1
2
3
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
Dasar Hukum UU No. 6 Tahun 1983
UU No. 9 Tahun 1994
UU No. 16 Tahun 2000
UU No. 28 Tahun 2007
UU No. 36 Tahun 2008
4
BAGAIMANA CARANYA ???
YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT
MENDAFTARKANSENDIRI
MENGHITUNGSENDIRI
MEMBAYARSENDIRI
MELAPORSENDIRI
Go to
5
APA SIH NPWP ITU ?
Identitas Kepedulian Terhadap Bangsa dan Negara
1. Untuk Keadilan2. Untuk Disiplin Administrasi3. Untuk Keperluan Lain
Kredit pajak atas Fiskal Luar Negeri
Salah satu syarat pengurusan SIUP
Salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di Bank
6
NPWPNPWP
APAAPA
SIAPASIAPA
BAGAIMANABAGAIMANADIMANADIMANA
KAPAN BERAKHIR
KAPAN BERAKHIR
SANKSISANKSI
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?
7
NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8
Subjek Pajak:
A. Pajak PenghasilanOrang Pribadi
Badan
B. Pajak Pertambahan Nilai: Pihak yang Mengkonsumsi
BKP/JKP
9
A. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
1. Orang Pribadia . Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, ataub. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
1. Orang Pribadia . Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, ataub. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
10
B. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
KUP - 07
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan Hukum yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:
1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
11
Saat Pendaftaran NPWPSaat Pendaftaran NPWP
Subyek Pajak menjadi Wajib Pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan di atas PTKP, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan NPWP paling lambat 1(satu) bulan sejak didirikan berdasarkan akte pendirian.
Setelah mempunyai NPWP wajib lapor walaupun tidak ada kegiatan usaha laporan Nihil.
Subyek Pajak menjadi Wajib Pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan di atas PTKP, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan NPWP paling lambat 1(satu) bulan sejak didirikan berdasarkan akte pendirian.
Setelah mempunyai NPWP wajib lapor walaupun tidak ada kegiatan usaha laporan Nihil.
KUP - 08
12
Tatacara dan Prosedur Pendaftaran NPWP
Mengisi formulir pendaftaran NPWP.
Melengkapi dokumen-dokumen yg diminta:
WP Orang Pribadi KTP dan KSK;WP Badan 1. Akte pendirian;2. SIUP dan TDP;3. Surat Keterangan Domisili;4. KTP Pengurus;5. NPWP Pengurus.
Menyampaikan formulir Pendaftaran NPWP Ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak berdomisili.
NPWP selesai paling lambat pada hari kerja berikutnya, setelah data diterima lengkap.
13
TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU dan TEMPAT PELAPORAN USAHA
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
Kep DJP 515/PJ/2000 jo. KEP DJP-337/PJ/2002 jo. KEP DJP-389/PJ/2003
KantorPelayanan Pajak Perusahaan Negara & Daerah
• BUMN, BUMD yang berkedudukan wilayah DKI Jakarta
• BUMN termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induk lebih dari 50 % kecuali yang selama ini telah terdaftar pada KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan
Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing I
PMA yang tidak masuk bursa & melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian non logam kecuali yang selama ini telah terdaftar pada KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan.
Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing II
PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri Logam dan mesin, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan
14
PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan.
Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing III
Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing IV
PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan dan kayu, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan.
Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing V
PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sekitor agrobisnis dan jasa, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan.
Kantor Pelayanan PajakBadan dan Orang Asing
• BUT• Wajib Pajak Orang Asing yang berkedudukan /bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta
15
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukanWajib Pajak BUMD dan Bentuk Usaha Tetap, atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Asing yang berada diluar DKI Jakarta.
• BUMD• BUT• Wajib Pajak Orang Asing yang
berkedudukan atau bertempat tinggal di luar DKI Jakarta
KUP - 12
Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
• Wajib pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Bapepam, termasuk badan-badan khusus (Self Regulatory Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
• Perusahaan efek non Bank• Reksa Dana• Kantor Investasi Kolektif Efek Beragun Asset
(KIK– EBA) Kecuali wajib pajak emiten yang selama ini telah terdaftar pada KPP tempat Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak emiten BUMN & BUMD
16
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat cabang, perwakilan atau kegiatan usaha dilakukan
• BUMN • BUMD • PMA• Badan dan Orang Asing (Badora) • Perusahaan Masuk Bursa
terbatas pada PPh pemotongan, pemungutan, PPN & PPn BM, kecuali cabang perwakilan , atau kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut lokasinya berada di wilayah DKI Jakarta.
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
Wajib Pajak Besar sebagaimana dimaksud dalam Kep DJP No. Kep-263/PJ/2002 tanggal 8 Mei 2002 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usahabagi Wajib Pajak tertentu pada KPP Wajib Pajak Besar
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan
Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat
17
Wajib Pajak baru yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta yang termasuk sebagai Wajib Pajak :• BUMN • PMA• Perusahaan Masuk Bursa
Dapat memilih di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
18
BAGI WAJIB PAJAK YANG STATUS MODALNYA BERUBAH MENJADI PENANAMAN MODAL ASING KECUALI WP TERSEBUT MEMILIH UNTUK TETAP
TERDAFTAR DI KPP SEMULA, DAPAT MENDAFTAR PADA KPP PMA I, II, III, IV, & V
BAGI WAJIB PAJAK YANG BERTEMPAT KEDUDUKAN DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM, KAWASAN PULAU BINTAN DAN KAWASAN PULAU KARIMUN YANG SELAMA INI TELAH
TERDAFTAR PADA KPP PMA I, II, III, IV, & V DAN KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PINDAH KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT KEDUDUKAN
WAJIB PAJAK
KUP - 15
19
Penghapusan NPWPPenghapusan NPWP
A. WP Orang pribadi1. Wanita yang telah menikah; atau2. Meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya; atau3. Meninggal dunia.
B. WP Badan1. Telah dibubarkan berdasarkan Akte
Pembubaran; 2. Penggabungan / Peleburan Usaha.
Catatan: Sebelum NPWP dihapus Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kewajiban pajak yang belum diselesaikan.
20
Pengelola Pajak
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
PPhPPN
PPnBMPBB
BPHTBBea Materai
Pajak Propinsi
Pajak Kabupaten/Kota
•Pajak Kendaraan Bermotor•Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor•Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor•Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
> Pajak Hotel> Pajak Hiburan> Pajak Restoran> Pajak Reklame, dll
21
BAGAIMANA CARANYA MENDAPATKAN NPWP ?
KPP / KP4
LANGSUNG DATANG KE KPP DOMISILISESUAI DENGAN KTP
MENGISI FORMULIR PENDAFTARANDENGAN MELAMPIRKAN FOTO COPY
KTP DAN KARTU KELUARGA
MENGISI FORMULIR PENDAFTARANDENGAN MELAMPIRKAN FOTO COPY
AKTE PENDIRIAN, KTP PENGURUS DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA
TIDAK MELAKUKANKEGIATAN USAHA
MELAKUKANKEGIATAN USAHA
TIDAKDIPUNGUTBIAYA
22