LAKIP & RENSTRA

MATERI PELATIHAN

PRAKTEK PENYUSUNAN LAKIP

BAB IRENCANA STRATEGIS

A. PENGENALAN DOKUMEN PERENCANAANB. RENSTRA DAN RPJMC. RKP DAN RENJAD. PRAKTEK

Usaha Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik(Good Governance) di Indonesia

Reformasi untuk mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang Baik (good governance) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR XI/1998 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN

Azas-azas penyelenggaraan negara yang baik (UU No. 28/1999): Asas Kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalistas

Asas Akuntabilitas:

SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN DARI KEGIATAN PENYELENGGARA NEGARA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KINERJA

ATAU HASIL AKHIR KEPADA MASYARAKAT ATAU RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG

KEDAULATAN TERTINGGI NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

(TAP MPR XI/98 DAN UU NO. 28 TH. 1999)

Asas AkuntabilitasAsas Akuntabilitas

AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-

jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik

(Inpres No.7 Th. 1999)

berapa besar pencapaian kinerja (outcome/output) yang dihasilkan.

berapa besar pencapaian kinerja (outcome/output) yang dihasilkan.

ORIENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERGESER DARI

MenjadiBerapabesar dana yang telah dan akan

dihabiskan

PerubahanParadigma

ORIENTASI KINERJA

BERHASIL?TERSERAPNYA ANGGARAN

TERLAKSANANYA KEGIATAN

TERBUATNYA PRODUK

BERFUNGSINYA PRODUK

TERJADINYA PERBAIKAN

ASAL TER-

SERAP

TERLAKSANA

ADA PRODU

K

PRODUK BER-FUNGSI

PRODUK

MEMPER-BAIKI

PRODUK BER-FUNGSI

TERLAKSANA

ADA PRODU

K

ASAL TERLAKSANA

ASAL ADA

PRODUK

PRODUK BER-FUNGSI

INPUT

PROSES

OUT- PUT

OUT-COME

OUT-COME

ARSITEKTUR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Dampak (Impact)

Hasil pembangunan daerah yang diperoleh

dari pencapaian outcome

Program

Kegiatan Keluaran(Output)

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil

dari output

Hasil(Outcome)

Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan

input.

Input

Sumberdaya yang memberikan kontribusi

dalam menghasilkan output

“ Apa yang digunakan dalam bekerja“

“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“

“ Apa yang ingin dicapai “

“ Apa yang ingin diubah “

PERENCANAAN KINERJA

( Renstra, RKT, PK)

PELAPORAN KINERJA(LAKIP)

PENGUKURAN KINERJA

(instumen : IK, IKU)

EVALUASI KINERJA &

PEMANFAATAN INFORMASI

KINERJA (LHE)

SISTEMAKUNTABILITAS

KINERJA

SISTEM AKIPSISTEM AKIP

Action Plan

DoCheck

10

IKETERKAITANKOMPONEN SISTEM AKIP

RPJ MRPJ M

RencanaStrategis

RencanaStrategis

Rencana KinerjaTahunan

Rencana KinerjaTahunan

LaporanPertanggung

jawabanKeuangan

LaporanPertanggung

jawabanKeuangan

Rencana Kerja &Anggaran (RKA)

Rencana Kerja &Anggaran (RKA)

LAKIPLAKIP

Penetapan Kinerja(Perf ormance

Contract/ Agreement)

Penetapan Kinerja(Perf ormance

Contract/ Agreement)

KinerjaAktual

KinerjaAktual

IK& IKU

PERENCANAAN STRATEGIS

Merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (where do we want to be?) (Visi, Tujuan dan Sasaran)

Renstra mempertimbangkan kondisi saat ini (where are we now?) (Nilai-nilai luhur, SWOT analysis dan Misi organisasi)

Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (how to get there?) (Kebijakan, Progran)

Memuat ukuran keberhasilan (how do we measure our progress?) (Indikator kinerja & Target)

MUATAN RENSTRA (MINIMAL)

RENSTRA

Visi & misi Tujuan Sasaran Strategi: - Kebijakan - Program - Keg pokok

Beserta Indikatorn

ya

FORM:RS

ProgramKebijakanSasaranTujuan

Visi:Misi:

Plus indikator

NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD (LAMP 4 PERMENDAGRI 54/2010

PemerintahDaerah

Badan-badan Dinas-dinasSekretariatDaerah

Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD

Sasaran strategis &Indi-katorKiner-ja

RPJMD

RENSTRA SKPD

PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (RKT) Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan

proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)BARU

LAMA

OUTCOME !

OUTCOME ! • INPUT• OUTPUT !

Penetapan Kinerja

• Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

• Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement)

• Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketetersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai

ISI PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja memuat:a. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur;b. Lampiran yang berisi:

Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai organisasi secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);

Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa: Indikator kinerja dan target

PERNYATAAN KINERJA

--- Logo Lembaga ---

PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan :

Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. ................, .......... Menteri/Pimpinan Lembaga/

Gubernur/Bupati/Walikota ..... .......................................

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

--- Logo Lembaga ---

PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................... Jabatan : ...............................................

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. .........., ............. Pihak Kedua, Pihak Pertama,

FORMULIR PENETAPAN KINERJASasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Jumlah Anggaran :

PRO-GRAM UTAM

A

SASARAN

IK OUTPUT IK OUTCOME

ANGGARAN

URAIAN TRGT URAIN TRGT

1 2 3 4 5 6 7

BARU

LAMA

PELAPORAN DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi apa yang dilaporkan; Seberapa banyak dan rinci informasi yang

dilaporkan.

Tergantung tingkatan

organisasi ybs

Ikhtisar Eksekutif Pendahuluan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Penutup Lampiran

FORMAT LAKIP

FOKUS PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DALAM LAKIP (PEMERINTAH DAERAH)

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA : (A)TAHUN ANGGARAN : (B)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Jumlah Anggaran Tahun ......................: Rp.......................(c)Jumlah Realisasi Anggaran Tahun........: Rp......................(d)

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHSKPD/UNIT KERJA MANDIRI : (A)TAHUN ANGGARAN : (B)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun .......................: Rp.......................(c)Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun..........: Rp......................(d)

RENCANASTRATEGIS

®onn 2010

RENCANA KERJA &

ANGGARAN

LAPKEUANGAN

Kinerja

Keuangan

RENCANAKINERJA

TAHUNAN

PENETAPANKINERJA

DIPA

LAPORANKINERJA

LAPORAN PERTANGGUNG

JAWABAN PELAKSANAAN

APBN

LAPORANKINERJA

PEMERINTAHPUSAT(LKjPP)

LAPORANKEUANGAN

PEMERINTAHPUSAT

Kem. Keuang

an

RPJM

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN (PP 8/2006)

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN (PP 8/2006)

Kem. PAN-RB

Sistem Akuntansi

Sistem AKIPSistem PerencanaanSistem Penganggaran

RENCANASTRATEGIS

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

®onn 2010

RENCANA KERJA &

ANGGARAN

LAPKEUANGAN

RENCANAKINERJA

TAHUNAN

PENETAPANKINERJA

DIPA

LAPORANKINERJA

EVALUASIKINERJA

AUDITKEUANGAN

Kem. PAN-RB

BPK

Kinerja

Keuangan

RPJMSistem AKIPSistem PerencanaanSistem Penganggaran

Sistem Akuntansi

31

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem AKIP

RKP/D

RKA-KL/ SKPD

PENGUKURAN & PENGUMPULAN DATA

KINERJA

RENSTRA KL/SKPD

PENETAPAN KINERJA (PK)

LAKIP

RPJM/D

Sistem Penganggaran

RKT Dan RENJA KL/SKPD

DIPA & POK

EVALUASI

RPJP

Keterkaitan 3 sistemKeterkaitan 3 sistem

LAP KEUANGAN

A. PENGENALAN DOKUMEN PERENCANAANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan : penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Maksud : Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan

berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan

Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program

Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya

(termasuk sumber daya manusia) dan keuangan publik Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur,

perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Pedoman : Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pendekatan yang digunakan : (pasal 6) Pendekatan Teknokratis (pasal 7) Pendekatan Partisipatif (pasal 8) Pendekatan Politis (pasal 9) Pendekatan perencanaan atas-bawah (top-down) dan

bawah-atas (bottom-up) (pasal 10)Penyelenggaraan terdiri dari proses : Penyusunan kebijakan, penyusunan program, dan

penyusunan alokasi pembiayaan Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan,

rencana program, dan alokasi pembiayaan program.Prinsip – prinsip (pasal 2)Perumusan (pasal 3)Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan (pasal 11)

2. DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH DAERAH

C. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHD. RENSTRA SKPDE. RENJA SKPDF. RKTG. PENETAPAN KINERJAH. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPDI. DIPAJ. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

B. RPJM DAN RENSTRA1. RPJM

RPJM menurut UU no. 25 Tahun 2004 :

Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. (Nasional, Kementerian/Lembaga, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota)

RPJM Nasional menurut UU no.17 Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahunan yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, RPJMN IV Tahun 2020-2024

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,. Misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN

OUTLINE RPJMBAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BABIX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

2. RENSTRA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyusunan Renstra

B. Visi dan misiC. Program dan kegiatanD. Tujuan, sasaran dan strategi

PERENCANAAN STRATEGIS

Merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

OUTLINE RENSTRA SKPD

BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika PenulisanBAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

SKPD2.2. Sumberdaya SKPD2.3. Kinerja Pelayanan SKPD2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan5.2. Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Utama

dan Indikator Kinerja Keluaran)5.2. Pendanaan IndikatifBAB VI. PENUTUP

3. MANFAAT RENSTRA

Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks

Untuk pengelolaan keberhasilan dimana renstra akan menuntun diagnosa organisasi thd pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif

Renstra memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen organisasi pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang

Renstra yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada

Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat

Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN RENSTRA DENGAN RPJM

C. RKP

Sistematika RKPD BAB I. PENDAHULUAN BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

BAB VI. PENUTUP

2. RENJA BAB I. PENDAHULUAN BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN BAB IV. PENUTUP