Pendahuluan Pajak dan hukum pajak

Perpajakan 1 Rizal Firman Ashari (F0313083)

Ricky Handoko (F0313078)Perpajakan 1, kelas C

Dosen Pengampu : Drs. Eko Arief Sudaryono Ak., M.Si., BKP. CA

BAB 1 dan BAB 2PENDAHULUAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK

A. Sejarah Pemungutan PajakB. Sumber-sumber Penerimaan Negara

A. Pengertian PajakB. Ciri - ciri PajakC. Fungsi Pajak

E. Pendekatan PajakF. Definisi Hukum Pajak

G. Kedudukan Hukum PajakH. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum PerdataI. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

J. Sistematika Hukum PajakK. Perlawanan Terhadap Pajak

D. Kebijakan Fiskal

PENDAHULUAN

A. Sejarah Pemungutan PajakPada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan,

tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran maka diwajibkan melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum dalam beberapa hari selama 1 tahun.

Setelah terbentuknya negara-negara nasional dengan bertambah luasnya tugas – tugas negara maka negara membutuhkan biaya yang besar. Sehubungan dengan itu pembayaran pajak yang bermula sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.

B. Sumber – sumber Penerimaan Negara

Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor , sebagai berikut :1. Pajak

Menurut Rochmat Sumitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam membiayai Public investment.

2. Kekayaan alamBerdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

3. Bea dan CukaiBea dan cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bea masuk diatur dalam UU No. 10 Th. 1995 tentang kepabeanan. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang – undang pabean terhadap barang yang diimpor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan UU No. 11 Th. 1995 tentang cukai.

4. IuranIuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubung dengan penggunaan jasa-jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang.

5. RetribusiRetribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubung dengan penggunaan jasa – jasa yang disediakan negara. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia diatur dalam UU No. 19 Th. 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Obejek retibusi terbagi dalam beberapa hal, sebagai berikut :a. Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan

umum.b. Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersil.c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemda dalam rangka

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasa.

6. SumbanganIstilah sumbangan ini mengandung fikiran bahwa biaya-biaya yang dilekularkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada pendudukan seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Pada sumbangan tidak ada sifat paksaan melainkan besifat sukarela.

7. Laba dari BUMNBUMN adalah badan usaha yang sebagian modalnya merupakan kekayaan negara. Laba yang diperoleh BUMN adalah pendapatan negara yang dimasukkan daam anggaran pendapatan negara.

8. Sumber – sumber LainTermasuk dalam sumber-sumber lain, misalnya :

Pencetakan uang (deficit spending) dan pinjaman. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan investasi negara untuk membiayai pembangunan yang tercermin pada Anggaran Belanja Pembangunan.

Ketika negara mengalami defisit, pemerintah lebih memilih untuk mengambil jalan dengan melakukan kredit luar negeri dari pada mencetak uang, karena pencetakan uang akan membawa akibat besar dalam perekonomian.

Pajak dan Hukum Pajak

A. Pengertian PajakDefinisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam

bukunya dasar-dasar hukum pajak, “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau jasil dari kekayaan alam yang ada didalam negara itu (Natural resources).

Pungutan pajak mengurangi pengasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudan dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran – pengeluaran rutin dan pengeluaran – pengeluaran pembangunan yang akhirnya dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat.

B. Ciri – ciri PajakCiri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi itu adalah

sebagai berikut :1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintahan.2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang sehingga

bisa dipaksakan.3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya jasa

imbal langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah.6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari

pemerintah.7. Pajak dapat dipungut langsung maupun tidak langsung.

C. Fungsi PajakFungsi pajak antara lain sebagai berikut :1. Fungsi Finansial (Budgeter)

Yaitu memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Peneriaan sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam APBN. Data menunjunjukkan bahwa setiap tahun peneriamaan negara dari sektor pajak terus meningkat. Pemerintah secara konsisten melakukan pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administratif perpajakan melalui hal-hal berikut ini :

a. Amandemen UU perpajakan.b. Modernisasi kantor pajak.c. Ekstensifikasi dan intensifikasi.d. Extra effort dalam pemeriksaan dan penagihan pajake. Pembangunan data base terintegrasi.f. Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.g. Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan good

governance paratur pajak.

C. Fungsi Pajak2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunkan untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh berikut ini.a) Pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi

baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk – produk tertentu dalam

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.c) Pengenaan bea masuk dan Pajak penjualan atas Barang Mewah

untuk produk – produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri.

Disamping kedua fungsi yang sudah disebutkan pajak masih mempunyai tujuan-tujuan lain seperti untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi.

D. Kebijakan FiskalPendapatan pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang

memiliki peranan dan pengaruh sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi terutama karena hal berikut ini.a. Adanya pajak menjadi alat untuk mengekang permintaan masyarakat

terhadap barang konsumsi yang ditimbulkan dari proses pembangunan.b. Perpajakan berperan sebagai perangsang untuk menabung dan

melakukan investasi.c. Untuk menstransfer SDM kepada pemerintah agar digunakan lebih

produktif.d. Perpajakan harus memperbaiki pola investasi dalam perekonomian.e. Mengurangi jurang perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin.f. Perpajakan harus memobilisasikan surplus ekonomi untuk pembangunan

secara berkesinambungan.

E. Pendekatan Pajak1. Segi Ekonomi, dalam pendekatan ini, pajak akan dinilai dalam

fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan dan penawaran.

2. Segi Pembangunan, dalam pendekatan ini, pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya dalam pembangunan. Pajak baru mempunyai manfaat bagi pembangunan kalau jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat public saving yang dapat digunakan untuk pembangunan.

3. Segi Penerapan Praktis, dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, bagaimana cara menghitungna, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, termasuk kepastian hukumnya.

E. Pendekatan Pajak4. Segi hukum, dalam pendekatan ini menitikberatkan pada

perikatan (verbintenis), hak dan kewajiban Wajib Pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. Timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, penagihan utang pajak dengan paksa, sanksi administratif maupun sanki pidana, penyidikan, pembukuan. Soal keberatan, soal minta banding, ordonansi kepatutan, daluwarsa.

F. Definisi Hukum PajakHukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan –

peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penagih pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Dalam hukum pajak diatur mengenai :1. Siapa – siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak.2. Objek – objek apa saja yang menjadi objek pajak.3. Kewajiban Wajib pajak terhadap Pemerintah.4. Timbul dan Hapusnya hutang pajak.5. Cara penagihan pajak.6. Cara mengajukan keberatan dan banding.

F. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum

Hukum Perdata

Hukum Publik

Hukum Tata NegaraHukum

Administrai (hukum tata

usaha)Hukum Pajak

Hukum Pidana

F. Kedudukan Hukum PajakDari skema slide sebelumnya tampak bahwa hukum

dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dengan yang lain. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak).

G. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum PerdataHukum perdata adalah bagian dari keseluruhan huku yang mengatur hubungan antara orang – orang pribadi, dengan hukum pajak banyak sekali sangkut pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti karena kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian – kejadian, keadaan – keadaan dan perbuatan – perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan dan sebagainya.

H. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum PidanaHukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik merrupakan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Ketentuan – ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP banyak dipergunakan dalam peraturan UU pajak. ancaman – ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana.

I. Sistematika Hukum PajakHukum pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak formal dan hukum

pajak material. Hukum Pajak Formal memuat ketentuan – ketentuan yang mendukung ketentuan

hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan/merealisasikan ketentuan hukum material. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang – undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai hal – hal berikut ini :1. Surat Pemberitahuan (SPT, baik masa maupun tahunan)2. Surat Setoran Pajak (SSP).3. Surat Ketetapan Pajak.4. Surat Tagihan.5. Pembukuan dan Pemeriksaan.6. Penyelidikan.7. Surat Paksa.8. Keberatan dan Banding.9. Sanksi administratif, sanksi pidana, dll

I. Sistematika Hukum PajakDalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam UU

pengadilan pajak mengatur mengenai hal-hal berikut ini.1. Sengketa Pajak.2. Banding dan Gugatan.3. Susunan Pengadilan Pajak.4. Hukum Acara.5. Pembuktian.6. Pelaksanaan putusan, dan lain - lain

I. Sistematika Hukum PajakDalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam UU penagihan pajak

dengan Surat Paksaan antara lain mengatur mengenai hal – hal berikut ini.1. Penagihan Pajak.2. Juru sita pajak.3. Penagihan sketika dan sekaligus.4. Surat Paksa.5. Penyitaan.6. Lelang.7. Pencegahan dan Penyanderaan.8. Gugatan, dan lain – lain.

Ketentuan hukum formal selanjutnya dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintahan, Keputusan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak.

I. Sistematika Hukum PajakHukum pajak material adalah hukum pajak yang

memuat mengenai :1. Subjek Pajak ;2. Wajib Pajak ;3. Objek Pajak ;4. Tarif Pajak.

J. Perlawanan Terhadap pajakPerlawanan terhadap pajak adalah hambatan – hambatan

yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif.Perlawanan Pasif

Perlawanan Pajak secara pasif ini berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan – kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

J. Perlawanan Terhadap pajakPerlawanan AktifMerupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau menyurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dibagi menjadi dua, yaitu :1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (Tac Avoidance ) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang perpajakan secara optimal.

2. Penggelapan PajakPenggelapan pajak (Tax evasion) merupakan penguranga pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data – data palsu atau menyembunyikan data.