Rangkuman Hukum Pajak

8/12/2019 Rangkuman Hukum Pajak

1/28

RANGKUMAN

HUKUM PAJAK

Penyusun:

Daya Perwira Dalimi

Kelas Karyawan

Fakultas Hukum

Universitas Pancasila


2/28

Rangkuman Materi Hukum Pajak youre never too old to set another goal or to dream a new dream

Daya Perwira Dalimi3010 215 021 (Kelas Karyawan)

1

HUBUNGAN / KAITAN PAJAK DENGAN MASYARAKAT

1. PENGERTIAN MASYARAKAT Pengertian masyarakat adalah sekumpulan/sekelompok individu yang berada dalam satu tempat

tertentu, dalamjangka waktu tertentu, dan mempunyai tujuan tertentu.

Berdasarkan Ferdinand Tunish, masyarakat itu terbagi menjadi 2, yaitu:a. Gemenschaaf M asyarakat Hukum

Adalah Masyarakat Hukumtidak mempunyai jangka waktu atau bersifat permanen

Contoh Masyarakat Hukum: NKRI

b. GusselschaafMasyarakat Bukan HukumAdalah Masyarakat Bukan Hukummempunyai jangka waktu tertentu atau tidak bersifat permanenContoh Masyarakat Bukan Hukum: Mahasiswa suatu kelas

2. PAJAK ADA KARENA ADA MASYARAKAT Pajak itu ada karena adanya suatu masyarakat, jadi jika tidak ada masyarakat tentunya tidak akan ada

Pajak. Hal ini dikarenakan para individu yang tergabung dalam suatu kelompok (Masyarakat), tentunyaakan mempunyai kebutuhan dalam hidupnya, seperti fasilitas kesehatan, atau yang biasa disebut denganKEPENTINGAN UMUM. Oleh karena itu, dengan adanya tuntutan akan kebutuhan Masyarakat(Kepentingan Umum), maka dibutuhkan Pajak yang mana pajak tersebut diambil dari masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Tetapi, dengan adanya suatu Masyarakat, belum tentu atau mutlak terdapat pajakdalam masyarakat

tersebut. Hal ini bisa terjadi karena kondisi dari masyarakat tersebut yang sudah berkecukupan karenaadanya sumber lain yang sangat besar sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya.

Contohnya adalah Negara Brunei yang mana mampu untuk membebaskan pajak bagi warga negaranya,karena mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah, sehingga tidak membutuhkan lagi sumber

penghasilan dari warga negaranya.

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang renewable, dimana pajak ini bersumber darimasyarakatyang sifatnya tidak terbatas alias akan selalu berkembang mengikuti dinamika pertumbuhan

jumlah yang masyarakat. Beda halnya dengan sumber daya alam yang sifatnya terbatas (non-renewable),dimana suatu saat akan habis dan perlu dicari sumber daya alam lainnya. Inilah yang menyebabkan

bangsa indonesia pernah mengalami masa membayar pajak yang sangat sedikit, karena pemerintah lebihmengutamakan pendapatan negara dari sumber daya minyaknya (Pertamina)

3. FUNGSI PAJAKA. Fungsi BUDGETER (Fungsi Anggaran)

Adalah suatu usaha untuk memasukan uang atau pemasukan sebanyak-banyaknya ke dalam kasNegara

B. Fungsi REGULEREND (Fungsi Mengatur)Adalah suatu usaha menjadikan Pajak sebagai INSTRUMEN atau ALAT UNTUK MENCAPAITUJUAN TERTENTUyang diluar bidang keuangan.

Contoh:

- Usaha pemerintah dalam memproteksi produk dalam negeri dari serbuan produk-produk luar negeriadalah dengan cara membuat atau mengenakan bea masuk (import) terhadap barang-barang

produksi luar negeri tersebut .- Usaha pemerintah untuk membatasi daya beli rokok atau minuman keras kepada masyarakat yang

tidak seharusnya menggunakannya (dibawah umur) adalah dengan cara mengenakan pajak ataucukai terhadap rokok dan miras tersebut

- Usaha pemerintah untuk menarik para investor asing untuk berinventasi di Indonesia adalah dengancara memberikan insetif pajak kepada para investor, sehingga para investor tertarik untukmenanamkan modalnya di Indonesia


3/28



2

4. DASAR HUKUM KONSTITUSI PAJAK- Pungutan Pajak merupakan amanah Konstitusi, yaitu UUD 1945, Pasal 23a, Amandemen ke-III,

yang berbunyi: segala pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa harus dengan UndangUndang

- Alasan Pajak harus didasarkan dengan UU karena Pajak berhubungan dengan kepentingan Rakyat,sehingga segala hal mengenai pembuatan hukum pajak tentunya harus dibuat oleh sekelompok yang dapatmewakiliki kepentingan rakyat, dalam hal ini adalah para anggota DPR yang mana merupakan

representasi dari Rakyat Indonesia. Dengan kata lain, rakyat harus mengetahui sejelas-sejelasnyamengenai penarikan pajak yang dibebankantersebut.

5. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Setiap Masyarakat yang mempunyai penghasilan dari pekerjaannya wajib membayar pajak kepada

Negara yang biasa disebut dengan WAJIB PAJAK.

Hanya saja, tidak semua masyarakat yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya wajibmembayar pajak atau dapat disebut dengan Wajib Pajak. Hal ini dapat terjadi karena UU telahmengatur mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu bagi siapapun masyarakat yangpenghasilannya dalam setahun kurang (dibawah) dari Rp15.840.000, tidak perlu dikenakan pajak ataspenghasilannya tersebut atau bukan termasuk sebagai Wajib Pajak

Saat ini, nilai PTKP sudah naik menjadi Rp24.300.000, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan MenteriKeuangan PMK No. 162/011/2012, yang mana berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2012, dan efektifditerapkan pada 1 Januari 2013

6. CYCLUS INCOMEDalam pajak ini terdapat cyclus incomeyang mana terjadinya suatu perputaran uang pajak, yang pada intinyauang pajak itu awalnya didapatkan dari rakyat, yang mana nantinya uang pajak yang ditarik oleh rakyat

tersebut akan kembali atau dinikmati oleh rakyat itu juga.

Dimulai dari Penghasilan Masyarakat yang WAJIB PAJAK yang akan masuk kedalam penerimaanNegara. Penerimaan Negara ini terdiri dari- Pajak-

PNPBUU 20 Tahun 2007Contoh: Ketika melakukan Balik Nama pada saat Pendaftaran Tanah- Hibah

Penerimaan Negara ini akan masuk kedalam APBN (Atau APBD untuk daerah) APBN ini kemudian dibelanjakan oleh Pemerintah, seperti Belanja pegawai, belanja barang, belanja

modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan social dll.

Setelah dibelanjakan oleh Pemerintah, masyarakat akan kembali menerima hasil pajak yangdibayarkannya dalam bentuk bentuk Barang (fasilitas umum, jalan, dll)dan Jasa (Pelayanan pemerintah).Hasil pajak yang diterima oleh masyarakat ini adalah hasil pajak yang diterima secara tidak langsung.

7.

MEKANISME UU APBN UU APBN adalah UU yang mempunyai ARTI FORMAL (Tidak mempunyai bobot materiil), dimana

UU ini tidak mengikat secara umum kepada Rakyat, melainkan hanya mengikat Pemerintah

(eksekutif) saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU ini merupakan suatu otorisasi dari RakyatIndonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh para anggota DPR kepada Pemerintah (eksekutif) untuk

menggunakan dan memanfaatkan uang yang telah disetujui fungsi penggunaannya.


4/28



3

8. PERBEDAAN PAJAK, RETRIBUSI & SUMBANGANA. PAJAKadalah suatu pungutan oleh Negarakepada masyarakat yang mana imbalan ataumanfaatnya

diterima secara TIDAK LANGSUNGoleh masyarakat

B. RETRIBUSIadalah suatu pungutan yang ditarik oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran ataspemanfaatan layanan (Fasilitas) atau jasa pekerjaan yang spesifik (ditunjuk) yang mana manfaatnya atauimbalannya dapat diterima/dirasakan SECARA LANGSUNG oleh masyarakat yang membayarkanretribusi tersebut. Dengan kata lain, retribusi ini suatu pungutan oleh pemerintah daerah yang mana

imbalan atau manfaatnya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat.Contohnya adalah Retribusi Parkir

Dasar hukum Retribusi ini adalah UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah

C. SUMBANGAN adalah suatu pungutan atau biaya yang ditarik oleh Pemerintah Daerah kepadasekelompok atau golongan tertentu saja, yang mana imbalannya hanya akan dirasakan manfaatnya olehgolongan tersebut saja

D. MATRIX PERBEDAAN PAJAK, RESTRIBUSI & SUMBANGANPAJAK RETRIBUSI SUMBANGAN

PERSAMAAN

Sama-sama suatu beban atau biaya yang dipungut dari masyarakat demi suatu kepentingan dari

masyarakat itu sendiri

PERBEDAAN

Imbalan Secara tidak langsung Secara langsung

Pemungut Pemerintah Pusat danDaerah

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Manfaat Untuk membiayaipengeluaran Pemerintahdan kepentingan umum

Langsung untuk pembayaranatas jasa atau layanan yangdinikmati oleh Masyarakat

Untuk pembayaran ataskepentingan Suatu golongantertentu

Penerima

Manfaat

Pemerintah dan Seluruh

Warga Negara

Hanya Individu yang

membayarkan saja

Hanya sekelompok atau

golongan yangmembayarkannya

Sanksi Sanksi Pidana dan SanksiAdministrative

Sanksi Ekonomisex: tidak bayar uang PAM,

maka tinggal dicabut sajaPAM-nya

Sanksi ekonomis dan sanksiYuridis (Dikenakan akibat

hukum tertentu)

Sifat Sangat Kuat atau Wajib Bersifat ekonomis Kuat, tapi tidak sekuat Pajak

Dasar

Hukum

UU No. 28 Tahun 2009

Contoh Retribusi Parkir, PAM,Listrik


5/28



4

9. HUBUNGAN PAJAK DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL Untuk mencapai terciptanya masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan oleh konstitusi,

perlu adanya suatu Pembangunan Nasional

Salah satu Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Negara adalah Pembangunan Nasional diSektor Publik, seperti pembangunan Rumah Sakit Negara (RSCM), pembangunan fasilitas transportasi,infrastruktur jalan dan sebagainya, yang mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN

Ternyata Pembangunan Nasional dari Sektor Publik ini tidak akan cukup untuk menciptakan Masyarakatyang Sejahtera. Tentunya harus didukung juga oleh Pembangunan Nasional dari Sektor Swasta, yaitumelalui investasi baik dari PMDN maupun PMA

Pajak ini mempunyai peranan yang sangat penting terhadap Pembangunan Nasional baik yang berasaldari Sektor Publik maupun Sektor Swasta. Dari Sektor Publik, Pajak ini berperan atau berfungsi sebagaiFUNGSI BUDGETER (ANGGARAN), dimana Pajak ini merupakan salah satu sumber utama bagiAPBN.

Sama halnya dengan Sektor Publik, Pajak juga mempunyai peranan atau fungsi yang sangat penting bagisektor swasta, yaitu sebagai FUNGSI REGULEREND (MENGATUR) dimana Pajak ini dijadikansebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan tertentu yang diluar bidang keuangan, yang dalam halini menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi dari pihak swasta, baik PMDN maupun

PMA

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan yangakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,tentunya akan meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan nasional itu sendiri melalui pajak.

10. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAKA. Official Assesment System

Definisi: Suatu system pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus PegawaiPajak) untuk menentukan besarnya pajakyang terutang.

Ciri-ciri Official Assesment System:- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiscuss- Wajib pajak bersifat pasif- Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)atau Surat

Ketetapan Pajak (SKP)

Contoh Praktis:Pajak PBB, dimana Pemerintah (Pejabat Pajak) lah yang akan menentukan besaran nilai atau jumlahPajak PBB tersebut. Hal ini disebabkan karena dasar penghitungan nilai PBB adalah NILAI JUAL

OBJEK PAJAK BUMI atau Kelas Kelas Tanah yang mana harus ditentukan oleh Pemerintah.

B. Self Assesment System Definisi: suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiribesarnya pajak yang terutang dan harus dibayar

Contoh Praktis:Pajak Penghasilan, dimana masyarakatlah yang menghitung, menetapkan, menyetor dan melaporkanSPT adalah masyarakat sendiri. Hal ini karena masyarakat sendirilah yang mengetahui secara jelaspenghasilannya, baik keuntungan dan kerugiannya

C. Wi tholding Assesment System Definisi: suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutan oleh Wajiib Pajak. Pajak yang dipotong ataudipungut oleh pihak lain ini, nantinya bisa menjadi kredit pajak atau merupakan pelunasan atas pajakterutang


6/28



5

11. JENIS ATAU KARAKTERISTIK PAJAKA. Menurut Sifatnya

1) Pajak LANGSUNGPajak yang dipungut secara PERIODIK dan pembebanannya TIDAK DAPAT DILIMPAHKANatau digeser kepada pihak lain dan hanya menjadi beban langsung dari Wajib Pajak yang

bersangkutan.Contohnya: PPH, PBB

2)

Pajak TIDAK LANGSUNGPajak yang yang dipungut secara INCIDENTAL (sekaligus) dan pembebanannya DAPATDILIMPAHKANatau digeser kepada pihak lain.

Contoh: PPN yang sebenarnya ini merupakan pajak dari Produsen yang akhirnya dilimpahkankepada konsumennya

B. Menurut Pemungutnya1) PAJAK PUSAT

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah

pusat.Contoh: PPH, PPN, PPnB, BM

2) PAJAK DAERAHPajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tanggapemerintah daerah.Contoh: PBB, BPHTB, Pajak reklame, pajak hiburan dll.

C. Menurut Sasaran/Objeknya1) SUBJEKTIF

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek dari Wajib Pajaknya,

dalam arti besarnya nilai pajak ikut ditentukan oleh keadaan diri Wajib Pajaknya tersebut.Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), yang mana setiap Wajib pajak akan mempunyai kondisi yangberbeda-beda dilihat dari kondisi subjek atau seseorang tersebut, seperti status pernikahan,tanggungan anak, jumlah penghasilan dan sebagainya. Tiap orang akan mempunyai jumlah pajakyang berbeda, tergantung dari kondisi seseorang tersebut.

2) OBJEKTIFPajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya saja tanpamemperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang dipungutnya.Contoh: PBB, penghitungan nilai pajaknya hanya dilihat dari kondisi objkenya saja, seperti dariukuran atau luas dari bumi bangunannya, tidak tergantung dari kondisi subjeknya, atau PPN,PPnBM dan Bea Materai (BM) yang harus dibayarkan ketika membeli barang dengan tanpa melihatdari status pembelinya.

Hanya saja, terdapat dalam praktek, dimana Pajak Objektif juga melihat dari kondisi subjeknya ataudengan kata lain bergeser menjadi Pajak Subjektif. Contohnya adalah PBB bagi para pensiunan danjandanya, veteran perang, purnawirawan diberikan keringanan dalam membayar PBB-nya,

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena dalam pajak

terdapat AZAS KEADILAN dalam prakteknya. Dan untuk mendapatkan keringanan, para subjekhukum tersebut (veteran, puranwirawan, dst) harus mengajukan permohonan keringanan pajak ke

Pemerintah, karena Pajak ini merupakan hukum publik, dimana segala sesuatunya tidak dapatberlangsung secara otomatis, melainkan harus dimohonkan bagi seseorang yang menginginkannya.


7/28



6

12. UNSUR PAJAKUnsur adalah sesuatu yang mutlak harus ada agar supaya sesuatu itu akan ada. Dengan demikian, Unsur Pajak

ini sifatnya adalah mutlak dimana dengan tanpa adanya salah satu dari unsur pajak ini,maka tidak akanmungkin ada atau terdapat Pajak. Unsur-unsur Pajak ini terdiri dari:1) Ada Masyarakat

Pajak itu ada karena adanya suatu masyarakat, jadi jika tidak ada masyarakat tentunya tidak akan adaPajak. Hal ini dikarenakan para individu yang tergabung dalam suatu kelompok (Masyarakat), tentunya

akan mempunyai kebutuhan dalam hidupnya, seperti fasilitas kesehatan, atau yang biasa disebut dengan

KEPENTINGAN UMUM. Oleh karena itu, dengan adanya tuntutan akan kebutuhan Masyarakat(Kepentingan Umum), maka dibutuhkan Pajak yang mana pajak tersebut diambil dari masyarakat untukmemenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut.

2) Ada UUKonstitusi (UUD 1945) sudah mengamanatkan bahwa Pajak harus menggunakan UU, sebagaimana yangtercantum pada Pasal 23a, Amandemen ke-III, yang berbunyi: segala pajak dan pungutan lainnyayang sifatnya memaksa harus dengan Undang Undang.Dengan demikian, sudah jelas bahwa UU adalahsalah satu unsur dari Pajak ini.

Alasan Pajak harus didasarkan dengan UU karena Pajak berhubungan dengan kepentingan Rakyat,sehingga segala hal mengenai pembuatan hukum pajak tentunya harus dibuat oleh sekelompok yang dapat

mewakiliki kepentingan rakyat, dalam hal ini adalah para anggota DPR yang mana merupakan

representasi dari Rakyat Indonesia. Dengan kata lain, rakyat harus mengetahui sejelas-sejelasnyamengenai penarikan pajak yang dibebankan tersebut.

UU ini sendiri mengandung atau tersirat beberapa azas, yaitu:

- Demokrasi- Perwakilan Rakyat: Rakyat harus mengetahui tentang pajak itu sendiri- Musyawarah- Keadilan Sosial- Pemerataan

3) Pemungut Pajak: Penguasa Masyarakat atau Pemerintah4) Subjek Pajak

- Subjek Pajakadalah seluruh rakyat yang BERPOTENSIuntuk menjadi WAJIB PAJAK.- Sedangkan Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dari

Perundangan-undangan terkait dengan Pajak, baik subjek dan objeknyaContoh: seseorang yang sudah memenuhi ketentuan UU PPH baik subjek maupun objeknya, tentunya

sudah dapat disebut dengan Wajib Pajak

5) Objek PajakTATBESTANDTATBESTAND adalah segalasesuatu yang bisa dijadikan objek pajak, yang terdiri dari:

a. Keadaan: Seseorang yang memiliki tanah dan bangunan, akan dikenakan Pajak PBB setiap tahunnya b. Perbuatan:Ketika seseorang membeli HP, maka dengan sendiri seseorang tersebut akan dikenakan

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

c. Peristiwa: Ketika seseorang memenangi suatu undian berhadiah, seseorang tersebut akan langsungdikenakan Pajak Hadiah

6) Surat Ketetapan Pajak(FakultatifTergantung) SKP ini sifatnya Fakultatif, yang berarti tidak semua macam pajak yang memerlukan SKP. Hanya

Pajak yang menggunakan Official Assesment Sytemsaja yang menggunakan SKP ini.

SKP ini sendiri termasuk Produk Beschiking, yang artinya bersifat individual dimana ditujukanspesifik kepada individu (seseorang) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Contoh: Pajak PBB adalah Pajak yang mengharuskan atau memerlukan SKP karenamenggunanakan official assessment system, dimana Pemerintah (Pejabat Pajak) lah yang akanmenentukan besaran nilai atau jumlah Pajak PBB tersebut. Berbeda halnya dengan PPH yang tidakmenggunaan SKP, karena menggunakan system Self-Assessment, dimana masyarakatlah yang

menghitung, menetapkan, menyetor dan melaporkan SPTnya


8/28



7

13. CIRI PAJAKA. Pengertian Ciri

Sesuatu yang tampak dari luar dan dapat terlihat mudah oleh panca indera kita

B. Ciri-Ciri Pajak1) Peralihan kekayaan : dari seseorang atau Badan kepada Negara atau Masyarakat2) Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk3) Dapat dipaksakan4) Berulang-ulang (Periodik) atau Sekaligus (Insidental)

Periodik: Pajak Penghasilan yang dipungut setiap tahun Insidental: Ketika beli barang, ada pajak pembelian barang tersebut)

5) Untuk membiayai pengeluaran pemerintahAPBN6) Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, sebagai insentif, rangsangan7) Pajak Langsungatau Pajak Tidak Langsung

Pajak Langsung: Pajak yang dipungut secara periodik dan tidak dapat digeser kepada orang lain.Contohnya: PPH, PBB

Pajak Tidak Langsung: Pajak yang dipungut secara incidental (Sekaligus) dan dapat digeserkepada orang lain. Seperti Produsen yang menggeser pajak PPN-nya ke konsumennya

8) Merupakan hutangPerikatanPerikatan adalah suatu hubungan hukum dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban. Perikatan

pada Pajak ini lahir karena UU, bukan Perjanjian

14. PENGERTIAN PAJAKA. Ekonomi

Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publikberdasarkan UU yang dapat dipaksakan dantidak mendapat imbalan (Tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untukmembiayai pengeluaran Negara (APBN) dan sebagai alat pendorong, penghambat dan pencegahuntuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan

B. HukumPerikatan yang timbul karena UU yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yangditentukan oleh UU (TATBESTAND) untuk membayar sejumlah uang kepada Negara yang dapat

dipaksakan tanpa mendapat suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untukmembiayai pengeluaran negara (APBN)dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat dan

pencegahuntuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan

15. FALSAFAH PAJAK Falsafah Pajak ini dapat ditemukanatau tersiratdalam Pasal 23a, Amandemen ke-III, yang berbunyi:

segala pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa harus dengan Undang Undang. Kata

Undang Undang ini bermakna atau mempunyai arti bahwa Pajak itu HARUS DIKETAHUI OLEHRAKYAT, dimana Rakyat Indonesia ini direpresentasikan (diwakilkan) oleh para anggota DPR yang

berperan sebagai Legislator atau sebagai Pembuat UU atau Pajak harus ada KETERWAKILAN darirakyat itu sendiri. Hal ini dikarenakan karena Pajak ini diambil dari Rakyat dan tentunya harus diketahuijuga oleh rakyatnya (Dari rakyat untuk rakyat)

Jadi, pada intinya Falsafah Pajak adalah adanya KETERWAKILAN RAKYAT pada pajak, dimanasegala sesuatu tentang pajak HARUS diketahuioleh Rakyat. Peralihan barang yang tidak diketahui oleh

Rakyat, tentunya tidak akan dikenakan Pajak. Seperti seseorang yang kecopetan, dimana telah terjadiperalihan barang dari seseorang tersebut ke Pencopet, sang pencopet tentunya tidak akan dikenakan pajak

atas barang yang didapatkan dari hasil mencopet tersebut.

Kebetulan Falsafah Pajak Indonesia sejalan atau sama dengan system di Inggris, yaitu Taxation withoutRepresentationdan USA, yaitu Taxation without Representation is Robbery.

Falsafah Pajak ini sejalan dengan Sila ke -4 Pancasila, yaitu Pajak merupakan representasi atauperwakilan rakyat, dimana Pajak harus diketahui oleh rakyat karena dari rakyat untuk rakyat.


9/28



8

16. HUBUNGAN PAJAK DENGAN PANCASILAA. Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Pajak tidak boleh bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa.Ini dapat dilihat bahwa di agama juga terdapat pungutan-pungutan seperti zakat, sadaqoh di Agama Islam,dan pungutan 10% di agama Nasrani

B. Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan BeradabDalam pungutan pajak harus manusiawi dan adil. Pengertian Adil ini sendiri sebenarnya sangat

abstrak (tidak baku), dimana sangat tergantung ruang, tempat dan waktu. Hanya saja, meski Adil itu tidakbaku, tetap saja Adil itu harus dirumuskan dalam suatu peraturan yang jelas.Contohnya: Peraturan mengenai PTKP, dimana ada ketentuan dari para Subjek Pajak yang tidak perlu

membayar pajak karena penghasilannya dibawah nilai PTKP yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

C. Sila 3: Persatuan IndonesiaDalam pajak tersirat asas gotong royong, dimana Rakyat secara bersama-sama membayar pajak demi

kepentingan umum yang lebih besar lagi.

D. Sila 4: Kerakyaatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan danperwakilan

Sila ke-4 ini sangat berhubungan dengan Pasal 23a UUD 1945, yaitu Pajak merupakan representasiatau perwakilan rakyat, dimana Pajak harus diketahui oleh rakyat karena dari rakyat untuk rakyat.

E. Sila 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaHasil pajak itu ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, dimana baik wajib pajak maupun yangtidak membayar pajak juga dapat turut serta menikmati hasil pajak tersebut demi menuju menjadimasyarakat yang sejahtera

17. HUBUNGAN PAJAKPada dasarnya Pajak itu tidak akan bisa berdiri sendiri dan dilepaskan dengan bidang-bidang hukum lainnya.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak itu akan selalu berkaitan dengan bidang hukum lainnya,seperti:

Hubungan Pajak dengan Hukum PerdataSegala perbuatan atau peristiwa yang menjadi objek Pajak itu sebenarnya diambil dari bidang perdata,seperti memperoleh penghasilan, jual beli, dan perjanjian

Hubungan Pajak dengan Hukum Administrasi NegaraPajak merupakan karena mengatur hubungan antara Pemerintah dengan para Wajib Pajaknya

Hubungan Pajak dengan Hukum PidanaSanksi yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran atas pajak ini terdapat sanki pidananya bagipara Wajib Pajak yang terbukti melakukan pelanggaran pajak

18. RESISTENSI/PERLAWANAN PAJAKA. Perlawanan Pasif

Adalah perlawanan yang timbulnya bukan dari wajib pajak, melainkan dari kondisi perekonomian

atau Negara itu sendiri, perkembangan intelektual dan moral penduduknya dan dengan tekhnik

pemungutan pajak itu sendiri.Contoh: Bank itu mengenakan pajak ke bunga tabungan nasabahnya. Hanya saja, sekitar peride 1050-an, menabung di bank bukanlah pilihan utama masyarakat atau belum menjadi kebiasaan dan budaya.Masyarakat lebih condong untuk menabung uangnya di bawah bantal atau dirumahnya sendiri.Akibatnya pada saat itu, penerimaan pajak dari sektor pajak sangatlah kecil, karena hanya sedikitmasyarakat yang mau menabungkan uangnya di bank.


10/28



9

B. Perlawanan AktifAdalah suatu usaha perlawanan yang nyata yang dilakukan oleh para Wajib Pajak dan terlihat pada semua

usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untukmenghindari pajak, yang terdiri dari:1) Penghindaran dari Pajak (Tax Avoidance) : suatu upaya dari para wajib pajak untuk menggantikan

(substitusi) barang yang mengandung pajak dengan barang yang bebas dari pajak.Contoh: Pajak (PPN) hanya dikenakan kepada produk-produk buah yang mengalami Fabrikasi(seperti buah kaleng) atau mengalamai pertambahan nilai. Sedangkan buah-buah segar yang sama

sekali tidak mengalami proses fabrikasi atau terdapat pertambahan nilai, tidak dikenakan pajak.Dengan melihat situasi seperti itu, akhirnya Wajib Pajak mengganti produk Buah Kaleng tersebutdengan buah-buahan segar yang bebas dari pajak.

2) Pengelakan (Tax evasion)a. LegalTax Planning

Suatu langkah-langkah yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelak pajak dengan caratidak melawan hukum yang berlaku. Tentunya pengelakan secara legal ini harus dilakukansecara cermat, dimana Wajib Pajak harus mencari celah-celah hukum yang mana dapatmengelakan wajib pajak dikenakan pajak.Contoh: Ketika seorang Wajib Pajak ingin mengembangkan bisnisnya lebih besar, maka WajibPajak tersebut akan mempelajari segala peraturan terkait, untuk mencari tahu langkah-langkah

yang menguntungkan terkait dengan pembayaran pajak atas ekspansi bisnisnya. Ternyata,berdasarkan peraturan bagi ekspansi bisnis, ada yang namanya insentif pajak jika ekspansi

bisnisnya dilakukan di luar pulau Jawa

b. IlegalSuatu langkah-langkah yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelak pajak dengan cara

melawan hukum yang berlakuContoh: Wajib pajak melakukan manipulasi pajak dengan melakukan pembukuan ganda

3) Melalaikan pajakSuatu usaha Wajib Pajak untuk menolak pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan menolak

memenuhi formalitas yang harus dipenuhiContoh: Menghalangi penyitaan dengan cara menyembunyikan barang-barang yang akan disita

19. PENDEKATAN PAJAK1) Ekonomi

Ditinjau dari segi ekonomi, pajak dapat dilihat dari sisi Mikroekonomi dan Makroekonomi, yaitu:a. Mikroekonomi: Pajak itu mengurangi pedapatan (income) individu, mengurangi daya beli

(Konsumsi) seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak

b. Makroekonomi: Pajak itu merupakan income atau pendapatan suatu Negara (masyarakat) tanpamenimbulkan kewajiban pada Negara terhadap wajib pajak

2) SosialPajak dapat dipandang secara negative dan positive dengan melihat dampak yang dirasakan oleh rakyat.Pajak akan diterima oleh rakyat, ketika tidak memberatkan rakyat dan mempunyai manfaat bagi

rakyat itu sendiri (meningkatkan kesadaran pajak). Sebaliknya, apabila pajak itu memberatkan rakyat danhasilnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat, maka akan timbul resistensi dari rakyat

3) AgamaPajak ini tidak bertentangan dengan agama, dimana dalam agamapunn juga terdapat pungutan-pungutan demi kemashlatan umat (kepentingan bersama)

4) KeuanganSama halnya dengan ekonomi makro, pajak jika dilihat dari sisi keuangan adalah mempunyai fungsi

budgeter, yaitu seberapa besar hasil pemasukan pajak ini bagi keuangan negara

5) PolitikPajak itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu, karena pajak itu adalah sesautu

yang selalu melibatkan rakyat. Seringkali di periode pemilihan kepala Negara atau daerah, para calonpemimpin menggunakan issue pajak dengan menyampaikan janji-janji tertentu, seperti akan memberikanpembebasan bagi pajak-pajak yang terlalu membebani rakyat.


11/28



10

6) PembangunanPembangunan Negara itu merupakan suatu tujuan Negara, dimana dari pembangunan tersebeut

diharapkan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Pembangunan ini sendiri dilakukan di dua sektor, yaitu sektor Publik yang mana dananya berasal dariAPBN dan hibah (Fungsi Budgeter pada Pajak), dan juga Sektor Privat (swasta) yang dananya berasaldari investasi pihak swasta, baik lokal maupun asing (Fungsi mengatur pada Pajak)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan yang

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,tentunya akan meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan nasional itu sendiri melalui pajak.

7) Hukuma. Definisi Pajak: Perikatan yang timbul karena UU yang mewajibkan seseorang yang memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan oleh UU (TATBESTAND) untuk membayar sejumlah uang kepadaNegara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk,yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (APBN) dan yang digunakan sebagai alatpendorong, penghambat dan pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan

b. Definisi "Hukum Pajak": seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum hak dan kewajibanantara Negara sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, beserta seluruh lembagayang melaksanakan pungutan pajak.

c. Sistematika Hukum Pajak Hukum Pajak Formal: hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hukum materiil

- UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir oleh UU No. 28Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

- UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa- UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Hukum Pajak Materiil: Hukum yang mengatur mengenai Subjek, objek dan tarif pajak- UU PPH- UU PPN- UU PPnBM- UU PBB- UU BPHTB

d. Bentuk Hukum: Hukum Tertulise. Sumber Hukum

- UU- Hukum Internasional (Bilateral & Multilateral): Bukan mengenai timbulnya hutang pajak,

melainkan mengenai hukum pajak nasional digunakan atau tidak terhadap Wajib Pajak- Yurisprudensi

20. TEORI TIMBULNYA HUTANG PAJAKSecara umum, Hutang Pajak itu timbulnya karena adanya perikatan yang timbul karena UU. Tetapi ternyata

hutang yang timbul tersebut, tidak cukup dengan UU saja, sebagaimana yang dijelaskan dari 2 ajaran Materiildan Formil, yaitu:

A. Ajaran MaterialTimbulnya hutang pajak itu adalah karena adanya UU itu sendiri, selama Subjek Pajaknya memenuhisyarat subjek dan syarat objek sebagai objek pajak.. Maksudnya adalah dengan munculnya suatu UU

tentang pajak, maka pada saat itulah timbul hutang pajaknya.Contoh: Ketika UU PPH lahir, seseorang yang telah memenuhi syarat UU PPH tersebut (syarat subjek

dan Syarat Objek), maka akan timbul hutang pajaknya (dengan sendirinya)

B. Ajaran FormalTimbulnya hutang pajak itu adalah karena adanya UU dan ada perbuatan dari Fiscus denganmengeluarkan SKPatau suatu surat keputusan yang bersifat BESCHIKING.Contoh: Hutang pajak akan timbul ketika sudah ada UU tentang PBB dan dikeluarkannya SPPT PBB

oleh Fiscus


12/28



11

21. FUNGSI SKPA. Ajaran Material

SKP ini ternyata juga ada di ajaran materiil, tapi mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu:1) Tidak menimbulkan hutang pajak2) Menentukan besarnya pajak3) Memberitahukan kepada WP4) Tempat pencatatan pembayaranContohnya: ada SKP kurang bayar, SKP Nihil atau SKP Lebih bayar yang dikirimkan oleh Pejabat pajak

terkait dengan informasi dari pembayaran pajak PPH yang telah dibayarkan

B. Ajaran FormalSedangkan pada ajara formal, fungsi SKP, yaitu1) Menimbulkan hutang pajak: SPPT2) Menentukan besarnya pajak3) Memberitahukan kepada WP4) Tempat pencatatan pembayaran

22. TEORI PEMBENARAN PUNGUTAN PAJAKMerupakan suatu teori yang dapat membenarkan bahwa pajak dapat dipungut oleh Negara(Pemerintah).Hanya saja, dari beberapa teori tersebut tidak semuanya memenuhi alasan/menjawab pembenaran pajak

tersebut, yaitu sebagai berikut:A. Teori yang TIDAK MEMENUHI/MENJAWAB

Teori Asuransi:Teori yang mengibaratkan Pajak itu seperti Premi, yaitu bayar premi (pajak) untuk nantinya dapat

menanggung kerugian yang diderita. Dasar dari Premi itu adalah Perjanjian antara pihak.Sedangkan pajak itu adalah suatu perikatan yang timbul karena UU, bukan karena adanya perjanjian.

Teori Daya PikulPemungutan pajak ini sebesar dari yang dipikul/kemampuan seseorang. Dengan demikian, tentunya

teori ini tidak menjawab pertanyaan mengenai pembenaran pungutan pajak, karena membicarakanmengenai besaran nilai pajak yang harus dibayarkan (Tidak nyambung), bukan mengenai pembenaranpungutan pajak

Teori KepentinganPajak itu besarnya tergantung dari kepentingan yang dilindungi. Teori ini tidak menjawab karenapajak itu memberikan imbalan yang tidak langsung, tidak seperti kepentingan yang dilindungi dimanamerupakan imbalan langsung

B. Teori yang MEMENUHI/MENJAWAB Teori Daya Beli/Teori Pompa

Teori ini menyebutkan dipungutnya pajak seperti sebuah pompa, dimana disedot dari bawah olehpompa, yang kemudian dikeluarkan lagi keatas. Teori ini menjawab tentang pembenaran pungutanpajak, karena disedot dari rakyat dan diberikan juga kepada rakyat

Teori Kewajiban Pajak MutlakTeori ini merupakan Organ Theory, yaitu mengatakan bahwa Negara itu adalah suatu organisasi,dimana dengan terbentuknya suatu Negara dalam bentuk organisasi maka selama itulah Negara itumemungut pajak dari rakyatnya. Teori ini menjawab karena Negara diberikan Hak oleh rakyat untukmemungut pajak.

Teori Pembenaran Pajak Menurut PancasilaPancasila merupakan kristalisasi dari Nilai-nilai. Salah satu nilai-nilai dari Pancasila itu adalah Nilai

Gotong Royong. Nilai gotong royong ini tumbuh dan tersirat dalam Nilai Pajak itu sendiri, dimanarakyat secara bersama-sama membayar pajak demi kepentingan rakyat itu juga.


13/28



12

23. AZAS PEMUNGUTAN PAJAKA. AZAS ADAM SMITH CANON: untuk keberhasilan pemungutan pajak, maka setiap peraturan harus

memuat beberapa azas agar ketentuan hukum dalam perpajakan dapat ditaati dan dilaksanakan olehmasyarakat, yang terdiri dari:

1) Azas Certainty: KepastianDalam hukum pajak, harus terdapat pengertian-pengertian yang jelas dan tidak multitafsir sehinggakepastian hukum di bidang pajak dapat tercapai

Contoh:

- UU PPH menjelaskan pengertian dari Penghasilan, yaitu sesuatu yang menambah kemampuanekonomis. Pengertian ini mempunyai arti yang sangat luas, sehingga pada pasal berikutnya,pengertian dari Penghasilan ini lebih dijelaskan lebih lanjut dengan merinci Penghasilan, yangterdiri dari gaji, honor, upah, dll (Dirinci dengan jelas)

- Verjaring (Daluwarsa) : Fiscus dibatasi waktunya dalam memungut pajak, yaitu selama 5 tahundemi terciptanya kepastian hukum, atau yang biasa disebut denganExtinsive verjaring. Jadi setelahlewat 5 tahun, fiscus tidak bisa memungut pajak yang terhutang dari WP karena kehilangan haknya

Aquisiti ve Verj aring: Dengan lampaunya waktu, seseorang memperoleh hak Extinsive ver jar ing: Dengan lampaunya waktu, seseorang kehi langan hak

2) Azas Convenience of paymentIni merupakan suatu azas yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak untukmelaksanakan kewajibannya, seperti kemudahan dalam pembayaran, fasilitas tempat pembayaran

pajak, waktu pemungutan pajak PPH pada waktu gajian, dst.

3) Azas Economics of coll ection Asas EfisiensiDalam mengumpulkan uang pajak harus mempertimbangkan unsur ekonomisnya. Hal ini berartiketika melakukan pungutan pajak, harus diusahakan agar biaya memungut pajaknya lebih besar dari

hasil pungutan pajak itu sendiri.Contoh: Pemerintah tidak perlu membangun kantor pemungut pajak khusus untuk WNA di Aceh,

karena jumlah WNA yang sangat sedikit di Aceh. Biaya pembangunan kantor yang besar tidak akansebanding dengan pemasukan pajak dari WNA yang sedikit tersebut

4) Azas Equality & Equity

Equality: penentuan dasar atau basic dalam penghitungan nilai pajak harus ditentukan dari nilaiyang sama, sehingga penghitungannya dihitung dari nilai Gross, bukan Netto/brutoContoh: Dasar penghitungan pajak dalam UU PPH adalah nilai PKP (Penghasilan Kena Pajak),yang mana jumlahnya adalah sama.

Equity: keadilan untuk kasus-kasus tertentu (Bukan keadilan Lawful)Contoh:Seorang Wajib Pajak sepakat akan membeli Tanah dan Bangunan yang mana akandikenakan pajak atas tanah dan bangunan tersebut. Tetapi, sebelum terjadinya perpindahan, tanah

dan bangunan tersebut musnah (Terbakar). Dengan demikian, wajib pajak tersebut harusmengajukan pembatalanpengenaan pajak atas tanah dan bangunan tersebut.(Tidak batal dengansendirinya/NICHTE)

ATAU

Azas Yuridis, Ekonomis, Finansial dan Sosiologis

B. AZAS YURIDIKSI PEMUNGUTAN1) Azas Domisili

Adalah azas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Jadi bagisiapapun, baik warga lokal maupun warga asing, selama tinggal di suatu tempat, maka akan dikenakan

pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di tempat tersebut

2) Azas SumberPemungutan pajak ini dilihat berdasarkan sumber penghasilan dari Wajib Pajaknya. Jika sumber

penghasilannya Indonesia, terlepas kewarganegaraannya, maka akan dikenakan pajak di Indonesia.

3) Azas KebangsaanPemungutan pajak ini dilihat berdasarkan kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajaknya. Seperti

wajib pajak yang berwarga Negara Indonesia akan dikenakan pajak Indonesia, dimanapu wajib pajaktersebut berdomisili.


14/28



13

24. HAPUSNYA HUTANG PAJAK1) PembayaranPs.1382 BW

Pembayaran hutang pajak ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang berbeda seperti pembayaran hutangperdata, karena pembayaran hutang pajak ini merupakan hutang yang timbul akibat perikatan yang lahirkarena UU, tentunya hapusnya hutang pajak pun telah diatur khusus oleh UU, seperti:

- Cara pembayarannya yang sudah diatur- Tempat pembayarannya: contoh:bank persepsi, sebagai bank yang ditunjuk- Waktu pembayarannya

2) Kompensasi HutangPs. 1425 BWDalam hukum pajak dikenal yang namanya Kompensasi Hutang atau Perjumpaan Hutang.

Contohnya ketika WP mempunyai kelebihan bayar pajak, maka WP tersebut mempunyai 2 pilihan, yaitudapat dijumpakan/dikompensasikan dengan Hutang Pajak tahun berikutnya atau dikembalikan ataudiambil langsung uang lebih bayarnya (restitusi).

3) Pembebasan HutangPs. 1438 BWDalam pajak dikenal yang namanya pembebasan hutang. Seperti WP yang memang hilang (tidak bisa

ditemukan) atau meninggal dunia dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar pajak selamahidupnya, maka hutang pajaknya akan dihapuskan

4) Pembatalan/KebatalanPs. 1446 BWMisalnya: ketika terjadi salah hitung nilai pajak atau terjadi salah tulis nama, maka itu dapat dimintakanpembatalan kepada Pejabat Pajak

5) DaluwarsaPs. 1946 BWDemi kepastian hukum, dalam Pajak dikenal yang namanya Daluwarsa, dimana telah ditentukan waktu

selama 5 tahun bagi fiscus untuk dapat menagih pajak kepada WP. Jika lewat 5 tahun, maka Fiscus akankehilangan haknya untuk menagih pajak kepada WP

Sedangkan yang tidak menyebabkan hapusnya hutang pajak, sebagaimana hapusnya perikatan pada umumnya,yaitu:

1) Konsignasi/PenitipanPs. 1404 BWIni tidak bisa dilakukan, karena dasar dari konsignasi adalah perjanjian, sedangkan pajak adalah hutangakibat perikatan yang timbul karena UU

2) NovatiePs. 1412: Pembaharuan Hutang3) Percampuran HutangPs. 1436 BW

Percampuran hutang itu terjadi karena perkawinan yang dasarnya adalah perjanjian. Tentunya ini tidakberlaku untuk pajak

4) Musnahnya barangPs 1444Di pajak tidak dikenal perjanjian-perjanjian penghapusan hutang karena musnahnya barang. Beda halnyadengan Perdata yang dikenal dengan NICHTE atau batal demi hukum, sedangkan Pajak dasarnya adalahbukan perjanjian

5) Dipenuhinya Syarat BatalPs. 1265 BWKarena pemenuhan syarat batal itu hanya terdapat pada perjanjian

25. SISTEM PUNGUTAN PAJAK1) Sistem dipungut di Muka (Voor heffing)

Pajak dipungut pada awal tahun.Contoh: Pajak PBB

2) Sistem pungutan di belakang (na eff ing)Pajak dipungut pada akhir tahunContoh: PPH


15/28



14

3) Sistem FiksiPungutan pajak dengan tidak sebenarnya atau tidak riil. Biasanya terdapat pada Pajak zaman

dahulu. Saat ini aplikasinya kurang lebih sama dengan PPH Masa (PPH Pasal 25) atau PPH yang

dicicil, dimana PPH-nya sudah dapat mulai dibayar di awal tahun, meski jumlah PPH yang

seharusnya dibayarkan belum diketahui (karena baru dapat diketahui pada akhir tahun).

Sehingga besaran nilai PPH terutangnya dengan menggunakan patokan PPH dari tahun

sebelumnya. Jika nantinya PPH finalnya sudah keluar, maka jumlah yang sudah dibayarkan

dapat dijumpakan ke PPH Tahun berikutnya jika ternyata kondisinya pajak yang telah kitabayarkan berlebih (lebih bayar)

4) Sistem RiilPPH yang sudah final atau riil penghitungannya pada akhir tahun, dimana merupakan PPH Pasal 29.

5) Sistem CampuranPPH Pasal 25 dan Pasal 29

6) Sistem Self Assesment7) Sistem Official Assessment8) Sistem Witholding Tax

Sistem pungutan pada sumbernya, yaitu ketika pajak kitaPPH Pasal 22, yaitu

9) Kredit PajakPPH Pasal 25, ketika pajaknya dapat dikredit.

26. REFORMASI PAJAKA. Sebelum 1983

Pajak di Indonesia mengalami reformasi besar-besaran sejak tahun 1983. Sebelum tahun 1983, Indonesiamasih menggunakan system hukum Pajak dari Belanda, seperti Inkomsten Belasting (PPH), Verponding(Pajak atas tanah Hak Barat bertransformasi menjadi PBB), Vermogens Belasting, dll. Semua peraturanpajak tersebut menggunakan bahasa belanda

B. Setelah 1983 - Reformasi Pajak DimulaiSejak tahun 1983, Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Reformasi Pajak, karena beberapa alasan

dan tujuan, yaitu5) System pajak Belanda terlalu banyak dan tidak sistematis , dimana semua setiap aspek diatur

dalam masing-masing peraturan yang berbeda. Dengan reformasi Pajak kini, diharapkan beberapaperaturan yang berbeda dapat disatukan/digabungkan menjadi satu peraturan yang sama. Selain itu,juga untuk menyederhanakan aturan-aturan tentang pajaknya itu sendiri, seperti menyederhanakanpenghitungan tariff pajak dan lain lain.

6) Untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi Negara kita, dimana kita sudah mempunyaikonstitusi, sehingga harus menyesuaikan dengan filosofidan falsafah Negara Indonesia

7) Untuk menambah pendapatan Negara atau APBN dari sektor Pajak, karena sejak tahun 1983dirasakan cadangan migas Indonesia semakin menipis, sehingga perlu dicari alternative pemasukanbagi keuangan Negara


16/28



15

27. HUKUM POSITIF PAJAKA. Hukum Formal

Hukum Formal Pajak adalah hukum atau ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Hukum Materiilnya.

Hukum Formal Pajak ini tidak diatur dalam satu Peraturan saja, melainkan diatur dalam beberapaperaturan, yaitu:1)UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui UU No. 28 Tahun 2007Tentang Perubahan Ketiga("UU KUP").

2)UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubahmelalui UU No. 19 Tahun 2000("UU PPSP")

3)UU No. 14 Tahun 2002Tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak")B. Hukum Materiil

Hukum Materiil adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Subjek, Objek dan Tariff Pajak.Hukum Materiil ini terdiri dari:

1) UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah danterakhir diubah melalui UU No. 17 Tahun 2000Tentang Perubahan Ketiga ("UU PPH").

2) UU No. 8 Tahun 1983Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah diubah melalui UU No. 18 Tahun 2000 ("UU PPN &PPnBM")

3) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah diubahmelalui UU No.12 Tahun 1994 ("UU PBB")

4) UU No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimanatelah diubah diubah melalui UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan ke-1 ("UU BPHTB")

5) UU No. 13 Tahun 1985Tentang Bea Materai ("UU BM")28. SEJARAH LAHIRNYA PENGADILAN PAJAK

- Pada awalnya lahir suatu lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Pajak(MPP).- Jika ditafsirkan dari Penjelasan Pasal 58 UU No. 5 Tahun 1986 ( UU TUN), MPP ini merupakan Banding

Administrasi, yang mana bukan merupakan suatu badan peradilan yang mandiri, melainkan suatu lembagayang mengakomodir Upaya Banding dari Keberatan dan putusannya masih didalam ruang lingkup Putusan

Tata Usaha Negara

- Tapi ternyata, hal tersebut bertentangan dengan UU KUP yang mengamanatkan bahwa upaya bandingharus dilakukan oleh suatu badan peradilan yang mandiri, yang putusannya bukan merupakan putusanPejabat Tata Usaha Negara. Sehingga MPP ini diganti dan dibentuk suatu lembaga baru, yaitu Badan

Penyelesai Sengketa Pajak(BPSP)

- Tapi ternyata pada kenyataannya BPSP ini tidak dapat disebut mandiri, karena sebenarnya BPSP ini tidakbermuara ke Mahkamah Agung, yaitu suatu lembaga tertinggi dari peradilan yang bebas dan independent.Dalam konsiderannya sama sekali tidak mengacu kepada UU Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya suatu

lembaga peradilan dapat dikatakan suatu lembaga yang bebas dan independen, jika lembaga peradilantersebut berada di bawah kekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.

- Sehingga dapat diperdebatkan bahwa BPSP ini masih merupakan Lembaga untuk Upaya BandingAdministratif. Hal ini diperkuat dengan preseden dari kasus Tommy Soeharto, yang pada waktu itumengajukan bandingnya tidak ke BPSP sebagaimana yang diamanatkan oleh KUP, melainkan mengajukanke PT TUN, karena Tommy Soeharto menganggap bahwa BPSP tidak mandiri. Disinilah akhirnya timbul

dualisme pemahaman mengenai suatu lembaga yang independent dan mandiri dalam menyelesaikansengketa pajak.

- Karena dualisme itulah, akhirnya dengan UU 14 tahun 2002, dibentuk suatu Lembaga Peradilan yangindependent dan mandiri, yaitu Peradilan Pajak, yang mana dalam konsiderannya sudah mengacu kepadaUU Kekuasaan Kehakiman.


17/28



16

- Hanya saja, Pengadilan Pajak inipun masih dipertanyakan kemandiriannya/independensinya karena padakenyataannya secretariat dari Pengadilan Pajak ini masih dibawah Kementerian Keuangan, bukan

Mahkamah Agung

29. UU KUP1) Keberlakuan UU KUP

UU KUP ini berlaku untuk semua jenis Pajak yang diberlakukan kepada Masyarakat.

Tapi meski demikian, juga ada jenis-jenis pajak tertentu yang membuat aturan formil dan materiilnyadalam satu peraturan, contohnya adalah PBB. Hal ini karena sulit untuk menyatukan aturan-aturan terkaitdengan PBB yang sifatnya adalah Pajak Objektif, dengan pajak-pajak lainnya yang bersifat Subjektif.

Contohnya NPWP sama sekali tidak dikenal dalam PBB, melainkan hanya digunakan pada PPH, PPN(Pajak Subjektif), yang mana sifatnya Self Assessment

2) Bentuk Hukum FormilHukum Formil ini dapat berupa Undang Undang dan juga Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya.Sedangkan untuk hukum Materiil, WAJIB diatur dalam bentuk Undang Undang

30. PENGERTIANPENGERTIAN DALAM KUPPasal 1 KUPa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat

b. Wajib Pajakadalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungutpajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara ataubadan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Pertanyaan UAS:Apa perbedaan Subjek Pajak dengan Subjek Hukum?Subjek Hukum adalah Pri badi (Natur alij ke Person) dan Badan Hukum (Rechtperson), sedangkanSubjek Pajak itu lebih luas, karena terdiri dari Pri badi (Naturali jke Person) dan Badan, dimana Badanini terdiri Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah(BUMN/BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau perkumpulanlainnya, seperti Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau Lembaga, dan Bentuk UsahaTetap

31. NPWPPASAL 2 KUPa. Pasal 2 (1)menjelaskan bahwa WP yang telah memenuhui syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak. Hal ini menunjukanmengenai Self-Assessment System.

Sehubungan dengan karakteristik Pasal 2 ini yang Self-Assessment System, maka dapat dikatakan bahwa

KUP ini hanya ditujukan atau terfokus kepada PPH dan PPN, sehingga PBB tidak dapat masuk dalam UUKUP ini.

b. Fungsi NPWPa. Bagi WP adalah sebagai identitas dari wajib pajakb. Bagi Fiscuss Pajak adalah sebagai control administrasi pajak

c. Sanksi - Pasal 39Jika SP tidak mendaftarkan NPWP padahal telah memenuhi ketentuan sebagai WP sesuai denganketentuan perundang-undangan, maka SP tersebut akan dianggap telah menimbulkan kerugian bagi

Negara, sehingga akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan

denda paling sedikit 2x jumlah pajak terutang dan paling banyak 4x jumlah pajak terutang


18/28



17

d. Kewajiban NPWPa. Badan

Semua badan yang menjadi subjek PPH tanpa terkecuali wajib untuk mendaftarkan NPWP

b. Pemungut/Pemotong Pajak Tertentuc. Pribadi

Setiap pribadi atau seseorang yang memiliki penghasilan netto diatas dari PTKP wajib untuk

mendaftarkan NPWP

Hal ini menunjukan mengenai adanya karateristik pajak, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. DanKUP ini sebenarnya memfokuskan kepada Pajak-pajak subjektif saja, karena melihat kondisi-kondisi dari

subjek pajaknya untuk menentukan pajaknya tersebut

e. Penghapusan NPWPa. WP telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisanb. Warisan yang telah selesai dibagic. Wanita kawin yang tidak melakukan perjanjian pisah hartad. WP orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai WPe. WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undanganf. WP BUT yang sesuatu hal telah kehilangan statusnya sebagai BUT

32. SPT1) Pengertian SPT

Menurut Pasal 1 butir (11), SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Macam SPTMenurut Pasal 1 butir (12) & (13), SPT terbagi menjadi 2, yaitu SPT Masa yang digunakan untuk

menghitung tiap masa pajak atau tiap bulan dan SPT Tahunan yang digunakan untuk menghitung danmelaporkan pajak pada akhir tahun.

3) Pengisian SPTPasal 3 (1) KUP menjelaskan bahwa setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar. SPT ini merupakan

tempat data WP, NPWP, objeknya

SPT adalah tempat data, sehingga pengisian SPT merupakan pengisian data-data terkait dengan subjek danobjek pajaknya.

4) Perbedaan pengisian SPT(mengisi data) dalamself-assessment systemdan official assessment system:1. Pengisian SPTself-assessment system(PPH) adalah merupakan suatu perbuatan hukum, yang terdiri

dari menghitung, menetapkan dan melaporkan, dimana jika tidak dilakukan atau dilakukan dengantidak benar akan ada sanksinya.

2. Pengisian SPT official assessment system(PBB) adalah merupakan perbuatan administrasi belaka,yang mana hanya mengisi subjek WP, data objeknya (luas tanah,luas bangunan, bahan bangunannya,dll), sehingga jika salah dalam penulisannya hanya perlu diperbaiki saja dan tidak ada sanksinya.

5) Keterlambatan Pengisian SPTPasal 7 (1) menjelaskan sanksi bagi yang terlambat melakukan pengisian SPT, yaitu Rp500.000 untuk SPTMasa PPN dan SPT Masa lainnya, serta Rp1.000.000 untuk SPT PPH WP Badan dan Rp100.000 untukSPT PPH WP Pribadi


19/28



18

33. PASAL KUP YANG MENGANDUNG/TERSIRAT SELF ASSESSMENT SYSTEM1)Pasal 2 (1)yang menjelaskan bahwa WP yang telah memenuhui syarat subjektif dan objektif sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak2)Pasal 3yang menjelaskanmengenai kewajiban WP untuk mengisi SPT dengan sendiri secara benar3)Pasal 4 (1)yang menjelaskan mengenai pengisian SPT4)Pasal 12 (1)yang menjelaskanbahwa WP wajib membayar pajak dan tidak tergantung kepada SKP

34. HAK MENAGIH FISCUSS DALAM WAKTU 5 TAHUN - PASAL 13Pasal 13 menjelaskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak maka dirjen pajak dapatmengeluarkan SKP Kurang Bayar. Ini terkait dengan Daluwarsa Pajak 5 Tahun, dimana Fiscuss memiliki hakuntuk menagih pajak dalam waktu 5 tahun.

35. SURAT TAGIHAN PAJAK - PASAL 14Pasal 14 menjelaskanbahwa Fiscuss juga dapat mengeluarkan Surat Tagihan Pajak kepada WP

36. SKP KURANG BAYAR TAMBAHAN - PASAL 15Pasal 15 menjelaskan bahwa Fiscuss juga dapat mengeluarkan SKP Kurang Bayar Tambahan jika ternyataditemukan novum atau data baru yang mengakibatkan jumlah pajaknya bertambah

37. PEMBETULAN SKP - PASAL 1638. PEMERIKSAAN - PASAL 1739. PENAGIHAN PAJAKPASAL 20

1)Penagihan Pajak Sekaligus - Pasal 20Pasal 20 (2) menjelaskanbahwa Fiscus Pajak dapat melakukan penagihan pajak secara SEKETIKA danSEKALIGUS, dimana adanya kondisi-kondisi tertentu pada Wajib Pajak seperti:- ada indikasi WP akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu- ada indikasi WP akan mengecilkan asset-aset perusahaannya atau memindahtangankan asset

perusahaanya

- ada indikasi WP akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan atau memindahtangankanperusahaan atau memekarkan atau melakukan perubahan-perubahan lainnya.- ada indikasi badan usahanya akan dibubarkan oleh negara

- ada indikasi badan usaha akan pailit atau disita oleh pihak ketiga2)Angsuran Pajak (Tax Credit) - Pasal 21, 22, 23, 25 dan 26 KUP

40. DALUWARSA HAK FISCUSS UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK- PASAL 22Pasal 22 menjelaskan mengenai daluwarsa bagi para fiscuss untuk melakukan penagihan pajak, yaitu selama 5tahun. Dimana jika melebih 5 tahun, maka Fiscuss akan kehilangan haknya untuk dapat melakukan penagihanpajak.

Pasal ini mewujudkan suatu azas Kepastian Hukum, dimana memberikan suatu kepastian kepada WP terkaitdengan hutang pajak yang diderita.


20/28



19

41. SENGKETA PAJAK - PASAL 251) Dalam pelaksanaan pembayaran pajak, sangat dimungkinkan jika jumlah pajak yang WP bayarkan tidak

sesuai dengan perhitungan pajak yang dilakukan oleh Fiscuss, sehingga fisccus pajak akhirnyamenerbitkan SKP kepada WP, seperti (Pasal 25 KUP):

a. SKP Kurang Bayarb. SKP Kurang Bayar Tambahanc. SKP Nihil

Contohnya WP merasa telah membayar pajak terlalu besar (Lebih Bayar), tapi Fiscuss menerbitkan

SKP Nihild. SKP Lebih Bayar

Contohnya WP merasae. Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan

2) Terkait dengan SKP yang diterima dari Fiscuss tersebut, WP dapat mengajukan upaya hukum dalambentuk Upaya Administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam aturan Sengketa Tata Usaha Negara.

3) Langkah atau saluran pertama yang dapat dilakukan dalam Upaya Administrasi untuk menyelesaikansengketa atau konflik tersebut adalah mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Dirjen Pajak cq.KPP atas SKP yang dikeluarkan oleh Fiscuss

4)

Setelah menerima Surat Keberatan dari WP, maka Dirjen Pajak/KPP akan mengeluarkan Surat Keputusanterhadap Surat Keberatan tersebut. Dan jika ternyata WP tidak puas atas Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Dirjen Pajak/KPP tersebut, maka WP dapat mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu

mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

5) KUP telah mengatur bahwa Putusan Banding dari Pengadilan Pajak adalah Final & Binding, yang berartitelah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum berikutnya.

6) Hanya saja, jika WP masih tidak puas terhadap Putusan Banding dari Pengadilan Pajak, WP dapatmengajukan Upaya Hukum Luar Biasa, yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MahkamahAgung. Hanya saja, upaya PK ini bukan lanjutan dari upaya banding.

7) KUP mengatur bahwa dengan adanya sengketa pajak ini, hutang pajaknya tetap harus dibayar terlebihdahulu sebesar jumlah yang disepakati bersama antara WP dan Fiscuss Pajak. Dengan kata lain, dalam hal

WP mengajukan keberatan, tidak menunda uang yang masuk ke dalam Negara. Intinya APBN harus tetapada/"mengebul".

42. UPAYA PERADILAN PAJAK: UPAYA KEBERATAN & UPAYA BANDINGDalam pajak, terdapat dua upaya peradilan pajak yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam rangka mencarikeadilan terhadap Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Fiscuss, yaitu Upaya Keberatan yang diajukan

kepada Fiscuss Pajak itu sendiri dan Upaya Banding yang diajukan kepada Pengadilan Pajak.

Upaya Keberatan ini termasuk Peradilan Tidak Murni, sedangkan Upaya Banding ini termasuk PengadilanMurni.

Perbedaan antaran Peradilan Tidak Murni dan Peradilan Murniadalah:

1) Peradilan Administrasi Tidak Murni/Quasi Peradilan/Peradilan Semu/DoleansiPeradilan ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu WPselaku yang berkewajiban untuk melaksanakan surat

ketetapan Fiscuss danFiscussitu sendiri sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan yang dijadikansebagai objek sengketa sekaligus sebagai pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yangbersangkutan.

Sehingga, keputusan yang dikeluarkan peradilan ini adalah dari Pejabat Administrasi Tata Usaha Negarayang sebenarnya bersangkutan atau berhubungan dengan perkara itu sendiri.

2) Peradilan Administrasi MurniPeradilan Murni adalah peradilan yang selain melibatkan para pihak yang bersengketa, tetapi jugamelibatkan pihak yang independent/mandiri yang mana tidak sama sekali terkait dengan perkaranya. Jadidalam Peradilan Administrasi Murni terdiri dari 3 pihak, yaitu WP dan Fiscuss selaku pihak yang

bersengketa serta Majelis Hakim dari Pengadilan Pajak selaku pihak yang memutuskan perkara tersebut.


21/28



20

43. UPAYA PAKSAANJika dalam sengketa pajak, ternyata WP ternyata tidak mau membayar Hutang Pajak, maka akan dilakukan

upaya berikutnya, yaitu Upaya Paksaan, yang terdiri dari diberikannya suatu Peringatan, Teguran, hinggaakhirnya diterbitkan Surat Paksa.1) Upaya Paksaanadalah Tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur atau orang yang mempunyai hak,

dalam hal ini adalah Pemerintah/Fiscuss, terhadap Debitur atau orang yang mempunyai kewajibanmenurut ketentuan UU atau berdasarkan UU, untuk memaksa orang yang mempunyai kewajiban atau

yang ditentukan oleh UU

2) Upaya Paksaan ini berbeda-beda antara Paksaan dalam Hukum Pidana, Perdata dan Hukum AdministrasiNegara, yaitu: Paksaan Pidana: Kurungan dan Penjara sebagaimana yang diatur dalam KUHP Paksaan Perdata: Paksaan yang berasal dari Putusan Pengadilan dan dari Luar Pengadilan, seperti Paksaan Hukum Administrasi Negara adalah berupa Paksaan Moral, Materi dan Fisik (Gizzeling)

3) Bentuk konkret dari Upaya Paksa ini adalah diterbitkannya SURAT PAKSA oleh Fiscuss kepada WP,yaitu ketentuan tertulisdari Pejabat yang berwenang dengan Titel Eksekutorial (Mempunyai kekuatan

Eksekusi layaknya Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan mempunyai Irah Irah:"demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa") yang mempunyai kekuatan hukum pasti yang mewajibkan WPyang tercantum namanya pada Surat Paksa untuk membayar pajak-pajak yang disebut dalam Surat Paksa

dalam jangka waktu yang ditentukan dengan ancaman sita atau lelang.

Surat Paksa ini merupakan PARATE EKSEKUSI, yaitu Eksekusi di Luar Pengadilan, tetapi mempunyaikedudukan yang sama dengan Eksekusi Pengadilan, karena terdapat Titel Eksekutorialnya

Surat Paksa ini bertujuan untuk menagih pajak terhutang dari WP demi terpenuhinya fungsibudgeterdalam pajak, yaitu memenuhi APBN

44. UPAYA LANJUTAN SETELAH SURAT PAKSAGUGATAN MASALAH FORMALKetika dalam sengketa Pajak dimana WP sebenarnya tetap diwajibkan untuk membayar terlebih dahuluHutang Pajaknya, tapi ternyata WP tersebut tetap tidak mau membayar meski sudah diperingatkan, ditegur danbahkan telah diberikan Surat Paksa, maka ada satu upaya hukum berikutnya yang dapat dilakukan oleh WPtersebut, yaitu:- Mengajukan upaya keberatan terhadap kekurangan formal dari Surat Paksa tersebut, seperti Surat Paksa

tersebut ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang atau Surat Paksa tersebut disampaikan dalam

waktu yang tidak tepat sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU PPPSP

- Upaya keberatan tersebut diajukan melalui suatu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Pajak yang isinyahanya berisi tentangan atau keberatan terhadap unsur formal dari Surat Paksa tersebut, dan tidak bisa berisitentangan terhadap Unsur Materiilnya. Hal ini dikarenakan unsur materiilnya telah diperiksa dalam upaya-upaya sebelumnya, yaitu upaya Keberatan dan Upaya banding.

- Setelah ini semua dilakukan, tetapi WP masih tidak mau membayar, barulah dilakukan upaya Sita atauPaksa badan


22/28



21

45. PEMBUKUAN - PASAL 28 Masalah Pembukuan ini sebenarnya sudah diatur dalam Hukum Perdata, sebagaimana yang diatur dalam

KUHD dan UU No. 18 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Masalah pembukuan ini akan bergunanantinya ketika dijadikan sebagai alat bukti dalam Pengadilan. Hanya saja, dalam Hukum Perdata tidakmengatur mengenai sanksi-sanksi jika tidak dilakukan Pembukuan ini. Konsekuensi jika tidakdilakukannya Pembukuan hanya tidak ada atau kurangnya alat bukti yang dapat diberikan dalam

Pengadilan.

Hal tersebut sangat berbeda sekali dalam Hukum Pajak, dimana Pembukuan dalam dalam Hukum Pajakadalah hal yang sangatpenting dan wajib, karena pembukuan tersebut yang dituangkan dalam LaporanKeuangan merupakan dasar pertimbangan untuk menimbulkan hutang pajak. Pembukuan inilah yangnantinya akan bersedia data tentang penghasilan seseorang yang nantikan akan dimasukkan kedalam SPTdan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SPT.

Pembukuan atau Laporan Keuangan ini akan menjadi bagian dari SPT (lampiran) yang akan dilaporkandan ketika tidak dilampirkan Pembukuan atau Laporan Keuangan tersebut dalam SPT, maka SPT tersebutakan dianggap tidak ada atau dianggap tidak/belum memasukkan SPT, sehingga akan ada sanksi karena

tidak memasukkan SPT. Pembukuan yang dilakukan ini harus mengikuti norma-norma Ikatan AkuntasiIndonesia (IAI), yang berarti pembukuan ini harus dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar.

Oleh karena dalam hukum perdata tidak diatur mengenai sanksi-sanksi jika tidak menyelenggarakanPembukuan, sedangkan dipajak sangat penting dan dibutuhkan, maka dalam hukum pajak ini, yang bersifat Lex Spesialis, mengatur dengan jelas sanksi-sanksi yang dikenakan bagi WP yang wajib menyelenggarakanPembukuan.

46. KEWAJIBAN PEMBUKUAN BAGI WPA.WP yang WAJIBMelakukan PembukuanPasal 28 (1) KUP

Pasal 28 (1) KUP ini menjelaskan bahwa terdapat Wajib Pajak yang WAJIB untuk melakukanPembukuan, yaitu:

- WP orang Pribadiyang melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas- WP Badan

B.WP yang TIDAK WAJIB (DIKECUALIKAN)Melakukan PembukuanPasal 28 ayat (2) KUP-

Pasal 28 ayat (2) KUP ini menjelaskan bahwa ada WP yang dikecualikan atau dapat tidakmelakukan Pembukuan, yaitu hanya WP Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan

Usaha/Pekerjaan Bebas, dimana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturanperundang-undangan, yaitu Pasal 14 UU PPH.

- Meski WP Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas tersebutdikecualikan atau tidak wajib melakukan pembukuan, tetapi WP tersebut tetap diwajibkan untukmelakukan Pencatatan dengan menghitung penghasilan nettonya dengan cara menggunakan Norma

Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan

usaha/pekerjaan bebas. Yang arti WP tersebut dapat melakukan pencatatan biasa saja, tanpa perlumengikuti Norma-norma IAI.

47. WP YANG DIKECUALIKAN MEMBUAT PEMBUKUANPASAL 14 UU PPHa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada WP yang dikecualikan untuk melakukan

pembukuan, yaitu WP Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas yang telahditentukan oleh UU, yaitu dalam hal ini adalah Pasal 14 UU PPh.

b. WP yang dikecualikan tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 14(2) UU PPhadalah paraWP yang penghasilan bruto 1 tahunnya kurang dari Rp4,8 Milyar. Dengan demikian dapat dikatakanbahwa WP Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan bebas yang berpenghasilankurang dari 4,8 Milyartidak perlu atau DIKECUALIKANuntuk melakukan pembukuan.

c. Pasal 14 (1) UU PPh menjelaskan mengenai Norma Penghitungan yang harus digunakan oleh WP yangdikecualikan yang tidak mau melakukan pembukuan, yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Nettonyaadalah suatu Prosentase yang dibuat, disempurnakan dan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. JadiNorma yang digunakan benar-benar tergantung dari yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.


23/28



22

d. Hanya saja, meski WP yang dikecualikan dapat melakukan pencatatan dengan menggunakan NormaPenghitungan dengan Prosentase yang disediakan oleh Dirjen pajak, tetapi WP yang dikecualikan tersebut

pun dapat melakukan pembukuan jika memang diinginkan. Karena sebenarnya pada kenyataanya, WP yangdikecualikan tersebut lebih senang melakukan pembukuan, karena WP tersebut tidak tergantung denganProsentase yang disediakan oleh Dirjen Pajak, melainkan benar-benar dihitung dari untung ruginya suatu

usaha yang benar-benar diketahui oleh WP tersebut.

48. TINDAKAN FISCUS BAGI WP YANG TIDAK MEMBUAT PEMBUKUANBagi para WP yang sebenarnya telah diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, tapi ternyata tidakmelakukannya, maka Fiscuss secara Ex Officioakan memperhitungkan pajak dan menerbitkan SKP bagi WPtersebut.

SKP ini sebenarnya adalah bentuk sanksi bagi WP yang lalai menyelenggarakan pembukuan, sebagaimanasesuai dengan fungsi SKP dalam ajaran materiil, karena pada dasarnya PPH itu adalah self assessment systemyang memberikan kebebasan bagi WP untuk melakukan penghitungan sendiri. Dan sanksi ini pun dapatberkembang menjadi sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

49. SANKSI TERHADAP SPTA. Tidak Menyampaikan SPTB. Terlambat Menyampaikan SPTC. Menyampaikan SPT yang tidak Benar

50. SANKSI PERPAJAKANA. Sanksi Administrasi

1) Denda2) Bunga3) Kenaikan

B. Sanksi Pidana


24/28



23

UU PPH

51. HUKUM MATERIIL PPHPada dasarnya Hukum Materiil itu adalah mengatur mengenai Subjek, Objek dan Tariff. Dengan demikian,hukum Materiil dari UU PPh ini akan mengatur mengenai Subjek Pajak, Objek beserta tariff yang sudah

ditentukan oleh Fiscuss.

52. SUBJEK PAJAK MENURUT UU PPHPASAL 2 UU PPHPasal 2 (1) UU PPh menjelaskanbahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah:a. Orang Pribadidan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhakb. Badanc. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan

53. OBJEK PAJAKPASAL 4 UU PPH54. MACAM TARIF PAJAKPASAL 17 UU PPH

a. Tarif TetapAdalah tariff yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah jika jumlah yang dijadikan dasarperhitungan berubah.Contoh: Bea Materai yang mempunyai Tarif tetap, yaitu BM Rp.3000 untuk penerimaan uang s/d Rp.1jutadan BM Rp.6000 untuk Penerimaan Jumlah Uang lebih dari Rp.1 juta

b. Tarif Proposional (Tarif Sepadan)Adalah tariff yang berupa suatu prosentasi (%) tetap yang tidak berubah-ubah.

Contohnya:- Tarif PPH Badan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU PPH, yaitu sebesar 28%- Dividen , bunga royalty sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU PPH, yaitu 15% bagi WP dalam

Negeri dan 20% bagi WP Luar Negeri

c. Tarif Progresif (Tarif Berlapis)Tariff progresif ini adalah tariff yang prosentase (%) pemungutannya akan makin naik seiring dengansemakin besar nilai/jumlah penghasilan yang dijadikan dasar perhitungannya.Tarif progresif inilah yang digunakan WP Orang Pribadi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 UUPPh, yaitu:- 5 % = Penghasilan s/d Rp50 juta- 15% = Penghasilan antara Rp 50 JutaRp250 juta- 25% = Penghasilan antara Rp 250 JutaRp 500 Juta- 30% = Penghasilan diatas Rp500 Juta

d. Tarif DegresifAdalah tariff yang prosentase pemungutannya akan semakin turun apabila jumlah yang dijadikan dasar

perhitungannya makin naik.

Tarif Degresif ini sudah tidak digunakan lagi.


25/28



24

55. PENGHITUNGAN PPH1) SUBJEK PAJAK: Langkah pertama untuk menghitung PPH adalah mengetahui subjek pajaknya (Pasal,

3 UU PPh)

2) OBJEK PAJAK: Setelah mengetahui Subjek Pajak, dilanjutkan mencari tahu objeknya (Pasal 4(1) UUPPh) dan objek yang dikecualikan (Pasal 4(3) UU PPh)

3) RUMUS DASAR: Rumus dasar penghitungan Hutang PPH adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP)dikalikan dengan Tariff. Dan ada beberapa Perhitungan yang dilakukan sebelum mendapatkan nilai PKP

ini.

4) PENGHASILAN BRUTO (PB):Sebelum mendapatkan PKP, harus mendapatkan Penghasilan Bruto(PB) terlebih dahulu. PB ini adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahunpajak

5) PENGHASILAN NETTO (PN): Setelah mendapatkan PB, maka selanjutnya dicari atau dihitungPenghasilan Netto (PN), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 (1) UU PPh, yaitu:a. Penghasilan Netto yang melakukan Pembukuan:

PN = Penghasil an 1 tahun Biaya/pengeluaran yang diperbolehkan Pasal 6 (1) UU PPh

Dalam menghitung PN ini benar-benar harus memperhatikan biaya mana saja yang diperbolehkan

untuk menjadi Pengurang (Pasal 6 (1) UU PPh) atau biaya yang tidak boleh menjadi Pengurang

(Pasal 9 UU PPh)b. Penghasilan Netto yang tidak melakukan Pembukuan

PN= Penghasilan 1 tahun x Prosentase yang ditetapkan F iscuss

6) PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP): Setelah didapatkan nilai PN, barulah dilihatPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana yang telah diatur dalamPasal 7 UU PPh.PTKP ini nantinya akan dijadikan pengurang bagi Penghasilan Netto untuk penghitungan PenghasilanKena Pajaknya.

PTKPsebagaimana yang telah diatur dalamPasal 7 UU PPhadalah:a. Rp.15.840.000 untuk WP orang Pribadib. Ditambahkan Rp.1.320.000 bagi WP orang Pribadi yang kawinc. Ditambahkan Rp.15.840.000 bagi seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suamid. Ditambahkan Rp.1.320.000 untuk setiak anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 anak.

7) PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP): Setelah nilai PTKP-nya diketahui, barulah dihitung PKP-nya, yang rumusnya adalah Penghasilan Netto dikurangi PTKP:

PKP = PN PTKP

Nilai PKP inilah yang dijadikan sebagai DASAR penghitungan dari hutang PPh, dimana menjadi acuanbagi ASAS EQUALITY dalam Pajak. Sehingga keadilan ini dilihat dari nilai PKP-nya, yang mana jikanilai PKP-nya sama, maka Hutang PPh akan sama. Unsur subjektifnya ada sebelum di PKP, yaitu diPTKP-nya.

8) TARIFF & HUTANG PPH: Setelah nilai PKP didapatkan, barulah kita menentukan Tarifnyasebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 UU PPh, karena sebagaimana yang telah dijelaskanmengenai Rumus Dasar diatas, hutang PPh itu adalah nilai PKP dikalikan dengan Tarif.

HUTANG PPH = PKP x Tarif

Penghitungan PPH ini dibedakan menjadi 2, yaitu PPH untuk WP Badan dan PPH untuk orang Pribadi,

dimana Tarif yang dipergunakan sebagai perhitunga berbeda, yaitu:a. Penghitungan PPH untuk Wajib Pajak Badan(Pasal 17 (1) PPH):

Hutang PPH = PKP x 28%

b. Penghitungan PPH untuk Wajib Pajak Pribadi (Menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 (1)PPH)

Hutang PPH = PKP x Tarif Progresif


26/28



25

56. CONTOH SOAL1) Berapa PPH Terhutang untuk PKP sebesar Rp600 Juta?

Jawab:- Lapisan 1: Penghasilan s/d 50 Juta = 5% : Rp.50 juta x 5 % = Rp2.500.000- Lapisan 2: Penghasilan 50 Juta250 Juta = 15% : Rp200 Juta x 15% = Rp30.000.000- Lapisan 3: Penghasilan 250JutaRp500 Juta = 25% : Rp250 Juta x 25% = Rp62.500.000- Lapisan 4: Penghasilan >Rp500Juta = 30% : Rp100 Juta x 30% = Rp30.000.000

TOTAL HUTANG PPH = Rp125.000.000

2) Tuan A Penghasilan Nettonya adalah Rp800Juta, status Kawin dengan istrinya 1, dan anak 5, danmenanggung orang tua 2. Berapa PPH Terutang?

Jawab:

a. PN = Rp800 Jutab. PTKP:

- WP Orang Pribadi : Rp15.840.000- Mempunyai Istri : Rp1.320.000- Mempunyai lebih dari 3 tanggungan: 3xRp1.320.000 : Rp3.960.000

TOTAL PTKP : Rp21.120.000

c. PKP = PNPTKP= Rp800 JutaRp21.120.000

PKP = Rp778.880.000

d. Hutang PPH (Tarif Progresif) untuk PKP Rp778.880.000:- Lapisan 1: Penghasilan s/d 50 Juta = 5% : Rp.50 juta x 5 % = Rp2.500.000- Lapisan 2: Penghasilan 50 Juta250 Juta = 15% : Rp200 Juta x 15% = Rp30.000.000- Lapisan 3: Penghasilan 250JutaRp500 Juta = 25% : Rp250 Juta x 25% = Rp62.500.000- Lapisan 4: Penghasilan >Rp500Juta = 30% : Rp278.880.000 x 30% = Rp83.664.000

TOTAL HUTANG PPH = Rp178.664.000


27/28



26

57. PENGHITUNGAN PBB1) OBJEK PAJAK:2) SUBJEK PAJAK: Subjek pajak untuk PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau

memperoleh manfaat dari objek tersebut. Sehingga, meski seseorang bukan pemilik dari objek tapimemanfaatkannya seperti menyewa atau mengontrak, maka seseorang tersebut wajib membayar PBB ini

3) RUMUS DASAR: Rumus dasar penghitungan Hutang PBB adalah NJOPKP Kena Pajak (NJOPKP)dikalikan dengan Tariff. Dan ada beberapa Perhitungan yang dilakukan sebelum mendapatkan nilai

NJOPKP ini.

4) NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) GABUNGAN BUMI & BANGUNAN: Langkah pertamaadalah menjumlahkan NJOP dari bumi danNJOP bangunan.

5) NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP): Setelah mendapatkan NJOP,selanjutnya menentukan nilai dari NJOPTKP-nya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Contoh dari NJOPTKP daerah berbagai daerah- Depok: Rp.10 Juta, sesuai dengan Pasal 58(4) Perda 7/2010 Depok.- Jakarta: Rp.15 Juta

6) NJOPKP: Setelah mendapatkan nilai NJOP dan NJOPTKP, maka kedua nilai tersebut diselisihkan untukmendapat nilai NJOPKP ini

NJOPKP = NJOP

NJOPTKP

7) TARIFF & HUTANG PBB: Setelah nilai NJOPKP didapatkan, barulah kita menentukan Tarifnyasebagaimana yang telah diatur dalam berbagai macam peraturan daerah, yaitu:

a. Depok (Pasal 61 Perda 7/2010 Depok):- 0,125%, untuk NJOP < Rp.1 Milyar- 0,25%, untuk NJOP > Rp.1 Milyar

b. Jakarta (Pasal 6 Perda 16/2011 DKI )- 0,01%, untuk NJOP < Rp.200juta- 0,1%, untuk Rp.200Juta


28/28

Rangkuman Hukum Pajak

Documents