LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN MUDA fileLAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN MUDA IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK ... atas rasa pertanggung

Nama Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Negara

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

DOSEN MUDA

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK

( Studi Kasus Pada Qualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Sidemen Karangasem )

TIM PENELITI

Ketua : Ni Wayan Supriliyani, S.Sos, M.AP (0010048108)

Anggota : I Ketut Winaya, S.Sos,M.AP (0001047504)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2015

A. Judul Penelitian :

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Mewujudkan

Akuntabilitas Publik.

( Studi Kasus pada Qualitas Pelayanan Publik Kantor Camat Sidemen

Karangasem )

B. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Negara

BAB I. PENDAHULUAN

Perubahan Zaman Sekarang ini teknologi semakin canggih, semakin pesat dan

mempengaruhi suatu lembaga organisasi yang disebabkan semakin tingginya nilai

teknologi komputer dapat memberikan jaringan informasi dan data yang kuat, akuntabel

yang dapat di pergunakan tidak terbatas oleh waktu. maka Sistem Informasi Manajemen

sangat membantu bagi masyarakat luas yang dapat mengakses secara online dan tidak

memakan waktu yang cukup lama. Dalam mewujudkan Akuntabilitas Publik menurut

Jabra dan Dwivedi (1989:42) mengemukakan bahwa ada 3 istilah yang sering digunakan

secara bergantian dan ketiganya memilitki kaitan satu sama lainnya, yaitu responsibilitas

(responsibility), akuntabilitas (accountability) dan liabilitas (liability). Memiliki

akuntabilitas adalah menjawab tanggung jawab seseorang, melaporkan, menjelaskan,

memberi alasan, merespon, memikul kewajiban dan menetapkan keputusan eksternal.

Bersikap reliabel adalah menyesuaikan, kewajiban memperbaiki, memulihkan,

mengimbangi, memberi kompensasi terhadap terhadap kesalahan atau keputusan salah.

Menurut Dwiyanto (1995:53) responsibilitas adalah menyangkut pelaksanaan kegiatan

organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai

dengan kebijaksanaan organisasi baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Sehingga berangkat dari kondisi ini, banyak dari target ketercapaian program

pembangunan, seperti program pengentasan kemiskinan, pereduksian angka

pengangguran, maupun pembangunan infrastruktur masih kerap tersendat dan jauh dari

harapan. Beberapa prioritas pembangunan seperti reformasi birokrasi, pendidikan,

kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, usaha, lingkungan hidup, pengentasan daerah

tertinggal, penerapan teknologi informasi, atas rasa pertanggung jawaban stake holder

yang ada pada Camat Sidemen seringkali tumpang tindih antara kepentingan sektoral dari

pusat maupun dengan daerah, sehingga dengan adanya sistem informasi manajemen yang

baik masyarakat juga akan puas terhadap pelayanan apa yang diberikan dari Pemerintah.

Kepemimpinan merupakan inti manajemen. Sebagai inti manajemen,

kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi yang digunakan

dalam organisasi, sebagaimana juga pengaruhnya terhadap efektivitas berbagai sistem

lain di dalam organisasi. Salah satu alasan utamanya ialah karena salah satu peranan dari

orang-orang yang menduduki jabatan pimpinan dalam organisasi ialah peranan

informasional. Dalam memainkan peranan informasional tersebut pimpinan organisasi

dapat bertindak dalam (Sondang, 1999 hal : 20) seperti ; pencipta sistem informasi,

penerima informasi, penyalur informasi, pemakai informasi, dan penilai informasi.

Pada persoalan ini, yang hendak diteliti adalah persoalan mengenai implementasi

sistem informasi manajemen dalam mewujudkan akuntabilitas publik, dari sisi qualitas

pelayanan terhadap masyarakat dalam data informasi yang akurat cepat dan tepat untuk

menuju pembangunan SDM yang lebih baik. Penelitian ini akan menggagas Desain

Akuntabilitas seorang pimpinan pada Camat Sidemen Amlapura yang Ideal menurut

konsep governance di era Otonomi Daerah dalam implementasinya pada tahun 2014.

Pada penelitian ini akan dibahas beberapa hal mengenai kajian Akuntabilitas dalam

pencapaian e-Governance, implementasi SIM Kebijakan dari Camat Sidemen Kabupaten

Karangasem.

a. Perumusan Masalah

Permusan Masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam

mewujudkan Akuntabilitas Publik ?

2. Bagaimanakah Peran Camat Sidemen dalam mewujudkan Akuntabilitas

Kinerja dalam Konsep Governance ?

b. Tujuan Penelitian 1. Memetakan ragam persoalan Sistem Informasi Manajemen dalam

mewujudkan Akuntabilitas.

2. Memetakan Governance dalam proses penganggaran publik Mendesain

format ideal pelaksanaan governance di level daerah.

Luaran : Jurnal Nasioanl Tidak Terakreditasi ber-ISBN

c. Landasan Teori

1. Prinsip New Public Service Denhardt & Denhardt (dalam Puspitosari, 2010 : 60) menegaskan beberapa prinsip

penting new public service. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: Pertama, serve citizens

and customers. Prinsip ini menganggap apa yang menjadi kepentingan publik merupakan

hasil dialog, bukan sekedar agregasi kepentingan individual. Pejabat publik tidak hanya

merespon kebutuhan publik sebagai pelanggan, melainkan fokus untuk membangun relasi

kepercayaan dan kolaborasi dengan warga, termasuk penjaringan persepsi para pemakai

layanan. Masyarakat adalah warga negara sekaligus pelanggan yang harus diporsikan

baik pada proses pemerintahan dan bernegara. Masyarakat adalah pemilik sah dari negara

itu sendiri. Kedua, seek public interest, administrator publik harus memberikan kontribusi

dalam mengembangkan gagasan tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan sekedar

menemukan solusi cepat berdasarkan pilihan individual, tetapi lebih pada penciptaan

kepentingan sekaligus tanggungjawab bersama yang mengutamakan kepentingan publik

bukan privat.

Ketiga, citizenship over entrepreneurship, prinsip ini mengutamakan lebih

menghargai warga negara daripada kewirausahaan. Kepentingan publik lebih baik apabila

ditunjukkan dengan komitmen pejabat publik dalam membuat kontribusi bermakna

ketimbang kepiawaian pejabat dalam mengembangkan diri sendiri. Keempat, think

strategically, act democratically. Kebijakan publik dan program merupakan upaya

pemenuhan kebutuhan publik dan dicapai efektif melalui usaha kolaboratif. Kelima,

recognize that accountability not simple, dalam perspektif ini abdi masyarakat harus

mematuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik,

standar profesional, dan kepentingan warga negara. Keenam, serve rather than steer,

pejabat publik membantu masyarakat mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingan

bersama daripada mengendalikan atau mengarahkan publik. Ketujuh, value people, not

just productivity, organisasi publik akan berhasil secara jangka panjang bila bekerja

secara kolaboratif dan berdasarkan kepemimpinan kolektif dengan menghargai semua

masyarakat.

Salah satu implementasi New Public Service adalah layanan e-Government.

Layanan yang diberikan pihak penyedia (baca : pemerintah daerah) dalam bentuk e-

Government ini menjadi lebih aspiratif dengan kebutuhan masyarakat yang tak terikat

ruang (bisa diakses melalui kantor, kampus, warnet, fasilitas pemerintah, media (melalui

penggunaan PC, PDA, Mobile Phone) maupun waktu (akses 24 jam). Dalam aplikasi

inilah pihak pemerintah daerah mengelola website daerahnya masing-masing, secara

sektoral dinas tertentu, maupun pengelolaan terintegrasi dibawah pengawasan Dinas

Perhubungan, Informasi & Komunikasi atau Kantor Pengolahan Data Elektronik &

Komunikasi (KPDE & KOM), dengan ragam inovasi yang salah satunya terkait isi

(konten) dalam e-Government.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif mengikuti

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif , yaitu berupa kata-kata tertulis

dari perilaku yang diamati (Moleong, 2005:16). Penelitian ini diarahkan pada

penggambaran latar serta individu secara holistik (menyeluruh). Untuk memperoleh data

secara holistik, maka teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

a. Observasi, yaitu teknik penelitian dengan melakukan pengamatan

langsung ke lokasi penelitian serta mencatat dengan sistematis fenomena yang diamati.

Penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer mengenai

upaya yang dilakukan oleh badan teknis daerah terkait penyelenggaraan governance di

pemerintah daerah.

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara

langsung dimana pihak penanya (interviewer) berhadapan langsung secara fisik dengan

pihak yang ditanyai (interviewee). Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini

adalah metode wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berpedoman pada

daftar wawancara yang sudah dibuat / dipersiapkan sebelumnya (interview guide).

Wawancara mendalam pada suatu penelitian bertujuan menghimpun keterang