Surat Berharga

MAKALAH

“SURAT BERHARGA”

DOSEN PENGAMPU: IKOMATUSSUNIAH,SH.MH

MATA KULIAH: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

DISUSUN OLEH:

DEDE HARYADI 5551140

MOH RAMADANSYAH 5551140556

RIDHO BAGUS BINTARA 551140

EVAN SUYATNA 5551140

EMBUN 5551140

SULTONI 5551140

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2015KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat kami sampaikan kecuali Alhamdulillahsebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT hingga saat ini kamidiberikan kesempatan untuk dapat memenuhi tugas yang diberikandan menulis sebuah makalah. Hanya karena rahmat yang diberikan-Nya kami dapat merangkai makalah ini hingga selesai. Apapun yangkami sajikan semoga selalu bermanfaat bagi para pembacanya. Padamakalah ini kami membahas mengenai berbagai macam surat berhargayang masuk kedalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi yangkami beri judul “SURAT BERHARGA”.

Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada dosen pengampu matakuliah aspek hukum dalam ekonomi yang telah memberikankepercayaan kepada kami untuk membahas atau mengulas materimengenai surat berharga.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dankelemahannya. Baik dalam isi maupun sistematikanya, hal inidisebabkan oleh keterbatasan dan pengetahuan wawasan kami . olehsebab itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakanmakalah ini, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi penulis dankhususnya bagi pembaca.

I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................... I

DAFTAR ISI............................................. II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.................................... iB. Rumusan masalah................................... iC. Tujuan ingin dicapai.............................. i

BAB II PEMBAHASAN

1. Pengertian surat berharga ........................ 12. Fungsi surat berharga............................. 23. Dasar yang mengikat penerbitan surat berharga..... 24. Jenis-jenis surat berharga ....................... 2

4.1..............................................Wesel ............................................... 2

4.2..............................................Surat Cek............................................... 4

4.3..............................................Bilyet Giro .......................................... 7

4.4..............................................Surat Sanggup ....................................... 9

Berakhirnya utang pajak ......................... 18Tarif pajak ..................................... 19

BAB III PENUTUP

a. Kesimpulan ....................................... 20b. Saran ............................................ 21

DAFTAR PUSTAKA

I

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Surat berharga adalah surat yang dapat di perjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan/ atau bukti penyertaan modal.Dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan surat-surat yang mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga (commercial papers/ waardepapier).Sementara itu, suatu surat dapat dikatakan sebagi surat berharga jika surat-surat tersebut mempunyai nilai, seprti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai.

B. RUMUSAN MASALAH

1.Apa yang dimaksud dengan surat berharga?

2.Apa fungsi surat berharga?

3.Apa dasar yang mengikat penerbitan surat berharga?

4.Apa jenis-jenis surat berharga?

C. TUJUAN PENELITIAN

1.Ingin mengetahui apa itu surat berharga

2.Ingin mengetahui fungsi dari surat berharga

3.Ingin mengetahui dasar yang mengikat penerbitan surat berharga

4.Ingin mengetahui jenis-jenis surat berharga

I

BAB II

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN SURAT BERHARGA

Surat berharga adalah surat yang dapat di perjualbelikan atau

digunakan sebagai agunan saham dan/ atau bukti penyertaan modal.

Surat berharga menurut para ahli:

Menurut Molengraaf surat berharga adalah akta atu alat bukti

yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi

kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atau piutangnya

berdasarkan surat tersebut.1 Molengraaf memandang surat bergarga

dan surat yang berharga dalam satu kelompok.2

Scheltema mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang

sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai

perikatan yang di sebut di dalamnya. Akta yang termasuk dalam

surat berharga tersebut adalah aktakepada pengganti (aan order, to

order) dan akta kepada pembawa (aan toonder, to bearer).3

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagi

surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagi pelaksana

pemenuhan surat presetasi, yang berupa uang, tetapi pembayaran

tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan

dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat 1 R. Ali Ridho, et.al. Hukum Dagang tentang Surat Berharaga, Perseroan Firma, Perseroan Komoditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN, Remadja Karya, Bandung. 1988. Hlm 7.2 H.M.N Purwosujipto. Pengertian Hukum Dagang Indonesia. Jilid 7 Djambatan, Jakarta.3 Gama Media, Pusat Studi Fakultas Hukum UII. Pengahntar Hukum Dagang Indonsesia.

I

yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau

pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang

surta tersebut.4

Dengan diterbitkannya suratitu oleh penerbit, maka pemegannya

diserahi hak untuk memperoleh pembayran dengan jalan menunjukan

dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak ketiga atau yang

menyanggupi itu. Dengan kata lain, pemegang surat itu mempunyai

tagih sejumlah uang yang tersebut di dalamnya.

Definisi yang dikemukakan Abdul Kadir Muhammad di atas senada

dengan pandangan yang umum dianut di amerika serikat yang

menekankan surat beharga (commercial paper) sebagai alat berharga

yang dikemukkan John D. Donnel dan kawan-kawan, yakni :

“Commercial paper is basically a contract for payment

og money it is commonly used as a substitute for money,

and it can also be use a means of extending credit.

When you buy a television set by giving the merchant a

check, you are using the check as a substitute for

money. The use of commercial paper as a means of

extending credit is illustrated when you borrow

money by signing a promissory note. There the credit

union is willing to give you money now in exchange fot

your promises to repay it later on certain term.”

4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum tentang Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1984, hlm 4.

I

Oleh karena peran surat berharga sebagai pengganti uang, maka ia

diperlakukan seperti uang. Syratnya ialah dapat dipindah

tangankan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh

pemegangnya, dapat diperlukan baik menurut ketentuan undang-

undang maupun menurut kebiasaan di kalangan pedagang.5

Berlainan dengan Abdul Kadir Muhammad , H.M.N. Purwosutjipto,6

dengan mengartikan surat beharaga tidak terbatas hanya sebagai

alat pembayaran, tetapi lebih luas dari itu. Kemudian dia secara

singkat mendefinisikan surat berharga sebagai surat bukti

tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan.

Berdasar definisi yang dikemukakakan H.M.N. Purwosujipto di atas,

suatu surat dapat disebut sebagai beharga jika memenuhi unsur-

unsur sebagi berikut:

1. Surat bukti tuntutan utang;

2. Pembawa hak; dan

3. Dapat dengan mudah diperjualbelikan.

Ad. 1. Surat Bukti Tuntutan Utang

5 Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 43.6 H.M.N Purwosutjipto, op.cit., …Jilid 7, hlm 5

I

Surat yang dimaksud disini adalah akta. Sedangkan akta itu

sendiri adalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk

dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan akta itu

merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si

penandatangan. Adapun yang dimaksud dengan utang di sini adalah

perikatan yang harus ditunaikan oleh si penantangan akta

(debitur). Sebaliknya si pemegang akta (kreditur) itu mempunyai

hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.

Tuntutan tersebut dapat berwujud uang7 atau benda.8

Ad. 2. Pembawa Hak

Hak yang dimaksud di sisi adalah hak untuk menuntut sesuatu

kepada debitur. Surat berharaga itu “pembawa hak”, yang berarti

bahwa hak tersebut meletak pada kata surat bergharaga, seolah –

olah menjadi satu atau senyawa. Jika surat itu hilang atau

musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.

Ad . 3 Mudah Diperjialbelikan

Surat berharga mudah diperjualbelikan, Karen asurat tersebut

memuat klausia yang memungkinkan mudah untuk diperalihkan kepada

orang lain. Surat tersebut harus berklausula atas pengganti (aan

order=to order) atau atas pembawa (aan toonder=to bearer).

7 Misalnya cek, wesel, dan promes.8 Misalnya Bill of Lading (cognossemnt) dan Cell (warehouse receift)

I

Surat yang berklausula atas pengganti, peralihan haknya cukup

melalui endosmen (endorssemnt). Sedangkan surat yang berklausula

atas pembawa, peralihannya dengan peralihan secara fisik (dari

tangan ke tangan).

Surat-surat atas tunjuk atas pengganti yang menjadi surat

berharga pada umumnya merupakan suatu alat bukti adanya suatu

perikatan yang mempunyai sifat, bahwa hak tagihannya dapat

diperalihkan kepada orang lain.

Dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan surat-surat yang

mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga

(commercial papers/ waardepapier).

Sementara itu, suatu surat dapat dikatakan sebagi surat berharga

jika surat-surat tersebut mempunyai nilai, seprti uang tunai dan

dapat ditukarkan dengan uang tunai.

Dalam hal ini, surat-surat yang dikeluarkan dapat dibagi menjadi

dua golongkan, yakni surat berharga (negotiable instrument) dan

surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.

1. Surat berharga (Negotible Instrument)

Surat berharga (negitible instrument) dikatakan surat

berharga apabila surat tersebut sengaja diterbitkan sebagai

pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang,

I

tetapi tidak dilakukan dengan mata uang, melainakan dengan

alat pembayaran lain.

2. Surat berharaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Yo Undang-Undang Nomor 10 1992

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1992 telah memberi definisi surat

berharga ialah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi,

sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga

atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar

uang.

Akan halnya, surat berharga (letter of value) adalah surat

yang diterbitkan bukan sebagi pemenuhan prestasi, bukan berupa

pembayaran sejumlah uang, dan sukar diperjualbelikan. Namun,

surat berharga (letter of value) sebagi bukti diri bagi

pemegangnya (legitimasi), sebagai orang yang berhak atas apa

yang disebut di dalamnya, seperti KTP,SIM, Kartu Credit, ATM,

dan lain-lain.

2. FUNGSI SURAT BERHARGA

I

Fungsi pokok suatu surat berharga adalah sebagai alat pembayaran,

yang kedudukannya menggantikan uang.selain itu surat berharga

juga mempunyai fungsi:

· sebagai bukti surat hak tagih

· alat memindahkan hak tagih

· alat pembayaran

· pembawa hak

· sebagai alat memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan

mudah dan sederhana)

3. DASAR MENGIKAT PENERBITAN SURAT BERHARGA

Dalam penerbitan surat berharga minimal terdapat dua pihak yaitu

pihak penerbit dan penerima surat berharga. Pada awalnya kedua

pihak terikat pada perikatan dasar. Tindak lanjut dari perikatan

yang sudah disepakati tersebut ada satu pihak untuk memenhi

prestasi menerbitkan surat berharga. Beberapa dasar mengikat

penerbitan surat berharga:

a. teori keasi atau penciptaan (creatietheorie)

b. teori kepantasan(redelijk heidstheorie)

c. teori perjanjian (overeenkomst theorie)

d. teori penunjukkan (vertoings theorie)

I

Awal terbitnya surat berharga tidak akan terlepas dari perjanjian

atau selalu didahului suatu atau transaksi/perbuatan hokum para

pihak atau dengan kata lain adanya perikatan dasar. Perikatan

dasar itu berbentuk perjanjian atau kontrak yang dapat berupa

perjanjian jual beli, sewa-menyewa, sewa guna usaha (leasing),

pengangkutan dan lain sebagainya. Penerbitan surat berharga

merupakan kelanjutan dari perikatan dasarnya sehingga jumlah

nilai yang tertera dalam surat perjanjian yang disepakati oleh

para pihak.

4. JENIS-JENIS SURAT BERHARGA

Di dalam lalu lintas uang dikenal juga antara lain, wesel, cek,

bilyet giro, surat sanggup, commercial paper, surat berharga

pasar uang garansi bank, sertikat Bank Indonesia.

4.1 WESEL

A. Istilah dan Pengertian

Ketentuan mengenahi wesel diatur dalam Pasal 100 sampai dengan

Pasal 173 KUH Dagang, yang menentukan syarat formal bagi suatu

wesel, Namun, di dalam KUH Dagang tidak ditemukan definisi wesel,

hanya tersirat dalam Pasal 100 KUH Dagang pada persyaratan format

wesel, dimana H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan wesel sebagi

berikut.

I

Syarat yang memuat kata “wesel” di dalamnya, ditinggali dan

ditanda tangani di suatu tempat, dalam mana penerbitnya memberi

perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar

sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang di tunjuk oleh

penerbit penggatinya di suatu tempat tertentu.

Istilah wesel diindonesia berasal dari bahasa belanda yakni

wissel dalam bahasa jerman wechsel, dalam bahasa perancis, dikenal

dengan istilah letrethechange. Di dalam hukum inggris disebut

billofxchange, sedangkan hukum amerika serikat menyebutnya draft.

Di dalam KUHD tidak ditemukan definisi wessel dengan

mendasarkan pada persyaratan formal wessel yang di tentukan pasal

100 KUHD, H.M.N purwosujipto mendefinisikan wessel sebagai

berikut: 9

“Surat yang memuat kata “wesel” di dalamnya, di

tanggali dan ditandatangani di suatu tempat, dalam

mana penerbitnya memberi perintah tidak bersyarat

kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada

hari bayar kepada orang yang di tunjuk oleh

penerbit atau penggantinya di suatu tempat

tertentu”

9 H.M.N Purwosutjipto, op.cit . . . Jilid 7. Hal 45.

I

Dengan mendasarkan pada kententuan yang sama abdul kadir

muhamad mendefinisikan wessel sebagai berikut. 10

“surat yang menguat kata wessel yang diterbitkan

pada tanggal tertentu, dengan mana penerbit

memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk

membayar jumlah uang kepada pemegang atau

penggantinya pada tanggal tempat tertentu”.

Dalam hukum amerika serikat berdasarkan artikel 3-104 (1 UCC,

wessel yang tergolong negotiable draft di definisikan

sebagai :11

“an unconditional order in writing addressed by one

person to another signed by the person giving it,

requiring the person to whom it is addressed to pay

a sum of money to order or bearer.”

5 Personal Wessel

Berdasarkan definisi wessel disebutkan tadi, maka dapat dilihat

beberapa personal atau pihak yang terlibat dalam penerbitan dan

lalu lintas pembayaran dengan wessel yakni :

10 Abdul Kadir Muhammad. op.cit. . . hlm 3511 Ronald A. Anderson. et.al. Business Law. South Western Publishing Co. Cincinati. 1987. Hlm 522

I

1. Penerit trekker drawer adalah orang yang membuat atau

menerbitkan wessel

2. Tersangkut atau tertarik (betrokkene, drawee) adalah orang yang

diberi perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumalh uang

tertentu.

3. Menerima (nammer) adalah orang ditunjuk penerbit unutk

menerima sejumlah uang yang disebut didalam surat wessel

pada hari bayar.

4. Pemegang (houder,holder) adalah orang yang memperoleh surat

wessel dari penerima atau pemegang lainnya.

5. Andosan atau endosan (endosant, indorser) adalah orang yang

memperalihkan surat wessel dengan cara endossemen

(endossement , endorsemen) kepada pemegang

6. Pengganti (geendorsserde, indorsee) adalah orang yang menerima

surat wessel dari pemegang melalui cara endosemen

7. Akseptan (acceptant, acceptor) adalah tertarik atau

tersangkut yang telah memberikan akseptasi atau persetujuan

untuk membayar surat wessel yang bersangkutan pada hari

bayar (vervaldag).

6 Perikatan Dasar Wessel

Didalam jual beli suatu barang dilakukan secara jual beli

perniagaan sudah lazim suatu barang secra kredit, dalam

pengertian bahwa pembayaran harga barang yang bersangkutan tidak

dilakukan secara tunai pada hari dilakukannya transaksi, tetapi

I

akan dilkukan misalnya dua atau tiga bulan berikutnya. Untuk

mendapat kepastian pembayaran kemudian pembeli menerbitkan surat

wesel sebagai alat pengganti uang.

Penerbit dan tersangkut yang di perintahkan membayar dapat

manusia (pribadi) biasa atau suatu badan hukum atau juga Bank.

Dalam praktik banyak pihak yang melakukan transaksi dagang yang

menggunakan jasa bank. Dengan demikian dalam penerbitan surat

wesel juga menggunakan jasa Bank. Apabila tersangkutnya adalah

bank. Berarti penerbit memiliki dana yang tersedia di bank

tersangkut. Jika bank penerbit mengadakan hubungan hukum dengan

pihak kedia (penerima surat wesel), maka penerima surat wesel

dapat menerima uangnya dari bank tersangkut. Surat wesel yang

diterbitkan oleh bank dan diuangkan pada bank tersangkut disebut

wesel bank (bank assignatie, bank draft).12

7 Persyaratan Surat Wesel

Wesel sebagai surat-surat berharga haruslah memenuhi persyaratan

yang telah ditetapkan oleh pasal 100 KUHD,yakni :

1. Penyebutan istilah “wesel” di dalam naskah surat wesel yang

bersangkutan

2. Pemerintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang

tertentu,

3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut atau tertarik).

12 Abdul Kadir Muhammad. op.cit., hlm 39.

I

4. Penetapan hari bayar

5. Penetapan tempat pembayaran yang harus di lakukan

6. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus

di lakukan

7. Tanggal dan tempat wesel diterbitkan,dan

8. Tanda tangan penerbit

Dengan demikian, jika salah satu syarat tersebut tidak

dipenuhi maka surat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai

surat wesel, kecuali berdasarkan Pasal 101 Ayat KUH Dagang,

apabila kurang persyaratan tetap diakui sebagai wesel, tetapi

dengan konsekuensi tertentu, antara lain sebagai berikut.

1. Apabila wesel tidak menyebutkan hari bayar maka wesel

dianggap harus dibayar pada saat diperlihatkan kepada

teratarik.

2. Apabila wesel tidak menyebutkan tempat pembayaran maka

pembayaranya dianggap dilakukan di tempat tinggal

tersangkut/akseptan.

3. Apabila di dalam wesel tidak disebutkan dimana tempat

penerbitnya maka wesel dianggap ditanda tangani di tempar

yang disebutkan di samping nama penerbit.

Di dalam undang-undang dikatakan bahwa setiap penarik dari suatu

wesel diwajibkan menanggung akseptasi dan pembayaran.

Akseptasi adalah suatu pernyataan sanggup untuk membayar dari

tertarik/pembayar yang ditulis di atas surat-surat wesel serta

ditanda tangani. Oleh karena itu, terdapat suatu hak regres. Hak

I

regres adalah hak untuk menegur bagi setiap tertarik yang menolak

untuk melakukan akseptasi/menolak untuk menyetujui pembayaran

wesel walaupun hari pembayarannya belum tiba.

Dengan demikian, berdasarkan penentuan hari pembayaran surat

wesel, terdapat empat macam surat wesel di mana pengaturan hari

pembayarannya berlainan, seperti berikut:

a. Wesel yang harus dibayar pada saat diunjukannya (wesel

unjuk);

b. Wesel yang harus dibayar pada waktu setelah diunjukannya

(wesel setelah unjuk);

c. Wesel yang harus dibayar pada waktu sejak tanggal

penarikannya;

d. Wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu yang tertera

dalam surat weselnya.

Dalam Pasal 132 Ayat 2 KUH Dagang menyebutkan apabila wesel yang

hari bayarnya ditentukan dengan cara lain, selain keempat cara di

atas atau menetapkan pembayaran dengan cara diangsur maka

pembayarannya akan batal demi hukum.

8 Bentuk Bentuk Khusus Wesel

Diatas telah dikemukakan beberapa jenis wesel baik berdasar

klausula penerimanya maupun hari bayarnya, berikut akan di

kemukakan pula beberapa bentuk wesel berdasarkan kepentingan

penerbitnya, yakni :

I

Wesel atas pengganti sendiri;

Wesel atas penerbit sendiri;

Wesel untuk perhitungan pihak ketiga;

Wesel inkaso (incasso); dan

Wesel berdomosili

4.2 SURAT CEK

A. Pengertian dan Persyaratan Surat Cek

Surat cek merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat

kepada bank-bank yang memelihara rekening nasabah untuk

membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau

yang di tunjukan olehnya atau pembawanya.

Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 samap dengan

229 KUH Dagang. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang

dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam Pasal 178 KUH

Dagang ditentukan syarat untuk cek sebagai surat berharga, yakni

a. Harus terdapat perkataan “cek” dalam bahasa yang dipakai

untuk merumuskan bunyi cek tersebut;

b. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar

sejumlah uang tertentu;

c. Nama orang yang harus membayar (tertaik) harus selalu suatu

bank;

d. Penunjukan tempat pembayaran;

e. Penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek;

I

f. Tanda tangan orang yang menarik cek.

Dengan demikian, jika syarat-syarat di atas di dalam Pasal 179

Ayat (1) KUH Dagang dikatakn merupakan syarat dan jika salah satu

tidak disebutkan maka surat tersebut tidka dapat dikatakan

sebagai cek. Akan tetapi, dalam Pasal 179 Ayat 2,4 dan 4 KUH

Dagang cek dapat memiliki kekhususan sebagi berikut:

1. Tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas maka tempat

pembayaran dianggap tempat yang disebutkan di samping nama

tertarik.

2. Jika penunjukan tidak ada maka cek harus dibayar di tempat

nama kantor besar (pusat) dari tertarik berada.

3. Jika desebutka tempat mana cek ditarik maka tempat yang di

sebutkan di samping nama si penarik dianggap selaku tempat

itu.

Adapun tenggang waktu dari cek adalah 70 hari sejak tanggal

penarikannya, apabila setelah 70 hari cek yang bersangkutan tidak

diuangkan maka penarik tidak wajib lagi menyediakan dana untuk

cek bersangkutan

Pasal 209 KUH Dagang, jika tiada penarikan kembali terjadi

maka si tertarik (bank) boleh membayranya pun setelah berakhirnya

tenggang waktu itu. Jadi , cek tidak otomatis batal setelah

tenggang 70 hari dilewatkan. Si penarik harus mengajukan serat

pembatalan pada bank tertarik bila dia tidak menginginkan

pembayaran lagi.

I

Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga. Oleh

karena itu , ha katas cek dapat dipindahtangankan kepada orang

lain dengan cara endosemen dan dilanjutkan dengan penyerahan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus

sehingga menyebabkan adanya beberapa jenis cek, sebagai berikut.

1. Cek Atas Unjuk/Pembawa (Aan Toonder)

Di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja yang dating

untuk menguangkan cek tersebut kepadanya.

2. Cek atas nama (Aan Order)

Di mana bank akan membayar kepad aorang yang namanya

tercantum di dalam cek yang bersangkutan.

3. Cek Atas Pembawa

Di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek

atas unjuk, tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa

dicoret maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama.

4. Cek Mundur (Postdated Cheque)

Merupakan cek yang oleh penariknya diberi tanggal akan

dating dengan demikian cek yang bersangkutan hanya dapat

diuangkan [ada tanggal yang dicantumkan dalam cek yang

bersangkutan.

5. Cek Silang (Crossed Cheque)

Merupakan cek yang diberikan tanda silang/garis miring yang

sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan

petunjuk kepad bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat

dibayarkan kepada suatu bank yang disebut anatara kedua

I

garis silang sejajar. Dengan demikian, cek silang hanyalah

untuk disetorkan ke dalam rekening saja sehingga cek yang

bersangkutan hanya dapat dikringkan pada bank tersebut.

Sementara itu, dalam Pasal 214 Ayat 2 KUH Dagang ditentukan

jenis cek silang, seperti berikut:

1. Secara umum, diberi tanda dua garis sejajar dan di

antaranya tidak terdapat/tidak termuat suatu

petunjuk/nama suatu bank maka cek tersebut hanya dapat di

bayar oleh bank pembayar kepada setiap bank yang

menyerahkan/kepada nasabah bank pembayar yang meyerahkan

cek itu;

2. Secara khusus, anatar dua garis sejajar terdapat nama

suatu bank.

Jadi, tujuan pemberian tanda silang pada cek, agar membatasi

pihak-pihak yang dapat mencairkan dana atas cek yang

disilang tersebut.

6. Cek Kosong

Cek kosong adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank

tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup

pada rekening nasabah penarik cek tersebut.

Setiap pemegang hak atas cek mempunyai hak regres apabila

tidak berhasil menguangkan cek yang diunjukkan kepada bank

menolak untuk membayarnya, dengan undang-undang telah diberikan

hak untuk menuntut para penghutang (penerbit,endosan,avails) cek

I

untuk melakukan pembayarn, salakan cek yang dimaksud belum

kadaluwarsa.

A. Penyebutan Jumlah Uang Pada Cek

Didalam suatu cek harus disebutkan jumlah tertentu yang

ditulis bukan saja dari huruf selengkap-lengkapnya, juga dengan

angka. Yang berlaku adalah dengan jumlah huruf dan jumlah yang

ditulis dengan angka, yang berlaku adalah jumlah dan huruf

selengkap-lengkapnya. Selanjutnya kalau sehelai cek terdapat

penulisan cek atau angka yang berulang-ulang dan terdapat selisih

dengan lainnya.yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (pasal

186 KUHD)

Dalam praktik sehari-hari biasanya jika terdapat selisih

antara antara penulisan dengan huruf dan angka, bank membayar

(tertarik) akan menolak cek tersebut dengan alasan “huruf” dan

“angka” berbeda. Begitu juga kalau terdapat penulisan angka

berulang-ulang, Bank pembayar juga akan menolak pembayaran cek

tersebut dengan alasan “perunahan penambahan harus ada tanda

tangan si penarik”13

4.3 BILYET GIRO

A. Pengertian

13 Widjanarto op.cit,. . hlm 176

I

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang

memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah

uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang

disebutkan namanya pad bank yang sama atau bank lain.14

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal

4 juli 1995 tentang Bilyet Giro mendefinisikan Bilyet Giro

sebagai surat oerintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana

untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang

bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Jadi, Bilyet Giro itu mereupakan surat perintah pemindah bukukan

sejumlah dana dimana pemindahbukukan tersebut berfungsi sebagai

alat pembayaran.

Oleh karena pembayaran Bilyet Giro harus dengan pemindah bukukan,

Bilyet Giro vmemliki persamaan dengan “cek untuk perhitungan”.

Namun demikian, Bilyet Giro dan cek untuk perhitungan juga

memiliki perbedaan,yakni cek untuk perhitungan bersifat tunai,

artinya setiap saat dapat diperlihatkan untuk dimintakan

pembayarannya, sedangkan bilyet tidak bersifat tunai, karena

didalam Bilyet Giro dikenal dua macam penanggalan, yakni tanggal

penerbitan dan tanggal efektif. Bilyet Giro baru dapat dimintakan

pembayarannya jika sudah sampai saat tanggal efektifnya. Selain

itu pemindah tanganan cek untuk perhitungan dilakukan dengan

Endosemen, sedangkan pemindahtanganan, Bilyrt Giro seharusnya

dengan cessi.

14 Widjanarto. Op.cit,. hlm 185

I

A. Persyaratan Bilyet Giro

Persyaratan giro dapat diatur dalam pasal 2 dan 3 surat keputusan

Direksi Bank Indonesia No 28/32/DIR/KEP Tanggal 4 juli 1995.

Persyaratan tersebut sebagai berikut:

1. Nama Bilyet Giro dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan ;

2. Nama tertarik;

3. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindah bukukan

sejumlah dana atas beban rekening penarik;

4. Nama dan nomor rekening pemegang;

5. Nama Bank penerima ;

6. Jumlah dan yang dipindahkan, baik dalam angka maupun huruf

selengkap-lengkapnya;

7. Tempat dan tanggal penarikan;

8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap atau

stempel sesuai dengan persyaratan rekening dan;

9. Dalam Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan

ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

B. Tenggang Waktu Penawaran dan Tanggal Efektif

Agar perintah atau amanah dalam Bilyet Giro tidak berlaku

terus menerus sehingga menyulitkan tata usahanya, maka perlu

ditetapkan tenggang waktu penawaran bagi suatu Bilyet Giro. Oleh

karena itu ditetapkan bahwa tenggang waktu penawaran Bilyet Giro

I

adalah 70(tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal

penarikannya.15

Pasal 6 ayat 1 Surat keputusan Direksi Bnak Indonesia No.

28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli1995 menentukan bahwa tenggang waktu

berlakunya Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal

penerbitan.

C. Kewajiban Penertiban

Seorang penarik yang memiliki rekening giro untuk dapat

menggunakan transaksi pembayaran dengan bilyet giro harus

memenuhi kewajiban utamanya, yakni menyediakan dana yang cukup

pada rekening gironya sesuai dengan yang tercantum didalam bilyet

giro yang bersangkutan

Suatu amant pemindah bukukan dana hanya dapat dilaksanakan

jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo rekening efektif

yang cukup.pengertian saldo rekening efektif adalah dana dalam

rekening giro yang sudah siap untuk digunakan sewaktu waktu

apabila diperlukan, serta sedikitnya sama dengan yang tersebut

dalam bilyet Giro yang akan dipindah bukukan tersebut.

Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat

amanat yang tersebut dalam Bilyet giro menjadi efektif untuk

dilaksanakan. Jika bilyet giro yang di ajukan pada tangal

sesudah tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan

15 Abdul Kadir Muhammad op,.cit. . hlm 182

I

tidak ada atau kurang mencukupi, maka bilyet giro tidak dapat

diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong.

Surat keputusan direksi bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR/ cek

atau bilyet giro kosong mendefinisikan cek atau bilyet giro

kosong sebagai cek atau bilyet giroyang ditolak dalam tenggang

waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena

dananya tidak cukup atau dananya tidak ada, dan penolakan

tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang

antara lain memuat nama dan alamat penarik yang bersangkutan.

D. Tata Cara Perhitungan Bilyet Giro

Pembayaran bilyet giro hanya dapat dilaksanakan bila penari

atau pemegang memiliki rekening giro baik di bank yang sama

atau berlainan. Apabila rekening giro penarik dan pemegang ada

pada bank yang sama pemindah bukuannya dapat dilakukan secara

langsung oleh bank (tertarik), yakni dengan mengurangi jumlah

rekening (mendebet) penarik yang kemudian dipindahkan ke dalam

rekening pemegang (dikredit).

Apabila rekening giro penarikdan penerima atau pemegang berada

di bank yang berlainan, mka pelaksanaan pembayarannya

I

dilakukan dengan kliring melalui lembaga kliring yang

diselenggarakan Bank Indonesia.

Pelaksanaan amanat dalam bilyet giro antar bank setempat,

perhitungannya dapat dilaksanakan melalui dua cara, yakni :

1. Cara Pertama

a. Penarik menyerahkan bilyet gironya kepada bank penyimpan

dana ;

b. Bank penyimpan dana memindahkan dana tersebut dalam

bilyet giro dengan nota kredit kepada bank nasabah

penerima atau pemegang untuk dikreditkan dalam rekening

giro penerima atau pemegang yang namanya tercantum dalam

bilyet giro.

2. Cara Kedua

a. Penarik menyerahkan bilyet giro langsung kepada pemegang

atau penerima data,

b. Penerima dana menyetorkan bilyet giro itu kepada bank

dimana ia menjadi nasabahnya;

c. Bank penerima dana memperhitungkan bilyet giro tersebut

melalui kliring kepada bank tertarik. Seteleh

dikliringkan, maka dana tersebut di masukkan ke dalam

rekening giro pemegang atau penerima dana.

Apabila rekening giro penarik dan peneriman tidak hanya di bank

yang berlainan, tetapi juga di tempat yang berlainan, cara

perhitungannya dengan inkaso yang dilakukan melalui kliring.

I

4.4 SURAT SANGGUP

A. Pengertian dan Persyaratan Surat Sanggup

Surat sanggup (promissorynotes = accept = promesse aan order)

Adalah surat akta yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk

membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu

tanpa syarat kepada seorang kreditur atau penggantinya.

Menurut Pasal 174 KUHD, suatu akta atau surat dapat disebut

sebagai surat sanggup apabila memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

1. Klausul “kepada pengganti” (order) atau istilah “surat

sanggup” atau “promes kepada pengganti” yang harus ditulis

didalam naskah surat tersebut;

2. Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang

tertentu;

3. Penetapan hari pembayaran;

4. Penetapan tempat pembayaran;

5. Nama orang penggantinya kepada siapa pembayaran harus

dilakukan;

6. Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani;

7. Tanda tangan orang yang menertibkan surat sanggup

Apabila persyaratan yang ditentukan Pasal 174 diatas tidak

terpenuhi,maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat

sanggup,kecuali :

I

1. Bila hari bayar tidak di tentukan,dianggap bahwa surat

sanggup ituakan dibayar pada waktu ditunjukan

2. Bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus,maka

tempat pendatanganan surat sanggup itu dianggap sebagai

tempat pembayaran dan juga menjadi domisili surat sanggup

itu

3. Surat sanggup yang tidak ada penyebutan tempat

penandatangannya,maka yang tertulis di samping nama

penandatangan dianggap sebagai tempat ditanda-tanganinya

surat sanggup tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas,dapat disimpulakan bahwa

personal yang terlibat didalam penertiban surat sanggup hanya

dua,yakni pihak penerbit dan pemegang. Kemudian di dalam

perdagangan atau pengalihan surat sanggup itu akan terikat

pula andosan

B. Perikatan Dasar Surat Sanggup

Penerbitan surat sanggup bergantung pada keadaan perikatan

dasarnya. Jika pada suatu saat misalnya seseorang mempunyain

piutang pada debitur katakannlah pada suatu Bank A. Piutang

tersebut belum dapat ditagih. Kreditur ini dapat minta kepada

Bank A agar menerbitkan surat sanggup sejumlah piutangnya.

Bank A menyanggupi membayar pada waktu tertentu yakni pada

saat piutang tersebut dapat di tagih dengan menunjukan surat

sanggup tersebut. Apabila penerima atau pemegang itu

menginginkan sejumlah uang sebelum hari bayar, ia dapat

I

mengendosemenkan surat sanggup itu kepada pihak lain. Dengan

demikian ia segera dapat memperoleh uang yang ia inginkan.

Dapat pula terjadi dalam suatu transaksi, misalnya jual beli,

pembeli akan membayar pada waktu tertentu, sebagai bukti ia

mempunyai hutang dan tersedia membayarnya,maka diterbitkan

surat sanggup. Penjual dengan menujukan surat sanggup itu pada

hari bayar akan memperoleh pembayaran dari pembeli itu. Tetapi

jika penerima surat sanggup (penjual) itu memerlukan uang, ia

dapat menjual surat sanggup itu kepada pihak ketiga dengan

cara endosemen.

Dalam perkembangannya dewasa ini, surat sanggup di dalam

praktik dunia bisnis telah dijadikan salah satu instrument

utang guna mendapatkan dana pembiayaan perusahaan. Penggunaan

instrumen tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut

: Misalnya PT Abadi Nusa Karya memerlukan tambahan dana atau

modal yang bejangka pendek. Perusahaan tersebut kemudian

menerbitan surat sanggup yang berisi kesanggupan atau janji

untuk membayar sejumlah uang tertentu. Surat sanggup itu

kemudian disetorkan kepada investor. Investor yang sanggup

membeli surat sanggup dari perusahaan yang menerbitkan surat,

namanya kemudian dicantumkan disurat sanggup tersebut(sebagai

penerima atau pemegang). Umumnya investor membeli surat

sanggup dengan sistem diskonto. Pemegang atau penerima

(investor) akan meminta pembayaran kepada penerbit pada

tanggal yang disebut dalam surat sanggup itu. Sebelum tanggal

I

jatuh tempo, pemegang dapat menjual surat sanggup itu kepada

pihak ketiga dengan cara endosmen.

Di dalam praktik dunia bisnis nasional dan internasional

dewasa ini surat sanggup sebagai instrument hutang telah

berkembang dalam berbagai bentuk, misalnya Commercial paper (CP)

dan Medium Term Notes (MTN), dan Floating Term Notes (FTM) .

C. Penerapan Hukum Wesel

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 KUHD, sepanjang tidak

bertentangan dengan sifat aturan khusus surat sanggup, maka

ketentuan-ketentuan mengenai surat wesel berlaku pula

terhadap surat sanggup.Ketentuan-ketentuan surat wesel yang

berlaku bagi surat sanggup adalah:

1. Endosemen (Pasal 110-119);

2. Hari gugur (Pasal 132-136);

3. Pembayaran (Pasal 137-141);

4. Hak regres dalam non-pembayaran (Pasal 142-149 dan 151-

153);

5. Pembayaran dan perantaraan (Pasal 154, 158-162);

6. Turunan wesel (Pasal 166-167);

7. Surat wesel yang hilang (Pasal 167a);

8. Perubahan –perubahan (Pasal 168);

9. Lampau waktu (Pasal 168 a dan 169-170);

10. Hari besar perhitungan tenggang-tenggang dan larangan

hari-hari penundaan pembayaran (Pasal 171, 171 a, 172 dan

173);

I

Bagis surat sanggup berlaku juga ketentuan:

1. Wesel yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga

atau tempat lain dari pada domisili tersangkut (Pasal 103

dan 126);

2. Klasula mengenai bunga (Pasal 104);

3. Tentang adanya perbedaan mengenai penulisan jumlah uang yang

harus dibayar (Pasal 105);

4. Tentang prinsip, otonomi pada kedudukan tanda tangan yang

terdapat dalam surat wesel (Pasal 106);

5. Mengenai tanda tangan orang yang mewakili orang yang tidak

cakap berbuat atai melampaui batas wewenangnya (Pasal 107);

6. Mengenai wesel blank (Pasal 109);

7. Mengenai aval (Pasal 129-131) jo Pasal 176 ayat (3));

8. Surat aval harus diterangkan kepada siapa diberikan, jika

tidak dianggap bahwa aval itu di berikan kepada penerbit

(Pasal 130 ayat terakhir jo Pasal 176 ayat (3));

9. Penandatanganan surat sanggup sama terkaitnya seperti

akseptan dalam wesel (Pasal 177 ayat (10));

10. Surat sanggup setelah unjuk (nazicht = after sight)

harus diunjikkan kepada penerbit “untuk melihat” dalam

tenggang waktu sebagi yang ditentukan Pasal 122, yakni satu

tahun setelah hari tanggal surat sanggup. Tenggang waktu

tersebut mulai berjalan sejak tanggal “melihat” yang harus

dinyatakan oleh penandatangan surat sanggup; dan

I

11. Penolakan atas perbuatan “melihat” ini harus dinyatakan

dengan protes (protes non visa), dan sejak tanggal protes

itu tenggang waktu untuk unjuk tadi mulai berjalan.

I

BAB III

PENUTUP

a. KESIMPULANJadi, Surat berharga adalah surat yang oleh

penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ke tiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang untukpemegang surat itu dan surta berharga ini pun memiliki banyak jenis yaitu diantaranya wesel,surat cek,bilyet giro.

b. SARANSetelah mempelajari materi ini hendaknya kita paham

dan mengerti banyak mengenai surat berharga.

I