DEMOKRASI INDONESIA ( Hasil pengumpulan dan penyusunan dari berbagai sumber informasi ) MAKALAH ( Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ) Disusun Oleh : MUHAMAD YOGI 41032161121007 Rd. GUGI DWI CAESAR 41032161121015
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEMOKRASI INDONESIA( Hasil pengumpulan dan penyusunan dari berbagai sumber informasi )
MAKALAH( Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan )
Disusun Oleh :
MUHAMAD YOGI 41032161121007 Rd. GUGI DWI CAESAR 41032161121015
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NUSANATARA
BANDUNG2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul ”Demokrasi Indonesia”
Terselesainya makalah ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak yang
telah memberikan kepada kami selaku penulis berupa motivasi, baik materi
maupun moril. Oleh karena itu, kami bermaksud mengucapkan banyak terima
kasih kepada seluruh pihak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, semua
yang telah membantu terselesaikannya makalah ini.
Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini belum mencapai
kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan makalah ini. Kami berharap
semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Bandung, 21 Februari 2014
Penyusun
Muhamad Yogi
Rd. Gugi Dwi Caesar
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 2
C. Tujuan ...................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN ........................................................................... 3
A. Arti/ Makna Demokrasi ........................................................... 3
B. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli ............................... 4
C. Ciri- ciri Demokrasi ................................................................. 6
D. Nilai, Prinsif dan Jenis Demokrasi .......................................... 7
E. Demokrasi di Indonesia ......................................................... 12
BAB III PENUTUP .................................................................................. 16
A. Kesimpulan ............................................................................ 16
B. Saran ...................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 18
iii
BAB I PENDAHULUAN
A . Latar Belakang
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk kepentingan bangsa
dan negera Indonesia, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan demokrasi
juga diarahkan untuk civil society (masyarakat madani ), di dalamnya peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangatlah besar. Dalam masyarakat
madani partisipasi dan kemandiriaan masyarakat sangat di perlukan untuk
menyukseskan tujuan pembangunan nasional khususnya, dan umumnya tujuan
Negara.
Menurut pandangan Welzer (1999:1) masalah civil society yang di
Indonesia disebut “masyarakat madani”, yang kini menjadi pusat perhatian dan
perdebatan akademis di berbagai belahan bumi, merupakan pengulangan kembali
perdebatan “American Liberalisme/ communitarianism” yang terpusat pada
persoalan: the state atau negara di satu pihak, dan civil society di lain pihak, yang
sesungguhnya di antara tersebut satu sama lain saling berkaitan. Menurut Welzer
(1999) seorang civil republikan, Jacobin, yang memihak pada pandangan
pentingnya negara, berpendapat bahwa dalam kehidupan ini hanya ada satu
komunitas yng dianggap penting, yakni “the political community” atau
masyarakat politik yang anggotanya adalah warga negara yang kesemuanya
dilihat sebagai active participant in democratic decision making atau partisipan
yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis.
Di Indonesia, sebagaimana telah dibahas terdahulu, konsep masyarakat
madani ini terhitung masih baru dan masih banyak diperdebatkan, baik istilah
maupun karateristiknya. Misalnya, Culla (1999:3; Raharjo:1999) memandang
istilah masyarakat madani hanyalah salah satu dari berbagai istilah sebagai
padanan kata civil society. Selain itu, masih ada beberapa padanan istilah lainnya,
seperti masyarakatwarga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat
beradab, masyarakat berbudaya. Sementara itu, Tim Nasionol Reformasi Menuju
Masyarakat Madani (1999:32) menyarankan untuk menggunakan istilah
masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society.
1
2
Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang,
banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama pelaksanaan
demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan
dalam kehidupan ketatanegaraan indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi
terpimpin, dan demokrasi pancasila. Hal inilah yang kemudian menarik untuk
diketahui tentang bagaimana demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu penulis
berusaha untuk memberikan pemahaman tentang pertanyaan tersebut dalam
makalah ini. Semoga makalah ini dapat menjadi jawaban dan memberikan
pemahaman terkait pertanyaan yang dikaji.
B . Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi ?
2. Bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahli ?
3. Apasajakah ciri-ciri demokrasi ?
4. Apa saja Nilai ,prinsip dan Jenis demokrasi ?
5. Bagaimana perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia ?
C. Tujuan
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari
pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan demokrasi.
2. Untuk mengetahui pengertian demokrasi menurut para ahli.
4. Untuk mengetahui ciri-ciri demokrasi.
5. Untuk mengetahui jenis-jenis dan prinsip demokrasi di Indonesia.
6. Untuk mengetahui perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
7. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
8. Sebagai sarana atau media pembelajaran bagi mahasiswa pada umumnya
BAB IIPEMBAHASAN
A . Arti Demokrasi
Secara etimologis istilah “demokrasi” berasal dari yunani kuno yang
diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya
dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan
hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan
dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan
dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat,
dan kratos /cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci
tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat
ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan
dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga
harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam
ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah
mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak
mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan
absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi
manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,
misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri
anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan
aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable),
tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntibilitas dari setiap
lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya
secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
3
4
B . Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
1. Menurut Internasional Commision of Jurits
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan
tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-
wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di
utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.
2. Menurut Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(government of the people, by the people, and for the people).
3. Menurut C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari
masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa
pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada
mayoritas itu.
4. Kranemburg, Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos
(rakyat) dan kratos (pemerintahan). Jadi, demokrasi berarti cara memerintah dari
rakyat.
5. Charles Costello, Demokrasi adalah sistem social dan politik pemerintahan diri
dengan kekuasaan-kekuasaan emerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan
untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
6. Koentjoro Poerbopranoto, Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya
dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana rakyat diikut sertakan
dalam pemerintahan negara.
7. Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan
melekat pada rakyat.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan
rakyat.
5
Dalam Negara demokrasi, kata demokrasi pada hakekatnya mengandung makna
(Mas’oed, 1997) adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan . (partisipasi
politik), yaitu;
1. Penduduk ikut pemilu;
2. Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir;
3. Penduduk ikut kampanye pemilu;
4. Penduduk jadi anggota parpol dan ormas;
5. Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah.
Perwujudan sistem demokrasi pada masing-masing negara dapat berbeda-beda
tergantung dari kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan.
Manfaat Demokrasi
Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang
demokratis, yaitu:
1. Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi memperlakukan semua
orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama
terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga Negara.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan
keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin
besar pula kemungkinan kebijakan itu menceminkan keinginan dan aspirasi
rakyat.
3. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan
kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para
warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah
lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksanaan atau pameran
kekuasaan.
6
4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar
tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak
berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb. Hak-hak itu memungkinkan
pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-
keputusan kolektif yang lebih baik
5. Pembaruan kehidupan social. Demokrasi memungkinkan terjadinya
pembawan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang
secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun, dan
damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan.
C . Ciri-Ciri Sistem Demokrasi
Ciri-ciri sistem demokrasi dimaksudkan untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang demokratis, yaitu:
1. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala;
2. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati
kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti;
presiden, menteri, gubemur dsb;
3. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-
tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam
pemerintahan; sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang
berkuasa;
4. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah
tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu;
5. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah
atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan
pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak,
dsb);
6. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam
pemilihan umum.
7
7. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan
politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
8. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
9. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
10. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di
lembaga perwakilan rakyat.
Ciri-ciri kepribadian yang demokratis:
(1) Menerima orang lain; (2) terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru; (3)
bertanggungjawab ;(4) Waspada terhadap kekuasaan;(5) Toleransi terhadap
Pada Era Orde Baru, Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi.
16
17
B . Saran
Di Indonesia demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan namun
kini telah menjadi salah satu sistem politik. Salah satu pemilu yang krusial atau
penting dalam katatanegaraan Indonesia adalah pemilu untuk memilih wakil
rakyat yang akan duduk dalam parlemen, yang biasa kita kenal dengan sebutan
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Setelah terpilih menjadi
anggota parlemen, para konstituen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk
rakyat secara menyeluruh. Itulah yang dinamakan dengan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.
Akan tetapi, dewasa ini tidak sedikit para anggota parlemen yang
“melupakan” rakyatnya ketika mereka telah duduk enak di kursi “empuk”.
Mereka sibuk dengan urusan pribadi mereka masing-masing, mengutamakan
kepentingan golongan, dan berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal
mereka ketika kampanye. Fenomena ini sudah tidak aneh lagi bagi bangsa
Indonesia. Para elite politik saat ini, sudah tidak lagi pada bingkai kesatuan, akan
tetapi berada pada bingkai kekuasaan yang melingkarinya. Seperti misalnya,
adanya sengketa hasil pemilu, black campaign ketika kampanye dan sebagainya,
yang penting bisa mendapatkan kekuasaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun
telah luntur dalam dirinya.
Untuk itu, diharapkan agar masyarakat ikut mengontrol jalannya pemerintahan
agar menuju Indonesia yang lebih baik.
18
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkarim, Aim. 2004 Kewarganegaraan Jilid 2. Bandung: Grafindo Media Pratama.Budiardjo,Miriam. 2008. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakrta : PT. Gramedia Kaelan & Zubaidi, Ahmad. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : ParadigmaMahfud MD, Moh. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan). Jakarta: Rineka Cipta.