09 Surat Berharga

8/10/2019 09 Surat Berharga

1/30

Surat Berharga

BAB IX

SURAT BERHARGA

A. Uraian umum surat berharga

1. Pengertian

Untuk mengetahui arti kata atau pengertian dari surat-surat berharga, kita dapat

simpulkan dari beberapa bunyi pasal dalam perundang-undangan yang tentang surat

berharga. Dari bunyi dapat disimpulkan, bahwa arti kata Surat-surat Berharga

adalah surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat

ditukarkan dengan uang tunai.

Dapat ditukarkannya dengan uang tunai bagi suatu surat berharga terutama dikarenakan

adanya fungsi utama untuk dapat diperdagangkan dan dapat dialihkan haknya dari satu

tangan ke tangan lainnya (negotiable.

Dalam suatu surat berharga ter!antum suatu "umlah tertentu dan hak atau "umlah uang

tersebut mengikuti suratnya. #ni berarti bahwa hak dan surat$kertasnya ter"alin satu sama

lainnya, atau dengan lain perkataan dalam suratnya mengandung suatu hak yang tidak

dapat dipisah-pisahkan. Pemegang$holder dari suatu surat berharga dapat atas namanya

sendiri untuk menuntut pembayarannya terhadap penarik, asal sa"a surat berharga itu

diperolehnya se!ara "u"ur dan berdasarkan itikad baik. Dalam hal ini pemegang yang"u"ur tidak perlu hiraukan apakah pemegang sebelumnya terdapat !a!ad atau tidak

dalam perolehannya.

%dapun sifat dari surat-surat berharga ialah dapat diperdagangkan dan dapat dialihkan

hak tagihannya kepada lain orang. &al ini dikarenakan adanya klausula-klausula pada

surat-surat berharga itu yang senga"a diadakan dengan tu"uan agar dapat diperalihkan

kedudukan hukum dari si pemegang surat tersebut kepada lain orang yang menerima

pengalihannya.

'enurut hukum terdapat ma!am klausula bagi surat berharga, yakni )

*lausula +atas pembawa (to bearer$aantoonder

*lausula +atas nama (to order$aan order

'emperalihkan suatu surat berharga yang berkalusula atas pembawa, si pemegang

dapat mengalihkannya hanya dengan penyerahan surat itu begitu sa"a. Sedangkan bagi

93


2/30

Surat Berharga

suatu surat berharga yang berklausula atas nama (surat un"uk, maka pengalihannya

dilakukan dengan !ara endosemenserta penyerahan surat berharga itu.

. Penyerahan

Penyerahan suatu surat berharga berarti bawah semua hak atas tagihan yang

disebutkan dalam surat tersebut dialihkan kepada pemegangnya yang baru.

Setiap pemegang yang "u"ur dari suatu surat berharga akan dilindungi haknya oleh

Undang-undang. #ni berarti bahwa pemegang suatu surat berharga yang memperolehnya

dengan suatu titel hukum yang sah dan diperolehnya se!ara "u"ur beritikad baik, maka ia

dapat mempertahankan haknya atas tagihan yang ter!antum dalam surat berharga

tersebut terhadap siapapun, bahkan bilamana dikemudian hari ternyata bahwa surat

berharga tersebut diperolehnya oleh pemegang terakhir se!ara tidak sah (misalnya

men!uri, menipu, memungut di "alan, si pemegang dari surat berharga yang "u"ur$itikad

baik, tetap akan dilindungi oleh hukum.

Perlindungan terhadap pemegang yang "u"ur itu dapat kita lihat dalam undang-undang

misalnya untuk wesel diatur dalam pasal 11 *U&D. Dalam pasal tersebut dikatakan

bahwa barang siapa pemegang suatu surat wesel, ia pun harus dianggap sebagai

pemegangnya yang sah, apabila ia bisa membuktikan haknya dengan memperlihatkan

suatu deretan tak terputus dari segala peng-endosemen-an surat wesel itu. Bahkan dalam

ayat pasal tersebut lebih lan"ut dikatakan bahwa seorang pemegang yang sah dari

suatu surat wesel, ia tidak diwa"ibkan untuk menyerahkan kembali surat weselnya

kepada orang yang kehilangan surat wesel tersebut, ke!uali "ika surat wesel itu

diperolehnya dengan itikad buruk atau suatu keteledoran yang besar.

Begitupun bagi pemegang sehelai !ek atas nama orang lain yang kata-kata +atau

pembawanya di!oret, iapun dianggap sebagai pemegangnya yang sah, apabila ia dapat

membuktikan haknya dengan memperlihatkan deretan tak terputus dari segala peng-

endosemen-an !ek itu, begitupun kalau endosemen terakhir dilakukan dalam blanko

(pasal 1/0 *U&D. Bahkan lebih lan"ut dikatakan bahwa bagi pemegang sehelai !ek

yang kemudian ternyata berasal dari pemegang terakhir yang menyerahkan !ek itu

bukan pemegang yang sah karena diperolehnya dari penemuan di "alan, maka pemegang

dari !ek itu tidak diharuskan untuk mengembalikan$ melepaskannya, ke!uali "ika !ek itu

94


3/30

Surat Berharga

diperolehnya dengan itikad buruk, atau karena suatu keteledoran yang besar (pasal 1/

*U&D.

. 2ndosemen

2ndosemen berarti penyerahan suatu surat atas tun"uk atau onderpapier oleh seorang

yang berhak$pemegang kepada orang lain dengan disertai pernyataan mengalihkan

haknya atas surat itu yang ditulis pada surat itu "uga. %sal kata +endosemen adalah

berasal dari bahasa Peran!is yang berarti +pernyataan yang ditulis di bagian

punggung atau belakang (endos dari suatu surat.

Biasanya dalam dunia usaha di #ndonesia sehari-hari, endosemen pada !ek atau wesel

tidak disertai dengan kata-kata yang menyatakan pengalihan hak atas surat itu.

3ang biasa dilakukan disini adalah endosemen dengan !ara membubuhi tanda tangan

sa"a oleh endosemen di bagian belakang$punggung dari surat berharga itu. 2ndosemen

sema!am itu dalam istilah hukumnya dinamakan sebagai +endosemen blanko atau

+#ndorsement in blank. 'enurut undang-undang, kalau endosemen blanko, maka si

pemegang diperbolehkan )

a 'engisi blanko itu, baik dengan nama ia sendiri, maupun dengan nama orang lain4

b 'eng-endosemen-kan lagi surat berharga itu dalam blanko kepada orang lain4

! 'enyerahkan surat berharga itu kepada pihak ketiga dengan mengisi blanko tadi dan

tidak meng-endosemen-kannya lagi4 -- pasal 11 dan 1/5 *U&D.

6iap surat berharga yang dinyatakan harus dibayar kepada orang.$badan yang disebut

namanya dengan atau tidak dengan klausula +atau pembawa, dapat dipindah-tangankan

kepada pihak lain dengan "alan endosemen.

Dalam suatu surat berharga, kalau kata-kata +atau pembawa $ +atau order di!oret oleh

si penarik$penerbit, maka surat berharga itu tidak bisa dipindah-tangankan kepada pihak

lain melainkan dalam bentuk !essie biasa (penyerahan suatu piutang biasa dengan

segala akibatnya. %kan tetapi suatu endosemen yang dilakukan dalam suatu surat

berharga yang demikian, akan berlaku sebagai !essie biasa.

6iap-tiap endosemen yang terdapat pada surat berharga harus tidak bersyarat. Setiap

syarat yang terdapat pada suatu endosemen, oleh undang-undang dianggap sebagai tidak

tertulis. 'isalnya pada suatu endosemen dinyatakan bahwa surat berharga itu baru boleh

95


4/30

Surat Berharga

dibayar kalau si pemegang telah melunasi pin"amannya k"epada si penarik. Syarat

sema!am ini oleh undang-undang diannggap sebagai tidak tertulis. &al ini adalah wa"ar,

oleh karena kalau setiap endosemen diperbolehkan adanya suatu syarat, maka akan

hilangkah fungsi utamanya suatu surat berharga sebagai surat yang dapat

diperdagangkan.

Dengan melakukan endosemen pada suatu surat berharga, maka segaka hak yang timbul

dari surat berharga itu akan beralih ke tangan pemegang lain. Setiap endosan menurut

undang-undang harus menanggung pembayaran surat berharga itu.

Dalam hukum surat berharga berlaku satu a7as, bahwa bagi setiap pemegang suatu surat

berharga, ia harus dianggap sebagai pemegangnya yang sah apabila itu bisa

membuktikan haknya dengan memperlihatkan deretan tak terputus dari segala peng-

endosemen-an dalam surat itu, begitu pula sekiranya endosemen yang etrakhir

dilakukan dalam blanko. Bagi si tertarik$pembayar yang membayar surat berharga itu

yang harus ia perhatikan adalah apakah endosemen yang terdapat pada surat berharga

itu teratur atau tertib urutannya. Setelah diperhatikan keteraturan endosemen yang ada

pada surat berharga itu, harus pula diperhatikan$diketahui identitas dari pemegang

tertarik. 6entang kebenaran tanda tangan endosan-endosan terdahulu, bukan merupakan

kewa"iban si tertarik$pembayar untuk menyelidikinya. Bagi tertarik$ pembayar yang

penting adalah tanda tangan endosan terakhir yang sebagai pemegang surat itu.

'a!am-ma!am 2ndosemen

2ndosemen ada banyak ma!amnya, akan tetapi yang la7im dipakai dalam dunia usaha

sehari-hari adalah endosemen khusus, endosemen blanko dan endosemen inkaso.

a Endosemen khusus(spe!ial indorsement adalah satu endosemen yang menyebut

nama seseorang$badan kepada siapa ia dilakukannya. 'isalnya ddalam suatu

endosemen, selain tanda tangan endosan, disebut pula kata-kata +kepada 6uan

'ahdi atau order. Dalam hal endosemen sema!am ini, bilamana 6uan 'ahdi

hendak mengalihkan surat berharga itu kepada pihak lain, maka ia diharuskan

menanda tangani sebagai endosemen guna melengkapi penyerahan surat itu (lihat

pasal 11 untuk wesel dan pasal 1/ *U&D untuk !ek.

Endosemen blanko(indorsement in blank adalah satu endosemen yang tidak menyebut

nama orang$badan kepada siapa ia lakukannya. Dalam hal endosemen blanko ini,

96


5/30

Surat Berharga

endosan hanya membubuhi tanda tangannya sa"a di bagian belakang surat itu, atau

pada se!arik kertas sambungan yang dilekatkan pada surat itu.

%dapun alasan atau ratio yang mengharuskan endosemen blanko yang berupa tanda

tangan semata-mata harus ditulis di bagian belakang surat itu, karena apabila

endosemen yang berupa tanda tangan sa"a ditulis di bagian muka surat itu, maka ini

akan diartikan sama dengan penanda tangan sebagai tanda akseptasi, atau hal

disetu"ui oleh tertarik, atau tidak berbeda dengan +a8al $ pertanggungan oleh

seorang penanggung.

Dalam hal endosemen blanko ini, maka pemegang surat berharga itu dapat

mengalihkan dan menyerahkan kepada siapa sa"a tanpa diharuskan endosemen lagi

dan surat berharga itu dapat dibayarkan kepada setiap pembawanya. 9 pasal 11 (

dam 1/5 ( *U&D.

Endosemen inkaso adalah satu endosemen yang memuat kata-kata +hanya

untuk dipungut atau +untuk inkaso atau +dalam pemberian kuasa, atau kata-

kata lain yang diartikan sebagai memberi perintah untuk memungut (!olle!t

semata-mata. 'aka oleh karena itu pemegang boleh melaksanakan semua hak

yang timbul dari surat berharga tersebut, akan tetapi ia tidak boleh meng-

endosemen-kan lagi kepada pihak lain, melainkan dengan !ara memberi kuasa

9 pasal 11: dan ;; *U#&D.

5. Sebagai alat bukti dan surat legitimasi

Diterbitkannya sehelai surat berharga tentunya mempunyai latar belakang perikatan

yang menyebabkan penerbitannya. Sehingga surat itu mempunyai peranan penting

sebagai alat bukti dari perikatan tersebut yang men"adi dasar diterbitkannya surat

berharga itu. Penerbitan sehelai surat berharga hanyalah bermaksud untuk melakukan

pembayaran dari suatu hutang yang telah ada sebelumnya. Sehingga fungsi dari surat

berharga adalah sebagai alat bukti terhadap hutang yang telah ada itu. *ewa"iban si

penanda tangan surat berharga itu bukan sa"a terhadap pemegang yang menerima

surat itu melainkan "uga terhadap pemegang yang menerima surat itu melainkan "uga

terhadap pemegang terakhir yang menerima penyerahan surat berharga itu se!ara

"u"ur.

97


6/30

Surat Berharga

Surat berharga selain dapat berfungsi sebagai alat bukti, "uga dapat berfungsi sebagai

surat legitimasi, yaitu bagi siapa yang menguasai surat berharga itu, ia berhak untuk

meminta dipenuhi atas haknya tanpa memerlukan lagi pembuktian lebih lan"ut

kepada penerbitnya. Bagi pemegang suatu surat berharga, surat itu merupakan satu-

satunya surat legitimasi baginya. *alau ia kehilangan surat tersbeut, maka ia tidak

lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya kepada penerbitnya, ke!uali dalam

hal-hal yang diatur oleh undang-undang.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, Undang-undang menganggap bahwa

pemegang surat berharga harus dianggap sebagai pemegangnya yang sah (legitimasi

formeel, ke!uali dapat dibuktikan sebaliknya. Undang-undang tidak mengharuskan

6ertarik sebelum membayar surat berharga tersebut, terlebih dahulu harus

menyelidiki apakah pemegang yang menagih pembayarannya benar-benar adalah

pemegang yang sungguh-sungguh berhak (legitimasi materieel. *arena kalau setiap

kali pembayaran suatu surat berharga diharuskan terlebih dahulu memeriksa apakah

pemegangnya adalah pemegang yang sungguh-sungguh berhak, maka ini

dikhawatirkan akan menghambat kelan!aran fungsi utamanya, yakni dapat

diperdagangkan.

B. a!am ma!am surat berharga

1.


7/30

Surat Berharga

'enurut undang-undang. +tertarik dari suatu !ek dapat berupa seorang bankir dan

tidak diharuskan suatu bank. 3ang dimaksud dengan bankir adalah setiap orang atau

badan yang dalam peker"aannya se!ara teratur memegang keuangan guna pemakaian

segera oleh orang-orang lain. Demikian pen"elasan kata bankir menurut pasal /a

bis *U&D.

=uga dalam Undang-undang >o. 15 tahun 1/0: tentang Pokok-pokok Perbankan

disebutkan bahwa +suatu badan atau perorangan yang melakukan usaha serupa

dengan usaha bank, wa"ib menamakan dirinya bank (pasal 5.

Bilamana diteliti pada ketentuan-ketentuan yang ada, maka nyatalah bahwa yang

dapat men"alankan usaha bank hanyalah suatu badan dan bukan perorang?an.

'isalnya untuk mendirikan Badan Umum milik Pemerintah harus dengan undang-

undang, untuk mendirikan Bank Umum Swasta harus berbentuk Badan &ukum

(Perseoran 6erbatas atau P6, untuk mendirikan Bank Umum *operasi harus

berbentuk hukum koperasi.

*etentuan-ketentuan mengenai !ek diatur dalam *ita Undang-undang &ukum

Dagang atau dalam naskah aslinya disebut @etboek Aan *oophandel Aoor #ndonesie

yang mulai berlaku pada tanggal 1 'ei 15. *husus menegnai !ek diatur dalam

Buku *esatu Bab A## Bagian *esatu sampai dengan Bagian *esepuluh.

a Syarat-syarat formil

Dalam pasal 1: *U&D ditentukan syarat-syarat yang ahrus dipenuhi bagi suatu

!ek dan kalau salah satu syarat tersebut dalam pasal itu tidak dipenuhi, maka

kertas itu tidak dapat diberlakukan sebagai !ek.

%dapun syarat-syarat yang dimaksud adalah )

1 Pada setiap !ek terdapat kata +!ek dalam bahasa !ek itu ditulisn ya

Perintah tidak bersyaratuntuk membayar suatu "umlah uang tertentu

>ama Bank (tertarik$drawee yang harus membayar "umlah uang tersebut

5 Penun"ukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan

6anggal dan tempat penarikan!ek tersebut

0 6anda-tanda penarik (drwer

99


8/30

Surat Berharga

Suatu !ek tanpa adanya penyebutan kata +!ek, maka lembaran itu bukan

merupakan !ek dalam arti kata menurut undang-undang. Penyebutan kata +!ek

(!hed?ue !lausule harus terdapat pada setiap lembar !ek. &al ini bukan sa"a untuk

menun"ukkan sifat dari kertas berharga itu, melainkan "uga untuik membedakan

kertas berharga itu dengan kertas-kertas berharga lainnya, misalnya dengan wesel,

promissory notes.


9/30

Surat Berharga

! 6empat pembayaran

@alaupun dalam undang-undang dinyatakan bahwa setiap !ek bilamana di

dalamnya tidak etrdapat salah satu syarat formil sebagaimana yang disyaratkan di

atas, maka !ek itu tidak berlaku sebagai !ek, akan tetapi undang-undang telah

memberikan penge!ualian dalam hal +tempat pembayaran sebagai berikut )

1 %pabila tempat pembayaran tidak disebutkan se!ara tegas, maka sebagai

tempat pembayaran dianggap tempat yang disebutkan disamping nama

tertarik$bank pembayar. Sebaliknya "ika disamping mana tertarik disebut lebih

dari satu tempat, maka !ek itu harus dibayar di tempat yang disebut pertama

%pabila disamping mana tertarik tidak disebut suatupun nama tempat, maka

!ek itu harus dibayar di tempat dimana kantor pusat dari tertarik berada$kantor

pusat bank yang bersangkutan

d *ewa"iban penarik

'enurut undang-undang, setiap penarik dari suatu !ek berkewa"iban untuk

mengusahakan agar pada hari bayarnya, pada si tertarik (bank telah tersedia dana

yang !ukup guna pembayaran !ek tersebut. Demikian bunyi pasal 1/;a *U&D.

@alaupun menurut Undang-undang si penarik dari suatu !ek berkewa"iban untuk

menyediakan dananya pada bank pembayar agar pada saat !ek itu diungkapkan,

dapat dibayar oleh bank. %kan tetapi ini bukan berarti bahwa dana tersebut harus

terus menerus berada atau disimpan pada bank pembayar. Si penarik hanya

berkewa"iban untuk menyediakan dana dari !ek yang ditariknya itu selama :; hari

(tu"uh puluh hari terhitung se"ak tanggal !ek tersebut ditariknya. 'asa :; harua

ini adalah "angka waktu untuk meminta pembayaran dari suatu !ek (persentment

for payment kepada bank pembayar (tertarik. Bilana "angka waktu ini telah lewat

sedangkan !ek tersebut belum di!airkan$diuangkan, maka penarik dari !ek tersebut

sudah tidak lagi berkewa"iban untu"k menyediakan dananya dan ia berhak untuk

menarik kembali !ek yang telah dikeluarkannya itu. Demikian bunyi pasal ;/ (1

*U&D.

#$#


10/30

Surat Berharga

*ewa"iban lainnya dari penarik suatu !ek adalah kewa"iban regres (regrespli!ht,

yaitu +men"amin pembayarannya. Penarik harus bertanggung "awab atas

pembayaran !ek yang ditariknya. Setiap klausula yang bermaksud untuk

mengenyampingkan kewa"iban$tanggung "awab tersebut harus dianggap tidak

tertulis$tidak ada. 9 Pasal 1/ *U&D.

e 6enggang waktu :; hari

Sebagaimana telah di"elaskan di atas bahwa suatu !ek yang dikeluarkan ataupun

yang harus dibayar di #ndonesia, harus dia"ukan untuk pembayarannya dalam

tenggang waktu :; hari. 6enggang waktu ber"alan mulai dari hari yang disebut

sebagai tanggal penarikannya (pasal ;0 *U&D.

=ika tidak ada penarikan kembali !ek itu oleh penariknya, maka bank pembayar

boleh membayar !ek itu walaupun telah lewat tenggan waktu :; hari (tentunya

setelah pemegang !ek tersebut memenuhi$membayar bea-meterainya 9 pasal ;/

( *U&D.

Berhubung dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bank pembayar boleh

membayarnya (bukan wa"ib, maka sebaiknya terhadap !ek yang telah daluwarsa

atau lewat :; hari (walaupun bea-meterainya telah dipenuhi, "angan dibayar dan

tetap ditolak pembayarannya dengan alasan +!ek telah daluwarsa. 6indakan ini

adalah untuk menghindarkan akbat-akibat yang tidak kita ingini di kemudian hari,

terke!uali apabila penarik sendiri yang menghendaki pembayarannya.

f


11/30

Surat Berharga

untuk melindungi !ek itu dari pen!urian maupun ke!urangan-ke!urangan lainnya.

%dapun maksud dari pada !ek silang$!rosses !he?ue ialah untuk membatasi pihak-

pihak yang akan mempoeroleh pembayaran atas !ek itu.

*etentuan-ketentuan tentang !ek silang diatur dalam Buku *esatu Bab A## Bagian

*elima pasal 15 dan pasal 1 *U&D.

Dalam pasal 15 ayat *U&D disebutkan ada ma!am !ek silang$!rossed

!he?ue, yakni )


12/30

Surat Berharga

Suatu !ek-silang umum mempunyai akibat hukum bahwa !ek itu hanya dapat

dibayar oleh bank pembayar kepada )

a Setiap bank yang menyerahkannya, atau

b *epada nasabah bank pembayar yang menyerahkan !ek itu.

Bagi pemegang suatu !ek-silang umum yang bukan bankir atau nasabah bank

pembayar, ia hanya dapat men!airkan dananya !ek itu melalui suatu bank

dimana ia men"adi nasabahnya.


13/30

Surat Berharga

silang. *e!uali di atas tanda silang (bank umum maupun khusus ada kata-kata

+untuk rekening atau +a!!ount payes, maka atas !ek sialng sema!am ini

tidak diperkenankan untuk diambil tunai (pasal 10 *U&D.

Biasanya pada !ek-silang umum maupun silang khusus, kalau pemegangnya

adalah suatu bank dan bank yang bersangkutan bukan nasabah dari bank

pembayar, maka !ek-silang itu untuk mudahnya diuangkan melalui +kliring.

Sedangkan bagi !ek-silang yang pemegangnya adalah nasabah bank pembayar

biaanya !ek itu disetorkan ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan dan

bilmana ia membutuhkan tunainya, iapun akan menarim lagi dananya itu

dengan menarik !ek atas banknya (bank pembayar.

Siapa-siapa sa"a yang dapat memberikan +tanda silang atau !ross pada suatu

!ek

Dalam undang-undang dikatakan bahwa penarik maupun pemegang dari suatu

!ek dapat memberi tanda sulang$!ross pada suatu !ek (pasal 15 ayat 1

*U&D.

Suatu !ek dapat diberi tanda silang umum maupun khusus oleh penariknya.

Bilamana suatu !ek belum diberi tanda silang$!ross, maka pemegangnya dapat

menyilang atau memberi tanda !ross pada !ek itu dengan silang umum

maupun silang khusus. Bagi suatu !ek yang telah diberi tanda silang umum,

maka pemegangnya dapat merubah silang umum itu men"adi silang khsusu

dengan "alan mengisi nama suatu bank di antara kedua garis silang itu.

Bagi suatu !ek yang telah diberi tanda silang$!ross, maka kita tidak dapat

menghapuskan lagi tanda silang itu. Setiap pen!oretan atas tanda silang atau

pen!oretan atas nama bank yang terdapat di antara kedua garis silang itu,

dianggap sebagai tidak tertulis$tidak ada pen!oretan, demikian bunyi ayat

pasal 15 *U&D.

@alaupun menurut undang-undang pen!oretan atas tanda silang tidak

diperkenankan, akan tetapi kenyataannya dalam kebiasaan sehari-hari, sering

ter"adi pen!oretan atas tanda silang oleh pebnariknya dan hal ini diterima oleh

bank pembayar. %dapun alasannya ialah bahwa menurut kebiasaan dalam

dunia perbankan kita, +setiap perubahan pada suatu !ek dalam teks-nya, hanya

#$5


14/30

Surat Berharga

dibenarkan kalau si-penarik membubuhi lagi tanda tanda tangannya disamping

perubahan itu. %lasan mereka ialah bahwa pen!oretan tanda silang dianggap

sama dengan perubahan pada suatu !ek dalam teks-nya, sehingga kalau atas

perubahan itu sudah ada tanda tangan dari penariknya, maka perubahan itu

sudah dianggap sah.

&anya si penarik sendiri yang mempunyai hak untuk men!oret$membuka

tanda silang di atas suatu !ek dengan menulis kata-kata +harap dibayar tunai,

dan membubuhi tanda tangannya lagi disamping pen!oretan itu. &arus

diperhatikan disini, bahwa !ara pen!oretan atas tanda silang itu tidak ada

undang-undang yang mengaturnya. #ni hanya didasarkan atas kebiasaan yang

dilakukan oleh para bankir.

Bagi bank pembayar yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan mengenai

!ek-silang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka ia-pun harus

bertanggung "awab atas kerugian sebesar "umlah uang yang disebut di dalam

!ek itu, demikian bunyai ayat pasal 1 *U&D. =adi kalau ter"adi ada suatu

!ek-silang yang dibayar tunai oleh bank pembayar kepada seseorang yang

bukan bankir atau bukan nasabahnya, atau kalau ada suatu !ek silang khusus

atas nama sesuatu bank, akan tetapi bank pembayar membayarnya kepada lain

bank yang bukan bank yang dimaksud dalam kedua garis silang itu, maka bank

pembayar menurut undang-undang harus bertanggung "awab atas kelalaiannya

itu, sehingga bilamana dikemudian hari ternyata ada pihak-pihak yang

dirugikan karenanya, maka bank pembayar diharuskan membayar kerugian

sebesar "umlah uang yang disebut dalam !ek itu.

Bilamana atas suatu !ek terdapat lebih dari satyu silangan khusus, maka bank

pembayar tidak dibenarkan untuk membayarnya !ek itu. %kan tetapi dalam hal

atas suatu !ek terdapat tidak lebih dari silangan khusus, sedangkan satu di

antaranya menguangkan melalui +kliring, maka bank pembayar dapat

membayarnya kepada bank pemegang yang mengkliringkan !ek itu. Demikian

bunyi ayat 5 pasal 1 *U&D. %dapun ratio daripada ketentuan ini kiranya

dapat kita hubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam ayat pasal 1

*U&D, yang antara alin dinyatakan bahwa dalam hal !ek-silang khusus,

#$6


15/30

Surat Berharga

bankir yang ditun"uk diperolehkan menyerahkan !ek itu kepada bankir lain

untuk dipungut (ter-in!asseering$!olle!tion.

g Post-date !he?ue

+Post-date !he?ue atau !ek yang diberi tanggal kemudian (dalam dunia

perbankan di #ndonesia umumnya disebut sebagai +!ek-tanggal adalah

sehelsai !ek yang ditarik oleh penariknya dengan diberi tanggal yang akan

datang, dengan maksud agar !ek itu diuangkan pada tanggal yang telah

ditentukan dalam !ek tersebut.

Dalam unsang-unsang di negara kita, +!ek tanggal tidak dibenarkan, hal mana

dapat dilihat pada pasal ; *U&D yang berbunyi sebagai berikut )

6iap-tiap !ek harus dibayar pada waktu diun"ukkannya (atas un"uk 6iap-tiap

penetapan akan kebalikannya diangga tidak tertulis


16/30

Surat Berharga

per!aya bahwa pen"ual tuidak akan menguangkan !eknya itu sebelum tanggal

yang telah disetu"uinya$ +% Post-date !he?ue is a negotiable instrument. %kan

tetapi dalam kenyatannya, mungkin dikarenakan nakalnya si pen"ual yang

memegang !ek itu, atau karena kelalainnya, atau "uga karena keadaan yang

memaksanya, maka ia menguangkan !ek itu sebelum tanggal yang ditentukan.

Dan kalau ternyatga ada dananya, bank pembayar harus membayarnya4 Sehingga

penarik !ek mungkin akan mengalami keka!auan dalam perhitungan rekening

banknya karena sebagai akibat diuangkan +!ek-tanggal itu yang menurut

perhituangannya tidak akan masuk sebelum tanggal yang ditentukan.

*alau di #ndonesia lembaga +!ek tanggal tidak dibenarkan adanya, sebaliknya di

#nggris yang mempunyai sistim perbankan tertua dan terkenal di dunia, lembaga

+!ek tanggal atau +Post-date !he?ue mala dilindungi oleh undang-undang.

+Post-date !he?ue dianggap sebagai suatu alat pembayaran yang istimewa,. Bagi

suatu bank, bilamana ia membayar suatu +!ek tanggal sebelum tanggal yang

tertulis di atas !ek itu, maka untuk pembayarannya itu, bank yang bersangkutan

akan hilang haknya untuk mendapatkan perlindungan menurut &ukum.

'isalnya ada seorang menemukan sehelai +!ek tanggal dan kemudian ia

menguangkan !ek itu kepada bank pembayar sebelum "atuhnya tanggal yang

tertulis di atas !ek itu, bilamana bank pembayar membayar +!ek tanggal tersebut,

maka ia bertanggung "awab terhadap penarik !ek se"umlah uang tersebut karena

bank pembayar dianggap tidak mematuhi perintah dan kuasa yang diberikan oleh

nasabahnya.

h


17/30

Surat Berharga

Sebaliknya pemegang yang kehilangan !ek itu, kalau ia tidak dapat meminta

pembayarannya dari bank pembayar sebagaimana yang dikatakan di atas, maka ia

dapat pula melakasnakan haknya kepada penarik dengan memberikan "aminan

untuk waktu selama ; tahun. 6entunya pula kalau penarik bersedia menggantinya

dan penarik telah menerima pernyataan dari pemegang pertama yang langsung

menerima !ek tersebut dari penarik, bahwa !ek tersebut memang telah diterima

olehnya 9 lihat pasal : a *U&D.

*esemua tindakan di atas tentunya harus disertai dengan surat Eaporan

*ehilangan yang dibuat oleh kepolisian setempat dan pemberitahuan se!ara

tertulis oleh pemegangnya kepada bank pembayar.

*adang-kadang dapat kita lihat dalam surat kabar ada iklan pengumuman dari

pemegang yang kehilangan suatu !ek dengan pemberitahuan bahwa !ek tersebut

+tidak berlaku lagbi. Pemberitahuan sema!am ini tidak dapat dibenarkan menurut

hukum, oleh karena !ek sebagai surat berhaga, tidak dapat begitu sa"a dinyatakan

tidak berlaku oleh pemegang atau penariknya. Suatu !ek yang belum lampau

"angka waktu pengun"ukan untuk pembayarannya (:; hari, menurut hukum tidak

boleh ditarik kembali$dinyatakan tidak berlaku baik oleh penariknya maupun oleh

pemegangnya. 'aka setiap usaha untuk menarik kembali$menyatakan tidak

berlakunya suatu !ek yang hilang, yang "angka waktu pengun"ukannya belum

lampau, bank pembayar tidak perlu melayaninya.

i


18/30

Surat Berharga

kalau bukan post-date, untuk apa di"adikan sebagai "aminan dan pemegang !ek

dapat langsung sa"a men!airkannya.

%. Bi&'et Gir(

a Pengertian

Eembaga Bilyet-giro di #ndonesia belum lama dikenal oleh umum, hal mana

dapat dilihat dan dapat disimpulkan dalam surat-surat edaran 'enteri urusan

Penerbitan Bank dan 'odal Swasta >o. 1$UP'BS$05 tertanggal 1-/-1/05

dan >o. 01$UPB'S$05 tertanggal 5-1-1/05 mengenai an"uran menggunakan

sistim pembayaran se!ara giral.

Sistim giral pada saat itu belum umum digunakan oleh para pengusaha, begitupun

dikalangan perbankan di #ndonesia. *enyataan ini diakui oleh Pemerintahsebagaimana dapat dilihat dalam surat edaran 'enteri urusan Penerbitan Bank dan

'odal Swasta >o. ;/1$DUP'BS$00 tertanggal 10-:-1/00. Pemerintah mengakui

kurangnya perhatian dari Bank-bank Umum Swasta untuk melaksanakan

pembayaran-pembayaran dengan !ara pemindah-bukuan, karena masih banyak di

antara Bank-bank Umum Swasta yang sama sekali tidak mengeluarkan bilyet-giro.

Sehingga mulai saat itu kepada setiap bank Umum Swasta diwa"ibkan untuk

mengeluarkan bilyet-giro disamping alat-alat perintah membayar lainnya serta

se"auh mungkin mengusahakan agar permintaan-permintaan pembayaran dilakukan

se!ara giral$pemindah-bukuan serta diminta pula mengan"urkan nasabah-

nasabahnya agar membiasakan diri dengan menggunakan sistim tersebut.

'ungkin dikarenakan bahwa bilyet-giro tidak dapat diuangkan dan tidak dapat

dipindah-tangankan $ di endos, maka para pengusaha tidak berminat untuk

menggunakan alat tersebut sebagai alat pembayaran dalam transaksi-transaksi

perdagangan mereka. %kan tetapi berhubungan pada saat itu tuntutan hukuman

terhadap penarik-penarik +!ek kosong makin gen!ar, sedangkan bagi penarik

bilyet-giro kosong tidak terkena sanksi$penuntutan seperti penarik !ek kosong,

maka para pengusaha mulai berangsur-angsur menggunakan bilyet-giro sebagai

pengganti !ek. Sehingga tanpa dian"urkan lagi mereka sudah beramai-ramai

menggunakannya.

##$


19/30

Surat Berharga

Bilyet-giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah di

standadisir bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan

se"umlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang

disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Demikian definisi

bilyet-giro yang disebut dalam S.2.B.#. >o. 5$0:; UPPB$PbB, tanggal 5-1-1/:.

Dari definisi tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pembayaran dana bilyet-

giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah-tangankan

melalui endosemen.

Dalam bilyet-giro tidak terdapat kedua ma!am klausula sebagaimana yang kita

"umpai dalam setiap surat berharga, baik klausula +kepada pembawa atau +order

bearer, maupun klausula +kepada order atau +or order. Dengan tidak adanya

salah satu klausula tersebut maka bilyet-giro tidak dapat dialihkan baik se!ara

penyerahan begitu sa"a (kepada pembawa atau dengan !ara endosemen serta

penyerahan surat itu (kepada order.

Selain itu bilyet-giro sesuai dengan sifatnya sebagai surat perintah pemindah-

bukuan dana kepada bank, maka surat itu dapat dibatalkan oleh penariknya

sepan"ang pada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis oleh bank yang

bersangkutan, amanat dalam bilyet-giro tersebut belum dilaksanakan.

*alau satu surat sema!am bilyet-giro yang pembayaran dananya tidak dapat

dilakukan dengan uang tunai dan "uga tidak dipindah-tangankan haknya, serta dapat

pula dibatalkan oleh penariknya sepan"ang pada waktu penerimaan pemberitahuan

tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet-giro tersebut belum

dilaksanakan, maka sifat-sifat tersebut "elaskan bertentangan dengan sifat umum

dari suatu surat berharga, yakni dapat diperdagangkan.

@alaupun menurut sifatnya satu bilyet-giro tidak dapat dialihkan haknya kepada

pihak lain, akan tetapi kenyataannya dalam dunia usaha sehari-hari, penarik suatu

bilyet-giro pada umumnya tidak men!antumkan nama si penerima dana dan nama

bank dimana si penerima dana, maka bilyet-giro tersebut kenyataannya sering

dialihkan oleh pemegangnya, bahkan ada yang berturut-turut beberapa kali

berpindah tangan kepada pihak lain tanpa disertai endosemen (karena endosemen

dalam hal bilyet-giro tidak dibenarkan.

###


20/30

Surat Berharga

b *elebihan Bilyet Ciro dibanding ampaknya banyak pemegang bilyet-giro tidak menyadari besarnya risiko kalau

ia bukan menerima surat itu langsung dari penariknya. Fleh karena bilyet-giro

bukan surat berharga, sehingga pemegangnya tidak mendapat perlindungan

hukum sebagaimana yang terdapat pada wesel, !ek atau surat promes

##%


21/30

Surat Berharga

Pemegang dari suatu bilyet-giro yang diperolehnya karena penyerahan dari

pemegang lainnya, tidak dapat mempertahankan haknya atas tagihan yang

ter!antum dalam surat itu kepada pihak ketiga. *arena bilyet-giro tidak dapat

dipindah tangankan haknya, maka menurut hukum perolehan surat itu adalah tidak

sah dan tidak mempunyai akibat hukumnya

Bilyet-giro sebagai warket kliring, berarti bahwa surat itu dapat diperhitungkan

melalui kliring yang diselenggarakan oleh Bank #ndonesia, sehingga memudahkan

bagi pemegang untuk men!airkan dananya

Fleh karena adanya keuntungan-keuntungan dan keistimewaan-keistimewaan

tersebut di atas, maka beredarlah bilyet-giro dalam masyarakat sebagai alat

pembayaran seperti surat-surat berharga lainnya. @alaupun sifatnya bukan seperti

yang dimiliki surat-surat berharga, akan tetapi kenyatannya bilyet-giro

dipergunakan oleh umum seolah-olah sebagai surat berharga yang dapat dialihkan

haknya kepada pihak lain dan sebagai alat pembayaran dalam transaksi

perdagangan.

%tas dasar keistimewaan itulah maka bilyet-giro kiranya dapat kita golongkan

sebagai +?uasi surat berharga atau +semi surat berharga.

! Beberapa alasan Penolakan


22/30

Surat Berharga

1 Bilyet giro dibatalkan pemilik

15 HH(selain yang tersebut diatas

3. )ese&

*etentuan mengenai wesel diatur dalam Buku 1 Bab A# *ita Undang-undang &ukum

Dagang (*U&D.

@esel digunakan sebagai alat pembayaran dimulai se"ak abad menengah di Benus

2ropa bagian Barat. Pada saat itu sedang ramai-ramainya perdagangan antara

pedagang-pedagang dari berbagai negara yang bertempat tinggal ber"auhan satu sama

yang lain. Untuk pembayaran oleh satu pedagang kepada pedagang lainnya yang

berdiam di lain negara, terpaks dilakukan dengan !ara membawa uang sendiri yang

tentunya banyak risikonya, terutama risiko perampokan di "alan. Untuk pengiriman

uang melalui suatu badan usaha pada saat itu "uga memerlukan pembayaran biaya

pengiriman yang !ukup besar, oleh karena perusahaan yang mengurus pengiriman

uang tersebut "uga harus menanggung risiko seperti tersebut di atas tadi.

*esulitan-kesulitan inilah lalu timbul pemikiran oleh para pedagang untuk men!ari

"alan yang aman dan murah guna terlaksananya pengiriman uang tersebut. 'aka pada

saat itu timbullah gagasan yang diatur dengan mendapat bantuan dari para pedagang

penukar uang (money !hanger dengan !ara sebagai berikut )

Seorang pedagang (% yang hendak membayar hutangnya kepada pedagang (B di

lain tempat, tidak lagi mengirim uang tunai kepada pedagang (B melainkan membeli

wesel dari pedagang penukar uang (


23/30

Surat Berharga

a Syarat-syarat formil bagi wesel

'enurut Undang-undang bahwa setiap surat wesel harus memuat hal-hal sebagai

berikut )

1 >ama +wesel disebut dalam teksnya sendiri dan disitilahkan dalam bahasa

surat itu ditulisnya

Perintah tak bersyarat untuk membayar se"umlah uang tertentu

>ama pembayar$tertarik

5 Penetapan hari bayar

Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan

0 >ama orang$pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditun"uk olehnya,

pembayaran harus dilakukan

: 6anggal dan tempat surat wesel ditariknya

6anda tangan pihak yang mengeluarkannya (penarik

*edelapan syarat itu harus selalu ter!antum dalam setiap surat wesel. 6idak

dipenuhinya salah satu syarat tersebut di atas, maka surat itu tidak berlaku sebagai

surat wesel, ke!uali dalam hal-hal sebagai berikut )

1 kalau tidak ditetapkan hari bayarnya, maka wesel itu dianggap harus dibayar

pada hari diun"ukkannya (wesel un"uk

kalau tidak ditetapkan tempat pembayaran, maka tempat yang ditulis

disamping nama tertarik, dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat

dimana tertarik berdomisili

kalau tidak disebut tempat surat wesel itu ditarik, maka tempat yang disebut

disamping nama penarik, dianggap sebagai tempat wesel itu ditariknya

b 'a!am wesel

Berdasarkan penentuan hari bayarnya suatu surat wesel, oleh undang-undang

telah ditentukan 5 ma!am surat wesel yang mengatur hari bayarnya yang

berlainan, yakni )

1 @esel yang harus dibayar pada saat diun"ukkannya (wesel un"uk atau sight

draft4

##5


24/30

Surat Berharga

@esel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah diun"ukkannya (wesel

setelah un"uk atau after draft. %da beberapa bank yang mengeluarkan wesel

dengan ketentuan +one day a after sight4

@esel yang harus dibayar pada suatu waktu terhitung se"ak tanggal

penarikannya4

5 @esel yang harus dibayar pada suatu hari tertentuyang tertera dalam surat

weselnya

Untuk menghindarkan kesimpang-siuran dan ketidak seragaman dalam

pengeluaran surat wesel oleh bank-bank, maka Bank #ndonesia melalu Surat

2darannya >o. 5$//0 UPPB$PbB tertanggal 1 Desember 1/0, telah memberi

!ontoh-!ontoh surat wesel agar dapat dipergunakan oleh bank-bank.

@esel-wesel yang hari bayarnya ditentukan dengan !ara lain selain keempat !ara

di atas, atau menetapkan pembayarannya dengan !ara diangsur, adalah batal demik

hukum. Demiki bunyi pasal 1 ( *U&D.

Suatu surat wesel yang harus dibayar pada saat diun"ukkannya (wesel un"uk$sight

draft, harus diun"ukkan untuk diminta pembayarannya dalam tenggan waktu 1

(satu ahun terhitung se"ak tangal penarikannya. Penarik boleh memperpan"ang

tenggan waktu tersebut, sedangkan para endosan boleh memperpendeknya.

Bagi surat-surat wesel yang sudah ditentukan waktunya sebagai hari bayar, maka

tenggan waktu untuk pengun"ukkannya terhitung se"ak waktu yang ditentukan.

! @esel sebagai surat order

*adangkala dalam peredaran dapat kita lihat ada surat wesel yang dikeluarkan

+atas pembawa, !ara pengeluaran surat wesel sema!am ini "elas adalah keliru dan

bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Sebagaimana dapat dilihat pada syarat-syarat formil bagi surat wesel yang tersebut

di atas, bahwa dalam suatu surat wesel harus ter!antum nama pihak$orang yang

kepada siapa atau pihak lain yang ditun"uk olehnya, pembayaran harus dilakukan.

Dengan demikian surat wesel harus dikeluarkan atas orderdan tidak boleh atas

un"uk.

##6


25/30

Surat Berharga

d %kseptasi

'enurut undang-undang bahwa setiap penarik suatu surat wesel diwa"ibkan

menanggung akseptasi dan pembayarannya.

%kseptasi adalah satu pernyataan sanggup untuk membayar dari tertarik$pembayar

yang ditulis di atas wIsurat wesel itu serta ditanda tanganinya. 3ang ditulis di atas

surat wesel yang bersangkutan adalah kata-kata +sanggup atau kata-kata lain

yang mempunyai maksud yang sama. Suatu tanda tangan sa"a dari tertarik yang

dibubuhi di bagian muka surat wesel, sudah berlakulah sebagai akseptasi.

Pada beberapa tahun yang lalu pernah ter"adi keleliruan dalam dunia perbankan di

#ndonesia dimana suatu !ek dapat di-fiat pembayarannya oleh bank pembayar.

'aksud daripada +fiat bayar itu tidak lain daripada suatu pernyataan dari bank

pembayar bahwa bank menyanggupi untuk membayar "umlah yang etrtera dalam

!ek tersebut. Jiat pembayaran atas sehelai !ek oleh bank mirip dengan pemberian

akseptasi oleh tertarik atas suatu surat wesel.

Jiat atas !ek "elas menyalahi undang-undang. Bahkan Bank #ndonesia sendiri

dalam beberapa surat edarannya yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai

+!ek fiat, menyatakan bahwa pemberian fiat atas !ek sebenarnya tidak diatur

ketentuan-ketentuannya dalam *itab Undang-undang &ukum Dagang, sehingga

tidakd apat dibenarkan adanya pemberian fiat atas !ek, oleh karena menurut

ketentuan-ketentuan yang berlaku, bahwa !ek harus dibayar atas un"uk dan tidak

diperlukan adanya +fiat bayar atau +akseptasi sema!am wesel. %kan tetapi untuk

menghindarkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak wa"ar yang dapat

membawa akibat-akibat buruk bagi bank itu sendiri maupun bagi seluruh

perbankan di #ndonesia, maka Bank #ndonesia terpaksa mengatur pula !ara-!ara

pemberian fiat atas !ek. Untunglah kemudian selang beberapa tahun setelah

diaturnya pemberian fiat !ek. Bank #ndonesia pada tahun 1/: tela melarang

pemberian fiat atas !ek oleh bank-bank.

Setiap pemegang suatu surat wesel dapat mengun"ukkan kepada tertarik untuk

mendapatkan akseptasinya. Pemegang tidak wa"ib untu"k meminta akseptasi dari

tertarik, ke!uali keharusan untuk dimintakan akseptasi ditentukan dalam surat

wesel yang bersangkutan4 'isalnya pebarik menentukan bahwa surat wesel yang

##7


26/30

Surat Berharga

bersangku"tan harus diun"ukan untuk akseptasi sebelum dilakukan

pembayarannya. Sebaliknya penarik "uga dapat melarang pengun"ukan untuk

akseptasi tidak boleh dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan. Para endosan

"uga dapat menetapkan keharusan pengun"ukkan untuk akseptasi dari suatu wesel

yang ia alihkan haknya.

Surat-surat wesel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah diun"ukkannya,

harus diun"ukkan untuk akseptasi dalam waktu 1 (satu tahun terhitung se"ak

tanggal penarikannya. Penarik boleh memperpendek atau memperpan"ang tenggan

waktu itu, sedangkan para endosan boleh memperpendeknya.

6ertarik dengan memberikan akseptasinya pada suatu surat wesel, berarti bahwa ia

telah mengikatkan dirinya untuk membayar surat wesel itu pada saat ia harus

bayar. =adi, tertarik baru terikat untuk pembayarannya kalau ia telah

mengakseptasi surat wesel itu. 6iap-tiap akseptasi yang diberikan oleh tertarik

tidak boleh bersyarat, namun menurut undang-undang tertarik berhak untuk

membatasi pembayarannya atas suatu wesel sampai sebahagian "umlahnya sa"a.

Sebagaimana telah di"elaskan di atas tadi, bahwa pada umumnya pemegang suatu

wesel tidak wa"ib untuk meminta akseptasi dari tertarik, ke!uali dalam hal-hal

yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya penarik sendiri yang menentukan

keharusan untuk dimintakan akseptasi (pasal 11 ayat 1 *U&D, atau dalam hal

wesel yang harus dibayar beberapa waktu setelah diperlihatkan (pasal 1 ayat 1

*U&D.

Sebaliknya begitupun si tertari* tidak mempunyai kewa"iban untuk melakukan

akseptasi, ke!uali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, yakni

dalam hal diperuntukkan guna bayar surat wesel yang telah ditarik atasnya (pasal

1:a *U&D, atau dalam hal si tertarik telah menyanggupi untuk menyetu"ui

wesel tersebut (pasal 1:b *U&D.

Pada setiap ada penarikan suatu surat wesel, penarik berkewa"iban untuk

memberitahukan atau memberi +ad8ies kepada tertarik tentang telah ditariknya

surat wesel untuk dibatar olehnya. %pabila penarik lalai melakukan pemberiathuan

tersebut, maka ia wa"ib mengganti kerugian biaya sebagai akibat penolakan

akseptasi atau penolakan pembayaran surat wesel tersebut.

##"


27/30

Surat Berharga

e &ak regres

*alau tertarik menolak melakukan akseptasi atau menolak untuk menyetu"ui

pembayaran wesel tersebut, maka pemegang wesel dapat menegur si penarik,

walaupun hari pembayarannya belum tiba. &ak menegur sema!am ini dari si

pemegang surat wesel disebut sebagai hak regres.

Dalam menegur kepada si penarik atau kepada para endosan, si pemegang terlebih

dahulu harus mengadakan protes, yaitu mengadakan pernyataan yang dibuat

se!ara otentik (oleh >otaris atau seorang =uru-sita. Protes-non-akseptasi ini harus

dilakukan dalam tenggan wkatu yang ditentukan guna pengun"ukan untuk

akseptasi. Bilamana protes-non-akseptasi tidak dilakukan dalam tenggang waktu

yang ditentukan, maka gugurlah hak pemegang terhadap para endosan, penarik

dan para yang berhutang lainnya.

Begitupun kalau tertarik menolak pembayaran suatu wesel, maka pemegang harus

menyatakan penolakan itu dalam suatu protes (protes-non-pembayaran. Protes itu

harus dilakukan pada salah satu dari dua hari ker"a setelah hari pembayaran bagi

wesel-wesel dengan hari pembayaran tertentu.

Pemegang harus memberitahukan non-akseptasi atau non-pembayaran itu kepada

endosannya dan kepada penarik dalam waktu 5 (empat hari ker"a berikut hari

protes. Dan setiap endosan, iapun dalam waktu (dua hari ker"a berikut hari

pemberitahuan tersebut diterimanya, harus memberitahukan pemberitahuan itu

kepada endosan lainnya dengan menyebutkan nama-nama dan alamat-alamat

sekalian mereka yang telah memberikan pemberitahuan. Demikian seterusnya

sampai kembali pada penarik wesel itu. 9 Pasal 155 *U&D.

4. Surat +r(mes ,+r(miss(r' n(te-

Surat promes (promissory note adalah surat kesanggyupan tanpa syarat yang ditanda

tangani oleh pihak$orang yang mengeluarkannya surat itu, untuk membayar suatu

"umlah uang tertentu kepada seseorang$pihak atau orang$pihak lain yang ditun"uk

olehnya, pada hari yang telah ditetapkan dalam surat itu.

a Syarat formal promes )

##9


28/30

Surat Berharga

Syarat formal promes yaitu )

1 *ata-kata +Surat Promes dan klausula +kepada order yang dimuatkan di

dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya

*esanggupan tidak berysrat untuk membayar suatu "umlah uang tertentu

Penetapan hari bayarnya

5 Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan

>ama pihak yang kepadanya atau kepada pihak lain yang ditun"uk olehnya,

pembayaran itu harus dilakukan

0 6anggal dan tempat surat itu ditanda tanganinya

: 6anda tangan pihak yang mengeluarkan surat itu

Dalam *ita Undang-Undang &ukum Dagang kita, suatu promes yang

dimaksudkan di atas disebut dengan nama +Surat sanggup atau +Frderbrief"e.

Dalam dunia perbankan kita, suatu promes "uga kadang kala disebut sebagai +surat

aksep sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa Surat 2daran Bank #ndonesia,

antara lain S.2.B.#. >omor S2. 0$$UPU' tanggal --1/:5.

Surat Promes (atau dalam bahasa #nggrisnya disebut Promissory note, bahasa

Peran!isnya disebut Billet a ordre, bahasa =ermannya disebut #nhaberpapier

adalah tagihan hutang yang berintikan +kesanggupan atau "an"i untuk membayar

suatu "umlah uang (betalingsbelofte. Disini letak perbedaannya dengan surat

wesel dan !ek yang berupa surat tagihan hutang yang berintikan +perintah untuk

membayar atau "umlah tertentu (betalingsopdra!ht.

Sehubungan dengan sifatnya surat promes sebagai surat pengakuan hutang yang

dibuat oleh si penanda tangan promes, maka dalam hal surat promes, kita hanya

"umpai (dua pihak yang tersangkut, yakni si penanda tangan promes dan si

penerima promes.

Sebagaimana telah dikatakan di atas tadi bahwa karena adanya perbedaan sifat di

antara surat promes dengan surat wesel, dimana surat promes adalah sebagai surat

+kesanggupan atau "an"i untuk membayar, sedangkan surat wesel adalah surat

+perintah untuk membayar, maka ini membawa akibat bahwa beberapa ketentuan

wesel tidak dapat dipakai pada surat promes., *edudukan si penanda tangan

promes se"ak semula sudah sama dengan kedudukan akseptan pada surat wesel.

#%$


29/30

Surat Berharga

*arena kedudukan itulah maka pada surat promes tidak diperlukan lagi lembaga

akseptasi.

*etentuan-ketentuan lainnya mengenai surat wesel tentang endosemen, hari bayar,

hak regres dalam hal non pembayaran, daluwarsa, surat wesel yang hilang,

perubahan dan lain sebagainya berlaku pula bagi surat promes.

Dalam *itab Undang-Undang &ukum Dagang selain surat promes yang

dimaksudkan di atas (promes atas order, "uga ada diatur Surat Promes atas

pembawa (pasal /! s$d pasal /k. Perbedaan antara surat promes atas order

dengan surat promes atas pembawa adalah bahwa surat promes atas pembawa ini

memberi hak kepada setiap pembawa yang memperlihatkan surat itu (toonder,

untuk menerima pembayaran uang. Sedangkan dalam surat promses atas order,

yang berhak menerima uang hanya orang$pihak yang diberi kuasa (order se"ak

semula yang berhak menerima uangnya.

Pemegang promses atas pembawa harus menagih pembayarannya dalam waktu 0

hari setelah surat itu diterimanya sebagai pembayaran. %pabila dalam promses atas

pembawa itu disebutkan tanggal tertentu bagi pembayaran uangnya, maka

tenggang waktu 0 hari dari hari berikutnya tanggal tertentu itu.

b Pasar uang antar bank

Dalam transaksi di pasr Uang antar Bank, bank penerima pin"aman (borrowing

bank mengeluarkan suatu surat promes (promissory note yang diberikan kepada

bank yang memin"amkan uang (lending bank yang berisikan pernyataan$"an"i

akan membayar kembali dana transaksi tersebut pada waktu yang disebutkan

dalam surat promses itu. Berhubung dana yang diperdagangkan dalam Pasa uang

antar bank itu pda dasarnya adalah dana yang sifatnya pendek yang harus dapat

dibayar kembali setelah lewat satu atau beberapa hari sa"a, maka dalam hubungan

ini oleh Bank #ndonesia telah ditetapkan melalui Surat 2darannya >omor S2.

0$$UPU' tertanggal --1/:5, bahwa "angka waktu pelunasan kembali dana

yang diperoleh harus dalam "angka waktu selambat-lambatnya (ternasuk transaksi

perpan"angan : (tu"uh hari terhitung se"ak hari penutupan transaksi yang pertama.

#%#


30/30

Surat Berharga

%pabila setelah lewat : (tu"uh hari dana tersebut belum "uga dibayar kembali oleh

bank penerima pin"aman, maka pin"aman itu harus diperlakukan sebagai

pemberian kredit biasa dan untuk itu harus dipenuhi ketentuan-ketentuan formil

mengenai pemberian kredit, antara lain dengan melengkapi akad kredit,

pembayaran bea meterai kredit dari pengikatan "aminan serta hal-hal lain yang

la7imnya berlaku di bidang perkreditan.

Surat Promes yang dikeluarkan oleh bank-bank dalam transaksi +interbank !all

money ini, oleh bank yang memin"amkan uang (lending bank pada saat hari

"atuhnya (due date surat promes itu dapat langsung menagihnya dengan !ara

memperhitungkannya sebagai warkat kliring sepan"ang surat promes itu

diperhitungkan atas dasar +fa!e 8alue dan dinyatakan dalam Gupiah.

%gar surat promes yang dipakai dalam transaksi )interbank !all money ini dapat

benar-benar memenuhi ketentuan dalam *itab Undang-Undang &ukum Dagang

kita dan keseragaman bentuknya, maka oleh Eembaga *liring =akrta waktu itu

melalui surat edarannya >o. Peng. 0$1;$EPC$

09 Surat Berharga

Documents