PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DI EKOREGION PAPUA
Disampaikan Oleh : Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PADA ACARA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SE PAPUA
2 Desember 2015
PAPARAN ITJEN
TUGAS ITJEN
NILAI DASAR ITJEN
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PERAN ITJEN
TUGAS UTAMA ITJEN
• CEPAT DETEKSI
• TEPAT SOLUSI
NILAI DASAR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK
PERAN ITJEN SELAKU APIP
ASSURANCE (Penjamin)
CONSULTING (Konsultan)
Memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah (Assurance
Activities)
Memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah (Consulting Activities)
Memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi (Anti Corruption Activities)
WATCHDOG (Pengawas)
AAIPI
Audit Kinerja, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan.
Sosialisasi, Bimbingan Teknis,
Konsultansi, Asistensi
Audit Investigasi, Idensus, Audit Ketaatan, dll
AU
DIT
AN
IT
JEN
Perencanaan Pelaksanaan/
Pertanggungjawaban Pelaporan
PERAN ITJEN DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Reviu Renja/ RKA-KL
• Audit Kinerja, Audit Investigasi
• Reviu Kinerja, Evaluasi PBJ • Pengawasan Lainnya
(Bimtek/Konsultansi, dll)
• Reviu LK dan LAKIP
• Pendampingan Penyusunan LK/ LAKIP
Susun Renja/ RKA-KL
• Pelaksanaan Program /Kegiatan LHK
• Pertanggungjawaban /Pelaporan
Penyusunan LK / LAKIP
HASIL AUDIT DI REGION PAPUA
Beberapa Contoh Temuan Audit di Region P3E Papua
1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan
2. Pembayaran honor panitia kegiatan tidak sesuai ketentuan 3. Kegiatan monitoring belum optimal 4. Studi ekologi habitat savana belum optimal 5. Pemberdayaan masyarakat tidak optimal 6. Pengelolaan PNBP belum tertib 7. Pengelolaan persediaan belum tertib 8. Persediaan yang sdh usang masih dilaporkan dalam LK 9. Pembayaran belanja tidak sesuai dengan harga satuan pokok
kegiatan dan tidak sesuai bukti-bukti pertanggungjawabannya. 10.Adm. Keu. Dana Dekonsentrasi Tidak Tertib 11. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi tidak optimal.
AUDIT SISA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/
BPK-RI NIHIL
BPKP 14 Temuan
KN : Rp1.305.055.864,00
Itjen 74 Temuan (101 Rekom)
Rp4.002.883.478,00
US$ 178,144.83
1. Audit kinerja dan ADTT Diarahkan untuk mengawal pencapaian 13 program Kemen LHK, dengan menerapkan ABR.
2. Reviu LK Diarahkan untuk pertahankan opini WTP.
3. Reviu Renja/RKA Diarahkan untuk menjamin kebenaran, kelengkapan data dan dokumen, serta kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran.
2016 KEBIJAKAN PENGAWASAN
4. PTL LHA/LHP Diarahkan untuk percepat penyelesaian rekomendasi hasil audit/ pemeriksaan (Itjen, BPKP dan BPK-RI).
5. Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengelolaan Gratifikasi, serta Pembangunan ZI diarahkan untuk pencegahan terjadinya korupsi di Kemen LHK dan mewujudkan Satker Menuju WBK dan WBBM.
Lanjutan...
6. Pembinaan penyel. SPIP Diarahkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, melalui Sosialisasi, Penyusunan Desain SPIP, dan Evaluasi /Penilaian Maturitas SPIP Satker .
7. Reviu kinerja dan Evaluasi Implementasi SAKIP diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja KemenLHK.
8. Pengembangan SDM Pengawasan diarahkan untuk meningkatkan integritas, kompetensi dan profesionalisme.
Lanjutan...
TERIMA KASIH
|