demokrasi dan pendidikan demokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan dalam perspektif demokrasi adalah sebuah

komponen penting dalam institusi masyarakat. Pendidikan

menjadikan warga masyarakat mampu mengembangkan pemikiran

kritis, kreatif, dan progresif yang dapat menopang praktik

demokrasi dalam masyarakat. Sejarah mencatat, para

intelektual dari golongan berpendidikanlah yang memegang

peranan penting sebagai penggagas berdirinya Republik

Indonesia.

Oleh karenanya, pengembangan demokrasi dalam pendidikan

dalam rangka mewujudkan peran pendidikan bagi masyarakat

demokratis merupakan dimensi penting dalam pelaksanaan

kebijakan pendidikan di Indonesia.

Namun, menata demokrasi melalui pendidikan masih belum

terinstitusionalisasi secara sistematis di Indonesia.

Padahal, di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan

di Eropa, pendidikan demokrasi adalah bagian tak terpisahkan

dari sistem pendidikan nasional mereka. Sebagai output dari

pendidikan yang demokratis, kedewasaan warga negara dalam

berdemokrasi di Barat bisa menjadi referensi adanya

keterkaitan antara sikap-sikap demokratis warga negara dan

program pendidikan demokrasi, populer dengan sebutan civic

1

education (pendidikan kewarganegaraan), yang ditempuh

melalui jalur pendidikan formal.

Bagi negara yang tengah bertransisi menuju demokrasi,

seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang mampu

memperkuat barisan masyarakat sipil yang beradab dan

demokratis sangat penting dilakukan. Pendidikan

kewarganegaraan bukanlah barang baru dalam sejarah

pendidikan nasional. Di era Soekarno, misalnya, pendidikan

kewarganegaraan dikenal dengan pendidikan civic. Demikian

pula masa Presiden Soeharto, pendidikan kewarganegaraan

sangat intensif dilakukan dengan bermacam nama dan

tingkatan.

Sayang, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan semasa

Orde Baru (Orba), seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP)

dan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(P4), ternyata menyimpang dari impian luhur kemanusiaan yang

terkandung dalam dasar negara Pancasila.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan

masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian demokrasi?

2. Bagaimana system demokrasi yang berlaku di Indonesia?

3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan demokrasi ?

4. Bagaimana penerapan pendidikan demokrasi di Indonesia?

C. TUJUAN

2

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, tujuan

dari makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetaahui pengertian dari demokrasi

2. Untuk mengetahui system demokrasi yang berlaku di

Indonesia

3. Untuk mengetahui pengertian pendidikan demokrasi

4. Untuk mengetahui penerapan pendidikan demokrasi di

Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan,

dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu

generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran,

pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di

bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara

otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada

cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap

pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti

prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian

perguruan tinggi, universitas atau magang.

Para ahli banyak yang mengungkapkan pendapatnya masing-

masing mengenai definisi pendidikan. Pendapat dari para ahli

ini terlihat saling melengkapi dan memiliki satu garis besar

yang sama.

Langeveld Berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu

usaha serta upaya yang dilakukan oleh manusia yang sudah

dewasa dalam membimbing manusia yang masih belum dewasa ke

arah kedewasaan. Bimbingan disini dalam arti luas, yaitu

memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada anak-anak

bagaimana dia harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas-

tugasnya, mengajarkan kemandirian, saling menghormati, rasa

tanggung jawab, serta bimbingan lainnya. Sementara Frederick

4

J. Mc Donald berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses

yang arah serta tujuannya adalah untuk merubah tabiat

manusia. Ahmad D. Marimba sendiri berpendapat bahwa

pendidikan merupakan proses bimbingan yang dilakukan secara

sadar oleh pendidik terhadap proses perkembangan jasmani dan

rohani peserta didik, dengan tujuan supaya terbentuk

kepribadian yang unggul. Kepribadian yang unggul ini

memiliki makna yang cukup dalam, yaitu pribadi yang bukan

hanya pintar secara akademis tapi juga baik secara karakter.

B. FUNGSI PENDIDIKAN MENURUT PARA AHLI

Prof. Dr. Hasan Langgulung berpendapat bahwa secara

garis besar fungsi pendidikan itu ada 3. Pertama, menyiapkan

generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang

peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah

kehidupan bermasyarakat. Kedua, memindahkan ilmu pengetahuan

yang berkaitan dengan peranan-peranan di atas dari generasi

tua ke ke genarasi muda. Ketiga, Memindahkan nilai-nilai

dari generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar

keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara, sebagai syarat

utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga

peradaban.

Sementara Broom berpendapat bahwa fungsi pendidikan

adalah agar terjadi proses tansmisi budaya, selain itu juga

untuk mengembangkan kepribadian, mengingkatkan persatuan

atau integrasi sosial masyarakat, serta mengadakan seleksi

5

dan alokasi tenaga kerja. Semua fungsi menurut Broom

tersebut memang suatu proses yang sangat penting agar

kehidupan bermasyarakat terus bertahan dan berkembanag

menjadi jauh lebih baik lagi.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian

dan fungsi pendidikan dapat diambil kesimpulan bahwa

pendidikan itu merupakan suatu proses yang sangat penting

dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan ini

harus terus berjalan untuk menjaga keberlangsungan hidup

manusia, karena tanpa pendidikan tidak akan ada perpindahan

ilmu pengetahuan serta nila-nilai dan norma sosial dari

generasi tua ke generasi muda sedangkan menuntut ilmu dalam

islam sangatlah penting. Berikut beberapa hadist pentingnya

menuntut ilmu :

1. Pentingnya menuntut ilmu dalam pandangan islam.

ع ى ي��ر ج�� ل ال�له ح�ت ي� ى س�ب� هو ف� ى ط�لب� ال�علم ف�� رج" ف� ه وس�لم، م�ن" خ�� ال رس�ول ال�له ص�لى ال�له ع�لي� ال: ق� ه ق� ى� ال�له ع�ي� س رض� وع�ن" ان��) ي� )رواه الترم�ذ�

Artinya: “Dari Anas RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga sampai pulang”. (H.R. Tirmidzi)

2. Artinya: “Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: siapa yang memberi petunjuk ke jalan yang baik (dengan ilmunya) maka ia akan mendapat pahala seperti yang di dapatkan oleh orang yang mengikutinya tanpa kurang sedikit pun”. (H.R. Muslim)

6

C. SEJARAH DEMOKRASI

Pada awal nya di era yunani kuno abad ke 6-3 SMdilaksanakan demokrasi dengan system demokrasi langsungyaitu suatu bentuk proses pemerintahan dimana hak untukmembuat keputusan politik dijalankan secara langsung olehseluruh warga Negara berdasarkan procedure mayoritas sistemdemokrasi langsung ini efektif dalam sederhana wilayah nyaterbatas, jumlah penduduk nya sedikit dan  bahkan tidaksemua warga Negara mempunyai hak untuk  ikut menentukankeputusan – keputusan politik.

Pada awal pertengahan ini masyarakat bercirikan feodaldan dualisme kekuasaan antara kekuasaan antara paus dan parapejabat keagamaanlain nya dalam politik kenegaraan seringterjadi pertikaian antara kedua pusat kekuasaan tersebut.

Tokoh  tokoh terkenal dalam konteks adalah john lockeand property dan montesquiew (1689 – 1755) dari perancisdenan gagasan tias politika yang membagi kekuasaan mengadili( yudikatif)

Demokrasi mempunyai wujud konkret sebagai program dansystem politika pada akhir abad pertengahan yang merupakanwujud pemikiran akan adanya hak – hak politik rakyat agarada jaminan hak – hak politik rakyat tersebut berjalan lebihefektif, munculah gagasan untuk membatasi kekuasaanpemerintah agar tidak sewenang – wenang melalui kontitusibaik yang besifat tertulis maupun tidak tertulis ( konvensi)gagasan in disebut sebagai kontitualisme.

Gagasan ini dikenal sebagai Negara konstitusional( constitutional sate) atau dalam pembahasan UUD 1945disebut sebagai Rechtstaab atau Negara hokum. Menurut stahlada emapat unsure Negara hokum (Re chtss taat) dalam artiklasik, yaitu adanya :

1. Hak – hak manusia 7

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjaminhak itu;

3. Pemerintahan berdasarkan aturan atau UU;

4. Peradilan Administrasi.

Dari praktik demokrasi abad ke 19 yang menekan kan pada

paham liberalism dan akses –aksesnya mengubah pikiran para

ahli menandai wajah baru constitutional abad ke – 20

Bentuk-Bentuk Demokrasi

a. Demokrasi berdasarkan penyalur kehendak rakyat

a) Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang

mengikutsertakan seluruh rakyat secara langsung

dalam membicarakan atau menentukan urusan negara.

Hal ini terjadi pada zaman Yunani kuno karena

penduduknya masih sedikit.

b) Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung/perwakilan merupakan sistem

demokrasi yang untuk menyalurkan kemauannya, rakyat

memilih wakil-wakilnya untuk menjabat dalam

parlemen. Aspirasi rakyat diutarakan melalui wakil-

wakilnya di parlemen.

b. Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan

Negara

a) Demokrasi perwakilan dengan system referendum

merupakan demokrasi dimana rakya memilih perwakilan

8

untuk menjabat di parlemen, tetapi tetap dikontrol

oleh pengaruh rakyat sisem referendum.

b) Demokrasi perwakilan dengan system parementer

merupakan demorasi dimana terjadi adanya koneksi

yang kuat antara badan eksekutif dan legislative.

Menteri-menteri yang menjalankan kekuasan eksekutif

diangkat atas usul legislative sehingga memiliki

tanggung jawab terhadap parlemen.

c) Demokrasi perwakilan dengan system pemisahan

kekuasaan adalah macam demokrasi dimana posisi

legislative terpisah dari jabatan eksekutif,

ssehigga kedua badan tersebut tidak berhubungan

secara langsung seperti dalam demokrasi parlementer.

Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan

berkedudukan sebagai pembantu presiden dan

bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan

presiden sebagai kepala Negara dan kepala

pemerintahan . jabatan presiden dan menteri-menteri

tidak tergantung pada dukungan parlemen dan tidak

dapat diberhentikan oleh parlemen.

c. Demokrasi berdasarkan prinsip ideology

a) Demokrasi liberal, kebebasan individu yang merupakan

hal yang dominan pada demokrasi liberal akan tetapi,

kepentingan umum sering terabaikan.

9

b) Demokrasi rakyat, paham sosialisme ataupun komunisme

merupakan dasar bagi demokrasi rakyat mengutamakan

kepentingan umum dan kepentingan Negara.

c) Demokrasi pancasila : sumber dari demokrasi adalah

tata social dan budaya Bangsa Indonesia dan oleh

karena itu demokrasi pancasila berlaku kuat di

Indonesia dengan 5 sila yang menopanya. Musyawarah

untuk mufakat dilaksanakan pada demokrasi pancasila

dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara

kepentingan seluruh rakyat dan Negara.

10

BAB III

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, Berikut adalah

beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli :

a. Pengertian Demokrasi menurut John L. Esposito adalah

kekuasaan dari dan untuk rakyat. Sehingga semua

berhak untuk ikut berpartisipasi, secara aktif

ataupun dapat terlibat langsung dalam mengontrol

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.Selain

itu, lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang

jelas antara unsur eksekutif, legislatif maupun

yudikatif.

b. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah

pemerintaha oleh rakyat dan untuk rakyat. Wakil wakil

rakyat merupakan pelaksana kekuasaan rakyat.

Keyakinan yang penuh sudah terjalin oleh rakyat bahwa

kepentingan dan segala kehendak rakyat akan selalu

diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan

kekuasaan negara.11

c. Definisi Demokrasi menurut Sidney Hook adalah bentuk

pemerintahan yang mengambil keputusan keputusan

penting berdasarkan secara langsung dan tidak

langsung oleh kesepakatan mayoritas yang diberikan

secara bebas dari rakyat dewasa.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa

yunani, yaitu dari kata “demos” yang berarti rakyat dan

“kratos” yang berarti  pemerintahan atau “kratein” yang

berarti memerintah. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai

“ Rakyat berkuasa “ atau "kekuasaan rakyat". Dengan kata

lain Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik

yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik

secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui

perwakilan (demokrasi perwakilan). Dengan demikian dalam

suatu Negara yang menganut  sistem pemerintahan

demokrasi, kekuasaan tertingginya ada ditangan rakyat

sebagaimana pengertian demokrasi yang diucapkan oleh

Abraham Lincoln “the goverment from the people, by the

people and for the people “ (suatu pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat untuk rakyat).

Dalam Islam, demokrasi bukan hanya sekedar pemilihan

pemimpin serta anggota parlemennya secara langsung, akan

tetapi pengertian demokrasi dalam Islam lebih luas dan

menyeluruh dari anggapan tersebut. Terdapat banyak ayat

Al-Quran yang menjelaskan asas-asas demokrasi itu

sendiri: “… sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di

12

antara mereka …” (Asy-Syura 38) dan “… karena itu maafkanlah mereka,

mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka

dalam urusan itu…” (Ali Imran 159). Ayat ini mengandung sebuah

anjuran agar kita selalu mengaplikasikan demokrasi

terhadap segala bentuk bidang kehidupan, baik dalam

berumah tangga, bermasyarakat atau bernegara. Kandungan

ayat tersebut sangat menganjurkan adanya saling

bermusyawarah dalam menetapkan sebuah keputusan, asas ini

yang menjadi prinsip demokrasi saat ini setelah beberapa

abad sebelumnya Islam telah mendengungkannya.

B. DEMOKRASI YANG BERLAKU DI INDONESIA ( DEMOKRASI PANCASILA )

Pengertian dan pelaksanaan demokrasi di setiap negara

berbeda, hal ini ditentukan oleh sejarah, budaya dan

pandangan hidup, dan dasar negara serta tujuan negara

tersebut.Sesuai dengan pandangan hidup dan dasar negara,

pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengacu pada landasan

idiil dan landasan konstitusional UUD 1945. Dasar demokrasi

Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang yang

tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945:

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

berdasar kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan”.

Pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut

UUD”.

13

Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang

dijiwai oleh dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila

dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah

musyawarah mufakat.Corak khas demokrasi Pancasila dapat

dikenali dari sisi formal dan material.Dari sisi formal,

demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap

pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada

prinsip musyawarah untuk mufakat.Dari sisi material,

demokrasi Pancasila menampakkan sifat kegotongroyongan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, antara lain

sebagai berikut :

a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.

c. Kebebasan yang bertanggung jawab.

d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Berikut pelaksanaan demokrasi di Indonesia:

a. Demokrasi parlementer / liberal  (RIS 1949 dan UUDS

1950),

18 agutus 1945 disahkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai

UUD RI dan dasar negara.

Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 memberi

peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk

14

berserikat dan berkumpul, sehingga dalam waktu singkat

bermunculah partai-partai politik bagai jamur di musim

penghujan.

Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-

Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama,

sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem

pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

Pemerintah secara politis harus menerima berlakunya

konstitusi RIS 1949 sebagai hasil KMB di Den Haag.

Sejak berlakunya UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal

yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun,

maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan

sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak

sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya

Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan

Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa

dan negara serta merintangi pembangunan semesta

berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;

sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit

mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali

UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

b. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966,

Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959,

dengan mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini

didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.  Pada waktu itu

sesuai dengan UUD 1945 maka bentuk negara adalah

15

Kesatuan,pemerintahannya adalah Republik, sistem

pemerintahannya adalah Demokrasi.  Dalam UUD 1945

indonesia juga adalah negara hukum,

Dari kenyataannya demokrasi terpimpin ini banyak

terjadi penyimpangan dari prinsip negara hukum dan

demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Penyimpangai itu antara lain :(1) Pengekangan hak  di

bidang politik yaitu  berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat, yaitu ulasan surat kabar

dibatasi atau tidak boleh menentang kebijakan

pemerintah, (2) Pelampauan batas wewenang presiden. 

Banyak hal yang seharusnya diatur dalam UU namun hanya

ditetapkan lewat Penetapan Presiden, (3) Pembentukan

lembaga negara Ekstrakonstitusional (diluar UUD 1945)

seperti pembentukan Front Nasional yang dimamfaatkan

oleh partai komunis sebagai ajang mempersiapkan

pembentukan negara komunis indonesia.

Kekuasaan didominasi presiden: (1) Pimpinan MPR, DPR

dan lembaga lainnya di setarakan dengan menteri dan

berada di bawah Presiden, (2) Pembubaran DPR tahun 1960

oleh presiden setelah menolak Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan

pemerintah.  Padahal dalam UUD 45 menyatakan Presiden

tidak dapat membubarkan DPR, bila DPR tidak menyetujui

anggaran yang diajukan pemerintah maka pemerintah

menggunakan anggaran tahun lalu, (3) Demokrasi tidak

16

dipimpin hikmat kebijaksanaan, tetapi dipimpin oleh

presiden selaku panglima tertinggi ABRI.

Keberhasilan yang capai di masa Demokrasi terpimpin:

(1) Berhasil menumpas pemberontakan DI/TII yang telah

berlangsung 14 tahun, (2) Berhasil menyatukan Irian

Barat kepangkuan Indonesia dari phak Belanda.

Pemerintahan Orde Lama jatuh setelah pemberontakan

G30S/PKI di tahun 1965.

c. Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 21

Mei 1998,

Pemerintahan Orde Lama berakhir setelah keluar Surat

Perintah Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan dengan

Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sebagai pengganti masa

Orde Lama, maka muncul pemerintahan Orde Baru dengan

dukungan kekuatan TNI-AD sebagai kekuatan utama;

Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru ditandai

perbedaan, yaitu dilaksanakan pemilihan umum dengan

asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima

kali untuk memilih anggota DPRD tingkat I, DPRD

tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian

membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih

Presiden dan Wakil Presiden;

Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk

pemerintahan tidak pernah mengalami pergantian, hanya

pejabat setingkat menteri yang silih berganti. Namun

17

terjadi kemajuan pesat di bidang pembangun secara fisik

dengan bantuan dari negara asing yang memberikan

pinjaman lunak.Oleh karena besarnya pinjaman yang

menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis

ekonomi maka pemerintahan menjadi goyah.Selain itu,

dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara

pada rezim orde baru kurang konsekuen dalam pelaksanaan

Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 21 Mei 1998 presiden

resmi mengundurkan diri;

Kekuasaan Orde Baru sampai tahun 1998 dalam

ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai

demokrasi. Praktik kenegaraan Orde Baru dijangkiti

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

d. Demokrasi Pancasila di Masa Reformasi 21 Mei 1998 -

Sekarang,

Pelaksanaan demokrasi di indonesia baik di masa Orde

baru maupun reformasi semua menamakannya demokrasi

Pancasila, sebab demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang

dijiwai oleh pancasila terutama sila Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

yang berkemanusiaan yang adail dan beradab, persatuan

indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat

indonesia.

Gerakan reformasi membawa perubahan-perubahan dalam

bidang politik dan usaha penegakkan kedaulatan rakyat,

18

serta meningkatkan peran serta masyarakat dan

mengurangi dominasi pemerintah dalam kehidupan politik.

Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya

adalah demokrasi dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang

telah diamandemen oleh MPR.

Dengan penyempurnaan pelaksanaannya, meningkatkan peran

lembaga-lembaga negara dengan menegakkan fungsi,

wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip

pemisahan kekuasaan, (check and balance system ) yang

jelas antar lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan

yudikatif tidak ada kekuasaan berlebih pada salah satu

lembaga, seperti berikut : (1) Presiden dan wakil

Presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat

dipilih kembali satu kali jabatan yang sama; (2) DPA

dihapuskan; (3) Anggota MPR terdiri dari anggota DPR

dan DPD dipilih melalui pemilu.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan

yang demokratis antara lain: (1) Keluarnya Ketetapan

MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;

(2) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap

MPR tentang Referandum; (3) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998

tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN; (4)

Tap MPR RI No.XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI; (5) Amandemen

UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.

19

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil

pemilu. Nuansa demokrasi sangat terasa dalam era

reformasi ini, terutama dalam hal penegakkan HAM dan

usaha recovery ekonomi dan kemandirian bangsa.

C. PENGERTIAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pendidikan

adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam upaya perubahan tingkah laku dari tidak tahu

menjadi tahu, pendidikan berusaha keras demi mencapai tujuan

yang diharapkan tidak lain adalah mengharapkan munculnya

manusia atau tumbuhnya manusia yang mapan dari segi mental

dan spiritual dan berkembangnya segi rohani serta jasmani

sehingga menjadi manusia paripurna. Islam mewajibkan manusia

untuk menuntut ilmu, sebagaimana hadits Nabi Saw., berikut

ini :

   “Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan

perempuan” (HR. Ibnu Abdil Bari)

Hadits tersebut mencerminkan bahwa di dalam islam

terdapat demokrasi pendidikan, dimana Islam tidak membedakan

antara muslim laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban

dan hak menuntut ilmu.

20

Untuk mencapai tujuan Negara yang bersifat demokrasi

sepenuhnya maka di dilaksanakan Pendidikan untuk menerapkan

demokrasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya

sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk

memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami,

menghayati, megamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan

nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam

masyarakat (winataputra, 2006 : 12). Pada hakikatnya

pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai

demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh oleh

warga Negara.

Pendidikan demokrasi yang baik menurut Gandal dan Finn

(1992) perlu dikembangkannya model "school-based democracy

education", paling tidak dalam empat bentuk alternatif. (1)

landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. (2) bagaimana ide

demokrasi telah diterjemaahkan ke daiam bentuk-bentuk

kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dalam

berbagai kurun waktu. (3) adanya kurikulum yang memungkinkan

siswa dapat belajar sejarah demokrasi di negaranya yang

dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan

demokrasi yang diterapkan dinegaranya dalam berbagai kurun

waktu, (4) tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami

kondisi demokrasi yang diterapkan dinegara-negara di dunia,

sehingga para siswa memiliki wawasan luas tentang aneka

ragam sistem sosial demokrasi datam berbagai konteks.

21

Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pendidikan

demokrasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan

sejak dini secara terencana, sistematis, dan

berkesinambungan. Hal ini agar demokrasi yang berkembang

tidak disalahgunakan atau menjurus kepada anarki, karena

kebebasan yang kebablasan, sehingga merusak fasilitas umum,

menghujat atau memfitnah pun dianggap sebagai bagian dari

demokrasi. Menurut Djiwandono dkk (12003:4 1): bila

demokrasi tidak disertai oleh tatanan politik dan aturan

politik serta hukum yang jelas, suatu kondisi tertentu bisa

berubah menjadi anarkisme dan bahkan kemudian mengundang

otorianisme yaitu suatu pemerintahan yang menindas dan

berlawanan dengan prinsip demokrasi.

menurut Tilaar (1999:172¬174), bahwa: Pendidikan

demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya

masyarakat madani Indonesia mengandung berbagai unsur a)

Manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka

memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri; b)

Kebebasan intelektual; c) Kesempatan untuk bersaing di dalam

perrwujudan diri ssendiri(self realization); d) Pendidikan

yang mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan

bersama dan bukan kepada kepentingan sendiri atau kelompok-,

e) Pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda (the right to

be different) Percaya kepada kemampuan manusia uniuk membina

masyarakat di masa depan.

22

D. PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Dalam pendidikan demokrasi saat ini, pemerintah mulai

menerapkan hal-hal yang berhubungan pendidikan demokrasi

sebagai berikut :

1. Di tingkat persekolahan mata pelajaran yang

memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pendidikan

demokrasi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra dkk

(2004:2), bahwa: "... PKn dapat disikapi sebagai:

pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan politik,

pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan,

pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak

asasi manusia, dan pendidikan demokrasi". Kemudian

Winataputra dkk (2004:3), mengemukakan bahwa:

"Secara keseluruhan PKn memiliki fungsi yang

strategis untuk mewujudkan esensi tujuan pendidikan

nasional membentuk warga negara yang demokratis dan

bertanggung jawab"- Pentingnya PKn sebagai wahana

formal pendidikan demokrasi disadari oleh para pakar

pendidikan dan para pengambil keputusan. Hal ini

sebagaimana tercantum dalam pasal 37 UU No 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikar Nasional (Sisdiknas),

di mana PKn merupakan muatan kurikulum wajib dan

mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan

tinggi. Suatu Negara yang menerapkan sistem

demokrasi dimanapun berada, pada dasarnya untuk

23

melindungi hak-hak warga negaranya, dan sacara tidak

langsung menginginkan warga negaranya memiliki

wawasan, rnenyadari akan keharusannya serta

menampakkan partisipasinya sesuai dengan status dan

perannya dalan masyarakat. Sebaliknya jika pratik

sistem politik dalam Negara demokrasi mengabaikan

nilai-nilai demokrasi, maka terjadilah konflik,

krisis dan lemahnya pemahaman politik. Salah satu

solusi strategis secara konseptual adalah dengan

cara memperkuat demokrasi dalam berbagai bidang dan

aspek kehidupan. Upaya itu tentu tidak semudah

membalikan telapak tangan, dimana negaranya menganut

sistem demokrasi, maka warga negaranya akan

demokratis, tetapi memerlukan proses pendidikan

demokrasi.

2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat

memberikan ruang gerak bagi sekolah/daerah tertentu

untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional

dan global. Kurikulum juga harus menggariskan adanya

mata pelajaran-mata pelajaran yang menggiring

suasana demokratis dalam proses belajar mengajar dan

pada gilirannya dapat menanamkan nilai-nilai

demokratis pada diri anak didik.

3. Tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga

pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu.

24

Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan

belajar (buku dan media) yang mereka nilai baik.

Bahan belajar sendiri juga harus dikemas dengan

mengakui bahwa setiap siswa berbeda satu sama lain

dengan kelebihan dan kekurangannya memungkinkan

adanya interaksi aktif dan menempatkan sasaran didik

sebagai subyek bukan obyek pendidikan.

4. Sarana prasarana pendidikan pun harus menunjang

terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek

pendidikan atau belajar mengajara sehari-hari.

Misalnya: ruang kelas dengan meja kursi bangku tidak

kaku tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi,

perpustakaan memiliki koleksi warna-warni yang tidak

saja memotivasi siswa untuk mengunjungi dan membaca

tetapi juga memberikan alternatif pilihan sumber

belajar. Perpustakaan, baik perpustakaan kelas

maupun perpustakaan sekolah hendaknya menjadi bagian

yang menyatu dengan proses belajar mengajar di

kelas. Sebagai individu anak hendaknya memiliki

berbagai kebutuhan, maka sekolah atau lembaga

pendidkan haruslah mampu memberikan lingkungan

belajar yang bisa memenuhi kebutuhan biologis

(makanan, minuman, rasa aman dan tempat istirahat),

kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial

(komunikasi dan interaksi dengan sesama manusia).

25

5. Sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus

bersikap demokratis. Guru harus mampu menerima

perbedaan, menghargai pendapat siswa tidak

memaksakan kehendak, merasa paling tahu dan

menciptakan suasana belajar yang demokratis. Peran

guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar

karena telah/makin banyak sumber belajar lain di

sekitar kehidupan anak.

6. Proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya

mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks demokratisasi di Indonesia yang merupakan

negara yang mewarisi tradisi otoritarianisme dalam jangka

waktu cukup lama sejak 1959 ketika Presiden Sukarno

memerintah melalui sistem Demokrasi Terpimpin (Guided

Democracy) hingga pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden

Suharto (1966-1998), demokrasi di Indonesia menghadapi

beberapa macam ancaman krusial yang dapat diatasi dengan

pendidikan yang mencerahkan.

Ancaman pertama adalah primordialisme (sentimen etnis,

agama, dan kedaerahan) yang dapat menggerogoti demokrasi

karena pengingkaran terhadap pluralisme dan toleransi. Dalam

politik nasional pun, para pengamat sering menyebut politik

di Indonesia diwarnai oleh “politik aliran” (political

streams).

26

Ancaman kedua bagi demokrasi di Indonesia adalah budaya

klientilisme (clientilism), yakni kekuatan politik berada di

tangan para “patron” yang menggunakan pengaruh dan harta

kekayaannya untuk menggalang dukungan dan loyalitas para

“clients” , sehingga membuka jalan bagi praktik nepotisme dan

politik uang (money politics). Maka, tidaklah mengherankan jika

Indonesia termasuk negara yang menghabiskan dana politik

yang paling fenomenal dalam pemilihan di tingkat nasional

maupun lokal.

Ancaman ketiga bagi perkembangan demokrasi di Indonesia

adalah munculnya ekstremisme agama yang secara frontal

menolak sistem demokrasi yang dianggap bertentangan dengan

doktrin agama tertentu. Kelompok ini – yang oleh Larry

Diamond (1990) disebut “the elements of disloyalty” (elemen yang

tidak loyal kepada demokrasi) – dapat mengancam demokrasi

karena metode kekerasan yang mereka pergunakan untuk

mengintimidasi lawan, terutama kelompok yang memiliki haluan

politik berbeda dengan mereka.

Sebagai negara demokrasi baru, Indonesia perlu

melakukan upaya terus-menerus untuk mendewasakan demokrasi

yang sudah kita bangun dengan bersusah-payah.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu

kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang

pada diri mereka ” QS 13:11

27

Pada ayat ini Allah memperingati setiap umat manusia

untuk berusaha mengubah nasibnya, tidak hanya tinggal diam

menunggu. Indonesia sebagai Negara yang besar sering

mendapat ancaman untuk system pemerintahan demokrasi yang

sering berganti-ganti harus menyelesaikan setiap

permasalahanwaalaipun itu tidak mudah, sehingga tampak jelas

bahwa negara ini perlu memperjuangkan Democratic Threshold

(syarat minimal pendidikan) dengan mengembangkan pendidikan

yang mencerahkan untuk mencetak masyarakat yang memiliki

kesadaran politik, rasional, bebas dari kontaminasi

primordialisme, dan bebas dari ikatan budaya klientilisme.

Sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan

dua hal yaitu institusi (struktur) demokrasi dan perilaku

(kultur) demokrasi, Institusi atau struktur demokrasi

menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi

yang ada di suatu Negara. Suatu Negara dikatakan Negara

demokrasi bila didalamnya terdapat lembaga-lembaga politik

demokrasi. Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada

berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat.

BAB III

PENUTUP28

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat

dirangkum adalah sebagai berikut :

1. suatu Negara yang menganut system demokrasi Menurut Abraham

Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

(democracy is goverment of the people, by the people, for the people) yang

kemudian kita kenal dengan demokrasi modern.

2. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa yunani,

yaitu dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang

berarti  pemerintahan atau “kratein” yang berarti memerintah.

Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “ Rakyat berkuasa “

atau "kekuasaan rakyat"

3. Demokrasi dapat diklarifikasi sebagai berikut :

a. Demokrasi berdasarkan penyalur kehendak rakyat

b. Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan

Negara

c. Demokrasi berdasarkan prinsip ideology

4. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana

pelaksanan demokrasi di Indonesia sebagai berikut :

a. Demokrasi parlementer / liberal  (RIS 1949 dan UUDS 1950)

b. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966

c. Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 21

Mei 1998

d. Demokrasi Pancasila di Masa Reformasi 21 Mei 1998 –

Sekarang

29

5. Pendidikan demokrasi yang baik menurut Gandal dan Finn

(1992) perlu dikembangkannya model "school-based democracy

education", paling tidak dalam empat bentuk alternatif.

6. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang

dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu

warga negaranya agar memahami, menghayati, megamalkan dan

mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai

dengan status dan perannya dalam masyarakat

B. SARAN

Dari pengalaman sejarah kita harus banyak belajar dari

keberhasilan kehidupan demokrasi negara lain, antara lain

dalam meningkatkan kedewasaan dalam berpolitik, tanggung

jawab sebagai bangsa dan kesadaran untuk mematuhi aturan

main dalam kehidupan demokrasi. Masalah praktik politik yang

mengarah kepada tindakan anarkis, money politic, dan kurang

betanggung jawab harus kita hindarkan. Kita harus terbiasa

untuk mengakui keberhasilan orang lain dan kita siap belajar

dari kegagalan untuk meraih sukses dimasa depan.

30

DAFTAR PUSTAKA

http://yoghariyadirga.blogspot.com/

http://langitjinggadipelupukmatarumahmakalah.blogspot.com/

2014/10/makalah-sistem-pendidikan-islam-dalam.html

http://rosyidnureka.blogspot.com/2013/09/kumpulan-hadist-

mengenai-pendidikan.html

http://cyberdakwah.com/2013/08/demokrasi-dalam-pendidikan-islam/

https://cumabuatisengsaja.wordpress.com/tag/prinsip-prinsip-

demokrasi-pendidikan-diindonesia/31

http://pip.unpar.ac.id/publikasi/buletin/sancaya-volume-02-nomor-

02-edisi-maret-april-2014/membangun-demokrasi-melalui-

pendidikan/

http://dodisupandiblog.blogspot.com/2010/09/pengertian-

pendidikan-demokrasi.html

http://dbagus.com/pengertian-dan-fungsi-pendidikan-menurut-para-

ahli

https://pkbmdaruttaklim.wordpress.com/2012/10/31/kumpulan-hadits-

tentang-pendidikan/

http://tugaskuliah-ilham.blogspot.com/2011/03/demokrasi-dan-pendidikan-demokrasi.html

32