Hukum Pajak Adalah Hukum Yang

7/29/2019 Hukum Pajak Adalah Hukum Yang

1/47

Hukum Pajak adalah hukum yang (terutama) di negara kita masih sangat impopulair.

1. Tentang Hukum Pajak.

Hukum pajak biasa juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang

meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali

kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga dia merupakan bagian dari hukum publik,

yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang tertentu atau badan-

badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)

2. Pajak

"Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajibmembayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Definisi Pajak

Sekedar untuk perbandingan berikut disajikan definisi beberapa sarjana yang dimuat secara

kronologis.

a. Definisi Prancis : termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la Sciene des

Finances, 1906 berbunyi : "L' impot et la contribution, soit directe dissimulee, que la puissance

publique exige des habitans ou des bies pur sebvenir aux depenses du gouverment."

"Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik

dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah"

b. Definisi Deutche Reichs Abgaben Ordnug (RAO-1919), Berbunyi "stauren sind einmalige oder

laufende geldleistugen die nicht eien gegenleistung fur eine besondere leistung darstellen, und voneinem offentlichreclichen gemeinwesen zur erzielung von einkunfen allen auferlegt werden, bei

denen der tatbestand zuttrifft an den das fesetz die leistungspilicht knupft"

"Pajak adalah bantuan uang secara insedental atau secara periodik (dengan tidak ada

kontraprestasinya) yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (=negara), untuk memperoleh

pendapatan dimana terjadi sesuatu tatbestand (=sasaran pemajakan), yang karena undang-undang

telah menimbulkan utang pajak.

c. Definisi Prof. Edwin R.A. Seligman dalam Essay In Taxtion (New York, 1925), berbunyi :


2/47

"Tax is a compulseryconstribution from the person, to the goverment to defray the expenses

incurred in the common interest of all, wihout reference to special benefit conferred".

4. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Pengertin Pajak.

Yang tersimpul dalam berbagai definisi selain definisi Dr. Soeparman yang memang membuka ide

baru itu adalah:

a. Pajak dipungut dalam berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrprestasi individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya

masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investmen

e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur

5. Retribusi

Rertibusi pada umumnya hubungan langsung dengan prestasi kembali adalah langsung, artinya, kitamembayar retribusi dan kita langsung merasakan efek dari retribusi tersebut. berbeda dengan pajak,

yang efeknya dirasakan melalui pembangunan. contoh dari retribusi bisa kita lihat, ketika kita masuk

di area parkir kita dikenakan retribusi, namun efek dari membayar retribusi tersebut adalah,

kederaan yang kita parkir akan dijaga oleh penjaga parkir, itulah yang dimaksud dengan retribusi.

6. Sumbangan

Istilah sumbangan ini mengandung pikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi

pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan

kepada penduduk seluruhnya, tetapi hanya untuk sebahagian tertentu saja.

7 Hukum Pajak Termasuk Hukum Publik

Telah dikatakan diatas bahwa hukum pajak adalah sebahagian dari hukum publik, dan ini adalah

bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya; pendek

kata yang mengatur cara-cara pemerintahan. Yang termasuk dalam hukum publik ini adalah : hukum

tata negara, hukum pidana, dan hukum administrastratif. Sedangkan hukum pajak merupakan anak

bagian dari hukum administratif.


3/47

8 Hubungan Hukum Pajak dan hukum perdata

Dengan hukum perdata , yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara

orang-orang pribadi, hukum pajak banyak sekali sangkut pautnya . Hal ini dapat kita mengerti karenasebahagian besar hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutanya atas kejadian-kejadian,

keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak di lingkungan perdata.

Diposkan oleh Iskandar Daulima di Minggu, Oktober 03, 2

JUSTITIA memuat artikel kajian ilmiah dan/atau hasil-hasil penelitian yang orisinil mengenai masalah

ketatanegaraan, hukum, dan konstitusi, serta isu hukum di daerah yang ditujukan untukperkembangan hukum nasional. Disamping materi kuliah dibidang hukum. Termasuk Peraturan

Perundang-undangan dibidang hukum ketatanegaraan dan pemerintahan.Disamping wacana

dibidang hukum dan politik yang diharapkan akan menjadi ajang diskusi publik yang konstruktif dan

ilmiah.

"JUSTITIA" memuat berbagai wacana dibidang hukum dan politik yang menjadi ajang diskusi publik

yang konstruktif dan ilmiah

Selasa, 11 Oktober 2011

MATERI KULIAH HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK

Johny Koynja, SH., MH

Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Dosen Tetap pada Program D-III Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

REFERENSI

1.PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK (R.SANTOSO BROTODIHARDJO)

2.ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN 1,2 & 3 ( ROCHMAT SOEMITRO )


4/47

3.MASALAH PERADILAN ADMINISTRASI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA. ( ROCHMAT

SOEMITRO )

4.PERPAJAKAN,PENGANTAR HUKUM PAJAK POSITIF DI INDONESIA. ( SARTAN.G. )

5.PERPAJAKAN (EDISI REVISI ) ( MARDIASMO )

6.PEMAHAMAN PRAKTIS UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN INDONESIA. (LIBERTY PANDIANGAN )

7.PERADILAN PAJAK & LEMBAGA PENYANDERAAN (GIJZELING) DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA

( GALANG ASMARA )

8.PENGANTAR HUKUM PAJAK. (BOHARI)

REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

PAJAK ADLH SALAH SATU KEWAJIBAN DLM BERNEG. YG MERPKAN SARANA UTK IKUT

BERPARTISIPASI DLM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS YG DITANGANI OLEH PEMERINTAH.

PERAT.PERPJKAN YG MERPKAN WARISAN PEMRTH KOLONIAL BELANDA SESUAI DGN IDEOLOGINYA

YG BERCORAK INDIVIDUALISME, KAPITALISME&LIBERALISME TETAP DIPERLKKAN SESDH

KEMERDEKAAN SESUAI KETENTUAN PASAL II AT.PERALIHAN UUD 1945.

PER UU PJK YG DIBUAT PD ZAMAN KOLONIAL DIANGGAP SBG SUATU BEBAN,KRN DGN MEMBAYAR

PJK AKAN MENGURANGI PENGHSLAN ATAU HARTA KEKAYAAN SESEORG,ATAU SEBUAH ENTITAS

BISNIS SHG PEMUNGUTANNYA BANYAK MENGALAMI KENDALA.

SBG LANGKAH PERUB.,TERHDP IMAGE MASY. PD PJK MK PD TH 1984 PEMRTH MELKKAN

REFORMASI PERPJKAN UTK MEREPOSISI ANDALAN PENERIMAAN NEG. YG PD SAAT ITU

PEREKONOMIAN NASIONAL MENGALAMI DAMPAK KETERPURUKAN AKIBAT KEMEROSOTAN HARGA

MINYAK DIPASARAN INTERNASIONAL.

LANGKAH PERUB.YG DILKKAN PEMRTH HINGGA TH 2000 TLH MENCAPAI 5 X. PERUB.DILKKAN

BUKAN KRN ATURAN YG DITETAPKAN SELALU SALAH ATAU TDK DPT DILAKSANAKAN MELAINKAN

OLEH CEPATNYA TERJADI PERUB.YG BERSIFAT FUNDAMENTAL DIBERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DLM

BERBAGAI BIDANG POLEKSOSBUD HANKAM BAIK PENGARUH INTERNAL DIDLM NEGERI MAUPUN

SECARA BERSAMA-SAMA DGN FAKTOR EKSTERNAL L.N. YG PD AKHIRNYA MEMPENGARUHI

PENGATURAN PERPJKAN.

TUJUAN TAX REFORM:

UTK LBH MENEGAKKAN KEMANDIRIAN DLM MEMBIAYAI PEMBANG. NAS. DG JLN MENGERAHKAN

SEGENAP POTENSI&KEMAMPUAN DARI DLM NEGERI KHUSUSNYA MENINGKATKAN PENERIMAAN

LEWAT PJK.

DGN LANGKAH REFORMASI YG TLH DILKKAN PEMRTH SEJAK THN 1984,MK SEMUA PENGENAAN&

PEMUNGUTAN PJK TLH MEMILIKI DSR HK. YG KUAT YAITU DG UU SESUAI AMANAT UUD 1945 PSL 23A : PJK&PUNGUTAN LAIN YG BERSIFAT MEMAKSA UTK KEPERLUAN NEG. DIATUR DG UU.


5/47

UU YG SDH DIREFORMASI SBG DASAR PENGENAAN & PEMUNGUTAN PJK DI INDONESIA :

1. UU NO. 6 THN 1983 TTG KUP SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN UU NO.16 THN 2000.

2. UU NO. 7 THN 1983 TTG PPh SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN UU NO.17 THN 2000.

3. UU NO.8 THN 1983 TTG PPN&PJK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SBGMN TLH DIUBAH

TERAKHIR DGN UU NO.18 THN 2000

4. UU NO.12 THN 1985 TTG PBB SBGMN TLH DIUBAH DGN UUNO.12 THN 1994

5. UU NO. 13 THN TTG A.B.M.

6. UU NO. 17 THN 1997 TTG BPSP SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO.14 THN 2002.

7. UU NO. 18 THN 1997 TTG PJK DAERAH&RETRIBUSI DAERAH SBGMN TLH DIUBAH DGN UU

NO.34 THN 2000.

8. UU NO. 19 THN 1997 TTG PENAGIHAN PJK DGN SURAT PAKSA SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO.

19 THN 2000.

9. UU NO. 21 THN 1997 TTG BPHTB SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO. 20 THN 2000.

PENGERTIAN PAJAK:

PENGERTIAN PJK YG DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI DIANTARANYA SEBGMN DIKEMUKAKAN OLEH

P.J.A. ADRIANI :

PJK ADLH IURAN KPD NEG. (YG DPT DIPAKSAKAN ) YG TERUTANG OLEH YG WAJIB

MEMBAYARNYA,MENURUT PERAT.-PERAT.,DGN TDK MENDPT PRESTASI KEMBALI,YG LANGSUNG

DPT DITUNJUK, UTK MEMBIAYAI PENGELUARAN NEG. UTK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN.

CIRI-CIRI YG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK:

1. PJK DIPUNGUT BERDSRKAN/DGN KEKUATAN UU SERTA AT.PELAKSANAANNYA;

2. DLM PEMBAYARAN PJK TDK DPT DITUNJUK ADANYA KONTRA PRESTASI INDIVIDUAL OLEH

PEMRTH;

3. PJK DIPUNGUT OLEH NEG. BAIK OLEH PEMRTH PUSAT MAUPUN DAERAH;

4. PJK DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN-PENGELUARAN PEMRTH,YG BILA DARI

PEMASUKANNYA MASIH TERDPT SURPLUS, DIGUNAKAN UTK MEMBIAYAI PUBLIC INVESTMENT;

5. PJK DPT PULA MEMPUNYAI TUJUAN YG TDK BUDGETER,YAITU MENGATUR.

RETRIBUSI :

ADLH PUNGUTAN SBG PEMBAYARAN ATAS JASA ATAU IJIN TERTENTU YG KHUSUS DISEDIAKAN &

ATAU KHUSUS DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH UTK KEPENTINGAN ORG PRIBADI/BDN.


6/47

RETRIBUSI, KONTRA PRESTASINYA BERSIFAT LANGSUNG & PAKSAANNYA BERSIFAT EKONOMIS DLM

ARTI HANYA YG MEMPEROLEH LAYANAN /FASILITAS DARI PEMERINTAH YG WAJIB MEMBAYAR

RETRIBUSI.

PRINSIP SISTEM PERPAJAKAN YG BAIK:

HOWELL H.ZEE (1955) MENYEBUTKAN ADA 2 PERINSIP DARI SISTEM PERPJKAN YG BAIK:

1. PRINSIP MANFAAT (BENEFIT PRINCIPLE).

2. PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR (ABILITY TO PAY).

SUNARTO (2001) YG DIDSRKAN PD KAJIAN GLENN P. JENKINS&GANGADHAR P. SUHUKLA

MENYEBUTKAN 9 PRINSIP SISTEM PERPJKAN YG BAIK :

1. PRINSIP MANFAAT.

2. PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR.

3. PRINSIP EFISIENSI.

4. PERTUMBUHAN EKONOMI.

5. KECUKUPAN PENERIMAAN.

6. STABILITAS.

7. KESEDERHANAAN.

8. RENDAHNYA BIAYA ADMINISTRASI/KEPATUHAN.

9. NETRALITAS.

PRINSIP MANFAAT :

PD DSRNYA SUMBER DANA UTK PENYEDIAAN PUBLIC GOODS BERASAL DR APBN SHG ORG(MASY.)

YG MEMPEROLEH MANFAAT DARI BARANG/JASA YG DISEDIAKAN OLEH PEMRTH SELAYAKNYALAH

MEMBERI IMBALAN KPD NEG. BERUPA PJK.

PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR :

SEJLN DGN FUNGSI NEG. DLM MENGELOLA KEUANGAN NEG. MK PENGHSLN YG DIPEROLEH NEG.

DARI WAJIB PJK DIDISTRIBUSIKAN KEMBALI ATAS PENGHSLAN YG DIPEROLEH DARI PJK YG

TERKUMPUL.

ADA 3 BTK TARIF SBG DSR MENENTUKAN BEBAN PJK DARI PENGHSLAN WAJIB PJK:

1. PROPORSIONAL : PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN PENGHSLAN BERSIH ADLH TETAP

(PROSENTASE TETAP).

2. PROGRESSIF : PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN PENGHSLAN MENINGKAT DG

MENINGKATNYA PENGHSLAN ( PROSENTASE MENINGKAT ).


7/47

3. REGRESSIF : PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN PENGHSLAN ADLH MENURUN DGN

MENINGKATNYA PENGHSLAN ( PROSENTASE MENURUN ).

EFISIENSI :

PENGENAAN PJK DPT MENAIKKAN HARGA SEHINGGA TERJADI BISA DISTORSI ANTARA HARGA DGNBIAYA PRODUKSI,UTK ITU PEMRTH HRS MEMIKIRKAN PENETAPAN TARIF YG TINGGI UTK MENCEGAH

INEFISIENSI.

PERTUMBUHAN EKONOMI:

SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS DPT MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI.DISAMPING ITU HRS

MENDORONG PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA.

KECUKUPAN PENERIMAAN :

PENGENAAN SUATU JENIS PJK BARU HRS LAYAK/ MEMADAI SBG SUMBER DANA MEMBIAYAIPENGELUARAN PEMRTH.

STABILITAS :

STABILITAS PENERIMAAN PJK SANGAT PENTING UTK MENJAGA KELANGSUNGAN KEBIJAKAN

FISKAL,JIKA PENERIMAAN PJK BERSIFAT FLUKTUATIF PROGRAM PEMRTH YG TLH DIRENCANAKAN

DLM APBN DPT TERGANGGU. PERAT.PJK&TARIF YG STABIL AKAN MENJADI DAYA TARIK BAGI

INVESTOR.

KESEDERHANAAN :

KESEDERHANAAN HRS DITERAPKAN DLM ADMINISTRASI UTK MEMBANTU PENINGKATAN

KEPATUHAN WP.

RENDAHNYA BIAYA ADM./BIAYA KEPATUHAN :

SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS MEMILIKI BIAYA ADMINISTRASI/KEPATUHAN YG RENDAH.

NETRALITAS :

SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS DPT MENGHILANGKAN TERJADINYA DISTORSI DLM PERILAKU

KONSUMSI/ PRODUKSI OLEH MASY. UTK ITU KJEBIJAKAN PJK TDK BOLEH MENGUBAH KEBIJAKANINVESTASI.

PRINSIP DSR SISTEM PERPJKAN (HECTOR S DE LEON ):

1. KECUKUPAN PJK ( FISCAL ADEQUACY ):

SUMBER PENGHASILAN SECARA KESELURUHAN HRS MEMADAI SBG SUMBER ANGGARAN NEG.

2. KESAMAAN ATAU TEORI KEADILAN (EQUALITY OR THEORITICAL JUSTICE ) :

SUATU BEBAN PJK HRS PROPORSIONAL DG KEMAMPUAN YG DIMILIKI WP UTK MEMBAYAR PJK.


8/47

PRINSIP INI AKAN MENCIPTAKAN KONDISI DIMN KEWAJIBAN SETIAP ORG TERHDP PEMENUHAN

ANGGARAN NEG. DIBAGI SECARA ADIL.

3. KELAYAKAN ADM. (ADMINISTRATIVE FEASIBILITY ) :

SETIAP PERAT. PJK HRS MAMPU MENCIPTAKAN ADM. YG MUDAH,ADIL & EFEKTIF.

HRS MUDAH DILAKSANAKAN OLEH WP MAUPUN FISCUS,HRS MEMILIKI KESERASIAN ANTARA WKT

PEMBAYARAN,TEMPAT,&CARA PEMBAYARAN SERTA TDK MENGHAMBAT KEGIATAN USAHA.

PRINSIP HUKUM PAJAK :

BERUSAHA MENCAPAI TUJUAN PEMAJAKAN

MENCAPAI TUJUAN SECARA PRAKTIS

DAYA PAKSA HUKUM PAJAK :

HK PJK BERISI PERINTAH-PERINTAH& ATAU LARANGAN YG DIPERKUAT DG SANKSI-SANKSI YURIDIS

KARENANYA PELAKSANAANNYA DPT DIPAKSAKAN MELALUI PENGGUNAAN SARANA-SARANA

KEKUASAAN NEG.

SISTEMATIKA HUKUM PAJAK :

HK PJK MATERIL.

HK PJK FORMIL.

HUKUM PAJAK MATERIL :

MEMUAT NORMA-NORMA YG MENERANGKAN:

1. KEADAAN,PERBUATAN&PERISTIWA HK YG HRS DIKENAKAN PJK;

2. SUBYEK PJK & OBYEK PJK.

3. TIMBULNYA PJK;

4. TARIF (BESARNYA PJK );

5. HAPUSNYA PJK; DAN

6. HUBUNGAN ANTARA PEMRTH&WAJIB PJK.

HUKUM PAJAK FORMAL :

MEMUAT PERAT.-PERAT. TTG CARA MENJELMAKAN HK MATERIL MENJADI SUATU KENYATAAN.


9/47

HK PJK FORMAL BERMAKSUD UTK MELINDUNGI WAJIB PJK MAUPUN FISCUS DLM PELAKSANAAN HK

MATERIL.

HAL-HAL YG DIGOLONGKAN DLM HK PJK FORMAL A.L.:

1. SPT;

2. SKP;

3. SURAT TAGIHAN;

4. PEMBUKUAN;

5. SURAT KEBERATAN/MINTA BANDING;

6. PEMBAYARAN/PENAGIHAN PJK DGN SURAT PAKSA;

7. CARA MENGHITUNG PJK;

8. SANKSI ADMINISTRATIF;

9. KETENTUAN PIDANA;

10.PENYIDIKAN DLL.

HUKUM PAJAK MERUPAKAN BGN DARI HK PUBLIK :

HK PUBLIK MEMUAT CARA-CARA UTK MENGATUR PEMERINTAHAN ,MENGATUR HUBUNGAN

ANTARA PENGUASA DGN WARGANYA YG MELIPUTI :

HTN,HK PIDANA,DAN HK ADMINISTRATIF .HK PJK MERPKAN BGN DARI HK ADMINISTRATIF YG SDH

MENJADI HK TERSENDIRI LEPAS DARI HK ADMINISTRATIF.

PEMISAHAN HK PJK DARI HK ADMINISTRATIF KRN HK PJK JUGA MEMPUNYAI TUGAS YG BERSIFAT

LAIN DP HK ADMINISTRATIF PD UMUMNYA DAN MEMPUNYAI TATIB & ISTILAH-ISTILAH TERSENDIRI

DI BIDANGNYA

HUBUNGAN HK PAJAK DG HK PERDATA :

HK PJK MENCARI DASAR KEMUNGKINAN PEMUNGUTANNYA ATAS

KEJADIAN,KEADAAN&PERBUATAN HK YG BERGERAK DILINGKUNGAN PERDATA, SEPERTI:

PENDAPATAN,KEKAYAAN,PERJANJIAN PENYERAHAN PEMINDAHAN HAK KRN WARISAN DSB;

HK PERDATA MERPKAN LEX GENERALIS DR HK PJK;

BANYAK ISTILAH-ISTILAH HK PERDATA YG DIGUNAKAN DLM HK PJK

HUBUNGAN HK PAJAK DG HK PIDANA:


10/47

PERBUATAN PIDANA YG DILAKUKAN DLM HK PJK DPT MENGGUNAKAN KETENTUAN KUHP KRN DLM

BUKU I DARI KUHP (KECUALI DITENTUKAN LAIN) JUGA BERLAKU UTK PERISTIWA PIDANA DILUAR

KUHP (PASAL 103 KUHP)

SELAIN MENGGUNAKAN KUHP HK PJK MENGATUR PULA SANKSI-SANKSI PIDANA DLM UU/ PERAT.-

PERAT.NYA YG DISEBUT HK PIDANA FISKAL.

PENYIMPANGAN PRINSIP UTAMA HK PIDANA UMUM DLM PER UU PAJAK ANTARA LAIN :

1. PENGAMPUNAN (PEMUTIHAN) PAJAK:

YAITU PEMAJAKAN ATAS SESUATU YG BATAL KRN HK DGN CARA MEMBUKA KESEMPATAN DLM

JANGKA WKT TERTENTU UTK MENDAFTARKAN HARTA BENDA WP (YG DIPEROLEH SECARA

MELANGGAR HK ) UTK DITETAPKAN SBG OBYEK PJK TANPA PENGUSUTAN PIDANA.

2. FAKTA MATERIL :

DLM HK PIDANA TDK ADA TUNTUTAN APAPUN TERHDP ORANG YG SDH MENINGGAL .DLM HK PJK

MASIH BERKEMUNGKINAN MENGHRSKAN PIHAK AHLI WARIS MEMBAYAR DENDA/BIAYA

PENYITAAN ATAS DASAR HK PIDANA FISKAL.ARTINYA DLM HK PIDANA FISKAL DPT DIJATUHKAN

HKMAN YG TDK BERDSR ATAS KESALAHAN SI TERHKM SENDIRI.

3. BADAN HUKUM :

HK PIDANA SASARANNYA HANYA ORG-ORG PRIBADI,HK PIDANA FISKAL DPT MENJATUHKAN HKMAN

PIDANA BERUPA DENDA TERHDP BDN HK.

PENGERTIAN PAJAK:

PENGERTIAN PJK TLH BANYAK DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI DIANTARANYA : P.J.A. ADRIANI

YG MENYATAKAN BAHWA :

PJK ADLH IURAN KPD NEG. (YG DPT DIPAKSAKAN) YG TERUTANG OLEH YG WAJIB MEMBAYARNYA

MENURUT PERAT.TANPA ADA PRESTASI KEMBALI,YG LANGSUNG DPT DITUNJUK, YG GUNANYA UTKMEMBIAYAI PENGELUARAN UMUM BERHUBUNG DGN TUGAS NEG. UTK MENYELENGGARAKAN

PEMERINTAHAN.

CIRI-CIRI YG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK :

1. PJK DIPUNGUT BERDSRKAN /DGN KEKUATAN UU SERTA ATURAN PELAKSANAANNYA.

2. DLM PEMBAYARAN PJK TDK DPT DITUNJUKKAN ADANYA KONTRAPRESTASI INDIVIDUAL OLEH

PEMRTH.

3. PJK DIPUNGUT OLEH NEG. BAIK OLEH PEMRTH PUSAT MAUPUN DAERAH.


11/47

4. PJK DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN PEMRTH,YG BILA MASIH TERDPT SURPLUS,

DIGUNAKAN UTK MEMBIAYAI PUBLIC INVESTMENT.

5. PJK SELAIN BERFUNGSI BUDGETER,JUGAMENGATUR.

ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK :

ADAM SMITH ( 1723-1790 ) MENGEMUKAKAN

ADANYA 4 ASAS PEMUNGUTAN PAJAK SBB:

1. EQUALITY ( ASAS PERSAMAAN )PEMBGN TEKANAN PJK DIANTARA SUBYEK PJK HENDAKNYA

DILAKUKAN SEIMBANG DGN KEMAMPUANNYA,TDK BLH ADA DISKRIMINASI DIANTARA SESAMA

WP,DLM KEADAAN YG SAMA HRS DIKENAKAN PJK YG SAMA.

2. CERETAINTY ( ASAS KEPASTIAN ),PJK YG HRS DIBAYAR SESEORG, HRS TERANG DAN TDK

MENGENAL KOMPROMIS YG PENTING DLM ASAS

INI ADLH MENGENAI SUBYEK,OBYEK,BESARNYA PJK,DAN WKT PEMBAYARANNYA.

3. CONVENIENCE OF PAYMENT ,PJK SEHRSNYA DIPUNGUT PD WAKTU YG PALING

MENYENANGKAN BAGI PARA WAJIB PJK.

4. LOW COST OF COLLECTION (ASAS EFISIENSI ), HENDAKNYA BIAYA PEMUNGUTAN PJK TDK

BOLEH LBH DARI HSL PJK YG AKAN DITERIMA.

TIMBULNYA UTANG PAJAK :

1. AJARAN MATERIAL;

2. AJARAN FORMAL.

AJARAN MATERIAL :

TIMBULNYA UTANG PJK KRN ADANYA UU TANPA DIPERLUKAN ADANYA SUATU PERBUATAN

MANUSIA (TDK PERLU ADA SKP ) ASALKAN DIPENUHI SYARAT

( ADANYA SUATU TATBESTAND ) YG TERDIRI DARI KEADAAN,PERBUATAN,DAN PERISTIWA

TERTENTU.

KEADAAN DAPAT BERUPA : PENGHSLAN,KEKAYAAN,KEPEMILIKAN BARANG DLL.

PERBUATAN DPT BERUPA :

JUAL-BELI,MEMPRODUKSI BARANG DLL.

PERISTIWA BERUPA :

MENINGGALNYA PEWARIS,HARTA WARISAN YG BELUM TERBAGI MENJADI SUBYEK PJK

PENGHASILAN.

AJARAN FORMAL :


12/47

UTANG PJK TIMBUL STLH ADANYA SKP DARI FISCUS

( INSPEKSI PJK ) DGN DEMIKIAN ADANYA TATBESTAND NAMUN BLM ADA SKP MAKA BELUM ADA

UTANG PJK

FUNGSI SKP :

DLM AJARAN MATERIAL :

1. MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK

2. MENETAPKAN BESARNYA UTANG PJK

DLM AJARAN FORMAL :

1.MENIMBULKAN UTANG PJK;

2. MENETAPKAN BESARNYA UTANG PJK,DAN

3.MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK.

PIHAK YG MENETAPKAN/MENGHITUNG UTANG PAJAK :

1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM :

YG MENGHITUNG/MENETAPKAN UTANG PJK ADLH APARAT PJK MELALUI SKP. SISTEM INI

UMUMNYA BERKAITAN DG AJARAN FORMAL TIMBULNYA UTANG PJK;

2. SELF ASSESSMENT SYSTEM :

UTANG PJK DIHITUNG / DITETAPKAN SENDIRI OLEH WP MELALUI SPT.SKP HANYA DITERBITKAN

APABILA ADA DATA YG MEMBUKTIKAN BHW PERHITUNGAN WP TDK BENAR.SKP HANYA

MERUPAKAN SARANA UTK MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF.

3. WITH HOLDING ASSESSMENT SYSTEM :

MENUNJUK PHK KE 3 UTK MENGHITUNG, MEMOTONG & MENYETORKAN PJK SESEORG KEKAS

NEG

SARANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN :

NPWP :

ADLH SARANA ADM PERPJKAN YG DIGUNAKAN SBG TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP.

FUNGSI NPWP :


13/47

1. SBG TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP.

2. UTK MENJAGA KETERTIBAN DLM PEMBAYARAN PJK/DLM PENGAWASAN ADM. PERPJKAN.

PENCANTUMAN NPWP :

DITULISKAN DLM SETIAP DOKUMEN PERPJKAN A.L. PD:

1. FORMULIR PJK YG DIGUNAKAN WP

2. SURAT MENYURAT DLM HUBUNGAN PERPJKAN;

3. DLM HUBUNGAN DGN INSTANSI TERTENTU YG MEWAJIBKAN MENGISI NPWP.

PENDAFTARAN NPWP :

SEMUA WP BERDSRKAN SISTEM SELF ASSESSSMENT WAJIB MENDAFTARKAN DIRI PD KANTOR

DIRJEN PJK YG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WPUTK MENDPTKAN NPWP.

BAGI YG TDK MENDAFTARKAN DIRI,BERDSRKAN DATA YG DIPEROLEH ATAU YG DIMILIKI DIRJEN

PJK,ORG PRIBADI ATAU BDN YG TLH MEMENUHI SYARAT UTK MEMPEROLEH NPWP DITERBITKAN

NPWP SECARA JABATAN.

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP :

BAGI WP ORG PRIBADI & WP BDN YG MENJLNKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PALING

LAMBAT 1 BLN SETLH USAHA MULAI DIJLNKAN.

W P ORG PRIBADI YG TDK MENJLNKAN SUATU USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS APBL SAMPAI

DGN 1 BLN MEMPEROLEH PENGHSLAN YG JUMLAHNYA TLH MELBHI PTKP SETHN,PALING LAMBAT

PD AKHIR BLN BERIKUTNYA.

SANKSI :

BAGI MEREKA YG DGN SENGAJA TDK MENDAFTARKAN DIRI,ATAU MENYALAH GUNAKAN NPWP

SEHINGGA MERUGIKAN NEG. DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN & DENDA

PALING TINGGI 4 X JUMLAH PJK YG TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.

PENGHAPUSAN NPWP :

1. W P ORG PRIBADI MENINGGAL, DAN TDK MENINGGALKAN WARISAN;

2. WANITA KAWIN TDK DGN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN;

3. WARISAN YG TLH SELESAI DIBAGI;

4. WP BDN YG TLH DIBUBARKAN SECARA RESMI BERDASARKAN PERAT. PER UU YG BERLAKU;

5. B.U.T. YG KEHILANGAN STATUSNYA SBG B.U.T.;


14/47

6. WP ORG PRIBADI SELAIN YG DIMAKSUD PD ANGKA 1 & 2 YG TDK MEMENUHI SYARAT LAGI SBG

WP

FORMAT NPWP :

NPWP TERDIRI DARI 15 DIGIT, 9 DIGIT PERTAMA MERUPAKAN KODE W P,6 DIGIT BERIKUTNYAMERUPAKAN KODE ADM PERPJKAN.

CONTOH : XX. XXX. XXX. X. XXX. XXX.

NO. PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PJK (NPPKP ) :

SETIAP PENGUSAHA BERDASARKA UU PPN DIKENAKAN PJK,WAJIB MELAPORKAN USAHANYA PD

KANTOR DIRJEN PJK UTK DIKUKUHKAN SBG PKP

FUNGSI NPPKP :

1. UTK MENGETAHUI IDENTITAS PKP YG SEBENARNYA;

2. UTK PEMENUHAN KEWAJIBAN PPN/PPn ATAS BARANG MEWAH;

3. UTK PENGAWASAN ADM PERPJKAN.

NPPKP SECARA JABATAN :

DITERBITKAN APBL BERDASARKAN DATA YG DIPEROLEH/ DIMILIKI DIRJEN PJK, PENGUSAHA TLH

MEMENUHI SYARAT SBG PKP TETAPI TDK MELAPORKAN USAHANYA

KEWAJIBAN MELAPORKAN UTK DIKUKUHKAN SBG PENGUSAHA KENA PJK PALING LAMBAT 1 BLN

SETELAH SAAT USAHA DIMULAI.

SANKSI :

BAGI MEREKA YG DGN SENGAJA TDK MENDAFTARKAN ATAU MENYALAH GUNAKAN TANPA HAK

NPPKP, SEHINGGA MERUGIKAN NEG. DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN &

DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH PJK TERUTANG ATAU KURANG DIBAYAR

FORMAT NPPKP : SAMA DGN NPWP YAITU 15 DIGIT.

SPT ( SURAT PEMBERITAHUAN ) :

ADLH SURAT YG OLEH WP DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PERHITUNGAN/PEMBAYARAN PJK YG

TERUTANG MENURUT PERAT. PER UU PERPJKAN.

FUNGSI SPT BAGI WP, PJK PENGHASILAN ( PPh ) :

1. SBG SARANA UTK MELAPORKAN/ MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PERHITUNGAN JUMLAH PJK

YG SEBENARNYA TERUTANG;


15/47

2. UTK MELAPORKAN PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN PJK YG TLH DILAKSANAKAN SENDIRI &

ATAU MELALUI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PJK ORG PRIBADI ATAU BDN LAIN DLM SATU

MASA PJK YG DITENTUKAN PERAT.PER UU.

FUNGSI SPT BAGI PKP :

1. SBG SARANA UTK MELAPORKAN/ MEMPER TANGGUNG JAWABKAN PERHITUNGAN JUMLAH

PPN/PPn BM YG SEBENARNYA TERUTANG;

2. UTK MELAPORKAN PENGKREDITAN PJK MASUKAN TERHADAP PJK KELUARAN;

3. UTK MELAPORKAN PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN PJK YG TLH DILAKSANAKAN OLEH PKP

ATAU MELALUI PIHAK LAIN DLM SATU MASA PJK YG DITENTUKAN OLEH PER UU PJK YG BERLAKU.

FUNGSI SPT BAGI PEMOTONG ATAU PEMUNGUT PJK :

SBG SARANA UTK MELAPORKAN/MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PJK YG DIPOTONG ATAUDIPUNGUT & DISETORKANNYA.

PROSEDUR PENYELESAIAN SPT:

1. WP HRS MENGAMBIL SENDIRI BLANGKO SPT PD KPP SETEMPAT DGN MENUNJUKKAN NPWP;

2. SPT HRS DIISI DGN BENAR, JELAS/LENGKAP. SPT YG TDK BENAR AKAN DIKENAKAN SANKSI.

3. SPT DIKEMBALIKAN DLM BATAS WKT YG DITENTUKAN DAN DIBERI TANDA TERIMA TERTGL.

BUKTI YG HARUS DILAMPIRKAN PADA SPT :

UTK WP YG MENGADAKAN PEMBUKUAN :

LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA/LAPORAN RUGI LABA SERTA KETERANGAN LAIN YG

DIPERLUKAN UTK MENGHITUNG BESARNYA PjK.

UTK SPT MASA PPN MNIMUM MEMUAT JUMLAH DASAR PENGENAAN PJK,JUMLAH PJK

KELUARAN, JUMLAH PJK MASUKAN YG DPT DIKREDITKAN/ JUMLAH KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN

PJK.

UTK WP YG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN, ADLH PERHITUNGAN JUMLAH

PEREDARAN YG TERJADI DLM THN PJK YBS

PEMBETULAN SPT :

DPT DILAKUKAN OLEH WP ATAS KEMAUAN SENDIRI DGN MENYAMPAIKAN PERNYATAAN TERTULIS

DLM JANGKA WKT 2 THN SESDH SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK DGN

SYARAT DIRJEN PJK BLM MELAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN .

DLM HAL INI WP DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

2% SEBLN ATAS JUMLAH PJK YG KURANG DIBAYAR, TERHITUNG SEJAK SAAT PENYAMPAIAN SPT

TERAKHIR S/D TGL PEMBAYARAN KARENA PEMBETULAN SPT TSB.


16/47

JENIS SPT :

1. SPT MASA : DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PENGHITUNGAN& ATAU PEMBAYARAN PJK YG

TERUTANG DLM SUATU MASA PJK ATAU PADA SUATU SAAT.

2. SPT TAHUNAN : DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PENGHITUNGAN/PEMBAYARAN PJK YG

TERUTANG DLM SUATU THN PJK.

SANKSI TERLAMBAT/TDK MENYAMPAIKAN SPT :

1. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN DIKENAKAN DENDA :

- UTK SPT MASA = RP 50.000,-

- UTK SPT TAHUNAN = RP 100.000,-

2. TDK MENYAMPAIKAN ATAU MENYAMPAIKAN TETAPI ISINYA TDK BENAR ATAU TDK

LENGKAP SEHINGGA MERUGIKAN NEGARA :

- KARENA KEALPAAN = DIPIDANA DGN KURUNGAN PALING LAMA SATU THN&ATAU DENDA PALING

TINGGI 2 X JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.

- KARENA KESENGAJAAN = DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN&DENDA PALING

TINGGI 4 X JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.

SKP ( SURAT KETETAPAN PAJAK ) :

DLM BHS BELANDA DISEBUT DGN AANSLAGBILJET,DLM BHS INGGRIS DISEBUT DGN NOTICE OF

ASSESSMENT:

ADLH SUATU KETETAPAN TERTULIS YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG YG

MENIMBULKAN HAK&KEWAJIBAN YG MEMUAT BESARNYA UTANG PJK JENIS TERTENTU DARI THN

TERTENTU YG TERUTANG OLEH YG NAMANYA TERCANTUM PADA SKP TSB.

FUNGSI SKP :

DLM AJARAN FORMAL :

1. MENIMBULKAN UTANG PJK;.

2. SBG ALAT UTK MENENTUKAN/MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK KPD WP

3. KOHIR (SEBAGAI CERMINAN SKP ) SBG PENGAWASAN BAGI WP DLM PEMBAYARAN PJK SERTA

TEMPAT MENCATAT TINDAKAN YG DIAMBIL TERHADAP WP

( PERINGATAN ,TEGURAN DLL )


17/47

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR ( SKPKB ) :

ADLH SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN BESARNYA PJK YG TERUTANG, JUMLAH KREDIT

PJK,JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK PJK,BESARNYA SANKSI ADMINISTRATIF/JUMLAHYG MASIH HRS DIBAYAR.

SKPKB DITERBITKAN APABILA :

1. DARI HSL PEMERIKSAAN, ADA KETERANGAN LAIN YG TERNYATA JUMLAH PJK YG TERUTANG

TDK ATAU KURANG DIBAYAR.

2. SPT TDK DISAMPAIKAN PADA WKTNYA & SETELAH DITEGUR SECARA TERTULIS TDK JUGA

DISAMPAIKAN DLM WKT MENURUT SURAT TEGURAN.

3. HASIL PEMERIKSAAN ,PPN&PPn BM TERNYATA TDK HRS DIKOMPENSASIKAN SELISIH LEBIHPJK ATAU TDK SEHRSNYA DIKENAKAN TARIF 0%.

4. KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN TDK DIPENUHI

SEHINGGA TDK DPT DIKETAHUI BESARNYA PJK TERUTANG.

SANKSI ADMINISTRATIF DG DIKELUARKANNYA SKPKB :

JIKA SKPKB DIKELUARKAN KRN ALASAN PD ANGKA 1 DIATAS MAKA JUMLAH KEKURANGAN PD

PJK TERUTANG DITAMBAH DENDA BERUPA BUNGA 2% SEBLN (MAKSIMUM 24 BLN),DIHITUNGSEJAK TERUTANGNYA PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK,BGN THN PJK ATAU THN PJK SAMPAI DGN

DITERBITKANNYA SKPKB.

JIKA SKPKB DIKELUARKAN KRN ALASAN PD ANGKA 2,3,& 4 MAKA DIKENAKAN KENAIKAN

SEBESAR : 50% DARI PPh YG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR DLM SATU THN PJK. 100% DARI PPh

YG TDK ATAU KURANG DIPOTONG, TDK ATAU KURANG DIPUNGUT,TDK ATAU KURANG DISETOR,&

DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TETAPI TDK ATAU KURANG DISETORKAN. 100% DARI PPN & PPnBM YG

TDK ATAU KURANG DIBAYAR.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN ( SKPKBT ) :

ADLH SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN TAMBAHAN ATAS JUMLAH PJK YG TELAH DITETAPKAN

SKPKBT DITERBITKAN APABILA:

1. BERDASARKAN DATA BARU & ATAU DATA YG SEMULA BLM TERUNGKAP MENYEBABKAN

PENAMBAHAN PJK YG TERUTANG DLM SKP SEBELUMNYA.


18/47

2. DITEMUKAN LAGI DATA YG SEMULA BLM TERUNGKAP PD SAAT PENERBITAN SKPKBT, DGN

DEMIKIAN SKPKBT DPT DITERBITKAN LEBIH DARI SATU KALI.

SANKSI SKPKBT :

JUMLAH KEKURANGAN PJK YG TERUTANG DLM SKPKBT DITAMBAH DGN KENAIKAN SEBESAR 100%DARI JUMLAH KEKURANGAN PJK TSB.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR ( SKPLB ) :

ADLH SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN JUMLAH KELBHAN PEMBAYARAN PJK KRN KREDIT PJK

LBH BESAR DP PJK TERUTANG ATAU TDK SEHRSNYA TERUTANG.

CARA PENERBITAN SKPLB, PERHITUNGAN& RESTITUSI :

1. WP MENGAJUKAN PERMOHONAN KPD DIRJENPJK.

2. KPP ATAS NAMA DIRJEN PJK MENERBITKAN SKPLB DLM WKT SELAMBAT-LAMBATNYA 12

BLN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA.

3. APBL PERMOHONAN TDK DITERBITKAN DLM JANGKA WKT 12 BLN,WP MEMBERITAHU KPD

DIRJEN PJK BAHWA PERMOHONANNYA DIANGGAP DIKABULKAN.

4. DLM WKT 1 BLN SEJAK SURAT PEMBERITAHUAN DITERIMA, DIRJEN PJK MENERBITKAN SKPLB

& DIKIRIM KPD WP DG TEMBUSAN KPD KPP YBS.

5. KPP MENERBITKAN SURAT PERINTAH RESTITUSI DLM WKT 1 BLN SETELAH MENERBITKAN

SKPLB.

6. APBL WP MEMPUNYAI UTANG PJK LAINNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PJK

DIPERHITUNGKAN DULU UTK MELUNASI PJK YG TERUTANG.

7. APBL RESTITUSI DILAKUKAN SETLH JANGKA WKT 1 BLN SEJAK SURAT PERINTAH MEMBAYAR

KEMBALI PJK DITERBITKAN,DIBERI BUNGA 2% SEBLN ATAS KETERLAMBATAN RESTITUSI TSB

SURAT TAGIHAN PAJAK ( STP ) :

ADLH SURAT UTK MELAKUKAN TAGIHAN PJK & ATAU SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA &

ATAU DENDA.

STP DIKELUARKAN APABILA :

1. PPh DLM THN BERJLN TDK ATAU KURANG DIBAYAR.

2. DARI HSL PENELITIAN SPT, TERDPT KEKURANGAN BAYAR AKIBAT SALAH TULIS & SALAH

HITUNG.

3. WP DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA & ATAU BUNGA.


19/47

4. PENGUSAHA YG DIKENAKAN PJK BERDASARKAN UU PPN TETAPI TDK MELAPORKAN

KEGIATAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN SBG PKP.

5. PENGUSAHA YG TDK DIKUKUHKAN SBG PKP TETAPI TLH MEMBUAT FAKTUR PJK ATAU

PENGUSAHA NYG DIKUKUHKAN SBG PKP TETAPI TDK MEMBUAT ATAU TDK MENGISI SELENGKAPNYA

FAKTUR PJK.

SANKSI ADMINISTRASI STP :

1. JUMLAH KEKURANGAN PJK YG TERUTANG PD ANGKA 1 & 2 DIATAS DLM STP DITAMBAH SANKSI

ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA 2% SEBLN

( MAKSIMUM 24 BLN ) DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU BGN THN PJK ATAU THN PJK

SAMPAI DG DITERBITKANNYA STP.

2. TERHDP PKP PD ANGKA 4 DIKENAKAN DENDA SEBESAR 2% DARI DASAR PENGENAAN PJK.

KEKUATAN HUKUM STP :

SAMA DG SKP SEHINGGA DLM HAL PENAGIHANNYA DPT JUGA DILAKUKAN DGN SURAT PAKSA.

DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK :

PENAGIHAN PJK TERMASUK BUNGA,DENDA,KENAIKAN & BIAYA PENAGIHAN DALUWARSA SETELAH

LAMPAU 10 THN SEJAK SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK,BGN YHN PJK,ATAU

THN PJK YBS.

UJIAN MID SEMESTER

PEMERIKSAAN :

ADLH SERANGKAIAN KEGIATAN UTK MENCARI, MENGUMPULKAN, MENGOLA DATA & ATAU

KETERANGAN LAINNYA UTK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPJKAN & UTK

TUJUAN LAIN DLM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERAT. PER UU PERPJKAN.

SASARAN PEMRIKSAAN ADLH UTK MENCARI ADANYA :

1.INTERPRETASI UU YG TDK BENAR.

2. KESALAHAN HITUNG

3. PENGGELAPAN SECARA KHUSUS DARI PENGHASILAN

4. PEMOTONGAN / PENGURANGAN TDK SESUNGGUHNYA, YG DILAKUKAN WP DLM

MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPJKANNYA


20/47

TUJUAN PEMERIKSAAN :

A. MENGUJI KEPATUHAN WP.

B. MELAKSANAKAN KETENTUAN PER UU PJK.

PETUGAS PEMERIKSA HRS DILENGKAPI DG SURAT PERIN -TAH PEMERIKASAAN YG HRS

DIPERLIHATKAN KPD WP.

KEWAJIBAN WAJIB PJK YG DIPERIKSA :

1. MEMBERI KESEMPATAN MEMASUKI TEMPAT YG DI -PANDANG PERLU UTK KELANCARAN

PEMERIKSAAN.

2. MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN.

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN DG ADANYA KEWAJIBAN MEMBERI KETERANGAN YG

DIPERLUKAN.

3. MEMPERLHTKAN/MEMINJAMKAN SEMUA DOKUMEN YG BERKAITAN DGN PEMERIKSAAN

DIRJEN PJK BERWENANG MENYEGEL TEMPAT TERTENTU BILA WP TDK MEMENUHI KEWAJIBANNYA.

SURAT PAKSA :

.ADLH SURAT PERINTAH MEMBAYAR UTANG PJK & BIAYA PENAGIHAN PJK YG DLM BAHASA HK

DISEBUT PARATE EKSEKUSI ( EKSEKUSI LANGSUNG ) YG BERARTI PENAGIHAN PJK SECARA PAKSADPT DILAKUKAN TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN NEGERI DAN MEMPUNYAI KEKUATAN

EKSEKUTORIAL / KEDUDUKAN HK YG SAMA DGN PUTUSAN PENGADILAN YG TLH MEMPUNYAI

KEKUATAN HK YG TETAP.

PENAGIHAN PAJAK :

ADLH SERANGKAIAN TINDAKAN DARI APARATUR DIRJEN PJK,BERHUBUNG WP TDK MELUNASI BAIK

SEBGN / MAUPUN SELURUH KEWAJIBAN PERPJKAN YG TERUTANG MENURUT UU PERPJKAN YG

BERLAKU.

TINDAKAN PENAGIHAN DILAKUKAN MELALUI 2 TAHAP :

1.PENAGIHAN YG BERSIFAT PASSIF

2.PENAGIHAN YG BERSIFAT AKTIF.

PENAGIHAN YG BERSIFAT PASSIF DILAKUKAN DGN :

1.MEMBERI PERINGATAN.

2.MEMBERI TEGURAN.


21/47

3.DISUSUL DGN ATURAN PENCICILAN ATAU TDK.

APABILA CARA PASSIF TDK BERHSL BARULAH DILAKUKAN SECARA AKTIF DENGAN MENERBITKAN

SURAT PAKSA.

SURAT PAKSA DITERBITKAN APABILA :

1. PENANGGUNG PJK TDK MELUNASI UTANG PJK & KPDNYA DITERBITKAN SURAT TEGURAN ATAU

SURAT PERINGATAN ATAU SURAT LAIN YG SEJENIS

2. TERHADAP PENANGGUNG PJK TLH DILAKSANAKAN PENAGIHAN SEKETIKA / SEKALIGUS;ATAU

3. PENANGGUNG PJK TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBGMN TERCANTUM DLM KEPUTUSAN

PERSETUJUAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PJK.

SURAT PAKSA PADA DASARNYA TDK DPT DIBANTAH/ DIMINTAKAN BANDING KRN SDH MEMPUNYAI

KEKUATAN HK YG PASTI KECUALI APBL KETEN TUAN FORMAL TDK DILAKSANAKAN SEBGMN

MESTINYA SPT :

SURAT PAKSA TDK DITANDA TANGANI OLEH YG BER-WENANG ATAU DILAKSANAKAN TANPA

MELALUI PROSEDUR YG DITEGASKAN DLM UU NO. 19 THN 2000.

DLM HAL DEMIKIAN WP DPT MELAKUKAN BANTAHAN LEWAT PENGADILAN NEGERI DITEMPAT

DOMISILI WP.

PELAKSANAAN SURAT PAKSA HRS DIBERITAHUKAN SECARA RESMI KEPADA WP OLEH JURU SITA.

SRT PAKSA BARU DPT DILAKSANAKAN STLH LEWAT 2 X 24 JAM YAITU DGN MENYITA BARANG-

BARANG WP

PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS DILAKUKAN APBL :

1. PENANGGUNG PJK AKAN MENINGGALKAN INDONE- SIA UTK SELAMA-LAMANYA ATAU

BERNIAT UTK ITU.

2. PENANGGUNG PJK MENGHENTIKAN ATAU SECARA NYATA MENGECILKAN KEGIATAN

PERUSAHAAN ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKANNYA DI INDONESIA ATAUPUN MEMINDAHTANGANKAN BARANG YG DIMILIKINYA ATAU DIKUASAINYA.

3. ADA TANDA-TANDA PENANGGUNG PJK AKAN MEM -BUBARKAN BDN USHNYA ATAU

BERNIAT UTK ITU.

4. BDN USAHA AKAN DIBUBARKAN OLEH NEG.

5. TERJADI PENYITAAN ATAS BARANG PENANGGUNG PJK OLEH PIHAK 3 ATAU TERDPT TANDA-

TANDA KEPAILITAN.


22/47

PENYITAAN PERTAMA-TAMA DITUJUKAN DULU PD BARANG BERGERAK,TERMSK UANG TUNAI &

SURAT BERHARGA.APBL BARANG BERGERAK BLM CUKUP BARULAH BARANG TAK GERAK IKUT DISITA

.

BARANG BERGERAK YG DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN :

1. PAKAIAN &TEMPAT TIDUR BESERTA PERLENG -KAPANNYA YG DIGUNAKAN OLEH

PENANGGUNG PJK&KELUARGA YG MENJADI TANGGUNGANNYA.

2. PERSEDIAAN MAKANAN &MINUMAN UTK KEPERLUAN 1 BLN BESERTA PERALATAN

MEMASAK YG BERADA DIRUMAH.

3. PERLENGKAPAN PENANGGUNG PJK YG BERSIFAT DINAS YG DIPEROLEH DARI NEG.

4. BUKU-BUKU YG BERTALIAN DG JABATAN ATAU PEKERJAAN PENANGGUNG PJK & ALAT-ALAT

YG DIPERGUNAKAN UTK PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN&KEILMUAN.

5. PERALATAN DLM KEADAAN JLN YG MASIH DIGUNA -KAN UTK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

ATAU USAHA SEHARI-HARI DGN JUMLAH SELURUHNYA TDK LEBIH DARI RP 20.000.000,-

6. PERALATAN PENYANDANG CACAT YG DIGUNAKAN OLEH PENANGGUNG PJK&KELUARGA YG

MENJADI TANGGUNGANNYA.

PELAKSANAAN PENYITAAN :

1. KPD WP DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN PENYITAAN.

2. PENGELUARAN SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN.

3. DLM MELAKSANAKAN SITA HRS BERSAMA-SAMA DGN 2 ORANG SAKSI YG MEMENUHI SYARAT

:

WNI

BERUSIA MINIMAL 21 THN

DIKENAL OLEH JURU SITA

DPT DIPERCAYA

4. MEMBUAT BERITA ACARA SITA YG JUGA DITANDA TANGANI OL EH PARA SAKSI

5. SALINAN BERITA ACARA SITA DISAMPAIKAN KPD :

WAJIB PJK.

POLISI UTK BARANG BERGERAK YG KEPEMILIKANNYA SDH TERDAFTAR.

PEMDA&PENGADILAN NEGERI SETEMPAT UTK TANAH YG KEPEMILIKANNYA BLM TERDAFTAR.

DITJEN PERHUBUNGAN LAUT UTK KAPAL


23/47

6. MENGUMUMKAN BERITA ACARA SITA DGN MENDAFTARKANNYA DIKANTOR PEJABAT YG

BERWENANG UTK ITU.

DGN PENGUMUMAN INI BERITA ACARA SITA MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT YG BERLAKU BAGI

SEMUA PIHAK.

HAK WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN :

1. MENANYAKAN TANDA BUKTI PENGENAL JURU SITA.

2. MENELITI SRT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN& MENCOCOKKAN JUMLAH UTANG PJKNYA.

3. MENERIMA SALINAN SURAT PERINTAH MELAKSANA-KAN PENYITAAN BESERTA BERITA ACARA

PENYITAAN SETLH DI T.TANGANI OLEH JURU SITA,SAKSI&WP.

4. MENGAJUKAN SANGGAHAN KPD PENGADILAN NEGERI SETEMPAT APBL DLM PELAKSANAAN

PENYITAAN TSB DIRAGUKAN ADA BARANG YG BUKAN MILIKNYA IKUT DISITA.

KEWAJIBAN WP DLM PELAKSANAAN PENYITAAN :

1. MEMBERIKAN KETERANGAN YG JELAS / LENGKAP MENGENAI KEADAAN BARANG SITAAN.

2. MEMBERIKAN BUKTI PEMILIKAN BARANG SITAAN.

3. MENYIMPAN/MENJAGA BARANG SITAAN SAMPAI SAAT PELELANGAN.

4. TDK MEMINDAH TANGANKAN BARANG SITAAN .

5.MENANDA TANGANI BERITA ACARA SITA BAIK SELAKU WAJIB PJK MAUPUN SELAKUPENYIMPANG BARANG.

HAK MEN DAHULU ( HAK PREFEREN ) UTANG PAJAK :

TAGIHAN PJK MEMPUNYAI HAK MENDAHULU MELEBIHI SEGALA HAK MENDAHULU TERHADAP

KREDITUR-KREDITUR LAINNYA KECUALI TERHADAP :

BIAYA-BIAYA PERKARA KARENA PENGHUKUMAN.

BIAYA UTK MENYELAMATKAN BARANG.

BIAYA-BIAYA PELELANGAN&PENYELESAIAN WARISAN.

HAK TAGIHAN SEORANG KOMISIONER

HAK MENDAHULU HILANG SETELAH LAMPAU 2 THN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN STP/SKP/SKPT.

SANGGAHAN (VERZET ):

SANGGAHAN TDK DPT DITUJUKAN TERHDP SAHNYA ATAU KEBENARANNYA SUATU KETETAPAN

PAJAK.


24/47

SANGGAHAN HANYA DPT DILAKUKAN WP APBL :

JURU SITA BLM DISUMPAH PD WKT MELAKUKAN TUGAS.

PENYITAAN TANPA DIHADIRI OLEH 2 ORG SAKSI.

TDK DIBUAT BERITA ACARA SITA OLEH JURU SITA.

JURU SITA MELANGGAR JADWAL WKT PENAGIHAN.

SANGGAHAN JUGA DPT DILAKUKAN OLEH PIHAK 3 :

APBL BARANGNYA TLH DISITA OLEH JURU SITA.

BARANG DAGANGAN YG DITITIPKAN KPD WP

( BARANG KONSINYASI )TELAH DISITA JURU SITA.

BARANG-BARANG YG DIKREDITKAN KPD WP DISITA OLEH JURU SITA

DGN ADANYA SANGGAHAN ,MAKA PELAKSANAAN PENYITAAN DITUNDA SAMBIL MENUNGGU

KEPUTUSAN HAKIM YG MENGADILI PERKARA SANGGAHAN TSB.

ANGSURAN & PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK :

DIAJUKAN SEBELUM SAAT JATUH TEMPO DARI STP/SKP/SKPT.

SETELAH JATUH TEMPO HANYA DPT DIAJUKAN APBL :

WP DPT MEMBUKTIKAN BHW STP/SKP/SKPT DITERIMA SESDH TGL JATUH TEMPO.

WP DLM KEADAAN SAKIT KERAS,DITAHAN POLISI,BERADA DI LUAR NEGERI DSB.

ALASAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PJK :

WP MENGALAMI KESULITAN LIKUIDITAS.

WP MENGALAMI KEADAAN DILUAR KEKUASAANNYA SPT : REKENING BANK

DIBLOKIR,BENC.ALAM DSB.

PELELANGAN BARANG SITAAN WAJIB PAJAK :

DLM JANGKA WAKTU 14 HARI STLH PENYITAAN WP TDK MELUNASI UTANG PJKNYA MAKA

DIADAKAN PENGUMUMAN LELANG. LELANG BARU BISA DILAKSANAKAN 14 HARI SETLH

PENGUMUMAN.

HAK WAJIB PAJAK APABILA BARANGNYA DILELANG :

1. MENERIMA PEMBERITAHUAN TTG AKAN DILAKUKANNYA LELANG.

2. IKUT MENYAKSIKAN PELAKSANAAN LELANG.


25/47

3. MENENTUKAN URUTAN BARANG YG DILELANG.

4. MENERIMA KEMBALI KELEBIHAN HASIL LELANG & BARANG YG TDK JADI DILELANG.

BARANG SITAAN YG DIKECUALIKAN DARI PELELANGAN :

1. UANG TUNAI.

2. DEPOSITO BERJANGKA,TABUNGAN,SALDO REKENING KORAN,GIRO ATAU BENTUK LAINNYA YG

DIPERSAMAKAN DGN ITU.

3. OBLIGASI.

4. SAHAM.

5. PIUTANG.

6. PENYERTAAN MODAL;DAN

7. SURAT BERHARGA LAINNYA.

PENCEGAHAN :

ADLH LARANGAN SEMENTARA TERHDP PENANGGUNG PJK TERTENTU UTK KELUAR DARI WILAYAH R

I BERDASARKAN ALASAN TERTENTU SESUAI PERAT. PER UU. PENCEGAHAN HANYA DILAKUKANTERHADAP PENANGGUNG PJK YG UTANGNYA MINIMAL

RP 100.000.000;- DAN DIRAGUKAN ITIKAD BAIKNYA

UTK MELUNASI UTANG PJKNYA.

KEPUTUSAN PENCEGAHAN DITERBITKAN OLEH MENKEU ATAS PERMINTAAN PEJABAT YBS.PALING

LAMA 6 BLN&DPT DIPERPANJANG SELAMA-LAMANYA 6 BLN.

PENYANDERAAN :

ADLH PENGEKANGAN SEMENTARA WKT KEBEBASAN WP DG MENEMPATKANNYA DITEMPAT

TERTENTU.

SAAT PENYANDERAAN :

BARU DPT DILAKUKAN SETELAH LEWAT 14 HARI TER -HITUNG SEJAK TGL SURAT PAKSA DIBERIKAN

KPD WP

SYARAT PENYANDERAAN:

1. TELAH MEMPEROLEH IJIN TERTULIS DARI MENKEU UTK PJK PUSAT & GUBERNUR UTK PJK

DAERAH.


26/47

2. WP MEMPUNYAI UTANG PJK MINIMAL

RP 100.000.000,-

3. DIRAGUKAN ITIKAD BAIKNYA DLM MELUNASI UTANG PJKNYA.

JANGKA WAKTU PENYANDERAAN :

PALING LAMA 6 BLN TERHITUNG SEJAK WP DITEMPATKAN DLM TEMPAT PENYANDERAAN & DPT

DIPERPANJANG SELAMA-LAMANYA 6 BLN.

HAK-HAK WAJIB PAJAK DALAM PENYANDERAAN :

1. MELAKUKAN IBADAH.

2. MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YG LAYAK SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.

3. MENDPT MAKANAN YG LAYAK TERMASUK KIRIMAN DARI KELUARGA.

4. MENYAMPAIKAN KELUHAN TTG PERLAKUAN PETUGAS .

5. MEMPEROLEH BAHAN BACAAN & INFORMASI LAINNYA ATAS BIAYA WP YG DISANDERA.

6. MENERIMA KUNJUNGAN DARI :

- KELUARGA&SAHABAT.

- DOKTER PRIBADI ATAS BIAYA SENDIRI.

- ROHANIWAN.

WP YG DISANDERA DPT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYANDERAAN KPD

PENGADILAN NEGERI.

DLM HAL GUGATAN WP DIKABULKAN PUTUSAN YG TLH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TETAP WP

DPT MENGAJUKAN PERMOHONAN REHABILITASI ATAS NAMA BAIK DAN GANTI RUGI.

REHABILITASI NAMA BAIK :

DILAKSANAKAN DLM BTK SATU KALI PENGUMUMAN PADA HARIAN BERSKALA NASIONAL PALING

LAMBAT 30 HARI SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP.

GANTI RUGI :

SEBESAR RP 100.000,-SETIAP HARI SELAMA MASA PENYANDERAAN YG TLH DIJALANI.

GANTI RUGI DIBERIKAN PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP.


27/47

SANKSI PERPAJAKAN :

DLM HK PJK DIKENAL 2 MACAM SANKSI YAITU :

1. SANKSI ADMINISTRASI.

2. SANKSI PIDANA.

SANKSI ADMINISTRATIF:

DITETAPKAN OLEH FISCUS SENDIRI YG MERUPAKAN SEJUMLAH PEMBAYARAN KERUGIAN BERUPA

UANG KPD NEG. DLM BENTUK BUNGA ,DENDA ATAU KENAIKAN.

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERDIRI DARI :

A. BUNGA PEMBAYARAN :

ADLH BUNGA KRN MELAKUKAN PEMBAYARAN PJK TDK PD WKTNYA & PEMBAYARAN PJK TSBDILAKUKAN SENDIRI TANPA TANPA DIKELUARKAN SURAT TAGIHAN BERUPA STP,SKP,SKPT.YG

MELIPUTI A.L.:

BUNGA KARENA PEMBETULAN SPT.

BUNGA KARENA ANGSURAN /PENUNDAAN PEMBAYARAN.

BUNGA KARENA TERLAMBAT MEMBAYAR.

BUNGA KARENA ADA SELISIH ANTARA PJK YG SEBENARNYA/PJK SEMENTARA

B. BUNGA PENAGIHAN :

ADLH BUNGA KARENA PEMBAYARAN PJK DITAGIH DGN SURAT TAGIHAN BERUPA STP,SKP/SKPT.

C. BUNGA KETETAPAN :

ADLH BUNGA YG DIMASUKKAN DLM SKP SBG TAMBAHAN POKOK PJK. SANKSI ADMINISTRATIF:

DITETAPKAN OLEH FISCUS SENDIRI YG MERUPAKAN SEJUMLAH PEMBAYARAN KERUGIAN BERUPA

UANG KPD NEGARA DLM BENTUK BUNGA ,DENDA ATAU KENAIKAN.

SANKSI ADMINISTRASI DLM UU NO. 16 THN 2000 DPT DILHT A.L. PD:

PASAL 7 :

APBL SPT TDK DISAMPAIKAN DLM JANGKA WKT YG TLH DITETAPKAN DIKENAKAN SANKSI ADM.

BERUPA DENDA RP 50.000.- UTK SPM & RP 100.000,-UTK SPT TAHUNAN.


28/47

PASAL 14 AYAT (3) :

TERHADAP KEKURANGAN PJK YG DITAGIH DGN STP DIKENAKAN SANKSI BERUPA BUNGA 2% SEBLN

UTK PALING LAMA 24 BLN.

PASAL 15 AYAT (2) :

JUMLAH KEKURANGAN PJK YG TERUTANG DLM SKPKBT DITRAMBAH DGN SANKSI ADM. BERUPA

KENAIKAN

100 % DARI JUMLAH KEKURANGAN PJK TSB.

SANKSI PIDANA :

DIJATUHKAN OLEH HAKIM PIDANA KPD WP AGAR NORMA PERPJKAN DITAATI/DIPATUHI.SANKSI

PIDANA DPT BERUPA DENDA PIDANA ,PIDANA KURUNGAN ATAU PIDANA PENJARA TERGANTUNG

BERATNYA RINGANNYA PERISTIWA YG DIKENAKAN HUKUMAN:

DENDA PIDANA :

DIKENAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YG BERSIFAT PELANGGARAN MAUPUN KEJAHATAN.

APBL DENDA PIDANA TDK DILUNASI MAKA YBS HRS MENJALANI HUKUMAN KURUNGAN.

PIDANA KURUNGAN :

HANYA DIANCAMKAN KPD TINDAK PIDANA YG BERSIFAT PELANGGARAN YG DILAKUKAN DGN TDK

SENGAJA KARENA KEALPAAN.

PIDANA PENJARA :

MERUPAKAN HUKUMAN PERAMPASAN BDN SESEORG, JENIS PIDANA INI MERUPAKAN KEJAHATAN.

KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO.16 THN 2000 DPT DILHT PD :

PASAL 38 :

SETIAP ORANG KARENA KEALPAANNYA :

a. TDK MENYAMPAIKAN SPT ATAU;

b. MENYAMPAIKAN SPT TETAPI ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN

KETERANGAN YG ISINYA TDK BENAR,SEHINGGA DPT MENIMBULKAN KERUGIAN PD PENDAPATAN

NEGARA DIPIDANA DGN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 THN&DENDA PALING TINGGI 2 X

JUMLAH PJK YG TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.


29/47

PASAL 39 AYAT (1) :

SETIAP ORANG YG DGN SENGAJA :

a. TDK MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENYALAH GUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK

NPWP ATAU PPKP.

b. TDK MENYAMPAIKAN SPT.

c. MENYAMPAIKAN SPT ATAU KETERANGAN YG ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP.

d. MENOLAK UTK DILAKUKAN PEMERIKSAAN.

e. MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN,PENCATATAN ATAU DOKUMEN LAIN YG PALSU ATAU

DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH BENAR.

f. TDK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,TDK MEMPERLHTKAN ATAU TDK

MEMINJAMKAN BUKU,CATATAN ATAU DOKUMEN LAINNYA.

g. TDK MENYETORKAN PJK YG TLH DIPOTONG/DIPUNGUT SEHINGGA DPT MENIMBULKAN

KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEG. DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN&DENDA

PALING TINGGI 4 X JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.

PASAL 39 AYAT (2) :

PIDANA PD AYAT (1) DIATAS DILIPAT GANDAKAN 2 X APBL SESEORG MELAKUKAN LAGI TINDAK

PIDANA PERPJKAN SEBLM LEWAT 1 THN TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA

PENJARA YG DIJATUHKAN.

PASAL 39 AYAT (3) :

SETIAP ORG YG MELAKUKAN PERCOBAAN UTK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN

NPWP ATAU PPKP ATAU SPT UTK MENGAJUKAN RESTITUSI ATAU KOMPENSASI PJK DIPIDANA DGN

PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 THN & DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH RESTITUSI ATAU

KOMPENSASI YG DIMINTA/DILAKUKAN OLEH WP.

PASAL 41 AYAT (1):

PEJABAT KARENA KEALPAANNYA TDK MEMENUHI KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DIPIDANA DGNPIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 THN & DENDA PALING BANYAK 4 JUTA RUPIAH.

AYAT (2) :

PEJABAT YG DGN SENGAJA TDK MEMENUHI KEWAJIBAN -NYA ATAU SESEORG YG MENYEBABKAN

TDK DIPENUHI -NYA KEWAJIBAN PEJABAT, DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 2 THN & DENDA

PALING BANYAK 10 JUTA RUPIAH.

KETENTUAN PASAL 41 MERUPAKAN DELIK ADUAN.

PASAL 41 A :


30/47

SETIAP ORG YG WAJIB MEMBERI KETERANGAN ATAU BUKTI YG DIMINTA ,TETAPI DGN SENGAJA TDK

MEMBERI KETERANGAN/BUKTI ATAU MEMBRI KETERANGAN/BUKTI TETAPI TDK BENAR DIPIDANA

DGN PENJARA PALING LAMA 1 TH & DENDA PALING BANYAK 10 JUTA RUPIAH

PASAL 41 B :

SETIAP ORG DGN SENGAJA MENGHALANGI ATAU MEMPERSULIT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DIBIDANG PERPJKAN DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 3 THN & DENDA PALING BANYAK 10 JUTA

RUPIAH.

UTK MENENTUKAN ADANYA TINDAK PIDANA PERPJKAN PEJABAT PJK DIBERI WEWENANG UTK

MENGADAKAN PENYIDIKAN SEBGMN DIATUR DLM PS 29 KUP/2000.

WAJIB PAJAK YG DIPERIKSA WAJIB :

MEMPERLHTKAN/MEMINJAMKAN BUKU/CATATAN, DOKUMEN YG BERHUBUNGAN DG

PENGHASILAN YG DIPEROLEH;

MEMBERI KESEMPATAN UTK MEMASUKI TEMPAT ATAU RUANG YG DIPANDANG PERLU &

MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN;

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN DG ADANYA KEWAJIBAN MEMBERI KETERANGAN YG

DIPERLUKAN

PERADILAN DALAM HUKM PAJAK :

UTK MEWUJUDKAN KEADILAN DLM HK PJK DIBENTUK PERADILAN PJK MELALUI UU NO. 14 TH 2002

TTG PENGADILAN PJK.

TDK SEMUA SENGKETA PJK DPT LANGSUNG DIAJUKAN KPD PENGADILAN PJK.ADA SENGKETA PJK YG

HRS MELALUI UPAYA KEBERATAN DULU SEBLM DIAJUKAN KEPENGADILAN PJK.

DLM PS 25 UU NO. 16 TH 2000 TTG KUP DISEBUTKAN :

(1) WP DPT MENGAJUKAN KEBERATAN HANYA KPD DIRJEN PJK ATAS SUATU :

a. SKPKB

b. SKPKBT

c. SKPLB

d. SKP NIHIL

e. PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KE 3 BERDSRKAN KETENTUAN PERAT. PER

UU PERPJKAN.


31/47

KEBERATAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DLM BHS INDONESIA DG MENGEMUKAKAN JUMLAH PJK

YG TERUTANG ATAU YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU JUMLAH RUGI MENURUT

PENGHITUNGAN WP DISERTAI DG ALASAN YG JELAS.

KEBERATAN HRS DIAJUKAN DLM WKT 3 BLN SEJAK TGL SRT,TGL PEMOTONGAN ATAU

PEMOTONGAN SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (1) KECUALI APBL WP DPT MENUNJUKKAN BHWJANGKA WKT ITU TDK DPT DIPENUHI KRN KEADAAN DILUAR KEKUASAANNYA.

KEBERATAN YG TDK MEMENUHI PERSYARATAN TDK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

APBL DIMINTA OLEH WP UTK KEPERLUAN PENGAJUAN KEBERATAN ,DIRJEN PJK WAJIB

MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS HAL-HAL YG MENJADI DASAR PENGENAAN

PJK,PERHITUNGAN RUGI, PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PJK.

PENGAJUAN KEBERATAN TDK MENUNDA PELAKSANAAN PENAGIHAN PJK.

DIRJEN PJK DLM JANGKA WKT PALING LAMA 12 BLN SEJAK TGL SRT KEBERATAN DITERIMA ,HRSMEMBERI KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YG DIAJUKAN.

PENGAJUAN BANDING :

APBL KEPUTUSAN KEBERATAN YG DIKELUARKAN DIRJEN PJK TDK DPT DITERIMA WP MK IA DPT

MENGAJUKAN BANDING KPD BDN PERADILAN PJK DLM JANGKA WKT 3 BLN SEJAK KEPUTUSAN

DITERIMA DILAMPIRI SALINAN SRT KEPUTUSAN KEBERATAN.

BANDING HANYA DPT DIAJUKAN APBL JUMLAH YG TERUTANG TLH DIBAYAR SEBESAR 50 %

PENGAJUAN GUGATAN:

TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN, ADLH 14 HARI SEJAK TGL PELAKSANAAN PENAGIHAN.UTK

GUGATAN SELAIN PELAKSANAAN PENAGIHAN ADLH 30 HARI SEJAK TGL DITERIMA KEPUTUSAN YG

DIGUGAT.KECUALI ADA KEADAAN LUAR BIASA DILUAR KEKUASAAN PENGGUGAT, YG DPT

DIPERPANJANG 14 HARI TERHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA KEADAAN LUAR BIASA.

GUGATAN TDK MENUNDA PELAKSANAAN PENAGIHAN PJK ,NAMUN PENGGUGAT DPT

MENGAJUKAN PERMOHONAN AGAR TINDAK LANJUT PENAGIHAN PJK DITUNDA SELAMA

PEMERIKSAAN SENGKETA ,SAMPAI ADA PUTUSAN PENGADILAN PJK.

PUTUSAN PENGADILAN PJK MERUPAKAN PUTUSAN AKHIR DAN MEMPUNYAI KEKUATA HUKUM

TETAP.

PUTUSAN PENGADILAN PJK HRS DIUCAPKAN DLM SIDANG TERBUKA UTK UMUM DAN HRS MEMUAT

:

KEPALA PUTUSAN YG BERBUNYIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

NAMA ,TEMPAT TINGGAL ATAU KEDIAMAN, DAN/ATAU IDENTITAS LAINNYA DARI PEMOHON

BANDING ATAU PENGGUGAT


32/47

NAMA JABATAN & ALAMAT TERBANDING ATAU TERGUGAT.

HARI,TGL DITERIMANYA BANDING ATAU GUGATAN.

RINGKASAN BANDING ATAU GUGATAN,RINGKASAN SRT URAIAN BANDING ATAU SRT

TANGGAPAN,ATAU SRT BANTAHAN YG JELAS.

PERTMBANGAN & PENILAIAN SETIAP BUKTI YG DIAJUKAN & HAL YG TERJADI DLM

PERSIDANGAN SELAMA SENGKETA ITU DIPERIKSA.

POKOK SENGKETA.

ALASAN HK YG MENJADI DSR PUTUSAN.

AMAR PUTUSAN TTG SENGKETA.DAN

HARI,TGL PUTUSAN,NAMA HAKIM YG MEMUTUS, NAMA PANITERA & KETERANGAN TTG HADIR

ATAU TDKNYA PARA PIHAK.

PUTUSAN PENGADILAN PJK LANGSUNG DPT DILAKSANAKAN DG TDK MEMERLUKAN LAGI

KEPUTUSAN PEJABAT YG BERWENANG KECUALI PERAT. PER UU MENGATUR LAIN.

PUTUSAN PENGADILAN PJK HRS DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG DLM JANGKA WKT

30 HARI TERHITUNG SEJAK TGL DITERIMA PUTUSAN.

PENINJAUAN KEMBALI:

PIHAK-PIHAK YG BERSENGKETA DPT MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN

PENGADILAN PJK KPD M.A.

PERMOHONAN PENINJAUA N KEMBALI HANYA DPT DIAJUKAN 1 X KPD MA. MELALUI PENGADILAN

PJK.

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI HANYA DPT DIAJUKAN BERDASARKAN ALASAN-ALASAN SBB

:

APBL PUTUSAN PENGADILAN PJK DIDSRKAN PD SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT

PIHAK LAWAN YG DIKETAHUI SETLH PERKARANYA DIPUTUS ATAU DIDSRKAN PD BUKTI-BUKTI YG

KEMUDIAN OLEH HAKIM PIDANA DINYASTAKAN PALSU.

APBL TERDPT BUKTI TERTULIS BARU YG PENTING DAN BERSIFAT MENENTUKAN,YG APBL

DIKETAHUI PD TAHAP PERSIDANGAN AKAN MENGHASILKAN PUTUSAN YG BERBEDA.

APBL TLH DIKABULKAN SESUATU HAL YG TDK DITUNTUT ATAU LBH DP YG DITUNTUT.

APBL MRNGENAI SUATU BGN DARI TUNTUTAN BLM DIPUTUS TANPA DIPERTMBANGKAN

SEBAB-SEBABNYA;ATAU

APBL TERDPT SUATU PUTUSAN YG TDK SESUAI DG KETENTUAN PERAT. PER UU YG BERLAKU.


33/47

REFLEKSI PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

I . PENDAHULUAN Masalah Hak Asasi Manusia merupakan masalah yang kompleks, setidak-

tidaknya ada tiga masalah utama yang ha...

MATERI KULIAH HTN

HUKUM TATA NEGARA Oleh : Johny Koynja, SH.,MH SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Proklamasi kemerdekaan Indon...

PERADILAN ADMINISTRASI DIBIDANG PERPAJAKAN

PERADILAN ADMINISTRASI DIBIDANG PERPAJAKAN Oleh : Johny Koynja, SH., MH A. Peradilan Di

dalam ilmu hukum seri...

DINAMIKA MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

DINAMIKA MASYARAKAT dan KEBUDAYAA N Oleh : Johny Koynja, SH., MH Dinamika Sosial adalah

gejala-gejala & kejadian-kejadian...

PERSEBARAN SUKU BANGSA DI INDONESIA

PERSEBARAN SUKU BANGSA DI INDONESIA Oleh : Johny Koynja, SH., MH Ada beberapa ciri yang

dapat digunakan untuk mengen...

(tanpa judul)

MACAM-MACAM TINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA Johny Koynja, SH.,MH Dosen Tetap Fakultas

Hukum Universitas Mataram, Bagian Hukum ...

Peraturan Perundang-undangan

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-

undangan

Tentang Saya

JOHNY KOYNJA

Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Johny Koynja, lahir di Mataram. Tercatat sebagai Dosen Tetap untuk mata kuliah Teknik Perundang-

undangan dan Hukum Pajak pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram


34/47

dan Dosen Tetap pada Program D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Johny

Koynja dapat dihubungi melalui alamat E-mail : [email protected] atau HP. 081907558735,

serta alamat surat-menyurat : Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jln.Majapahit No.62 Mataram

83125, Telp. (0370) 633035. Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lihat profil lengkapku MATERI KULIAH HTN


HUKUM PAJAK Johny Koynja, SH., MH Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Dosen Tetap pada Program

D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi Un...

ASAL MULA DAN SEJARAH SUKU BANGSA INDONESIA

ASAL MULA DAN SEJARAH SUKU BANGSA INDONESIA Oleh : Johny Koynja, SH., MH Ada teori yang

menyatakan penduduk Indonesia ...

ILMU NEGARA

ILMU NEGARA Oleh : Johny Koynja, SH., MH STATUS ILMU NEGARA : MERPKAN MKDKH YG BOBOT

KREDITNYA 2 SKS SBG M.K. PRASYAR...




MATERI KULIAH HTN








35/47






(tanpa judul)





undangan

HUKUM PEMDA


ILMU NEGARA







ILMU NEGARA





36/47



MATERI KULIAH HTN










PERSEBARAN SUKU BANGSA DI INDONESIA Oleh : Johny Koynja, SH., MH Ada beberapa ciri yangdapat digunakan untuk mengen...

(tanpa judul)





undangan

ASPEK HUKUM PERPAJAKAN


HUKUM PAJAK


37/47







ILMU NEGARA






MATERI KULIAH HTN

HUKUM TATA NEGARA Oleh : Johny Koynja, SH.,MH SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIAProklamasi kemerdekaan Indon...











38/47

(tanpa judul)





undangan

SOSIOLOGI

KELEMBAGAAN NEGARA RI







ILMU NEGARA






MATERI KULIAH HTN







39/47







(tanpa judul)





undangan

HUKUM KEIMIGRASIAN

Unggahan

Explore

Download

0Komentar

Tautan

Tanam

Simpan untuk nanti


40/47

dari 10

Readcast

Pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga

dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Quote:

Definisi Pajak menurut para ahli

Prof. Dr. P. J. A. Adriani

, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

Dr. H. Rochmat Soemitro SH

, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian

dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan


41/47

dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk

membiayai public investment.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R

, pajak

adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan

akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan

proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk

menjalankan pemerintahan.

Quote:

Pajak dilihat dari sisi

Ekonomi

, beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua

situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam

menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua,

bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa

publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Hukum

, menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena

adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara


42/47

untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini

memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang

sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai

pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Quote:

Unsur-unsur Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-

undang."

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat

ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak

kendaraantor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak

membayar pajak kendaraan bermotor.

3.Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun

pembangunan.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib

pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai

peraturan perundag-undangan.

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran

Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi

mengatur / regulatif).


43/47

Quote:

Fungsi Pajak

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara

dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan

rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain

sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama

diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai

tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam

negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan

pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan,


44/47

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

Quote:

Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan Pajak

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdaganan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.


45/47

4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga

lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana

sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masuarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Quote:

Asas Pemungutan Pajak

menurut beberapa ahli

Adam Smith

dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal

"The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1.

Asas Equality

(asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan):

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan

dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif

terhadap wajib pajak.

2.

Asas Certainty

(asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus

berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi

hukum.

3.

Asas Convinience of Payment


46/47

(asas pemungutan pajak yang tepat waktu

atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib

pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima

penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4.

Asas Efficiency

(asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak

diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak

lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

W.J. Langen

, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1.

Asas daya pikul

: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar

kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin

tinggi pajak yang dibebankan.

2.

Asas manfaat

: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3.

Asas kesejahteraan

: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4.

Asas kesamaan


47/47

: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu

dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan

sama).

5.

Asas beban yang sekecil-kecilnya

: pemungutan pajak diusahakan sekecil-

kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak

sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Hukum Pajak Adalah Hukum Yang

Documents