LAPORAN PROYEK PERUBAHAN - 103.12.84.208

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT IIANGKATAN XX TAHUN 2019

BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH IV BANDUNGBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO ATAS HASIL AUDIT MELALUIPEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DAN TIM PENUNTASAN

DISUSUN OLEH :Nama : DARWANTONDH : 34

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IV BANDUNGPUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2019

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT IIANGKATAN XX TAHUN 2019

BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH IV BANDUNGPUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LEMBAR PENGESAHANLAPORAN PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO ATAS HASIL AUDIT MELALUIPEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DAN TIM PENUNTASAN

DISUSUN OLEH :Nama : DARWANTONDH : 34

DISEMINARKAN PADA:

HARI : KAMISTANGGAL : 07 NOVEMBER 2019

COACH,

Ir. M. Maliki Moersid, MCPNIP. 196012251990031004

PENYELENGGARAKEPALA BALAI DIKLA PUPR

WILAYAH IV BANDUNG

Hasto A. Sapoetro, S.ST, MT.NIP.196307211992031003

MENTOR,

Ir. T. Iskandar, MTNIP. 196408161992031003

KEPALA PUSDIKLAT MANAJEMEN PENGEMBANGANJABATAN FUNGSIONAL

Ir. Moeh. Adam, MMNIP. 196503031992031002

Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II Angkatan XX Tahun 2019Darwanto, NDH: 34

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia danrahmatnya maka penyusunan laporan Proyek Perubahan (PP) dengan judul “StrategiManajemen Risiko Atas Hasil Audit Melalui Pembentukan Tim Pengendali dan TimPenuntasan” dapat diselesaikan.Proses penyusunan sampai dengan selesainya penyusunan PP ini karena bantuan semuapihak baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk Konsultasi, Informasi,Koordinasi maupun arahan dan koreksi. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami inginmenyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Kepala Ir. T. Iskandar, MT bertindak sebagai Pembimbing (Mentor) dalamProyek Perubahan ini.

2. Pimpinan dan para Deputi LAN Republik Indonesia.3. Bapak Ir. M. Maliki Moersid, MCP sebagai COACH, Widyaiswara/Narasumber yang

telah membantu mengarahkan dalam proses penyusunan Rancangan ProyekPerubahan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II PUPRTahun 2019

4. Bapak/Ibu Widyaiswara dan segenap panitia pelaksana yang telah membantukegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II PUPR Tahun2019

5. Kepala dan Staf Balai Diklat Wilayah IV PUPR Bandung.

Kami menyadari bahwa penyusunan PP ini masih jauh dari sempurna, segala saran danmasukkan dalam penyempurnaan PP ini sangat dibutuhkan pada waktu yang akandatang.Akhir kata kami sampaikan kiranya PP ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi kitasekalian.

Bandung, Nopember 2019Penulis

DarwantoNIP. 110053773


ii

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebagai salah satu unit organisasi yang

ditugaskan dalam bidang penyediaan pembangunan permukiman yang layak huni dan

berkelanjutan (pembangunan SPAM, Ruang Terbuka Hijau, Sanitasi Masyarakat,

Pengembangan Permukiman, dan Bangunan Rumah Negara serta pembangunan

Sekolah dan Sarana Olahraga) juga memiliki tanggungjawab yang besar dalam

mengemban amanah yang diberikan masyarakat.

Dalam perkembangannya muncul beberapa hambatan dalam pelaksanaan

pembangunan seperti tingginya sisa temuan auditor yang belum ditindaklanjuti,

temuan auditor yang selalu berulang setiap tahunnya, kurangnya pemahaman para

pejabat Satker dalam pengelolaan administrasi keuangan, jumlah Satuan Kerja

sebanyak 614 satuan kerja yang berada dalam koordinasi Direkotrat Jenderal Cipta

Karya, adanya kasus hukum yang menjerat beberapa pejabat inti satker, dan

penurunan opini auditor BPK RI tahun 2018.

Hambatan tersebut diatas tentu secara langsung dan tidak langsung akan mengurangi

kualitas pembangunan yang dilakukan dan persepsi mayarakat sebagai stakeholeder

utama akan mendapatkan efek dari permasalahan tersebut.

Dihadapkan dengan tuntutan pembangunan Infrastuktur yang andal dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban laporan dan banyaknya hambatan-hambatan dibidang

pertanggungjawaban keuangan, Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu menerapkan

sebuah kebijakan yang dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap pengendalian

internal dimasing-masing unit kompetensi melalui program “Strategi ManajemenRisiko Atas Hasil Audit Melalui Pembentukan Tim Pengendali dan TimPenuntasan”.Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama sosialisasi dan focus grup

discussion penerapan manajemen risiko dan penuntasan LHP secara perlahan

membawa dampak yang positif, hal ini dibuktikan dengan adanya progres penuntasan

temuan baik BPK-RI, Inspektorat Jenderal dan BPKP khususnya temuan terkait

setoran ke Kas Negara


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iABSTRAK iiDAFTAR ISI iii1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Tujuan1.3. Area Perubahan1.4. Manfaat

1222

2. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN2.1. Framework Rancangan Proyek Perubahan2.2. Gagasan Perubahan2.3. Identifikasi Masalah dan Mitigasi Masalah2.4. Milestone2.5. Peta Stakeholder2.6. Strategi Marketing Sektor Publik

3679

1112

3. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN3.1. Capaian Jangka Pendek3.1.1. Koordinasi dan Konsultasi3.1.2. Identifikasi dan Penyusunan SK Tim Efektif3.1.3. Konsultasi dan Sosialisasi Pendampingan3.1.4. Identifikasi dan Inventarisasi Temuan3.1.5. Penyusunan Tim Pengendali dan Tim Penuntasan3.1.6. Penyiapan Tindak Lanjut dan Konsolidasi hasil Tindak Lanjut3.1.7. Penyusunan Manajemen Risiko dan Pendampingan Penuntasan3.2. Evaluasi Capaian3.2.1. Kriteria Keberhasilan Berdasarkan Indikator3.2.2. Hasil Pencapaian Jangka Pendek atas Tindaklanjut Temuan Auditor3.2.3. Perubahan Peta Stakeholder

141418202122232426262728

4. KESIMPULAN4.1. Lesson Learned4.2. Rekomendasi

3031

Lampiran 1. Dokumentasi Konsultasi dan Koordinasi Dengan Mentor dan CoachTerkait Tema Proyek Perubahan ( Foto dan Koreksi Mentor/Coach)

Penyiapan Instruksi Kepada Seluruh Balai PPW Untuk PercepatanPenyelesaian Atas Hasil Audit (Surat Sesditjen Cipta Karya NomorPW.02.02-Cs/854)

Lampiran II. Dokumentasi Tim Efektif (Foto) SK Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya tentang Pembentukan

Tim Efektif Nomor 71/KPTS/CS/2019 Indetifikasi dan Inventarisasi Temuan ( Laporan Status Temuan

Seluruh Satuan Kerja di DJCK Status Agustus 2019)Lampiran III Sosialisasi / FGD Manajemen Risiko dan Penalaahan LHP di Balai

PPW Jawa Barata) Foto Kegiatanb) Absensi / Daftar Hadirc) Bahan Paparan / Materi Sosialisasi

Sosialisasi / FGD Manajemen Risiko dan Penalaahan LHP di Balai


iv

PPW Balia) Foto Kegiatanb) Bahan Paparan / Materi Sosialisasi

Sosialisasi / FGD Manajemen Risiko dan Penalaahan LHP di BalaiPPW Kalimantan Timur

a) Foto Kegiatanb) Bahan Paparan / Materi Sosialisasi

Lampiran IV. SK Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pembentukan TimPengendali dan Penuntasan Atas Temuan Hasil Pemeriksaan AuditorPada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor793/KPTS/DC/2019

Surat Percepatan Tindaklanjut LHP kepada Balai PPW di DirektoratJenderal Cipta Karya

Lampiran V. Penyiapan Sosialisasi Manajemen Risko dan Tindaklanjut /Konsolidasi Hasil Tindaklanjut di Nusa Tenggara Barat (surat DirekturJenderal Jenderal Cipta Karya nomor UM.01.02-DC/964)

Penyiapan Sosialisasi Manajemen Risko dan Tindaklanjut /Konsolidasi Hasil Tindaklanjut di Kepulauan Riau (surat DirekturJenderal Cipta Karya nomor UM.01.02-DC/1030)

Rekapitulasi Temuan Auditor terkait Setoran ke Kas Negara YangHarus Diselesaikan Balai PPW

Lampiran VI. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / FGD Impementasi ManajemenRisiko di Propinsi Nusa Tenggara Barata) Foto Kegiatanb) Absensi / Daftar Hadirc) Berita Acara Penyusunan Kertas Kerja Manajemen Risikod) Nota Dinas Sesditjen Cipta Karya kepada Direktur Jenderal Cipta

Karya nomor: 753/ND/Cs/2019 hal Laporan PelaksanaanSosialisasi Implementasi Manajemen Risiko di LingkunganDirektorat Jenderal Cipta Karya pada Propinsi Wilayah Timur

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / FGD Impementasi ManajemenRisiko dan Penalaahan LHP di Propinsi Kepulauan Riaua) Foto Kegiatanb) Absensi / Daftar Hadirc) Bahan Paparan / Materi Sosialisasi Manjemen Risiko dan

Penelaahan Tindaklanjut Temuan Auditord) Berita Acara Penyusunan Kertas Kerja Manajemen Risikoe) Nota Dinas Sesditjen Cipta Karya kepada Direktur Jenderal Cipta

Karya nomor: 770/ND/Cs/2019 hal Laporan Pelaksanaan KegiatanPemutakhiran dan Penuntasan LHP Auditor dan SosialisasiImplemtasi Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat JenderalCipta Karya pada Propinsi Wilayah Barat

Lampiran VII SK Pembentukan Tim Pengendalian Dan Penuntasan Atas HasilPemeriksaan Auditor Di Balai PPW

Lampiran VIII Surat Dukungan Para Stakeholder


v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Tabel 2.2.Tabel 2.3.

Tabel 2.4.

Tabel 2.5.Tabel 2.6.Tabel 3.1.Tabel 3.2.Tabel 3.2.Tabel 3.3.

Sisa Temuan BPK-RI, Itjen PUPR dan BPKP Terkait Setoran Ke KasNegara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Status 31 Juli2019.........................................................................................................Pagu Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019..Tren Kenaikan Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada LHP BPK RI Terhadap Pagu Pertahun Di LingkunganDirektorat Jenderal Cipta Karya........ .....................................................Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2005s.d. 2018..................................................................................................Milestone Proyek Perubahan .................................................................Strategi Marketing Sektor Publik ............................................................Identifikasi dan Inventarisasi Temuan ....................................................Konsolidasi Hasil Tindaklanjut ................................................................Kriteria Keberhasilan Berdasarkan Jangka Waktu .................................Kriteria Keberhasilan Berdasarkan Output, Outcome dan Impact ..........

34

4

591321232627


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Gambar 2.2.Gambar 3.1.

Gambar 3.2.Gambar 3.3.Gambar 3.4.Gambar 3.5.

Gambar 3.6.Gambar 3.7.Gambar 3.8.

Gambar 3.9.Gambar 3.10.Gambar 3.11.Gambar 3.12.Gambar 3.13.

Milestone Proyek Perubahan ..............................................................Pengelompokan Stakeholder .............................................................Koordinasi dan Konsultasi Dengan Mentor Terkait ProyekPerubahan ..........................................................................................Identifikasi, Mitigasi dan Potensi Kendala .......................................Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya ..............................Contoh Identifikasi dan Inventarisasi Temuan ...................................Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:71/KPTS/Cs/2019 ..............................................................................Rapat Internal dan Evaluasi Tim Efektif .............................................Konsultasi dan Arahan kepada Mentor ..............................................Sosialisasi dan Pendampingan Tindak Lanjut LHP Balai PPW JawaBarat ............................................................................................Sosialisasi dan Pendampingan Tindak Lanjut LHP Balai PPW Bali ...Focus Group Disscusion (FGD) di Balai PPW Kalimantan Timur .......Focus Group Disscusion (FGD) di Mataram – NTB ...........................Focus Group Disscusion (FGD) di Batam – Kepulauan Riau ............Perubahan Peta Stakeholder ..........................................................

1012

14171818

191920

212125252628


1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu

ujung tombak pembangunan Infrastruktur di Indonesia, mendapatkan amanah untuk

menjalankan program visi Presiden yaitu pembangunan infrastruktur untuk

meningkatkan daya saing Bangsa. Sebagai peran serta pemerintah dalam

mendukung program tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran yang

besar dan dalam lima tahun terakhir selalu menjadi Kementerian dengan anggaran 5

terbesar.

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebagai salah satu unit organisasi yang

ditugaskan dalam bidang penyediaan pembangunan permukiman yang layak huni dan

berkelanjutan (pembangunan SPAM, Ruang Terbuka Hijau, Sanitasi Masyarakat,

Pengembangan Permukiman, dan Bangunan Rumah Negara serta pembangunan

Sekolah dan Sarana Olahraga) juga memiliki tanggungjawab yang besar dalam

mengemban amanah yang diberikan masyarakat.


pembangunan seperti tingginya sisa temuan auditor yang belum ditindaklanjuti,

temuan auditor yang selalu berulang setiap tahunnya, kurangnya pemahaman para

pejabat Satker dalam pengelolaan administrasi keuangan, jumlah Satuan Kerja

sebanyak 614 satuan kerja yang berada dalam koordinasi Direkotrat Jenderal Cipta

Karya, adanya kasus hukum yang menjerat beberapa pejabat inti satker, dan

penurunan opini auditor BPK RI tahun 2018.

Hambatan tersebut diatas tentu secara langsung dan tidak langsung akan mengurangi

kualitas pembangunan yang dilakukan dan persepsi mayarakat sebagai stakeholeder

utama akan mendapatkan efek dari permasalahan tersebut.



pertanggungjawaban laporan dan banyaknya hambatan-hambatan di bidang



internal di masing-masing unit kompetensi melalui program “Strategi ManajemenRisiko Atas Hasil Audit Melalui Pembentukan Tim Pengendali dan TimPenuntasan”.


2

1.2. Tujuan

Tujuan dari Proyek Perubahan ini adalah mengefektifnya Pengendalian Internal Tingkat

Balai dan Satuan Kerja selaku Unit Kompetensi (1st line of defence) dan

Terindentifikasinya temuan Auditor, melalui terbentuknya Tim Pengendali dan Tim

Penuntasan Temuan Auditor.

1.3. Area Proyek Perubahan

Percepatan tindak lanjut penuntasan temuan auditor, dan mitigasi risiko atas temuan

pemeriksaan, melalui:

a. Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Penuntasan atas temuan pemeriksaan auditor;

b. Mitigasi dan identifikasi risiko untuk mengurangi temuan pemeriksaan auditor.

1.4. Manfaat

Manfaat dari proyek perubahan ini adalah:

Internal

a. Terbentuknya Tim Pengendali dan Tim Penuntasan;

b. Terlaksananya percepatan penuntasan atas temuan hasil pemeriksaan auditor;

c. Meningkatnya kesadaran Unit Kompetensi pada tingkat Satuan Kerja dan PPK, serta

Balai Prasarana Permukiman Wilayah terhadap peningkatan kualitas pekerjaan agar

terhindar dari temuan pemeriksaan;

d. Mengurangi Risiko Terjadinya Temuan Pemeriksaan.

Eksternal

a. Terlaksananya percepatan penuntasan atas temuan hasil pemeriksaan auditor dengan

penuntasan temuan;

b. Menciptakan Pengelolaan Keuangan Kementerian PUPR yang Akuntabel;

c. Terciptanya tata kelola pertanggungjawaban keuangan yang memadai.


3

2. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

2.1. Framework Rancangan Proyek Perubahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu

ujung tombak pembangunan Infrastruktur di Indonesia, mendapatkan amanah untuk

menjalankan program visi Presiden yaitu pembangunan infrastruktur untuk

meningkatkan daya saing Bangsa. Sebagai peran serta pemerintah dalam mendukung

program tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran yang besar dan dalam

lima tahun terakhir selalu menjadi Kementerian dengan anggaran 5 terbesar.


pembangunan seperti:

1. Trend Kenaikan Temuan Auditor BPK-RI dan Masih Tingginya Nilai sisa Temuan

Auditor di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dalam menjalankan program dan kegiatannnya Direktorat Jenderal Cipta Karya

memiliki mitra auditor yaitu: BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal. Masing-

masing auditor memiliki fungsi dan waktu tersendiri dalam proses auditnya.

Berdasarkan data temuan auditor BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal tahun

status 31 Juli 2019 nilai sisa temuan masih tinggi (tabel 2.1.), bahkan

kecenderungan kenaikan pagu anggaran diikuti dengan kenaikan temuan seperti

dijelaskan pada tabel 2.2. dan tabel 2.3.

Tabel 2.1.Sisa Temuan BPK-RI, Itjen PUPR dan BPKP Terkait Setoran Ke Kas Negara

Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Status 31 Juli 2019


4

Tabel 2.2.Pagu Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019

Tabel 2.3.Tren Kenaikan Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada LHP BPK RI Terhadap Pagu PertahunDi Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

2. Belum Maksimalnya Penerapan Pengendalian Internal di Tingkat Unit Kompetensi

di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pelaksanaan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

menuntut untuk dilaksanakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,

adanya beberapa proses hukum yang melibatkan beberapa pejabat inti satker

beberapa tahun belakangan menimbulkan pertanyaan bagaimana efektifnya proses

pengawasan dan pengendalian internal, apakah sudah berjalan efektif, apakah

sudah tersosialisasi dan apakah telah dilaksanakan secara berjenjang.

Tahun Pagu DJCK Temuan KepatuhanLK BPK RI

Trend Pagu(%)

TrenTemuan (%)

2015 19,6 Triliun 3, 6 Miliar - 0.018%

2016 17,7 Triliun 5,8 Miliar -10% 0.033%

2017 16,1 Triliun 9,2 Miliar -9% 0.057%

2018 15,5 Triliun 14,8 Miliar -4% 0.095%

2019 22,9 Triliun 53,8 Miliar +48% 0.235%

19,617,7

16,115,5

22,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

20152016201720182019

Anggaran DJCK (dalam Triliun)

Anggaran DJCK (dalam Triliun)


5

3. Penurunan Opini Auditor BPK RI atas Laporan Keuangan PUPR TA 2018.

Dalam Perjalanannya opini auditor merupakan salah satu pembuktian kepada

masyarakat bahwa uang yang telah masyarakat sumbangkan kepada negara telah

dikelola secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjalanan opini BPK

RI atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR mulai tahun 2005 s.d 2018 berjalan

naik dan turun seperti pada tabel 2.4. Namun yang menjadi perhatian utama adalah

adanya penurunan opini BPK RI tahun 2018 dari WTP menjadi WDP karena

adanya proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan pejabat

satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Tabel 2.4.Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2005 s.d. 2018

4. Perhatian Kementerian PUPR Umumnya dan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Khususnya Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran dan Pengendalian Internal.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pembentukan “Unit Kepatuhan

Internal” di masing-masing unit kompetensi.



pertanggungjawaban laporan dan banyaknya hambatan-hambatan dibidang



internal dimasing-masing unit kompetensi melalui program “Strategi Manajemen


6

Risiko Atas Hasil Audit Melalui Pembentukan Tim Pengendali dan TimPenuntasan”.

2.2. Gagasan Perubahan

Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunannya dengan 34 Balai Pengembangan Permukiman Wilayah

dan 614 Satuan Kerja yang terdiri dari Satuan Kerja Pusat, Propinsi dan

Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia dan bervarisasinya paket pekerjaan yang

dilaksanakan (air minum, sanitasi, bangunan gedung, ruang terbuka hijau) memiliki

beberapa kondisi dibidang pertanggungjawaban keuangan yang menjadi perhatian

antara lain:

1. Adanya Temuan Berulang;

2. Masih Tingginya Temuan Auditor (BPK-RI, BPKP dan Itjen);

3. Masih Lemahnya Pengendalian Internal di Masing-Masing Unit Kompetensi;

4. Penurunan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan TA 2018 dari Wajar Tanpa

Pengecualian Menjadi Wajar Dengan Pengecualian;

5. Belum tepatnya waktunya penuntasan tindak lanjut auditor.

Dalam menciptakan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dibutuhkan sebuah kondisi ideal

antara lain:

1. Masing-Masing Unit Kompetensi Dapat Mengidentifikasi dan Menginventarisir

Temuan Yang Ada, Sehingga Dapat Meminimalisir Adanya Temuan Berulang;

2. Masing-Masing Unit Kompetensi Dapat Segera Menindaklanjuti Temuan Yang Ada;

3. Masing-Masing Unit Kompetensi Dapat Menjadi Ujung Tombak Penerapan

Pengendalian Internal Yang Efektif;

4. Kementerian PUPR Kembali Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sebagai Bentuk Tanggungjawab Pengelolaan Kepada Stakeholder.

Dihadapkan dengan kenyataan masih banyaknya hambatan di bidang

pertanggungjawaban keuangan dan tuntutan akan pertanggungjawaban yang andal

maka diperlukan sebuah strategi untuk menjembatani kedua hal tersebut. Strategi

yang dapat menjembatani kedua hal tersebut adalah:


7

1. Identifikasi dan Mitigasi Temuan;

Tahapan Identifikasi Temuan meliputi proses klusterisasi temuan berulang, tahapan

penuntasan dan hambatan-hambatan penuntasan, hal ini dilaksanakan untuk

memberikan gambaran secara khusus proses penyelesaian temuan masing-masing

auditor.

Mitigasi temuan dilaksanakan sebagai proses pencegahan terjadinya temuan di

berbagai proses kegiatan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan Auditor dapat secara langsung mengurangi terjadinya temuan

berulang dan mempercepat penuntasan temuan auditor karena unit kompetensi

memiliki pengetahuan bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan / dilaksanakan

untuk pencegahan dan penuntasan temuan yang ada.

2. Pembentukan Tim Pengedali dan Tim Penuntasan Temuan Auditor Tingkat Satuan

Kerja / Balai dan Direktorat;

Kondisi selama ini penuntasan dan pengendalian masih menjadi tugas utama unit

Eselon I, oleh karena itu dengan adanya strategi ini diharapkan unit kompetensi dapat

menjadi ujung tombak pencegahan dan penuntasan temuan auditor.

2.3. Identifikasi Masalah dan Mitigasi MasalahDalam proses penyusunan solusi terkait penuntasan tindaklanjut temuan auditor

identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta mitigasi penyebab timbulnya

permasalahan tersebut adalah tahapan penting, permasalahan yang menjadi fokus

utama antara lain:

a. Lambatnya Tindaklanjut Temuan Auditor.

Salah satu penyebab tingginya nilai temuan auditor Direktorat Jenderal Cipta Karya

berasal dari temuan tahun 2008 s.d. 2018 yang belum diselesaikan oleh satuan

kerja terkait. Terdapat beberapa penyebab utama terkait lambatnya tindaklanjut

temuan auditor oleh satuan kerja yaitu:

Satuan kerja belum sepenuhnya paham peraturan keuangan dan peraturan

auditor yang menyebabkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

terdapat kekurang hati-hatian dalam penyusunan pertanggungjawabannya;

Dokumen penuntasan tindaklanjut tidak terdokumentasi dengan baik. Salah satu

kelengkapan yang harus disediakan satuan kerja adalah dokumen terkait

kegiatan (kontrak, SPM, SP2D dll) untuk menyesaikan temuan, namun banyak


8

hilang dan tidak terawatnya dokumen tersebut penuntasan tidak dapat

dilaksanakan;

Dalam periode ini penuntasan dan pemantauan tindaklanjut temuan auditor

dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Unit Eselon I cq. Sekretariat Direktorat

Jenderal Cipta Karya, berdasarkan kenyataan ini penuntasan tidak maksimal

karena satuan kerja sebagai objek pemeriksaan kurang dilibatkan secara

langsung.

b. Adanya Temuan Berulang.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktoat Jenderal Cipta Karya, setiap tahun selalu

terjadi temuan yang berulang seperti kelebihan pembayaran, pekerjaan kurang

volume dan pekerjaan tidak selesai.

Terdapat beberapa penyebab utama terkait selalu munculnya temuan yang sama

setiap tahunnya yaitu:

Belum teridentifikasi dan terinventarisasi dengan baik jenis-jenis temuan baik dari

sisi penyebab dan bagaimana cara penuntasan temuan tersebut;

Pengendalian terkait penyelesaian temuan auditor masih terpusat di unit Eselon I

cq. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;

Kurang tersosialisasinya tahapan-tahapan penyelesaian temuan auditor. Masing-

masing auditor baik internal maupun eksternal memiliki tahapan-tahapan yang

berbeda satu dengan yang lainnya dalam memproses tindaklanjut temuan yang

ada.

c. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal.

Pengendalian internal merupakan pertahanan pertama dalam setiap pelaksanaan

kegiatan, tanpa pengendalian internal menyebabkan tidak maksimalnya pekerjaan

yang dilaksanakan dan secara langsung menyebabkan kurang akuntabelnya

pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dengan masih tingginya temuan auditor,

munculnya temuan yang berulang dan adanya beberapa kasus hukum yang

melibatkan pejabat satuan kerja menunjukkan masih belum maksimalnya

penerapan pengendalian internal.


9

Penyebab utama masih lemahnya sistem pengendalian internal dikarenakan belum

tersosialisasi dan diterapkannya SPIP sesuai PP nomor 60 tahun 2008 dengan

maksimal.

2.4. MilestoneMilestone Proyek Perubahan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap seperti dijelaskan pada

tabel 2.5, yaitu:

1. Rencana Jangka Pendek2. Rencana Jangka Menengah3. Rencana Jangka Panjang

Tabel 2.5.Milestone Proyek Perubahan

JANGKA PENDEKAgustus – Oktober 2019

JANGKA MENENGAHNopember - Desember

JANGKA PANJANG2020- 2021

1. Minggu I Agustus 2019 Koordinasi dan

Konsultasi DenganMentor Terkait Tema

Penyusunan SkalaPrioritas dan Risiko

Penyiapan InstruksiKepada Seluruh BalaiPPW Untuk PercepatanPenyelesaian Atas HasilAudit

2. Minggu II Agustus 2019

Identifikasi danInventarisasi TemuanBerulang

Penyusunan SK TimEfektif

3. Minggu III Agustus 2019 Konsultasi dan Arahan

kepada Mentor terkaitrencana Seminar ke II

Sosialisasi ManajemenRisiko dan PenelaahanLHP di Balai PPW JawaBarat

4. Minggu IV Agustus –Minggu II September2019 Identifikasi dan

Inventarisasi TemuanPemeriksaan pada

1. Nopember 2019

Pengendalian AtasManajemen Risiko PadaUnit Kompetensi

2. Desember 2019

Pengendalian danPemantauanManajemen Risiko danTindak LanjutPenuntasan L:HP padaTingkat Unit Kompetensi

2020 – 2021

1. Berkurangnya TemuanBerulang

2. Berkurangnya TemuanPemeriksaan

3. Tindak Lanjut TepatWaktu


10

masing-masing UnitKompetensi Balai PPW

5. Minggu III September

2019

PenyusunanPencegahan danPercepatan T3 LHP

Penyusunan TimPengendali danPenuntasan T3 LHPTingkat UnitKompetensi

6. Minggu III – IV September

2019

Penyiapan TindakLanjut dan KonsolidasiHasil TindakLanjut

7. Oktober 2019

PenyusunanManajemen Risiko PadaUnit Kompetensi

FGD Manajemen Risikodan Sosialisasi SK TimPengendali pada UnitKompetensi Balai PPW

Jadwal kegiatan dalam mencapai Milestone, dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.Milestone Proyek Perubahan


11

2.5.Peta StakeholderPemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan proyek perubahan ini

adalah:

a. Stakeholder internal, yaitu pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR, yaitu:

1. Direktur Jenderal

2. Sekretaris Direktorat Jenderal

3. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

4. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan;

5. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman;

6. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

7. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

8. Sekretaris BPPSPAM;

9. Kepala Pusat Prasarana Sarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar

b. Stakeholder eksternal Kementerian PUPR, yaitu:

1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR

2. Sekretaris Inspektur Jenderal Kemen. PUPR;

3. Inspektur wilayah I;

4. Inspektur wilayah II;

5. Inspektur wilayah III;

6. Inspektur wilayah IV;

7. Inspektur wilayah V;

8. Sekretaris Jenderal;

9. Kepala Biro Keuangan;

10. Kepala Biro PBMN.

c. Stakeholder eksternal di luar Kementerian PUPR:

1. BPK RI

2. BPKP

3. Kementerian Keuangan


12

Gambar 2.2.Pengelompokan Stakeholder

2.6.Strategi Marketing Sektor PublikDalam melaksanakan proyek perubahan diperlukan promosi melalui strategi

komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder internal maupun eksternal.

Strategi promosi yang dilakukan adalah dengan strategi marketing sektor publik,

diharapkan dapat meyakinkan stakeholder untuk menerima gagasan perubahan, dan

dapat menjelaskan bahwa stakeholder akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut

pandangnya.

Strategi promosi yang ditempuh untuk mendapatkan dukungan dan pengarus dalam

pelaksanaan proyek perubahan dilakukan kepada Unit Kompetensi sebagai pemilik

risiko yang paling besar dan selaku 1st line of defence yaitu Kepala Balai PPW beserta

Satker dan PPK, adalah sebagai berikut (tabel 2.6.):

-

Balai PPWSatkerPPK

KementerianKeuangan

Biro KeuanganBiro PBMN

Pejabat Tinggi MadyaDirektorat Jenderal Cipta KaryaDirektur Jenderal Cipta Karya

Inspektorat Jenderal PUPR Inspektur Jenderal Kemen PUPRPejabat Tinggi Pratama

Direktorat Jenderal Cipta KaryaSekretaris Direktorat Jenderal Cipta KaryaSekretaris Itjen PUPRDirektur KIP. BPB, PKP, PPLP, PSPAM,Kepala BPPSPAM, PSPOP

Inspektorat Jenderal PUPR Inspektur wilayah I, II, III, IV dan V

ProjectLeader

Promoters / Kuadran ILatents / Kuadran III

Defenders / Kuadran IIApathetics / Kuadran IV

+

+

Pengaruh

-

-

Kepentingan


13

1. Permasalahan: Lambatnya Tindak lanjut Temuan Auditor

Dalam pendekatan ini, sebagai sasarannya adalah para Balai PPW provinsi,

beserta Satuan Kerja, dan PPK, yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan

dukungan kepada Balai/Satker/PPK untuk penuntasan temuan, melalui

penyampaian dan penyajian sisa temuan yang dimiliki, instruksi tindak lanjut, dan

pendampingan tindaklanjutnya.

2. Permasalahan Adanya Temuan Berulang

Dalam pendekatan ini, sebagai sasarannya adalah para Balai PPW provinsi beserta

Satuan kerja, dan PPK, yang bertujuan untuk memberikan motovasi dan dukungan

kepada Balai/Satker/PPK untuk tidak melakukan temuan berulang, melalui

penyampaian instruksi tindak lajut, instruksi identifikasi dan mitigasi risiko terhadap

temuan berulang, pendampingan manajemen risiko

3. Permasalahan Lemahnya Sistem Pengendalian Intern

Dalam pendekatan ini, sebagai sasarannya adalah para Balai PPW provinsi beserta

Satuan kerja, dan PPK, yang bertujuan untuk memberikan motovasi dan dukungan

kepada Balai/Satker/PPK untuk tidak melakukan dan mengimplementasikan Sistem

pengendalian Intern (SPIP), melalui instruksi Penerapan Manajemen SPIP, dan

pendampingan Manajemen Risiko., instruksi identifikasi dan mitigasi risiko terhadap

temuan berulang, pendampingan manajemen risiko

Tabel 2.6.Strategi Marketing Sektor Publik


14

4. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1. Capaian Jangka Pendek

3.1.1. Koordinasi dan Konsultasi

a. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor

Dalam rangka mendapatkan arahan dan dukungan yang lebih luas, sangat

diperlukan adanya dukungan dan arahan dari Mentor. Telah dilakukan

pembahasan dengan Mentor pada tanggal 7 Agustus 2019. Beberapa arahan

disampaikan oleh Mentor yaitu: pendalaman substansi, penyiapan Surat

kepada Balai/Satker untuk percepatan tindak lanjut dan penuntasan temuan

auditor, dan arahan untuk menyusun SK Tim Efektif (dokumentasi

sebagaimana lampiran I)

Gambar 3.1.Koordinasi dan Konsultasi Dengan Mentor Terkait Proyek Perubahan

b. Menyusun Skala Prioritas dan Risiko

Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan mentor terkait pengembangan tema

proyek perubahan dan karena luasnya area terkait pencegahan dan

penuntasan temuan pemeriksa dibutuhkan penyusunan skala prioritas dan

skala risiko yang memiliki efek ungkit yang besar untuk mensuksesnya tujuan

dari proyek perubahan ini.

Penyusunan skala prioritas dan risiko memerlukan tahap-tahap

pengidentifikasian permasalahan dan mitigasi penyebab timbulnya

permasalahan tersebut. Dalam proses ini kami membagi menjadi 3 tahap

proses antara lain:


15

b.1. Identifikasi Masalalah dan Mitigasi Masalah

b.1.1. Lambatnya Tindaklanjut Temuan Auditor

Berdasarkan data yang dimilikidi lingkungan Direktorat Jenderal

Cipta Karya masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti

dari tahun 2005 sd. 2019 (temuan BPK RI), temuan BPKP dari

1998 sd. 2018. Setelah dilakukan pembahasan dan komunikasi

dengan para stakeholder kami melakukan mitigasi permasalahan

penyebab terjadinya keterlambatan ini yaitu:

Satuan kerja belum sepenuhnya paham peraturan keuangan

dan peraturan auditor yang menyebabkan dalam pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan terdapat kekurang hati-hatian

dalam penyusunan pertanggungjawabannya;

Dokumen penuntasan tindaklanjut tidak terdokumentasi

dengan baik. Salah satu kelengkapan yang harus disediakan

satuan kerja adalah dokumen terkait kegiatan (kontrak, SPM,

SP2D dll) untuk menyesaikan temuan, namun banyak hilang

dan tidak terawatnya dokumen tersebut maka penuntasan

tidak dapat dilaksanakan;

Dalam periode ini penuntasan dan pemantauan tindaklanjut

temuan auditor dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Unit Eselon

I cq. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, berdasarkan

kenyataan ini penuntasan tidak maksimal karena satuan kerja

sebagai objek pemeriksaan kurang dilibatkan secara

langsung.

b.1.2. Adanya Temuan Berulang

Berdasarkan data yang dimiliki Direktoat Jenderal Cipta Karya,

setiap tahun selalu terjadi temuan yang berulang seperti

kelebihan pembayaran, pekerjaan kurang volume dan pekerjaan

tidak selesai.

Terdapat beberapa penyebab utama terkait selalu munculnya

temuan yang sama setiap tahunnya yaitu:


16

Belum teridentifikasi dan terinventarisasi dengan baik jenis-

jenis temuan baik dari sisi penyebab dan bagaimana cara

penuntasan temuan tersebut;

Pengendalian terkait penyelesaian temuan auditor masih

terpusat di unit Eselon I cq. Sekretariat Direktorat Jenderal

Cipta Karya;

Kurang tersosialisasinya tahapan-tahapan penyelesaian

temuan auditor. Masing-masing auditor baik internal maupun

eksternal memiliki tahapan-tahapan yang berbeda satu

dengan yang lainnya dalam memproses tindaklanjut temuan

yang ada.

b.1.3. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal.

Pengendalian internal merupakan pertahanan pertama dalam

setiap pelaksanaan kegiatan, tanpa pengendalian internal

menyebabkan tidak maksimalnya pekerjaan yang dilaksanakan

dan secara langsung menyebabkan kurang akuntabelnya

pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dengan masih

tingginya temuan auditor, munculnya temuan yang berulang dan

adanya beberapa kasus hukum yang melibatkan pejabat satuan

kerja menunjukkan masih belum maksimalnya penerapan

pengendalian internal.

Penyebab utama masih lemahnya sistem pengendalian internal

dikarenakan belum tersosialisasi dan diterapkannya SPIP sesuai

PP nomor 60 tahun 2008 dengan maksimal.

Jika kita telaah lebih dalam lagi mitigasi masalah tidak dapat

diminimalisir karena terdapat kendala-kendala, kami berhasil

menginventarisir kendala utama yang menyebabkan timbulnya

permasalahan tersebut diatas antara lain (kerangka indentifikasi,

mitigasi dan potensi kendala digambarkan di gambar 3.2.):

Temuan tidak terdokumentasi dengan baik dan Satker/Balai kurang

memahami rekomendasi tindaklanjut temuan

Lemahnya pengendalian dan pengawasan di tingkat Satker/Balai


17

Internal Unor / Satker / Balai Belum Memahami SPIP

Gambar 3.2.Identifikasi, Mitigasi dan Potensi Kendala

c. Penyiapan Instruksi kepada seluruh Balai/Satker untuk percepatan

penuntasan Temuan.

Sebagai salah satu upaya percepatan penuntasan atas temuan pemeriksaan

auditor, telah diterbitkan instruksi/surat Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta

Karya Nomor: PW. 02.02-Cs/854 Tanggal 8 Agustus 2019, Hal: Tindak

Lanjut Percepatan Penyelesaian Atas Temuan Hasil pemeriksaan di

lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, hasil surat sebagaimana pada

gambar 3.3.


18

Gambar 3.3.Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya,

3.1.2. Identifikasi dan Penyusunan SK Tim Efektif

a. Identifikasi dan Inventarisasi Temuan Berulang

Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap sisa temuan, dengan

klasifikasi per sektor, per tahun, dokumen hasil inventarisasi sebagaimana

lampiran II. Identifikasi dan inventarisasi ini dilaksanakan untuk

mempermudah Satuan Kerja dalam menindaklanjuti temuan yang dimiliki

karena salah satu kendala untuk penyelesaian adalah satuan kerja tidak

mengetahui data-data temuan yang dimiliki khususnya temuan yang sudah di

tahun tahun sebelumnya.

Gambar 3.4.Contoh Identifikasi dan Inventarisasi Temuan


19

b. Penyusunan SK Tim Efektif

Untuk mendukung proyek perubahan ini dibutuhkan tim efektif .

Pembentukan Tim Efektif diresmikan melalui Surat Keputusan Sekretaris

Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 71/KPTS/Cs/2019, Tanggal 9

Agustus 2019 Tentang: Pembentukan Tim Efektif Strategi Manajemen Risiko

Atas Hasil Audit melalui Pembentukan Tim Pengendali dan Percepatan

Tindak Lanjut (gambar 3.4) dan tim efektif dalam perlaksanaan tugasnya

selalu melakukan rapat internal terkait progress kegiatan proyek perubahan

(gambar 3.5.)

Gambar 3.5.Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 71/KPTS/Cs/2019

Gambar 3.6.Rapat Internal dan Evaluasi Tim Efektif


20

3.1.3. Konsultasi dan Sosialisasi Pendampingan

a. Konsultasi dan Arahan kepada Mentor

Dalam rangka persiapan seminar ke II, telah dilakukan konsultasi dan arahan

kepada mentor untuk mendapatkan arahan lebih spesifik terkait percepatan

dan rencana kerja penuntasan temuan auditor, dilaksanakan pada tanggal

19 Agustus 2019. Dalam arahannya, Mentor mendukung rencana kerja

penuntasan temuan (gambar 3.7.).

Gambar 3.7.

b. Sosialisasi dan Pendampingan Tindak Lanjut LHP

Sosialisasi dan pendampingan dalam rangka percepatan penuntasan

temuan telah dilakukan di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Jawa

Barat, tanggal 28 Agustus 2019 dan Balai Prasarana Permukiman Bali

tanggal 03 September 2019. Pada kesempatan tersebut sekaligus juga

dilakukan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai PPW

dan Satker Pelaskanaan Jawa Barat dan Bali. Kepala Balai Prasarana

Permukiman Jawa Barat dan Bali berkomitmen untuk menuntaskan temuan

pemeriksaan yang ada di wilayahnya.


21

Gambar 3.8.Sosialisasi dan Pendampingan Tindak Lanjut LHP Balai PPW Jawa Barat

Gambar 3.9.Sosialisasi dan Pendampingan Tindak Lanjut LHP Balai PPW Bali

3.1.4. Identifikasi dan Inventarisasi Temuan

Hasil dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan tindaklanjut LHP di PPW

Jawa Barat dan Bali serta masukan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa

terdapat hambatan dalam melaksanakan tindaklanjut yang berbeda dari 3

auditor negara seperti dijelaskan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.Identifikasi dan Inventarisasi Temuan

Auditor Hambatan Penuntasan Tindaklanjut

BPK RI Khusus temuan diatas 5tahun data penuntasan SP2D,Kontak, Addendum Kontraktemuan tidak terdokumentasidengan baik

Keterbatasan Satker untukberdialog langsung /melaksanakan penjelasan

Meningkatkan kualitaspengarsipan Satker

Menfasilitasi Satker untukberdialog langsung denganAuditor melalui Inspektorat


22

langsung dengan tim auditorBPK-RI setelah keluarnya LHP

Jenderal PUPR

Inspektorat

Jenderal PUPR

Khusus temuan diatas 5tahun data penuntasan SP2D,Kontak, Addendum Kontraktemuan tidak terdokumentasidengan baik


BPKP Khusus temuan diatas 5tahun data penuntasan SP2D,Kontak, Addendum Kontraktemuan tidak terdokumentasidengan baikSatker tidak mengetahui detail

temuan yang diberikan,karena satker hanyamemperoleh ringkasantemuan

Satker kesulitanmenindaklanjuti temuan-temuan yang telah berjangkawaktu 5 tahun keatas karenaketerbatasan dokumen danpenanggungjawab kegiatanyang telah pensiun danmeninggal dunia


Mendorong danmenjembatani Satkeruntuk berkoordinasilangsung dengan BPKPPerwakilan di masing-masing Provinsi

Mendorong danmenjembatani Satkeruntuk berkoordinasidengan BPKP Perwakilanuntuk melaksanakanproses TPTD (temuanpemeriksaan tidak dapatditindaklanjuti)

3.1.5. Penyusunan Tim Pengendali dan Tim Penuntasan

a. Penyusunan Pencegahan dan Percepatan Tindak Lanjut

Dalam rangka percepatan penuntasan temuan, telah diterbitkan surat tindak

lanjut kepada beberapa Satuan Kerja untuk segera menindaklanjut.

Penyampaian surat pemberitahuan ini agar segera dilakukan pencegahan

dan agar tidak terjadi temuan berulang.

b. Penyusunan Tim Pengendali dan Penuntasan

Pengendalian dan penuntasan temuan auditor tidak dapat hanya

mengandalkan unit kompetensi (eselon II) namun harus menjadi

tanggungjawab hingga ke tingkat Balai dan Satuan kerja untuk itu telah

diterbitkan Surat keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya, Nomor:

93/KPTS/DC/2019, Tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan Tim

Pengendali dan Penuntasan Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor.


23

Tim Pelaksana padaSurat Keputusan tersebut beranggotakan para Kepala

Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku Unit Kompetensi. SK

Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Penuntasan Penyiapan Tindak

Lanjut dan Konsolidasi hasil Tindak Lanjut.

Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan ini dibutuhkan koordinasi

dengan Stakeholder baik internal Kementerian PUPR maupun ekternal. Dalam

masa pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan koordinasi baik secara langsung

maupun tidak langsung antara lain seperti dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.Konsolidasi Hasil Tindaklanjut

No Kegiatan Dokumentasi

1. Pembahasan Percepatan danPenuntasan Temuan Auditordengan Inspektorat JenderalKemen PUPR di Jakarta.Pada kesempatan itu dilakukanpembahasan terkait hal-hal yangdapat dilaksanakan untukmempercepat penuntasantemuan auditor

2. Pembahasan Tindaklanjut ataspaket Loan dengan BPK-RI diJakarta tanggal 05 Agustus2019.Pada kesempatan ini dibahastentang jenis-jenis laporanpertanggungjawaban yang harusdipersiapkan dalam audit khususpaket pekerjaan Loan

3. Pembahasan Tindak Lanjut LHPBPK RI antara KementerianPUPR dan KementerianKeuangan di Jakarta tanggal 08Agustus 2019.Pembahasan terkait penyamaanpersepsi terkait poin-poin yangakan menjadi perhatian auditordalam pemeriksaan Interim danTahunan 2019


24

No Kegiatan Dokumentasi

4. Pembahasan Percepatan danPenuntasan Temuan Auditordengan Inspektorat JenderalKemen PUPR di Jakartatanggal 14 Agustus 2019.Pada kesempatan itu dilakukanpembahasan terkait hal-halyang dapat dilaksanakan untukmempercepat penuntasantemuan auditor

5. Penelaahan RKA-K/L TA. 2020di lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya yangdilaksanakan di Bogor,Tanggal 16 s.d 23 September2019. Pada kesempatantersebut diberikan arahankepada seluruh Kepala BapaiPPW/Satuan Kerja agar tidakterjadi temuan berulang terkaitkesalahan penganggaran

6. Pembahasan pengelolaanPIPK di LingkunganKementerian PUPR oleh BiroKeuangan di Jakarta, tanggal30 September 2019.Pembahasan terkait akun-akunpotensial yang harusdiperhatian Unor-Unor untukmenjamin keandalanPelaporan Keuangan Tahun2019.

3.1.7 Penyusunan Manajemen Risiko dan Pendampingan Penuntasan

Telah dilakukan pendampingan kepada beberapa Balai PPW sebagai sampling,

dan dilakukan Focus Group Discussion (FGD), yang dilaksanakan di:

a. Samarinda, Kalimantan Timur

Dilakukan Focus Group Discussion di Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Kalimantan Timur pada tanggal 10 Oktober 2019. Pada kegiatan tersebut

ditekankan pentingnya mitigasi dan identifikasi risiko pada setiap kegiatan,


25

sehingga dapat mengurangi temuan dan permasalahan ke depan (gambar

3.10).

Gambar 3.10.Focus Group Disscusion (FGD) di Balai PPW Kalimantan Timur

b. Dilakukan Focus Group Discussion di Mataram dengan target peserta

seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Timur (16 Balai PPW) pada

tanggal 17 Oktober 2019. Pada kegiatan tersebut ditekankan pentingnya

mitigasi dan identifikasi risiko pada setiap kegiatan, sehingga dapat

mengurangi temuan dan permasalahan ke depan (gambar 3.10).

Gambar 3.11.Focus Group Discusion (FGD) di Mataram - NTB

c. Dilakukan Focus Group Discussion di Batam dengan target Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Barat (18 Balai PPW) pada tanggal 24 Oktober 2019.

Pada kegiatan tersebut ditekankan pentingnya mitigasi dan identifikasi risiko

pada setiap kegiatan, sehingga dapat mengurangi temuan dan

permasalahan ke depan. Dilakukan juga pemutakhiran dan percepatan

tindak lanjut temuan auditor (gambar 3.11).


26

Gambar 3.12.Focus Group Disscusion (FGD) di Batam – Kepulauan Riau

3.2. Evaluasi Capaian

3.2.1. Kriteria Keberhasilan Berdasarkan Indikator

Keberhasilan sebuah kegiatan membutuhkan indikator yang mampu dijadikan

arah dan patokan apakah sebuah program berjalan dengan baik atau mendapat

hambatan. Dengan adanya indikator ini, penulis mendapatkan gambaran

evaluasi agar program ini dapat berjalan baik jangka pendek, menengah ataupun

jangka panjang.

Indikator keberhasilan dibagi menjadi dua yaitu indikator keberhasilan

berdasakan jangka waktu serta output, outcome dan impact berdasarkan yang

dijelaskan pada tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabel 3.3.Kriteria Keberhasilan Berdasarkan Jangka Waktu


27

Tabel 3.4.Kriteria Keberhasilan Berdasarkan Output, Outcome dan Impact

3.2.2. Hasil Pencapaian Jangka Pendek atas Tindaklanjut Temuan Auditor

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama sosialisasi dan focus grup

discussion penerapan manajemen risiko dan penuntasan LHP secara perlahan

membawa dampak yang positif, hal ini dibuktikan dengan adanya progres

penuntasan temuan baik BPK-RI, Inspektorat Jenderal dan BPKP khususnya

temuan terkait setoran ke Kas Negara antara lain:

a. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Barat

Rp 100.000.000,- (temuan BPK RI);

b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Sumatera Utara

Rp 1.700.000.000,- (temuan BPK-RI)

c. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepulauan Riau

Rp 20.000.000,- (temuan Inspektorat Jenderal)

d. Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat

Rp 10.123.920,- (temuan BPKP)


28

Pencapaian hasil kegiatan proyek perubahan ini adalah dengan telah

dibentuknya Tim Pengendali dan Tim Penuntasan baik tingkat eselon I hingga

level paling depan yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah (SK Direktur

Jenderal Cipta Karya dan SK Balai PPW terlampir). Diharapkan dengan adanya

penugasan ini, pengelolaan manajemen risiko dapat dimulai dari level paling

bawah yaitu Balai PPW, dengan efektinya Tim Pengendali dapat meminimalisir

adanya temuan baik dalam proses penganggaran, pelaksanaan, pengawasan

hingga pelaporan akhir. Selain itu dengan adanya Tim Penuntasan Balai /

Satuan Kerja tindaklanjut terhadap temuan auditor dapat menjadi perhatian dan

segera dituntaskan .

3.2.3. Perubahan Peta Stakeholder

Gambar 3.13.Perubahan Peta Stakeholder

-

Sekretariat Jenderal PUPR Sekretaris Jenderal PUPR Kepala Biro Keuangan Kepala Biro PBMNKementerian Keuangan Ditjen Anggaran Ditjen Perbendaharaan Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan

Manajemen Risiko

Pejabat Tinggi MadyaDirektorat Jenderal Cipta Karya

Direktur Jenderal Cipta KaryaInspektorat Jenderal PUPR

Inspektur Jenderal Kemen PUPRPejabat Tinggi PratamaDirektorat Jenderal Cipta Karya

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemen. PUPR Direktur KIP. BPB, PKP, PPLP, PSPAM, Kepala BPPSPAM, PSPOP

Inspektorat Jenderal PUPR Inspektur wilayah I, II, III, IV dan V

Balai PPW Kepala Balai PPW Kepala Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen

ProjectLeader

Promoters / Kuadran I

Latents / Kuadran III

Defenders / Kuadran IIApathetics / Kuadran IV

+

+

Pengaruh

-


29

Dalam perjalanan pelaksanaan proyek perubahan, terjadi perubahan dalam

peta stakeholder. Pada peta stakerholder awal, dalam kuadran III terdapat

stakeholder antara lain: Kepala Balai PPW, Kasatker dan PPK, namun dalam

perjalanannya, pihak tersebut ternyata merupakan pihak yang sangat

berpengaruh dan memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan

proyek perubahan ini dan bergeser ke kuadran I. Hal ini terjadi karena

stakeholder tersebut merupakan pihak pertama yang akan berhadapan dengan

auditor dan merupakan pertahanan pertama dari penerapan manajemen risiko.

Selain itu jika terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan / pengawasan

sebuah paket pekerjaan dan menyebabkan terjadinya temuan pihak Balai,

Satker dan PPK merupakan pihak yang mendapatkan kerugian.

Perubahan juga terjadi pada kuadran IV, pada peta stakeholder awal terdapat

pihak Kementerian Keuangan, dalam perjalanannya Kementerian Keuangan

dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Manajemen Risiko bergeser menjadi

kuadran II, pihak tersebut walaupun tidak memiliki pengaruh secara langsung

terhadap keberhasilan proyek perubahan ini namun memiliki kepentingan yang

tinggi karena sebagai bendahara umum negara dan pemilik aset-aset seluruh

Indonesia mengharapkan bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

anggaran yang telah disalurkan dapat dilaksanakan secara tertib administrasi,

efektif, efisien dan tepat sasaran.


30

4. KESIMPULAN

4.1. Lesson learned

Proyek perubahan ini diharapkan dapat memberikan perubahan dalam:

a. Penyebab utama terjadinya temuan auditor sebagian besar akibat kurang

disiplinnya para pengguna anggaran dalam menerapkan regulasi baik dalam

proses perencanaan, penganggaran, maupun dalam pelaksanaannya.

b. Temuan Hasil pemeriksaan auditor adalah cermin tatakelola yang kurang baik, dan

sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

akuntabilitas kinerja pengguna anggaran. Opini atas hasil pemeriksaan yang

diberikan oleh BPK RI pada setiap akhir tahun juga memperhatikan aspek

penyelesaian temuan-temuan yang ada. Temuan hasi pemeriksaan yang tidak

ditindaklanjuti dan berlarut-larut sangat mempengaruhi dalam pemberian opini

laporan keuangan

c. Dalam hal penganggaran tidak mengacu pada standar biaya, kesalahan dalam

penganggaran adanya kelebihan pembayaran, kurang volume pekerjaan, pekerjaan

tidak selesai hingga akhir tahun, padahal potensi-potensi kesalahan tersebut dapat

dicegah sebelum pelaksanaannya.

d. Terjadinya temuan-temuan pemeriksaan dapat dicegah bila diterapkannya

pengendalian intern yang efektif dalam pencegahan risiko. Bahwasanya temuan

hasil pemeriksaan bukan untuk dihindari, namun untuk segera ditindaklanjuti dan

dituntaskan penangannya

e. Tidak semua pengguna anggaran selaku pemilik risko dan pemilik temuan, segera

menindaklanjuti temuan, sering ditemui temuan-temuan ditindaklanjuti melebihi

batas waktu yang ditetapkan (60 hari) setelah diterimanya hasil pemeriksaan.

Sejogyanya tindaklanjut temuan lebih efektif ditindaklanjut sesegera mungkin untuk

menghindari hilangnya data dan dokumen.

f. Kata kunci dalam penuntasan temuan adalah pembentukan tim pengendali dan tim

penuntasan yang seharusnya ada pada tiap level unit kompetensi atau Balai PPW

sehingga dapat mempercepat tindak lanjut penuntasan segera. Perlu adanya

komitmen dan motivasi dan Gerakan bersama “ ayo jangan ada temuan auditor,mitigasi risiko sejak dini” sehingga seluruh aspek bersinergi dalam mendukung “


31

peras risiko, tingkatkan akuntabilitas” untuk mendukung kinerja yang lebih baik

lagi.

3.3. Rekomendasi

a. Penanganan hasil temuan pemeriksaan perlu segera dilaksanakan, karena

penyelesaiannya akan memberikan nilai akuntabiltas dalam setiap langkah untuk

meningkatkan kinerja yang baik.

b. Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Penuntasan pada setiap level Unit

Kompetensi akan dapat memberikan kontribusi dalam menelaah, mitigas, dan

identifikasi setiap risiko yang mungkin dihadapi ke depan

c. Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Penuntasan agar menjadi ujung tombak

setiap unit kompetensi untuk melakukan pengendalian dan pemantauan yang

dilakukan berkesinambungan terhadap penuntasan temuan

d. Setiap Unit Kompetensi, Balai PPW segera mengimplementasikan manajemen

risiko di lingkungan unit kerjanya, dan dilakukan pengendalian, pemantauan yang

memadai pada setiap periodenya.

LAMPIRAN I Dokumentasi Konsultasi dan Koordinasi Dengan Mentor dan

Coach Terkait Tema Proyek Perubahan ( Foto dan KoreksiMentor/Coach)

Penyiapan Instruksi Kepada Seluruh Balai PPW UntukPercepatan Penyelesaian Atas Hasil Audit (Surat SesditjenCipta Karya Nomor PW.02.02-Cs/854)

LAMPIRAN II Dokumentasi Tim Efektif (Foto) SK Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya tentang

Pembentukan Tim Efektif Nomor 71/KPTS/CS/2019 Indetifikasi dan Inventarisasi Temuan ( Laporan Status

Temuan Seluruh Satuan Kerja di DJCK Status Agustus 2019)

LAMPIRAN III Sosialisasi / FGD Manajemen Risiko dan Penalaahan LHP di

Balai PPW Jawa Barata) Foto Kegiatanb) Absensi / Daftar Hadirc) Bahan Paparan / Materi Sosialisasi

Sosialisasi / FGD Manajemen Risiko dan Penalaahan LHP diBalai PPW Balia) Foto Kegiatanb) Bahan Paparan / Materi Sosialisasi

Sosialisasi / FGD Manajemen Risiko dan Penalaahan LHP diBalai PPW Kalimantan Timura) Foto Kegiatanb) Bahan Paparan / Materi Sosialisasi

LAMPIRAN IV SK Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pembentukan Tim

Pengendali dan Penuntasan Atas Temuan Hasil PemeriksaanAuditor Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta KaryaNomor 793/KPTS/DC/2019

Surat Percepatan Tindaklanjut LHP kepada Balai PPW diDirektorat Jenderal Cipta Karya

LAMPIRAN V Penyiapan Sosialisasi Manajemen Risko dan Tindaklanjut /

Konsolidasi Hasil Tindaklanjut di Nusa Tenggara Barat (suratDirektur Jenderal Jenderal Cipta Karya nomor UM.01.02-DC/964)

Penyiapan Sosialisasi Manajemen Risko dan Tindaklanjut /Konsolidasi Hasil Tindaklanjut di Kepulauan Riau (suratDirektur Jenderal Cipta Karya nomor UM.01.02-DC/1030)

Rekapitulasi Temuan Auditor terkait Setoran ke Kas NegaraYang Harus Diselesaikan Balai PPW

LAMPIRAN VI Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / FGD Impementasi

Manajemen Risiko di Propinsi Nusa Tenggara Barata) Foto Kegiatanb) Absensi / Daftar Hadirc) Berita Acara Penyusunan Kertas Kerja Manajemen Risikod) Nota Dinas Sesditjen Cipta Karya kepada Direktur

Jenderal Cipta Karya nomor: 753/ND/Cs/2019 hal LaporanPelaksanaan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risikodi Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya padaPropinsi Wilayah Timur

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / FGD ImpementasiManajemen Risiko dan Penalaahan LHP di PropinsiKepulauan Riaua) Foto Kegiatanb) Absensi / Daftar Hadirc) Bahan Paparan / Materi Sosialisasi Manjemen Risiko dan

Penelaahan Tindaklanjut Temuan Auditord) Berita Acara Penyusunan Kertas Kerja Manajemen Risikoe) Nota Dinas Sesditjen Cipta Karya kepada Direktur Jenderal

Cipta Karya nomor: 770/ND/Cs/2019 hal LaporanPelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran dan Penuntasan LHPAuditor dan Sosialisasi Implemtasi Manajemen Risiko diLingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada PropinsiWilayah Barat

LAMPIRAN VI SK PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN

PENUNTASAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR DIBALAI PPW

LAMPIRAN VII SURAT DUKUNGAN PARA STAKEHOLDER

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN - 103.12.84.208

Documents