- ---

~~~) Pikiran Rakyat~ Sabtu 0 Minggu

12 13 14 15a 1627 28 29 ~ 31

,:J Sep 0 Okt 0 Nov 0 Des

Perda Administrasi Kependudukan Kota Bandung

Ada Celah yang Mesti~----- ---

Ditambal- - - _.a :~ __

U NGKAPAN Sundamenyatakan bahwa,kini, Bandung sudah

heurin leu tangtung. Begitu-lah memang kenyataannya.Dari tahun ke tahun, jumlahpenduduk kota ini terus me-ningkat dari tahun ke tahun.Berdasarkan data Dinas Ke-pendudukan dan PencatatanSipil, sampai dengan 30 Ap-ril 2008, jumlah pendudukkota mencapai 2.223.901 ji-wa, dengan rata-rata lajupertumbuhan 306 jiwa perbulan.

Sebagai bentuk perlin-dungan dan pengakuan sta-tus pribadi dan status hukumpenduduknya,s~aktahun2007, Pemkot Bandung te-rus melakukan pemutakhir-an data kependudukan. Un-tuk pengoptimalan pelayan-an, pemkot membuat regula-si baru, Peraturan Daerah(Perda) Kota Bandung No-mor 20 dan 21 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Ad-ministrasi Kependudukandan Retribusi AdministrasiKependudukan.

Isu krusial dalam perda ituadalah penghapusan retribu-si pembuatan kartu keluarga(KK),kartutandapenduduk(K1'P), akta kelahiran, sertaakta kematian. Konsekuensi-nya, Pemkot Bandung bakalkehilangan pendapatan sedi-iqtnya Rp 3,5 miliar per ta-hun dari sektor itu. Akan te-tapi, sabar dulu. PemkotBandung baru akan mereali-sasikan ketentuan perda ter-sebut enam bulan ke depan.

"Pemberlakuan perda per-lu didukung petunjuk teknisberupa perwal (peraturanwali kota) dan sosialisasi. Ka-mi targetkan, perumusanperwal dan petunjuk teknislain selesai dalam tiga bulan.Ditambah dengan proses so-sialisasi, perda diharapkanbisa diberlakukan pertengah-an Juli 2009," ungkap Kepa-la Dinas Kependudtikan danPencatatan Sipil Endang

_Warsoma, Selasa (27[11

- - -- - -- --.-

-- ---

- ---

SEIAIN kepadapenduduk"asli",ketentuan perda terse-but juga diberlakukankepadapara pendatang. Halini, me-nurut EndangWarsoma,un-tuk menghilangkancitra nega-tifbagi wargapendatang ter-hadap pelayananPemkotBan-dung, terutama dalamhal pe-layananpembuatan KTP.

"Mereka selalubilang,membuat KTPdi Kota Ban-dung itu prosesnya sulit,waktunya lama, dan biaya-nya mahal," ujarnya.

Dengan dihapuskannya re-tribusi empat jenis adminis-trasi kependudukan, kataEndang, alasan klasik sepertiitu tidak bisa lagi ditoleransi."Untuk pendatang yang me-netap, mulai dari pekeIjahingga pedagang kaki lima,mereka harns membuat kar-tu identitas penduduk musi-man (kipem) untuk bisa ting-gal satu tahun di Kota Ban-dung. Kalaumenetap lebilidari itu, mau tidak mau, me-reka harns mengurus suratketerangan pindah tempattinggal dan membuat KTPdiBandung,"tuturnya.

Persoalan menjadi kom-pleks ketika ketentuan perdatersebut diterapkan kepadakalangan mahasiswa yangberasal dari luar Kota Ban-dung. Mempertimbangkanmasa kuliah, pada umum-nya, mahasiswa pendatangmenetap di Kota Bandungselama minimal empat ta-hun. Sementara itu, masaberlaku kipem hanya satu ta-hun dan dapat diperpanjangsatu kali untuk satu tahunberikutnya. Jika menilikaturan yang bakal diterapkankepada kaum pekeIja danPKL,mereka pun seharusnyamembuat KTPKota Ban-dung.

Pada kenyataannya, hal itusulit diterapkan kepada me-reka. Pasalnya, sebagian be-sar mahasiswa sudah memi-liki KTPdi daerah asal ma-sing-masing. Jika inginmembuat KTPKota Ban-dung, secara yuridis, merekaharus mencabut KTPdaridaerah asalnya. Bilatidak,sanksi kepemilikan KTPle-bili dari satu, jelas akan men-jerat mereka,

Pemoerlakuan perda, katadia, tak sebatas penghapusanretribusi, tetapi juga penega-kan hukum berupa sanksibagi para pelanggar, sesuaiketentuan UU Nomor 23 Ta-hun 2006. "Misalnya, bagipenduduk yang diketahuimemiliki KK atau KTP lebihdari satu akan dikenakansanksi ancaman penjara pa-ling lama 2 tahun atau dendapaling banyak Rp 25 juta. Be-gitu pula dengan pendudukyang bepergian tanpa mem-bawa KTP akan dikenakandenda administratif palingbanyak Rp 50.000,00," ujarEndang.

Hal senada diungkapkanApep Insan Parid, KepalaSubbagian Umum dan Kepe-gawaian pada dinas itu. Me-nurut dia, selama ini, pem-buatan akta kelahiran untukpenduduk Kota Bandungyang berusia lebili dari satutahun belum dikenakan atur-an berdasarkan undang-un-dang yang berlaku. "Merekamasili bisa dilayani, sama se-kali belum ada sanksi. Hanyaada pembedaan besaran re-tribusiuntuksetiapjangkawaktu keterlambatan," tuturApep.

Namun, ketika perda di-berlakukan, nanti, pemkotakan mengacu kepada UUNomor 23 Tahun 2006, Per-aturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2007, dan PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun2008. "Nanti,pendudukyang berusia lebili dari satutahun tidak akan dilayanipembuatan akta kelahiran-nya, kecuali ada penetapanpengadilan bahwa nama diaadalah A, putra dari j>asang-an B dan C," katanya.

Oleh karena itulah, ujarApep, pemahaman mengenaipermasalahan tersebut harusmendalam ditanamkan kepa-<himasyarakat. Jangan sampaiada anggapan negatif, "Bikinaktanya memang gratis, tetapiharus repot ke pengadilan du-

Jut tutur ~..R..

Hal penting lain yang harusdipahami adalah mengenaisanksi keterlambatan pengaju-an pembuatan KTP. Sesuaiperaturan yang ada, perpan-jangan harus diajukan 14harisebelum masa berlaku KTP la-ma habis. Untuk pemohonKTP barn, memang tidak adasanksijika pengajuan dilaku-kan lewat dari tanggal kelahir-an penduduk bersangkutan.Namun, masa berlaku KTP te-tap akan dihitung dari tanggalkelahiran si pemohon. "Misal-nya, si A lahir pada bulan Ja-nuari, tetapi dia barn meng-ajukan pembuatan KTP padaMaret. Masa berlaku tetap di-hitung dari Januari," ucapnya.

Apep menambahkan, tidakada aturan baku yang meng-haruskan masa berlaku KTPdisesuaikan dengan tanggalkelahiran. Hal itu dilakukandengan pertimbangan agarorang mudah masa berlakukartu identitasnya masing-masing. "Kendati begitu, tetapsaja ada orang yang lupa masaberlaku KTP-nya. Selama ini,sanksi tidak diterapkan dalamketerlambatan pengajuan per-panjangan KTP. Namun, ber-dasarkan UU yang turunan-nya tercantum dalam perda,setiap keterlambatan pengaju-an perpanjangan KTP akan di-kenakan sanksi paling tinggiRp 1juta, " ujarApep.

Kendati demikian, Apepmengakui, sanksi denda sebe-sar itu tidak bisa serta-mertaditerapkan secara kaku karenajustru akan memberatkan ma-syarakat. Untuk itu, di dalamperwal, pemkot tengah me-nyusun besaran denda yangdisesuaikan dengan masawaktu keterlambatan pengaju-an perpanjangan KTP.

"Misalnya, bila terlambatsehari, dendanya sekian riburupiah. Kalau keterlambatan-nya dinilai benar-benar sudahketerlaluan, barn denda mak-simal itu bisa diterapkan," tu-tur Apep menjelaskan.

Berlatar sejumlah ketentuanitu, kata Apep, dinas akan me-nyosialisasikan perda tersebutsecara maraton agar tak teIja-di bias komunikasi di masya-rakat.- - Kliping Hum

--

"Bagimereka yang beren-cana bekeIja di Kota Ban-dung setelah lulus, hal ini ti-dak menjadi kendala. Na-mun, lain halnya bagi mere-ka yang berniat kembali kedaerah asalnya setelah lulus,"tutur Endang. .

Di mtlta pakar Administra-si Publik Universitas Padjad-jaran Prof. Dr. Asep Kartiwa,hal itu memang perlu diper-timbangkan dalam penyu-sunan perwal. Menurut dia,ada baiknya kalau mahasis-wa pendatang ditanya me-ngenai rencana mereka kedepan.

"Jika hanya berniat tinggaldi Kota Bandung selama ma-sa kuliah, lebih bail<merekadibuatkan kipem saja. Na-mun, bila setelah lulus be-rencana mencari keIja di Ko-ta Bandung,barn mereka di-haruskan mencabut KTPdidaerah asal dan membuatKTPKota Bandung,"ujarnya.

Ia berpendapat, pembuat---- - - ~

an KTP barn dengan mening-galkan KTP lama dari daerahasal, sebaiknya dihindarkan.Alasannya, jika seorang pen-duduk terlalu sering bergantidata kependudukan di dae-rah berbeda dalam jangkawaktu yang singkat, me-mungkinkan teIjadinya dup-likasi data kependudukan.Hal itu, tentu, akan menyu-litkan pendataan untuk ber-bagai keperluan perencanaanpembangunan dan pendata-an jumlah pemilih dalam pe-milu.

"8elama ini, hal itu seringmembuat seorang warga ne-gara terdata sebagai pemilihdi dua daerah berbeda. Lebihjauh lagi, data kependuduk-an digunakan pemerintah se-tempat ':1ntuk pengukur~~

jumlah kemiskinan danpengangguran dalam rangkaperencanaan pembangunan.Jadi, duplikasi data jelasakan mengaburkan kondisiriil yang teIjadi. Akibatnya,rencana pembangunan bisamelenceng,"tutur Asep.

Mengomentari masa berla-ku kipem untuk mahasiswapendatang, Asep menilai,perlu dirumuskan aturanyang lebih fleksibel."Maha-siswa tidak bisa disamakandengan PKLatau pekeIja. Ti-dak mungkin kipem hanyaberlaku satu tahun, sedang-kan waktu kuliah lebih dariitu. Misalnya,untuk maha-siswa D-3,kipemnya diberla-kukan untuk tiga tahun atauuntuk mahasiswa 8-1berlaku

_ emJ>attahun," ujarnya men-

jelaskan.Fleksibilitas, ujar Asep, ju-

ga perlu diterapkan untukperpanjangan kipem selan-jutnya. Hal ini dilakukanmengingat tidak semua ma-hasiswa bisa menyelesaikankuliahnya sesuai waktu yangdirencanakan. "Misalnya, se-orang mahasiswa 8-1 belumlulus juga setelah empat ta-hun, sedangkan masa berla-ku kipemnya sudah habis.Nah, perlu kelonggaran agarmereka bisa memperpanjangkipem lebih dari satu kali ka-rena waktu kelulusan tak bi-sa diperkirakan. Jika diper-panjang satu kali untuk satutahun, ternyata mereka be-lum lulus juga bagaimana?"katanya. (Handri Handri-ansyahj"PR")***

~.".;:--~c ~~ "~-..~ ... ~;, - )!:;,", ' .' ~~.::~ ',,,"

~ ~ A~' ~~~.: ..' ",:-,.,

,~', -~ - , ~"',~u.' "--: ~<"~ACE BAYU INORAiPRO

CAMAT Lengkong Lusi Susilayani (kedua kanan), didampingi unsur muspika berbincang den-gan pemilik salah satu kios saat melakukan operasi simpatik kartu tanda penduduk di sepan-jang .Rn. Burangrang Kota Bandung, Kamis (22/1) malam. Operasi yang dilaksanakan oleh Di-nas Kependudukan dan Satpol PP tersebut, untuk memeriksa KTP para pemilik kios sekaligusmenyosialisasikan Perda mengenai Administrasi Kependudukan. *- - - - - -- -.... - - - -