PROYEK PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL II

ANGKATAN XXIV – TAHUN 2019

PROYEK PERUBAHAN

Penguatan Sistem Layanan Laboratorium Kalibrasi BMKG

Menuju Badan Layanan Umum berkelas Dunia

Nama Peserta : HANIF ANDI NUGRAHA

NDH : 50

INSTANSI : BMKG

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL

DAN MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA

JAKARTA

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan Ridho

dan Rahmat-NYA kegiatan Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Gagasan rancangan proyek perubahan yang diajukan adalah Penguatan Sistem Laboratorium Kalibrasi BMKG menuju Badan Layanan Umum berkelas Dunia.

Inovasi Proyek Perubahan ini diusulkan dengan harapan dapat mampu meningkakan

kinerja laboratorium Kalibrasi BMKG sehingga mampu berperan dalam percaturan global

dalam kerangka unit kerja Badan Layanan Umum, dengan didukung oleh sumber daya manusia

yang handal dan mempunyai mindset Socio-entrepreneur.

Dengan diselesaikanya Proyek Perubahan ini, penulis mengucapkan terima kasih

kepada Mentor, Coach, Sponsor dan “Agile Team” pendukung proyek perubahan, serta para

pihak yang telah membantu dalam penyusunan rancangan proyek perubahan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis

menerima saran, masukan dan berbagai kritikan yang konstruktif demi perbaikan lebih lanjut

dari proposal rancangan proyek perubahan.

Jakarta, Desember 2019

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------ i

DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------- ii

DAFTAR GAMBAR -------------------------------------------------------------------- iv

DAFTAR TABEL ----------------------------------------------------------------------- v

DAFTAR LAMPIRAN ----------------------------------------------------------------- vi

BAB I DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ------------------------------------- 1

1.1 LATAR BELAKANG --------------------------------------------------------- 1

1.1.1 Urgensi ------------------------------------------------------------------ 1

1.1.2 Referensi Sebelumnya ------------------------------------------------ 4

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT PERUBAHAN UNTUK ORGANISASI

ADAPTIF ------------------------------------------------------------------------ 5

1.2.1 Tujuan ------------------------------------------------------------------- 5

1.2.2 Manfaat Proyek Perubahan ------------------------------------------ 7

BAB II TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ----------------- 9

2.1 RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN MILESTONES ------------ 9

2.2 RENCANA RANGKAIAN KEGIATAN (TIME FRAME) ------------- 14

2.3 RENCANA STRATEGIS MARKETING ---------------------------------- 15

2.4 IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS ---------------------------------------- 18

2.4.1 Analisa Peta Stakeholders -------------------------------------------- 19

2.4.2 Desain Konten Marketing -------------------------------------------- 22

2.5 RENCANA STRATEGI KOMUNIKASI ---------------------------------- 23

2.6 IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH DAN ALTERNATIF

SOLUSI ------------------------------------------------------------------------- 24

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS ---------------------------------------------------- 26

3.1 PELAKSANAAN MILESTONE ------------------------------------------- 26

iii

3.2 PELAKSANAAN RANGKAIAN KEGIATAN (TIME FRAME) ----- 32

3.3 PELAKSANAAN STRATEGI MARKETING ---------------------------- 34

3.3.1 Analisa Peta Stakehoders --------------------------------------------- 39

3.3.2 Konten Marketing Pelaksanaan Proyek Perubahan --------------- 41

3.4 PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI --------------------------- 43

3.5 KENDALA YANG DIHADAPI DAN

SOLUSI YANG DILAKUKAN --------------------------------------------- 48

BAB IV. PENUTUP ----------------------------------------------------------------- 50

4.1 KESIMPULAN --------------------------------------------------------------- 50

4.2 REKOMENDASI ATAU SARAN ---------------------------------------- 51

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan. ---------------------- 17

Gambar 2.2 Peta Pengaruh Stakeholders ------------------------------------------ 22

Gambar 3.1 Diagram Tahapan Proyek Perubahan ------------------------------- 26

Gambar 3.2 Prosedur Pengajuan Kalibrasi Alat --------------------------------- 35

Gambar 3.3 Diagram Sistem Layanan Kalibrasi --------------------------------- 36

Gambar 3.4 Tampilan halaman Surat Permohonan Kalibrasi Alat (SPKA) -- 36

Gambar 3.5 Tampilan halaman web PTSP Online ------------------------------- 37

Gambar 3.7 Peta Pengaruh masing-masing Stakeholder ------------------------ 40

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Milestones dalam Jangka Pendek ------------------------------------ 11

Tabel 2.2. Milestones dalam Jangka Menengah ------------------------------- 12

Tabel 2.3. Milestones dalam Jangka Panjang ----------------------------------- 13

Tabel 2.4. Time Frame Rencana Proyek Perubahan dalam Jangka

Panjang ------------------------------------------------------------------ 14

Tabel 2.5. Tabel Stakeholders ---------------------------------------------------- 19

Tabel 2.6. Identifikasi Kendala dan Solusinya --------------------------------- 24

Tabel 3.1. Rencana dan Realisasi Proyek Perubahan Jangka Pendek ------- 29

Tabel 3.2. Time Frame Pelaksanaan Proyek Perubahan ---------------------- 32

Tabel 3.3. Posisi Perubahan Stakeholder Internal dan Eksternal

Dalam Proyek Perubahan -------------------------------------------- 39

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perintahn Tugas mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

Nasional Tk.II.

Lampiran 2. SK Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Penguatan Sistem

Layanan Laboratorium Kalibrasi BMKG Menuju Badan Layanan

Umum Berkelas Dunia.

Lampiran 3. Laporan kegiatan Sertifikasi Kalibrasi dan Diskusi Layanan

Kalibrasi BBIA.

Lampiran 4. Spesifikasi Pengadaan Aplikasi Kalibrasi, Manual dan data

pendukung nya

Lampiran 5. Kegiatan studi banding kalibrasi peralatan Geofisika di

Laboratorium Kalibrasi Streckeisen Seismic Instrumentation,

Zurich, Switzerland

Lampiran 6. Hasil inventarisasi revisi dokumen ISO dan revisi Perka TTP

Kalibrasi

Lampiram 7. Notulen rapat Rancangan Rencana Strategis 2020-2024

Lampiran 8. Silabus kursus Social-Entreprenuer Online

Lampiran 9. Kumpulan foto-foto kegiatan Proyek Perubahan

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL II

ANGKATAN XXIV – TAHUN 2019

PROYEK PERUBAHAN

Penguatan Sistem Layanan Laboratorium Kalibrasi BMKG

Menuju Badan Layanan Umum berkelas Dunia

Nama Peserta : HANIF ANDI NUGRAHA

NDH : 50

INSTANSI : BMKG

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL

DAN MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA

JAKARTA

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan Ridho

dan Rahmat-NYA kegiatan Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Gagasan rancangan proyek perubahan yang diajukan adalah Penguatan Sistem Laboratorium Kalibrasi BMKG menuju Badan Layanan Umum berkelas Dunia.

Inovasi Proyek Perubahan ini diusulkan dengan harapan dapat mampu meningkakan

kinerja laboratorium Kalibrasi BMKG sehingga mampu berperan dalam percaturan global

dalam kerangka unit kerja Badan Layanan Umum, dengan didukung oleh sumber daya manusia

yang handal dan mempunyai mindset Socio-entrepreneur.

Dengan diselesaikanya Proyek Perubahan ini, penulis mengucapkan terima kasih

kepada Mentor, Coach, Sponsor dan “Agile Team” pendukung proyek perubahan, serta para

pihak yang telah membantu dalam penyusunan rancangan proyek perubahan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis

menerima saran, masukan dan berbagai kritikan yang konstruktif demi perbaikan lebih lanjut

dari proposal rancangan proyek perubahan.

Jakarta, Desember 2019

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------ i

DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------- ii

DAFTAR GAMBAR -------------------------------------------------------------------- iv

DAFTAR TABEL ----------------------------------------------------------------------- v

DAFTAR LAMPIRAN ----------------------------------------------------------------- vi

BAB I DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ------------------------------------- 1

1.1 LATAR BELAKANG --------------------------------------------------------- 1

1.1.1 Urgensi ------------------------------------------------------------------ 1

1.1.2 Referensi Sebelumnya ------------------------------------------------ 4

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT PERUBAHAN UNTUK ORGANISASI

ADAPTIF ------------------------------------------------------------------------ 5

1.2.1 Tujuan ------------------------------------------------------------------- 5

1.2.2 Manfaat Proyek Perubahan ------------------------------------------ 7

BAB II TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ----------------- 9

2.1 RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN MILESTONES ------------ 9

2.2 RENCANA RANGKAIAN KEGIATAN (TIME FRAME) ------------- 14

2.3 RENCANA STRATEGIS MARKETING ---------------------------------- 15

2.4 IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS ---------------------------------------- 18

2.4.1 Analisa Peta Stakeholders -------------------------------------------- 19

2.4.2 Desain Konten Marketing -------------------------------------------- 22

2.5 RENCANA STRATEGI KOMUNIKASI ---------------------------------- 23

2.6 IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH DAN ALTERNATIF

SOLUSI ------------------------------------------------------------------------- 24

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS ---------------------------------------------------- 26

3.1 PELAKSANAAN MILESTONE ------------------------------------------- 26

iii

3.2 PELAKSANAAN RANGKAIAN KEGIATAN (TIME FRAME) ----- 32

3.3 PELAKSANAAN STRATEGI MARKETING ---------------------------- 34

3.3.1 Analisa Peta Stakehoders --------------------------------------------- 39

3.3.2 Konten Marketing Pelaksanaan Proyek Perubahan --------------- 41

3.4 PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI --------------------------- 43

3.5 KENDALA YANG DIHADAPI DAN

SOLUSI YANG DILAKUKAN --------------------------------------------- 48

BAB IV. PENUTUP ----------------------------------------------------------------- 50

4.1 KESIMPULAN --------------------------------------------------------------- 50

4.2 REKOMENDASI ATAU SARAN ---------------------------------------- 51

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan. ---------------------- 17

Gambar 2.2 Peta Pengaruh Stakeholders ------------------------------------------ 22

Gambar 3.1 Diagram Tahapan Proyek Perubahan ------------------------------- 26

Gambar 3.2 Prosedur Pengajuan Kalibrasi Alat --------------------------------- 35

Gambar 3.3 Diagram Sistem Layanan Kalibrasi --------------------------------- 36

Gambar 3.4 Tampilan halaman Surat Permohonan Kalibrasi Alat (SPKA) -- 36

Gambar 3.5 Tampilan halaman web PTSP Online ------------------------------- 37

Gambar 3.7 Peta Pengaruh masing-masing Stakeholder ------------------------ 40

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Milestones dalam Jangka Pendek ------------------------------------ 11

Tabel 2.2. Milestones dalam Jangka Menengah ------------------------------- 12

Tabel 2.3. Milestones dalam Jangka Panjang ----------------------------------- 13

Tabel 2.4. Time Frame Rencana Proyek Perubahan dalam Jangka

Panjang ------------------------------------------------------------------ 14

Tabel 2.5. Tabel Stakeholders ---------------------------------------------------- 19

Tabel 2.6. Identifikasi Kendala dan Solusinya --------------------------------- 24

Tabel 3.1. Rencana dan Realisasi Proyek Perubahan Jangka Pendek ------- 29

Tabel 3.2. Time Frame Pelaksanaan Proyek Perubahan ---------------------- 32

Tabel 3.3. Posisi Perubahan Stakeholder Internal dan Eksternal

Dalam Proyek Perubahan -------------------------------------------- 39

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perintahn Tugas mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

Nasional Tk.II.

Lampiran 2. SK Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Penguatan Sistem

Layanan Laboratorium Kalibrasi BMKG Menuju Badan Layanan

Umum Berkelas Dunia.

Lampiran 3. Laporan kegiatan Sertifikasi Kalibrasi dan Diskusi Layanan

Kalibrasi BBIA.

Lampiran 4. Spesifikasi Pengadaan Aplikasi Kalibrasi, Manual dan data

pendukung nya

Lampiran 5. Kegiatan studi banding kalibrasi peralatan Geofisika di

Laboratorium Kalibrasi Streckeisen Seismic Instrumentation,

Zurich, Switzerland

Lampiran 6. Hasil inventarisasi revisi dokumen ISO dan revisi Perka TTP

Kalibrasi




PKN-2 XXIV LAN 1 |

BAB I

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Urgensi

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 61 tahun 2008 mempunyai tugas yang sangat strategis dalam

pemerintahan Republik Indonesia di bidang Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika (MKG) termasuk di dalamnya bidang kualitas udara. Undang Undang

RI No. 31 Tahung 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjadi

landasan legal bagi pelaksanaan tugas BMKG dalam penyelenggaraan MKG yang

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan

akuntabilitas penyelengaraan negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan

keamanan negara.

Menyangkut akuntabilitas penyelenggaran MKG maka peran kehandalan

peralatan operasioal MKG yang dioperasionalkan menjadi tuntutan. Di pasal 94

ayat 1 UU No. 31 tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang

mengoperasikan peralatan pengamatan yang tidak laik operasi di stasiun

pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Bahkan denda

nya akan meningkat dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau

PKN-2 XXIV LAN 2 |

denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jika ketidaklaikan

peralatan pengamatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang.

Untuk itu Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa sebagai salah satu

unit kerja di BMKG dibawah Kedeputian Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan

Jaringan Komunikasi dimana salah satu tugasnya adalah melakukan kegiatan

penjaminan kelaikan peralatan pengamatan MKG melalui kegiatan Kalibrasi.

Laboratorium Kalibrasi BMKG yang sudah berstandar ISO/IEC 17025:2017 Pusat

Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa melakukan kegiatan layanan Kalibrasi. Saat

ini Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa berperan ganda yaitu sebagai

regulator kebijakan Pengelolaan Peralatan Observasi MKG dan sebagai unit

layanan masyarakat di bidang jasa kalibrasi peralatan observasi MKG.

Era globalisasi dan pasar bebas memberikan peluang bagi laboratorium

kalibrasi BMKG untuk berperan di pasar global. Tingginya strata ketertelusuran

peralatan kalibrasi dengan standar internasional memberikan kepercayaan negara-

negara di Asia Tenggara, Australia dan negara-negara Kepulauan Pasifik untuk

mempercayakan proses kalibrasi peralatan observasi nya di Laboratorium Kalibrasi

BMKG.

Peluang besar ini belum sepenuhnya bisa ditangkap oleh Laboratorium

Kalibrasi BMKG mengingat masih banyaknya beberapa kendala, diantaranya

keterbatasan SDM, publikasi yang kurang serta belum tersedianya sarana

komunikasi antara pelanggan (user) dengan Laboratorium yang mudah dan efektif.

Di era Revolusi Industri 4.0 menjadikan tantangan bagi Laboratorium Kalibrasi

BMKG untuk mampu menyediakan sistem otomatisasi layanan kalibrasi yang

PKN-2 XXIV LAN 3 |

bertaraf internasional. Layanan kalibrasi dalam genggaman adalah tuntutan

layanan di era saat ini. Sistem otomatisasi akan memberikan kemudahan proses

layanan, transparasi proses hingga memberikan output sertifikat yang akuntabel.

Penguatan Layanan Publik dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu penguatan

system layanan dan penguatan organisasi. Penguatan sistem layanan dilakukan

dengan membangun sistem otomatisasi layanan kalibrasi dan mensinergikan

dengan dokumen ISO/IEC 17025 sehingga perubahan sistem layanan ini tetap

menjamin Akreditasi ISO/IEC 17025:2017. Sedangkan penguatan organisasi

dilakukan dengan melakukan tranformasi organisasi laboratorium kalibrasi menuju

Badan Layanan Umum Kalibrasi. Dengan melakukan kedua langkah strategis

tersebut diharapkan dalam jangka panjang Laboratorium Kalibrasi BMKG akan

mampu menjadi Badan Layanan Umum berkelas Dunia.

Tingginya tantangan untuk memberikan layanan publik terbaik ke

masyarakat harus bisa dilakukan oleh laboratorium Kalibrasi BMKG yang saat ini

menjadi bagian dari unit kerja PI juga merupakan unit kerja regulasi (kebijakan)

pengelolaan peralatan, kalibrasi dan rekayasa perlatan MKG. Konsep New Public

Management (NPM) yang berkembang saat ini memberikan arahan bahwa untuk

peningkatan pelayanan ke publik oleh suatu unit kerja pemerintah maka diperlukan

pemisahan antar fungsi regulator dengan fungsi pelayanan publik.

UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan payung

hukum pertama yang memberikan kepada Badan Layanan Umum (BLU) sebagai

instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

PKN-2 XXIV LAN 4 |

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

efisiensi dan produktifitas. Definisi yang sama juga ditemukan pada peraturan-

peraturan yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.Keberadaan BLU akan

memberikan ruang bagi pengelola Laboratorium Kalibrasi untuk memberikan

pelayanan publik di bidang kalibrasi yang lebih maksimal. Seluruh personel dalam

BLU ini akan fokus memberikan pelayanan kalibrasi dengan didukung oleh sistem

layanan kalibrasi yang handal. Kemandirian BLU dapat digunakan untuk menjalin

kolaborasi layanan dengan laboratorium kalibrasi lain untuk secara bersama dapat

mengambil manfaat peningkatan layanan publik.

1.1.2 Referensi Sebelumnya

Proyek perubahan terkait layanan kalibrasi merupakan tema menarik yang

selalu mempunyai tema dan karakteristik yang selalu berbeda. Dimulai dari tema

terkait akurasi proses kalibrasi, penerapan sistem informasi layanan, hingga tema

yang dikaitkan dengan penguatan infrastruktur kalibrasi.

Dalam proyek perubahan ini, tema yang diambil adalah tranformasi

organisasi laboratorium kalibrasi untuk meningkatkan layanan dan

menterjemahkan teori “agensifikasi” dimana fungsi regulasi (pengambil kebijakan)

dan fungsi pelayanan dibedakan. Saat ini laboratorium kalibrasi BMKG berada

dibawah unit kerja Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa BMKG yang

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan,

pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pelaksanaan terhadap

PKN-2 XXIV LAN 5 |

kebijakan teknis serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerjasama di bidang

Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa peralatan meteorologi, klimatologi dan

geofisika.

Untuk itu perlu dilakukan tranformasi organisasi laboratorium kalibrasi

yang melakukan pelayanan publik dan menyumbangkan pendapatan kepada negara

melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar lebih meningkatkan kinerja

pelayanan publik secara efektif dan efisien. Unit kerja pemerintah yang

menampung skema ini adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang kedepan

diharapkan mampu mendukung visi misi BMKG sebagai organisasi bertaraf

internasional. Untuk itu proyek perubahan ini diharapkan mampu memberikan

suatu sistem (aplikasi dan payung hukum) untuk percepatan dan penguatan layanan

hingga mampu menjadikan laboratorium kalibrasi sebagai unit kerja yang siap dan

mampu menjadi BLU Kalibrasi.

1.2 Tujuan dan Manfaat Perubahan untuk Organisasi Adaptif

1.2.1 Tujuan

Perubahan proses bisnis layanan kalibrasi Laboratorium Kalibrasi BMKG

dari model layanan manual menjadi layanan berbasis IT terkini diharapkan mampu

meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik sehingga menjadi modal dasar untuk

Laboratorium Kalibrasi BMKG bertranformasi menjadi menjadi Badan Layanan

Umum (BLU) bidang bertaraf Internasional di bidang jasa kalibrasi.

PKN-2 XXIV LAN 6 |

1.2.1.1 Tujuan Jangka Pendek

a. Terciptanya aplikasi Sistem Layanan Digital Kalibrasi dan mampu

di operasionalkan secara terbatas (uji coba) di lingkungan

Laboratorium Kalibrasi BMKG.

b. Terselesaikannya draft revisi dokumen ISO/IEC 17025:2017 terkait

dengan mekasisme layanan kalibrasi.

c. Terjalinnya komitmen bersama dengan seluruh pengelola

Laboratorium Kalibrasi BMKG untuk meningkatkan layanan

Kalibrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai modal

untuk bertranformasi menjadi Badan Layanan Umum di bidang Jasa

Kalibrasi.

d. Terbitnya Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Efektif Teknis

dan Administrasi.

1.2.1.2 Tujuan Jangka Menengah

a. Terlaksananya uji coba Layanan Digital di Laboratorium Kalibrasi

BMKG

b. Terimplementasikannya revisi Dokumen Layanan sesuai ISO/IEC

17025:2017 di seluruh jajaran pengelola Laboratorium Kalibrasi

BMKG dan BBMKG

c. Terselenggarannya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka

penyusunan studi kelayakan BLU.

d. Tersusunya draft studi kelayakan BLU Laboratorium Kalibrasi

BMKG

PKN-2 XXIV LAN 7 |

1.2.1.3 Tujuan Jangka Panjang

a. Terimplementasikan nya aplikasi Sistem Layanan Digital Kalibrasi

dan selaras dengan dokumen Standarisasi ISO/IEC 17025:2017.

a. Terbangunnya kolaborasi antar Petugas Kalibrasi di lingkungan

Laboratorium Kalibrasi BMKG dan BBMKG untuk meningkatkan

kinerja layanan Kalibrasi.

b. Tersusunnya dokumen Studi kelayakan (Feasibility Study/FS)

Badan Layanan Umum (BLU) Laboratorium Kalibrasi BMKG.

1.2.2 Manfaat Proyek Perubahan

Secara Umum manfaat proyek perubahan ini adalah untuk memperkuat

peran BMKG khususnya peran Laboratorium Kalibrasi dalam tingkat nasional dan

secara bertahap mampu berkancah di tingkat Region Assosiation V (South-West

Pacific) World Meteorological Organization (WMO) bahkan di tingkat Global.

Bagi Laboratorium Kalibrasi BMKG dan BBMKG, manfaat proyek

perubahan ini adalah

a. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dalam layanan Kalibrasi

akan meningkatkan kecepatan, ketepatan dan transparansi layanan

yang sejalan dengan program Pemerintah dalam menerapkan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.

b. Transformasi Laboratorium Kalibrasi dari bagian Pusat

Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa menjadi unit kerja mandiri

PKN-2 XXIV LAN 8 |

berbentuk Badan Layanan Umum akan meningkatkan kinerja dalam

memberikan layanan publik.

PKN-2 XXIV LAN 9 |

BAB II

TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Tahapan Pelaksanaan Milestones

Rencana Proyek Perubahan Penguatan Sistem Layanan Laboratorium

Kalibrasi menuju BLU Kalibrasi berkelas Dunia pada tahap awal

diimplementasikan di Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat, dengan menerapkan

otomatisasi layanan di ruang lingkup layanan kalibrasi suhu (Temp) di

Laboratorium Meteorologi, layanan kalibrasi Penyinaran Matahari di Laboratorium

Klimatologi dan layanan kalibrasi seismometer di laboratorium Geofisika.

Penerapan otomatisasi layanan harus didasari dengan kesesuaian dokumen ISO

agar akreditasi Laboratorium Kalibrasi BMKG tetap terjaga. Karena dalam

penerapan ISO adalah setiap perubahan mekanisme kerja harus didasari oleh

perubahan dokumen yang terkait. Perubahan ini harus disepakati dalam Kaji Ulang

Manajemen di tingkat Laboratorium Kalibrasi dan Kaji Ulang Manajemen Terpadu

jika implementasinya dilakukan untuk seluruh unit Laboratorium Kalibrasi Pusat

dan Balai.

Tujuan akhir dari penguatan Layanan Kalibrasi adalah terbentuknya Badan

Layanan Umum (BLU) Kalibrasi yang mandiri dan mampu memberikan

peningkatan layanan kepada publik dan berperan dalam lingkup kalibrasi

internasional. Untuk memulai langkah besar perubahan Laboratorium Kalibrasi

BMKG dibutuhkan sarana dan prasarana baik perangkat keras dan lunak maupun

SDM dan tim untuk mencapai tujuan akhir proyek perubahan ini sebagai berikut:

PKN-2 XXIV LAN 10 |

a. Aplikasi Sistem Otomatisasi Layanan Kalibrasi. Proses

pembangunan sistem otomatisasi layanan kalibrasi diawali dengan

membangun aplikasi layanan kalibrasi yang mampu menyediakan

aplikasi pendaftaraan layanan, input proses hasil kalibrasi hingga

digitalisasi penerbitan sertifikat kalibrasi sesuai Undang Undang RI

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Peralatan server di cloud Internet Indonesia Exchange (IIX) yang

ditempatkan di Gedung Cyber, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk

penyimpanan dan pemrosesan aplikasi sistem otomatisasi layanan

Kalibrasi. Penempatan di Gedung Cyber meningkatkan kecepatan

akses dari setiap pengguna aplikasi ini.

c. Peralatan komputer layanan yang ditempatkan di setiap

laboratorium kalibrasi yang menerapkan aplikasi sistem otomatisasi

layanan ini.

d. Revisi dokumen ISO/IEC 17025:2017 khususnya terkait dengan

Panduan Mutu dan Prosedur Mutu yang mengatur proses layanan

yang dilakukan perubahan secara Sistem Otomatisasi. Perubahan

dokumen ini harus disepakati dan disampaikan ke Komite

Akreditasi Nasional (KAN) sebagai bagian perubahan dokumen dari

akreditasi ISO/IEC 17025:2017 yang selama ini sudah diterima oleh

Laboratorium Kalibrasi BMKG.

e. Tim penyusun studi kelayakan pembentukan Badan Layanan Umum

(BLU) Kalibrasi yang mampu membuat dokumen yang memastikan

PKN-2 XXIV LAN 11 |

kelayakan BLU Bertahap atau mampu sekaligus menjadi BLU

Penuh.

Dalam mengimplementasikan proyek perubahan ini perlu dilakukan proses

pentahapan dalam 3 tahap (jangka) yaitu jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang yang ditampilkan dalam tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3 sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Milestones dalam Jangka Pendek

(1 Oktober 2019 – 31 Nopember 2019)

No Kegiatan Waktu

(Pekan) Output

1. Persetujuan Mentor terkait Proyek Perubahan

I – II September

Persetujuan Mentor

2. Membentuk Tim Kelompok Kerja II – III September

SK Tim Kelompok Kerja

3. Rancang bangun aplikasi Sistem Kalibrasi dalam bentuk spesifikasi teknis

II-III September

Dokumen spesifikasi teknis sistem Otomatisasi Kalibrasi

4. Membentuk Tim Efektif I Oktober SK Tim Efektif

5. Membuat draft revisi Dokumen Layanan Kalibrasi

III - IV Oktober

Draf Revisi Dokumen Layanan

6. Membuat aplikasi Sistem Kalibrasi III Oktober – III Nopember

Website sistem Kalibrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan ALOPTAMA

7 Studi banding ke Laboratorium Kalibrasi Microstep-MIS di Bratislava, Slovakia

Oktober III Laporan Studi Banding

PKN-2 XXIV LAN 12 |

8. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG wilayah II Ciputat

IV Oktober Laporan Kegiatan Sosialisasi

9. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG wilayah III Denpasar

I – II Nopember

Laporan Kegiatan Sosialisasi

10. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG wilayah III Makassar

I – II Nopember


11. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG wilayah I Medan

III – IV Nopember


12 Studi Banding ke Laboratorium Kalibrasi Kinematrics, Zurich

II Laporan Studi Banding

13 Launching Aplikasi Kalibrasi 10 Nopember 2019

Laporan kegiatan Launching

Tabel 2.3 Milestones dalam Jangka Menengah

(6 bulan hingga 1 tahun)

No Kegiatan Waktu Output

1. Penetapan Implementasi Sistem Layanan dalam Kaji Ulang Manajemen Terpadu 2020

Januari 2020 Dokumen Kaji Ulang Manajemen ISO

2. Uji coba layanan Kalibrasi berbasis TIK

Februari 2020

- Monitoring aplikasi dan Survey Kepuasan Masyarakat

- Spesifikasi Peningkatan Aplikasi

3. Studi Banding ke BLU BBIA Bogor Januari 2020 Dokumen data dukung Studi Kelayakan BLU

4. Studi Banding ke Laboratorium swasta

Februari - April 2020

Data dan informasi potensi pasar Kalibrasi

PKN-2 XXIV LAN 13 |

5. FGD BLU Februari 2020

Dokumen data dukung Studi Kelayakan BLU

6. FGD Re-organisasi menghadapi BLU Maret 2020 Dokumen data dukung studi kelayakan BLU

7. Sosialisasi BLU di forum Persiapan Kegiatan Pemeliharaan & Kalibrasi 2020

Februari 2020

Dukungan dan komitmen melaksanakan Penguatan Layanan berbasis TIK

8. Training Social-Entrepreneur Maret 2020 Semangat entrepreneur pengelola Kalibrasi.

9. Seminar Kalibrasi oleh pihak luar Maret – Juni 2020

Jadwal mengikuti event yang sesuai

10. Ijin Belajar Ilmu Administrasi Publik Maret – Juni 2020

Menyesuaikan PTN dan proposal tessis/disertasi terkait Social-entrepreneur

11. Penambahan ruang lingkup Kalibrasi April – Mei 2020

Ruang Lingkup Kalibrasi Geofisika

12. Evaluasi dampak digitalisasi Layanan Juni 2020 Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat

12. Penguatan aplikasi layanan kalibrasi Juni-Juli 2020 Upgrade kapasitas aplikasi layanan kalibrasi

Tabel 2.2 Milestones dalam Jangka Panjang

(1 tahun hingga 2 tahun)

No Kegiatan Waktu Output

1. Penyusunan Studi Kelayakan BLU

September-Desember

2020

Dokumen Pra FS BLU

2. Pengusulan re-organisasi laboratorium Kalibrasi

Januari – Februari 2021

Hasil kajian Pra FS BLU

PKN-2 XXIV LAN 14 |

3 Lanjutan Studi Kelayakan BLU Januari – Maret 2021

Dokumen FS BLU

4. Proses pengusulan BLU dan sinkronisasi organisasi

Maret – Juni 2021

Dokumen Usulan BLU ke Kemenkeu dan usulan re-organisasi ke Kemenpan RB

5. Training Social-Entrepreneur Maret 2021 Semangat entrepreneur pengelola Kalibrasi.

6. Seminar Kalibrasi oleh pihak luar

Maret – Juni 2021

Jadwal mengikuti event yang sesuai

7 Ijin Belajar Ilmu Administrasi Publik

Maret – Juni 2021

Menyesuaikan PTN dan proposal tessis/disertasi terkait Social-entrepreneur

8. Workshop BLU dan strategi alternatif

Juli 2021 Dokumen kajian persiapan BLU dan solusi alternatif nya

2.2 Rencana Rangkaian Kegiatan (Time Frame)

Berikut ini adalah rangkaian kegiatan (time frame) proyek perubahan

Penguatan Sistem Layanan Kalibrasi menuju BLU berkelas dunia, yang

ditunjukkan pada tabel 2.4, 2.5 dan 2.6

Tabel 2.4 Time Frame Rencana Proyek Perubahan dalam Jangka Pendek

No Rencana Kegiatan September Oktober Nopember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persetujuan mentor terkait Proyek Perubahan

2 Membentuk Tim Kelompok Kerja

3. Rancang bangun sistem Layanan Kalibrasi dalam bentuk spesifikasi teknis

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PKN-2 XXIV LAN 15 |

4. On campus PKN-II

5. Membentuk Tim Efektif

6. Membuat draft revisi Dokumen Layanan Kalibrasi

7. Membuat aplikasi Sistem Kalibrasi

8. Studi banding ke Laboratorium Kalibrasi Microstep-MIS di Bratislava, Slovakia


10. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG wilayah III Denpasar



13. Studi Banding ke Laboratorium Kalibrasi Kinematrics, Zurich

14. Launching Aplikasi Kalibrasi

2.3 Rencana Strategis Marketing

Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia dan global akan kebutuhan

informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk menunjang produktifitas

PKN-2 XXIV LAN 16 |

dan keselamatan maka kebutuhan akan peralatan observasi MKG pun meningkat.

Pengamatan unsur-unsur MKG tidak lagi didominasi oleh lembaga pemerintah di

bidang MKG. Akurasi proses peleburan logam membutuhkan peralatan yang

secara berkala harus dikalibrasi, demikian juga monitoring dampak getaran tanah

terhadap kekuatan bendungan air sangat membutuhkan peralatan observasi getaran

tanah yang secara rutin dikalibrasi.

Peningkatan jumlah peralatan yang harus dikalibrasi merupakan tuntutan

kebutuhan akurasi observasi dan dipertegas dengan kewajiban laik operasi

peralatan observasi MKG dalam Undang Undang RI No. 31 tahun 2009 tentang

MKG, merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk laboratorium kalibrasi,

khususnya yang fokus dalam peralatan observasi MKG. Potensi ini harus bisa

ditangkap oleh Laboratorium Kalibrasi BMKG baik di Pusat maupun yang berada

di 5 wilayah dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.

Keterbatasan jumlah SDM yang bekerja di Laboratorium Kalibrasi harus

disolusikan dengan menyediakan suatu sistem layanan yang mengandalkan

kemampuan IT yang handal.

Penguatan sistem layanan menggunakan aplikasi berbasis IT dengan

didukung oleh revisi dokumen ISO/IEC 17025:2017 merupakan syarat agar

laboratorium kalibrasi BMKG tetap terakreditasi. Penguatan sistem layanan

kalibrasi yang ditawarkan dalam proyek perubahan ini adalah berbasis website dan

aplikasi Android. Sistem website dalam layanan kalibrasi yang ditawarkan

mengingat aplikasi ini digunakan oleh petugas kalibrasi yang berada di ruang kerja

kalibrasi sehingga tidak membutuhkan aplikasi mobile berbasis Android.

PKN-2 XXIV LAN 17 |

Sedangkan aplikasi berbasis android yang ditawarkan adalah aplikasi yang

digunakan oleh Manajer Teknis (Kepala Sub Bidang terkait), Manajer Mutu

(Kepala Bidang terkait) dan Manajer Puncak (Kepala Pusat terkait dan atau Kepala

Balai Besar) untuk melakukan persetujuan terhadap hasil kalibrasi dengan

membubuhkan paraf dan atau tanda tangan. Berikut adalah tampilan website

Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan untuk modul sistem kalibrasi seperti

yang ditunjukkan dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1 Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan

Tingginya permohonan kalibrasi baik dari internal BMKG maupun pihak di

luar BMKG menuntut adanya sistem layanan kalibrasi yang handal. Sistem yang

memudahkan pelanggan melakukan proses permohonan kalibrasi, mampu

memberikan kepastian jangka waktu, hingga diterbitkannya sertifikat kalibrasi atau

laporan kalibrasi yang sejalan dengan era digital (Industri 4.0) yang sesuai dengan

UU ITE. Disamping itu manfaat aplikasi Kalibrasi adalah meningkatkan kinerja

Laboratorium Kalibrasi dengan dukungan kemudahan proses administrasi layanan,

input proses hasil kalibrasi hingga secara otomatis mampu memberikan hasil dalam

lampiran sertifkat kalibrasi yang secara berjenjang di kaji oleh manajer teknis dan

PKN-2 XXIV LAN 18 |

manajer mutu untuk bahan persetujuan dikeluarkannya sertifikat atau laporan

kalibrasi secara digital.

Pemanfaatan digitalisasi dokumen hasil kalibrasi merupakan kebutuhan

mendesak di era Industri 4.0 dimana semua lini kegiatan sudah membutuhkan

dokumen digital yang dilengkapi dengan tanda tangan digital yang dilindungi oleh

sertifikat resmi. Merujuk kepada UU ITE dan Peraturan Presiden No, 95 tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka tranformasi

penggunaan sertifikat atau laporan kalibrasi non digital menjadi digital menjadi

pengungkit untuk penerapan dokumen digital untuk sistem administrasi operasional

BMKG.

2.4 Identifikasi Stakeholders

Proses identifikasi stakeholder yang tepat merupakan proses terpenting

dalam mewujudkan proyek perubahan. Stakeholder dalam proyek perubahan ini

dibedakan atas 2 yaitu Staheholder Internal dan Stakeholder eksternal. Perbedaan

keduanya terletak pada kepentingannya secara langsung atau tidak dengan suatu

kebijakan, program dan kegiatan proyek perubahan ini.

Stakeholder Internal dalam proyek perubahan ini adalah pihak yang secara

langsung memiliki kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan yang

menentukan kegiatan proyek perubahan sehingga harus ditempatkan sebagai

penentu utama dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan Stakeholder Ekternal

adalah Stakeholder yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap

kebijakan, program dan proyek perubahan, tetapi memiliki kepedulian dan

PKN-2 XXIV LAN 19 |

perhatian sehingga perlu dilibatkan agar mampu meningkatkan dampak ke

masyarakat dan memberikan dukungan dalam kebijakan atau keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum. Peran masing-masing stakeholder ditunjukkan

dalam tabel dibawah ini

No. Jenis Stakeholder Nama nama Stakeholder

1. Stakeholder Internal a. Kepala BMKG b. Sekretaris Utama BMKG c. Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan

Jaringan Komunikasi BMKG, d. Kepala Balai Besar MKG wilayah 1 s.d 5 selaku

Manajer Puncak di setiap Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG

2. Stakeholder Eksternal

a. Kepala KAN b. Direktur Jendral Pembinaan Pengelolaan Keuangan

BLU. c. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG d. Kepala Biro Umum dan SDM BMKG e. Asesor Komite Akreditasi Nasional

2.4.1 Analisa Peta Stakeholders

Untuk menganalisa peran setiap stakeholder maka perlu dilakukan

pemetaan kekuatan dan kepentingan masing-masing stakeholder dalam mendukung

keberhasilan dan kelanjutan proyek perubahan.

Tabel 2.5 Peta Stakeholders

No Stakeholders

Kepentingan Kekuatan

Kategori BESA

R

KEC

IL

BESA

R

KEC

IL

1. Kepala BMKG

Promoters

PKN-2 XXIV LAN 20 |

2. Sekretaris Utama BMKG

Promoters

3. Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi

Promoters

4. Kepala Balai Besar MKG wilayah 1 s.d 5 selaku Manajer Puncak di setiap Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG

Promoters

5. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi

Promoters

6. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi

Promoters

7. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika

Promoters

8. Kepala Komite Akreditasi Nasional

Latens

9. Direktur Jenderal Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.

Latens

10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG

Latens

11. Kepala Biro Umum dan SDM BMKG

Latens

12. Asesor Komite Akreditasi Nasional

Latens

13 Para Deputi di lingkungan BMKG

Defenders

14 Kepala UPT BMKG

Defenders

15 Pengelola Peralatan Observasi MKG

Defenders

16 Petugas Kalibrasi

Defenders

PKN-2 XXIV LAN 21 |

Keterangan :

- Promoters adalah stakeholder yang memiliki kepentingan besar terhadap

program dan kekuatan untuk mendukung keberhasilan program atau proyek

perubahan

- Defenders adalah stakeholder yang tidak memliki kekuatan besar untuk

mempengaruhi program atau proyek perubahan, namun memiliki pengaruh

dan dibutuhkan peran nya untuk mendukung program.

- Latents adalah stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus

maupun terlibat dalam program, tetapi memiliki kekuatan besar untuk

mempengaruhi program.

- Apathetics adalah stakeholder yang kurang memiliki kepentingan maupun

kekuatan untuk mempengaruhi program atau proyek perubahan.

Keberhasilan proyek perubahan dengan tujuan akhir adalah terbentuknya

BLU Kalibrasi yang berkelas dunia sangat dipengaruhi oleh kebijakan, dukungan

dan kerjasama antar stakeholder Internal BMKG. Dengan telah dicanangkannya

BLU sebagai bagian matrik kinerja BMKG dalam Rencana Strategis BMKG 200-

2024 maka BLU Kalibrasi sebagai tujuan akhir proyek perubahan perlu melakukan

komunikasi dan komitmen bersama antara Biro Hukum dan Organisasi, Biro

Umum dan SDM serta Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa. Komunikasi

dalam menyamakan persepsi dan ruang lingkup yang perlu ditentukan dalam

pelaksanaan BLU Kalibrasi yang akan berdampak kepada transformasi Organisasi

dan perubahan sistem keuangan/anggaran. Kedua stakeholder latens ini yang

menjadi obyek pertama dalam jangka pendek untuk bisa secara aktif dan partisipatif

PKN-2 XXIV LAN 22 |

mendukung proyek perubahan dan berpindah dari domain stakeholder latents ke

Promoters.

Keberlanjutan proyek perubahan yang salah satu outputnya adalah

otomatisasi layanan akan memberikan kemudahan bagi stakeholder yang selama

ini berinteraksi dengan Laboratorium Kalibrasi. Sistem layanan online,

administrasi proses kalibrasi online dan produk sertifikat atau laporan kalibrasi

digital yang menggunakan otorisasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kondisi ini tentunya sangat diharapkan oleh Petugas Kalibrasi dan pelanggan

Laboratorium Kalibrasi BMKG yang dengan komunikasi yang intensif mampu

memberikan dukungan dan masukan-masukan sehingga akan memberikan

penguatan dukungan kebijakan pimpinan BMKG untuk mendukung proyek

perubahan.

Gambar 2.2 Peta Pengaruh Stakeholders

2.4.2 Desain Konten Marketing

Customer utama dalam proyek perubahan ini adalah masyarakat pengelola

peralatan observasi MKG baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka yang

LATENT PROMOTERS

DEFENDERAPHATETIC

INFLUENCE

v Media massav Netizen

v Kepala KANv Direktorat Pembinaan Pengelolaan

Keuangan BLUv Kepala Biro Hukum dan Organisasiv Kepala Biro Umum dan SDMv Asesor KAN

v Kepala BMKG v Sekretaris Utama BMKGv Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan

Komunikasiv Kepala BBMKG selaku Manajer Puncak Labv Kepala Bidang di jajaran Pusat Instrumentasi, Kalibrasi

dan Rekayasa

v Deputi Meteorologi, Deputi Klimatologi dan Deputi Geofisika

v Kepala UPTv Pengelola Peralatan Observasiv Petugas Kalibrasi

INTEREST

PKN-2 XXIV LAN 23 |

selama ini secara rutin melakukan proses kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi

BMKG dan potensi pasar kalibrasi yang ada dalam ruang lingkup Laboratorium

Kalibrasi BMKG. Customer sangat mendasarkan pada product oriented dan price

karena layanan kalibrasi sangat bersaing mengutamakan akurasi hasil, kemudahan

layanan dan harga.

Dalam proses menuju BLU Kalibrasi maka akan ada peran ganda yang

harus di elaborasi yaitu layanan kalibrasi masyarakat yang lebih mengutamakan

layanan publik yang not-to-profit oriented dan peran layanan global yang harus

mengedepankan profit oriented. Untuk itu diperlukan strategi penentuan price

sesuai dengan asal pelanggan. Strategi marketing Place perlu didesain untuk bisa

mengakomodir kolaborasi Laboratorium Kalibrasi BMKG dan BBMKG Wilayah

1 sampai dengan 5 yang berlokasi di Medan, Ciputat, Denpasar, Makassar dan

Jayapura. Dalam memaksimalkan Promotion laboratorium kalibrasi BMKG maka

ketersediaan aplikasi online layanan kalibrasi akan mudah dilakukan. Saat ini

layanan berbasis internet akan mampu meningkatkan jumlah pelanggan yang

sangat signifikan.

2.5 Rencana Strategi Komunikasi

Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa BMKG dibawah Kedeputian

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG

merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas pemeliharan, kalibrasi dan

rekayasa peralatan operasional BMKG. Dalam melaksanakan tugas kalibrasi,

laboratorium kalibrasi sejak tahun 2014 sudah mendapatkan akreditasi ISO/IEC

PKN-2 XXIV LAN 24 |

17025 yang merupakan jaminan pelaksanaan proses kalibrasi berstandar

internasional.

Strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini adalah

dengan melakukan sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan membentuk

komitmen bersama untuk mensukseskan proyek perubahan ini.

2.6 Identifikasi Potensi Masalah dan Alternatif Solusi

Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa sebagai unit kerja yang

bertanggungjawab terhadap kelaikan operasional peralatan observasi MKG maka

peran pemeliharaan dan kalibrasi menjadi tugas utamanya. Dilain pihak peran

laboratorium kalibrasi menjadi peran ganda yang dimainkan Pusat Instrumentasi,

Kalibrasi dan Rekayasa dalam melaksanakan kegiatan kalibrasi peralatan di luar

BMKG dengan kontribusi menyumbangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Peran ganda sebagai unit kerja regulasi dan layanan publik memiliki sejumlah

permasalahan yang berhasil diidentifikasi selama pelaksanaan proyek perubahan

diataranya:

Tabel 2.6. Identifikasi Kendala dan Solusinya

No. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA STRATEGI PENANGGULANGAN

1. Sulitnya mengadakan forum diskusi antara tim pembuat aplikasi dengan Petugas Kalibrasi karena tingginya Perjalanan Dinas sebagai bagian tuntutan penyelesaian tugas kalibrasi Lapang

Membuat sarana forum diskusi ONLINE dan memastikan setiap Senin pagi ada tatap muka terbatas atau online meeting antara pengembang aplikasi dengan tim Efektif.

2 Resistensi Laboratorium Kalibrasi untuk melakukan perubahan layanan yang

Menerapkan kesepakatan bahwa hingga terbitnya sertikat ISO/IEC

PKN-2 XXIV LAN 25 |

belum terdokumentasi dalam dokumen ISO/IEC 17025 ditengah persiapan reakreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk Laboratorium Kalibrasi BMKG

17025:2017 maka seluruh proses perubahan layanan diimplementasikan dalam skema uji coba dan secara paralel melakukan perubahan dokumen ISO/IEC yang terkait dengan layanan.

3 Keterbatasan waktu dalam proses pengembangan aplikasi

Melakukan pentahapan secara matang dan memastikan dalam jangka pendek hanya lingkup Kalibrasi Temperatur yang akan di otomatisasikan proses Kalibrasinya. Namun untuk Layanan meliputi seluruh proses Layanan sesuai SOP.

4. Perkembangan TIK yang sangat cepat dan direspon public menuntut adanya perubahan versi aplikasi yang kemungkinan tidak tertampung dalam usulan kegiatan

Memastikan source code SIMPEL khususnya untuk modul Kalibrasi diserahkan ke Tim Efektif dan menugaskan dua atau tiga orang untuk secara intensif menguasai aplikasi ini untuk pengembangan di kemudian hari

5. Sulitnya merelasisasikan BLU Menyusun studi kelayakan BLU dimulai dari BLU berstatus Bertahap dan memastikan kelaikannya kelak baru di susun studi kelayakan untuk BLU Penuh

6. Mengubah mindset insan Laboratorium Kalibrasi dari mindset “employee” yang sangat menjiwai dunia teknis Kalibrasi menjadi ber mindset “Socio entrepreneur” yang membutuhkan cara pandang ekonomi dan komunikasi massa

1. Merencakanan Diklat ToT Enterpreneur Leadership untuk Pimpinan Laboratorium dan Diklat Digital Marketing dimana mayoritas Petugas Kalibrasi adalah generasi milenial yang sangat memanfaatkan media social untuk interaksi sosialnya.

2. Mengikuti pelatihan terkait social-entrepreneur online diantaranya Social Entrepreneurship 101 secara online yang diselenggarakan oleh ACME Plus dan The Successful Entrepreneurs Mindset daru Udemy

PKN-2 XXIV LAN 26 |

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

3.1 Pelaksanaan Milestone

Tujuan akhir dari proyek perubahan ini adalah peningkatan layanan

kalibrasi melalui Badan Layanan Umum yang berkelas dunia maka perlu dilakukan

strategi dan pentahapan proses perubahan nya. Gambar dibawah ini

menggambarkan tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai BLU Kalibrasi :

Gambar 3.1 Diagram Tahapan Proyek Perubahan

Bangunan BLU Kalibrasi yang terakreditasi ISO 17025 harus dibangun

dengan pondasi sistem layanan kalibrasi yang kuat dilakukan dalam 3 tahap yaitu

a. Jangka Pendek

merupakan tahap Pondasi pembangunan dan penguatan sistem

layanan kalibrasi yang diharapkan mampu memberikan output

BLU 2021

Aplikasi

Dokumen

Sosialisasi

KUMT

Penerapan Sistem

Studi Kelayakan

Re-AkreditasiPenguatan Layanan

Re-organisasiUsulan BLU

pendek

menengah

panjang

Percepatan layanan

Peningkatan Pendapatan

Perubahan Organisasi

Socio-entrepreneurGali Potensi Cari Inspirasi

Segera R

ealisa

si

PKN-2 XXIV LAN 27 |

percepatan, akurasi dan otentikasi layanan kalibrasi yang dilakukan

melalui kegiatan:

i. Pembangunan Sistem Aplikasi Layanan Kalibrasi

ii. Penyusunan dokumen ISO/IEC 17025 dan payung hukum

layanan kalibrasi.

iii. Komitmen melalui serangkaian kegiatan sosialisasi kepada

Pengelola dan pelanggan Laboratorium Kalibrasi di

lingkungan BMKG.

b. Jangka Menengah

Merupakan tahap Implementasi penguatan sistem layananan yang

diharapkan dengan adanya sistem dan payung hukung percepatan

layanan maka terjadi peningkatan kinerja yang berujung kepada

peningkatan pendapatan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan

dalam tahap Implementasi adalah :

i. Penetapan bersama seluruh pengelola Laboratorium

Kalibrasi dalam forum Kaji Ulang Manajemen Terpadu

terkait Penguatan Layanan Laboratorium Kalibrasi melalui

penguatan sistem layanan dan penguatan kelembagaan..

ii. Penerapan Sistem Layanan Laboratorium Kalibrasi yang

didukung dengan revisi dokumen ISO/IEC 17025 dan revisi

payung hukum terkait Layanan Kalibrasi

iii. Melakukan serangkaian kajian dan studi banding ke

beberapa Laboratorium Kalibrasi dan atau Laboratorium

PKN-2 XXIV LAN 28 |

Pengujian yang sudah menerapkan skema unit kerja Badan

Layanan Umum dengan target mendapatkan:

i. Pengalaman terkait tahapan untuk melakukan perubahan

organisasi menuju BLU

ii. Strategi dalam mencapai standar minimal pendapatan

yang harus dicapai.

iii. Gambaran pola peningkatan ruang lingkup layanan

untuk meningkatkan pendapatan laboratorium.

c. Jangka Panjang

Merupakan tahap perubahan (tranformasi) dimana dengan telah

diimplementasikan penguatan sistem layanan kalibrasi maka potensi

laboratorium baik SDM maupun kinerjanya menjadi lebih baik

maka pengerahan potensi untuk mengupayakan proses tranformasi

organisasi menjadi bisa dilakukan. Dalam tahapan transformasi ini

serangkaian kegiatan yang harus dilakukan adalah

i. Melakukan re-akreditasi ISO/IEC 17025 seiring dengan

perubahan sistem layanan.

ii. Melanjutkan proses penguatan layanan kalibrasi baik dari

sisi kualitas layanan maupun kuantitas (penambahan ruang

lingkup) layanan.

iii. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait (Biro

Hukum dan Organisasi) untuk melakukan proses re-

organisasi laboratorium kalibrasi.

PKN-2 XXIV LAN 29 |

iv. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Biro

Hukum dan Organisasi untuk melakukan kegiatan Studi

Kelayakan Pembentukan BLU dengan melibatkan juga

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU,

Kementrian Keuangan.

Fokus utama dari pelaporan proyek perubahan ini adalah tahapan jangka

pendek dimana kegiatan harus menjadikan sebagai fondasi dan pengungkit

(leverage) untuk mencapai tujuan terbentuknya Badan Layanan Usaha (BLU)

Kalibrasi di tahun 2021. Tabel dibawah ini menunjukkan rencana dan realisasi

Proyek perubahan dalam jangka pendek.

Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi Proyek Perubahan Jangka Pendek

September – Nopember 2019

No Rencana Kegiatan Output

Rencana

(Minggu ke-)

Realisasi Keterangan

1. Persetujuan mentor terkait Proyek Perubahan

Surat Persetujuan Mentor

I - II September

11 September 2019

Sesuai Rencana

2. Membentuk Tim Kelompok Kerja

SK Tim Kelompok Kerja

III - IV September

30 Oktober 2019

Sesuai Rencana

3. Penguatan SDM Kalibrasi melalui kegiatan Sertifikasi Kalibrasi Lulusan STMKG

Laporan Kegiatan

- 30 September 2019

Memanfaatkan kegiatan Sertifikasi Kalibrasi Lulusan STMKG

PKN-2 XXIV LAN 30 |

4. Diskusi capaian BLU BBIA sebagai laboratorium Kalibrasi dan Pengujian dengan Kepala BBIA

Notulen dan foto-foto kegiatan

- 30 September 2019

Memanfaatkan kegiatan Sertifikasi Kalibrasi Lulusan STMKG

5. Rancang bangun sistem Layanan Kalibrasi dalam bentuk spesifikasi teknis

Dokumen Spesifikasi Teknis

I - III Oktober

8 Oktober 2019

Sesuai Rencana

6. Membentuk Tim Efektif

SK Tim Efektif

I - II Oktober

16 Oktober 2019

Sesuai Rencana

7. Membuat draft revisi Dokumen Layanan Kalibrasi dan revisi Perka Kalibrasi

Draf dokumen revisi ISO

I - IV Oktober

31 Oktober 2019

Sesuai Rencana (memanfaatkan agenda Koordinasi Manajemen Kalibrasi)

8. Membuat aplikasi Sistem Kalibrasi

Aplikasi SIMPEL

I – IV Oktober

10 Nopember 2019

Menampung masukan dari Studi Banding dan draf Revisi Dokumen ISO

9. Studi banding ke Laboratorium Kalibrasi Microstep-MIS di Bratislava, Slovakia

Foto-foto kegiatan

III Oktober 21 – 24 Oktober 2019

Memanfaatkan kegiatan FAT Peralatan LLWAS Bandara Juanda


Notulen kegiatan

IV Oktober

- Efisiensi Perjalanan Dinas

11. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG

Notulen kegiatan

I Nopember


PKN-2 XXIV LAN 31 |

wilayah III Denpasar


Notulen kegiatan

II Nopember



Notulen kegiatan

II Nopember


14. Studi Banding ke Laboratorium Kalibrasi Streckeisen Seismic Instrumentation, Zurich, Swiss

Materi diskusi dan foto kegiatan

II Nopember

11 – 15 Nopember 2019

Memanfaatkan kegiatan FAT Peralatan Kalibrasi InaTEWS

15. Launching Aplikasi Kalibrasi

Foto-foto kegiatan dan video launching

- 25 Nopember 2019

Memanfaatkan kegiatan Penganugerahan Tokoh Modernisasi dan Penguatan MKG kepada Presiden RI ke-5

16. Dukungan pembentukan BLU Kalibrasi dalam Dokumen Renstra 2020-2024

Notulen Rapat

- 22 Oktober 2019

Koordinasi kegiatan Proyek Perubahan dengan Target Rancangan Renstra BMKG

17. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi dengan Pelanggan (customer) di luar

Foto-foto Kegiatan

- 27 Nopember 2019

Kegiatan tambahan sosialisasi pasca Launching Aplikasi Kalibrasi

PKN-2 XXIV LAN 32 |

BMKG (pihak swasta)

18. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi dengan Balai Besar MKG wilayah I s.d V dan 34 KaUPT BMKG selaku Pengelola Peralatan Observasi MKG

Dukungan dalam video dan foto foto kegiatan

- 28 Nopember 2019

Memanfaatkan Forum Evaluasi dan Rencana Kegiatan

19. Konsultasi Mentor Catatan konsultasi

III Nopember

29 Nopember 2019

Tidak sesuai rencana menunggu kegiatan Launching dan Sosialisasi

3.2 Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan (Time Frame)

Tabel dibawah ini menunjukkan rangkaian kegiatan proyek perubahan

penguatan sistem layanan laboratorium kalibrasi menuju BLU berkelas dunia.

Tabel 3.2 Time Frame Pelaksanaan Proyek Perubahan

No Rencana Kegiatan September Oktober Nopember

I II III IV I II III IV I II III IV


2 Membentuk Tim Kelompok Kerja

3 Penguatan SDM Kalibrasi melalui kegiatan Sertifikasi Kalibrasi Lulusan STMKG

4 Diskusi capaian BLU BBIA sebagai laboratorium Kalibrasi

PKN-2 XXIV LAN 33 |

dan Pengujian dengan Kepala BBIA

5 Rancang bangun sistem Layanan Kalibrasi dalam bentuk spesifikasi teknis

6 Membentuk Tim Efektif

7 Membuat draft revisi Dokumen Layanan Kalibrasi dan revisi Perka Kalibrasi

8 Membuat aplikasi Sistem Kalibrasi

9 Studi banding ke Laboratorium Kalibrasi Microstep-MIS di Bratislava, Slovakia

10 Studi Banding ke Laboratorium Kalibrasi Streckeisen Seismic Instrumentation, Zurich, Swiss

11 Launching Aplikasi Kalibrasi

12 Dukungan pembentukan BLU Kalibrasi dalam Dokumen Renstra 2020-2024

13 Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi dengan Pelanggan (customer) di luar BMKG (pihak swasta)

14 Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi di Laboratorium Kalibrasi dengan Balai Besar MKG wilayah I s.d V dan 34 KaUPT BMKG selaku Pengelola Peralatan Observasi MKG

15 Konsultasi Mentor


PKN-2 XXIV LAN 34 |

3.3 Pelaksanaan Strategi Marketing

Agenda kegiatan jangka pendek yang sudah direncanakan dalam proyek

perubahan menghasilkan beberapa capaian yaitu

a. Terwujudnya penguatan sistem layanan laboratorium kalibrasi

berupa aplikasi layanan kalibrasi

b. Revisi dokumen ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium BMKG dan

draft usulan revisi Peraturan Kepala BMKG tentang Kalibrasi.

c. Komitmen bersama stakeholders untuk membangun laboratorium

kalibrasi BMKG menjadi BLU Kalibrasi di tahun 2021 dan

mencantumkan kegiatan ini dalam dokumen Rencana Strategis

BMKG 2020-2024.

Ketiga capaian ini merupakan pengungkit transformasi organisasi menjadi

Badan Layanan Umum Kalibrasi berkelas dunia.

Penguatan sistem layanan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) terkini menjadi penting mengingat Indonesia telah memasuki era

Industri 4.0 dan pasar global dimana akses layanan harus mampu dijangkau oleh

siapapun menggunakan TIK terkini. Untuk itu salah satu produk proyek perubahan

ini adalah aplikasi layanan Kalibrasi dalam Sistem Informasi Manajemen

Pemeliharaan (SIMPEL) yang diintegrasikan dengan portal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) online. Bahkan aplikasi SIMPEL diapresiasi dengan di

launching oleh Kepala BMKG beserta jajaran Pimpinan Tingga Madya BMKG

didepan Presiden RI ke-5 dan sejumlah para Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam

PKN-2 XXIV LAN 35 |

acara Anugerah Tokoh Moderninasi dan Penguatan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika 25 Nopember 2019.

Dampak dari pemanfaatan sistem aplikasi layanan kalibrasi adalah adanya

perubahan prosedur permohonan kalibrasi. Diagram permohonan kalibrasi menjadi

sebagai berikut

Gambar 3.2 Prosedur Pengajuan Kalibrasi Alat

Pelaksanaan kalibrasi dengan sistem ini akan menjadi lebih mudah,

transparan dan akuntabel dengan output berupa sertifikat kalibrasi atau laporan

kalibrasi yang otentik karena ditandatangani secara digital yang tersertifikat oleh

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Ruang lingkup penguatan sistem layanan berbasis website dan aplikasi

mobile meliputi:

a. Penyediaan sarana pengajuan permohonan layanan kalibrasi (SPKA)

berbasis website.

Melakukan pendaftaran secara online melalui web ptsp.bmkg.go.id dengan melengkapi data-data yang

dibutuhkan

PTSPOnline

• Menerima konfirmasi pemeriksaan kondisi alat yang dikalibrasi

• Pemeriksaan dilakukan di BMKG/BBMKG dengan membawa surat pengantar dari perushaan dan surat keterangan alat

Menerima dokumen SPKA digital dari Petugas Kalibrasi yang belum

ditandatangani (e-Digital)

SPKA

• Melakukan pembayaran dan konfirmasi ke portal PTSP Online untuk mendapatkan SPKA Digital bertandatangan

SPKA

Menunggu proses kalibrasi dan akan diberikan notifikasi ONLINE

Menerima Sertifikat Kalibrasi melalui email dan cetakan (jika dibutuhkan)

1 2 3

4 5 6

PKN-2 XXIV LAN 36 |

b. Pendelegasian proses kalibrasi ke petugas kalibrasi secara online.

c. Proses penghitungan hasil kalibrasi secara komputerisasi.

d. Penerbitan hasil kalibrasi secara komputerisasi

e. Kendali mutu hasil kalibrasi oleh Manajer Teknis dan Manajer Mutu

secara berjenjang dan menggunakan media aplikasi mobile.

f. Persetujuan penerbitan Sertifikat Kalibrasi atau Laporan Kalibrasi

secara digital dan di tandatangani menggunakan tanda tangan digital.

Gambar 3.3 Diagram Sistem Layanan Kalibrasi

Berikut adalah tampilan aplikasi Layanan Kalibrasi

Gambar 3.4. Tampilan halaman Surat Permohonan Kalibrasi Alat (SPKA)

• PTSP Online• SPKA

Layanan

• Penugasan Online• Perhitungan• Database (QR Code)

Proses• Kendali Mutu

Online• Sertifikat Digital

Hasil

STATUS STATUS STATUS

PKN-2 XXIV LAN 37 |

Aplikasi layanan kalibrasi ini akan di kolaborasikan dengan portal PTSP

Online sebagai portal utama komunikasi publik dengan BMKG.

Gambar 3.5 Tampilan halaman web PTSP Online

Tersedianya aplikasi layanan kalibrasi ini berdampak kepada perubahan

prosedur layanan yang harus sesuai dengan dokumen ISO/IEC dan payung hukum

terkait Kalibrasi. Payung hukum terkait kalibrasi yang selama ini digunakan adalah

Peraturan Kepala (Perka)BMKG nomor 23 tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap

Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Untuk itu

maka dilakukan kegiatan Focuss Group Discussion (FGD) yang melibatkan

pengelola laboratorium kalibrasi dan menghadirkan pakar atau konsultan

laboratorium yang bersertifikat Auditor Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk

menginventarisir dokumen-dokumen ISO dan Perka yang terdampak atas

perubahan sistem layanan ini. Hasil lengkap usulan perubahan dokumen hasil FGD

terlampir dalam lampiran 4 dan 5.

PKN-2 XXIV LAN 38 |

Dalam rangka memastikan keberhasilan proyek perubahan ini maka

dukungan dan komitmen bersama antara Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan

Rekayasa dengan stakeholders terkait harus diupayakan melalui pendekatan

personal dan sosialiasasi Proyek Perubahan ini. Diantaranya adalah:

a. Sosialisasi Personal dan studi banding dengan Kepala Biro Hukum

dan Organisasi di Laboratorium Kalibrasi Peralatan Observasi

Seismik di Zurich, Swiss untuk menjelaskan urgensi kalibrasi dan

proses kalibrasi yang dilakukan pabrikan peralatan seismik.

Sosialisasi urgensi proyek perubahan dalam payung hukum kalibrasi

untuk meningkatkan kinerja laboratorium kalibrasi menuju

tranformasi organisasi. Penyusunan payung hukum dan

transformasi organisasi menjadi tugas fungsi utama biro hukum dan

organisasi.

b. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi dengan beberapa pelanggan

(customer) kalibrasi untuk mendapatkan masukan-masukan

perbaikan sistem sebelum implementasi di tahun 2020 dari sisi

keinginan pelanggan.

c. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi dan transformasi organisasi ke

Kepala Balai Besar MKG wilayah 1 sampai dengan 5 dan 34 Kepala

UPT BMKG perwakilan 34 Propinsi untuk mendapatkan dukungan

dan masukan khususnya terkait dengan transformasi organisasi

menuju BLU.

PKN-2 XXIV LAN 39 |

Kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut diatas dibuktikan dengan sejumlah

foto-foto kegiatan yang dilampirkan dalam laporan proyek perubahan ini.

3.3.1 Analisa Peta Stakehoders

Keberhasilan proyek perubahan salah satunya diukur sejauh mana peran dan

posisi stakeholders semakin mendukung dari sisi kewenangan dan ketertarikan

terhadap proyek perubahan yang dilakukan. Perubahan ini dilakukan melalui

serangkaian penerapan strategi komunikasi yang intens. Beberapa stakeholder

yang semula merupakan stakeholder Laten kemudian berubah menjadi stakeholder

Promoters. Peta stakeholder pada pelaksanaan Proyek Perubahan ini ditunjukkan

pada tabel 3.3 dan gambat 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.3 Posisi Perubahan Stakeholder Internal dan Eksternal dalam

Proyek Perubahan

No Stakeholders Semula Menjadi

1. Kepala BMKG Promoters Promoters

2. Sekretaris Utama BMKG Promoters -

3. Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi

Promoters Promoters

4. Kepala Balai Besar MKG wilayah 1 s.d 5 selaku Manajer Puncak di setiap Laboratorium Kalibrasi Balai Besar MKG

Promoters Promoters

5. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi

Promoters Promoters

6. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi

Promoters Promoters

7. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika

Promoters Promoters

8. Kepala Komite Akreditasi Nasional Latens -

PKN-2 XXIV LAN 40 |

9. Direktur Jenderal Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.

Latens -

10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG Latens Promoters

11. Kepala Biro Umum dan SDM BMKG Latens Promoters

12. Asesor Komite Akreditasi Nasional Latens Promoters

13 Para Deputi di lingkungan BMKG Defenders -

14 Kepala UPT BMKG Defenders Promoters

15 Pengelola Peralatan Observasi MKG Defenders Promoters

16 Petugas Kalibrasi Defenders Promoters

Gambar 3.7 Peta Pengaruh masing-masing Stakeholder

setelah pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek

Setelah melakukan komunikasi dengan stakeholder melalui serangkaian

komunikasi personal, focuss group discussion, paparan dan temu koordinasi, terjadi

perubahan peranan yang sebelumnya latens menjadi promoters. Penguatan layanan

kalibrasi yang teritegrasi dengan aplikasi PTSP Online akan meningkatkan PNBP

dan transparansi layanan BMKG sangat di dukung oleh Kepala Biro Hukum dan

Organisasi selaku koordinator unit kerja ad-hock PTSP BMKG serta Kepala Biro

Umum dan SDM selaku unit kerja yang mengelola PNBP BMKG. Dalam strategi

v Kepala KANv Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

v Kepala BMKG v Sekretaris Utama BMKGv Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan

Komunikasiv Kepala Biro Hukum dan Organisasiv Kepala Biro Umum dan SDMv Asesor Lab Kalibrasiv Kepala BBMKG selaku Manajer Puncak Labv Kepala Bidang di jajaran Pusat Instrumentasi, Kalibrasi

dan Rekayasav Kepala UPTv Pengelola Peralatan Observasiv Petugas Kalibrasi

v Deputi Meteorologi, Deputi Klimatologi dan Deputi Geofisika

PROMOTERSLA

TENT

DEFEN

DER

APH

ATETIC

v Media massav Netizen

INTEREST

INFLUENCE

PKN-2 XXIV LAN 41 |

komunikasi proyek perubahan ini, Kepala Biro Perencanaan juga mendukung

proyek perubahan ini yang dengan kewenangannya menyusun Rencana Startegis

BMKG 2020-2024 dengan memasukkan BLU Kalibrasi sebagai salah satu Sasaran

Program dalam Matrik Kegiatan dan Pendanaan Rancangan Rencana Strategis

BMKG 2020-202 setelah diputuskan dalam Rapat Review dan Sinkronisasi Renstra

2020-2024 dengan Renduk BMKG 2045 yang dipimpin Kepala BMKG.

Memanfaatkan forum Rapat Evaluasi Pemeliharaan dan Kalibrasi Mandiri

2019 dan Persiapan Kegiatan Penugasan Pemeliharan dan Kalibrasi 2020 pada

tanggal 28 Nopember 2019, disosialisasikan aplikasi SIMPEL yang sudah

dilaunching Kepala BMKG tanggal 25 Nopember 2019 dan sosialisasi kesiapan

revisi Dokumen ISO/IEC 17025 dan draft Peraturan Kepala BMKG tentang

Kalibrasi maka dihasilkan komitmen bersama para Kepala BBMKG selaku

Manajer Puncak Laboratorium Kalibrasi BBMKG untuk secara bersama

mendukung Penguatan Sistem Layanan Kalibrasi dan mendukung ke transformasi

organisasi menjadi BLU Kalibrasi. Penguatan layanan Kalibrasi dengan ditandai

kemudahan proses layanan juga didukung oleh para Kepala UPT selalu pengelola

peralatan observasi di masing-masing UPT. Bukti dukungan dan komitmen

stakeholders dilampirkan dalam surat dukungan Proyek Perubahan.

3.3.2 Konten Marketing Pelaksanaan Proyek Perubahan

Customer utama dalam proyek perubahan ini adalah pengelola peralatan

observasi MKG baik dari unit kerja di BMKG maupun pihak di luar BMKG.

Customer sangat berorientasi kepada produk yang ditawarkan (product oriented)

PKN-2 XXIV LAN 42 |

dari proyek perubahan ini, dan orientasi ini sangat sejalan dengan konsep dasar

pembentukan Badan Layanan Umum yang berorinetasi kepada costumer, not-for-

profit dan outcome.

Product dari layanan kalibrasi yang dibutuhkan customer adalah hasil

kalibrasi yang berstandar internasional, tertelusur di peralatan standar internasional

dari laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Layanan

kalibrasi yang diberikan laboratorium kalibrasi BMKG memenuhi tuntutan

kebutuhan customer tersebut diatas.

Price layanan kalibrasi BMKG yang dikeluarkan untuk customer sesuai

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dengan adanya tranformasi organisasi

menjadi BLU maka skema pentarifan bisa dibedakan antara pelanggan dalam

negeri dengan pelanggan luar negeri sehingga secara pendapatan akan meningkat

namun ada perlindungan struktur biaya untuk pelanggan dalam negeri.

Place layanan kalibrasi berbasis TIK terkini mampu menjangkau layanan

kalibrasi hingga luar negeri sehingga tujuan tranformasi BLU Kalibrasi berkelas

dunia akan mudah terwujud. Dukungan ketertelusuran standar kalibrasi

laboratorium kalibrasi BMKG dengan standar kalibrasi international yang

dibuktikan dengan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 meningkatkan kepercayaan dan

respon publik akan layanan kalibrasi BMKG. Permohonan layanan secara online,

transparansi proses kalibrasi hingga sertifikat digital yang didukung oleh tanda

PKN-2 XXIV LAN 43 |

tangan digital tersertifikasi lembaga resmi menjadi tuntutan layanan kalibrasi

berkelas dunia.

Promotion terkait product layanan kalibrasi yang sudah memanfaatkan TIK

terkini akan mudah dilakukan dengan dukungan media sosial BMKG (website,

twitter, instagram dan facebook). Disamping itu media promosi langsung melalui

serangkain Rapat sosialisasi, FGD, KUMT dan forum komunikasi lainnya tetap

dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada customer.

3.4 Pelaksanaan Strategi Komunikasi

Dalam melaksanakan proyek perubahan khususnya dalam jangka pendek

guna mencapai keberhasilan Penguatan Sistem Layanan Laboratorium Kalibrasi

dilakukan strategis komunikasi dengan stakeholders yang terkait. Strategi

komunikasi yang dilakukan adalah:

a. Melakukan identifikasi kembali stakeholders yang terlibat dan

berpotensi akan terlibat dalam kegiatan penguatan layanan kalibrasi

hingga mencapai tujuan terbentuknya BLU Kalibrasi yang berkelas

dunia. Identifikasi ini dilanjutkan dengan memetakannya sesuai skala

pengaruh dan skala kepentingan.

b. Melakukan komunikasi dengan mentor selaku atasan langsung untuk

mendapatkan masukan dan saran hingga dukungan pelaksanaan

kegiatan yang mungkin berkaitan waktunya dengan kegiatan rutin

Tugas Pokok dan Fungsi maupun kegiatan yang secara khusus

ditujukan untuk menunjang kegiatan Proyek Perubahan.

PKN-2 XXIV LAN 44 |

c. Melakukan komunikasi aktif dengan coach untuk mendapatkan

masukan, saran dan ketepatan waktu capaian setiap tahapan

pelaksanaan Proyek Perubahan.

d. Memaksimalkan integrasi kegiatan-kegiatan rutin yang ada di Pusat

Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa dengan kegiatan yang

mendukung Proyek Perubahan diantaranya

e. Menghadirkan Kepala Balai Besar Industri Agro (BBIA) yang

merupakan Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian yang sudah selama

10 tahun melaksanakan mekanisme Pengelolaan Unit Kerja BLU

dalam forum Sertifikasi Kalibrasi Lulusan STMKG 30 September

2019 di Hotel Swissbell Airport Jakarta.

f. Melakukan koordinasi dengan pengembang aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Peralatan Observasi Utama (SIMPEL) dengan

mengupayakan penambahan ruang lingkup Sistem Informasi

Kalibrasi yang didukung dengan aplikasi selular Kalibrasi. Sehingga

aplikasi yang semula dirancang untuk kebutuhan pemeliharaan

peralatan berhasil ditingkatkan dengan menambah fungsi layanan

kalibrasi digital.

g. Melakukan studi banding ke Laboratorium Kalibrasi Microstep-MIS

di Bratislava, Slovakia yang merupakan laboratorium kalibrasi

peralatan observasi cuaca merk Microstep-MIS yang sudah

menerapkan otomatisasi layanan dan proses kalibrasi. Kegiatan ini

PKN-2 XXIV LAN 45 |

merupakan bagian dari kegiatan Factory Acceptance Test Pengadaan

Peralatan LLWAS Bandara Juanda, Surabaya.

h. Melakukan Focuss Group Discussion (FGD) dengan seluruh personil

laboratorium kalibrasi BMKG dan menghadirkan pakar (konsultan)

laboratorium Kalibrasi bersertifikat untuk :

i. Membahas dukungan perubahan (revisi) dokumen ISO/IEC

17025:2017 Laboratorium Kalibrasi BMKG dampak penerapan

otomatisasi layanan laboratorium kalibrasi BMKG dan

j. Diskusi peluang dan tantangan laboratorium kalibrasi yang

menjalankan skema Badan Layanan Usaha.

k. Mengkomunikasikan kegiatan proyek perubahan dalam forum rapat

sinkronisasi Rancangan Rencana Strategis BMKG 2020-2024 terkait

penguatan sistem layanan guna mencapai transformasi BLU

Kalibrasi, diputuskan bahwa pembentukan BLU Kalibrasi menjadi

target Sasaran Program Kegiatan tahun 2021.

l. Melakukan rapat bersama Biro Hukum dan Organisasi untuk

membahas Peraturan Kepala (Perka) BMKG terkait Kalibrasi dan

rencana pengusulan draft Perka tentang Tata Cara Tetap Kalibrasi

menyesuaikan dengan perubahan sistem layanan kalibrasi.

m. Studi banding ke Laboratorium Kalibrasi Streckeisen Seismic

Instrumentation, Zurich yang merupakan laboratorium pabrikan

sensor seismik. Studi banding lebih difokusikan kepada metoda

kalibrasi peralatan seismik.

PKN-2 XXIV LAN 46 |

n. Melakukan launching aplikasi SIMPEL sebagai salah satu komponen

pengungkit (leverage) proyek perubahan Penguatan Sistem Layanan

Laboratorium Kalibrasi dalam acara Penganugerahan Tokoh

Modernisasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kepada

Presiden RI ke-5 Dr.(HC) Megawati Soekarno Putri.

o. Sosialisasi Sistem Layanan Kalibrasi kepada :

i. Pelanggan layanan kalibrasi dari sektor swasta

ii. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 1 s.d 5 selaku manajer

puncak laboratorium kalibrasi Balai

iii. Kepala UPT BMKG selaku pengelola peralatan observasi

MKG.

Hasil dari strategi komunikasi yang dilaksanakan sepanjang jangka pendek

Proyek Perubahan adalah mengupayakan seluruh stakeholder yang terkait dengan

kegiatan Proyek Perubahan tertarik dan mendukung. Penguatan sistem layanan

kalibrasi mempunyai dua tujuan akhir yaitu

a. Internal,

i. Terbentuknya BLU Kalibrasi tahun 2021 dengan

stakeholder utamanya adalah Kepala BMKG dalam rangka

menindaklanjuti target Program yang telah ditetapkan dalam

Matrik Kinerja dan Pendanaan Rancangan Renstra BMKG

2020-2024

ii. Terbangunnya sistem layanan kalibrasi yang handal dan

berkualitas dengan dukungan TIK terkini dengan

PKN-2 XXIV LAN 47 |

stakeholder utamanya adalah Kepala Balai Besar MKG

selaku Pengelola Laboratorium Kalibrasi BBMKG dan

petugas kalibrasi di masing-masing Laboratorium Kalibrasi.

b. Eksternal,

i. Meningkatnya kemudahan dan kualitas layanan kalibrasi

sehingga meningkatkan jumlah pengelola peralatan

observasi yang melakukan kalibrasi di laboratorium

kalibrasi BMKG.

Dampak strategi komunikasi yang dilakukan adalah terjadinya perubahan

peta stakeholder yang signifikan untuk mendukung proyek perubahan diataranya:

a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menjadi stakeholder yang

mendukung karena salah satu tupoksi nya adalah mengelola unit

layanan PTSP sehingga dengan kewenangan nya mendukung dan

siap mengkoordinasikan penyusunan Perka Kalibrasi dan studi

kelayakan Badan Layanan Umum Kalibrasi.

b. Kepala Biro Umum dan SDM menjadi stakeholder yang mendukung

karena dampak penguatan layanan kalibrasi diharapkan akan

meningkatkan sumber penadaan BMKG dan meningkatkan kualitas

kinerja SDM.

c. Pengelola Peralatan Observasi yang berasal dari pihak di luar

BMKG dan atau lembaga/perusahaan internasional akan semakin

banyak yang melakukan kalibrasi di BMKG karena kemudahan

PKN-2 XXIV LAN 48 |

akses layanan, kualitas proses kalibrasi hingga otentikasi sertifikat

kalibrasi yang dihasilkan.

3.5 Kendala Yang Dihadapi dan Solusi Yang Dilakukan

Secara umum dalam pelaksanaan proyek perubahan berjalan dengan baik

walaupun beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana mengingat

tingginya pekerjaan jelang tutup tahun anggaran dan persiapan pelaksanaan

kegiatan tahun depan. Beberapa kendala yang dihadapi dan solusinya dalam

pelaksanaan jangka pendek adalah

a. Pembuatan aplikasi layanan kalibrasi belum dapat sepenuhnya selesai

100% karena merupakan kegiatan baru dan sudah dimasukkan dalam

dokumen Renstra 2020-2024 sebagai kegiatan bertahap. Namun

secara operasional dari sisi kebutuhan layanan pelanggan, aplikasi

yang dibuat sudah memenuhi fungsi kemudahan dan kecepatan

layanan kalibrasi dan memberikan produk sertifikat kalibrasi yang

otentik.

b. Revisi dokumen ISO/IEC 17025 belum dapat diimplementasikan agar

tidak mengganggu proses re-akreditasi ISO oleh KAN dalam 6 bulan

kedepan. Direncanakan pasca akreditasi diperoleh maka sistem

layanan baru akan dilakukan uji coba pelaksanaan nya secara

bertahap.

c. Sosialisasi di setiap lokasi kantor Balai Besar MKG dimana

laboratorium Kalibrasi BBMKG berada tidak bisa dilaksanakan

PKN-2 XXIV LAN 49 |

dikarenakan keterbatasan waktu dan efisiensi anggaran. Solusi yang

diambil adalah dengan memanfaatkan forum Rapat Koordinasi

Evaluasi Pemeliharaan dan Kalibrasi 2019 dan Persiapan 2019 yang

dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2019. Kondisi ini

menyebabkan penyelesaian proyek perubahan hingga diujung waktu

jangka pendek.

d. Pelaksanaan learning organization dalam upaya membangun mindset

Socio-Entrepreneur belum bisa diawali di jangka pendek mengingat

hampir seluruh personil Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa

melaksanakan kewajiban penyelesaian Pemeliharan Mandiri,

Kalibrasi dan Training Peralatan baru. Solusinya mengupayakan

menyisipkan agenda training socio-entrepreneur dalam kegiatan

sertifikasi kalibrasi di tahun 2020.

PKN-2 XXIV LAN 50 |

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam rangka mengapai tujuan akhir dari kegiatan Proyek Perubahan ini

adalah terwujudnya Badan Layanan Umum di tahun 2021 maka serangkaian

kegiatan yang telah dicapai dalam jangka pendek adalah

a. Terbentuknya tim efektif internal Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan

Rekayasa sebagai tim yang membantu aktifitas administratif dan

teknis di proyek perubahan.

b. Terbangunnya Sistem Layanan Kalibrasi berbasis digital sebagai

bagian dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan

(SIMPEL) BMKG yang berbasis website dan aplikasi selular.

c. Terbangunnya dukungan dan komitmen bersama stakeholder yang

terlibat dalam proyek perubahan ini.

d. Terinvetarisirnya revisi Dokumen ISO sebagai bagian tindaklanjut

penggunaan sistem layanan kalibrasi digital.

e. Teridentifikasinya revisi Perka Kalibrasi yang akan dilanjutkan

dengan harmonisasi dengan pihak-pihak terkait yang dikoordinasikan

oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Dalam perencanaan sebelumnya revisi Perka dilakukan di jangka

menengah, namun seiring dengan pembahasan revisi dokumen ISO dan

perkembangan tersedianya aplikasi PTSP Online maka hal-hal yang terkait dengan

PKN-2 XXIV LAN 51 |

permohonan layanan dan output layanan kalibrasi menjadi isu menarik yang harus

direvisi dari Perka Kalibrasi yang sudah ada sejak 2015.

Selanjutnya dalam jangka menengah kegiatan proyek perubahan akan

difokuskan kepada implementasi sistem layanan laboratorium kalibrasi yang telah

disepakati dan memastikan capaian re-akreditasi ISO/IEC 17025 telah didapatkan.

Secara bertahap dengan dukungan perubahan mindset petugas kalibrasi, proses

penyusunan draft studi kelayakan BLU mulai dilaksanakan.

Dengan tetap menjaga capaian akreditasi ISO/IEC 17025 dan

pengembangan ruang lingkup layanan kalibrasi maka 2021 laboratorium kalibrasi

BMKG akan diusulkan menjadi BLU Kalibrasi. Dengan terbentuknya BLU

Kalibrasi maka laboratorium kalibrasi BMKG akan secara mudah dan dinamis

melakukan pengembangan layanan hingga ke taraf internasional.

4.2 Rekomendasi atau Saran

Menjelang diberlakukannya Pasar bebas Asia Pasifik 2020 maka kesiapan

Indonesia dalam menghadapinya. Kebijakan yang akan membuka peluang lebih

luas masuknya produk barang dan jasa dari negara-negara Asia Pasifik yang banyak

diantaranya merupakan negara-negara industri maju. Tantangan dan peluang ini

pun bisa berdampak dalam jasa kalibrasi peralatan MKG.

Dilain pihak tuntutan inovasi pendanaan operasional BMKG juga menuntut

kesiapan unit-unit kerja penghasil pendapatan (PNBP) untuk bisa lebih

meningkatkan kinerja dan pendapatannya untuk setidaknya bisa mengurangi beban

PKN-2 XXIV LAN 52 |

anggaran BMKG hingga diharapkan mampu memberikan dukungan pendanaan

operasional BMKG secara luas.

Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan agar laboratorium kalibrasi

BMKG mampu menjawab kedua tantangan dan tuntutan diatas adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) dengan

membangun mindset Socio Entrepreneur untuk mengembangkan

potensi laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025

untuk berkiprah di pasar kalibrasi dunia.

b. Meningkatkan sistem dan ruang lingkup layanan kalibrasi sehingga

mampu menyerap kebutuhan jasa kalibrasi peralatan industri.

c. Meningkatkan kerjasama dan promosi internasional untuk

menjadikan laboratorium kalibrasi BMKG berada di tingkat

ketertelusuran setingkat dibawah Standar Internasional.

d. Memaksimalkan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan

lahirnya Badan Layanan Umum Kalibrasi BMKG tahun 2021.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perintahn Tugas mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II.

Lampiran 2. SK Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Penguatan Sistem Layanan

Laboratorium Kalibrasi BMKG Menuju Badan Layanan Umum Berkelas

Dunia.

Lampiran 3. Laporan kegiatan Sertifikasi Kalibrasi dan Diskusi Layanan Kalibrasi BBIA.

Lampiran 4. Spesifikasi Pengadaan Aplikasi Kalibrasi, Manual dan data pendukung nya

Lampiran 5. Kegiatan studi banding kalibrasi peralatan Geofisika di Laboratorium

Kalibrasi Streckeisen Seismic Instrumentation, Zurich, Switzerland

Lampiran 6. Hasil inventarisasi revisi dokumen ISO dan revisi Perka TTP Kalibrasi




NOTULEN KEGIATAN PELATIHAN SERTIFIKASI

ISO/IEC 17025:2017 UNTUK LULUSAN STMKG TAHUN 2019

Waktu : 30 September – 2 Oktober 2019 Lokasi : Swissbel Hotel Airport Jakarta Materi : Pengenalan ISO/IEC 17025:2017 Agenda:

1. Pembukaan 2. Pemaparan materi pelatihan 3. Post Tes 4. Laporan Hasil 5. Penutupan

Notulen:

1. Pembukaan kegiatan Pelatihan Sertifikasi ISO/IEC 17025:2017 dilakukan oleh Deputi Bidang Inskalrekjarkom

2. Pemaparan Materi Pelatihan A. Materi pertama disampaikan oleh Pengajar dari BBIA (Balai Besar

Industri Agro) tentang manfaat pelatihan Sertifikasi yang diadakan yaitu menjadikan taruna/i lulusan STMKG lebih siap dan kompeten agar menjadi teknisi BMKG yang handal dalam melakukan rekayasa dan kalibrasi sesuai dengan ISO 17025:2017.

B. Materi Kedua berupa Paparan Kepala BBIA yang memberikan tambahan wawasan mengenai pengelolaan laboratorium dapat menjadi BLU (Balai Layanan Umum) dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu : 1. Persyaratan Substantif

a. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan:

• Penyediaan barang atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang);

• Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); atau

• Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah.

b. Bidang layanan umum bersifat operasional, menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods)

c. Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan.

2. Persyaratan Teknis a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak

dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan

b. Kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan Administratif a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja

pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; b. Pola tata kelola; c. Rencana strategis bisnis; d. Laporan keuangan pokok; e. Standar pelayanan minimal; dan f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit

secara independen. C. Materi selama pelatihan terkait detail ISO/IEC 17025:2017 dipaparkan

oleh pengajar dari BBIA dengan membagi peserta menjadi 4 kelas selama beberapa sesi.

3. Pos Tes Pos Tes adalah serangkaian kegiatan ujian bagi para peserta untuk mengukur tingkat pemahaman materi ISO IEC 17025:2017 yang telah dipaparkan selama kegiatan pelatihan.

4. Laporan Hasil Laporan hasil dipaparkan oleh BBIA yang menyatakan bahwa sebesar 95% peserta dinyatakan lulus dengan predikat Sangat memuaskan, dan 5% dengan predikat memuaskan

5. Penutup Kegiatan penutupan dilakukan oleh Kepala Pusat Instrumentasi Kalibrasi dan Rekayasa

SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMELIHARAAN ALAT OPERASIONAL UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2019

PAKET PEKERJAAN

PENGADAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMELIHARAAN ALAT OPERASIONAL UTAMA

PPK PUSAT INSTRUMENTASI KALIBRASI DAN REKAYASA ID RUP SPESIFIKASI UMUM

Sisteminformasi yang dapat membantu untuk mengelola dan memantau seluruh peralatan operasional utama BMKG dari pengelolaan suku cadang, pemeliharaan, kalibrasi, hingga perencanaan kebutuhan kedepannya seperti predictive maintenance/calibration. Sistem ini beroperasi secara kontinyu selama 24 jam dan dapat memberikan peringatan terkait pemeliharaan/kalibrasi kepada penanggungjawab (PIC) yang telahditunjuk.

SPESIFIKASI PER ITEM BARANG/JASA

1. Server SIMPLE (SistemInformasiManajemenPemeliharaan ALOPTAMA) Spesifikasi fungsi barang

Server Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan ALOPTAMA yang dapat membantu untuk mengelola dan memantau seluruh peralatan operasional utama BMKG dari pengelolaan sukucadang, pemeliharaan, kalibrasi, hingga perencanaan kebutuhan kedepannya seperti predictive maintenance/calibration. Sistem ini beroperasi secara kontinyu selama 24 jam dan dapat memberikan peringatan terkait pemeliharaan/kalibrasi kepada penanggungjawab (PIC) yang telah ditunjuk.

Spesifikasi kinerja barang

Server yang dapat menampung dan menjalankan seluruh aplikasi(Asset Management, Service Centre, Status Monitoring, Calibration Services, System Integration) secara non-stop (7x24) jam.

Spesifikasi teknis barang

a. Server Server terdiri dari 2 (dua) set server dimana 1 (satu) set server terdiri dari 2 (dua) unit server yang bekerja secara redundan untuk mendukung kebutuhan pengolahan data dan aplikasi yang berlangsung secara terus menerus. Server terpasang di 2 (dua) lokasi, di gedung cyber dan di gedung BMKG (ruang server BMKG). Spesifikasi teknisnya sebagai berikut : - Intel Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 16.5M Cache. - Minimal 2 x 16 GB RDIMM - H730 Controller - Minimal 2x 240GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512

2.5in Hot-plug Boot AG Drive - Minimal 5 x 2TB7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug

Hard Drive.

- 3Yr ProSupport: (7x24) Onsite Service. - OS : LINUX CentOS

b. Applikasiterinstal di Server

1) Application - Asset Management (AM)

Aplikasi AM merupakan aplikasi dasar dalam pengelolaan instrument sebagai asset kewenangan BMKG. Aplikasi AM membantu user mengelola instrument lebih efisien dengan menyediakan semua informasi semua asset (instrument, spareparts, gudang penyimpanan, dll) kewenangan BMKG. Data dalam Aplikasi AM digunakan dalam aplikasi lainnya di dalam SIMPEL sebagai acuan asset yang menjadi objek kerja. Informasi pada aplikasi ini bisa dijadikan acuan performa dari masing-masing asset dan membantu user dalam menngambil keputusan perihal solusi untuk permasalahan suatu instrument.Aplikasi memiliki fungsi minimal sebagai berikut:

� Dapat memberikan informasi mengenai kondisi, lokasi dan ketersediaan asset suku cadang (Asset Tracking, Mutasi Aset dan Penghapusan Aset).

� Dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan suku cadang untuk perencanaan (Perencanaan Aset).

� Dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan suku cadang yang merupakan hasil input (Realisasi Aset).

� Dapat menghasilkan laporan ketersediaan dan informasi suku cadang dalam bentuk Document Management dengan pengendali kode (code berisi mengenai identitas suku cadang).

2) Application - Service Centre (SC)

Aplikasi SC merupakan aplikasi yang menjadi media dalam semua operasi pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi instrument. Aplikasi SC dapat mengkombinasikan data dari Aplikasi AM dan user-input melalui sistem ticketing perihal permasalahan pada instrument yang kemudian data tersebut dianalisis untuk membuat rencana tentatif penindaklanjutan masalah. Aplikasi SC akan melakukan Machine Learning dari setiap operasi service sebagai dasar Predictive Maintenance sehingga permasalahan instrument bisa dideteksi dan diselesaikan lebih awal dan lebih cepat.Aplikasi memiliki fungsi minimal sebagai berikut:

� Dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam hal kondisi peralatan dan kegiatan pemeliharaan (Customer Page, Open Ticket, Status Ticket).

� Dapat memberikan informasi mengenai tindaklanjut dari kondisi peralatan dan hasil pemeliharaan berdasarkan tingkat ketersediaan suku cadang (Result Ticket, History Ticket).

� Dapat memberikan informasi mengenai identitas

peralatan berdasarkan umur pakai (awal pemasangan, terakahir pemeliharaan dan terakhirkalibrasi).

� Dapat memberikan informasi mengenai kondisi peralatan berdasarkan nilai output dan atau umur pakai peralatan (Predictive Maintenance) Based On AI

3) Application - Status Monitoring (SM)

Aplikasi SM merupakan aplikasi utama dalam SIMPEL. User dapat memonitor semua hal yang dikelola dalam SIMPEL di semua wilayah kewenangan BMKG secara langsung. User juga dapat melihat rekam jejak dari setiap komponen yang dikelola SIMPEL dengan mengakses riwayat komponen tersebut. Aplikasi SM menjadi regulator dan tampilan utama yang menyediakan data dan informasi perihal semua kejadian dan arus data di semua aplikasi dalam SIMPEL. User dapat mengevaluasi kinerja setiap komponen yang dikelola SIMPEL secara parsial maupun keseluruhan sehingga mempermudah user dalam membuat keputusan serta merumuskan tindakan mendasarkan pada informasi yang valid dan terpercaya dari data yang direkam ke dalam database SIMPEL setiap waktu.Aplikasi memiliki Fitur-fitur (minimal) sebagai berikut:

� Customer Page � Monitoring Asset � Monitoring Data � Kartu Alat � Kartu Teknisi � Kartu Stasiun � Notifikasi Sistem � Laporan Kinerja (Alat, Teknisi dan Stasiun)

4) Application - Calibration Services

Aplikasi memiliki Fitur-fitur (minimal) sebagai berikut: � Customer Page

Memuat informasi data-data customer dan peralatan yang akan dikalibarsi. (berupa input data)

� QR Code based Item Petugas melakukan verifikasi dan identifikasi peralatan yang akan dikalibrasi.

� Scheduling & Pricing System Penetapan jadwal dan harga kalibrasi peralatan.

� User Profiling Merupakan halaman informasi mengenai proses kalibrasi peralatan berdasarkan QR Code based Item

� Operator Page Berisi informasi mengenai kegiatan; a. Kapan dimulai b. Siapa yang melakukan c. Peralatan dan metode yang digunakan. d. Data analisis hasil kalibrasi

e. Kapan selesai � Procedure Control

Merupakan halaman verifikasi terhadap hasil kalibrasi yang dilakukan oleh; a. Petugas kalibarsi (Output Operator Page) b. Manajerial Laboratorium

� Document Management Merupakan pelaporan hasil kalibrasi peralatan (Sertifikat) setelah dilakukan verifikasi pada Procedure Control. Merupakan media penyimpanan dokumen Laboratorium.

� Pelaporan Callibration Monitoring Merupakan laporan hasil kegiatan kalibrasi peralatan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

� Predictive Calibration Based On AI Berfungsi sebagai perencanaan kegiatan kalibrasi berdasarkan informasi identitas peralatan(informasi dari Aplikasi Service Center)

5) Application - System Integration Aplikasi memiliki Fitur-fitur (minimal) sebagai berikut:

� Integrasi semua aplikasi SIMPEL kedalam satu aplikasi utama

� Level User Access � No-Limit User � Chrome Browser Compatibility � Chrome Mobile Browser Compatibility

2. PC Client Spesifikasi fungsi barang

PC Client berfungsi sebagai computer pengguna untuk mengakses aplikasi yang terinstal di server SIMPEL


PC Client di tempatkan di masing-masing Sub Bidang di lingkungan Pusat Instrumentasi Kalibrasi dan Rekayasa dan dapat mengakses aplikasi yang terinstal di server SIMPEL


PC Client sebanyak 15 unit untuk di tempatkan di masing-masing Sub Bidang di lingkungan Pusat Instrumentasi Kalibrasi dan Rekayasa dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

� Platform all in one � Processor: Intel Core i7 (8700) � RAM: 8GB DDR4 � HDD: 2TB � ODD: DVD RW External � Grafik: 2 GB � Interface: USB 2.0, USB 3.1 Gen 1, LAN Port, HDMI-out,

Wifi, dan Bluetooth. � Ukuran layar: 23 Inch � Sistem Operasi: Windows 10 Pro (SNGL OLP NL

Legalization GetGenuine[Non-specific]) � Microsoft Office Pro (OfficeProPlus 2019 OLP NL Gov)

� Dilengkapi UPS, dengan spesifikasi; x Daya keluaran 1100VA/550Watt, dengan PF 0.5 x Single Phase x Tower Platform

3. Batch Program BarcodeSystem Spesifikasi fungsi barang

Sistem barcode sebagai scanner QR code dan pencetak label QR code


Sistem barcode yang dapat memindai QR code dari peralatan yang sudah ada atau akan dimasukan datanya di dalam database peralatan dan mencetak QR code dari peralatan yang sudah ada atau akan dimasukan datanya di dalam database


Bacth Program Barcode system sebanyak 15 set sebagai scanner QR code danpencetak label QR code denganspesifikasisebagaiberikut : � Light Source: Visible diode 610 to 620nm � Beeper: 3 intensity levels high medium and low � Decode Capability: Reads standard 1D and 2D symbologies � Konektivitas: USB � Dilengkapi dengan Printer Barcode, minimal:

x PC Connectable. x Direct Thermal, 300x300 dpi, 110 mm/sec, 3 color LED. x USB conection.

4. Environtmental data device Spesifikasi fungsi barang

Sebagai alat ukur data lingkungan portabel


Dapat mengirimkan data lingkungan antara lain, tekanan udara, indoor air quality, suhu udara, kelembaban udara.


Environtmental Data Devices sebanyak 40 unit dengan spesifikasi sebagai berikut : � Processor: 2.2GHz octa-core � RAM: 4GB � Internal storage: 64GB � Expandable storage: microSD � Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v5.00, and NFC. � Sensors: accelerometer, ambient light sensor, barometer,

gyroscope, proximity sensor, and compass/magnetometer. Features: Integrated thermal imaging camera, indoor air quality,

and Laser assisted distance measurement. 5. InformasiLainnya a. Calon penyedia harus menyertakan blue print dari seluruh

aplikasi pada saat penawaran antara lain : - Software Design Document; - Software Requirement Specification; - System Specification; - Technical Specification;

b. Calon penyedia bersedia melakukan Proof Of Concept (POC) dalam bentuk user interface prototipe web base pada saat uji teknis, antara lain:

- Asset Management x Membuat database aset eksisting. x Membuat database aset baru. x Melacak lokasi aset by user input. x Dapat menampilkan data dalam berupa tabel maupun

spatial. x Membuat laporan tabulasi asset dan bisa difilter sesuai

kebutuhan. x Melakukan mutasi asset yang terdata. x Melihat riwayat lokasi asset. x PenghapusanAset

- Service Center x Menginput data user. x Menginput data instrumenkewenangannya. x Melakukan Open Ticket untuk instrumen

kewenangannya. x Melihat Status untuk Ticket yang telah dibuka untuk

instrumen kewenangannya. x Melihat riwayat ticket instrument kewenangannya. x Melakukan open ticket manual by user input. x Clone-Safe Open Ticket x Menampilkan status tiket. x Melakukan update tiketdari input petugas. x Membuat database known-issues. x Mengakses database known-solutions. x Membuat tabel konvensional rencana tindak lanjut tiket. x Melakukan Closed Ticket. x Melakukan Pending Ticket. x Melakukan rescheduling Ticket.

� Callibration Monitoring x Menginput data x Memantau tahapan proses kalibrasi x Menginput hasil kalibrasi alat dan pelaporannya. x Melihat rekapan pengguna jasa kalibrasi. x Mengupdate status proses dan prosedur dari semua

instrument yang dikalibrasi. x Melihat rekapan proses kalibrasi yang telah selesai. x Melihat riwayat kalibrasi semua alat yang tersimpan

dalam database. c. Calon penyedia bersedia untuk uji/demo alat nomor 1, 3 dan 4; d. Penyedia memiliki tenaga ahli sebagai berikut:

� 1 (satu) orang minimal S1 lulusansarjana computer dengan pengalaman minimal 10 tahun dan memiliki keahlian dibidang Artificial Intelligence (AI) dibuktikan dengan sertifikat;

� 1 (satu) orang minimal S1 Sarjana komputer dengan

pengalaman minimal 5 tahun yang memiliki kompetensi

Scalling data analisys dan data processing architecture dibuktikan dengan sertifikat

� 1 (satu) orang minimal S1 lulusan sarjana computer dengan pengalaman minimal 10 tahun dan memiliki sertifikat Certified Information Security Manager (CISM);

� 12 (dua belas) orang minimal S1 lulusan sarjana computer dengan pengalaman minimal 5 tahun;

� 1 (satu) orang minimal D3 jurusan Informatika dengan pengalaman minimal 1 tahun.

e. Setiap barang yang ditawarkan harus mencantumkan merk, type dan gambar/brosure untuk setiap itemnya;

f. MasaTanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi barang berlaku sampai 31 Desem bertahun 2020 dibuktikan dengan Surat Keterangan/Kesediaan bermaterai pada saat penawaran;

g. Buku petunjuk operasional diserahkan pada saat ditandatangani Berita Acara SerahTerima Barang (BAST);

h. Seluruh aplikasi yang dibuat menjadi milik BMKG setelah Berita Acara SerahTerima Barang (BAST).

MANUAL APLIKASI KALIBRASI

B M K G

DAFTAR ISI A. Navigasi Utama Aplikasi Kalibrasi ..................................................................................... 3

B. Pembuatan Surat Permohonan Kalibrasi Alat (SPKA) ....................................................... 4

C. Penghitungan Dari Pembacaan Inputan Data ................................................................. 14

D. Cakupan Aplikasi Kalibrasi .............................................................................................. 15

E. Data Order Kalibrasi ....................................................................................................... 16

F. Data Alat Standar ............................................................................................................ 16

G. Data Pemilik & Data Alat ................................................................................................ 17

H. Data Jenis Sensor ............................................................................................................ 18

I. Data Media Kalibrasi & Histori ........................................................................................ 18

A. Pendahuluan Pada bagian ini akan menjelaskan penjelasan untuk keseluruhan desain system

Aplikasi. Penjelasan diskripsi produk fungsi dan cara penggunaan aplikasi.

Aplikasi ini khusus didesain untuk pengguna web browser. Dan dibutuhkan

database untuk semua bagian terkait agar aplikasi dapat diakses dan berfungsi

dengan baik. Interface pengguna akan didesain dengan sangat baik & familiar

agar pengguna awam dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah dan

nyaman dalam navigasi data di aplikasi Kalibrasi.

B. Navigasi Utama Aplikasi Kalibrasi Menu navigasi Aplikasi Kalibrasi terdiri dari sub-menu berikut:

• Scan Alat: Berfungsi untuk mencari

detail alat yang dikalibrasikan,

berdasarkan Nomor Identifikasi

Kalibrasi Alat berupa QR Code.

• SPKA: Proses untuk mendata

pemilik alat, alat yang

dikalibrasikan, hingga memberikan

nomor order agar dapat dilakukan

proses kalibrasi.

• Data Order Kalibrasi: Seluruh data

order kalibrasi akan disimpan dan

dapat di tampilkan untuk

melakukan pencarian

• Pending Approval: seluruh order

kalibrasi yang sudah selesai

dikalibrasi dan menunggu untuk

mendapatkan approval, akan

tersimpan dan menampilkan

notifikasi terhadap user tertentu yang bertugas memberikan approval

• Data Alat: Memberikan informasi detail mengenai untuk seluruh alat yang pernah

dikalibrasi.

• Data Alat Standar: Memberikan informasi mengenai data alat standar yang dimiliki

untuk dapat melakukan kalibrasi.

• Data Alat Standar Log: Memberikan informasi historis tentang perubahan nilai / value

detail alat standar.

• Data Pemilik: Pencatatan data pemilik disimpan dan dapat lihat melalui fungsi ini.

• Data Jenis Sensor: Memberikan informasi mengenai jenis sensor yang dapat

diinputkan kedalam aplikasi Kalibrasi

• Data Media Kalibrasi: Memberikan informasi dan mencatat data Media Kalibrasi yang

digunakan untuk kalibrasi.

• Data Media Kalibrasi Log: Memberikan informasi historis tentang perubahan nilai /

value detail data media kalibrasi.

C. Pembuatan Surat Permohonan Kalibrasi Alat (SPKA) Pengajuan permohonan kalibrasi alat dilakukan melalui Menu SPKA yang

berada di menu navigasi utama dengan langkah sebagai berikut:

1. Isi data SPKA & TEKAN LANJUT

2. Lakukan Pilih Alat untuk dapat menambahkan alat yang akan di kalibrasi.

3. Tambah Alat Baru jika alat yang dicari belum ada dalam list / belum pernah

dilakukan kalibrasi.

4. Jika menambahkan alat baru, lakukan Tambah Sensor untuk alat tersebut.

5. Setelah memasukan detail alat dan detail sensor, Tekan Pilih untuk

melanjutkan ke proses selanjutnya.

6. Pilih sensor yang akan dikalibrasi dengan menekan centang pada sensor

tertentu, ceklist juga pada kolom kaji ulang (A,B,C,D,E)

Tentukan apakah alat tersebut didalam ruang lingkup kalibrasi & tentukan lalu

tekan Lanjut untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.

7. Upload bukti pembayaran jika sudah ada / Skip bukti pembayaran jika belum

ada.

8. Pilih Teknisi sebagai PIC serah terima barang ke LAB.

9. Cetak QR Code untuk menempelkan nomor identifikasi ke Alat

10. Tekan Lihat untuk masuk ke Nomor Order / Scan QR Code pada menu Scan

QR.

11. Isi data Kalibrasi à tombol akan berubah menjadi View Data Kalibrasi jika

sudah diisi data kalibrasinya

12. Isi Data Kalibrasi beserta pilih alat standar

13. Lengkapi dengan memilih set point

14. Tekan Next jika Kalibrasi sudah dilakukan dan diinput

15. Pilih Done jika sudah dilihat dan dicek dengan benar

16. Jika sudah diinput maka Status dari kalibrasi tersebut akan selesai / Finished

& menunggu approval pertama (1)

17. Kasubid akan menerima daftar yang perlu di approve, Pilih nomor identifikasi

yang akan di approve & tekan Lihat

18. Pada bagian ini, Kepala Sub Bidang akan menentukan apakah kalibrasi ini

layak diterbitkan sebagai sertifikat / hanya sebagai laporan jika ternyata alat

sudah tidak sesuai dengan ketentuan.

19. Jika Kepala Sub BIdan telah melakukan approval, maka status akan berganti

untuk menunggu approval level 2 yaitu approval dari kepala bidang.

20. Setelah order kalibrasi ini telah di approve oleh Kepala Bidang & Kepala Pusat

Instrumentasi, maka front desk dapat menemukan bahwa order kalibrasi ini

telah selesai approval nya dan dapat diterbitkan sertifikatnya dalam bentuk

digital maupun cetak.

21. Sertifikat dalam PDF dapat di terbitkan dan diakses online oleh pengguna

dengan scan QR di bagian tandatangan.

D. Penghitungan Dari Pembacaan Inputan Data Aplikasi kalibrasi secara otomatis dapat menghasilkan penghitungan untuk

menghasilkan sertifikat dengan penghitungan yang dihasilkan.

E. Cakupan Aplikasi Kalibrasi Sistem Aplikasi Kalibrasi mencakup kalibrasi untuk Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika untuk dapat menghasilkan perhitungan dari hasil input sampai

menghasilkan Sertifikat khususnya untuk ranah Temperatur, Radiasi, dan

Seismometer.

F. Data Order Kalibrasi Data Order Kalibrasi akan mencatat semua order kalibrasi yang dilakukan dan

dapat berfungsi untuk menu cepat bila ada step yang terlewatkan dalam

pembuatan order kalibrasi.

Menu cepat yang tersedia adalah:

: Edit / mengisi ulang form SPKA

: Memasukan Bukti Pembayaran

: Memilih Teknisi incharge yang menerima alat

: Cetak QR untuk Alat.

G. Data Alat Standar Data Alat Standar atau yang biasa disebut Chamber, adalah daftar alat standar

yang di gunakan untuk kalibrasi. Parameter dari alat standar akan digunakan

dalam penghitungan jika alat standar diplih / dipakai saat proses kalibrasi

berlangsung.

Dan, setiap perubahan data yang dilakukan mengenai alat standar, akan

tersimpan detail historinya dan dilakukan oleh siapa.

H. Data Pemilik & Data Alat Data pemilik & alat alatnya akan tersimpan secara otomatis saat pembuatan

SPKA, hal ini akan memberikan efisiensi waktu saat pemilik alat melakukan

kalibrasi ulang untuk alatnya tersebut karena data telah tersimpan untuk dapat

digunakan kembali.

I. Data Jenis Sensor Data jenis sensor akan menyimpan data sensor yang dapat dimasukan dalam

aplikasi kalibrasi. Sensor yang dapat dilakukan perhitungan dan terbit sertifikat

adalah Radiasi, Temperature, dan Seismometer.

J. Data Media Kalibrasi & Histori Data media kalibrasi untuk kalibrasi alat akan digunakan value nya dengan value

terupdate yang pernah dilakukan.

Setiap perubahan yang dilakukan dalam data media kalibrasi, akan tercatat dan

dapat dilacak setiap perubahannya sampai user yang mengubah

MBB-2 STS-2.5 STS-5A STS-6A STS-2

Sensor CalibrationWhat can and what cannot be done using the sensor‘s calibration feature

© 2019, Streckeisen GmbH, SWITZERLAND, all rigths reserved

Sensor Calibration

You can: • inspect the proper function of the sensor

• inspect the proper function of the digitizer

• inspect the relative stability of the transfer function over time

• evaluate the corner period and damping

• evaluate the transfer function, up to 1..10Hz. The decreasing signal to noise ratio towards higher frequencies makes evaluation above 10Hz difficult.

You cannot • evaluate the absolute transfer function(generator constant/sensitivity across the frequency band)

• evaluate the axis purity© 2019, Streckeisen GmbH, SWITZERLAND, all rigths reserved

What can and what cannot be done using the sensor‘s calibration feature

Sensor Calibration

What can and what cannot be done using the sensor‘s calibration feature

You can: • inspect the proper function of the sensor

• inspect the proper function of the digitizer

• inspect the relative stability of the transfer function over time

• evaluate the corner period and damping

Sensor Inspection

• evaluate the transfer function, up to 1..10Hz. The decreasing signal to noise ratio towards higher frequencies makes evaluation above 10Hz difficult.

You cannot • evaluate the absolute transfer function(generator constant/sensitivity across the frequency band)

• evaluate the axis purity© 2019, Streckeisen GmbH, SWITZERLAND, all rigths reserved

Sensor Inspection

Calibration in its strict sense


Sensor Inspection

Calibrate a voltmeter with a known voltage source

Calibrate a scale with a known weight

Calibrate a seismic sensor with known ground motion

Calibration in its strict sense


Sensor InspectionInside a seismometer: influences on the calibration


f3‘(t)

Sensor InspectionInside a seismometer: excitation by ground motion


f3‘(t)

Sensor InspectionInside a seismometer: excitation by the calibration input


f3‘(t)

Sensor InspectionInspection using the calibration input: f1(t)..f7(t) remain constant in a good sensor


f3‘(t)

Sensor InspectionInspection using the calibration input: getting the Transfer function



NO absolute value!



NO absolute value!


Sensor Inspection

Sensor inspection in situ


Sensor InspectionSensor inspection in situ

1. Sensor installation 2. Calibration shortly after installation

4. Operation 5. Calibration for Inspection

3. Save Transfer functions and Signals

6. Compare Transfer functions and Signal


Sensor InspectionSensor inspection in situ

1. Sensor installation 2. Calibration shortly after installation

4. Operation 5. Calibration for Inspection

3. Save Transfer functions and Signals

6. Compare Transfer functions and Signal

Sensor needs attention© 2019, Streckeisen GmbH, SWITZERLAND, all rigths reserved

Sensor Inspection

Conclusion


Sensor InspectionConclusion

• It can prevent recording false signal over a long time period by a degraded station(Sensor, Digitizer, Power Supply, etc..) you otherwise won’t notice.

• CalibrationInspection by using the calibration feature is not mandatory but useful

• Absolut Calibration of a sensor is only possible by using a shake tableand by no means using the sensor’s calibration feature.

• In short: It’s a powerful tool for trouble shooting.


Sensor Inspection

• STS-2: over 2500 sold until 2010, 62 repairs since then

• Non existing: degradation due to parameter aging.è Recalibration not necessary

A Streckeisen Seismometer is highly reliable but not invulnerable.

• STS-2.5: 900 sold, 52 repairs

• STS-5A: 254 sold, 8 repairs

Repair cases: • Mostly mechanical failures due to rough handling or corrosion

• Rarely electronics failures due to lightnings

Sensor trouble shooting – Experiences from real repair cases


USULAN PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal 30 Oktober 2019

NO NOMOR

DOKUMEN

LAMA USULAN PERUBAHAN

1 PM.v Termonologi nomor 17

2.. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi (D4)

2. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi (DI)

3. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (KBW)

3. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (KBB)

5. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi (KIM) / Klimatologi (KIR)/ Geofisika (KIG)

5. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi (KBKM) / Klimatologi (KBKK)/ Geofisika (KBKG)

6. Kepala Sub Bidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi (KAM)/Klimatologi (KAK)/ Geofisika (KAG)

6. Kepala Sub Bidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi (KSLKM)/Klimatologi (KSLKK)/ Geofisika (KSLKG)

17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Unit PTSP Pusat berkedudukan di unit organisasi yang

menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi,

hubungan pers dan media serta layanan publik

terpadu. Kepala unit PTSP Pusat dijabat oleh Kepala

Bagian Hubungan Masyarakat.

17. Petugas Layanan

Petugas layanan adalah petugas yang diusulkan oleh KPI/KBW

secara resmi, bertugas sebagai petugas layanan di Unit PTSP

Pusat/daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unit PTSP Daerah Tingkat I berkedudukan di Balai

Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kepala

unit PTSP Daerah Tingkat I dijabat oleh Kepala Balai

Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Belum ada dokumen Terkait Dokumen terkait: PERKA BMKG Nomor 5 tahun 2018 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika.

2. PR 4.1 butir 4.1.5.4.a

a. Semua kegiatan kalibrasi yang masuk ke

Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat hanya melalui

Petugas Layanan Pelanggan, sedangkan untuk

BBMKG Wilayah I ~ V melalui Sub Bidang Pelayanan

Jasa.

a. Setiap permohonan kalibrasi yang masuk ke Laboratorium

Kalibrasi BMKG harus melalui oleh Petugas Layanan PTSP

dengan mengakses aplikasi dalam jaringan.

3. PM 5.2 Singkatan D4 Diubah jadi DI 4. PM 5.3 Belum dimasukkan perkembangan pada tahun 2016 Pada tahun 2016 Laboratorium kalibrasi BMKG Pusat menambah

ruang di Bidang Geofisika (Vibrasi) 5. PM 5.5 Singkatan D4, KBW, KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi DI, KBB, KBKM.KBKK,KBKG,KSLKM,KSLKK,KSLKG

Belum ada perka penandatangan secara elektronik Usulan perka penandatangan secara elektronik x. Petugas Pelayanan Pelanggan

Uraian Tugas Personil Petugas Pelayanan Pelanggan dijelaskan dalam Prosedur Mutu Penanganan Barang yang Dikalibrasi (PR.7.4)

x. Petugas Layanan

Uraian Tugas Petugas Layanan dijelaskan dalam Prosedur Mutu Penanganan Barang yang Dikalibrasi (PR.7.4)

6. PM 5.6 Singkatan KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi KSLKM,KSLKK,KSLKG 7. PM 5.7 Singkatan D4, KBW, Petugas layanan Pelanggan Diubah jadi DI, KBB, Petugas Layanan e. Menggunakan sarana telepon, fax, dan email untuk

melaksanakan program dan kegiatan. e. Menggunakan sarana telepon, faksimili, surat elektronik dan

aplikasi dalam jaringan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

8. PM 6.4 Singkatan KBW, Diubah jadi KBB, 9. PR 6.6 Singkatan KBW, Diubah jadi KBB, 10. PM 7.1 butir

7.1.5 Pelanggan diberikan informasi mengenai setiap penyimpangan dari kontrak yang disampaikan oleh petugas layanan PTSP.

Pelanggan diberikan informasi mengenai setiap penyimpangan dari kontrak yang disampaikan oleh petugas layanan.

PR 7.1.2 Dokumen ini dibuat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kaji ulang permintaan, penawaran dan kontrak kalibrasi agar dapat dilaksanakan dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini dibuat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kaji ulang permintaan, penolakan, penawaran dan kontrak kalibrasi agar dapat dilaksanakan dan diterapkan sebagaimana mestinya.

PR 7.1.3 Dokumen ini mencakup tata kerja kaji ulang permintaan, penawaran dan kontrak kalibrasi, meliputi permohonan kalibrasi, kaji ulang permintaan, penawaran dan kesepakatan kontrak sampai dengan pekerjaan kalibrasi selesai.

Dokumen ini mencakup tata kerja kaji ulang permintaan, penawaran dan kontrak kalibrasi, meliputi permohonan kalibrasi, kaji ulang permintaan, penolakan, penawaran dan kesepakatan kontrak sampai dengan pekerjaan kalibrasi selesai.

PR 7.1 butir 7.1.4

1. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaji ulang permintaan, penawaran, dan kontrak kalibrasi.

2. Kepala Sub Bidang terkait bekerja sama dengan Petugas yang ditunjuk mengkaji ulang permintaan, penawaran, dan kontrak, serta melaksanakan kontrak kalibrasi.

1. Kepala Sub Bidang terkait bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaji ulang permintaan, penawaran, dan kontrak kalibrasi.

2. Petugas Layanan dan Petugas kalibrasi yang ditunjuk mengkaji ulang permintaan, penolakan, penawaran, dan kontrak, serta melaksanakan kontrak kalibrasi.

PR 7.1 butir 7.1.5.1

Calon pelanggan mengajukan permintaan kalibrasi (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui email, surat, telepon, atau faksimile) kepada Laboratorium Kalibrasi BMKG. Mekanisme proses pelayanan jasa kalibrasi diatur dalam Peraturan Kepala BMKG yang berlaku.

Calon pelanggan mengajukan permohonan kalibrasi dengan cara mengisi aplikasi dalam jaringan. Mekanisme proses pelayanan jasa kalibrasi diatur dalam Peraturan Kepala BMKG yang berlaku. Prosedur pengisian aplikasi dalam jaringan secara terperinci akan didalam Instruksi Kerja Khusus (IKK/P/7.4).

PR 7.1 butir 7.1.5.2

Petugas PTSP dibantu oleh petugas kalibrasi yang ditunjuk melakukan kaji ulang permintaan yang masuk, meliputi pemenuhan persyaratan pelanggan dan kesepakatan bersama yang jelas di dalam permintaan seperti lokasi pelaksanaan kalibrasi, jenis kalibrasi, metode kalibrasi, jenis kontrak, lamanya waktu penyelesaian, interval kalibrasi, pelaksanaan kalibrasi ulang, jika dilakukan adjustment, sistem pembayaran kontrak, penyampaian hasil kalibrasi.

Petugas Layanan dibantu oleh petugas kalibrasi yang ditunjuk melakukan kaji ulang permintaan yang masuk, meliputi pemenuhan persyaratan pelanggan dan kesepakatan bersama yang jelas di dalam permintaan seperti lokasi pelaksanaan kalibrasi, jenis kalibrasi, metode kalibrasi, jenis kontrak, lamanya waktu penyelesaian, interval kalibrasi, pelaksanaan kalibrasi ulang, jika dilakukan adjustment, sistem pembayaran kontrak, penyampaian hasil kalibrasi.

PR 7.1 butir 7.1.5.3

Jika Laboratorium Kalibrasi BMKG memiliki kemampuan untuk melaksanakan kalibrasi sesuai persyaratan pelanggan maka Kepala Sub Bidang terkait membuat konsep penawaran atas jasa kalibrasi yang dibutuhkan oleh calon pelanggan. Surat Penawaran tersebut berisi informasi mengenai kalibrasi yang dapat dilakukan, biaya kalibrasi, waktu kalibrasi (jika memungkinkan), dan sistem pembayaran yang harus diikuti. Surat penawaran tersebut ditandatangani oleh Kepala Unit PTSP setelah berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang terkait, kemudian surat tersebut dikirimkan kepada calon pelanggan. Penetapan rincian biaya dibuat berdasarkan tarif kalibrasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jika Laboratorium Kalibrasi BMKG memiliki kemampuan untuk melaksanakan kalibrasi sesuai persyaratan pelanggan maka Kepala Sub Bidang terkait membuat konsep penawaran atas jasa kalibrasi yang dibutuhkan oleh calon pelanggan. Surat Penawaran tersebut berisi informasi mengenai kalibrasi yang dapat dilakukan, biaya kalibrasi, waktu kalibrasi (jika memungkinkan), dan sistem pembayaran yang harus diikuti. Surat penawaran tersebut ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang terkait setelah berkoordinasi dengan Petugas Layanan, kemudian surat tersebut dikirimkan kepada calon pelanggan. Penetapan rincian biaya dibuat berdasarkan tarif kalibrasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PR 7.1 butir 7.1.5.4

Jika terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan selama kontrak berlangsung, maka penyimpangan apapun dari kontrak diinformasikan kepada pelanggan oleh petugas PTSP atau petugas yang ditunjuk.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kontrak berlangsung, maka penyimpangan apapun dari kontrak diinformasikan kepada pelanggan oleh Petugas Layanan

PR 7.1 butir 7.1.5.7

Penambahan klausul 1 butir Isi : 7.1.5.7 Pembatalan Kontrak Kalibrasi. a. Pembatalan Kontrak kalibrasi dapat dilakukan setelah 1 x

24 jam sejak kontrak disepakati, jika melewati batas yang

telah ditentukan maka pelanggan dianggap menyetujui kontrak awal.

b. Pelanggan harus melampirkan surat resmi pembatalan kontrak, surat tersebut akan dikaji ulang oleh petugas layanan sebelum kontrak dinyatakan batal.

PR 7.1 Penambahan Dokumen terkait Dokumen terkait: PERKA BMKG Nomor 1 tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

11 PR 7.2 Singkatan KBW, Diubah jadi KBB, 12 PR 7.4 butir

7.4.4 1. Petugas PTSP bertanggungjawab melayani

permohonan kalibrasi. 2. Personil Laboratorium terkait bertanggung jawab

mengecek kondisi alat yang akan dikalibrasi dan memberikan nomor identifikasi.

3. Petugas PTSP bertanggungjawab menginformasikan rincian biaya, waktu penyelesaian kalibrasi, serta kesepakatan kontrak kalibrasi dengan pelanggan.

4. Petugas PTSP bertanggungjawab menyerahkan alat yang akan dikalibrasi ke personil.

5. Petugas Kalibrasi bertanggungjawab terhadap penanganan alat selama berada di laboratorium.

6. Petugas PTSP bertanggungjawab menyerahkan alat yang telah dikalibrasi kepada pelanggan.

1. Petugas Layanan bertanggungjawab : a. melayani permohonan kalibrasi melalui aplikasi dalam

jaringan. b. menginformasikan rincian biaya, waktu penyelesaian

kalibrasi, serta kesepakatan kontrak kalibrasi dengan pelanggan,

c. menyerahkan alat yang akan dikalibrasi ke personil. d. menyerahkan alat yang telah dikalibrasi kepada

pelanggan 2. Personil Laboratorium terkait bertanggung jawab mengecek

kondisi alat yang akan dikalibrasi dan memberikan nomor identifikasi.


PR 7.4 butir 7.4.5.1

Kalimat Petugas PTSP Diubah Petugas Layanan

PR 7.4 butir 7.4.5.2


PR 7.4 butir 7.4.5.3


PR 7.4 butir 7.4.5.5


13 PM 7.6 Pada document terkait yang terkendali ( disebar) masih ada PR 7.6

Menghilangkan Dokumen Terkait.

14 PR 7.8 Singkatan KBW Diubah KBB PR 7.8 butir

7.8.4 1. KPI bertanggung jawab untuk menandatangani

Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat. Apabila KPI berhalangan, maka Kepala Bidang yang ditunjuk dapat menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan.

2. KBW bertanggung jawab untuk menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Laboraorium Kalibrasi BMKG Wilayah masing-masing.

1. KPI bertanggung jawab untuk menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan secara elektronik yang diterbitkan oleh Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat.

2. KBB bertanggung jawab untuk menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan secara elektronik yang diterbitkan oleh Laboraorium Kalibrasi BMKG Wilayah masing-masing.

15 PR 7.9 Kalimat Petugas PTSP Diubah Petugas Layanan PR 7.9.5 Semua pengaduan disampaikan secara tertulis kepada

petugas layanan PTSP. Jika pengaduan disampaikan secara lisan atau telepon, maka pengaduan tersebut diisi pada Form Pengaduan (F.7.9). Petugas layanan PTSP melapor pengaduan ke Kepala Bagian Humas/Kepala Bidang Data dan Informasi terkait. Selanjutnya Kepala Bagian Humas/Kepala Bidang Data dan Informasi berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang terkait untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dengan Pejabat terkait. Bila ternyata pengaduan hanya memerlukan klarifikasi (tidak signifikan), maka pengaduan dinyatakan selesai. Bila hasil evaluasi dan klarifikasi menunjukkan adanya pekerjaan tidak sesuai, maka Form Penyelesaian Pekerjaan Tidak Sesuai (F.7.10) diisi dan ditindaklanjuti

Semua pengaduan disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan kepada petugas layanan. Petugas layanan melaporkan pengaduan tersebut kepada Kepala bidang terkait. Selanjutnya Kepala bidang terkait berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang terkait untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dengan Pejabat terkait. Bila ternyata pengaduan hanya memerlukan klarifikasi (tidak signifikan), maka pengaduan dinyatakan selesai. Bila hasil evaluasi dan klarifikasi menunjukkan adanya pekerjaan tidak sesuai, maka Form Penyelesaian Pekerjaan Tidak Sesuai (F.7.10) diisi dan ditindaklanjuti sampai sistem dinyatakan efektif. Laboratorium Kalibrasi BMKG mengkomunikasikan hasil tindakan dari penyelesaian pengaduan kepada pelapor. Personil yang ditunjuk adalah personil yang tidak terlibat dalam hal yang diadukan.

sampai sistem dinyatakan efektif. Laboratorium Kalibrasi BMKG mengkomunikasikan hasil tindakan dari penyelesaian pengaduan kepada pelapor. Personil yang ditunjuk adalah personil yang tidak terlibat dalam hal yang diadukan.

16 PM 7.11 Laboratorium memiliki aturan mengenai pengendalian data dan manajemen informasi secara komputerisasi, sebagai berikut:

Laboratorium memiliki aturan mengenai pengendalian data dan manajemen informasi untuk aplikasi dalam jaringan.

PM 7.11.2 Sistem manajemen informasi laboratorium yang digunakan meliputi pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan, atau penampilan kembali data hasil kalibrasi menggunakan perangkat lunak komersial, sehingga dapat dinyatakan telah valid.

Sistem manajemen informasi laboratorium yang digunakan meliputi pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan, atau penampilan kembali data hasil kalibrasi menggunakan perangkat lunak komersil, sehingga dapat dinyatakan telah valid.

17 PR 8.3 Singkatan D4, KBW, KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi DI, KBB, KBKM.KBKK,KBKG,KSLKM,KSLKK,KSLKG

PR 8.3.5.3 Semua dokumen yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang digandakan dan didistribusikan

kepada pejabat / petugas sesuai dengan aturan

tersebut :

Tabel Distribusi Dokumen

Semua dokumen Panduan Mutu dan prosedur Mutu yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang digandakan dan

didistribusikan kepada pejabat / petugas sesuai dengan

aturan tersebut :

Perubahan Tabel Distribusi Dokumen sesuai denga file

PR 8.3. Pengendalian Dokumentasi sistem manajemen

Revisi 1

PR 8.5 Singkatan D4, KBW, KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi DI, KBB, KBKM.KBKK,KBKG,KSLKM,KSLKK,KSLKG

18 PR 8.6 butir 8.6.2

Laboratorium Kalibrasi BMKG mencari umpan balik,

baik positif maupun negatif, dari pelanggannya.

Umpan balik dianalisis dan digunakan untuk

meningkatkan sistem manajemen, aktivitas

laboratorium dan layanan pelanggan.

Laboratorium Kalibrasi BMKG mencari umpan balik, baik

positif maupun negatif, dari pelanggannya dalam bentuk

survey sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umpan balik

dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan sistem

manajemen, aktivitas laboratorium dan layanan pelanggan. 19 PR 8.8 Singkatan D4, KBW, KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi DI, KBB, KBKM.KBKK,KBKG,KSLKM,KSLKK,KSLKG

PR 8.8.5.3

Tim auditor yang memenuhi syarat ditunjuk langsung

oleh KPI melalui Surat Perintah Tugas KPI.

Tim auditor yang memenuhi syarat ditunjuk oleh atasan langsung

melalui Surat Perintah Tugas.


21 F.8.5.1 Formulir tndakan mengatasi resiko/peluang (kosong) Formulir tindakan mengatasi resiko/peluang point pointnya

22 F.8.5.2 Formulir hasil pemantauan tindakan resiko atau peluang (kosong)

Formulir hasil pemantauan tindakan resiko atau peluang point pointnya

- 1 -

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR …. TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN PENGAMATAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62, Pasal 63

ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal

67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70

ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73, dan

Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan

Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi

Peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika

Nomor KEP.002 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap

Pelaksanaan Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi,

Kualitas Udara, dan Geofisika sudah tidak sesuai lagi

dengan struktur kelembagaan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika sehingga perlu dilakukan

penyesuaian;

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara

Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan

Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4020);


Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara



4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5516) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014;


Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang

Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579)

6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- 3 -

7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Mekanisme

Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas informasi dan

Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;


Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pengenaan Tarif (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;


Geofisika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Teknis dan

Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan



Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan

Stasiun Geofisika;


Geofisika No. 16 Tahun 2014 tantang Organisasi dan Tata

Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;



Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global;

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI

DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN

KALIBRASI PERALATAN PENGAMATAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika, yang selanjutnya disebut Peralatan Pengamatan

adalah peralatan mekanik maupun elektronik dengan

teknologi yang sederhana sampai dengan yang tercanggih

yang digunakan untuk mengamati unsur meteorologi,

klimatologi, dan geofisika.

2. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana atau peralatan

pengamatan dengan melakukan perbandingan antara

penunjukan suatu alat ukur dengan nilai suatu standar

yang diketahui dan tertelusur.

3. Petugas Kalibrasi adalah orang yang berkompeten

melaksanakan Kalibrasi.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,


5. Deputi adalah Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi,

Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.

6. Pusat adalah unit kerja eselon II di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang

memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kalibrasi.

7. Kepala Balai Besar adalah Kepala Balai Besar Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

8. Kepala Stasiun adalah Kepala Stasiun Meteorologi, Stasiun

Klimatologi, Stasiun Geofisika di lingkungan BMKG dan

Stasiun Pemantau Atmosfer Global.

- 5 -

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi Kalibrasi

Peralatan, Alat Standar, Permohonan dan Pelaksanaan

Kalibrasi, Pelaksanaan Kalibrasi, Sertifikat dan Surat

Keterangan, Persyaratan Akurasi dan Ketertelusuran, Petugas

Kalibrasi, Laporan Pelaksanaan Kalibrasi, Kerusakan Peralatan,

Manajemen Peralatan, dan Pembinaan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan

pedoman dalam pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan

meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga adanya

keseragaman pelaksanaan kalibrasi.

BAB III

KALIBRASI PERALATAN

Pasal 4

Untuk menjamin laik operasi, Peralatan Pengamatan di

lingkungan BMKG wajib dilakukan Kalibrasi.

Pasal 5

Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

yang mengalami perbaikan, penggantian, dan/atau relokasi

wajib dilakukan Kalibrasi.

Pasal 6

(1) Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, terdiri dari :

a. Peralatan Pengamatan manual; dan

b. Peralatan Pengamatan otomatis.

(2) Peralatan Pengamatan manual dan Peralatan Pengamatan

otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- 6 -

a. peralatan konvensional; dan

b. peralatan elektronik/digital.

Pasal 7

Nama Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

terdiri dari:

a. Kalibrasi pertama; dan

b. Kalibrasi berkala.

Pasal 9

(1) Kalibrasi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a dilakukan terhadap setiap jenis Peralatan

Pengamatan yang pertama kali dioperasikan.

(2) Kalibrasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf b dilakukan terhadap setiap jenis Peralatan

Pengamatan yang telah dioperasikan sesuai jadwal.

Pasal 10

Kalibrasi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) wajib dilakukan terhadap Peralatan Pengamatan pertama

kali dioperasikan di lingkungan BMKG.

(2). Kalibrasi pertama dilakukan di laboratorium Kalibrasi

BMKG Pusat sebelum alat tersebut terpasang di daerah.

Pasal 11


(1) ditujukan untuk :

a. menetapkan kondisi Peralatan Pengamatan;

b. memastikan penunjukkan oleh Peralatan Pengamatan

tersebut akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

c. menentukan keakuratan dan koreksi Peralatan

Pengamatan terhadap Alat Standar; dan

- 7 -

d. menjamin ketertelusuran pengukuran dari Peralatan

Pengamatan tersebut.

Pasal 12

Kalibrasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

dilakukan terhadap:

a. Peralatan Pengamatan konvensional wajib dikalibrasi

paling sedikit 2 (dua) tahun sekali; dan

b. Peralatan Pengamatan elektronik (digital) wajib dikalibrasi

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12A

Kalibrasi berkala Peralatan Pengamatan konvensional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikecualikan

terhadap Peralatan Pengamatan:

a. Penakar Curah Hujan Obs;

b. Penakar Curah Hujan Hellman;

c. Campble Stokes;

d. Piche Evaporimeter;

e. Panci Penguapan Lengkap; dan

f. Theodolite.

Pasal 13

Kalibrasi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan di :

a. lapangan; atau

b. laboratorium.

Pasal 14

(1) Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a

merupakan tempat dimana Peralatan Pengamatan itu

berada.

(2) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b terdiri dari :

a. laboratorium BMKG Pusat; atau

b. laboratorium BBMKG.

- 8 -

Pasal 14A

Organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 15

(1) Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b harus bersertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

oleh Komite Akreditasi Nasional.

BAB IV

ALAT STANDAR

Pasal 16

(1) Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan alat standar.

(2) Alat standar merupakan peralatan yang hanya digunakan

sebagai acuan dan berfungsi sebagai alat kalibrasi.

Pasal 17

Alat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:

a. alat Standar (primer)

b. Alat Standar Kerja

c. Alat Standar Transfer.

Pasal 18

Alat standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf a, merupakan alat standar yang diakui berdasarkan

kesepakatan internasional yang dijadikan dasar menentukan

nilai standar lain pada nilai tertentu.

Pasal 19

(1) Alat standar BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf b wajib dikalibrasi secara berkala terhadap alat

standar internasional.

(2) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling sedikit setiap 5 (lima) tahun.

- 9 -

Pasal 20

(1) Alat standar BBMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf c wajib dikalibrasi secara berkala terhadap alat

standar BMKG.


paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 21

(1) Alat standar transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf d wajib dikalibrasi terhadap alat standar BMKG

dan/atau alat standar BBMKG.


paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

(1) Alat standar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf e wajib dikalibrasi terhadap alat standar BMKG, alat

standar BBMKG, dan/atau alat standar transfer.


sebelum dan sesudah alat standar kerja digunakan.

Pasal 23

Setiap alat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf b sampai dengan huruf e yang mengalami perbaikan

dan/atau penggantian wajib dikalibrasi ulang.

Pasal 24

(1) Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain Peralatan

Pengamatan BMKG dapat dilakukan oleh BMKG.

(2) Kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh petugas kalibrasi pada BMKG Pusat

dan/atau Petugas Kalibrasi pada BBMKG.

BAB V

PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KALIBRASI

- 10 -

Pasal 25

Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan dilakukan

berdasarkan :

a. jadwal yang telah ditentukan; dan/atau

b. permohonan.

Pasal 26

Jadwal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf a ditetapkan oleh hasil rapat kaji ulang manajemen

terpadu yang disahkan oleh Deputi.

Pasal 27

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b

dilakukan oleh:

a. Kepala Stasiun untuk Peralatan Pengamatan yang berada

dibawah penguasaannya; dan

b. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk

Peralatan Pengamatan yang berada dibawah

penguasaannya.

c. Pelanggan dari luar BMKG.

Pasal 28

Permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

huruf a. ditujukan kepada PTSP.

Pasal 29

(1) Dalam hal permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh petugas

kalibrasi BBMKG, maka Kepala Balai Besar meneruskan

permohonan Kalibrasi Kepala Pusat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan permohonan untuk dilakukan Kalibrasi oleh

Petugas Kalibrasi BMKG Pusat.

Pasal 30

- 11 -

Permohonan Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain Peralatan

Pengamatan di lingkungan BMKG diajukan kepada Kepala

Pusat dan/atau Kepala Balai Besar.

Pasal 31

Tata cara permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 31A

Permohonan Kalibrasi Peralatan Pengamatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 harus sudah dilaksanakan paling

lama 15 (lima belas) hari kerja.

BAB VI

PELAKSANAAN KALIBRASI

Pasal 32

(1) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain

Peralatan Pengamatan di lingkungan BMKG dikenakan

biaya.

(2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33


Peralatan Pengamatan di lingkungan BMKG harus sudah

dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31.

BAB VII

SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN

- 12 -

Pasal 34

(1) Sertifikat Kalibrasi diberikan setelah Peralatan Pengamatan

telah selesai dikalibrasi.

(2) Sertifikat Kalibrasi dapat diberikan untuk Kalibrasi

peralatan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf c, d, dan e.

Pasal 35

Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) merupakan pernyataan Peralatan Pengamatan dan peralatan

standar telah dikalibrasi dan memuat nilai koreksi serta

ketidakpastian hasil Kalibrasi.

Pasal 36

Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

diterbitkan oleh:

a. Laboratorium BMKG Pusat untuk Peralatan Pengamatan

dan peralatan standar yang dikalibrasi oleh petugas

kalibrasi BMKG Pusat; dan

b. Laboratorium BBMKG untuk Peralatan Pengamatan dan

peralatan standar yang dikalibrasi oleh petugas Kalibrasi

BBMKG.

Pasal 37

(1) Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

huruf a disahkan oleh Kepala Pusat dan/atau para Kepala

Bidang di lingkungan pusat selaku Pelaksana Harian

Kepala Pusat.


hurf b disahkan oleh Kepala Balai Besar.

Pasal 38

- 13 -

Surat keterangan merupakan pernyataan Peralatan

Pengamatan telah diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis

yang telah ditetapkan.

Penambahan

Laporan hasil kalibrasi merupakan penyataan peralatan

pengamatan telah dikalibrasi tidak sesuai dengan ketentuan


Pasal 39


dan/atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 harus didokumentasikan.

(2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

a. Kepala Pusat untuk sertifikat Kalibrasi dan/atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh laboratorium BMKG

Pusat; dan

b. Kepala Balai Besar untuk sertifikat Kalibrasi dan/atau

surat keterangan yang diterbitkan oleh laboratorium

BBMKG.

Pasal 40


dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 dibuat sesuai Contoh A dan Contoh B

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Kepala Badan ini.

(2) Dalam hal Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi

Nasional, maka sertifikat Kalibrasi sebagaimana tercantum

pada ayat (1) tanpa dilengkapi dengan logo Komite

Akreditasi Nasional.

(3) Akreditasi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berdasarkan kelompok unsur atau ruang

lingkup Peralatan Pengamatan.

- 14 -

BAB VIII

PERSYARATAN AKURASI DAN KETERTELUSURAN

Pasal 41

(1) Setiap Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Alat Standar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 wajib memiliki persyaratan akurasi.

(2) Persyaratan akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pemenuhan terhadap persyaratan tingkat

ketidakpastian.

(3) Persyaratan tingkat ketidakpastian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 42

(1) Peralatan Pengamatan wajib tertelusur ke Alat Standar

BBMKG dan/atau Alat Standar BMKG.

(2) Alat Standar BBMKG wajib tertelusur ke alat standar

BMKG.

(3) Alat Standar BMKG wajib tertelusur ke alat standar

nasional dan/atau internasional.

Pasal 43

Ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

merupakan suatu rantai tak terputus dari beberapa

perbandingan, yang masing-masing dinyatakan dengan suatu

ketidakpastian dan memastikan bahwa suatu hasil pengukuran

atau nilai dari suatu standar terpaut dengan suatu acuan yang

lebih tinggi dan seterusnya hingga standar internasional.

BAB IX

PETUGAS KALIBRASI

Pasal 44

(1) Kalibrasi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 dilakukan oleh petugas Kalibrasi.

- 15 -

(2) Petugas kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan

a. anggota dari laboratorium kalibrasi yang sudah

terakreditasi oleh lembaga akreditasi.

b. telah memiliki kompetensi dan sertifikat sesuai dengan

dokumen ISO 17025 yang berlaku.

Pasal 45

Persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi Kalibrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB X

LAPORAN PELAKSANAAN KALIBRASI

Pasal 46

(1) Setiap pelaksanaan Kalibrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 harus dilaporkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada:

a. Deputi untuk Kalibrasi yang dilakukan di laboratorium

Kalibrasi BMKG Pusat; dan

b. Kepala Pusat untuk Kalibrasi yang dilakukan di

laboratorium Kalibrasi BBMKG.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

diteruskan kepada Deputi.

BAB XI

KERUSAKAN PERALATAN

Pasal 47

(1) Setiap Peralatan Pengamatan yang rusak di Stasiun wajib

dilaporkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh

Kepala Stasiun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

dengan Berita Acara Kerusakan.

- 16 -

(4) Berita Acara Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaporkan kepada Kepala Balai Besar.

Pasal 48

Berita acara kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (3) dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 49

(1) Peralatan Pengamatan yang rusak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 harus diberi label rusak dan dipindahkan

dari lokasi pengamatan.

(2) Pemberian label rusak dan pemindahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan

permohanan perbaikan.

Pasal 50

Dalam hal Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (1) telah dilakukan perbaikan, maka Peralatan

Pengamatan harus diajukan permohonan Kalibrasi.

BAB XII

MANAJEMEN PERALATAN

Pasal 51

(1) Setiap Peralatan Pengamatan dan alat standar harus

dilengkapi dengan buku catatan yang memuat riwayat alat

yang bersangkutan.

(2) Buku catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai Contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV


Pasal 52

(1) Kepala Balai Besar harus melaporkan setiap bulan kondisi

Peralatan Pengamatan yang dikelolanya kepada Deputi.

- 17 -

(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada

bulan berjalan.

Pasal 53

(1) Kepala Stasiun harus melaporkan kondisi Peralatan

Pengamatan yang dikelolanya kepada Kepala Balai Besar.

(2) Laporan kondisi Peralatan Pengamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal

10 (sepuluh) pada bulan berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan

kepada Deputi.

Pasal 54

Laporan kondisi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 55

(1) Kepala Balai Besar harus melaporkan kondisi alat standar

BBMKG, alat standar transfer, dan/atau alat standar kerja

yang dikelolanya.


kepada Kepala Pusat paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

pada bulan berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 56

Pembinaan pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan di

lingkungan BMKG dilakukan oleh Kepala Badan.

- 18 -

Pasal 57A

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, pengendalian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c

didelegasikan kepada Deputi.

Pasal 57

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

meliputi:

a. pengaturan;

b. pengendalian; dan

c. pengawasan.

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan

melaksanakan inspeksi.

Pasal 58

Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)

dilakukan paling sedikit dalam rangka pemeriksaan:

a. kondisi laboratorium;

b. sertifikat Kalibrasi dan/atau surat keterangan yang

telah diterbitkan;

c. pelaksanaan Kalibrasi; dan

d. peralatan standar.

Pasal 58


dilakukan dalam rangka :

a. pemeriksaan kondisi laboratorium; dan

b. pemeriksaan sertifikat Kalibrasi dan/atau surat keterangan

yang telah diterbitkan.

Pasal 59

Pemeriksaan kondisi laboratorium Kalibrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan paling sedikit 1

(satu) kali setahun.

- 19 -

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Laboratorium Kalibrasi BBMKG yang belum bersertifikat masih

dapat melakukan Kalibrasi sampai dengan tahun 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, maka Peraturan

Kepala BMKG Nomor KEP.002 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi,

Kualitas Udara, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 62

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Nopember 2019 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

- 20 -

USULAN PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal 30 Oktober 2019

NO NOMOR

DOKUMEN

LAMA USULAN PERUBAHAN

1 PM.v Termonologi nomor 17

2.. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi (D4)

2. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi (DI)

3. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (KBW)

3. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (KBB)

5. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi (KIM) / Klimatologi (KIR)/ Geofisika (KIG)

5. Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi (KBKM) / Klimatologi (KBKK)/ Geofisika (KBKG)

6. Kepala Sub Bidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi (KAM)/Klimatologi (KAK)/ Geofisika (KAG)

6. Kepala Sub Bidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi (KSLKM)/Klimatologi (KSLKK)/ Geofisika (KSLKG)

17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Unit PTSP Pusat berkedudukan di unit organisasi yang

menangani fungsi di bidang publikasi, dokumentasi,

hubungan pers dan media serta layanan publik

terpadu. Kepala unit PTSP Pusat dijabat oleh Kepala

Bagian Hubungan Masyarakat.

17. Petugas Layanan

Petugas layanan adalah petugas yang diusulkan oleh KPI/KBW

secara resmi, bertugas sebagai petugas layanan di Unit PTSP

Pusat/daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unit PTSP Daerah Tingkat I berkedudukan di Balai

Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kepala

unit PTSP Daerah Tingkat I dijabat oleh Kepala Balai

Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Belum ada dokumen Terkait Dokumen terkait: PERKA BMKG Nomor 5 tahun 2018 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Meteorologi,


2. PR 4.1 butir 4.1.5.4.a

a. Semua kegiatan kalibrasi yang masuk ke

Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat hanya melalui

Petugas Layanan Pelanggan, sedangkan untuk

BBMKG Wilayah I ~ V melalui Sub Bidang Pelayanan

Jasa.

a. Setiap permohonan kalibrasi yang masuk ke Laboratorium

Kalibrasi BMKG harus melalui oleh Petugas Layanan PTSP

dengan mengakses aplikasi dalam jaringan.

3. PM 5.2 Singkatan D4 Diubah jadi DI 4. PM 5.3 Belum dimasukkan perkembangan pada tahun 2016 Pada tahun 2016 Laboratorium kalibrasi BMKG Pusat menambah

ruang di Bidang Geofisika (Vibrasi) 5. PM 5.5 Singkatan D4, KBW, KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi DI, KBB, KBKM.KBKK,KBKG,KSLKM,KSLKK,KSLKG

Belum ada perka penandatangan secara elektronik Usulan perka penandatangan secara elektronik x. Petugas Pelayanan Pelanggan

Uraian Tugas Personil Petugas Pelayanan Pelanggan dijelaskan dalam Prosedur Mutu Penanganan Barang yang Dikalibrasi (PR.7.4)

x. Petugas Layanan

Uraian Tugas Petugas Layanan dijelaskan dalam Prosedur Mutu Penanganan Barang yang Dikalibrasi (PR.7.4)

6. PM 5.6 Singkatan KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi KSLKM,KSLKK,KSLKG 7. PM 5.7 Singkatan D4, KBW, Petugas layanan Pelanggan Diubah jadi DI, KBB, Petugas Layanan e. Menggunakan sarana telepon, fax, dan email untuk

melaksanakan program dan kegiatan. e. Menggunakan sarana telepon, faksimili, surat elektronik dan

aplikasi dalam jaringan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

8. PM 6.4 Singkatan KBW, Diubah jadi KBB, 9. PR 6.6 Singkatan KBW, Diubah jadi KBB, 10. PM 7.1 butir

7.1.5 Pelanggan diberikan informasi mengenai setiap penyimpangan dari kontrak yang disampaikan oleh petugas layanan PTSP.

Pelanggan diberikan informasi mengenai setiap penyimpangan dari kontrak yang disampaikan oleh petugas layanan.

PR 7.1.2 Dokumen ini dibuat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kaji ulang permintaan, penawaran dan kontrak kalibrasi agar dapat dilaksanakan dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini dibuat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kaji ulang permintaan, penolakan, penawaran dan kontrak kalibrasi agar dapat dilaksanakan dan diterapkan sebagaimana mestinya.

PR 7.1.3 Dokumen ini mencakup tata kerja kaji ulang permintaan, penawaran dan kontrak kalibrasi, meliputi permohonan kalibrasi, kaji ulang permintaan, penawaran dan kesepakatan kontrak sampai dengan pekerjaan kalibrasi selesai.

Dokumen ini mencakup tata kerja kaji ulang permintaan, penawaran dan kontrak kalibrasi, meliputi permohonan kalibrasi, kaji ulang permintaan, penolakan, penawaran dan kesepakatan kontrak sampai dengan pekerjaan kalibrasi selesai.

PR 7.1 butir 7.1.4

1. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaji ulang permintaan, penawaran, dan kontrak kalibrasi.

2. Kepala Sub Bidang terkait bekerja sama dengan Petugas yang ditunjuk mengkaji ulang permintaan, penawaran, dan kontrak, serta melaksanakan kontrak kalibrasi.

1. Kepala Sub Bidang terkait bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaji ulang permintaan, penawaran, dan kontrak kalibrasi.

2. Petugas Layanan dan Petugas kalibrasi yang ditunjuk mengkaji ulang permintaan, penolakan, penawaran, dan kontrak, serta melaksanakan kontrak kalibrasi.

PR 7.1 butir 7.1.5.1

Calon pelanggan mengajukan permintaan kalibrasi (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui email, surat, telepon, atau faksimile) kepada Laboratorium Kalibrasi BMKG. Mekanisme proses pelayanan jasa kalibrasi diatur dalam Peraturan Kepala BMKG yang berlaku.

Calon pelanggan mengajukan permohonan kalibrasi dengan cara mengisi aplikasi dalam jaringan. Mekanisme proses pelayanan jasa kalibrasi diatur dalam Peraturan Kepala BMKG yang berlaku. Prosedur pengisian aplikasi dalam jaringan secara terperinci akan didalam Instruksi Kerja Khusus (IKK/P/7.4).

PR 7.1 butir 7.1.5.2

Petugas PTSP dibantu oleh petugas kalibrasi yang ditunjuk melakukan kaji ulang permintaan yang masuk, meliputi pemenuhan persyaratan pelanggan dan kesepakatan bersama yang jelas di dalam permintaan seperti lokasi pelaksanaan kalibrasi, jenis kalibrasi, metode kalibrasi, jenis kontrak, lamanya waktu penyelesaian, interval kalibrasi, pelaksanaan kalibrasi ulang, jika dilakukan adjustment, sistem pembayaran kontrak, penyampaian hasil kalibrasi.

Petugas Layanan dibantu oleh petugas kalibrasi yang ditunjuk melakukan kaji ulang permintaan yang masuk, meliputi pemenuhan persyaratan pelanggan dan kesepakatan bersama yang jelas di dalam permintaan seperti lokasi pelaksanaan kalibrasi, jenis kalibrasi, metode kalibrasi, jenis kontrak, lamanya waktu penyelesaian, interval kalibrasi, pelaksanaan kalibrasi ulang, jika dilakukan adjustment, sistem pembayaran kontrak, penyampaian hasil kalibrasi.

PR 7.1 butir 7.1.5.3

Jika Laboratorium Kalibrasi BMKG memiliki kemampuan untuk melaksanakan kalibrasi sesuai persyaratan pelanggan maka Kepala Sub Bidang terkait membuat konsep penawaran atas jasa kalibrasi yang dibutuhkan oleh calon pelanggan. Surat Penawaran tersebut berisi informasi mengenai kalibrasi yang dapat dilakukan, biaya kalibrasi, waktu kalibrasi (jika memungkinkan), dan sistem pembayaran yang harus diikuti. Surat penawaran tersebut ditandatangani oleh Kepala Unit PTSP setelah berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang terkait, kemudian surat tersebut dikirimkan kepada calon pelanggan. Penetapan rincian biaya dibuat berdasarkan tarif kalibrasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jika Laboratorium Kalibrasi BMKG memiliki kemampuan untuk melaksanakan kalibrasi sesuai persyaratan pelanggan maka Kepala Sub Bidang terkait membuat konsep penawaran atas jasa kalibrasi yang dibutuhkan oleh calon pelanggan. Surat Penawaran tersebut berisi informasi mengenai kalibrasi yang dapat dilakukan, biaya kalibrasi, waktu kalibrasi (jika memungkinkan), dan sistem pembayaran yang harus diikuti. Surat penawaran tersebut ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang terkait setelah berkoordinasi dengan Petugas Layanan, kemudian surat tersebut dikirimkan kepada calon pelanggan. Penetapan rincian biaya dibuat berdasarkan tarif kalibrasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PR 7.1 butir 7.1.5.4

Jika terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan selama kontrak berlangsung, maka penyimpangan apapun dari kontrak diinformasikan kepada pelanggan oleh petugas PTSP atau petugas yang ditunjuk.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kontrak berlangsung, maka penyimpangan apapun dari kontrak diinformasikan kepada pelanggan oleh Petugas Layanan

PR 7.1 butir 7.1.5.7

Penambahan klausul 1 butir Isi : 7.1.5.7 Pembatalan Kontrak Kalibrasi. a. Pembatalan Kontrak kalibrasi dapat dilakukan setelah 1 x

24 jam sejak kontrak disepakati, jika melewati batas yang

telah ditentukan maka pelanggan dianggap menyetujui kontrak awal.

b. Pelanggan harus melampirkan surat resmi pembatalan kontrak, surat tersebut akan dikaji ulang oleh petugas layanan sebelum kontrak dinyatakan batal.

PR 7.1 Penambahan Dokumen terkait Dokumen terkait: PERKA BMKG Nomor 1 tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

11 PR 7.2 Singkatan KBW, Diubah jadi KBB, 12 PR 7.4 butir

7.4.4 1. Petugas PTSP bertanggungjawab melayani

permohonan kalibrasi. 2. Personil Laboratorium terkait bertanggung jawab

mengecek kondisi alat yang akan dikalibrasi dan memberikan nomor identifikasi.

3. Petugas PTSP bertanggungjawab menginformasikan rincian biaya, waktu penyelesaian kalibrasi, serta kesepakatan kontrak kalibrasi dengan pelanggan.

4. Petugas PTSP bertanggungjawab menyerahkan alat yang akan dikalibrasi ke personil.


6. Petugas PTSP bertanggungjawab menyerahkan alat yang telah dikalibrasi kepada pelanggan.

1. Petugas Layanan bertanggungjawab : a. melayani permohonan kalibrasi melalui aplikasi dalam

jaringan. b. menginformasikan rincian biaya, waktu penyelesaian

kalibrasi, serta kesepakatan kontrak kalibrasi dengan pelanggan,

c. menyerahkan alat yang akan dikalibrasi ke personil. d. menyerahkan alat yang telah dikalibrasi kepada

pelanggan 2. Personil Laboratorium terkait bertanggung jawab mengecek

kondisi alat yang akan dikalibrasi dan memberikan nomor identifikasi.


PR 7.4 butir 7.4.5.1


PR 7.4 butir 7.4.5.2


PR 7.4 butir 7.4.5.3


PR 7.4 butir 7.4.5.5


13 PM 7.6 Pada document terkait yang terkendali ( disebar) masih ada PR 7.6

Menghilangkan Dokumen Terkait.

14 PR 7.8 Singkatan KBW Diubah KBB PR 7.8 butir

7.8.4 1. KPI bertanggung jawab untuk menandatangani

Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat. Apabila KPI berhalangan, maka Kepala Bidang yang ditunjuk dapat menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan.

2. KBW bertanggung jawab untuk menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Laboraorium Kalibrasi BMKG Wilayah masing-masing.

1. KPI bertanggung jawab untuk menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan secara elektronik yang diterbitkan oleh Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat.

2. KBB bertanggung jawab untuk menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan secara elektronik yang diterbitkan oleh Laboraorium Kalibrasi BMKG Wilayah masing-masing.

15 PR 7.9 Kalimat Petugas PTSP Diubah Petugas Layanan PR 7.9.5 Semua pengaduan disampaikan secara tertulis kepada

petugas layanan PTSP. Jika pengaduan disampaikan secara lisan atau telepon, maka pengaduan tersebut diisi pada Form Pengaduan (F.7.9). Petugas layanan PTSP melapor pengaduan ke Kepala Bagian Humas/Kepala Bidang Data dan Informasi terkait. Selanjutnya Kepala Bagian Humas/Kepala Bidang Data dan Informasi berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang terkait untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dengan Pejabat terkait. Bila ternyata pengaduan hanya memerlukan klarifikasi (tidak signifikan), maka pengaduan dinyatakan selesai. Bila hasil evaluasi dan klarifikasi menunjukkan adanya pekerjaan tidak sesuai, maka Form Penyelesaian Pekerjaan Tidak Sesuai (F.7.10) diisi dan ditindaklanjuti

Semua pengaduan disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan kepada petugas layanan. Petugas layanan melaporkan pengaduan tersebut kepada Kepala bidang terkait. Selanjutnya Kepala bidang terkait berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang terkait untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dengan Pejabat terkait. Bila ternyata pengaduan hanya memerlukan klarifikasi (tidak signifikan), maka pengaduan dinyatakan selesai. Bila hasil evaluasi dan klarifikasi menunjukkan adanya pekerjaan tidak sesuai, maka Form Penyelesaian Pekerjaan Tidak Sesuai (F.7.10) diisi dan ditindaklanjuti sampai sistem dinyatakan efektif. Laboratorium Kalibrasi BMKG mengkomunikasikan hasil tindakan dari penyelesaian pengaduan kepada pelapor. Personil yang ditunjuk adalah personil yang tidak terlibat dalam hal yang diadukan.

sampai sistem dinyatakan efektif. Laboratorium Kalibrasi BMKG mengkomunikasikan hasil tindakan dari penyelesaian pengaduan kepada pelapor. Personil yang ditunjuk adalah personil yang tidak terlibat dalam hal yang diadukan.

16 PM 7.11 Laboratorium memiliki aturan mengenai pengendalian data dan manajemen informasi secara komputerisasi, sebagai berikut:

Laboratorium memiliki aturan mengenai pengendalian data dan manajemen informasi untuk aplikasi dalam jaringan.

PM 7.11.2 Sistem manajemen informasi laboratorium yang digunakan meliputi pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan, atau penampilan kembali data hasil kalibrasi menggunakan perangkat lunak komersial, sehingga dapat dinyatakan telah valid.

Sistem manajemen informasi laboratorium yang digunakan meliputi pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan, atau penampilan kembali data hasil kalibrasi menggunakan perangkat lunak komersil, sehingga dapat dinyatakan telah valid.


PR 8.3.5.3 Semua dokumen yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang digandakan dan didistribusikan

kepada pejabat / petugas sesuai dengan aturan

tersebut :

Tabel Distribusi Dokumen

Semua dokumen Panduan Mutu dan prosedur Mutu yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang digandakan dan

didistribusikan kepada pejabat / petugas sesuai dengan

aturan tersebut :

Perubahan Tabel Distribusi Dokumen sesuai denga file

PR 8.3. Pengendalian Dokumentasi sistem manajemen

Revisi 1

PR 8.5 Singkatan D4, KBW, KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi DI, KBB, KBKM.KBKK,KBKG,KSLKM,KSLKK,KSLKG

18 PR 8.6 butir 8.6.2

Laboratorium Kalibrasi BMKG mencari umpan balik,

baik positif maupun negatif, dari pelanggannya.

Umpan balik dianalisis dan digunakan untuk

meningkatkan sistem manajemen, aktivitas

laboratorium dan layanan pelanggan.

Laboratorium Kalibrasi BMKG mencari umpan balik, baik

positif maupun negatif, dari pelanggannya dalam bentuk

survey sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umpan balik

dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan sistem

manajemen, aktivitas laboratorium dan layanan pelanggan. 19 PR 8.8 Singkatan D4, KBW, KIM,KIR,KAG, KAM,KAK,KAG Diubah jadi DI, KBB, KBKM.KBKK,KBKG,KSLKM,KSLKK,KSLKG

PR 8.8.5.3

Tim auditor yang memenuhi syarat ditunjuk langsung

oleh KPI melalui Surat Perintah Tugas KPI.

Tim auditor yang memenuhi syarat ditunjuk oleh atasan langsung

melalui Surat Perintah Tugas.


21 F.8.5.1 Formulir tndakan mengatasi resiko/peluang (kosong) Formulir tindakan mengatasi resiko/peluang point pointnya

22 F.8.5.2 Formulir hasil pemantauan tindakan resiko atau peluang (kosong)

Formulir hasil pemantauan tindakan resiko atau peluang point pointnya

- 1 -

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR …. TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN PENGAMATAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62, Pasal 63

ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal

67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70

ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73, dan

Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan

Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi

Peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika

Nomor KEP.002 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap

Pelaksanaan Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi,

Kualitas Udara, dan Geofisika sudah tidak sesuai lagi

dengan struktur kelembagaan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika sehingga perlu dilakukan

penyesuaian;

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara

Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan

Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara




Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4020);


Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara



4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5516) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014;


Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang

Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579)

6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan


- 3 -

7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;


Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;


Geofisika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Mekanisme

Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas informasi dan

Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;


Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pengenaan Tarif (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;


Geofisika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Teknis dan

Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan




Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan

Stasiun Geofisika;


Geofisika No. 16 Tahun 2014 tantang Organisasi dan Tata

Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;



Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global;

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI

DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN

KALIBRASI PERALATAN PENGAMATAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika, yang selanjutnya disebut Peralatan Pengamatan

adalah peralatan mekanik maupun elektronik dengan

teknologi yang sederhana sampai dengan yang tercanggih

yang digunakan untuk mengamati unsur meteorologi,

klimatologi, dan geofisika.

2. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana atau peralatan

pengamatan dengan melakukan perbandingan antara

penunjukan suatu alat ukur dengan nilai suatu standar

yang diketahui dan tertelusur.

3. Petugas Kalibrasi adalah orang yang berkompeten

melaksanakan Kalibrasi.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,


5. Deputi adalah Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi,

Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.

6. Pusat adalah unit kerja eselon II di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang

memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kalibrasi.

7. Kepala Balai Besar adalah Kepala Balai Besar Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

8. Kepala Stasiun adalah Kepala Stasiun Meteorologi, Stasiun

Klimatologi, Stasiun Geofisika di lingkungan BMKG dan

Stasiun Pemantau Atmosfer Global.

- 5 -

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi Kalibrasi

Peralatan, Alat Standar, Permohonan dan Pelaksanaan

Kalibrasi, Pelaksanaan Kalibrasi, Sertifikat dan Surat

Keterangan, Persyaratan Akurasi dan Ketertelusuran, Petugas

Kalibrasi, Laporan Pelaksanaan Kalibrasi, Kerusakan Peralatan,

Manajemen Peralatan, dan Pembinaan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan

pedoman dalam pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan

meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga adanya

keseragaman pelaksanaan kalibrasi.

BAB III

KALIBRASI PERALATAN

Pasal 4

Untuk menjamin laik operasi, Peralatan Pengamatan di

lingkungan BMKG wajib dilakukan Kalibrasi.

Pasal 5

Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

yang mengalami perbaikan, penggantian, dan/atau relokasi

wajib dilakukan Kalibrasi.

Pasal 6

(1) Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, terdiri dari :

a. Peralatan Pengamatan manual; dan

b. Peralatan Pengamatan otomatis.

(2) Peralatan Pengamatan manual dan Peralatan Pengamatan

otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- 6 -

a. peralatan konvensional; dan

b. peralatan elektronik/digital.

Pasal 7

Nama Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

terdiri dari:

a. Kalibrasi pertama; dan

b. Kalibrasi berkala.

Pasal 9

(1) Kalibrasi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a dilakukan terhadap setiap jenis Peralatan

Pengamatan yang pertama kali dioperasikan.

(2) Kalibrasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf b dilakukan terhadap setiap jenis Peralatan

Pengamatan yang telah dioperasikan sesuai jadwal.

Pasal 10


(1) wajib dilakukan terhadap Peralatan Pengamatan pertama

kali dioperasikan di lingkungan BMKG.

(2). Kalibrasi pertama dilakukan di laboratorium Kalibrasi

BMKG Pusat sebelum alat tersebut terpasang di daerah.

Pasal 11


(1) ditujukan untuk :

a. menetapkan kondisi Peralatan Pengamatan;

b. memastikan penunjukkan oleh Peralatan Pengamatan

tersebut akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

c. menentukan keakuratan dan koreksi Peralatan

Pengamatan terhadap Alat Standar; dan

- 7 -

d. menjamin ketertelusuran pengukuran dari Peralatan

Pengamatan tersebut.

Pasal 12

Kalibrasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

dilakukan terhadap:

a. Peralatan Pengamatan konvensional wajib dikalibrasi

paling sedikit 2 (dua) tahun sekali; dan

b. Peralatan Pengamatan elektronik (digital) wajib dikalibrasi

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12A

Kalibrasi berkala Peralatan Pengamatan konvensional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikecualikan

terhadap Peralatan Pengamatan:

a. Penakar Curah Hujan Obs;

b. Penakar Curah Hujan Hellman;

c. Campble Stokes;

d. Piche Evaporimeter;

e. Panci Penguapan Lengkap; dan

f. Theodolite.

Pasal 13

Kalibrasi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan di :

a. lapangan; atau

b. laboratorium.

Pasal 14

(1) Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a

merupakan tempat dimana Peralatan Pengamatan itu

berada.

(2) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b terdiri dari :

a. laboratorium BMKG Pusat; atau

b. laboratorium BBMKG.

- 8 -

Pasal 14A

Organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 15

(1) Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b harus bersertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

oleh Komite Akreditasi Nasional.

BAB IV

ALAT STANDAR

Pasal 16

(1) Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan alat standar.

(2) Alat standar merupakan peralatan yang hanya digunakan

sebagai acuan dan berfungsi sebagai alat kalibrasi.

Pasal 17

Alat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:

a. alat Standar (primer)

b. Alat Standar Kerja

c. Alat Standar Transfer.

Pasal 18

Alat standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf a, merupakan alat standar yang diakui berdasarkan

kesepakatan internasional yang dijadikan dasar menentukan

nilai standar lain pada nilai tertentu.

Pasal 19

(1) Alat standar BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf b wajib dikalibrasi secara berkala terhadap alat

standar internasional.


paling sedikit setiap 5 (lima) tahun.

- 9 -

Pasal 20

(1) Alat standar BBMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf c wajib dikalibrasi secara berkala terhadap alat

standar BMKG.


paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 21

(1) Alat standar transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf d wajib dikalibrasi terhadap alat standar BMKG

dan/atau alat standar BBMKG.


paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

(1) Alat standar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf e wajib dikalibrasi terhadap alat standar BMKG, alat

standar BBMKG, dan/atau alat standar transfer.


sebelum dan sesudah alat standar kerja digunakan.

Pasal 23

Setiap alat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf b sampai dengan huruf e yang mengalami perbaikan

dan/atau penggantian wajib dikalibrasi ulang.

Pasal 24

(1) Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain Peralatan

Pengamatan BMKG dapat dilakukan oleh BMKG.

(2) Kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh petugas kalibrasi pada BMKG Pusat

dan/atau Petugas Kalibrasi pada BBMKG.

BAB V

PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KALIBRASI

- 10 -

Pasal 25

Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan dilakukan

berdasarkan :

a. jadwal yang telah ditentukan; dan/atau

b. permohonan.

Pasal 26

Jadwal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf a ditetapkan oleh hasil rapat kaji ulang manajemen

terpadu yang disahkan oleh Deputi.

Pasal 27

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b

dilakukan oleh:

a. Kepala Stasiun untuk Peralatan Pengamatan yang berada

dibawah penguasaannya; dan

b. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk

Peralatan Pengamatan yang berada dibawah

penguasaannya.

c. Pelanggan dari luar BMKG.

Pasal 28

Permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

huruf a. ditujukan kepada PTSP.

Pasal 29

(1) Dalam hal permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh petugas

kalibrasi BBMKG, maka Kepala Balai Besar meneruskan

permohonan Kalibrasi Kepala Pusat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan permohonan untuk dilakukan Kalibrasi oleh

Petugas Kalibrasi BMKG Pusat.

Pasal 30

- 11 -

Permohonan Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain Peralatan

Pengamatan di lingkungan BMKG diajukan kepada Kepala

Pusat dan/atau Kepala Balai Besar.

Pasal 31

Tata cara permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 31A

Permohonan Kalibrasi Peralatan Pengamatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 harus sudah dilaksanakan paling

lama 15 (lima belas) hari kerja.

BAB VI

PELAKSANAAN KALIBRASI

Pasal 32


Peralatan Pengamatan di lingkungan BMKG dikenakan

biaya.

(2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33


Peralatan Pengamatan di lingkungan BMKG harus sudah

dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31.

BAB VII

SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN

- 12 -

Pasal 34

(1) Sertifikat Kalibrasi diberikan setelah Peralatan Pengamatan

telah selesai dikalibrasi.

(2) Sertifikat Kalibrasi dapat diberikan untuk Kalibrasi

peralatan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf c, d, dan e.

Pasal 35

Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) merupakan pernyataan Peralatan Pengamatan dan peralatan

standar telah dikalibrasi dan memuat nilai koreksi serta

ketidakpastian hasil Kalibrasi.

Pasal 36

Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

diterbitkan oleh:

a. Laboratorium BMKG Pusat untuk Peralatan Pengamatan

dan peralatan standar yang dikalibrasi oleh petugas

kalibrasi BMKG Pusat; dan

b. Laboratorium BBMKG untuk Peralatan Pengamatan dan

peralatan standar yang dikalibrasi oleh petugas Kalibrasi

BBMKG.

Pasal 37


huruf a disahkan oleh Kepala Pusat dan/atau para Kepala

Bidang di lingkungan pusat selaku Pelaksana Harian

Kepala Pusat.


hurf b disahkan oleh Kepala Balai Besar.

Pasal 38

- 13 -

Surat keterangan merupakan pernyataan Peralatan

Pengamatan telah diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis


Penambahan

Laporan hasil kalibrasi merupakan penyataan peralatan

pengamatan telah dikalibrasi tidak sesuai dengan ketentuan


Pasal 39


dan/atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 harus didokumentasikan.

(2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

a. Kepala Pusat untuk sertifikat Kalibrasi dan/atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh laboratorium BMKG

Pusat; dan

b. Kepala Balai Besar untuk sertifikat Kalibrasi dan/atau

surat keterangan yang diterbitkan oleh laboratorium

BBMKG.

Pasal 40


dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 dibuat sesuai Contoh A dan Contoh B

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Kepala Badan ini.

(2) Dalam hal Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi

Nasional, maka sertifikat Kalibrasi sebagaimana tercantum

pada ayat (1) tanpa dilengkapi dengan logo Komite

Akreditasi Nasional.

(3) Akreditasi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berdasarkan kelompok unsur atau ruang

lingkup Peralatan Pengamatan.

- 14 -

BAB VIII

PERSYARATAN AKURASI DAN KETERTELUSURAN

Pasal 41

(1) Setiap Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Alat Standar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 wajib memiliki persyaratan akurasi.

(2) Persyaratan akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pemenuhan terhadap persyaratan tingkat

ketidakpastian.

(3) Persyaratan tingkat ketidakpastian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II


Pasal 42

(1) Peralatan Pengamatan wajib tertelusur ke Alat Standar

BBMKG dan/atau Alat Standar BMKG.

(2) Alat Standar BBMKG wajib tertelusur ke alat standar

BMKG.

(3) Alat Standar BMKG wajib tertelusur ke alat standar

nasional dan/atau internasional.

Pasal 43

Ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

merupakan suatu rantai tak terputus dari beberapa

perbandingan, yang masing-masing dinyatakan dengan suatu

ketidakpastian dan memastikan bahwa suatu hasil pengukuran

atau nilai dari suatu standar terpaut dengan suatu acuan yang

lebih tinggi dan seterusnya hingga standar internasional.

BAB IX

PETUGAS KALIBRASI

Pasal 44

(1) Kalibrasi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 dilakukan oleh petugas Kalibrasi.

- 15 -

(2) Petugas kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan

a. anggota dari laboratorium kalibrasi yang sudah

terakreditasi oleh lembaga akreditasi.

b. telah memiliki kompetensi dan sertifikat sesuai dengan

dokumen ISO 17025 yang berlaku.

Pasal 45

Persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi Kalibrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB X

LAPORAN PELAKSANAAN KALIBRASI

Pasal 46

(1) Setiap pelaksanaan Kalibrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 harus dilaporkan.


kepada:

a. Deputi untuk Kalibrasi yang dilakukan di laboratorium

Kalibrasi BMKG Pusat; dan

b. Kepala Pusat untuk Kalibrasi yang dilakukan di

laboratorium Kalibrasi BBMKG.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

diteruskan kepada Deputi.

BAB XI

KERUSAKAN PERALATAN

Pasal 47

(1) Setiap Peralatan Pengamatan yang rusak di Stasiun wajib

dilaporkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh

Kepala Stasiun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

dengan Berita Acara Kerusakan.

- 16 -

(4) Berita Acara Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaporkan kepada Kepala Balai Besar.

Pasal 48

Berita acara kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (3) dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 49

(1) Peralatan Pengamatan yang rusak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 harus diberi label rusak dan dipindahkan

dari lokasi pengamatan.

(2) Pemberian label rusak dan pemindahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan

permohanan perbaikan.

Pasal 50

Dalam hal Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (1) telah dilakukan perbaikan, maka Peralatan

Pengamatan harus diajukan permohonan Kalibrasi.

BAB XII

MANAJEMEN PERALATAN

Pasal 51

(1) Setiap Peralatan Pengamatan dan alat standar harus

dilengkapi dengan buku catatan yang memuat riwayat alat

yang bersangkutan.

(2) Buku catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai Contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV


Pasal 52

(1) Kepala Balai Besar harus melaporkan setiap bulan kondisi

Peralatan Pengamatan yang dikelolanya kepada Deputi.

- 17 -

(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada

bulan berjalan.

Pasal 53

(1) Kepala Stasiun harus melaporkan kondisi Peralatan

Pengamatan yang dikelolanya kepada Kepala Balai Besar.

(2) Laporan kondisi Peralatan Pengamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal

10 (sepuluh) pada bulan berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan

kepada Deputi.

Pasal 54

Laporan kondisi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 55

(1) Kepala Balai Besar harus melaporkan kondisi alat standar

BBMKG, alat standar transfer, dan/atau alat standar kerja

yang dikelolanya.


kepada Kepala Pusat paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

pada bulan berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 56

Pembinaan pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan di

lingkungan BMKG dilakukan oleh Kepala Badan.

- 18 -

Pasal 57A

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, pengendalian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c

didelegasikan kepada Deputi.

Pasal 57

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

meliputi:

a. pengaturan;

b. pengendalian; dan

c. pengawasan.

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan

melaksanakan inspeksi.

Pasal 58


dilakukan paling sedikit dalam rangka pemeriksaan:

a. kondisi laboratorium;

b. sertifikat Kalibrasi dan/atau surat keterangan yang

telah diterbitkan;

c. pelaksanaan Kalibrasi; dan

d. peralatan standar.

Pasal 58


dilakukan dalam rangka :

a. pemeriksaan kondisi laboratorium; dan

b. pemeriksaan sertifikat Kalibrasi dan/atau surat keterangan

yang telah diterbitkan.

Pasal 59

Pemeriksaan kondisi laboratorium Kalibrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan paling sedikit 1

(satu) kali setahun.

- 19 -

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Laboratorium Kalibrasi BBMKG yang belum bersertifikat masih

dapat melakukan Kalibrasi sampai dengan tahun 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, maka Peraturan

Kepala BMKG Nomor KEP.002 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi,

Kualitas Udara, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 62

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Nopember 2019 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

- 20 -

Social Entrepreneurship 101O N L I N E C O U R S E S Y L L A B U S

THANKS TO OUR KEYSTONE FUNDING PARTNER

2

+AC

UM

EN S

ocia

l En

trep

ren

eurs

hip

101

Course Description

Ever dream of changing the world or making

a difference? You are invited to roll up your

sleeves and join a group of entrepreneurs

on a journey to change lives by changing

systems. In this 5-module introductory

course from +Acumen, we’ll cover what

social entrepreneurship is and why it’s

so exciting. Built from Acumen’s years of

experience investing in social entrepreneurs,

this course will also feature !rsthand stories

and advice from 4 inspiring founders:

Charles Best of DonorsChoose.org, Thulsiraj

Ravilla of Aravind Eyecare, Leila Janah of

Samasource, and JB Schramm of College

Summit. Designed for anyone approaching

social entrepreneurship for the !rst time,

this interactive learning experience will

give you an overview of the sector. You’ll

begin to identify a problem you care about,

understand the considerations needed for

impact and !nancial sustainability, and

learn about how various entrepreneurs have

thought about scale.

Course Format

This is an online course. You can view and

access all course materials at your own pace

during the period that the course is open.

There are no live sessions or speci!c times

you need to log in.

Statement of Accomplishment

Upon completion of this course, you will

earn a Statement of Accomplishment signed

by the Director of +Acumen that you can

share with your professional networks.

What You’ll Learn

+ Understand the concept of social

entrepreneurship and be inspired

to !nd new ways to tackle the

world’s greatest challenges

+ Appreciate that social

entrepreneurship is a mindset to

tackle problems across different

sectors (public, private, non-pro!t)

+ Discover a pathway for how you

can make change whether this is

founding an enterprise, serving

on a board, or supporting social

entrepreneurs in other creative

ways

S O C I A L

E N T R E P R E N E U R S H I P 1 0 1

Discover Your Passion and Path to Change the World

3

+AC

UM

EN S

ocia

l En

trep

ren

eurs

hip

101

C O U R S E

S Y L L A B U S

+ Video: What is Social

Entrepreneurship?

+ Video: Introduction to Donors

Choose

+ Video: Introduction to Samasource

+ Video: Introduction to College

Summit

+ Video: Introduction to Aravind

Eyecare

+ Reading: Our Approach to Social

Entrepreneurship

+ Reading: Social Entrepreneurship

as De!ned by Social Entrepreneurs

+ Reading: Social Entrepreneurship

vs. Other Models of Social Change

+ Reading: A Force for

Transformative Change

+ Reading: Starting with a Crazy

Idea

+ Reading: Frequently Asked

Questions

+ Activity: Life Map

4

+AC

UM

EN S

ocia

l En

trep

ren

eurs

hip

101

+ Video: How to Identify a Social

Problem to Tackle

+ Reading: Identify Your Mission

+ Reading: Find and Understand a

Problem

+ Reading: Understand Your

Customer

+ Activity: Passion-Skill-Problem

+ Reading: Understand a Theory of

Change

+ Reading: Acumen’s Framework for

Measuring Impact

+ Reading: Acumen’s Measurement

Approach

+ Reading: An Impact Approach for

Your Own Enterprise

+ Activity: Develop a Theory of

Change

5

+AC

UM

EN S

ocia

l En

trep

ren

eurs

hip

101

+ Video: Planning for Impact

+ Video: Achieving Financial

Sustainability

+ Reading: Building a Financially

Sustainable Model

+ Reading: Social Enterprise Revenue

Engines

+ Activity: Solutions Map

+ Video: How to Think about Scale

+ Reading: Scaling Your Impact

+ Reading: Think about Your End

Game

+ Reading: 4 Tips to Scale Smart

+ Reading: Many Ways to Scale

+ Activity: Build a Launch Plan

+ Activity: Re"ection

6

+AC

UM

EN S

ocia

l En

trep

ren

eurs

hip

101

W H E R E W I L L Y O U G O N E X T ?

+Acumen is a vibrant community of change

leaders around the world. We believe that

by working together to amplify the impact

of each other’s work, we’ll create a world

beyond poverty. When this course wraps up,

how will you continue to stay connected?

Skoll Scholarship for the Oxford MBA

Want to continue accelerating your social

impact? If so, check out the fully funded

Skoll Scholarship for the Oxford MBA from

our friends at Skoll.

Take Another +Acumen Course

With the largest offering of online education

in the social impact space, we’ve got courses

in personal development, leadership and

social entrepreneurship. As you have just

experienced, our hands-on courses offer

a practical and collaborative environment

to move your work forward. Check out our

calendar of upcoming courses.

If you’re interested in learning more about

impact and business, check out:

+ Business Models for Social Impact:

Build a business model to launch

your social enterprise

+ Lean Startup Principles for the

Social Sector: Apply the innovation

methods from Silicon Valley to

social issues

+ Introduction to Human-Centered

Design: Learn from IDEO.org to use

human-centered design for social

innovation

CONNECT WITH +ACUMEN [email protected]

http://skollscholarship.org/

http://www.plusacumen.org/courses

http://www.plusacumen.org/courses/business-models-social-impact

http://www.plusacumen.org/courses/lean-for-social-impact

http://www.plusacumen.org/courses/lean-for-social-impact

http://www.plusacumen.org/courses/introduction-human-centered-design

http://www.plusacumen.org/courses/introduction-human-centered-design

https://twitter.com/plusacumen?lang=en

https://www.facebook.com/PlusAcumen/

https://www.youtube.com/channel/UCiwxYlb5WgeTHjlb5Q7U3Qg

7

+AC

UM

EN S

ocia

l En

trep

ren

eurs

hip

101

W H E R E W I L L

Y O U G O N E X T ?

Learn from the Best

At +Acumen, we’re fortunate and grateful

to work with some of the world’s most

incredible thought-leaders. They are

masters of their craft who have generously

given their time to create courses based on

their work. +Acumen Master Classes include

instructors such as Chris Anderson (Head of

TED), Angela Duckworth (an award-winning

psychologist and MacArthur genius), Krista

Tippett (an NPR Radio Host) and Dan Ariely

(a professor of behavioral psychology from

Duke University). If you’re interested in

learning more about impact and business,

check out:

Adam Grant

on Developing

Original Ideas:

How to become an

original thinker

capable of driving

creativity and

change in the

world

Seth Godin’s

Leadership

Workshop: Create

an alternative

future for yourself

and others

Become a Catalyst

Catalysts are current and former students

who care deeply about helping others

unlock their potential. They enrich the

course experience as guides—answering

questions, helping students get unstuck,

and encouraging them to go beyond their

limitations. Apply what you’ve learned in

the course in a new way by coaching others

through the material, engage deeply in the

work of others and meet students from

around the world. Apply to be a catalyst.

Join the +Acumen Corps

We launched the +Acumen Corps to bring

individuals together to collaborate and

connect. We all know that driving social

change is hard work and that in order to

create the change we seek in the world, we

need each other. Corps members are bonded

by our shared goal of creating a world

beyond poverty and that it will take all of us

to achieve it. To join the +Acumen Corps you

must participate and complete a +Acumen

Challenge. Check out the +Acumen Corps

website to learn about and apply for

upcoming challenges.

http://www.plusacumen.org/courses/chris-anderson-public-speaking

http://www.plusacumen.org/courses/angela-duckworth-building-grit

http://www.plusacumen.org/courses/krista-tippett-art-conversation

http://www.plusacumen.org/courses/krista-tippett-art-conversation

http://www.plusacumen.org/courses/adam-grant-developing-original-ideas



http://www.plusacumen.org/courses/seth-godin-leadership-workshop



https://plusacumen.tfaforms.net/36

http://www.plusacumen.org/corps

http://www.plusacumen.org/corps

LAMPIRAN I Kegiatan sosialisasi internal Tim Efektif

LAMPIRAN II Kegiatan penyusunan spesifikasi teknis modul kalibrasi dalam portal SIMPEL,

mengembangkan aplikasi monitoring serta penerbitan sertifikasi berbasis website dan

mobile

LAMPIRAN III Kegiatan koordinasi penyusunan revisi dokumen ISO/ IEC 17025:2017 Laboratorium

kalibrasi BMKG untuk menyelaraskan antara pemanfaatan aplikasi dengan prosedur

dokumen tersebut

LAMPIRAN IV Kegiatan studi banding dengan laboratorium kalibrasi yang berkelas dunia

Studi banding untuk penyusunan

Perka Kalibrasi bersama Kepala Biro

Hukum dan Organisasi

Diskusi dengan Kepala BBIA dan tim

sebagai salah satu Laboratorium

yang sudah menerapakan BLU

1.

1.

2.

2.

3.

3.

LAMPIRAN V Kegiatan sosialisasi aplikasi SIMPEL sebagai layanan kalibrasi ke stakeholder

BBMKG Wilayan 1,2,3,4 dan 5 Pelanggan laboratorium kalibrasi BMKG

1.

1.

2.

2.

Internal BMKG

1.

2.

LAMPIRAN VI Kegiatan sosialisasi Gambaran BLU Laboratorium oleh Kepala BBIA

LAMPIRAN VII Kegiatan launching SIMPEL oleh KBMKG

PROYEK PERUBAHAN

Documents