Top Banner
PAJAK PENGHASILAN Suranto, S.Pd, M.Pd
20

Hukum pajak perpajakan

Apr 11, 2017

Download

Economy & Finance

Anisa Muvit
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hukum pajak perpajakan

PAJAK PENGHASILANSuranto, S.Pd, M.Pd

Page 2: Hukum pajak perpajakan

PENGERTIAN Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan

terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Besarnya Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan bersih pertahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Page 3: Hukum pajak perpajakan

UNSUR–UNSUR PPH PASAL 21

Wajib PajakPemotong PajakObyek PajakTarif Pajak

Page 4: Hukum pajak perpajakan

SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21 Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tetap Pegawai dengan status WP Luar Negeri Pegawai Lepas Penerima Pensiun Penerima Honorarium Penerima Upah

Page 5: Hukum pajak perpajakan

BUKAN SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

Page 6: Hukum pajak perpajakan

PEMOTONG PPH PASAL 21 Pemberi kerja baik orang pribadi, badan,

BUT baik induk maupun cabang Bendaharawan pemerintah pusat /daerah,

Instansi, Departemen, KBRI, dll Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK,

JAMSOSTEK, THT BUMN/ BUMD Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi,

organisasi

Page 7: Hukum pajak perpajakan

BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21

Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat

Badan/Organisasi Internasional seperti organisasi PBB

Page 8: Hukum pajak perpajakan

OBJEK PPH PASAL 21 Penghasilan Teratur Penghasilan Tidak Teratur Upah harian, mingguan, satuan & borongan Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll Honorarium dengan nama dan bentuk apapun Imbalan dengan nama dan bentuk apapun Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan

wajib pajak

Page 9: Hukum pajak perpajakan

BUKAN OBJEK PPH PASAL 21 Pembayaran oleh perusahaan asuransi Penerimaan dalam bentuk Natura (balas jasa bukan

dalam bentuk uang) Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja Natura yang diberikan oleh pemerintah Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja Zakat/Sumbangan yang diterima oleh orang pribadi

yang berhak dari badan atau lembaga yg disahkan pemerintah

Page 10: Hukum pajak perpajakan

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

10

Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 Januari /awal tahun, khususnya WPDN

Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA

Page 11: Hukum pajak perpajakan

BIAYA PENSIUN

http://rozathohiri.wordpress.com

11Khusus untuk penerima

pensiun berkala atau bulanan:Besarnya 5% dari uang pensiun maksimum Rp.2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

Page 12: Hukum pajak perpajakan

TARIF PAJAK PPhMenurut UU Nomor 68 tahun 2009Lapisan Penghasilan Kena

PajakTarif Pajak

S/D 50.000.000 5%

50.000.000 sampai dengan 250.000.000

15%

250.000.000 sampai 500.000.000

25%

di atas 500.000.000 30%

Page 13: Hukum pajak perpajakan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 36 tahun 2008, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu:(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling

sedikit sebesar:a. Rp15.840.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;b. Rp1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;c. Rp15.840.000 tambahan untuk seorang isteri yang

penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

d. Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Page 14: Hukum pajak perpajakan

SOAL...Contoh: (BUKU SUKRISNO AGOES “AKUNTANSI PAJAK HAL 196 nomor 3)

HATI-HATI JWBMASIH MENGGUNAKAAN

TARIF LAMA

Page 15: Hukum pajak perpajakan

JAWABAN (1)Gaji/Bulan 8.000.000+ tunjangan jabatan 4.000.000+ tunjangan transportasi 2.000.000+ tunjangan kesehatan 2.000.000+ tunjangan makan 2.000.000+ tunjangan istri 4.000.000+ premi asuransi kecelakaan 50.000+ premi asuransi kematian 100.000

Penghasilan bruto/bulan 22.150.000

Page 16: Hukum pajak perpajakan

JAWABAN (2)Pengurangan- Tunjangan Jabatan (5%= maks 500.000)

5% x 8 juta(400.000)

- Iuran Pensiun (15.000)- Iuran THT (20.000)

Penghasilan Netto/bulan 21.715.000Penghasilan Netto 1 tahun (X12) 260.580.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Wajib Pajak 15.840.000Status Kawin 1.320.000Tanggungan (1 anak) 1.320.000

Jumlah PTKP (18.480.000)Penghasilan Kena Pajak (PKP) 242.100.000

Page 17: Hukum pajak perpajakan

JAWABAN (3)PPh 21/tahun5% X 50.000.000 2.500.00015% X 192.100.000 28.815.000

PPh 1 tahun 31.315.000PPh 1 bulan (:12) 2.609.600

Uang yang dibawa pulang tuan Hendro setiap bulan = Gaji + tunjangan langsung – iuran yang dibayar sendiri – PPh per bulan = 8.000.000 + 14.000.000 – 35.000 – 2.609.600 = 19.355.400

Page 18: Hukum pajak perpajakan

JAWABAN (JURNAL 1)

Tanggal Keterangan Debit KreditJan 2009 Beban Gaji 8.000.000

Tunjangan-tunjangan 14.000.000Premi Asuransi 150.000 Kas 19.355.400 Utang PPh 21 2.609.600 Biaya Ymh dibayar 185.000

Jurnal PT Taruma saat pembayaran gaji:

Page 19: Hukum pajak perpajakan

JAWABAN (JURNAL 2)

Tanggal Keterangan Debit Kredit10 Feb 09 Utang PPh 21 2.401.250

Biaya Ymh dibayar 185.000 Kas 2.586.250

Jurnal saat setoran pajak ke kas negara:

Page 20: Hukum pajak perpajakan

Selamat belajarsemoga ujian sukses