Tugas PKN
DemokrasiDisusun Oleh :
1. Akmalia Rizke Nur Fitri (03/8G)2. Dinda Sintia Ana Natasha(10/8G)
Pembimbing : Sarjono, S.Pd
Sejarah Demokrasi
Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di negara-negara kota (city state) Yunani Kuno pada abad ke 6 sampai dengan ke 3 sebelum masehi. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negaranya yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas hal tersebut dimungkinkan karena negara kota mempunyai wilayah yang relatif sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (kurang lebih 300 ribu jiwa).
Hakikat Demokrasi
Secara Etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa latin ; 1. Demos artinya rakyat2. Kratos/cratein artinya kekuasaan/ pemerintahan
Jadi, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
Secara Terminologis
Dinyatakan Oleh para ahli misalnya ;
International commision of Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana
kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah
sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan
demokratis adalah rakyat.
Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ( goverment of the people, by the people and for the people.Jadi, dalam negara demokrasi rakyat adalah unsur penentu pemerintahan.
Menurut :
C.F. Strong
Demokrasi adalah suatu sistem dimana mayoritas anggota dewasa dan
masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa
pemerintaha akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-
tindakan kepada mayoritas itu.
Harris Soche
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu
kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan
merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur,
mempertahankan dan melindungi dirinya dan paksaan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk
memerintah.
• Menurut Henry B.Mayo dalam bukunya : Introduction to democratic Theory yang dikutip oleh Miriam Budiharjo (1988:61-63) menyatakan bahwa system politik demokratis ialah system politk dimana kebijakan umum ditentukan diatas dasar suara mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
• Demokrasi dikemukakan dalam pengertian tersebut lebih menonjolkan demokrasi sebagai system politik. Oleh Mayo dikemukakan lebih lanjut bahwa demokrasi juga menyangkut gaya hidup serta tatanan masyarakat.
Henry B.Mayo
Syarat Negara Demokrasi Dalam Konferensi Bangkok 1965
Adanya perlindungan HAM secara yuridis dan konstitusionalPasal 27 – 34 UUD 1945 mengatur tentang HAMAdanya kebebasan menyatakan pendapatUU No. 9 tahun 1998Adanya kebebasan berserikat, berorganisasi, berorganisasi dan beroposisiAdanya pendidikkan politik negaraAdanya badan peradilan yang bebas dan adil
Syarat Pemerintahan Demokrasi
a. Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum(general concert).
b. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas atau melalui
pemilu.c. Kepala Negara dipilih secara langsung atau secara tidak langsung melalui pemilu dan bertanggung jawab pada dewan legislatived. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas
dasar kesederajatan.e. Jabatan-jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh
segenap lapisan masyarakat.
Syarat pemerintahan demokrasi dibawah konsep Negara Hukum
(Rule of Law) menurut Miriam Budiardjo
1. Perlindungan konstitusional dlm arti konstitusi disamping menjalin hak-hak individu harus menentukan cara prosedur untuk memperoleh jaminan hak-hak individu tersebut.
2. Badan kehakiman yang bebas & tidak memihak3. Adanya pemilihan umum yang bebas4. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi5. Pendidikan Kewarganegaraan
Ciri-ciri suatu pemerintahan yang demokratis
1. Adanya keterlibatan Warga Negara dalam penganbilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung
2. Adanya Persamaan hak bagi seluruh Warga Negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh Warga Negara
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Lembaga perwakilan rakyat
Prinsip-Prinsip Dasar Negara Demokrasi
a. Pemerintah yang berdasarkan konstitusi (UUD)b. Adanya PEMILU yang bebas,jujur dan adilc. Ada jaminan HAMd. Persamaan kedudukan di depan hokume. Perdilan yang bebas dan tidak memihakf. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berpendapatg. Kebebasan pers atau media massa
Unsur-Unsur Demokrasi menurut Lyman Tower Sargent:
1. Ketertiban Rakyat dalam pengambilan keputusan politik2. Tingkat persamaan hak diantara Warga Negara3. Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada
Warga Negara4. Sistem Perwakilan5. Sistem pemilihan dan ketentuan Mayoritas.
Unsur Kunci Demokrasi
1. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politikIni merupakan cirri utama rumusan demokrasi yakni adnya keterlibatan atau partisipasi warga Negara baik secara langsung maupun tidak langsung didalam proses pemerintahan.
2. Tingkat persamaan tertentu antara warga Negara
Unsur-Unsur Penegak Demokrasi
Tegaknya demokrasi sebagai tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demorasi itu sendiri. Unsur – unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain :1. Negara Hukum2. Masyarakat Madani3. Infrastruktur Politik
Negara Hukum
• Konsep negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilanyang bebas dan tidak memihakdan penjaminan hak asasi manusia.
• Konsep negara hukum berdasarkan atas istilah rechtsstaat dan the rule of law yang diterjemahkan menjadi negara hukum.
Masyarakat MadaniMasyarakat madani dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam menbangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanay partisipasi masyarakat dalam proses – proses pengambilan keputusan yang dilakuakn oleh negara atau pemerintahan.
Infrastruktur Politik
Partai politik memiliki beberapa fungsi dalam tegaknya demokrasi diantaranya : 1. Sebagai sarana komunikasi politik;2. Sebagai sarana sosialisasi politik; 3. Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik; 4. Sebagai sarana pengatur konflik.
Keempat fungsi tersebut merupakan penjawantahan dari nilai – nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi, kontrol rakyat melelui pertai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya penyelesaian konflik secara damai.
Ciri-ciri pelaku Demokratis :
• Mengutamakan musyawarah dalam memecahkan masalah• Menghargai pendapat orang lain• Terbuka terhadap kritik dan saran
Asas Pemerintahan Demokrasi
• Adanya pengakuan partisipasi rakyat didalam pemerintahan• Adanya pengakuan Harkat dan martabata manuasia/ jaminan
atas HAM
Pengamalan Demokrasi Pancasila• Dalam Keluarga :
1. Pembagian tugas dalam keluarga2. Orang tua dalam mendidik anak dengan tidak otoriter3. Anak harus menghormati orang yang lebih tua4. Anak harus mau menerima nasehat orang tua5. Orang tua bersikap terbuka menerima saran dari anggota keluarga lain.
• Dalam Sekolah :1. Pemilihan ketua Osis2. Menyusun regus piket3. KBM4. Rapat pleno guru5. Penentuan kegiatan karya wisata sekolah
• Dalam masyarakat, bangsa dan negara :1. Pemilihan ketua RT/RW2. Sikap keterbukaan pengurus RT atau pengurus RW3. Musyawarah dalam kegiatan karang taruna4. Pelaksanaan PEMILU5. Penyusunan RAPBN oleh presiden dengan DPR
Pelaksanaan PEMILUMenurut UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Macam Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatiannya
Demokrasi MaterialDemokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, namun persamaan di bidang politik kurang diperhatikan. Bahkan cenderung dihilangkan. Pada masa perang dingin (sebelum runtuhnya Uni Soviet), demokrasi material dianut oleh banyak negara-negara komunis. Maka di negara-negara yang menganut faham komunis berlaku prinsip sama rata sama rasa.Demokrasi FormalDemokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai dengan upaya ntuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal merupakan paham yang dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis.Demokrasi GabunganDemokrasi menggabungkan kebaikan sistem demokrasi formal dan material serta menghilangkan keburukan dan keduanya demokrasi yang diterapkan di Indonesia dapat dikatakan sebagai demokrasi gabungan.
Nilai-Nilai DemokrasiNilai-nilai demokrasi merupakan hal-hal yang positif yang terdapat dalam demokrasi. Menurut Mahfud M.D, adala 8 nilai demokrasi yang dipakai dalam memecahkan suatu masalah. Nilai-nilai tersebut adalah ;1. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela2. Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat demokratis3. Pergantian penguasa secara teratur4. Penggunaan kekuasaan sesedikit mungkin5. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman 6. Penegakan keadilan7. Memajukan ilmu pengetahuan8. Pengakuan penghormatan atas kebebasan
Macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat
1. Demokrasi Langsung (Direct Democracy)Demokrasi langsung adalah demokrasi yang diterapkan secara langsung. Rakyat menentukan pimpinan atau kebijakan secara langsung tanpa perantara.Contoh : Pemilhan Kades
2. Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy)Demokrasi tidak langsung adalah pelaksanaan demokrasi yang tidak langsung yaitu melalui perwakilan. Para wakil tersebut yang menentukan kebijakan atau kepemimpinan. Demokrasi ini disebut juga demokrasi perwakilanContoh : Pemilu presiden
Model-Model Demokrasi1. Demokrasi liberal Pemerintahan yang dibatasi oleh UU dan pemilu bebas diselenggarakan dalam
waktu yang ajeg2. Demokrasi terpimpin
Para pemimpin percaya bahwa bahwa tindakan semua tindakan mereka dipercaya tetapi menolak pemilu yang bersaing sebagai kendaraan memduduki kekuasaan.
3. Demokrasi socialDemokrasi yang menaruh kepedulian paa keadilan social egalitarisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi partisipasiYang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa yang dikuasai
5. Demokrasi konsosionalYang menekankan proyeksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yanf erat diantara elit mewakili budaya masyarakat utama.
Bentuk-Bentuk Demokrasi yang Pernah Berlaku di Indonesia
1.DEMOKRASI LIBERAL (1945-1959) Demokrasi ini sering disebut Demokrasi PARLEMENTER, dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah NO.14 Nov. 1945.Menteri bertanggung jawab kepada parlemen, Dalam system ini terjadi hubungan antara Badan Eksekutif dan Legislatif. Dimana kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut cabinet ( dewan Menteri ). Sedangkan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (badan legislatif). Suatu aturan akan mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya.
Menurut pendapat M. Carter dan Herz, suatu negara dinyatakan sebagai negara demokrasi apabila :
• Pihak yang memerintah adalah rakyat• Bentuk pemerintahan terbatas
Kelebihan dan kekurangam Demokrasi liberal
Kelebihan :Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.Kekurangan : Kedudukan badan eksekutif tidak stabil,dimungkinkan karena penghentian di tengah jalan oleh lembaga legislatif setiap saat, sehingga dapat menimbulkan krisi cabinet dan pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-programnya.
Adapun nilai-nilai demokrasi yang patut dipraktekan dalam kehidupan sebagai berikut :a. Penghargaan atas kesamaanb. Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersamac. Penghargaan atas kebebasan d. Penghargaan atas perbedaanBudaya domokrasi adalah kebiasaan berpikir dan berperilaku yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965) Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Isi dekrit Presiden :1. Pembubaran Konstituante2. Berlakunya kembali UUD 19453. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidensiil. Pada sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada ajaran dari Montesquieu, yang dikenal dengan ajaran Trias Politika.
Menurut ajaran ini masing-masing kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik fungsi maupun organ-organ yang menyelenggarakannya.
Ketiga kekuasaan tersebut sebagai berikut:1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-
undang atau peraturan.3) Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengawasi
pelaksanaan UU oleh lembaga-lembaga peradilan.
Kelebihan dan kekurangan Demokrasi Terpemimpin
KelebihanAdanya kestabilan pemerintahan, karena mereka tidak dapat dibubarkan oleh parlemen, sehingga pemerintah dapat bekerja dan rnelaksanakan program-programnya dengan baik.KelemahanDapat menimbulkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan lemahnya pengawasan dari rakyat.
3.Demokrasi Pancasila Demokrasi pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi
terpemimpin, yang banyak terjadi penyimpangan dan penyelewenganDemokrasi Pancasila berlaku semenjak Orde Baru. Demokrasi pancasila dijiwai, disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila.
Hakekat Demokrasi Pancasila
• Demokrasi Pancasila dijiwai, diwarnai dan disemangati oleh nilai-nilai luhur Pancasila dalam bernegara.
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan dengan asas ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Landasan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
1. Sila ke-4 Pancasila2. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-43. Pasal 1 ayat 2 UUD 19454. Pasal 2 ayat 1 UUD 19455. Tap MPR RI No. 12 th 1998 tentang pembatasan masa kerja
presiden dan wakil presiden6. UU No. 31 th 2000 tentang parpol7. UU No. 9 th 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat8. UU No. 12 th 2003 tentang pemilu9. UU No. 22 th 2003 tentang suasana dan kedudukan wakil-wakil
rakyat.
Peranan Budaya Demokrasi Bagi Masyarakat
• Menjamin terselenggaranya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis dan damai
• Menjamin perlindungan HAM• Meningkatkan peran serta warga dalam pembangunan
nasional• Menjamin terselenggaranya pemerintah yang bersih dan
berwibawa• Menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta
stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Cara Pengambilan Keputusan
1. Musyawarah MufakatMusyawarah adalah proses memecahkan masalah bersama dengan cara berembuk untuk memperoleh kesepakatan. Mufakat adalahsuatu keputusan yang disetujui oleh seluruh peserta dengan keputusan bulat (Semua setuju).Musyawarah sebagai kepribadian bangsa adalah menjadi kebiasaan atau pola tingkah laku yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia.
Prinsip Musyawarah Berdasarkan Demokrasi Pancasila
Dilandasi semangat kekeluargaanMengutamakn persatuann dan kesatuanTidak memonopoli pembicaraanAktif menyampaikan usul yang rasionalAda etikad baik untuk bermusyawarah
Syarat Musyawarah
1. Dihadiri oleh setidaknya 2/3 dari jumlah anggota yang diundang
2. Hasil keputusan disetujui oleh 50% + 1 dari anggota yang hadir
3. Apabila tidak didapat kata mufakat karena suatu hal maka
dilakukan voting.
2. Voting (Pemungutan Suara)Cara pengambilan keputusan yang dilaksanakan dengan cara pemungutan suara
Voting suara terbanyak relatif ( Single Majority)Keputusan didasarkan pada dukungan terbanyak seperti prinsip UUD 1945 pasal 2 ayat 3 :“Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak”Contoh : Pemilihan kepala daerah
Pertimbangan Dalam Voting : adanya perbedaan pendapat yang sulit dipertemukanKeterbatasan waktu dalam proses musyawarahDalam peraturan dinyatakan keputusan diambil dengan cara voting
Penerapan Demokrasi Dalam Lembaga Nasional dan Daerah
1. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden
2. Sidang MPR3. Presiden bersama DPR membentuk UU4. Penyusunan RAPBN oleh presiden bersama DPR.
Budaya PolitikBudaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O'G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.
Budaya Politik menurut para ahli
a. Rusadi SumintapuraBudaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
b. Sidney VerbaBudaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan
nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.c. Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
d. Austin RanneyBudaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
e. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
Komponen-Komponen Budaya Politik
Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut.
• Orientasi kognitif : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
• Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
• Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
Demokrasi apa yang kita jalani?
Siapa Yang harus disalahkan jika Rakyat Melakukan demo Seperti Inii??
Tugas PKN
Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Disusun Oleh : 1. Akmalia Rizke Nur Fitri (03/8G)2. Dinda Sintia Ana Natasha(10/8G)
Pembimbing : Sarjono, S.Pd
Kedaulatan Rakyat Dalam
Sistem Pemerintahan
Indonesia
MAKNA KEDAULATAN RAKYAT
TUJUAN
MENJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN
MENYEBUTKAN SIFAT DASAR KEDAULATAN
MENYEBUTKAN MACAM TEORI KEDAULATAN
MEJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN RAKYAT
MENJELASKAN TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT
MENYEBUTKAN CIRI – CIRI NEGARA DEMOKRASI
Pengertian Kedaulatan Rakyat
1. Pengertian secara bahasa atau etimologis istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari kata Sovereignty
dalam bahasa inggris, Souverainete dari bahasa Prancis, Sovransi dari bahasa Italia, dan Supromus dari bahasa Latin yang berarti tertinggi. Kata kedaulatan sendiri berarti hak memerintah.
• Sebuah wilayah dikatakan sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur :– Rakyat– Wilayah– Pemerintah– Pengakuan Kedaulatan dari negara lain
2. Pengertian secara BahasaPengertian secara bahasa adalah kedaulatan seperti yang dinyatakan para ahli, antara lain:1.John Austin Kedaulatan adalah kekuasaan suatu penguasa untuk memerintah suatu
umat tanpa tunduk kepada penguasa lain.2. Jean Bodin
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara.Kedaulatan dikelompokkan menjadi 2 :1. Kedaulatan ke dalam = kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mengatur fungsinya.2. Kedaulatan ke luar = kekuasaan tereinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta dalam mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain guna kepentingan nasional.
Sifat Kedaulatan
• Asli kekuasaan tertinggi negara tidak berasal dari kekuasaan lain.
• Permanen Kekuasaan tertinggi Negara tetap ada selama negara itu masih
ada.• Tidak terbagi-bagi
pemegang kekuasaan merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan tidak ada kekuasaan lain yang sama tinggi bahkan melebihi.
• Tidak terbataskedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.
Teori Kedaulatana) Teori Kedaulatan Tuhan
teori kedaulatan ini beranggapan bahwa suatu negara lahir karena di kehendaki tuhan. Raja memperoleh kekuasaan tertinggi dari tuhan. Kehendak tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka raja diutus sebagai utusan tuhan atau titisan tuhan. Yang menganut sistem demokrasi ini disebut negara teokrasi. Cth negara yang menggunakan sistem ini dimasa lalu adalah Belanda dan Swiss. Pada masa ini yang masih menggunakan sistem ini adalah Tibet sebuah negara kecil yang berada di wilayah Cina.tokoh : Agustinus, Thomas Aquinas, Marsillius, dan F.J. Sthal.
b) Teori Kedaulatan RajaBerdasarkanteori ini, kekuasaan tertinggi di tangan raja dan keturunannya. Raja dianggap keturunan dewa/ wakil tuhan di bumi. Raja memperoleh kekuasaan langsung dari tuhan. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Prancis pada Louis XIV.tokoh penganut kedaulatan raja adalah Nicollo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan Hegel.
c) Teori kedaulatan Negaraberdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi berada pada negara.Tokoh : George Jellinek dan Paul Labend.Contoh negara yang menganut negara ini adalah Rusia, Jerman pada masa Hilter dan Italia pada masa B. Musolini
d) Teori kedaulatan hukumteori ini menyatakan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Pemerintah hanya sebagai penjaga malam yang melindungi HAM tanpa campur tangan urusan sosial ekonomi masyarakat.Tokoh : Knebbe, Immanuel Kent dan Kranenbungnegara yang menggunakan teori ini yaitu negara-negara di Eropa dan Amerika, mereka menganut hukum murni sedangkan Indonesia menganut hukum modern.
e) Teori Kedaulatan Rakyatteori kedaulatan rakyat mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan raja, karena raja bertindak sewenang-wenang dan rakyat tidak lagi mendapat perlindungan dari raja.Tokoh : Solon, John Locke(Bapak Teori HAM), Montesquieu dan J.J. Rousseau(Bapak teori kedaulatan Negara). Berdasarkan ajaran Mostesquieu yang dikenal dengan Trias Politika, teori kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya terdapat pembagian kekuasaan . Kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 3 :1. Kekuasaan Legislatif , kekuasaan untuk membuat dan menetapkan UU2. Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan untuk melaksanakan UU3. Kekuasaan Yudikatif, Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UU
TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT
(CONTRACK SOCIAL)
THOMAS HOBBES
JOHN LOCKE
JEAN JAQUES ROUSSEAU
• Ciri-Ciri Negara Berkedaulatan Rakyat :a) Adanya lembaga perwakilan rakyat/ DPR sebagai badan/majelis yang mewakili atau
mencerminkan kehendak rakyatb) Adanya PEMILU untuk mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur UUc) Kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUd) Adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR terhadap jalannya pemerintahane) Kekuasaan badan majelis tersebut ditetapkan dalam UUD
• Suatu negara, yang telah memiliki kedaulatan maka berhak :1. Menjadi negara yang berdiri sendiri sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya.2. Memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain.3. menjadi Negara yang memiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerja
sama dengan bangsa lain
CIRI NEGARA DEMOKRASI
ADANYA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
SUSUNAN KEKUASAANBADAN / MAJELIS
DITETAPKAN DGN UU
KEDAULATAN RAKYAT DILAKUKAN OLEH MAJELIS/ BADAN YG BERTUJUAN
MENGAWASI PEMERINTAH
ADA PEMILU
Kedaulatan yang pernah berlaku Di Indonesia
1. Kedaulatan Rakyat : •Dasar Negara Pancasila, sila ke-4•Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4•Batang Tubuh 1945, pasal 1 ayat (2)•Penjelasan UUD ( pokok pikiran ke-3 Pembukaan UUD 1945)
2. Kedaulatan Hukum •Pembukaan UUD alinea ke-3•Pancasila sila ke-1
3. Kedaulatan Hukum•Batang Tubuh UUD 1945, pasal 1 ayat (3)
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen utama dalam suatu lembaga, terutama eksekutif dan legeslatif. Secara umum ada 2 sistem pemerintahan, yaitu :1. Pemerintahan Presidensia
menurut Rod Hague, pemerintah presidensial terdiri 3 unsur:- Presiden yang dipilih rakyat menjalankan pemerintahannya
dan mengangkat pejabat pemerintahan terkait - Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan- Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dengan legeslatif
2. Sistem ParlementerMenurut Rod Hague, ciri-ciri pemerintahan Parlementer adalah :- Partai yang menjalankan pemerintahan muncul dari majeleis
dan tetap menjadi anggota legeslatif.- Kepala pemerintahan dan dewan menteri dapat diberhentikan dan jabatannya melalui mosi tidak percaya oleh parlemen pos perdana menteri terpisah dengan kepala negara- Eksekutif adalah kolegiat, berbentuk kabinet dimana perdana menteri adalah orang pertama diantara sejumlah orang yang sederajat dalam kabinetnya
Perbedaan UUD’45 , Konstitusi RIS dan UUDS 1950
Aspek UUD 1945 Konstitusi RIS UUDS (1950)
Bentuk Negara Republik Republik Republik
Susunan Negara Kesatuan Serikat Kesatuan
Sistem Pemerintahan
Presidensial Parlementer Parlementer
Masa Orde Baru ( Sebelum Amandemen) Masa Reformasi (Setelah Amandemen)
Indonesia adalah Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum
Sistem konstitusional Sistem konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR Kekuasaan negara tertinggimenurut UUD
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi menurut UUD
Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut UUD
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Menteri negara adalah pembantu presiden , menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
Peran lembaga negara sebagai kedaulatan rakyat
1. MPR Tugas dan wewenang MPR :- Mengubah dan menetapkan UUD- Melantik presiden dan atau wakil presiden yang dipilih langsung melalui PEMILU- memilih wakil presiden kalau jabatan presiden tersebut kosong dari 2 calon yang diajukan presiden (pasal 8 ayat 2A)
Keanggotaan MPR, terdiri atas :
a) DPR ; dipilih melalui pemilu sebanyak 550. tugas dan wewenang DPR adalah :
- Membentuk UU- membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU- Menetapkan APBN- Memilih anggota BPK
DPR
SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF KARENA MEMEGANG
KEKUASAAN MEMBENTUK UU BERSAMA DENGAN PRESIDEN
PUNYA 3FUNGSI
LEGISLASI
ANGGARAN
PENGAWASAN
FUNGSI MEMBENTUK UU BERSAMAPRESIDEN
FUNGSI MENETAPKAN APBN YANG DIAJUKAN PRESIDEN
FUNGSI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU,APBN,&
KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI JIWA UUD 1945
DPR
DILENGKAPI DENGAN 3 HAK
INTERPELASI
ANGKET
MENYATAKANPENDAPAT
HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH
YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYA
RAKAT DAN BERNEGARA
MELAKUKAN PENYELIDIKAN THD KEBIJAKANPEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS
DAB BERBAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPANBERMASYARAKAT DAN BERNEGARA
UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU MENGENAI KEJADIANLUAR BIASA YANG TERJADI DI TANAH AIR ATAU
SITUASI DUNIA INTERNASIONAL SERTA REKOMENDASI PENYELESAIANNYA
HAK ANGGOTA DPR
MENGAJUKAN RUU
MENGAJUKAN PERTANYAAN
MENGAJUKAN USULPENDAPAT
MEMILIH & DIPILIH
MEMBELA DIRI
HAK MENGAJUKAN RUU
HAK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN BAIK LESAN / TULISAN KEPADA PEMERINTAH
TERKAIT DENGAN TUGAS WEWENANG DPR
HAK MENYAMPAIKAN USUL SECARA LELUASABAIK KEPADA PEMERINTAH MAUPUN DPR
SENDIRI SEHINGGA ADA JAMINAN KEMANDIRIANSESUAI DENGAN HATI NURANINYA
HAK MENGIKUTI KEGIATAN MEMILIH DANDIPILIH
HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAANTERKAIT DENGAN MASALAH TERTENTU
b) DPD Terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui PEMILU berdasarkan perorangan, anggota DPD ditetapkan setiap provinsi sebanyak 4 orang.Tugas dan wewenang DPD adalah mengajukan RUU dan ikut membahas RUU serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dengan daerah pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan swadaya alam dan ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan daerah.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KEDUDUKAN22C (1) UUD’45
MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN DAERAHYANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGANEGARA SEKALIGUS SEBAGAI BAGIAN DARI
KEANGGOTAAN MPR
ANGGOTA DPD BERDOMISILI DI DAERAH PEMIMILIHAN MASING – MASING KECUALI SELAMABERSIDANG BERTEMPAT TINGGAL DI IBUKOTA
NEGARA (Ps. 33 (4) UU No. 22 TH 2003)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KEANGGOTAAN TIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA (4ORANG)DAN JUMLAH KESELURUHAN TDK LEBIH DARI
1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR (Ps.22C (2) UUD’45)
FUNGSI
PENGAJUAN USUL, IKUT DLM PEMBAHASANDAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG
BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI TERTENTU
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU
MPR, DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat, perwakilannya meliputi :
1) Perwakilan Fungsional Terjadi apabila wakil rakyat diangkat berdasarkan pada fungsi atau jabatan atau keahlian seseorang tersebut di dalam masyarakat.
2) Perwakilan Politikterjadi apabila pengangkatan menjadi wakil rakyat dilakukan melalui PEMILU. Kelemahan perwakilan politik yaitu wakil yang terpilih mempunyai reputasi politik yang baik/ populer.
2. BPK- Lembaga yang bebas dan mandiri- Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR dan DPD
maupun DPRD- Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangjn DPRD
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEDUDUKAN
ANGGOTA
DIPILIH OLEH DPR DG MEMPERHATIKANPERTIMBANGAN DPD DAN DIRESMIKAN
OLEH PRESIDEN
BEBAS DAN MANDIRI
TERLEPAS DARI KEKUASAAN PEMERINTAH NAMUN TIDAK BERARTI
BERADA DI ATAS PEMERINTAH
TUGASMEMERIKSA TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA (Ps. 23 (1) UUD’45)
WEWENANGMEMINTA KETERANGAN DAN WAJIB DIBERIKAN
OLEH SETIAP ORANG,BADAN / INSTANSI
PEMERINTAH/ SWASTA SEPANJANG SESUAI DG UU
DILAPORKAN KEPADA DPR, DPD, DPRD & DITINDAKLAN
JUTI SESUAI WEWENANG
3. Presiden Hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR, yang berhak memeggang kekuasaan membentuk UU adalah DPR.
PRESIDEN
KEPALA NEGARA
MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ATAS AD, AL, AU
(PS.11 UUD 45)
MENYATAKAN PERANG, MEMBUATPERDAMAIAN & PERJANJIAN DGNEGARA LAIN (PS.11 (1) UUD 45)
MENYATAKAN KEADAAN BAHAYAPs. 12 UUD 1945
MENGANGKAT DUTA DAN KONSULDG MEMPERHATIKAN PERTIMBANG
AN DPR (Ps.13 (1) UUD’45)
MEMBERI GRASI DAN REHABILITASI DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN MA (Ps.14 (1) UUD 45)
MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPR (Ps. 14 (2) UUD’45)
MEMBERIKAN GELARAN, TANDAJASA DAN LAIN – LAIN TANDA KE
HORMATAN DG PERSETUJUANDPR (Ps. 15 UUD 1945)
KEPALA PEMERINTAHAN
PRESIDEN
MEMIMPIN MENTERI – MENTERI (Ps. 17 AYAT 1 UUD ’45)
MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI (Ps. 17 AYAT 2 UUD’45)
MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN UU
MEMBENTUK DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (Ps. 16 UUD 1945)
MEMBUAT ATURAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN MELAKSANAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
KEKUASAN TERKAIT DENGAN FUNGSI LEGISLATIF PRESIDEN BERHAK MENGAJU
KAN RUU KEPADA DPR
PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN
DAN MENTERI – MENTERI NEGARA YANG MEMBIDANGI
URUSAN TERTENTU
MENTERI NEGARA MERUPAKANJABATAN YANG PENTING KARENA DALAM PRAKTEK DIA YANG MEN
JALANKAN PEMERINTAHAN, MENTERI NEGARA YG MEMAHAMIPERMASALAHAN DI BIDANGNYA DIA BERTUGAS MENJABARKAN
PROGRAM LIMA TAHUN PRESIDEN
Sistem Pemerintahan Negara
• Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat)
• Pemerintahan berdasarkan konstitusi• Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR• Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara
menurut UUD• Presiden idak bertanggung jawaba kepada DPR• Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri
negara tidak bertanggung jawab kepada DPR• Kekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas
4. Kekuasaan Kehakiman a) Mahkamah Agung : berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji
peraturan perundangan di bawah UU. Ketua dan wakil MA dipilih oleh Hakim Agung.b) Komisi Yudisial : bersifat mandiri dan diangkat serta diberhentikan oleh
presiden dengan oleh presiden dengan persetujuan DPR, komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim
Agung. KY menjaga menegakkan kehormatan keluhuran dan perilaku hakim
MAHKAMAH AGUNG
KEDUDUKANPs.24 (2) UUD”45
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG MEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
SAMPING MAHKAMAH KONSTITUSI
MEMBAWAHI BEBERAPA LINGKUNGANPERADILAN YAITU PERADILAN UMUM,
PERADILAN AGAMA, PERADILAN MILITER, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MERDEKADALAM PELAKSANAAN TUGASNYA TERLEPAS
DARI BERBAGAI PENGARUH PEMERINTAH DANPENGARUH LEMBAGA NEGARA YANG LAIN
UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN SE
HINGGA PUTUSANNYA BENAR – BENAR BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN
MAHKAMAH AGUNG
KEANGGOTAAN
JUMLAH HAKIM AGUNG MAKSIMAL 60 ORANG
INTEGRITAS & KEPROBADIANTIDAK TERCELA
ADIL
PROFESIONAL
BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM
CALON HAKIM AGUNG DIUSULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL KEPADA DPR & DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN
5. Mahkamah KonstitusiDibentuk dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi. Merupakan lembaga yang menengahi dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara (pasal 24 C ayat 1). Beranggotakan 9 orang yang ditetapkan presiden, terdiri dari 3 anggota yang diajukan MA, 3 orangdari DPR dan 3 orang dari presiden.
MAHKAMAH KONSTITUSI
KEDUDUKANPs.2 UU No.24
TH. 2003 TTG MK
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG MELAKUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YG
MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKANPERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM
DAN KEADILAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
KEANGGOTAAN
TERDIRI DARI 9 ANGGOTA HAKIM KONSTITUSIYANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN
INTEGRITAS & KEPRIBADIANTIDAK TERCELA
ADIL
NEGARAWAN DAN MENGUASAIKONSTITUSI DAN KETETANE
GARAAN
HAKIM KONSTITUSI MASING – MASING DIAJUKAN OLEH DPR (3 ORANG), MA (3 ORANG)
DAN PRESIDEN (3 ORANG)
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945
SEBELUM DIAMANDEMEN
UUD 1945
MPR
MA BPK DPR PRESIDEN DPA
SETELAH DIAMANDEMEN
UUD 1945
MA MK KY BPK MPR DPDPRESI
DENDPR
Ps.24(2)
Ps.24(2)
Ps.24C(1)
Ps.24C(1) Ps.24BPs.24B Ps.23EPs.23E Ps.2Ps.2 Ps.22CPs.22C Ps.19Ps.19 Ps.4Ps.4
Sumber
• yulicreative.blogspot.com/2011/02/ciri-ciri-pemerintahan-demokratis.html
• Referensi-pemilu09.blogspot.com/2009/06/pengertian-pemilu.html
• Optimis PKN kelas 8 semester 2• file:///F:/unsur-penegak-demokrasi-tegaknya.html
SeLeSai.....!!
-tErImA kAsIh-