-
tugasnya sebagai institusi yang Profesional, Modern dan Terpercaya.
2. Fakta yang memperlihatkan bahwa Polri sangat memerlukan data-data yang
telah dimiliki oleh berbagai Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
yang efektif dan efisien. Maka pada kesempatan ini Project Leader
merekomendasikan agar Polri terus melakukan kerjasama antar Instansi, baik
dilingkungan Pemerintahan maupun pada setor-sektor Swasta/Bisnis lainnya.
sehingga Polri memiliki Big Data yang komprehensif guna mendukung
pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat; penegakkan hukum; serta perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.