BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009
tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga tertuang
bahwa pembangunan nasional mencakup semua aspek dan dimensi
kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, penduduk sebagai
modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik
sentral dalam pembangunan berkelanjutan.
Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan
pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang
ideal antara kualitas dan kuantitas dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, maka
diselenggarakan pembangunan dan perkembangan untuk meningkatkan
kualitas penduduk. Selain itu, keluarga akan memperbaiki segala
aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih
maju, mandiri dan dapat berdampingan dengan bangsa lain serta
mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar,
dengan jumlah penduduk mencapai 259.940.857 juta jiwa terhitung 31
Desember 2010. Jumlah ini terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan
127.700.802 perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang
tinggi, Indonesia ikut menyumbang angka yang besar pada jumlah
penduduk dunia secara keseluruhan. Padahal, jumlah penduduk dunia
yang tinggi bisa menimbulkan banyak masalah negatif jika tidak
diantisipasi dengan berbagai program dan kebijakan yang intensif
(sumber : kompas.com).
Indonesia memiliki potensi sumberdaya manusia yang besar. Jika
dengan jumlah penduduk yang banyak namun tidak memiliki kualitas
maka Indonesia hanya akan menjadi Negara yang besar namun minim
dari segi kualitas penduduknya. Oleh karena itu, Pemerintah
Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional
melakukan penekanan jumlah angka kelahiran dengan pengelolaan dan
pelaksaan program Keluarga Berencana (KB). Pada dasarnya
pengelolaan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional adalah suatu
proses pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk pengaturan
kelahiran guna membangun keluarga sejahtera. Keterlibatan
masyarakat yang semakin meluas dalam pengelolaan Program KB dengan
sektor-sektor pembangunan lainnya sehingga menjadikan Program KB
Nasional sebagai salah satu sektor yang strategis dan penting
kontribusinya untuk keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah
maupun nasional. Dalam proses pengambilan keputusan, informasi
manajemen keluarga berencana Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai peran yang strategis karena
harus menyediakan data dan informasi yang benar, mudah dicerna,
cepat, tepat dan akurat sehingga dapat mencapai tujuan secara
optimal.
Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan dan
keluarga kecil berkualitas tertuang juga pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 berdasarkan UU No. 17
Tahun 2007 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan serta Misi Walikota
periode 2010-2015 yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 yang
tertuang pada misi meningkatkan kualitas masyarakat kota yaitu,
peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan perempuan dalam
pembangunan guna mewujudkan keluarga kecil sejahtera.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Medan mempunyai
kewenangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan
Pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, dan keluarga berencana. Pembangunan ditujukan untuk seluruh
penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Walaupun
sampai saat ini telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai,
namun kenyataannya menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih
terjadi di berbagai bidang pembangunan.
Perkembangan program pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana di Kota Medan pada saat ini berada pada tahap pembinaan.
Hal ini ditandai dengan jumlah kesertaan pasangan usia subur yang
siginifikan untuk memakai alat kontrasepsi dan merupakan kebutuhan
untuk mempergunakannya serta telah membudayanya norma keluarga
kecil ditengah-tengah keluarga dan masyarakat. Demikian pula dengan
kesetaraan dan keadilan gender di tengah-tengah masyarakat masih
merupakan hal yang belum tersosialisasi dengan baik, masih banyak
masyarakat yang belum memahami peranan perempuan dan perlindungan
terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam rangka mencapai tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana secara efektif dan efisien, manajemen harus
difungsikan sepenuhnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya tersebut, BPPKB melakukan strategi dengan menggunakan
konsep POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling).
Sebagai salah satu unsur pendukung pemerintah dibidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana,
BPPKB mempunyai program-program yang mendukung peningkatan cakupan
peserta KB dan keluarga sejahtera. Namun pada tahun 2013 terjadi
penurunan persentase cakupan peserta KB aktif dan peserta KB baru
di Kota Medan sekitar 20% dari tahun-tahun sebelumnya.1.2
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka kelompok LKP di BPPKB
Kota Medan membahas mengenai pelaksanaan POAC dalam menjalankan
fungsi manajemen di BPPKB Kota Medan dan masalah penurunan 20%
cakupan peserta KB aktif dan KB baru di Kota Medan Tahun 2013.
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui pelaksanaan POAC di BPPKB Kota Medan.2.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penurunan cakupan
peserta KB aktif dan KB baru di Kota Medan Tahun 2013.BAB II
JENIS KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN LKP
2.1 Jenis Kegiatan LKPKegiatan yang dilakukan selama Latihan
Kerja Peminatan (LKP) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPPKB) Kota Medan adalah:1. Pengenalan secara umum
mengenai struktur organisasi dan TUPOKSI Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan;2. Mempelajari dan
membantu pengerjaan rencana distribusi alat kontrasepsi dan alat
kesehatan KB se Kota Medan;
3. Membantu pengerjaan data pencapaian peserta KB baru dan KB
aktif;
4. Membantu pengerjaan surat keluar ke koordinator KB se Kota
Medan;
5. Membantu mengarsipkan rensi alat kontrasepsi;
6. Mengunjungi pelayanan KB di setiap kecamatan se Kota
Medan;
7. Melakukan wawancara dan diskusi dengan kepala sub bagian
penyusunan program dan perencanaan serta beberapa kabid dan staf
pegawai;
8. Membantu pengerjaan laporan perbaikan atap, lantai dan
dinding (ALADIN) rumah keluarga pra sejahtera setiap kecamatan se
Kota Medan;
9. Membantu pengerjaan laporan HARGANAS ke XX tahun 2013;
10. Membantu pengelolaan surat masuk dan mendistribusikannya ke
setiap bidang;
11. Membantu pengkode-an dan pengarsipan surat masuk dan surat
keluar di bidang sekretariat;
12. Membantu pengentrian dan pengolahan data KB bulanan dari
setiap kecamatan di Kota Medan;
13. Membantu pengerjaan laporan untuk RAKON;
14. Mendistribusikan Poster dan KIE KIT ke seluruh Kecamatan di
Kota Medan;
15. Menyusun KTP yang mengikuti kegiatan PPKBD pada Kader
seluruh Kecamatan di Kota Medan;
16. Membantu pengerjaan rekapitulasi kegiatan PKK KB
Kesehatan;
2.2 Jadwal Kegiatan LKP
No.TanggalKegiatan
1.5 Desember 2013 Penerimaan mahasiswa LKP oleh sekretaris
BPPKB
Pengarahan dan penjelasan mengenai TUPOKSI dari setiap bidang
oleh Kasubbag umum
Kunjungan pelayanan KB ke Puskesmas se-Kota Medan
2.6 Desember 2013 Peng-entrian data KB bulanan untuk bulan
November dari setiap Kecamatan di Kota Medan
3.9 Desember 2013 Pengerjaan data pencapaian peserta KB baru dan
KB aktif
4.10 Desember 2013 Pengerjaan laporan F2KB untuk bulan
November
5.12 Desember 2013 Pengarsipan rensi alat kontrasepsi
6.13 Desember 2013 Pendistribusian Poster dan KIE KIT ke
Kecamatan di Kota Medan
7.18 Desember 2013 Penyusunan KTP yang mengikuti kegiatan PPKBD
pada kader seluruh Kecamatan di Kota Medan;
8.20 Desember 2013 Peringatan HARGANAS
9.23 Desember 2013 pengerjaan laporan HARGANAS ke XX tahun
2013
10.06 Januari 2014 Peng-entrian data KB bulanan untuk bulan
Desember dari setiap Kecamatan di Kota Medan
11.7 Januari 2014 Pengerjaan data pencapaian peserta KB baru dan
KB aktif
12.8 Januari 2014 Pengerjaan laporan F2KB untuk bulan
Desember
13.9 Januari 2014 Membantu pengerjaan laporan perbaikan atap,
lantai dan dinding (ALADIN) rumah keluarga pra sejahtera setiap
kecamatan se Kota Medan
14.13 Januari 2014 Diskusi dengan Kasubbag Penyusunan
Program
BAB IIIHASIL DAN PEMBAHASAN3.1 HasilVisi menyatakan cara pandang
jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat
eksis, antisipatif, dan inovatif. Untuk menjabarkan lebih lanjut
dari visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah membuat
misi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi
pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.A. Visi dan
Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan
Tahun 2011-1025
1. Visi
Dengan berpedoman pada visi RPJMD Kota Medan 2011-2015 dan
memerhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam mendukung pencapaian tujuan
dan sarana pembangunan tahun 2011-2015, maka telah ditetapkan visi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan
Tahun 2011-2015 adalah :
Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta dua
anak lebih baik menuju keluarga sejahtera.Penjelasan dari Visi di
atas adalah sebagai berikut :1. Kesetaraan gender bermakna setara,
seimbang dan sederajat dalam hubungan peran, kedudukan, fungsi,
hak, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Berarti
sederajat dalam perbedaan dan keikutsertaan laki-laki dan perempuan
di seluruh bidang kehidupan.
2. Perlindungan anak bermakna terlaksananya hak-hak anak.
3. Dua anak lebih baik bermakna kelahiran anak yang direncanakan
akan leibh baik.
4. Menuju keluarga sejahtera bermakna keluarga dan rumah tangga
yang harmonis, terpenuhi dan terfatilisasi semua kebutuhan dasar.
Keluarga yang terencana, kebutuhan pendidikan, kesehatan, sandang,
pangan, lingkungan perumahan, kehidupan keagamaan, serta
peningkatan pendapatan untuk kehidupan keluarga yang layak dan
sejahtera.2. Misi
Dengan memerhatikan visi, maka misi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2011-2015 adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan
dan anak.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan keluarga
berencana, kesehatan reproduksi dalam membangun keluarga
sejahtera.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan
keluarga.B. STRUKTUR ORGANISASI Organisasi Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
a. Badan
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub bagian umum
2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian penyusunan program
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
1. Sub bidang pengarusutamaan gender
2. Sub bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak
d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
membawahkan :
1. Sub bidang penngembangan pelayanan keluarga berencana
2. Sub bidang kesehatan reproduksi
e. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan :
1. Sub bidang pengembangan ketahanan keluarga
2. Sub bidang pemberdayaan keluarga
f. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
1. Sub bidang data
2. Sub bidang informasi
g. Unit pelaksana teknis (UPT)
h. Kelompok jabatan fungsional
Bagan organisasi
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok
Sesuai dengan peraturan Walikota Medan Nomor 4 Tahun 2010,
rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Medan adalah sebagai berikut :
a. Kedudukan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana merupakan
unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh kepala badan
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas
Badan mepunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebiijakan urusan pemerintahan daerah dibidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga
berencana.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan
Pemberdayaan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, dan keluarga berencana.
b. Pemberian dukungan atas penyelanggaraan pemerintah daerah
dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga
berencana.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Tugas Dan Fungsi Sekretariat :
1. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sektretaris, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Badan lingkup keskretariatan yang meliputi pengelolaan
administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan
kesekretariatan.
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan.
c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi
kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, dan kerumahtanggaan Badan.
d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan
e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan.
f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang
kesekretariatan.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kesekretariatan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.1 Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.
(2) Melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian
Umum.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pegelolaan administrasi
umum.
c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata
naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan
kerumahtanggaan Badan.
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
f. Pelaksanaan hubungan masyarakat.
g. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
1.2 Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi
keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian
Keuangan.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
keuangan.
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,
pengusulan, dan verifikasi.
d. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan
administrasi keuangan.
e. Penyusunan laporan keuangan Badan.
f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengenadalian.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
1.3 Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program
dan pelaporan.
(2) Dalam melaksnakan tugas pokok, Sub Bagian Penyusunan Program
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Program.
b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana
dan program Badan.
c. Penyiapan bahan peyusunan rencana dan program Badan.
d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan
2. Bidang Pemberdayaan PerempuanBidang Pemberdayaan Perempuan
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pengurusutamaan gender,
kualits hidup, perlindungan perempuan, dan anak.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan
Perempuan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pemberdayaan
Perempuan.
b. Pelaksanaan kebijakan pengurusutamaan gender.
c. Penyiapan kelembagaan pengurusutamaan gender.
d. Pelaksanaan pengurusutamaan gender.
e. Penyiapan kebijakan kualitas hidup perempuan.
f. Pengintegrsian kebijakan hidup perempuan.
g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kualitas hidup
perempuan.
h. Penyiapan kebijakan perlindungan perempuan.
i. Pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan.
j. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan.
k. Penyiapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak.
l. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program
pembangunan.
m. Pengoordinasian pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan
anak.
n. Penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk
melaksanakan pengurusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan
dan perlindungan anak.
o. Pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat
dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengurusutamaan gender,
kesejahteraan, dan perlindungan anak.
p. Penyiapan data terpilah menurut jenis kelamin dari setiap
bidang terkait.
q. Penyiapan data dan informasi gender dan anak.
r. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi ( KIE).
s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup
bidang pemberdayaan perempuan.
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1 Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pemberdayaan Perempuan.
(1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan lingkup
pengarusutamaan gender.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pengarusutamaan
Gender menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pengarusutamaan gender.
b. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan pegarusutamaan
gender.
c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi
pelaksanaan pengarusutamaan gender.
d. Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan
mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat
Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga
non pemerintah.
e. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program,
dan kegiatan yang resfonsif gender.
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengarusutamaangender.
g. Pelaksanaan analisis gender perencanaan anggaran yang
resfonsif gender, dan pengembangan materi KIE pengarusutamaaan
gender.
h. Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang
pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
hokum, HAM, dan politik.
i. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis
kelamin.
j. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.2.2 Sub Bidang Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
(1) Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas
Bidang Pemberdayaan Perempuaan lingkup Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak.
(2) Dalam melasanakan tugas pokok, Sub Bidang Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
b. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup
perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, politik, lingkungan dan
sosial budaya.
c. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan
dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukun, HAM,
politik, lingkungan dan sosial budaya.
d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas
hidup perempuan dalam bidang pendidkan, kesehatan, ekonomi, hukum,
HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya.
e. Penyelenggaraan kebijakan perlindngan perempuan terutama
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga perempuan, perempuan lanjut
usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan
daerah yang terkena bencana.
f. Pelaksanaan fasilitas pengintegrasian kebijakan kota
perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan,
tenaga perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan
perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
g. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan terutama terhadap kekerasan, tenaga perempuan, perempuan
lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik
dan daerah yang terkena bencana.
h. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan
perlindungan anak.
i. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan
perlindungan anak.
j. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program
pembangunan.
k. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan
perlindungan anak.
l. Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/prganisasi
masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan dan peningkatan
kesejahteraan dan perlindungan anak.
m. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan
kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan
pengarusutamaan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.
n. Pelaksanaan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan
rekayasa sosial untuk mewujudkan Kualitas Kesetaraan Gender (KKG)
dan perlindungan anak.
o. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender
dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.
p. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan
dan penyebarluasan sistem informasi ender dan anak.
q. Pelakasnaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, dan
pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus
permepuan dan anak skala kota.
r. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan
dan sistem informasi gender dan anak.
s. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).
t. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
susuai dengan tugas dan fungsinya.Tugas dan Fungsi Bidang Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.
(1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pengembangan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
b. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan
keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan
anak.
c. Penetapan kebiijakan dan pelaksanaan kesehatan reproduksi
remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi.
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup
bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
susuai dengan tugas dan fungsinya.
3.1 Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Keluarga Berencana
Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin
oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan kesehatan
Reproduksi.
(1) Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Keluarga Berencana
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga
Berencana dan Kesehataan Reproduksi lingkup pengembangan pelayanan
keluarga berencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pengembangan
Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi ;
a. Penyiapan rencana, program, kegiatan Sub Bidang Pengembangan
Pelayanan Keluarga Berencana.
b. Penetapan kebijakan jaminan pelayanan keluarga berencana.
c. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana
dan operasionalisasi jaminan pelayanan keluarga berencana.
d. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga
berencana termasuk pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit.
e. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat
pelayanan Keluarga Berencana.
f. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana.
g. Pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana.
h. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan
keluarga berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana.
i. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga
Berencana.
j. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi.
k. Peningkatakan keseteraan dan keadilan gender terutama
partisipasi Keluarga Berencana Pria dalam pelaksanaan program
pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
l. Pembinaan terhadap petugas Keluarga Berencana.
m. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi Mantap
dan kontrasepsi jagka panjang yang lebih terjangkau, aman,
berkualitasn dan merata.
n. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan
cara kontrasepsi , dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin
dan kelompok rentan.
o. Pelaksanaan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara
kontrasepsi bagi Peserta Mandiri.
p. Pelaksanaan informed choice dan informed concent dalam
program Keluarga Berencana.
q. Pelaksnaan pelayanan keluarga berencana pada moment khusus
pada HUT IBI, HUT Kota Medan, Harganas, HUT TNI, dan HUT PKK.
r. Pelaksanaan Tim Keluarga Berencana Keliling.
s. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.2 Sub Bidang Kesehatan Reproduksi
Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
(1) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reprodusi lingkup kesehatan reproduksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Kesehatan
Reproduksi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Kesehatan
Reproduksi.
b. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZA.
c. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan
HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA.
d. Penetapan perkiraan sarana pelayanan KRR, pencegahan
HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA.
e. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat
pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, pencegahan HIV/AIDS,
IMS, dan bahaya NAPZA.
f. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk, pencegahan HIV/AIDS,
IMS, dan bahaya NAPZA.
g. Penyelenggaraan kemitran pelaksanaan KRR termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antar sektor pemerintah dengan
sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat.
h. Penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk, pencegahan
HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah
dengan LSM.
i. Pelaksanaan KRR termasuk, pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan
bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan LSM.
j. Penetapan sasaran KRR termasuk, pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan
bahaya NAPZA.
k. Penetapan prirotas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,
IMS, dan bahaya NAPZA.
l. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidikan sebaya dan
konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya
NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSM.
m. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran
keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas
dari HIV/AIDS dan infeksi menular dan seksual ( IMS).
n. Pelaksanaan peningkatan partisipasi pria dalam program
keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,
serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
o. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan
Keluarga
4. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggngjawab kepada Kepala
Badan.
(1) Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pengembangan
ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Ketahanan
dan Pemberdayaan Keluarga.
b. Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahaan dan
pemberdayaan keluarga.
c. Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan
keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup
bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.1 Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga
Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
(1) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan
Keluarga lingkup pengembangan ketahanan keluarga.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pengembangan
Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Ketahanan Keluarga.
b. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan
keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
c. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan kelembagaan
keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
d. Penetapan perkiraan sarana pengembangan dan penguatan
kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
e. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi
masyarakat perkotaan (IMP) dalam program KB.
f. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan pergerakan insitusi
masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
g. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam mendukung program KB
nasional.
h. Pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan mitra kerja program
KB nasional dalam rangka kemandirian, mengkoordinir IBI-KB-KES, TNI
Manunggal-KB-KES, PKK-KB-KES, dan lain-lain.
i. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program
KBN.
j. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian pengembangan
ketahanan keluarga.
k. Pendayagunaan kerja sama jejaring pelatih terutama Pelatiham
Klinis Kota.
l. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan
penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan.
m. Pedayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program
peningkatan kinerja SDM.
n. Pelaksanaan penilaian dan lomba peningkatan kualitas kegiatan
IMP.
o. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.2 Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga
Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
(1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyi tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan
Keluarga lingkup pemberdayaan keluarga.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pemberdayaan
Keluarga menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pemberdayaan Keluarga.
b. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan pemberdayaan
keluarga.
c. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemerdayaan
keluarga.
d. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga.
e. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Lingkungan
Keluarga (BLK).
f. Pelaksanaan penilaian dan lomba peningkatan kualitas
ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
g. Penyelenggaraan BKB, BKR, BKL termasuk bidang pendidikan pra
melahirkan.
h. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
i. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga.
j. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan
kewirausahaam dan manajemen usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS).k. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi
para kader/anggota kelompok UPPKS.
l. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan,
teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan
UPPKS.
m. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
n. Pelaksanaan promosi dan gelanggang dagang produk unggulan
kelompok UPPKS.
o. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Data dan Informasi
5. Bidang Data dan Informasi
Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(1) Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Badan lingkup data dan informasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Data dan Informasi
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Data dan
Informasi.
b. Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan data mikro kependudukan
dan keluarga.
c. Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan advokasi dan KIE.
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup
bidang data dan informasi.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.1 Sub Bidang Data
Sub Bidang Data dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan
Informasi.
(1) Sub Bidang Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Data dan Informasi lingkup data.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Data
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Data.
b. Penetapan kebijakan dan pengembangan data mikro kependudukan
dan keluarga.
c. Penyelenggaraan data mikro kependudukan dan keluarga.
d. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan data mikro
kependudukan dan data keluarga.
e. Pelaksanaan data mikro kependudukan dan data keluarga.
f. Pelaksanaan operasional sistem data manajemen Program
Keluarga Berencana Nasional.
g. Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro
kependudukan dan data keluarga.
h. Pengelolaan data Program Keluarga Berencana Nasional serta
penyiapan sarana dan prasarana.
i. Pemanfaatan data Program Keluarga Berencana Nasional untuk
mendukung pembangunan daerah.
j. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam
pelaksanaan pemerintahan dan melakukan desiminiasi informasi.
k. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana,
sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan
partisipasi pria, sasaran UNMETNEED, sasaran penanggulangan masalah
reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan
anak.
l. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.5.2 Sub Bidang Informasi
Sub Bidang Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan
Informasi.
(1) Sub Bidang Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Data dan Informasi lingkup informasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Informasi
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Informasi.
b. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.
c. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE.
d. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE.
e. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.
f. Pengembangan dan pengadaan sarana media KIE antara lain
MOPEN, MPC, dan sarana komunikasi lainnya.
g. Penetapan dan pengembangan materi/isi pesan, disain KIE,
KB/KRR meliputi media luar ruang, media elektonik dan media
cetak.
h. Pelaksanaan advokasi, KIE serta konseling program Keluarga
Berencana dan KRR.
i. Pelaksanaan KIE Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga,
Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Institusi Program Keluarga
Berencana.
j. Pemanfaatan Prototipe Program Keluarga berencana/Kesehatan
Reproduksi (KR), KRR, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga,
Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
k. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS,
dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
l. Penyebarluasan hasil materi KIE dalam penyelenggaraan
pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan KRR.
m. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan
program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
n. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.2 Pembahasan
3.2.1 Pelaksanaan POAC (Planning, Organizing, Actuating,
Controlling) di BPPKB
POAC merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk
mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang mana sejumlah unsur
pokok yang membentuk manajemen yaitu : unsur manusia,
barang-barang, mesin, metode, uang, dan pasar. Efisien merupakan
hubungan antara input dengan output yaitu ketika hasil yang dicapai
lebih banyak dari modalnya. Sedangkan efektif itu pencapaian
aktivitas-aktivitas secara sempurna sesuai tujuan yang akan dicapai
(Robbins, 1984).
Secara umum, terdapat empat fungsi manajemen yang sering orang
menyebutnya POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan
Controlling. Menurut Azwar (1996)1. Perencanaan
Menurut Koontz, et, al, (1984), perencanaan merupakan salah satu
fungsi fundamental dari manajemen yang sangat menentukan, karena di
dalamnya termuat apa yang diinginkan oleh suatu organisasi serta
langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Perencanaan harus mempertimbangan kebutuhan
fleksibelitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan
kondisi baru secepat mungkin. Dalam perencanaan, manejer memutuskan
apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana
melakukannya dan siapa yang melakukan. Perencanaan yang baik
dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang
sedalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan
dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.
Perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep
serta kegiatan yang telah ditetapkan demi masa depan yang lebih
baik. Selain itu, perencanaan menganut beberapa upaya yang
menjabarkan cara penyelesaian masalah yang telah ditetapkan ke
dalam unsur-unsur rencana yang lengkap serta saling terkait dan
terpadu hingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan dan
cara menyelesaikan masalah. Rencana Kerja dan Anggaran (Renja dan
RKA)
Rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)
adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja
SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang
dimaksud meliputi kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan
alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang
menjadi bahan utama RKPD.
Di BPPKB, bagian yang menjadi pusat penyusunan rencana kerja dan
anggaran ini adalah Sub Bagian Penyusunan Program. Untuk menetapkan
program kerja setahun kedepan, Sub Bagian Penyusunan Program
mengacu pada pedoman rencana kerja pemerintah daerah yakni dari
Walikota Medan. Tim Sub bagian Penyusunan Program akan memilih
beberapa program yang ada didalam buku pedoman untuk kemudian
dijadikan rencana kerja tahunan. Pemilihan program ini didasarkan
pada kemampuan dan Sumber Daya yang dimiliki BPPKB dan hasil
evaluasi dari tahun sebelumnya. Setelah program ditetapkan oleh
tim, tim sub bagian penyusunan program menyusun beberapa kegiatan
dengan mengumpulkan usulan-usulan kegiatan beserta rincian dan
biayanya dari tiap bidang yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Medan. Kemudian, Sub Bagian Penyusunan
Program meng-entry usulan tersebut beserta rinciannya dalam bentuk
format Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA yang telah dibuat ini
kemudian diusulkan BPPKB dalam pertemuan dengan Walikota Medan dan
dibahas oleh DPR untuk kemudian disetujui oleh Walikota Medan dan
tim anggaran. Dalam penyusuanan Renja dan RKA di BPPKB sudah
berjalan dengan baik, tidak ada keterlambatan waktu dalam
penyusunannya.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian merupakan suatu proses penyusunan struktur
organisasi dan tersedianya sumber daya (tenaga, keuangan, prasarana
dan sarana) dalam organisasi. Terdapat dua aspek penting dalam
kegiatan pengorganisasian menurut Azwar (1996), yaitu pembagian
kerja dan departemenisasi. Pembagian tugas yang dimaksud adalah
penyesuaian tugas pekerjaan agar setiap petugas dalam organisasi
bertanggung jawab melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
Hasil dari pekerjaan pengorganisasian adalah terbentuknya wadah
(entity) atau satuan organisasi yang didalamnya ada perangkat
organisasi agar tugas-tugas yang dipercayakan kepada pendukung
dapat terlaksana.BPPKB Kota Medan dalam melakukan hal
pengorganisasian disesuaikan dengan peraturan Walikota Medan Nomor
4 Tahun 2010 mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Badan
Pemberdayaaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan. BPPKB
Medan terdiri dari 5 bagian/bidang, yakni Sekretariat, bidang
Pemberdayaan Perempuan, bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi, bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, dan bidang
Data dan Informasi. Setiap bidang dipimpin oleh kepala bidang.
Masing-masing bidang memiliki sub bidang yang dipimpin oleh kepala
sub bidang dan memiliki beberapa orang staf. Kepala Badan,
Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Staf menjalankan
tugas dan bertanggungjawab atas setiap tugas yang diemban.Dalam hal
ini, Sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Kepala
Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Kepala Sub Bidang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, dan staf bertanggung jawab
kepada Kepala Sub Bidang atas tugasnya. Setiap atasan memberikan
pengarahan dan tinjauan atas setiap tugas dari bawahannya. Selain
itu, masing-masing bidang juga harus saling bekerjasama untuk
mencapai tujuan BPPKB.3. Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan dan
pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu
sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama
sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan
organisasi. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan kerjasama. Semua
sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai
visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus
sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada
hal-hal khusus, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM
harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya
masing-masing.Dalam melaksanakan tugasnya, setiap bidang
menjalankan program yang telah menjadi rencana kerja tahunan BPPKB.
Untuk keberhasilan program, masing- masing bidang bekerjasama
dengan lintas sektoral di masing-masing kecamatan terkait
pengelolaan program, melakukan pembinaan terhadap kader KB yang ada
dikelurahan oleh pelaksana lapangan (PLKB), melakukan pembinaan
terhadap pembantu pembina keluarga berencana desa dan Sub PPKBD.
Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai sudah melaksanakan tugas
pokoknya dengan baik, tidak ada keterlambatan tugas dari setiap
bidang, dan outcome tercapai. Namun, dari hasil evaluasi di Tahun
2013 terjadi penurunan cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru di Kota
Medan sekitar 20%.4. Pengendalian Setiap bidang di BPPKB Kota Medan
bertanggungjawab atas TUPOKSI dalam pelaksanaan program. Laporan
pelaksanaan program tiap bidang diserahkan kepada Sub Bagian
Penyusunan Program untuk kemudian dipertanggungjawabkan ke
Pemerintah Kota Medan. Selain itu ada badan lain yang khusus
melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap jalannya tiap program
serta dalam hal pendanaan/anggaran. Dengan adanya pelaporan yang
lengkap, jelas dan transparan maka pengendalian dan pengawasan
dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi
untuk peningkatan yang lebih baik kedepannya.3.2.2 Penurunan
Cakupan Peserta KB Aktif dan KB Baru Tahun 2013 di Kota Medan
Pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah cakupan peserta KB
Aktif dan KB Baru di Kota Medan dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana
pada tahun-tahun sebelumnya cakupan peseta KB Aktif dan KB Baru di
Kota Medan mencapai 100%, sedangkan di Tahun 2013 cakupan hanya
sekitar 80%. Dari hasil observasi yang kami lakukan selama
pelaksanaan LKP, kami menjabarkan faktor-faktor yang memengaruhi
penurunan cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru di Kota Medan Tahun
2013 yaitu faktor-faktor dari BPPKB Kota Medan dan dari Kantor
Pusat, antara lain : Faktor internal :(1)Tidak tercatat dan tidak
terdatanya peserta KB pada laporan data KB oleh petugas lapangan.
(2)Kesalahan pengambilan dan pencatatan data oleh Petugas Lapangan
KB (PLKB).(3) Pengawas PLKB kurang melakukan koordinasi,
monitoring, dan evaluasi pada peserta KB.
Faktor eksternal :
(1) Tertundanya program kegiatan yang terkait lintas
sektoral.
(2) Kurangnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang
dilakukan oleh kader KB pada Pasangan Usia Subur (PUS).
(3) Adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran untuk
menjalankan program dan kegiatan berkurang BAB IVKESIMPULAN DAN
SARAN4.1 Kesimpulan
1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
Kota Medan secara umum terdiri atas Bagian Sekretariat, Bidang
Pemberdayaan Perempuan, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi, Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, serta
Bidang Data dan Informasi.
2. Bagian Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yaitu Sub Bagian
Umum, Sub Bagian Penyusunan Program, dan Sub Bagian Keuangan.3.
Produk atau output yang berasal dari Sub Bagian Penyusunan Program
meliputi Rencana Strategis BPPKB Kota Medan Tahun 2011-2015,
Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahunan,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan, Laporan
pertanggungjawaban, dan Evaluasi Program.4. Berdasarkan Tugas Pokok
dan Fungsinya (TUPOKSI), pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga
berencana merupakan salah satu fungsi bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi BPPKB Kota Medan. 5. Pada Tahun 2013 terjadi
penurunan cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru di Kota Medan
sekitar 20% yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal
organisasi.6. Adapun yang menjadi faktor internal penurunan cakupan
peserta KB Aktif dan KB Baru yaitu tidak tercatat dan tidak
terdatanya peserta KB pada laporan data KB oleh petugas lapangan,
kesalahan pengambilan dan pencatatan data oleh Petugas Lapangan KB
(PLKB), serta Pengawas PLKB (PPLKB) kurang melakukan koordinasi,
monitoring, dan evaluasi pada peserta KB.7. Adapun yang menjadi
faktor eksternal penurunan cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru
yaitu tertundanya program kegiatan yang terkait lintas sektoral,
kurangnya KIE yang dilakukan oleh kader KB pada Pasangan Usia Subur
(PUS), serta adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran untuk
menjalankan program dan kegiatan berkurang. 4.2 Saran
1. Diharapkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana untuk lebih meningkatkan koordinasi, kerjasama dan
membangun jejaring antar lintas sektoral guna peningkatan
koordinasi antar jejaring.2. Diharapkan kepada Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan untuk memberikan
pelatihan kepada Petugas Lapangan KB (PLKB) dengan tujuan
meningkatkan kemampuan dan memperkaya kapasitas diri guna
terpenuhinya SDM yang berkompeten dan unggul serta cukup dari segi
kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan KB.3. Diharapkan kepada
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana agar dapat
memberikan penghargaan (reward) kepada pihak-pihak yang ikut
menyukseskan program guna meningkatkan motivasi agar lebih baik
kedepannya.
Penurunan cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru Tahun 2013 di
Kota Medan
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Tertundanya program kegiatan yang terkait lintas sektoral.
Kurangnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang
dilakukan oleh kader KB pada Pasangan Usia Subur (PUS).
Adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran untuk menjalankan
program dan kegiatan berkurang.
Tidak tercatat dan tidak terdatanya peserta KB pada laporan data
KB oleh petugas lapangan.
Kesalahan pengambilan dan pencatatan data oleh Petugas Lapangan
KB (PLKB).
Pengawas PLKB kurang melakukan koordinasi, monitoring, dan
evaluasi pada peserta KB.
31