Nama Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Negara
LAPORAN AKHIR PENELITIAN
DOSEN MUDA
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK
( Studi Kasus Pada Qualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Sidemen Karangasem )
TIM PENELITI
Ketua : Ni Wayan Supriliyani, S.Sos, M.AP (0010048108)
Anggota : I Ketut Winaya, S.Sos,M.AP (0001047504)
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2015
A. Judul Penelitian :
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Mewujudkan
Akuntabilitas Publik.
( Studi Kasus pada Qualitas Pelayanan Publik Kantor Camat Sidemen
Karangasem )
B. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Negara
BAB I. PENDAHULUAN
Perubahan Zaman Sekarang ini teknologi semakin canggih, semakin pesat dan
mempengaruhi suatu lembaga organisasi yang disebabkan semakin tingginya nilai
teknologi komputer dapat memberikan jaringan informasi dan data yang kuat, akuntabel
yang dapat di pergunakan tidak terbatas oleh waktu. maka Sistem Informasi Manajemen
sangat membantu bagi masyarakat luas yang dapat mengakses secara online dan tidak
memakan waktu yang cukup lama. Dalam mewujudkan Akuntabilitas Publik menurut
Jabra dan Dwivedi (1989:42) mengemukakan bahwa ada 3 istilah yang sering digunakan
secara bergantian dan ketiganya memilitki kaitan satu sama lainnya, yaitu responsibilitas
(responsibility), akuntabilitas (accountability) dan liabilitas (liability). Memiliki
akuntabilitas adalah menjawab tanggung jawab seseorang, melaporkan, menjelaskan,
memberi alasan, merespon, memikul kewajiban dan menetapkan keputusan eksternal.
Bersikap reliabel adalah menyesuaikan, kewajiban memperbaiki, memulihkan,
mengimbangi, memberi kompensasi terhadap terhadap kesalahan atau keputusan salah.
Menurut Dwiyanto (1995:53) responsibilitas adalah menyangkut pelaksanaan kegiatan
organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai
dengan kebijaksanaan organisasi baik secara eksplisit maupun secara implisit.
Sehingga berangkat dari kondisi ini, banyak dari target ketercapaian program
pembangunan, seperti program pengentasan kemiskinan, pereduksian angka
pengangguran, maupun pembangunan infrastruktur masih kerap tersendat dan jauh dari
harapan. Beberapa prioritas pembangunan seperti reformasi birokrasi, pendidikan,
kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, usaha, lingkungan hidup, pengentasan daerah
tertinggal, penerapan teknologi informasi, atas rasa pertanggung jawaban stake holder
yang ada pada Camat Sidemen seringkali tumpang tindih antara kepentingan sektoral dari
pusat maupun dengan daerah, sehingga dengan adanya sistem informasi manajemen yang
baik masyarakat juga akan puas terhadap pelayanan apa yang diberikan dari Pemerintah.
Kepemimpinan merupakan inti manajemen. Sebagai inti manajemen,
kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi yang digunakan
dalam organisasi, sebagaimana juga pengaruhnya terhadap efektivitas berbagai sistem
lain di dalam organisasi. Salah satu alasan utamanya ialah karena salah satu peranan dari
orang-orang yang menduduki jabatan pimpinan dalam organisasi ialah peranan
informasional. Dalam memainkan peranan informasional tersebut pimpinan organisasi
dapat bertindak dalam (Sondang, 1999 hal : 20) seperti ; pencipta sistem informasi,
penerima informasi, penyalur informasi, pemakai informasi, dan penilai informasi.
Pada persoalan ini, yang hendak diteliti adalah persoalan mengenai implementasi
sistem informasi manajemen dalam mewujudkan akuntabilitas publik, dari sisi qualitas
pelayanan terhadap masyarakat dalam data informasi yang akurat cepat dan tepat untuk
menuju pembangunan SDM yang lebih baik. Penelitian ini akan menggagas Desain
Akuntabilitas seorang pimpinan pada Camat Sidemen Amlapura yang Ideal menurut
konsep governance di era Otonomi Daerah dalam implementasinya pada tahun 2014.
Pada penelitian ini akan dibahas beberapa hal mengenai kajian Akuntabilitas dalam
pencapaian e-Governance, implementasi SIM Kebijakan dari Camat Sidemen Kabupaten
Karangasem.
a. Perumusan Masalah
Permusan Masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam
mewujudkan Akuntabilitas Publik ?
2. Bagaimanakah Peran Camat Sidemen dalam mewujudkan Akuntabilitas
Kinerja dalam Konsep Governance ?
b. Tujuan Penelitian
1. Memetakan ragam persoalan Sistem Informasi Manajemen dalam
mewujudkan Akuntabilitas.
2. Memetakan Governance dalam proses penganggaran publik Mendesain
format ideal pelaksanaan governance di level daerah.
Luaran : Jurnal Nasioanl Tidak Terakreditasi ber-ISBN
c. Landasan Teori
1. Prinsip New Public Service
Denhardt & Denhardt (dalam Puspitosari, 2010 : 60) menegaskan beberapa prinsip
penting new public service. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: Pertama, serve citizens
and customers. Prinsip ini menganggap apa yang menjadi kepentingan publik merupakan
hasil dialog, bukan sekedar agregasi kepentingan individual. Pejabat publik tidak hanya
merespon kebutuhan publik sebagai pelanggan, melainkan fokus untuk membangun relasi
kepercayaan dan kolaborasi dengan warga, termasuk penjaringan persepsi para pemakai
layanan. Masyarakat adalah warga negara sekaligus pelanggan yang harus diporsikan
baik pada proses pemerintahan dan bernegara. Masyarakat adalah pemilik sah dari negara
itu sendiri. Kedua, seek public interest, administrator publik harus memberikan kontribusi
dalam mengembangkan gagasan tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan sekedar
menemukan solusi cepat berdasarkan pilihan individual, tetapi lebih pada penciptaan
kepentingan sekaligus tanggungjawab bersama yang mengutamakan kepentingan publik
bukan privat.
Ketiga, citizenship over entrepreneurship, prinsip ini mengutamakan lebih
menghargai warga negara daripada kewirausahaan. Kepentingan publik lebih baik apabila
ditunjukkan dengan komitmen pejabat publik dalam membuat kontribusi bermakna
ketimbang kepiawaian pejabat dalam mengembangkan diri sendiri. Keempat, think
strategically, act democratically. Kebijakan publik dan program merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan publik dan dicapai efektif melalui usaha kolaboratif. Kelima,
recognize that accountability not simple, dalam perspektif ini abdi masyarakat harus
mematuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik,
standar profesional, dan kepentingan warga negara. Keenam, serve rather than steer,
pejabat publik membantu masyarakat mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingan
bersama daripada mengendalikan atau mengarahkan publik. Ketujuh, value people, not
just productivity, organisasi publik akan berhasil secara jangka panjang bila bekerja
secara kolaboratif dan berdasarkan kepemimpinan kolektif dengan menghargai semua
masyarakat.
Salah satu implementasi New Public Service adalah layanan e-Government.
Layanan yang diberikan pihak penyedia (baca : pemerintah daerah) dalam bentuk e-
Government ini menjadi lebih aspiratif dengan kebutuhan masyarakat yang tak terikat
ruang (bisa diakses melalui kantor, kampus, warnet, fasilitas pemerintah, media (melalui
penggunaan PC, PDA, Mobile Phone) maupun waktu (akses 24 jam). Dalam aplikasi
inilah pihak pemerintah daerah mengelola website daerahnya masing-masing, secara
sektoral dinas tertentu, maupun pengelolaan terintegrasi dibawah pengawasan Dinas
Perhubungan, Informasi & Komunikasi atau Kantor Pengolahan Data Elektronik &
Komunikasi (KPDE & KOM), dengan ragam inovasi yang salah satunya terkait isi
(konten) dalam e-Government.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif mengikuti
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif , yaitu berupa kata-kata tertulis
dari perilaku yang diamati (Moleong, 2005:16). Penelitian ini diarahkan pada
penggambaran latar serta individu secara holistik (menyeluruh). Untuk memperoleh data
secara holistik, maka teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :
a. Observasi, yaitu teknik penelitian dengan melakukan pengamatan
langsung ke lokasi penelitian serta mencatat dengan sistematis fenomena yang diamati.
Penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer mengenai
upaya yang dilakukan oleh badan teknis daerah terkait penyelenggaraan governance di
pemerintah daerah.
b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara
langsung dimana pihak penanya (interviewer) berhadapan langsung secara fisik dengan
pihak yang ditanyai (interviewee). Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini
adalah metode wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berpedoman pada
daftar wawancara yang sudah dibuat / dipersiapkan sebelumnya (interview guide).
Wawancara mendalam pada suatu penelitian bertujuan menghimpun keterangan tentang
fenomena dalam masyarakat (Melly, 1994:129).
c. Studi dokumen yaitu kegiatan melakukan analisis terhadap dokumen-
dokumen atau data tertulis yang berhubungan dengan penelitian dalam hal ini.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat Akademis
1. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan
bidang sosial, khususnya memberikan kontribusi pada mata kuliah yang diajarkan di
Program Studi Administrasi Negara, Manajemen Layanan Publik, Desentralisasi dan
Otonomi Daerah, dan Sistem Informasi Manajemen (Mata Kuliah Wajib Program Studi
Administrasi Negara Semester III, V dan IV).
2. Hasil penelitian ini sekaligus dijadikan studi awal rencana pengembangan
Laboratorium Program Studi Administrasi Negara yang nantinya salah satu Visinya
diproyeksikan bagi pengembangan Studi kebijakan dan pelayanan publik di Kabupaten
Karangasem.
Manfaat Praktis
1. Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi yang bisa diakomodasi
pihak Pemerintah Daerah terkait peningkatan kebijakan strategi dan standarisasi
pelayanan publik.
2. Sebagai bahan masukkan bagi Kecamatan Sidemen Pemerintah Kabupaten
Karangasem.
E. PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Kecamatan Sidemen merupakan satuan perangkat daerah Pemerintah
Kabupaten Karangasem yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa atau kelurahan. Luasnya adalah 35,15 km². Di Kecamatan Sidemen
terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yaitu :
1. Desa Sidemen
2. Desa Sinduwati
3. Desa Telaga Tawang
4. Desa Talibeng
5. Desa Tri Eka Buana
6. Desa Kerta Bhuana
7. Desa Lokasari
8. Desa Sangkan Gunung
9. Desa Tangkup
10. Desa Wisma Kertha
Berdasarkan peraturan daerah kabupaten karangasem Nomor 24 Tahun 2004
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, maka
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdiri atas :
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum
Tugas pokok Camat Sidemen berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
nomor 24 tahun 2004 tanggal 25 juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Karangasem, maka Sidemen mempunyai tugas pokok yaitu :
“Membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan Umum”
untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang
berhubungan dengan :
a. Pemerintah Desa
b. Bantuan Sosial
c. Bimbingan Ketentraman dan Ketertiban di bidang Pelayanan Masyarakat.
Disamping tugas tersebut juga memiliki fungsi :
1. Perumusan Kebijaksanaan Teknis dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat.
2. Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Pembinaan Terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Kantor dibidang Sosial.
4. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Kantor
5. Pelaksanaan Kegiatan Fungsional dalam lingkup sosial.
4.1.1 Visi dan Misi Kecamatan Sidemen
Visi SKPD Kecamatan Sidemen ialah “terwujudnya masyarakat kecamatan Sidemen
yang sejahtera dan Mandiri”. Sebagai instansi pelaksana tugas pemerintah daerah
dibidang pembangunan kesejahteraan sosial, pelayanan masyarakat di Kecamatan
Sidemen menetapkan visinya setelah menyerap aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
Dengan visi tersebut kecamatan sidemen dituntut untuk bisa menampilkan dan berperan
aktif dalam menciptakan kondisi yang positif bagi pengembangan sumber-sumber
kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, ditindaklanjuti
dengan langkah-langkah pencapaian melalui Misi yaitu:
a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang masalah-masalah
kesejahteraan.
Misi ini mengandung pengertian bahwa untuk melayani dan menjelaskan hakikat
dan sifat permasalahan dan menyadarkan masyarakat tentang kesejahteraan sosial
dan potensi yang dimiliki
b. Meningkatkan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Masyarakat.
Misi ini mengandung pengertian bahwa potensi yang ada di masyarakat baik itu
sumber insani, sosial , ekonomi maupun sumber alam yang dapat digali dan
didayagunakan untuk menanggulangi dan mencegah berkembangnya
permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat.
c. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
Misi ini mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan tujuan suatu
organisasi diperlukan keahlian dalam memimpin dan memanfaatkan sumberdaya
yang ada, baik suberdaya manusia (SDM) serta sarana prasarana penunjang untuk
pencapaian tujuan organisasi.
4.1.2 Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi dalam kurun
waktu tertentu. Tujuan yang ungin dicapai kecamatan sidemen ialah:
a) Meningkatkan potensi dan sumber daya kesejahteraan masyarakat melalui
pembinaan terhadap Desa Pekraman, Sekaa Truna, Subak dan Subak Abian serta
pelestarian terhadap nilai – nilai budaya.
b) Meningkatkan rehabilitasi kesehatan masyarakat melalui pembinaan UKS, GSI
B. Dalam Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat perlu didukung
dengan kesadaran masyarakat yang tinggi agar usaha yang dilakukan tidak sia-sia.
c) Meningkatkan pembinaan masyarakat agar sadar dan dinamis dalam pencegahan
menangani bencana dan kemiskinan.
d) Untuk meningkakan sumber daya manusia dilakukan pembinaan – pembinaan
pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat agar mereka mampu mengatasi
permasalahan – permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Sasaran Strategik Tahun 2010-2015
Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan
penjabaran yang lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun
waktu lima tahun.
Sasaran strategik untuk tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :
a) Tertanggulanginya masalah-masalah pembangunan di pedesaan.
b) Terbinanya desa Pekraman, Sekaa Truna, Subak dan Subak Abian.
c) Terlaksananya bimbingan kesehatan dan olahraga.
d) Terlaksananya pembinaan dan pelestarian budaya dan sastra agama.
e) Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan.
f) Terlaksananya kegiatan rutin.
g) Berkurangnya rumah tangga miskin (RTM)/ Rumah tangga sasaran (RTS)
4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan
1. Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi kecamatan Sidemen, diperlukan strategi
yang meliputi: 1) penetapan kebijakan, 2) Program dan kegiatan, 3) Sumber daya yang
tersedia, 4) Kondisi lingkungan yang dihadapi. Strategi ini adalah sebagai pedoman
kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan kecamatan sidemen dalam rangka
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Arah Kebijakan
Untuk menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas,
profesional, partisipatif dan berwawasan Global maka dalam menetapkan arah
kebijakan perencanaan pembangunan dibutuhkan pemahaman nilai – nilai dan budaya
birokrasi oleh segenap aparat Kecamatan Sidemen dalam melaksanakan Visi dan Misi
tersebut, sebagai berikut :
a) Berwawasan Kedepan
Di dalam bekerja, seorang perencana, pelaksana dan pengevaluasi selalu
mengembangkan kemampuan dan ilmu pengetahuannya, secara inovatif sehingga
produk perencanaan pembangunan dapat mengantisipasi tuntutan perubahan
dimasa yang akan datang.
b) Realistis
Di dalam menyusun program kegiatan, harus mempertimbangkan kondisi dan
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum.
c) Transparan
Mampu mengembangkan hasil kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak
diskriminatif.
d) Berbudaya
Produk-produk kegiatan yang dilaksanakan harus dilandasi oleh nilai-nilai
kearifan lokal dan berpihak pada masyarakat umum.
4.2 Hasil Temuan
Sistem Informasi Manajemen dalam pelayanan publik yang diterapkan di
Kecamatan sidemen berdasarkan atas perintah dari Kabupaten. Sistem pelayanan yang
diterapkan disebut dengan Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan
(PATEN). PATEN merupakan sebuah inovasi sederhana namun memberikan manfaat
yang besar, selain mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, juga memperbaiki
citra dan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Dimana dimaksudkan
PATEN ini sebagai Pelayanan adminitrasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
Sebagaimana Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani
sebagian urusan Otonomi Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan sebagai perangkat
Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat strategis, karena kecamatan
menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik di Kabupaten/Kota, peran strategis inilah yang perlu terus didukung oleh seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah, agar di tahun 2015 ini seluruh
kecamatan di Indonesia menjadi agen penyelenggara pelayanan prima bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya jenis
pelayanan administrasi, maka PATEN menganut asas-asas pelayanan publik sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik :
Asas-asas itu adalah:
a. Kepentingan umum yang berarti pemberian pelayanan oleh petugas pelaksana
PATEN tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
b. Kepastian hukum berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban antara
penerima pelayanan (warga masyarakat) dan pemberi pelayanan (kecamatan)
dalam penyelenggaraan PATEN.
c. Kesamaan hak berarti pemberian pelayanan dalam PATEN tidak membedakan
suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
d. Keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak itu harus sebanding
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan.
e. Keprofesionalan berarti setiap pelaksana PATEN harus memiliki kompetensi
yang sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
PATEN dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan
PATEN, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil.
g. Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses
dan memperoleh informasi tentang PATEN.
h. Akuntabilitas berarti proses penyelenggaraan PATEN harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
i. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan berarti ada pemberian
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam
pelayanan.
j. Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola
dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan PATEN Kecepatan,
kemudahan, dan keterjangkauan berarti setiap jenis pelayanan dalam PATEN
dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau oleh warga masyarakat penerima
pelayanan.
Tabel 4.1 Perbedaan Pelayanan Konvensional dan PATEN
Aspek Pelayanan Konvensional PATEN Fisik Terdiri dari beberapa meja
yang saling terpisah Loket/meja yang difung- sikan khusus untuk pe- layanan. Loket/meja ini terdiri dari dua bagian yang berhubungan lang- sung yaitu penerimaan berkas dan penyeraha dokumen hasil.
Proses 1. Warga membawa berkas persyaratan dan menemui secara langsung pejabat yang berkepentingan, yaitu Kepala Seksi, Sekcam dan Camat; 2. Bila pejabat yang perlu
ditemui tidak hadir. warga harus kembali lagi pada lain hari;
3. Bila tidak tahu proses pengurusannya, warga harus bertanya kesana-
1. Warga cukup menyerahkan berkas persyaratan melalui loket/meja pelayanan, menunggu di ruang tunggu dan menerima dokumen hasil;
2. Ada pendelegasian kewenangan, sehingga ketidakhadiran pejabat yang berkaitan langsung dapat diimpahkan kepada petugas yang dituniuk.
3. Alur prosesnya
kemari, sehingga memperlambat penyelesaian pelayanan
ditampilkan secara jelas dan transparan
Sumber Daya Manusia Tidak ada pembagian tugas dalam memberikan pelayanan. sehingga berpotensi teriadinya tumpang tindih tugas antar pegawai dan cenderung tidak Efisien
1. Ada petugas khusus yang melayani warga
2. Setiap pegawai memiliki peran yang Jelas dalam melayani warga
3. Meningkatkan kinerja pegawai yang ada.
Ketersediaan Informasi 1. tidak ada informasi mengena: persyaratan, biaya dan waktu; sehingga warga cenderung mengeluarkan biaya Iebih besar dengan harapan cepat selesai.
2. lnformasi biasanya disampaikan iangsung oleh pegawai kecamatan kepada warga yang sedang mengurus perlayanan
3. Camat sulit mengontrol biaya pelayanan yang diterima pegawainya.
4. Dapat menjebak camat dengan tuduhan "kutipan liar"
1. Tersedia informasi mengenai jenis pelayanan, waktu, biaya dan prosedur untuk memperoleh pelayanan;
2. Ada sosialisasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Penerimaan biaya pelayanan dapat dipantau secara langsung, karena pembayaran dicatat secara transparan dan akuntabel.
4. Memberikan kepastian kepada camat dalam menjalankan pelayanan public
Database Tidak ada sistem database mengenar pelayanan
Dilengkapi dengan database pelayanan yang dikelola dan diperbaharui terus menerus
Partisipasi Warga 1. Tidak ada partisipasi warga
2. Warga hanya menerima proses pelayanan publik apa adanya
1. Warga dapat mengakses mformas: pelayanan, sehingga lebih mudah memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan
2. Warga dapat menyampaikan pengaduan bila pe1ayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar yang
telah ditentukan Sumber : Arsip Kecamatan Sidemen, 2015 Kecamatan Sidemen ini sudah berusaha untuk menjalankan pelayanan berbasis PATEN
ini, namun pelaksanaannya masih belum maksimal karena keterbatasan sarana-prasarana
yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Camat Kecamatan Sidemen, yaitu:
“sapuniki yen indik pelayanan publik niki ring kantor camat, kita memang ring karangasem berangkat dari undang-undang tentang paten, undang-undang pelayanan administrasi terpadu kecamatan. dan diundang-undang itu diharapkan semua kecamatan melaksanakan namun, ampura di kecamatan sidemen ini sapuniki kewentenanne kantornya seperti ini, diperkirakan 2016 kantor baru kami jadi. Secara undang-undang harus ada pelimpahan kewenangan pak Bupati sampun memberikan pelimpahan kewenangan dan berdasarkan perbup nomor. 39 tahun 2013 ada beberapa bidang perijinan dan nonperijinan. Yang perijinan ada 4 tapi masih dalam sekala kecil” 4.2.1 Kinerja Kecamatan Sidemen
Dalam mewujudkan pelayanan Publik yang semakin baik pemerintah kecamatan
karangasem telah merealisasikan beberapa bidang kerja yang sesuai dengan ketentuan
undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini program kerja yang dilaksanakan oleh
pemerintah kecamatan sidemen meliputi :
a. Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dan Desa.
Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system
perencanaan pembangunan nasional undang-undang nomor 17 tahun tentang keuangan
negara dan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah
Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan panjang daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan
dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu
forum yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang
berfungsi sebagi forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan
tentang rencana RKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi kerja
antar SKPD dan pemerintah daerah sertah musyawarah dalam mencapai tujuan
pembangunan nasional dan daerah. Sasaran dalam kegiatan ini berupa dokumen usulan
untuk kecamatan dan sepuluh usulan desa. Seperti yang disampaikan oleh Camat
Sidemen, yaitu :
”Kalo Program kita SKPD niki mangkin, kami semua usulkan musrenbang hanya untuk disini saja, kita sering berbicara dikabupaten. Kita SKPD semestinya, yang namanya SKPD nika apa yang kita usulkan potensi dan permasalahan yang ada. Dana diseluruh kecamatan sama diberikan jadinya seluruh program dikecamatan itu sama semua. Kalo dari kabupaten soal anggaran semua juga sama. Yang membedakan itu belanja tidak langsungnya. Gaji yang membedakan tapi kegiatannya sama semua padahal kita semua sudah SKPD kenten, mestinyakan bervariasi tergantung umpamanya wenten permasalahan, atau potensi.”
b. Terbinanya dan Pelestarian Kebudayaan
Dalam rangka mewujudkan pengembangan desa pekraman, pembinaan terhadap
sekaa truna, Subak dan Subak Abian, sehingga masyarakat semakin sadar terhadap
pelayanan yang selanjutnya dijabarkan dalam program dengan kegiatan :
1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi sosial di
Masyarakat.
2) Pembinaan dan pelatihan bagi Sekaa Truna Subak dan Subak Abian.
3) Pembinaan dan pelestarian Sastra Agama.
Hal tersebut diwujudkan dengan jalan melaksanakan Lomba Desa Pekraman, Lomba
Sekaa Truna, Lomba Subak dan Subak Abian. Harapan yang ingin dicapai dari program
ini ialah terwujudnya perubahan sikap masyarakat dalam segala hal, yang berkaitan
dengan Desa Pekraman, Sekaa Truna, Subak dan Subak Abian sebagai pegangan dalam
kehidupan masyarakat.
c. Terlaksananya PNPM-MP di Kecamatan Sidemen
Dalam rangka meningkatkan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri
Pedesaan di Kecamatan Sidemen sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004
tentang system perencanaan pembangunan Nasional, menjamin mekanisme
perencanaan yang partisipatif dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan yang berasal dari
bawah masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan masih begitu
dominannya pendekatan top down dalam pembangunan di Indonesia sehingga proses
Musrenbang yang selama ini dilaksanakan ternyata belum mampu mengakomodasikan
kebutuhan riil masyarakat. Manajemen proyek-proyek penanggulangan kemiskinan,
khusunya pada PNPM-MP memiliki keunggulan :
1) Meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam
pengelolaan kegiatan Pembangunan Desa.
2) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan cukup tinggi.
3) Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup
nyata.
4) Biaya kegiatan pembangunan relative lebih murah dan dibandingkan jika
dilaksanakan dalam oleh pihak lain.
5) Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian.
6) Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan cukup
kuat.
Hasil yang diharapkan dalam ini ialah PNPM-MP dapat terlaksana di 10 desa yang
terdapat di Kecamatan Sidemen ini.
d. Terlaksananya kegiatan rutin
Pelaksanaan kegiatan rutin ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang meliputi :
1) Pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat yang ditargetkan 100 lembar
2) Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang
ditargetkan 12 bulan.
3) Pelaksanaan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan
12 bulan.
4) Pelaksanaan penyediaan jasa administrasi Keuangan yang ditargetkan 12 bulan.
5) Terwujudnya jasa kebersihan kantor yang ditargetkan selama 12 bulan.
6) Terealisasinya Alat Tulis Kantor yang ditargetkan 12 bulan.
7) Terwujudnya barang cetakan dan pengadaan yang ditargetkan 12 bulan.
8) Terwujudkan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang
ditargetkan 12 bulan.
9) Terwujudnya peralatan rumah tangga ditargetkan selama 12 bulan
10) Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ditargetkan
selama 12 bulan.
11) Terwujudnya bahan logistik kantor yang ditargetkan selama 12 bulan.
12) Terwujudnya makanan dan minuman yang ditargetkan 12 bulan.
13) Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 3
kali pertemuan.
14) Terwujudnya jasa pendukung administrasi teknis/keamanan dengan target 12
bulan.
15) Terwujudnya biaya canang bebanten/piodalan yang ditargetkan selam 12 bulan.
16) Terwujudnya dana bingkisan yang ditargetkan selama 12 bulan.
17) Terwujudnya rapt-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan target
12 bulan.
18) Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas yang ditargetkan selama 12
bulan.
19) Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang ditargetkan selama
12 bulan.
20) Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang
ditargetkan selama 12 bulan.
Kinerja Camat Sidemen dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah cukup bagus,
hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa Sinduwati, Bahwa :
“Kinerja camat sekarang lebih baik daripada camat-camat sebelumnya, camat yang sekarang lebih energik karena masih muda dan juga pintar, selain itu beliau juga rajin untuk datang kedesa, dan melakukan koordinasi dengan pengurus desa terkait dengan pembangunan di desa”
Dalam hal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di
Kecamatan, Sekretaris Desa Talibeng menyatakan bahwa kecamatan sidemen telah
melaksanakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, rutin diadakannya rapat
evaluasi dan koordinasi untuk membahas permasalahan dan penggunaan anggaran didesa
maupun kecamatan. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:
“Pelayanan sudah akuntabel, pihak kecamatan selalu menginformasikan kedesa mengenai penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan”
Namun disini beliau juga menekankan bahwa perlu adanya peningkatan jumlah SDM
dikantor Camat Sidemen karena sebagai pegawai masih menjalankan tugasnya secara
merangkap sehingga kinerjanya kurang maksimum.
4.3 Analisis Temuan
4.3.1 Penerapan New Publik Service dalam Kepemimpinan Camat Sidemen
Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus
diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kualitas
penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah
yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan
pelayanan tersebut, misalnya terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum
bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan
Pelayanan Publik, serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan
suatu jenis pelayanan publik.
Oleh karenanya, daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan
perbaikan pelayanan. Prakarsa Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya
harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak
memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut
manajemen publik masa kini (new public management) yang memiliki ciri bahwa
kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan; menekankan pada pelayanan
yang “menyentuh hati” dan perombakan visi dan misi pelayanan.
Selanjutnya konsep itu berkembang menjadi pelayanan publik masa kini (new
public service) yang memiliki ciri bahwa masyarakat dianggap sebagai pemilik saham
(stakeholder), sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil
negosiasi kepentingan masyarakat dan Pemerintah. Peran Pemerintah adalah pelayan
sekaligus perantara kepentingan beberapa kelompok masyarakat. Dengan .kata lain,
posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani”
menjadi “melayani”.
Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan inovasi
manajemen pada unit layanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pada
tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu Kecamatan.
Melakukan optimalisasi peran kecamatan dalam pelayanan merupakan jawaban atas
pentingnya akses dan mutu. Denhardt & Denhardt (dalam Puspitosari, 2010: 60)
menegaskan beberapa prinsip penting New Public Service. Prinsip-prinsip tersebut antara
lain:
1. Serve citizens and customers. Prinsip ini menganggap apa yang menjadi
kepentingan publik merupakan hasil dialog, bukan sekedar agregasi kepentingan
individual. Pejabat publik tidak hanya merespon kebutuhan publik sebagai pelanggan,
melainkan fokus untuk membangun relasi kepercayaan dan kolaborasi dengan warga,
termasuk penjaringan persepsi para pemakai layanan. pihak camat sidemen untuk saat
ini masih merencanakan dalam merealisasikan terkait hal tersebut. Seperti yang
diungkapkan oleh camat sidemen Bahwa :
“dereng mresidayang tiang ngemargiang nika, karena kemarin nika ampun coba untuk melaksanakan uji coba dalam rangka pelayanan, makanya melakukan uji coba nika mengenai bagaimana kepuasan masyarakat terkait pelayanan tiang. Tiang ampun punya kotak-kotak penilaian nika anggen tiang bahan evaluasi ring kecamatan. Baru rencana belum terlaksana.”
2. Seek public interest, administrator publik harus memberikan kontribusi dalam
mengembangkan gagasan tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan sekedar
menemukan solusi cepat berdasarkan pilihan individual, tetapi lebih pada penciptaan
kepentingan sekaligus tanggung jawab bersama yang mengutamakan kepentingan
publik bukan privat.
“udah sampun nika , yen didesa nika kan tiang wanti- wanti mengharapkan adanya akunntabilitas, untuk pengelolaan dana didesa itu kan pasti wenten yang namanya transparansi, akuntabel, partispatif. Tiang sering berbicara APBD nika adalah cerminan demokrasi karena prosesnya untuk melaksanakan kegiatan melalui musyawarah mufakat, dihadiri oleh DPT yang notabene adalah wakil-wakil masyarakat makanya harus transfaran nika. UU 28 tahun 2010 kaitan dengan pajak dan retribusi itu merupakan kewenangan pemerintah daerah, yen dumun kan didesa bisa mungut , mangkin apa yang dipungut oleh pemerintah tidak boleh dipungut didesa kecuali yang tidak dipungut di pemda boleh dipungut didesa. Itu harus ada payung hukumnya didesa dan itu berupa perdes. Kenten karena perdes itu adalah produk hukum, yen mangkin Undang-Undang No.12nya tentang pembentukan perundang-undangan.
3. Citizenship over entrepreneurship, prinsip ini mengutamakan lebih menghargai
Warga Negara daripada kewirausahaan. Kepentingan publik lebih baik apabila
ditunjukkan dengan komitmen pejabat publik dalam membuat kontribusi bermakna
ketimbang kepiawaian pejabat dalam mengembangkan diri sendiri. Dalam
melaksanakan suatu pelayanan camat sidemen telah menciptakan pelayan yang adil dan
akuntabel bagi penduduk kecamatan sidemen, tidak membedakan antara masyarakat
biasa dan pengusaha. Seperti yang disampaikan oleh Camat Sidemen, yaitu:
“nggih jelas, yen mangkin tiang pasti seperti nikan kan paradigmanya sampu berubah, tiang sebagi pelayan masyarakat sering tiang sampaikan. Yen riki potensi kecamatan kan ibu sampun uninng, potensi kita disidemen nika view, kita jual view dengan panorama sawahnya yang sejuk, niki 28 wenten view villa restaurant. Kemudian potensi unggulan kita nika endek sareng songket, niki sering wenten tamu-tamu, tamu-tamu luar, pejabat-pejabat negara nika. Makanya kunjungan meriki nika sering. Ya disidemen itulah potensinya. Selain itu pembuatan dan pewarnaannya masih tradisional sehingga berbeda dengan endek-endek dikota-kota lain. Dan saya punya keinginan kedepannya, sidemen ini kan memiliki potensi songket, endek. tiaang galakkan nika setiap kelompok agar mengajukan proposal usaha, dan didepan rumah pengrajin itu ada papan nama pengerajin songket endek, nika belum terwujud, mudah-mudahan kedepan bisa. Beberapa pengajin disini sudah bekerjasama dengan Garuda, tiang dorong wirausaha disini untuk meperoleh bantuan dan nanti digandeng oleh garuda wenten pameran napi- pameran napi. Nanti yang sampun besar nika titiang lepas , wenten malih kelompok yang baru tiang ajukan ke kabupaten berikan bantuan modal, tiang dorong dia ikut pameran. Waktu niki kan wenten kelompok yang ikut pameran di pameran kerajian yang rutin diadakan setiap tahun”
4. Think strategically, act democratically. Kebijakan publik dan program
merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan publik dan dicapai efektif melalui usaha kolaboratif. Pihak
kecamatan sidemen tidak berwenang untuk merumuskan suatu kebijakan, pihak
kecamatan sidemen hanya meneruskan apa yang menjadi arahan dari kabupaten,
kemudian diteruskan di Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Camat Sidemen, yaitu:
“tiang ten purun naenang kebijakan.Tapi tiang menjalankan kebijakan berdasarkan aturan nika, kalo pak mekel sebagai kepala desa, dia bisa, karena tiang SKPD, kalo kepala desa nika beda dia pemegang kekuasaan pemegang anggaran, pateh sekadi bupati. Yen misalnya tiang mangkin mengajukan suatu kebijakan tanpa didukung oleh anggaran kan ten mresidayang dana”
5. Recognize that accountability not simple, dalam perspektif ini abdi masyarakat
harus mematuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma
politik, standar profesional, dan kepentingan Warga Negara. Pihak Camat Sidemen telah
berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan berusaha
melaksanakan pelayanan sesuai aturan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan
asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut diungkapkan oleh
yaitu:
“Nggih sampun, mudah-mudahan kenten makanya tiang nunas tulung coba tanyakan masyarakat punapi camat sidemen sebagai bahan evaluasi bagi saya. Kalo memang ada yang kurang tiang perbaiki, tiang dados pelayanan masyarakat, yen dados pelayan kan ten dados tegeh”
6. Serve rather than steer, pejabat publik membantu masyarakat mengartikulasikan
apa yang menjadi kepentingan bersama daripada mengendalikan atau mengarahkan
publik. Pihak kecamatan telah melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat
Kecamatan Sidemen. Dimana sosialisasi tersebut dilakukan sebagai media informasi bagi
masyarakat terkait dengan hal-hal yang perlu dipahami oleh publik. Hal tersebut
disampaikan oleh Kusuma Negara, yaitu:
“dalam membantu masyarakat kita melakukan sosialisasi secara berkala, terkait dengan informasi-informasi yang diperlu dipahami oleh masyarakat nika” Selain itu, Sekretaris Desa Sinduwati juga menambahkan bahwa pelayanan yang
dilaksanakan oleh kecamatan sidemen sudah baik hal tersebut dijelas dari wawancara
berikut yaitu:
“Pelayanannya sudah bagus, seringlah member pembinaan - pembinaan kedesa terkait dengan administrasi desa, keuangan dan semua aspek dalam kepemerintahan.”
7. Value people, not just productivity, organisasi publik akan berhasil secara jangka
panjang
bila bekerja secara kolaboratif dan berdasarkan kepemimpinan kolektif dengan
menghargai semua masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah
kecamatan sidemen memegang teguh penyelenggaraan pelayanan publik atas dasar rasa
salang menghargai dan membangun hubungan koordinasi secara kolaboratif demi
meningkatkan pencapaian sasaran dari kecamatan sidemen. Selain itu hubungan
koordinasi dijalankan dalam rangka untuk membantu pihak desa dalam menyelesaikan
suatu permasalahan yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Kusuma Negara bahwa:
“Nggih pasti, ten dados membeda-bedakan. Yen tiang riki dados takoning temen-temen. Setiap hari jumat niki tiang kumpul sareng temen-temen perbekel, arisan tiang setiap 1 bulan dengan perbekel dirumahnya maisng-masing. Nikalah bentuk kebersamaan, ketika wenten persoalan dihari jumat nikalah disampaikan ke tiang. Melalui diskusi kita carikan solusi bersama napi malih mangkin dana untuk didesa nika besar luar biasa. Dari APBN nika desa memperoleh 275 juta disamping tahun 2016 niki dana DKK nika, yang dulunya desa adat nika masuk dia ke desa dinas, berupa kegiatan. Makanya besar mengelola dana mangkin niki, makanya harus hati-hati. Inggih pasti nika , sebelum tiang ngambil keputusan pasti tiang koordinasi dengan semua pihak”
Daftar Pustaka
- Hakim, Lukman, EM, 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Ar-Ruzz
Media : Yogyakarta;
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung : Rosdakarya;
- Puspitosari, Heni, 2010, Filsafat Pelayanan Publik, Averoes Press : Malang
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006, Manajemen Pelayanan (Pengembangan
model konseptual, penerapan citizens charter dan standar pelayanan), Pustaka
Pelajar ; Yogyakarta;
- Suyono, Haryono, Menjadikan Hari Keluarga Nasional Sebagai Momentum
Pemberdayaan Keluarga Kurang Mampu, Majalah Gemari, Edisi 53/Tahun
VI/Juni 2005;
- Thoha, Miftah, 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Media :
Jakarta;
- Renstra, 2010 – 2015, Kecamatan Sidemen Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), 2002
- Jabbra, JG. And Dwivedi, OP. 1989 Public Accountability, Connectiont
Kumarian Press, Inc.
F. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
1. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan dilaksanan terhitung mulai bulan Juli hingga bulan
Desember maximal penelitian ini di laksanakan 1 tahun lebih jelas lagi terdapat pada
tabel di bawah ini :
No Jenis Kegiatan Bulan I
Juli
Bulan II
Agust
Bulan III
Septe
Bulan I
IV
Oktob
Bulan V
Nove
Bulan
VI
Des
1 Persiapan
2 Pengumpulan Data
3 Pengolahan Data
4 Penulisan Draft Laporan
5 Pembahasan/Seminar
6 Perbaikan Laporan
7 Penulisan Laporan Akhir dan
Penggandaan
