DEMOKRASI 2

DEMOKRASI dan Pendidikan Demokrasi

(2)Ratna Damayanti

Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia Periode 1945 – 1959 Demokrasi Parlementer

Periode 1959 – 1965 Demokrasi Terpimpin

Periode 1966 – 1998 Demokrasi Pancasila era Orde Baru

Periode 1999 – sekarang Demokrasi Pancasila era Reformasi

OTOSENTRISITAS DEMOKRASI

RAKYAT

DARI

OLEH

UNTUK

PEMILU: REKRUTMENPOLITIK LEGISLATIF

PROGRAM PEMERINTAH

OTOSENTRISITAS

PERDA: DPRD

PILKADA:REKRUTMENEKSEKUTIF

PRAKSIS DEMOKRASI

THE PEOPLE

FROM

BY

FOR

PEMILU: REKRUTMENPOLITIK LEGISLATIF

PROGRAM PEMERINTAH

PERDA: DPRD

PILKADA:REKRUTMENEKSEKUTIF

HAM:POLITIK,HUKUM

HAM: SOS, EK, POL, HUK,AG, DIK,DLL

HAM: POLITIK,HUKUM

HAM: SOS, EK, POL, HUK,AG, DIK, DLL

Sebagai sistem kenegaraan (USIS, 1995) DEMOKRASI sbg sistem yg memiliki 11 pilar atau soko guru:

1. Kedaulatan rakyat2. Pemerintahan berdasar persetujuan dari yg diperintah 3. Kekuasaan mayoritas4. Hak-hak minoritas5. Jaminan HAM6. Pemilihan yg bebas dan jujur7. Persamaan didepan hukum8. Proses hukum yg wajar9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik11. Nilai nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

Sanusi (1998) mengidentifikasi 10 pilar DEMOKRASI konstitusional menurut UUD 45

1. Demokrasi yg berketuhanan yang maha esa 2. Demokrasi dg kecerdasan3. Demokrasi yg berkedaulatan rakyat4. Demokrasi dg rule of law5. Demokrasi dg pembagian kekuasaan negara6. Demokrasi dg HAM7. Demokrasi dg pengadilan yg merdeka8. Demokrasi dg otonomi daerah9. Demokrasi dg kemakmuran10. Demokrasi yg berkeadilan sosial

10 pilar DEMOKRASI PANCASILA menurut UUD 45 ( Sanusi, 1998)

• DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA• DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN• DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT• DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW• DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA• DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA• DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA• DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH• DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN• DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

Demokrasi (USIS) VS Demokrasi (Sanusi)

KESESUAIAN

PERBEDAANDemokrasi berdasarkan ketuhanan YME

Kekhasan demokrasi indonesia

TEODEMOKRASI (Maududi & kaum Muslim)

TEODEMOKRASI (Maududi & kaum Muslim) : Demokrasi dalam kontek kekuatan Tuhan Yang Maha Esa

DEMOKRASI UNIVERSAL (Usis, 1998) : demokrasi yang bernuansa sekuler

TUJUAN DAN FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA

• Tujuan : untuk menetapkan bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap demokrasi yang seharusnya.

• Fungsi :1) Menjamin keikutsertaan rakyat dalam

kehidupan bernegara2) Menjamin tetap tegaknyanegara Ind.

Sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agst 1945

Lanjutan fungsi Demokrasi

3) Menjamin tetap tegaknya NKRI yang menggunakan sistem konstitusional4) Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila5) Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar lembaga negara

PEMILU sbg wujud DemokrasiTUJUAN PEMILUa. Untuk mendukung atau mengubah personil dalam lembaga legislatifb. Adanya dukungan mayoritas dalam menentukan pemegang eksekutif untuk jangka waktu tertentu c. Rakyat melalui perwakilan secara periodik

dapat mengkoreksi atau mengawasi eksekutif.

SISTEM PEMILU

• Sistem distrik satu daerah pemilihan memilih satu wakil

• Sistem proporsional sistem perwakilan berimbang satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.

• Sistem gabungan

Pemilihan Umumpasal 22 E UUD 1945

(1) Pemilihan Umum dilaksanakan sec. langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan DPRD.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik

Pemilihan Umumpasal 22 E UUD 1945

(4) Peserta pemilihan umum untuk anggota DPD adalah perseorangan(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pelihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri(6) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Pemilu 2004 di Indonesia

• Sistem gabungan1. Sistem proporsional dengan daftar calon

terbuka memilih DPR

2. Sistem distrik berwakil banyak memilih DPD.

Syarat pilih aktif

1. Berusia 17 tahun/ sudah /pernah kawin2. WNI3. Terdaftar sbg pemilih4. Tidak terganggu ingatannya5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Syarat pilih pasif1. WNI berusia 21 tahun/ lebih2. Bertakwa kpd Tuhan YME3. Berdomisili di NKRI4. Cakap dlm membaca, berbicara dan

menulis dlm bhs. Indonesia5. Berpendidikan serendah-rendahnya

SMA atau sederajat6. Setia kepada Pancasila, UUD 45 dan

cita-cita Proklamasi

Lanjutan syarat hak pilih pasif

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya8. Tidak sedang menjalani pidana penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap

dengan ancaman 5 tahun atau lebih.9. Sehat jasmani dan rohani10. Terdaftar sebagai pemilih.

Syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu

1. Diakui keberadaaannya sesuai dengan UU no. 31/2002 tentang partai politik

2. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dr seluruh jumlah propinsi.

3. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dr seluruh

jumlah kabupaten/kota di provinsi

4. Memiliki sekurang-kurangnya 1000 orang anggota parpol yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota parpol.

5. Pengurus mempunyai kantor tetap.

6. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik pada KPU.

Masyarakat Madani (Civil Society)• Madani = adab, beradab

• Sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis

• Masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya.

• Masyarakat yang setiap individu atau kelompoknya mampu berinteraksi dengan negara secara independen (Einsenstadt)

Menurut Mohammad AS Hikam :

Masyarakat madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan :• Kesukarelaan (voluntary)

• Keswasembadaan (self generating)• Keswadayaan ( self supporting )• Kemandirian yang tinggi terhadap negara• Keterikatan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama

• Masyarakat madani merupakan manifestasi tertinggi sistem demokrasi dan secara moral masyarakat madani berada dalam posisi yang lebih superior dari negara (Lockean)

• Konsep dari masyarakat madani lebih berbentuk jaringan kerja yang tidak hanya terdiri dari civil society organizations tetapi juga mengikutsertakan partai politik, lembaga-lembaga agama, pranata adat dan sektor-sektor individual, seperti para pemimpin informal dan tokoh-tokoh agama.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

Unsur-unsur pokok yang harus dimiliki masyarakat madani :

1. Wilayah publik yang bebas ( free publik sphere)2. Demokrasi3. Toleransi4. Pluralisme5. Keadilan Sosial

Implementasi dari jaringan kerja masyarakat madani

• Proses demokratisasi melalui perluasan partisipasi rakyat dlm proses pembuatan kebijakan publik

• Prinsip pemerintahan yang baik• Pemerintahan distribusi kesejahteraan• Prinsip nonkekerasan untuk mengatasi

masalah-masalah sosial.

KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASIDALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

CADIK CANDAKIO

PENGHULU

ADAT

ULAMA

KPTS;MUFAKAT

Bulat airKarenaPembuluhBulat kataKarenamufakat

• Sebuah negara dikatakan mampu memformat bentuk masyarakat madani jika dalam pelaksanaan pemerintahannya mengembangkan semangat

KETERBUKAAN DAN KEBEBASAN pada :

a. Organisasi sosial dan politik yang memiliki kemandirian yang tinggi.

b. Media massac. Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi

politiknya.

BUDAYA POLITIK• Orientasi masyarakat terhadap suatu sistem

politik• Suatu sistem nilai bersama masyarakat yang

memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijaksanaan publik untuk masyarakat seutuhnya.

• Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik

1. Tingkat pendidikan WN2. Tingkat ekonomi3. Reformasi politik/ political will4. Supremasi hukum5. Media komunikasi yang independen

APA CIVIC CULTURE DAN POLITICAL CULTURE?

CIVIC CULTURE POLITICAL CULTURE

•PERANGKAT IDE•DIWUJUDKAN DLM REPRESENTASI BUDAYA•UNTUK MEMBENTUK IDENTITAS KEWARGANEGARAN•ADAPTASI PSIKOSOSIAL

•CARA BERPIKIR•KHAS DAN TERPOLA UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI•KONTEKS SOSIOPOLITIS

POLITICAL CULTURE DAN CIVIC CULTURE

POLITICAL CULTURE

(Negara, Lembaga Politik)

CIVIC CULTURE

(Individu, Warga)

COMUNITARIAN CULTURE

(Keluarga, suku, etnis, kelompok,

daerah)

CIVICVIRTUE

Makro - Nasional

Partikular-terbatas

Psikososial

PENDIDIKANDEMOKRASI DEMOKRASI

DEMOCRACY IS NOT INHERRITED,(DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN

DENGAN SENDIRINYA)

BUT IT IS LEARNED(TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA

MELALUI PROSES BELAJAR)

PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI

PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA,

SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DAN MENJADI WARGA

NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB

• (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

TENTANG DEMOKRASI

MELALUI PROSESDEMOKRATIS

UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI

PENDIDIKAN

BAGAIMANA STRATEGI AKADEMIK DASARPKn?

WATAK DAN PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT

NILAI-NILAIPANCASILA SBGCORE VALUES

BUILDING DEMOCRACY(MEMBANGUN

DEMOKRASI) DOING DEMOCRACY

(MELAKUKAN DEMOKRASI)KNOWING DEMOCRACY(TAHU DEMOKRASI)

Model Pemecahan Masalah Sosialterkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi,

dan praksis demokrasi

BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM

PENDIDIKAN MASYARAKAT?

WARGANEGARAYANG CERDAS, PARTISIPATIF,

DAN BERTANGGUNG JAWAB

MELALUI PROSES YANG DEMOKRATIS

MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN

KOMPETENSI WARGANEGARA

SECARA BERNALAR & BERTANGGUNGJAWAB