LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN JUDUL : STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI NAMA : NELSON PARDAMEAN PURBA NDH : 26 INSTANSI : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK. I/ ANGKATAN XLV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2020
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
JUDUL :
STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF
LOGISTIK POLRI
NAMA : NELSON PARDAMEAN PURBA
NDH : 26
INSTANSI : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK. I/ ANGKATAN XLV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2020
ii STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan
anugerah yang dikaruniakan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan Proyek
Perubahan yang berjudul “STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS
STAF LOGISTIK POLRI”.
Proyek Perubahan ini merupakan salah satu persyaratan bagi penulis dalam
menyelesaikan rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tinkat I, Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia, Angkatan XLV, Tahun 2020, dimana penulis
melakukan perubahan strategis di Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
khususnya di Slog Polri. Sehingga dengan adanya Proyek Perubahan ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran dan terobosan bagi organisasi secara
keseluruhan. Proyek Perubahan ini merupakan suatu kebutuhan strategis yang dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri secara umum dan secara khusus dapat
dipandang sebagai indikator pengungkit penilaian pembangunan Zona Integritas di Slog
Polri dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang.
Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Proyek Perubahan
ini, terutama kepada Coach, Bapak DR. MAKHDUM PRIYATNO, Aslog Kapolri bapak
IRJEN POL DRS. AHMAD DOFIRIM, M.Si dan staf, serta Mentor, Bapak BRIGJEN
POL. Drs. IBNU ISTICHA. Tanpa adanya bimbingan dan arahan dari beliau, maka
mustahil tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga, penulis
mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan/staf Stakeholder yang
mendukung implementasi Proyek Perubahan ini, mulai dari Kepala LKPP, Kemenpan
RB, lembaga internasional ICITAP, Kadivkum Polri, Itwasum Polri, dan seluruh Peserta
PKN Tingkat I Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Angkatan XLV Tahun
2017, kiranya jalinan persaudaraan ini dapat memberikan arti dikemudian hari. Kiranya
apabila dalam penulisan ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan, Penulis
memohon agar kiranya dapat diberikan saran ataupun masukan dalam rangka
penyempurnaan penulisan Proyek Perubahan ini.
JAKARTA, SEPTEMBER 2020.
iii STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
KOMBES POL. NELSON PARDAMEAN PURBA
EXECUTIVE SUMMARY
Dampak perekonomian akibat wabah Covid-19 memerlukan kewaspadaan dan
kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara. Peran
aktif dari seluruh instansi pemerintah diperlukan untuk melakukan langkah-langkah
dalam melakukan optimalisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran
pada proses pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis bagi Slog Polri
untuk dapat mewujudkan Grand Strategy Polri (2005-2025) yang telah memasuki tahap
III yaitu strive for excellence. Slog Polri sebagai pembina pengadaan barang dan jasa di
lingkungan Polri, perlu menata aspek kunci pengadaan melalui strategi optimalisasi
pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi “Si Motor
Baja”. Melalui fitur-fitur yang dialokasikan pada layar monitor Aplikasi “Si Motor Baja”
akan memberikan kemudahan pada pelaku pengadaan untuk melakukan assessment
terhadap perkembangan paket pengadaan yang telah dilakukan perikatan.
Aplikasi Si Motor Baja menjadi penting bagi Slog Polri karena terkait dengan era
digitalisasi dalam pelayan publik di bidang pengadaan barang dan jasa yang
merupakan sistem informasi dan monitoring pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri
yang berbasis aplikasi dan memiliki peran kunci dalam mewujudkan terselenggaranya
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara akuntabilitas, transparansi dan
berorientasi pada nilai kebermanfaatan (value for money).
Era digitalisasi 4.0 dan tantangan tugas Polri dalam hal pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat; penegakkan hukum; serta perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang akan semakin kompleks
sehingga Polri perlu melakukan pembinaan SDM di bidang teknologi informasi dan ilmu
komputer yang akan sangat menentukan tingkat keberhasilan Polri dalam menjalankan
tugas-tugasnya sebagai institusi yang Profesional, Modern dan Terpercaya. Selain itu,
adanya trend baru administrasi publik, bahwa adanya keterkaitan (interconnection) dan
saling ketergantungan (interdependence) antara Instansi Pemerintah yang satu dengan
iv STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Instansi Pemerintah lainya dalam penyelenggaraan kewenangan tertentu memerlukan
kerjasama antar Instansi, baik dilingkungan Pemerintahan maupun pada setor-sektor
Swasta/Bisnis lainnya.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY/ABSTRACT DAFTAR ISI HAL
BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. NAMA GAGASAN PROYEK PERUBAHAN DAN DESKRIPSI C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN D. MANFAAT PERUBAHAN E. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN F. OUTPUT KUNCI
1 1 3 4 5 7 7
BAB II : RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN A. ROADMAP/MILESTONES PROYEK PERUBAHAN B. TATA KELOLA PROYEK C. IDENTIFIKASI DAN ANALISA STAKEHOLDERS D. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN STRATEGI
MENGATASINYA E. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
9 9
14 18 19
19
BAB III : PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN A. KONSEP ZONA INTEGRITAS POLRI B. PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN C. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN D. PETA STAKEHOLDERS SETELAH PELAKSANAAN PROYEK
PERUBAHAN E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL F. UPAYA MENGATASI KENDALA G. INSTRUMEN MONITORING PELAKSANAAN PROYEK
PERUBAHAN H. LESSON LEARNT
21 21 33 70
75 75 76
87
103
BAB IV : PENUTUP A. KESIMPULAN B. REKOMENDASI
105 105 106
v STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
LAMPIRAN (dilaporkan dalam dokumen tersendiri)
1 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemerintah menyadari bahwa dampak perekonomian akibat wabah
Covid-19 memerlukan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan
kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara. Peran aktif dari seluruh instansi
pemerintah diperlukan untuk melakukan langkah-langkah dalam melakukan
optimalisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran pada proses
pengadaan barang dan jasa. Sudah menjadi opini umum dari masyarakat
Indonesia bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi
pemerintah merupakan proses yang identik dengan waktu yang lama, tidak
efektif, tidak efisien dan penuh dengan birokrasi.
Seiring dengan hal itu, saat ini Grand Strategy Polri (2005-2025)1 telah
memasuki tahap III yaitu strive for excellence yaitu terwujudnya pelayanan publik
yang prima melalui program-program unggulan Polri berbasis pada teknologi
digital. Agenda strive for excellence ini selaras dengan upaya pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan publik melalui kebijakan regulasi berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi dengan pencapaian tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN,
serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam mencapai tahapan strive for excellence tersebut, Polri
melaksanakan upaya dalam membangun Zona Integritas, sebagaimana yang
dimaklumatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
1 Surat Keptutusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005.
2 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah
menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah
Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang
diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap
sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2)
Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan
Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.
SLOG POLRI sebagai pembina pengadaan barang dan jasa Polri,
memenuhi 3 (tiga) kriteria pembangunan Zona Integritas tersebut di atas,
sehingga melalui core business di bidang pengadaan barang dan jasa, SLOG
POLRI perlu menata dari aspek kunci pengadaan yaitu strategi optimalisasi
pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa berbasis Aplikasi
yang mengisyaratkan pada penguasaan dan pengendalian melalui satu tangan
(handphone) yang terkoneksi dengan Aplikasi pengendalian kontrak dan
monitoring di seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa atau Aplikasi “Si
Motor Baja”.
Melalui fitur-fitur yang dialokasikan pada layar monitor Aplikasi “Si Motor
Baja” akan memberikan kemudahan pada pelaku pengadaan untuk melakukan
assessment terhadap perkembangan paket pengadaan yang telah dilakukan
perikatan. Fitur pada Aplikasi mencakup dua dimensi yaitu pengawasan dan
pengendalian pada lingkup internal SLOG POLRI dan lingkup eksternal yang
melibatkan peranserta stakeholder penyedia atau vendor. Melalui implementasi
pengawasan dan pengendalian berbasis Aplikasi tersebut, maka akan terwujud
3 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan SLOG
POLRI. Pengembangan Aplikasi “Si Motor Baja” dapat disesuaikan dengan
situasi dan kondisi terkini selaras dengan formulasi kebijakan di bidang
pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Dengan adanya Proyek Perubahan “Strategi Optimalisasi Pengawasan
Dan Pengendalian Pengadaan Barang Dan Jasa Menuju Zona Integritas Staf
Logistik Polri” ini maka SLOG POLRI telah melakukan langkah efisiensi dan
efektivitas dari prinsip-prinsip pengadaan yang harus dicapai dalam suatu proses
pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintahan.
B. NAMA GAGASAN PROYEK PERUBAHAN DAN DESKRIPSI
1. Bahwa Staf Logistik Polri atau yang disebut dengan SLOG POLRI adalah
salah satu Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri yang memiliki nilai
strategis dalam implementasi kebijakan di bidang pengadaan barang dan
jasa Polri;
2. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, fungsi pengawasan dan
pengendalian memiliki peran kunci (success key factor) guna mewujudkan
terselenggaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara
akuntabilitas, transparan, dan berorientasi pada nilai kebermanfaatan atau
value for money baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang
(milestones);
3. Dalam rangka perwujudan prinsip efesiensi dan efektifitas maka perlu
dilakukan langkah strategis pengawasan dan pengendalian yang berbasis
Aplikasi sehingga memberi kemudahan dalam dinamika pengawasan dan
pengendalian pengadaan barang dan jasa Polri antar pelaku pengadaan
barang dan jasa meliputi: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja
Pemilihan, Agen Pengadaan, PJPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan
Penyedia;
4. Pengawasan dan pengendalian berbasis Aplikasi memiliki nilai strategis
dalam agenda reformasi birokrasi Polri, sehingga dapat dijadikan sebagai
indikator pengungkit pembangunan Zona Integritas SLOG POLRI yang
4 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
memiliki 3 (tiga) syarat utama yaitu: bernilai strategis dalam pelayanan publik,
mengelola sumber daya yang cukup besar dan memiliki tingkat keberhasilan
reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
MENTOR
1. Nama : Brigjen Pol Drs. Ibnu Isticha
2. Jabatan : Kepala Biro Peralatan SLOG POLRI
3. Alamat kantor : Jl. Raya Bekasi Timur No. 86 Cipinang Jakarta Timur
59 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
4. PERATURAN ASLOG
a. Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Yang Ditandatangani
Oleh Aslog Kapolri, Lkpp, Icitap, Pertamina, Dan Stake Holder/Vendor.
Aslog Kapolri Membuka Acara Pencanangan Zona Integritas
Pada Tanggal 23 Juni 2020 Bertempat Di Rupat Lantai II Slog Polri
Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Yang Ditandatangani Oleh
Aslog Kapolri, LKPP, ICITAP, Pertamina, Dan Stake Holder/Vendor
60 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM MONITORING PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
Menimbang : a. bahwa pengisian dokumen pengadaan di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur
penting untuk menjamin kesiapan sarana dan prasaran
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. bahwa Aplikasi Sistem Monitoring Pengadaan Barang
dan Jasa di lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia harus dikelola secara tertib untuk
mendapatkan hasil yang optimal dalam mencapai
sasaran yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Asisten Kapolri bidang Logistik tentang penggunaan
Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Mengingat : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik
61 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK TENTANG
PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Asisten Kapolri bidang Logistik ini yang
dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah
pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan
fungsi Kepolisian.
3. Asisten Kapolri bidang Logistik yang selanjutnya disebut
Aslog Kapolri adalah pembantu Kapolri dalam
penyelenggaraan manajemen Logistik di lingkungan Polri.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat PPK adalah
Pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil
62 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara atau
Daerah.
5. Staf Logistik Polri yang disebut Slog Polri adalah unsur
pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen
logistik pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah
Kapolri.
6. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer
yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk
melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna
7. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengadaan Barang/Jasa
yang selanjutnya disingkat Aplikasi Si Motor Baja adalah
sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak
(software), prosedur, dan/atau aturan yang terorganisasi
secara sistematis dan terintegrasi untuk mengumpulkan,
mengolah dan menyajikan dokumen administrasi proses
pengadaan menjadi informasi yang bermanfaat untuk
pengambilan keputusan.
Pasal 2
Tujuan Aplikasi Si Motor Baja :
a. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian
pengadaan Barang/Jasa secara efektif dan efisien;
b. Tersedianya informasi mengenai progres pengadaan
Barang/Jasa yang dapat diakses oleh pelaku pengadaan;
c. Tersedianya informasi terkini dan/atau literasi digital tentang
pengadaan Barang/Jasa baik berupa dokumen, audio, dan
visual;
d. Terwujudnya mitigasi resiko, terlaksananya evaluasi kinerja,
dan terciptanya pengambilan keputusan demi perbaikan
63 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
berkelanjutan menuju pusat keunggulan pengadaan
Barang/Jasa.
Pasal 3
Aplikasi Si Motor Baja dilaksankan dengan prinsip:
a. legalitas
b. legitimasi
c. objektifitas
d. akuntabel
e. akurat
f. aman
Pasal 4
(1) Penyelenggara Aplikasi Si Motor Baja meliputi:
a) Aplikasi Si Motor Baja tingkat Mabes Polri; dan
b) Aplikasi Si Motor Baja tingkat Polda.
(2) Aplikasi Si Motor Baja tingkat Mabes Polri terdiri dari:
a. Aplikasi Si Motor Baja Satker Slog Polri; dan
b. Aplikasi Si Motor Baja pada Satker Mabes Polri yang
melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa
(3) Aplikasi Si Motor Baja tingkat Polda terdiri dari 34 (tiga puluh
empat) Polda
BAB II
PENYELENGGARA APLIKASI SI MOTOR BAJA
Pasal 5
Penyelenggara aplikasi Si Motor Baja, meliputi:
a. Pejabat Pembina;
b. Pejabat Pengendali;
c. Pejabat Pengelola;
64 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
d. Administrator;dan
e. Verifikator.
Pasal 6
(1) Pejabat Pembina Aplikasi Si Motor Baja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a, diemban oleh Aslog Kapolri
(2) Pejabat Pembina Aplikasi Si Motor Baja bertanggung jawab
dalam pembangunan dan pengembangan serta menetapkan
kebijakan penyelenggaraan aplikasi Si Motor Baja.
Pasal 7
(1) Pejabat pengendali Aplikasi Si Motor Baja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b:
a) Pada tingkat Mabes Polri diemban oleh Kabagada Roada
Slog Polri;
b) Pada tingkat Kewilayahan diemban oleh Kabagada Biro
Logistik Polda.
(2) Pejabat pengendali Aplikasi Si Motor Baja bertanggung jawab:
a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian semua
dokumen administrasi pengadaan barang/jasa yang dibuat
oleh PPK pada tingkat Mabes Polri dan Polda.
b) Melaksanakan pengolahan dan penyajian dokumen
pengadaan Barang/jasa
c) Mengendalikan operasional Aplikasi Si Motor Baja
Pasal 8
(1) Pejabat pengelola Aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c:
a) Pada tingkat Mabes Polri diemban oleh PPK yang
bertanggungjawab dalam proses pengadaan Barang/Jasa
pada tingkat Mabes Polri.
65 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
b) Pada tingkat Kewilayahan diemban oleh PPK yang
bertanggung jawab dalam proses pengadaan Barang/Jasa
pada tingkat Polda.
(2) Pejabat pengelola Aplikasi Si Motor Baja pada tingkat Mabes
Polri dan tingkat Polda sebagimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan b bertugas:
a) Melakukan Update Dokumen progres pekerjaan pengadaan
Barang/Jasa pada tingkat Mabes Polri;
b) Melakukan inventarisasi dokumen proses pengadaan
Barang/Jasa; dan
c) Menginput Dokumen pengadaan ke dalam Aplikasi Si
Motor Baja.
(3) Pejabat pengelola Aplikasi Si Motor Baja dapat menunjuk
Operator dengan mengeluarkan surat perintah PPK untuk
membantu Pejabat pengelola dalam menginput dokumen
pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 9
(1) Administrator Aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
a) Administrator aplikasi Si Motor Baja pada tingkat Mabes
Polri; dan
b) Administrator aplikasi Si Motor Baja tingkat Polda.
(2) Administrator aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah personel yang ditunjuk dengan
surat perintah Kepala Satuan Kerja pada lingkungan Satker
Mabes Polri yang melaksanakan proses pengadaan
Barang/Jasa.
(3) Administrator aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah personel yang ditunjuk dengan
surat perintah Kepala Biro Logistik Polda.
66 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Pasal 10
(1) Administrator Aplikasi Si Motor Baja sebagimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruh a dan b, bertugas:
a) Mendaftarkan akun PPK.
b) Membuat paket pekerjaan sesuai paket yang terdapat
dimasing-masing Satker hingga mendelegasikan paket
pengadaan barang/jasa kepada PPK yang telah ditunjuk
c) Mengupdate status paket yang masih di blokir
d) Melakukan pembaharuan data dokumen pengadaan
barang/jasa
e) Melaporkan kendala dalam penggunaan Aplikasi Si Motor
Baja kepada pejabat pengendali
BAB III
PENYELENGGARAAN APLIKASI SI MOTOR BAJA
Bagian Kesatu
Pasal 11
Penyelenggaraan Aplikasi Si Motor Baja dilakukan dengan tahapan:
a. Pengumpulan tahapan dokumen pengadaan Barang/jasa pada
Polri;
b. Penginputan dokumen pengadaan Barang/jasa pada Polri; dan
c. Pengolahan, penyajian dokumen.
Bagian Kedua
Pengumpulan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Polri
Pasal 12
(1) Pengumpulan data dokumen pengadaan Barang/Jasa pada Polri
dimulai dari tahap proses perencanaan sampai dengan serah
terima barang.
67 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
(2) PPK melakukan inventarisasi dokumen pengadaan pada masing-
masing paket pengadaan;
(3) Dalam pelaksanaan pengumpulan dokumen pengadaan
Barang/Jasa pada Polri PPK bertanggung jawab melakukan
klarifikasi,verifikasi, dan validasi dokumen pengadaan
Barang/Jasa.
(4) Dokumen Pengadaan Barang/jasa pada Polri memuat:
a) dokumen Program /Penganggaran;
b) Dokumen Perencanaan Pengadaan;
c) dokumen Tender;
d) dokumen Kontrak dan Perubahan;
e) dokumen Pengendalian dan Pemeriksaan;
f) dokumen Administrasi Penagihan/ Wabku Uang Muka;
g) dokumen Administrasi Barang Tahap I;
h) dokumen Pembayaran Tahap I;
i) dokumen Administrasi Barang Tahap II; dan
j) dokumen Serah Terima.
Bagian ketiga
Penginputan Dokumen pengadaan Barang/Jasa pada Polri
Pasal 13
(1) Penginputan dokumen pengadaan Barang/jasa pada Polri
dilakukan oleh PPK yang dapat/atau dibantu oleh 1 (satu)
personel sebagai operator yang ditunjuk dengan surat perintah
oleh masing-masing PPK.
(2) Secara proaktif, PPK membangun komunikasi efektif dengan
penyedia Barang/Jasa guna menginput data tentang
perkembangan proses pengadaan yang sedang dilaksanakan
sesuai dengan fitur aplikasi Si Motor Baja.
68 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Bagian keempat
Pengolahan dan penyajian dokumen
Pasal 14
Pengolahan dan penyajian dokumen dilaksanakan oleh Pejabat
pengendali yang dilaporkan setiap bulan kepada Kasatker sebagai
bahan analisa dan evaluasi Kasatker dalam menilai kinerja PPK
Pasal 15
(1) Sarana Prasarana penunjang penyelengaraan Aplikasi Si Motor
Baja meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet/VPN,
server, perangkat keras, aplikasi motor baja, dan perangkat
lunak lainnya.
(2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penyelenggaraan
Aplikasi Si Motor Baja dilaksanakan oleh Slog Polri.
BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16
Pejabat pengendali bertanggung jawab terhadap pengawasan
penyelenggaraan Aplikasi Si Motor Baja.
Pasal 17
(1) Pengendalian penyelenggaraan Aplikasi Si Motor Baja dilakukan
dalam bentuk pelaporan rutin dan insidentil.
(2) Pelaporan rutin penyelengaraan Aplikasi Si Motor Baja
dilakukan secara berjenjang dan berkala pada setiap bulan
(3) Pelaporan insidentil dilakukan apabila dalam penyelengaraan
proses pengadaan barang/jasa terjadi peristiwa khusus
69 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Asisten Kapolri bidang Logistik ini mulai berlaku pada
tanggal disahkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal………….Agustus 2020
ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK,
Ttd
AHMAD DOFIRI
70 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
C. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
No Tahapan Kegiatan Capaian Bukti
1 Jangka Pendek
a. Strategi Optimalisasi Pengawasan dan
Pengendalian berbasis Aplikasi:
1) Melaksanakan rapat pembahasan design
Aplikasi dengan Tim IT Aplikasi Si Motor
Baja.
2) Melaksanakan rapat terpadu dengan tim
efektif dalam rangka seminar rancangan
proyek perubahan.
3) Melaksanakan rapat terpadu bersama tim
pokja pembangunan Zona Integritas.
4) Melaksanakan rapat dengan Itwasum
Polri, Srena Polri, dan Satker lainnya
dalam rangka asistensi kesiapan
penilaian pembangunan Zona Integritas;
5) Melaksanakan rapat pemantapan dengan
LKPP, BPKP, ICITAP, dan stakeholder
terkait;
6) Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas SLOG POLRI menuju WBK dan
WBBM
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
b. Terciptanya Aplikasi Si Motor Baja:
1) Melaksanakan rapat dengan Tim Aplikasi
Si Motor Baja secara simultan dan
berkelanjutan.
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
71 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2) Melaksanakan rapat penyelarasan
dengan Tim Pokja Zona Integritas dan
paparan proposal Aplikasi Si Motor Baja
di depan pimpinan dan tim pokja Zona
Integritas.
3) Melaksanakan rapat dengan Divkum
Polri dalam rangka penyusunan regulasi
Aplikasi Si Motor Baja.
4) Melaksanakan launching Aplikasi “Si
Motor Baja”.
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
Terlampir
c. Terciptanya Aplikasi “Si Motor Baja”
Sebagai indikator pengungkit pembangunan
Zona Integritas:
1) Melaksanakan rapat dengan tim asistensi
dari Kemenpan RB.
2) Rapat tim Pokja I – VI membahas
Aplikasi Si Motor Baja sebagai indikator
pengungkit penilaian Pembangunan
Zona Integritas SLOG POLRI menuju
WBK dan WBBM.
3) Melaksanakan rapat evaluasi lanjutan.
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
d. Terwujudnya Komitmen Staf Untuk
Mendukung Proyek Perubahan Dalam
Pembangunan Zona Integritas SLOG
POLRI menuju WBK dan WBBM:
1) Memberikan sosialisasi kepada seluruh
staf di SLOG POLRI tentang pentingnya
Proyek Perubahan “Strategi Optimalisasi
Tercapai
Tercapai
Terlampir
Terlampir
72 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Pengawasan dan Pengendalian
Pengadaan Barang dan jasa menuju
Zona Integritas Staf Logistik Polri”.
2) Melaporkan hasil pelaksanaan Aplikasi
“Si Motor Baja” kepada Aslog Kapolri.
Tercapai
Terlampir
2 Jangka Menengah 1 Tahun
a. Tercapainya Predikat Zona Integritas SLOG
POLRI Menuju WBK dan WBBM:
1) Melaksanakan rapat secara intens
dengan stakeholder guna mendukung
penilaian pembangunan Zona Integritas
SLOG POLRI;
2) Menyelenggarakan rapat terpadu dalam
rangka memelihari konsistensi dan
advokasi lainnya.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
b. Pengembangan Aplikasi ke Satker Mabes
Polri:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan 8
(delapan) satker Mabes Polri yang
terlibat dalam pengadaan Barang dan
jasa Polri;
2) Melaksanakan sosialisasi Peraturan
Aslog Kapolri tentang Pemberdayaan
pengawsan dan pengendalian berbasis
Aplikasi dalam pengadaan Barang dan
jasa Polri ke seluruh Satker Mabes Polri
dan Biro Logistik Polda jajaran.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
c. Pengembangan Aplikasi Si Motor Baja ke
Satuan Kewilayahan Se-Indonesia:
Disiapkan
73 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
1) Melaksanakan rapat kerja teknis
pengemban tugas logistik Satker Mabes
Polri dan biro Logistik Polda Jajaran se-
Indonesia.
2) Membangunan MoU pengembangan
Aplikasi Si Motor Baja sebagai strategi
optimalisasi pengawasan dan
pengendalian berbasis Aplikasi.
Disiapkan
Disiapkan
d. Penyusunan draf Regulasi pengembangan
Aplikasi Si Motor Baja pada segenap satuan
kerja dan satuan kewilayahan Polda jajaran:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan
Divkum Polri dengan melibatkan
Divhumas dan Divtik Polri;
2) Berkoordinasi dengan penyedia/vendor.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
3 Jangka Panjang 2-3 Tahun
a. Pengembangan Fitur Aplikasi yang
terintegrasi denga Big Data ILMS dan/atau
Aplikasi sentral POLISIKU:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan
Divitik dan SOPS Polri;
2) Mengintegrasikan Aplikasi Si Motor Baja
secara terpadu sehingga dapat diakses
oleh segenap jajaran perihal
perkembangan pengadaan barang dan
jasa di lingkungan Polri.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
b. Optimalisasi pengawasan dan
pengendalian berbasis Aplikasi pada
pengadaan khusus:
1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan
LKPP, Menkeu, SRENA Polri, dan
Disiapkan
Disiapkan
74 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
DIVKUM Polri;
2) Menambahkan fitur tambahan tentang
pengadaan khusus.
Disiapkan
c. Pengembangan kerjasama dengan
Lembaga ICITAP dan LKPP dalam rangka
pemberdayaan pengawasan dan
pengendalian berbasis Aplikasi meliputi
standarisasi kompetensi ahli pengadaan
barang dan jasa pada pada Aplikasi Si
Motor Baja;
1) Melaksanakan review implementasi
Aplikasi Si Motor Baja;
2) Menambahkan fitur assessment
kompetensi Ahli Pengadaan yang akan
mulai digelar pada tahun 2023.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
d. Terwujudnya pengembangan Aplikasi Si
Motor Baja pada pengemban pengadaan di
setiap satker Mabes Polri dan Biro Logisitik
Polda jajaran se-Indonesia sehingga layak
dijadikan sebagai standarisasi
pembangunan Zona Integritas:
1) Melakukan review secara berkelanjutan;
2) Membangun MoU dengan stakeholder
terkait guna mendukung pengawasan
dan pengendalian berbasis Aplikasi pada
setiap level pengadaan barang dan jasa
Polri.
Disiapkan
Disiapkan
Disiapkan
75 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
D. PETA STAKEHOLDERS SETELAH PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Setelah Proyek Perubahan dilaksanakan oleh Tim Efektif yang dipimpin oleh
Project Leader maka para pemangku kepentingan atau stakeholder yang telah
dipetakan dalam Rancangan Proyek Perubahan tidak mengalami perubahan
kepentingan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan.
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL
1. Kendala Internal
Saat ini, aplikasi Si Motor Baja belum terakomodir pada aplikasi Apple
Store yang menggunakan sistem operasi IOS sehingga hanya dapat di
download melalui aplikasi Playstore yang menggunakan sistem operasi
Android. Hal ini menjadi kendala internal bagi para pengguna aplikasi Si Motor
Baja di Slog Polri yang tidak semuanya menggunakan Handphone berbasis
sistem operasi Android namun ada juga yang menggunakan Handphone Apple
dengan sistem operasi IOS. Pada faktanya memang pengajuan sebuah aplikasi
ke sistem oerasi IOS membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pengajuan
sebuah aplikasi ke sistem operasi Android, karena Apple menyaratkan aplikasi
tersebut butuh waktu untuk direview, sebelum diizinkan boleh terpampang di
Apple Store.
76 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Kendala Eksternal
Aplikasi Si Motor Baja memerlukan data dari Vendor Direktori yang
terdapat pada website LKPP. Vendor Direktori adalah situs direktori penyedia
seluruh Indonesia yang dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) khususnya Direktorat
Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama International. Situs direktori ini juga
dikembangankan menjadi sebuah media untuk mempromosikan penyedia –
penyedia dari seluruh Indonesia sehingga situs ini diharapkan mampu
memudahkan K/L/PD seluruh Indonesia untuk mengetahui penyedia di seluruh
Indonesia dengan berbagai macam klasifikasi bisnis.
Vendor Direktori ini, memiliki jutaan database dengan ribuan klasifikasi
bisnis yang selalui diperbarui secara berkala, serta dilengkapi dengan fitur –
fitur modern seperti peta lokasi untuk memudahkan dalam melakukan
pencarian dan fitur timeline updates yang dapat digunakan untuk mengetahui
perkembangan apa saja yang dilakukan oleh vendor di Indonesia khususnya
mengenai informasi perusahaan serta fitur video di halaman depan yang
digunakan untuk mempromosikan profil perusahaan vendor tersebut.
Tersebarnya jumlah penyedia di Indonesia dan K/L/PD, menjadikan LKPP
untuk berkomitmen dalam menjaga pengadaan yang berkredibel sehingga
vendor direktori diharapkan akan menjadi perubahan pencarian informasi
tentang penyedia khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
F. UPAYA MENGATASI KENDALA
1. Mengatasi Kendala Internal.
Project Leader terus melakukan upaya koordinasi dengan pihak Vendor
agar aplikasi Si Motor Baja dapat dilakukan pengembangannya sehingga dapat
di upload pada aplikasi Apple Store. Upaya yang perlu dilakukan oleh pihak
Vendor adalah:
a. Aplikasi yang dikembangkan oleh Vendor Si Motor Baja, minimum harus
dapat berjalan secara baik pada sistem operasi iOS versi 7 dan pada
sistem operasi OS X10.8.
77 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
b. Kemudian harus support untuk berbagai tipe ukuran layar dan resolusi,
misalnya pada Iphone. atau Ipad.
c. Pihak Vendor juga perlu mempersiapkan screenshot beberapa tampilan
aplikasi serta video promosionalnya. Termasuk icon-icon aplikasi dengan
ukuran yang berbeda-beda untuk ditampilkan di aplikasi Apple Store.
2. Mengatasi Kendala Eksternal.
Menyadari bahwa diperlukan adanya kerjasama antara Slog Polri dan
LKPP dalam rangka mengintegrasikan data yang terdapat pada Vendor
Direktori LKPP agar dapat digunakan sebagai database di aplikasi Si Motor
baja, maka Project Leader melakukan upaya melalui Nota Kesepahaman atau
MoU antara Polri dan LKPP.
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Nomor: NK/ /VIII/2020
Nomor: / /2020
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pada hari ini ......... tanggal ....., bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. JENDERAL POLISI Drs. IDHAM AZIS, M.Si., selaku KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
78 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Dr. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si., selaku KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat negara yang bertugas dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum
serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
79 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1172); dan
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut:
80 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini terwujudnya sinergisitas dalam rangka kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:
a. pertukaran data dan/atau informasi; b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; c. pelaksanaan integrasi sistem informasi; d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah; e. pengelolaan dan tindaklanjut pengaduan di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah; f. penegakan hukum; g. pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan
sumber daya manusia; dan h. kegiatan lain yang disepakati.
BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 3
(1) PARA PIHAK saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan Nota
81 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Kesepahaman ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
(3) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 4
PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dan koordinasi pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi
Pasal 5
(1) PARA PIHAK mengembangkan sistem informasi, prosedur dan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terintegrasi.
(2) PARA PIHAK melakukan peningkatan kapasitas sistem berupa dukungan teknologi informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, termasuk pelaksanaan katalog sektoral pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Polri.
Bagian keempat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 6
PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
82 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Bagian Kelima
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 7
PARA PIHAK dapat melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti pengaduan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, baik secara mandiri maupun bersama-sama.
Bagian Keenam Penegakan Hukum
Pasal 8
(1) PARA PIHAK dapat berkoordinasi dalam rangka pencegahan agar tidak
terjadi tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) PIHAK PERTAMA melakukan penegakan hukum terkait proses tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah didukung PIHAK KEDUA.
Bagian Ketujuh Pengembangan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas dan
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 9
(1) PARA PIHAK sepakat mengembangkan kelembagaan dan kapasitas Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan.
(2) PARA PIHAK melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kompetensi, sertifikasi keahlian dan pembentukan Jabatan Fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Polri.
(3) PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan tenaga ahli, konsultan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
(4) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka penugasan khusus melalui seleksi, penyiapan dan penunjukan personel.
83 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Bagian Kedelapan Kegiatan Lain yang Disepakati
Pasal 10
PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 11
(1) PARA PIHAK secara mandiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
a. pegawai negeri pada Polri terdiri dari anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil;
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada LKPP; dan c. pemangku kepentingan.
BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 12
(1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. PIHAK PERTAMA menunjuk Asisten Kapolri Bidang Logistik; dan
b. PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Utama LKPP.
84 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 13
(1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan disusun oleh kelompok kerja (Pokja) yang beranggotakan perwakilan PARA PIHAK, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani Nota kesepahaman ini.
(3) Masing-masing fungsi teknis pada PARA PIHAK bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14
(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
BAB VIII
BIAYA
Pasal 15
Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
85 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu Adendum
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan (adendum), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 17
Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
Bagian Ketiga Masa Berlaku
Pasal 18
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK atau atas usul salah satu pihak yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya.
86 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
BAB X
PENUTUP
Pasal 19
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
Drs. IDHAM AZIS, M.Si. JENDERAL POLISI
Dr. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si.
Project Leader Melakukan Koordinasi Penyusunan Nota Kesepahaman
Antara Polri Dan LKPP
87 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
G. INSTRUMEN MONITORING PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
1. Laporan Anev Periodik Mingguan
LAPORAN HASIL ANALISA DAN EVALUASI
STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS
STAF LOGISTIK POLRI
A. Latar Belakang
Dalam rangka tercapainya strategi optimalisasi pengawasan dan
pengendalian pengadaan Barang/Jasa menuju Zona Integritas dilingkungan
Staf Logistik Polri dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan
yang diharapkan yaitu menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Monitoring dan Evaluasi
memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dan
memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif
tentang kemajuan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang/Jasa
dan menilai hasil pelaksanaannya. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan
evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini.
B. Dasar
a. Surat Perintah Aslog Kapolri Nomor : Sprin/328/III/KEP./2020 tanggal 31
Maret 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Slog Polri;
b. Surat Perintah Aslog Kapolri Nomor : Sprin/472/IV/DIK.2.5./2020 tanggal
2 Juni 2020 tentang Tim Pokja Strategi Optimalisasi Pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa menuju Zona Integritas Staf Logistik Polri.
88 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
C. Tujuan
Analisa dan Evaluasi optimalisasi strategi pengawasan dan pengendalian
pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :
1. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian pengadaan
Barang/Jasa secara efektif dan efisien.
2. Tersedianya informasi mengenai progres pengadaan Barang/Jasa yang
dapat diakses oleh pelaku pengadaan.
3. Tersedianya informasi terkini dan/atau literasi digital tentang pengadaan
Barang/Jasa baik berupa dokumen, audio dan visual.
4. Terwujudnya mitigasi resiko terlaksananya evaluasi kinerja, dan
tercapainya pengambilan keputusan demi perbaikan berkelanjutan
menuju pusat keunggulan pengadaan Barang/Jasa.
D. Analisa dan Evaluasi Kegiatan
1. Rapat Koordinasi Dengan Divkum Polri Tentang Peraturan Aslog Kapolri
Pada Tanggal 20 Juli 2020
Project Leader Berkoordinasi Dengan Staff Divkum Polri
89 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Project Leader Berkoordinasi Dengan Staff Divkum Polri
2. Rapat Pembahasan Tentang Pemantapan Animasi, Aplikasi, Dan
Regulasi Si Motor Baja Pada Tanggal 21 Juli 2020
Project Leader Membahas Perancangan Aplikasi Si Motor Baja
Dengan Pihak Vendor Aplikasi
90 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Project Leader Membahas Perancangan Aplikasi Si Motor Baja
Dengan Pihak Vendor Aplikasi
3. Rapat Finalisasi Animasi Dan Aplikasi Si Motor Baja Menuju Zona
Integritas Slog Polri Pada Tanggal 23 Juli 2020
Rapat Finalisasi Animasi Dan Aplikasi Si Motor Baja
91 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
Rapat Finalisasi Animasi Dan Aplikasi Si Motor Baja
4. Rapat Penyelarasan Time Line Implementasi Projek Perubahan Strategi
Optimalisasi Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa
Menuju Zona Integritas Slog Polri Pada Tanggal 24 Juli 2020
Rapat Dengan Tim Efektif Untuk Penentuan Time Line
92 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Laporan Anev Periodik Bulanan
LAPORAN HASIL ANALISA DAN EVALUASI STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGADAAN BARANG/JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
A. Latar Belakang
Dalam rangka tercapainya strategi optimalisasi pengawasan dan
pengendalian pengadaan Barang/Jasa menuju Zona Integritas dilingkungan
Staf Logistik Polri dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan
yang diharapkan yaitu menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Monitoring dan Evaluasi
memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dan
memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif
tentang kemajuan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang/Jasa
dan menilai hasil pelaksanaannya. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan
evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini.
B. Dasar
a. Surat Perintah Aslog Kapolri Nomor : Sprin/328/III/KEP./2020 tanggal 31
Maret 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Slog Polri;
b. Surat Perintah Aslog Kapolri Nomor : Sprin/472/IV/DIK.2.5./2020 tanggal
2 Juni 2020 tentang Tim Pokja Strategi Optimalisasi Pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa menuju Zona Integritas Staf Logistik Polri.
C. Tujuan
Analisa dan Evaluasi optimalisasi strategi pengawasan dan pengendalian
pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :
1. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian pengadaan
Barang/Jasa secara efektif dan efisien.
93 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Tersedianya informasi mengenai progres pengadaan Barang/Jasa yang
dapat diakses oleh pelaku pengadaan.
3. Tersedianya informasi terkini dan/atau literasi digital tentang pengadaan
Barang/Jasa baik berupa dokumen, audio dan visual.
4. Terwujudnya mitigasi resiko terlaksananya evaluasi kinerja, dan
tercapainya pengambilan keputusan demi perbaikan berkelanjutan
menuju pusat keunggulan pengadaan Barang/Jasa.
D. Analisa Dan Evaluasi Kegiatan
1. Rapat Panitia dan Tim Efektif Pokja Aplikasi SI MOTOR BAJA menuju
Zona Integritas Slog Polri tanggal 3 Agustus 2020
Project Leader Rapat Dengan Tim Efektif Pokja Aplikasi Si Motor Baja
94 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
2. Kegiatan Harmonisasi Dan Verifikasi Peraturan Aslog Kapolri Bersama
Kadivkum Polri Irjen Pol. Drs. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H.,
M.H., M.B.A. Dan KBP Victor. T Sihombing, M.Si Tanggal 3 Agustus
2020
Project Leader Melakukan Harmonisasi Dan Verifikasi
Peraturan Aslog Kapolri
3. Kegiatan Harmonisasi Dan Verifikasi Aplikasi Si Motor Baja Bersama
Kepala LKPP Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si Pada Tanggal 3 Agustus
2020
Project Leader Melakukan Harmonisasi Dan Verifikasi
Aplikasi Si Motor Baja
95 STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENUJU ZONA INTEGRITAS STAF LOGISTIK POLRI
4. Sosialisasi Dan Pelatihan Aplikasi SI MOTOR BAJA Menuju Zona