Page 1
MAKALAH
PERANTARA DAGANG DAN
SURAT BERHARGADisusun untuk memenuhi tugas mata kuliah AHDE
Oleh :
1. Ferry Anggriawan ( 071110020 / IIA )
2. Fitria Dwi Nurindah ( 071110021 / IIA )
3. Fitrotul Maghfiro ( 071110023 / IIA )
4. Hayatin Nisa ( 071110024 / IIA )
5. Hesti Tri Novarida ( 071110025 / IIA )
6. Ifta Nur Rochimah ( 071110026 / IIA )
7. Ikhya’ Ulumuddin ( 071110027 / IIA )
8. Imam Sapanudin ( 071110028 / IIA )
9. Imro’atus Sholikhah ( 071110029 / IIA )
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
FAKULTAS EKONOMI – AKUNTANSI
Jl. Veteran No. 53 A Lamongan Telp. 0322 – 324706
1
Page 2
2
TAHUN PEMBELAJARAN 2011 / 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perantara Dagang dan Surat
Berharga” untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum Dalam Ekonomi (AHDE).
Dalam suatu perdagangan, dibutuhkan yang namanya perantara. Perantara ini bukan
hanya terdapat dalam perdagangan di bursa, melainkan dalam perdangan umum juga ada.
Namanya pun bermacam-macam. Sedangkan yang dimaksud surat berharga adalah surat
yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi
yang berupa pembayaran sejumlah uang.
Kami berusaha menjelaskan tentang hal-hal tersebut secara sederhana dalam
makalah ini, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.
.Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Joejoen Tjahjani, S.H. M.H., selaku dosen
mata kuliah Aspek Hukum Dalam Ekonomi (AHDE) yang telah membantu dalam
penyelesaiaan makalah ini. Kami sebagai penyusun sadar bahwa makalah ini sangat jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan kritik dan saran untuk
perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Lamongan, 21 Juni 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
Page 3
3
JUDUL MAKALAH .................................................................................................. i
KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1
1.2 Ruang Lingkup Masalah ............................................................................... 1
1.3 Tujuan Penulisan Makalah ........................................................................... 2
1.4 Permasalahan .............................................................................................. 2
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Perantara Dagang ...................................................................... 3
2.2 Pengertian Surat Berharga .......................................................................... 3
BAB III PEMBAHASAN MASALAH
3.1 Penyelesaian
3.1.1 Macam-macam Perantara Dagang ..................................................... 4
3.1.2 Hak, kewajiban, syarat Perantara Dagang .......................................... 6
3.1.3 Fungsi dan Bentuk Surat Berharga ..................................................... 10
BAB IV PENUTUP
4.1 Simpulan ...................................................................................................... 13
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................................14
Page 4
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli
barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat
lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.
Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan antara
produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang
memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.
Ada beberapa macam pemberian perantaraan kepada produsen dan
konsumen, seperti; pekerjaan orang-orang perantara sebagai makelar,
komisioner, pedagang keliling dan sebagainya; pembentukan badan-badan usaha
(asosiasi), seperti perseroan terbatas, perseroan firma, perseroan komanditer,
dsb., yang tujuannya guna memajukan perdagangan; pengangkutan untuk
kepentingan lalu lintas niaga baik didarat, laut maupun udara; pertanggungan
(asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat
menutup resiko pengangkutan dengan asuransi; perantaraan bankir untuk
membelanjakan perdagangan; mempergunakan surat perniagaan (Wesel/ Cek)
untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh
kredit.
1.2 Ruang Lingkup Masalah
Dalam makalah ini, ruang lingkup permasalahan seputar pengertian,
kewajiban, dan komisioner dalam perantara perdagangan, serta pengertian dan
bentuk-bentuk surat berharga.
Page 5
5
1.3 Tujuan Penulisan Makalah
Selain untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Ekonomi
(AHDE), makalah ini kami susun untuk memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa, tenaga pengajar, maupun masyarakat mengenai pengertian,
kewajiban, dan komisioner dalam perantara perdagangan, serta pengertian dan
bentuk-bentuk surat berharga.
1.4 Permasalahan
Setelah melihat latar belakang dan ruang lingkup masalah diatas, kami dapat
mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini.
Antara lain :
1. Apa hak, kewajiban, dan syarat Perantara Dagang ?
2. Apa saja macam-macam Perantara Dagang ?
3. Apa sajakah bentuk Surat Berharga ?
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Perantara Dagang
Perantara ini tidak hanya terdapat dalam perdagangan di bursa, melainkan
juga pada perdagangan umum. Namanya bermacam-macam, misalnya agen,
agen-tunggal (sole agent), penjual (verkoper), penjual keliling (rondreizende
verkoper). Hubungan mereka dengan pedagang atau perusahaan yang
bersangkutan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata.
Page 6
6
2.2 Pengertian Surat Berharga
Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi,
sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain
atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan
dalam pasar modal maupun pasar uang. (UU No. 7/1992 tentang Perbankan).
BAB III
PEMBAHASAN MASALAH
3.1 Penyelesaian
3.1.1 MACAM-MACAM PERANTARA DAGANG
Dalam KUHD disebutkan juga perantara, seperti:
Makelar : Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar itu adalah seorang
perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh seorang pembesar yang
ditunjuk oleh Presiden, dalam hal ini Kepala Pemerintah Daerah (L.N 1906
No. 479). Sebelum melakukan pekerjaannya seorang makelar diambil
sumpahnya di hadapan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan dalam
menyelenggarakan perusahannya ia akan mendapat upah tertentu.
Makelar adalah seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan
pihak kommitent-nya (yang menyuruh), dan melakukan segala tindakan
hukum, misalnya jual-beli dalam segala bidang perdagangan. Dalam
melaksanakan kegiatannya ini seorang makelar memiliki hubungan dengan
commitent-nya didasarkan atas pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam
Pasal 63 KUHD. Akan tetapi oleh karena seorang makelar diangkat oleh
Pemerintah, ia mempunyai kedudukan setengah resmi, yang berakibat bahwa
terhadapnya dapat diambil tindakan oleh pihak resmi. Dalam Pasal 65 KUHD
ditentukan bahwa seorang makelar dilarang untuk berkepentingan secara
Page 7
7
langsung dalam jenis atau jenis-jenis mata perusahaan dalam mana ia
diangkat sebagai makelar. Larangan ini berarti bahwa seorang makelar yang
diangkat dalam hal jual-beli efek misalnya, tidak diperkenankan turut ambil
bagian dalam transaksi yang bersangkutan, apabila ini dilanggar maka
menurut Pasal 71 KUHD ia dapat dibebas tugaskan dari jabatannya, dan
berdasarkan Pasal 73 KUHD ia tidak dapat diangkat kembali. Seorang
makelar harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahannya.
Komisioner : Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak
atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan
untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD).
Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri komisioner tidak
diwajibkan menerangkan nama orang yang menyuruhnya (principaal) dan ia
dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, sehingga dengan
demikian ia secara langsung terikat pada pihak lawannya (Pasal 77 KUHD).
Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 78 KUHD, baik
principaal maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut, akan
tetapi apabila komisioner bertindak atas namanya principaal, hak dan
kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa dan ia tidak diutamakan
(Pasal 79 KUHD).
Ekspeditur : adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan
pengangkutan barang dagangan, melalui daratan atau perairan (Pasal 86
KUHD). Kewajibannya diatur dalam Pasal 87, 88, dan 89 KUHD, oleh
karena seorang ekspeditur menyeruh menyelenggarakan pengangkutan
kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan
orang lain itu. Biasanya orang lain itu adalah pengangkut dan mengenai
pengangkutan ini terdapat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 466 KUHD dan
seterusnya. Ekspeditur bertanggung jawab terhadap pengiriman dari saat
penerimaan barang-barang hingga penyerahannya pada yang berhak
Page 8
8
menerimanya. Pengangkut bertanggung jawab juga dari saat penerimaan
barang-barang hingga penyerahannya terhadap ekspeditur.
Agency : Jenis ini sama dengan Makelar dan Komisioner, namun
pengaturannya tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata, akan tetapi
agency saat ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat. Sehingga
dalam prakteknya memakai aturan dalam Pasal 1338 KUH Perdata,
Pemberian kuasa (Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata), Pasal 62 – 64 KUHD,
dan Kebiasaan Dagang, serta Keputusan Menteri Perdagangan tentang Agen
Tunggal.
3.1.2 HAK DAN KEWAJIBAN SERTA SYARAT MENJADI PERANTARA
Hak perantara
Agen perdagangan, komisioner, maupun makelar mempunyai hak
sama yaitu hak retensi, yang diatur dalam pasal 1812 KUH Perdata, yang
menyatakan bahwa pemegang/penerima kuasa mempunyai hak untuk
menahan segala apa yang menjadi kepunyaan pemberi kuasa yang berada
dalam komisioner, hak retensi diatur dalam Pasal 85 KUH Dagang. Hak
retensi (hak menahan) yang dipunyai komisioner adalah hak yang diberikan
kepada pemegang saham (last hebber) sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 1812. Hak ini dapat dipandang sebagai alat kuat bagi pemegang kuasa
untuk dapat menuntut sesuatu berdasarkan perjanjian. Hak lain yang dimiliki
komisioner adalah hak yang didahulukan (privilege) terhadap barang-barang
yang berada ditangannya untuk perhitungan piutangnya karena upah, biaya
lain dari principalnya atau committentnya (pasal 80 dan 81 KUH dagang).
Kewajiban Perantara
Karena hubungan antara perantara dengan principalnya atau
komitennya merupakan hubungan antara pemberi kuasa, maka kewajiban
Page 9
9
seorang perantara sama dengan kewajiban yang menerima kuasa seperti yang
diatur dalam KHU perdata tentang pemberian kuasa.
Kewajiban perantara dagang secara umum menurut KUH PERDATA :
a) Penerima kuasa (perantara) selama belum dibebaskan dari tugasnya
sebagai kuasa ,kerugian, dan bungan yang mungkin timbul karena tidak
melaksanakan tugasnya.
b) Harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak maka ia
akan melalaikan kewajibannya dan dapat dituntut untuk membayar ganti
rugi yang timbul karena kelalaiannya.
c) Berkewajiban member laporan tentang segala aktifitas tentang
pertanggung jawaban keuangan kepada pemberi kuasa.
Kewajiban perantara lainnya :
a) Tiap-tipa perjanjian melalui perantara harus di catat dan di salinannya
harus secepat mungkin disampaikan kepada masing-masing pihak.
salinan itu berisi syarat-syarat yang telah di tetapkan dalam perjanjian.
(pasal 66 dan 67 KUHD)
b) Kalau hakim memerintahkannya , makelar harus menunjukan catatannya
dengan maksud agar hakim dapat membandingkannya dengan surat-surat
perjanjian yang diserahkan padanya.mengenai hal ini hakim berwenang
meminta keterangan dari makelar yang bersangkutan.
c) Makelar berkewajiban menyimpan barang dalam hal jual beli.
d) Makelar sebagai penerima kuasa diwajibkanmelakukan perintah dari
pemberi kuasa sebaik mungkin.
Persyaratan Menjadi Perantara
Sudah dewasa dan cakap wenang menurut hukum, artinya tidak dalam
sakit ingatan, sakit jiwa, atau dibawah pengampunan untuk melakukan
perjanjian–perjanjian.
Page 10
10
3.1.3 FUNGSI DAN BENTUK SURAT BERHARGA
Fungsi surat berharga :
1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hal tagih (diperjual belikan dengan
mudah dan sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih.
Jenis-Jenis Surat Berharga :
A. Surat berharga dalam KUHD
Ketentuan-ketentuan megenai surat berharga diatur dalam Buku I titel 6
dan titel 7 KUHD yang berisi tentang :
1. Wesel
2. Surat sanggup
3. Cek
4. Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk
Surat wessel adalah surat berharga yang memuat kata wessel
didalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dalam
mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada
hari bayarmembayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk
oleh penerbit atau penggantinya disuatu tempat tertentu.
Syarat-syarat formil bagi suatu wessel diatur dalam pasal 100 KUHD
bahwa suatu surat wessel harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
a. Kata "wesel", disebut dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam
bahasa surat itu.
b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
c. Nama si pembayar/tertarik.
d. Penetapan hari bayar.
e. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
Page 11
11
f. Nama Orang/pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditunjuk olehnya
pembayaran harus dilakukan.
g. Tanggal dan tempat ditariknya surat wesel.
h. Tanda tangan pihak yang mengeluarkan (penarik).
Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata "aksep” atau
Promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang
kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau
pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat
sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan
tinggal keragu-raguan HMN Purwosutjipto, menyebutkan surat sanggub
kepada pengganti dengan "surat sanggup" saja, sedangkan surat sanggup
kepada pembawa disebutnya "surat promes".
Sebagaimana dengan surat wesel, Undang-Undang juga mengharuskan
adanya berapa syarat yang harus terdapat dalam surat sanggup supaya dapat
disebutkan surat seperti yang diatur dalam pasal 174 KUH Dagang yaitu :
• Baik clausula : “sanggup”, maupun nama “surat sanggup” atau promes
atas pengganti yang dimuatkan didalam teks sendiri, dan dinyatakan
dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan .
• Janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
• Penunjukan hari gugur.
• Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus terjadi.
• Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu
harus dilakukan.
• Penyebutan hari penanggalan, beserta tempat, dimana surat sanggub itu
ditanda tangani.
• Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu.
Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque dalam mana
penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar
Page 12
12
sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya,
pembawanya pada saat ditunjukkan. Dalam pasal 178 KUHD ditentukan
syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek dan kalau salah satu syarat
dalam pasal, tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan
sebagai cek.
Syarat-syarat cek tersebut adalah :
a. Pada setiap cek harus terdapat kata cek dan dinyatakan dalam bahasa cek
itu ditulis.
b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
c. Nama orang (bankir) yang harus membayar.
d. Penunjukkan tempat dimana pembayaran harus terjadi.
e. Penyebutan tanggal serta 'tempat dimana cek ditertibkan.
f. Tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek.
Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk
Kwitansi atas tunjuk yang dikemukakan oleh Mr. Chr Zevenbergen yang
dikutip oleh Emy Pangaribuan adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan
oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran
sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk)
pada waktu diperlihatkan.
* Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya
klausula atas tunjuk.
B. Surat Berharga Diluar KUHD
Surat-surat berharga di luar KUHD itu antara lain :
1. Bilyet Giro
2. Travels Cheque
3. Credit Card
Page 13
13
4. MCO
Bilyet Giro adalah surat perintah tak bersayarat dari nasabah yang telah
dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan
sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima
yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya
(Purwosutjipto).
Dengan demikian pembayaran dana Bilyet Giro tidak dapat dilakukan dengan
uang tunai dan tidak dapat di pindah tangan kan melalui endosemen (SK
Direksi Bank Indonesia No.4/670, Sub 1).
Kedudukan Bilyet Giro dengan cek hampir sama, hanya bedanya cek adalah
alat pembayaran tunai sedangkan bilyet giro merupakan alat pembayaran
yang bersifat giral, dengan cara memindah bukukan sejumlah dana dari si
penerbit.
Pengaturan mengenai Bilyet Giro ini didasarkan kepada SEBI No. 4/670
UPPB/PBB tanggal 24 Januari 1972 yang berisikan tentang :
a. Pengertian dari Bilyet Giro
b. Bentuk Bilyet Giro
c. Tenggang waktu berlakunya bilyet giro
d. Pengisian bilyet giro
e. Kewajiban menyediakan dana dan sanksi bilyet giro kosong
f. Pembatalan bilyet giro.
g. Tata cara perhitungan bilyet giro antar bank setempat
h. Penyimpangan bentuk/masa peralihan.
Travels cheque atau cek perjalanan adalah surat yang berharga dikeluarkan
oleh sebuah bank, yang mengandung nilai, dimana bark penerbit sanggub
membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda
tangannya tertera ada cek perjalanan itu.
Apabila diteliti fungsi dan peranan cek perjalanan adalah sebagai berikut:
Page 14
14
a. Bahwa seorang yang melakukan perjalanan tidak perlu lagi membawa
uang tunai dalam jumlah yang banyak.
b. Orang tersebut akan merasa dari resiko perampokan dan kehilangan uang.
Syarat-syarat formal yang biasanya terdapat didalam suatu cek perjalanan,
adalah sebagai berikut :
• Nama Travels Cheque secara Tersendiri.
• Nilai nominal dari travels cheque.
• Nama bank yang mengeluarkan.
• Nomor seri dari tanggal pengeluaran cek perjalanan.
• Tanda tangan orang yang berpergian pada waktu pembelian TC tanda tangan
pada waktu penguangan cek perjalanan.
• Perintah membayar tanpa syarat.
• Dapat dibayarkan sebagai alat pembayaran yang sah.
• Tanda tangan dari bank penerbit.
Credit card atau kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh
issuer yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya adalah
sebagai pengganti uang tunai.
Miscellaneous charges order disingkat MCO adalah satu dokumen yang
dikeluarkan oleh masing-masing maskapai penerbangan yang beroperasi
secara Internasional, sebagai alat perintah membayar, untuk mengisi kembali
ticket, balance pembayaran dan lain-lain.
Tujuan mengeluarkan MCO tersebut adalah untuk penukaran, pemberian
service kepada orang yang memanfaatkan pesawat udara dan merupakan
pengamanan keuangan orang perorangan/group yang menggunakan fasilitas
angkatan udara itu.
BAB IV
PENUTUP
Page 15
15
4.1 Simpulan
Perantara ini tidak hanya terdapat dalam perdagangan di bursa, melainkan
juga pada perdagangan umum. Namanya bermacam-macam, misalnya agen,
agen-tunggal (sole agent), penjual (verkoper), penjual keliling (rondreizende
verkoper). Dalam KUHD disebutkan juga perantara, seperti Makelar,
Komisioner, Ekspeditur, dan Agency.
Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan
sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran
sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan
mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu
berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ke tiga,
atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang untukpemegang surat
itu.
DAFTAR PUSTAKA
Page 16
16
http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=3044&file=/Perantara-
Dagang.html
Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan
dasar hukum dagang), penerbit djambatan, jakarta, cetakan ke – 11.
Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (bentuk-bentuk
perusahaan), penerbit djambatan, jakarta, cetakan ke – 8.
C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H, 2002, Pokok- Pokok
Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, penerbit Sinar Grafika, jakarta, cetakan 1.
miftasmk3pontianak.blogspot.com/
pujiirahayuu.blogspot.com/2011/.../pengertian-surat-berharga-surat.