LAKIP - pauddikmassulbar.kemdikbud.go.idpauddikmassulbar.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/07/LAKIP-2017...Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan

Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2017

1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD dan Dikmas BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat


2

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

.................................................................................................................... 2

KATA PENGANTAR .......................................................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………............…………………………………………................

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum ………………………………….……………….……………………………

B. Dasar Hukum ..........................................................................................

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi …..........................................

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja …………............................………………..........................……..

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .....................................................................

B. Realisasi Anggaran ….……........................................................................

BAB IV PENUTUP .........................................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2

3

4

7

11

12

16

20

38

40


3

SAMBUTAN

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan

karunia-Nya sehingga pelaksanaan program BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat periode Tahun

2017 dapat terlaksana. Laporan Akuntabiitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan kinerja suatu

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

sebagai salah satu unit eselon III Ditjen PAUD dan Dikmas di bawah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan memiliki kewajiban menyusun LAKIP sesuai dengan Permendikbud Nomor 9 Tahun

2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan

yang telah dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat sesuai dengan tugas dan fungsi

Balai.

Adapun keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan program BP-PAUD

dan Dikmas Sulawesi Barat periode Januari s.d Desember 2017, merupakan dinamika yang harus

dilalui. Apapun hasilnya, BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat tetap berkewajiban untuk

melaporkannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi

Barat disusun untuk memberikan gambaran dan informasi secara umum dan menyeluruh

mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi

Barat selama periode Januari s.d Desember 2017 pelaksanaan anggaran. Juga sekaligus

diharapkan sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk mengetahui permasalahan maupun

hambatan yang terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan

program dan kegiatan selanjutnya.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi

umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan

datang. Disamping itu juga LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan untuk

penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai

kebijakan yang diperlukan.

Demikian pengantar ini semoga dengan hadirnya laporan susunan LAKIP ini dapat memberikan

informasi penting dalam merencanakan dan menjalankan program kerja tahun berikutya. Amin

Mamuju, 2 Februari 2017 Plh Kepala ,

Drs.Muhammad Ashar,M.Pd

Nip : 19610823 198903 1 007


4

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas

Sulawesi Barat disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan

pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, yang merupakan Tahun Pertama

pelaksanaan dalam mendukung Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Direktorat Pendidikan

dan Kebudayaan.

Laporan ini berisi perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk

didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas

keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan

tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Mengacu pada Sasaran Starategis

yang telah ditetapkan yakni : “Tersedianya Hasil Pengkajian dan Pengembangan

Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk

pembangunan berkelanjutan (ESD) dan berkewarganegaraan global, serta replikabel di

seluruh regional/wilayah” yang terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja. Pada Tahun 2017 BP-

PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat hanya melaksanakan 4 (empat) IndikatoPr Kinerja dari 6

(enam) Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan

Kebudayaan, adapun 2 (dua) Indikator yang tidak dilaksanakan yakni Dokumen NSPK

Pengkajian dan Pengembangan Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, serta

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi UPT PAUD-Dikmas.

Capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat tahun 2017 berdasarkan realisasi

pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan

2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan Model/Program PAUD-Dikmas hasil

kajian/pengembangan

Penyelenggaraan PAUD-Dikmas PAUD-Dikmas yang mendapatkan Bimbingan

Teknis

Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas

SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya


5

Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas

Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas

3. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

Data dan Informasi PAUD-Dikmas

4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausaahaan dan BMN

Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausaahaan dan BMN

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

dalam mencapai target kinerja:

1. Adanya Efisiensi anggaran tapi tidak disertai dengan pengurangan volume kegiatan

2. Kurangnnya SDM baik dari Tenaga Pamong belajar maupun Tenaga Admnistrasi

Umum dan Keuangan

3. Dengan Keterlambatan Turunnya DIPA yakni : Bulan April 2017 sedikit banyaknya

mempengaruhi Target Kinerja /Realisasi Anggaran

4. Adanya Blokir Anggaran Belanja modal sarana dan prasarana di dalamnya ada

Pengadaan Sarana Transportasi/kendaraan dinas

Langkah antisipatif yang dilakukan oleh BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat untuk

mengatasi masalah tersebut diatas :

1. Penambahan Jam Kerja /Lembur bagi Pegawai

2. Adanya sistem rangkap Pekerjaan bagi pegawai di beberapa Kegiatan Administrasi

Dengan melihat capaian kinerja, realisasi anggaran dan permasalahan tersebut,

dilaksanakan evaluasi dan koordinasi secara menyeluruh dengan tetap mengacu pada

sasaran dan tujuan Rencana Strategis BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2015 -

2019 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan

sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta

optimalisasi kinerja dan sebagai bagian dari upaya pencapaian kinerja sekarang dan masa

datang.


6

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal sebagai

bagian dari pendidikan nasional merupakan upaya bersama dari seluruh komponen

pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis agar peserta

didik sesuai dengan potensinya dan secara aktif dapat mengembangkan kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa

pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal mempunyai posisi strategis dalam

meningkatkan kualitas, harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang

berdaulat sebagaimana amanat pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, pendidikan harus dilihat sebagai

human investment yang mempunyai perspektif multidimensional,Namun, untuk

mewujudkan pemikiran atau gagasan tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena

penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti lemahnya

good governance dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Sementara, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan anak usia

dini, nonformal dan informal belum dapat direalisasikan secara optimal sebagai akibat

rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Kondisi ini terasa semakin berat

apabila dikaitkan dengan pelaksanaan program-program di bidang pendidikan anak usia dini,

nonformal dan informal yang memiliki sasaran masyarakat marginal yang lemah secara

ekonomis dan lemah dalam mengakses layanan pendidikan. Di samping itu, sebagian besar

sasaran program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal tinggal di daerah-daerah

pedesaan yang terpencil dan terisolir. Persoalan ini semakin penting apabila dikaitkan

dengan fungsi pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap

pendidikan formal yang saling memperkaya. Di samping itu, pendidikan anak usia dini,

nonformal dan informal dilaksanakan berdasarkan prinsip dari

oleh dan untuk masyarakat Namun demikian, peran dan fungsi pemerintah masih

cukup besar. Sekurang-kurangnya, kebijakan dan standardisasi teknis tersebut dapat menjadi

arah dan pedoman, sekaligus indikator keberhasilan pelaksanaan program-program layanan

di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal. Oleh karena itu, perencanaan

dan pelaksanaan program-program di


7

bidang pendidikan nonformal dan informal bukan hanya berdasarkan kebutuhan

sesaat, melainkan harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis agar

pelaksanaan program-program itu dapat memberikan implikasi positif terhadap peningkatan

mutu sumber daya masyarakat dan perbaikan hidup dan kehidupannya.

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Sejalan dengan bergulirnya reformasi,

pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998. Sebagai

turunan dari TAP MPR tersebut dikeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

yang menjelaskan tentang asas penyelenggaraan negara, salah satunya adalah asas

akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satu bagian

penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagai mekanisme untuk

mengukur keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dalam rangka pertanggungjawaban

penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan, maka setiap unit utama di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

pengejawantahan dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini hadir dengan alasan perlunya

peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target pembangunan

secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka

penyusunan LAKIP menjadi salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan

pembangunan yang dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat

maupun daerah.

Selanjutnya, dalam rangka Penyusunan LAKIP Tahun 2017 berpedoman pada

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud ini memberikan landasan

operasional dalam menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi keberhasilan

penyelenggaraan pembangunan. LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban dari

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara formal yang dilakukan secara rutin,

pada setiap tahun yang berjalan. Oleh karena itu, pelaporan akuntabilitas kinerja instansi


8

pemerintah dipandang sebagai salah satu jawaban untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan legalitas pelaksanaan akuntabilitas tersebut, maka BP-PAUD dan Dikmas

Sulawesi Barat sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun

LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya. BP-PAUD dan

Dikmas Sulawesi Barat memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program

layanan di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal. Pelaksanaan

pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal merupakan

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, peran dan

fungsi pemerintah masih cukup besar. Sekurang-kurangnya, kebijakan dan standardisasi

teknis tersebut dapat menjadi arah dan pedoman, sekaligus indikator keberhasilan

pelaksanaan program-program layanan di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan

informal. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program-program di bidang

pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal bukan hanya berdasarkan kebutuhan

sesaat, melainkan harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis agar

pelaksanaan program-program itu dapat memberikan implikasi positif terhadap peningkatan

mutu sumber daya masyarakat dan perbaikan hidup dan kehidupannya. Inilah sesungguhnya,

hakikat layanan dan pelaksanaan program-program di bidang pendidikan anak usia dini,

nonformal dan informal yang harus direalisasikan secara nyata, merata, bermutu,

berkeadilan dan akuntabel.

Sampai dengan akhir tahun 2017 dimana juga memasuki Tahun kedua renstra BP-

PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat berjalan, maka BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

berusaha untuk melaksanakan kewajiban dan akuntabilitas pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun anggaran 2017 dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2017. LAKIP Tahun 2017 ini berisi analisis pelaksanaan program-program

kegiatan ditinjau dari aspek tujuan, sasaran dan daya serap anggaran dari bulan Januari s.d.

Desember 2017. Melalui LAKIP Tahun 2017 ini diharapkan dapat diinformasikan kelebihan

dan kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016, sehingga dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja BP-PAUD dan Dikmas

Sulawesi Barat diperiode mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi

Barat Tahun 2017 ini disusun dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis

pelaksanaan program kegiatan berdasarkan indikator kinerja, sasaran atau target, efektivitas


9

dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka mempercepat terwujudnya akuntabilitas

kinerja Direktorat Jenderal sebagai bagian dari pengembangan good governance.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi

Barat Tahun 2017 ini bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi yang tepat mengenai akuntabilitas kinerja BP-PAUD dan

Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2017.

b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanan program-program kegiatan di

bidang pendidikan nonformal dan informal agar semakin merata, bermutu dan

akuntabel sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan.

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya di

bidang pendidikan nonformal sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan

berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.

d. Melaksanakan analisis pelaksanaan program-program kegiatan sesuai dengan sasaran,

target dan tujuan yang ditetapkan maupun output, outcome dan impact bagi

kehidupan masyarakat.

e. Mempercepat terwujudnya good governance sebagai prasyarat pelaksanaan program-

program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan

dan pelayanan prima.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017 berdasar pada:

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja

Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;


10

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49

Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat.

f. Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Kemdikbud;

g. Peraturan Gubernur No. 16 .a Tahun 2006 Tentang : Pembentukan susunan

Organisasi dan Tata kerja UPTD Balai pengembangan kegiatan belajar Provinsi

Sulawesi Barat

h. Adanya UU no. 23 Tentang Pengalihan Kewenangan Pemerintah Sulawesi Barat ke

Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI

i. Permendikbud No.5 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja BP Paud dan

Dikmas Sulawesi Barat

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi C1. Tugas dan Fungsi

BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan pemetaan

mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan

program dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan

anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BP-PAUD dan Dikmas

Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan pendidikan

informal;

2. Pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan

pendidikan informal;

3. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan

informal dalam pencapaian standar pendidikan nasional;

4. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program serta pengembangan sumber daya di

bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;

5. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini,

pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;

6. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan

pendidikan informal;

7. Pelaksanaan urusan administrasi Balai.


11

C2. Struktur Organisasi

BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas.

Sejarah lahirnya BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat berasal dari Peraturan Gubernur No.

16 .a Tahun 2006 Tentang : Pembentukan susunan Organisasi dan Tata kerja UPTD Balai

pengembangan kegiatan belajar Provinsi Sulawesi Barat

Bidang Dikmas pada waktu itu kepala balai yang membawahi empat kelompok kerja yaitu: 1)

Kasubag, 2) Kasi Program, 3) Kasi Pelaporan dan Evaluasi . Kepala Balai mengelola Balai

Pendidikan Masyarakat (Balai Dikmas) Sulawesi Barat yang pada saat itu diserahi tugas

melaksanakan proyek Pendidikan Non Formal (PNF).

Meningkatkan mutu kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan guna

meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.

Eselonisasi untuk Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat adalah jabatan

struktural eselon III.a sedangkan untuk Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan

struktural eselon IV.a.

Lokasi BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat berada di Jl. Jl. RE. Martadinata Legenda Square Tegar 777 Blok R1 No. 06 Simboro, Kab.Mamuju dengan wilayah kerja meliputi:

1. Kabupaten Mamuju

2. Kabupaten Mamuju Utara

3. Kabupaten Mamuju Tengah

4. Kabupaten Majene

5. Kabupaten Polewali Mandar

6. Kabupaten Mamasa

Instansi/Lembaga kerja BP PAUD DAN DIKMAS SULAWESI BARAT yakni :

- PAUD Sejumlah : 120 Lembaga

- PKBM Sejumlah : 28 Lembaga Balai Pengembangan Kegiatan Belajar

- LKP : 27 Lembaga

Tersebar di 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat


12

Secara kelembagaan BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat memiliki Struktur organisasi sebagai

berikut :

Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

(Drs.Muhammad Sayuti,MM)

Kepala Sub Bagian Umum (Drs. MUHAMMAD ASHAR,M.Pd)

Kepala Seksi Program

(Makmur, S.Pd) 1.Pengolah data BMN : Muh.Hasyim 2.Bendahara Pengeluaran : Nur Indah SE 3.Penyusun Prog & Angg : Masna, S.Ag 4.PenyusunLap. Keuangan : Munawwarah SE 5.Analisis Kemitraan : Haerina Januar S.Pd 6.Penata Arsip : Awwalia Ashar SE 7.Penyusun Informasi dan Publikasi : M.Akbar Azis A.Md -

1. Analisis Peng.Sumber Daya : Nasruddin S.Pd,M.Pd

2. Analisis Data Mutu Pendidikan : Asdyana Syam , S.Sos

3. Penyusun Prog.Pengembangan Paud & Dikmas : Jumrana S.Pdi

4. Peengolah Data Program Paud & Dikmas : Rusdi


13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat beserta 5 (lima) Balai

Pengembangan lainnya dan 2 (dua) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Nonformal dan Informal berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh

Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan 1 (satu) Sasaran Strategis “Tersedianya Hasil

Pengkajian dan Pengembangan Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu,

berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan

berkewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah”.

Dalam mencapai sasaran strategis didukung oleh beberapa Indikator Kinerja yang

menjadi target kinerja, indikator kinerja BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat:

A. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan dengan target kinerja sebanyak 1 Naskah dan

anggaran sebesar Rp. 223.603.000,- (Tercapai) yang mana di dalamnya ada Pendataan ATS

Target 6000 ribu Jiwa dan Output melebihi Target yakni : 8200 ribu jiwa Dalam Perjanjian

kinerja sebelumnya Program paud dan dikmas yang dikembangkan sejumlah 3 Naskah tapi

kemudian di revisi menjadi 1 naskah dan menghapus 2 Program Labsite : yakni Kegiatan

Pramuka dan APE ( Alat peraga Education) di karenakan tidak adanya Tenaga Pamong di BP-PAUD

DAN DIKMAS SULAWESI BARAT.

IKK1 :

Model/Program PAUD-

Dikmas yang Dikembangkan

Target Kinerja

3 Naskah

Output Kegiatan:

Program PAUD- Dikmas yang

Dikembangkan

Target Kinerja

1 Naskah setelah revisi POK

Anggaran Rp. 223.603.000,-


14

B. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan Model/Program hasil

Kajian/Pengembangan

IKK 2 :

Lembaga/Satuan

PAUD-Dikmas yang

menerapakan

Model/Program hasil

Kajian/Pengembangan

Target Kinerja :

156 Lembaga

Output 1 : Penyelenggaraan PAUD-Dikmas

yang mendapatkan Bimbingan

Teknis Capaian Kinerja : 156

Lembaga ,realisasi Anggaran

Rp. 1.085.444,000 (96,15%)

Output 4 : Dokumen Pemetaan Mutu Satuan

PAUD-Dikmas

Target Kinerja : 156 Lokasi

Output 5 :

Lembaga Kemitraan dan

Kerjasama PAUD-Dikmas

Target Kinerja : 156 Lembaga


15

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan Model/program hasil

Kajian/pengembangan dengan Target Kinerja 156 Lembaga dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 1.085.444.000,- didukung oleh beberapa Output Kegiatan :

a. Pemetaan Mutu satuan PAUD dan DIKMAS Anggaran = Rp. 273.073.000

b. SuperVisi Satuan PAUD-DIKMAS Anggaran = Rp. 301.475.000

c. Pengembangan Kemitraan PAUD-DIKMAS = Rp. 510.896.000

IKK 3 :

SDM Paud-Dikmas yang

di tingkatkan Kompetensinya

Output 3 : SDM PAUDNI yang

meningkat Kualifikasi dan

Kompetensinya

Target Kinerja 207 Orang

dan Capaian Kinerja = 207

Orang ( Tercapai) Anggaran

Rp. 389.283.000(98,06%)


16

C. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

IKK 3:

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Target Kinerja :

3 Dokumen

Output 1:

Penyusunan rencana Program

dan Anggaran

Target Kinerja : 1 Dokumen

Realisasi Rp. 209.699.400

Output 2 :

Pengelolaan data dan

Informasi

Target Kinerja : 1

Dokumen Realisasi Rp.

133.227.000

Output 2 :

Monitoring,Evaluasi dan

pelaporan

Target Kinerja : 1

Dokumen Realisasi Rp.

102.257.500


17

D. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN

Dokumen Keuangan, Kepegawaian,Ketatausahaan dan BMN dengan target kinerja

sebanyak 2 (Dua) dokumen dengan Total realisasi Anggaran Rp. 41.600.000,-. Dengan

rincian :

1. Pengelolaan Keuangan = Rp. 20.800.000

2. Pengelolaan BMN = Rp. 20.800.000

IKK 4 :

Dokumen Keuangan,

Kepegawaian dan

BMN

Target Kinerja :

2 Dokumen

Output :

Layanan Internal Over Head

-Pengelolaan Keuangan : 1 Doc

-Pengelolaan BMN : 1 Doc

Realisasi Kinerja : 2 Document


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Tahun 2017 BP-PAUD DAN DIKMAS SULAWESI BARAT di sampaikan juga

bahwa adanya Progrm Kegiatan dari Dirjen DIKDASMEN Ke berbagai LEMBAGA Bp-paud dan

Dikmas di seluruh wilayah indonesia sebagaimana di ketahui bahwa setiap BP PAUD DAN

DIKMAS mendapatkan Kuota pendataan Anak Tidak sekolah (Program ATS) di mana dalam

hal ini Sulawesi barat mendapatkan Target Pendataan sejumlah 6000 ribu jiwa Anak tidak

sekolah di seluruh wilayah dan pada akhirnya Sulawesi Barat setelah melakukan pendataan

di peroleh Data Anak tidak Sekolah sejumlah 8200 jiwa hal ini melampaaui Target dari

Direktorat jenderal Pendidikan dasar dan Menengah ada surplus 2200 jiwa .

Ini menjadi prestasi di sisi lain menjadi Tantangan tersendiri bagi BP PAUD DAN

DIKMAS Sulawesi Barat ke depan di mana hal ini menegaskan Arti bahwa cukup tingginya

tingkat Kecenderungan Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerah Sulawesi Barat Arah, pengkajian

dan pengembangan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal harus mengikuti suatu

langkah-langkah yang sistematis, integratif, dan berkesinambungan, berdasarkan strategi dan

prioritas-prioritas yang ditentukan. Secara ideal, kapasitas pelaku/pengelola dan kelembagaan

harus dikuatkan terlebih dulu untuk mampu mengembangkan program secara efektif dan

benar-benar bermanfaat bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan anak usia dini, nonformal

dan informal. Namun dalam pelaksanaannya, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan

kelembagaan dapat dilakukan simultan dengan pelaksanaan program-program teknisnya,

asalkan alokasi sumber daya dan dananya dapat mencerminkan prioritas pada aspek prioritas

penekanan yang akan diberikan.

Sejalan dengan itu untuk menggambarkan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dan kelembagaan yang terwujud dalam pelaksanaan program teknis dapat dilihat

pada pengukuran akuntabilitas kinerja BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat dimana

merupakan potret menyeluruh pelaksanaan penetapan kinerja yang dapat

dipertanggungjawabkan. Sasaran PAUD dan Dikmas di masa depan mencakup segala lapisan

masyarakat, tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan tingkat

pendidikan sebelumnya. Walaupun demikian, sasaran tersebut tidak hanya diprioritaskan

kepada mereka yang belum pernah sekolah, putus sekolah atau mereka yang tamat sekolah


19

serta ingin mendapatkan pekerjaan, PAUD dan Dikmas juga melayani semua masyarakat

tanpa kecuali, termasuk mereka yang telah memiliki tingkat pendidikan tinggi dan/atau

pekerjaan yang tetap sekalipun. Dengan kata lain sasaran PAUD dan Dikmas adalah mereka

yang masih membutuhkan tambahan pengetahuan/keterampilan untuk meningkatkan

dirinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas

memberikan tugas kepada BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat untuk mengembangkan dan

pengkajian program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal. Dalam mencapai

tujuan, sasaran dan output yang telah ditetapkan, maka BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

pada tahun 2016 telah melakukan pengukuran kinerja pada setiap indikator kinerja sebagai

berikut:

IK 1 : PROGRAM PAUD-DIKMAS YANG DIKEMBANGKAN

- Target : 1 ( Satu) naskah

- Realisasi : 100%

- Penanggungjawab : Seksi Pengembangan Program

Pengukuran Kinerja Tahunan, IK 1

No INDIKATOR

KINERJA TARGET KINERJA

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

KINERJA % ANGGARAN BLOKIR %

1

PROGRAM PAUD-DIKMAS YANG DIKEMBANGKAN

1 Naskah

Rp. 223.603.000,-

1

Naskah

88,74

Rp. 198.430.000,-

88,74

- Deskripsi data Dukung dan hasil analisis :

Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan terdiri atas :

1. Layanan Pengkajian ,pengendalian Mutu Paud dan Dikmas

2. Model Paud dan Dikmas yang di kembangkan

3. Satuan Paud – Dikmas yang di siapkan Untuk memenuhi standar Nasional

4. SDM Paud Dikmas yang di tingkatkan Kompetensinya

5. Layanan Internal Overhead

6. Layanan Perkantoran

Dalam pelaksanaan Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan oleh BP-PAUD dan

Dikmas Sulawesi Barat terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan yakni :


20

1. Adanya revisi anggaran sangat berpengaruh pada tahapan persiapan, pelaksanaan

maupun ujicoba Model-program PAUD-Dikmas yang dikembangkan pada masyarakat yang

telah ditetapkan.

2. Penyusunan langkah langkah pengembangan model/program dilakukan sebelum terbit

Perdirjen Nomor 02 tahuun 2016 tentang petunjuk Teknis Pengembangan Model. Kondisi

ini mengakibatkan beberapa desain langkah pengembangan model perlu penyesuaian.

Guna mengantisipasi keadaan tersebut diatas maka, Seksi Pengembangan

program sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut bersama para Pamong Belajar yang

terlibat dalam pengembangan Model atau program PAUD-Dikmas yang dikembangkan

menempuh langkah-langkah:

1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan pengembangan model/program PAUD-Dikmas

yang dikembangkan.

2. Menyesuaikan tahapan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan sesuai dengan Perdirjen Nomor 02 tahun 2016 tentang petunjuk Teknis

Pengembangan Model.

IK 2, Lembaga/ Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan Model/ program hasil kajian/

pengembangan

2.1 Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapatkan Bimbingan Teknis

- Target : 156 Lembaga

- Realisasi : 156 Lembaga

- Penanggungjawab : Seksi Pengembangan Sumber Daya


21

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahunan, IK 2.1

No INDIKATOR

KINERJA TARGET KINERJA

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

KINERJA % ANGGARAN BLOKIR %

2

Satuan Paud – Dikmas yang di siapkan memenuhi standar nasional - Pemetaan

Mutu

- Supervisi Satuan Paud - Dikmas

- Pengembangan

Kemitraan

156 lembaga

Rp.302.249.000

Rp.305.675.000

Rp. 521.006.000,-

Rp. 1.128.930.000

156 Lembaga

100

Rp.273.073.000

Rp. 301.475.000,-

Rp. 510.896.000,-

Rp. 1.085.444.000,

90,35 % 98,63 % 98,06 %

Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat Bimbingan Teknis

Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas, kegiatan ini

dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada satuan PAUD dan

Dikmas dalam rangka mendorong pemenuhan standar nasional pendidikan. Sasaran

kegiatan supervisi satuan PAUD dan Dikmas tahun 2017 sebanyak 156 lembaga Supervisi

satuan PAUD dan Dikmas dilaksanakan melalui tahapan: Orientasi Teknis Pelaksanaan

Supervisi; Pelaksanaan Supervisi; Validasi Pelaksanaan Supervisi.

Secara umum, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Namun tidak dipungkiri

dalam proses pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang bersifat teknis di lapangan

yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan kegiatan ini diantaranya: Hasil pemetaan mutu lembaga yang menjadi

sasaran supervisi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan supervisi, terlambat dirampungkan

yang dikarenakan adanya gangguan aplikasi online; Koordinator Tim Supervisi Kab./Kota

belum melaksanakan tugasnya secara maksimal sesuai rincian tugas yang sudah

disepakati, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan; Petugas supervisi


22

dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan di lembaga sasaran, belum melaksanakan

tugasnya sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan kegiatan, sehingga tujuan

pembinaan dan bimbingan di lembaga sasaran supervisi tidak tercapai secara maksimal.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalan tesebut diantaranya:

Mengkomunikasikan dengan Seksi Infomasi dan Kemitraan serta berkoordinasi dengan

pengelola aplikasi online pemetaan mutu di pusat untuk mempercepat penyelesaian

gangguan aplikasi yang terjadi; Mengkomunikasikan dengan Koordinator Tim supervisi

kab./kota yang dinilai tidak maksimal melaksanakan tugasnya, dengan menginformasikan

hal-hal yang perlu segera dilakukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan

supervisi satuan paud dan dikmas; Mengkomunikasikan dengan petugas supervisi untuk

mempelajari pedoman pelaksanaan kegiatan dan mencermati data mutu lembaga sasaran

guna memaksimalkan pembinaan dan bimbingan kepada lembaga sasaran sesuai

permasalahan yang dihadapi.

Capaian dari kegiatan supervisi satuan PAUD dan Dikmas tahun 2017 yang semula dengan

sasaran sebanyak 156 lembaga kemudian dapat terlaksana dengan capaian 100 %,

dimana sebanyak 156 lembaga sasaran mendapat bimbingan teknis.

Deskripsi data Dukung dan hasil analisis :

SDM PAUDNI yang meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya terdiri atas 4 kegiatan,

yaitu:

1. Peningkatan Kinerja Guru Paud : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk

Workshop singkat 2 hari di Hotel D Maleo dengan peserta 56 orang. Secara umum,

kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, Adapun terdapat

kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan hanyalah sebatas

keterlambatan peserta menghadiri acara sehingga panitia menerapkan sistem

peringatan kepada peserta yang sering terlambat. Capaian dari kegiatan Penguatan

Pamong Belajar/SDM BP PAUD dan DIKMAS yang semula dengan sasaran sebanyak

45 orang kemudian mengalami revisi menjadi 56 orang dan dapat terlaksana

dengan capaian 100 %, dimana sebanyak 56 orang peserta Kegiatan Workshop

Peningkatan SDM Guru telah mengikuti kegiatan tersebut.

2. Penguatan PTK PAUD DIKMAS bimbingan Tekhnis Kurikulum 2013 , kegiatan

penguatan PTK PAUD dan Dikmas dilakukan dalam bentuk Workshop. Kegiatan ini


23

bertujuan melatih guru agar mampu melaksanakan kurikulum 2013 dan

pengembangannya di lembaga/satuan pendidikan ,membekali peserta agar

mengetahui Kerangka acuan kerja penyusunan Kurikulum dan rencana tindakan

persiapan proses pembelajaran di satuan pendidikan Paud.

Rencana awal kegiatan Diklat beberapa angkatan, tapi dengan adanya kebijakan

efisiensi anggaran secara nasional,tidak dapat terlaksana karena dananya

dipangkas.Pelaksanaan semua kegiatan Diklat dapat berlangsung dengan baik.

Walaupun demikian,terdapat Kegiatan tetap di laksanakan dalam bentuk

Workshop.Adapun kendala yang dihadapi : Pada hari pertama pelaksanaan

kegiatan, kedatangan peserta untuk melakukan registrasi sebahagian besar tidak

tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam surat undangan peserta,

sehingga acara pembukaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan seringkali

tertunda, dan mempengaruhi agenda kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan;

Jadwal penyajian materi seringkali berubah karena terdapat beberapa narasumber

yang tidak bisa menyajikan materinya sesuai jadwal yang sudah ditentukan,

sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan; Kehadiran peserta di

kelas seringkali tidak tepat waktu sesuai jadwal kegiatan, khususnya pada materi

pertama di pagi hari dan setelah waktu istirahat siang, sehingga seringkali

penyajian materi terlambat dimulai. Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi

permasalan tesebut diantaranya: Membangun komunikasi dengan pihak Dinas

Dikbud Kab./Kota 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk melakukan

konfirmasi tentang kesiapan untuk mengutus peserta Diklat sesuai surat undangan

yang telah dikirim. Disamping itu, pada saat registrasi peserta, 2 jam sebelum

batas akhir waktu registrasi, menghubungi Dinas Dikbud Kab./Kota yang belum

datang utusan pesertanya, untuk melakukan konfirmasi mengenai hal tersebut;

Melakukan koordinasi dengan narasumber untuk melakukan penjadwalan ulang

penyajian beberapa materi kegiatan Diklat yang perlu dilakukan penyesuaian.

Dilakukan pemanggilan peserta melalui microphone informasi 15 menit sebelum

materi dimulai untuk hadir di ruangan. Penguatan PTK PAUD dan Dikmas (Diklat)

capaian sasarannya sebesar 100% atau dari 56 orang yang direncanakan mengikuti

Workshop, terealisasi sebanyak 56 orang.

3. Manajemen Pengelolaan Lembaga ( Peningkatan kompetensi sumber daya

eksternal)


24

Workshop ini di adakan dalam rangka meningkatkan mutu managemen dan

pengelolaan lembaga ( PKBM,SKB,PAUD,LKP DLL) di laksanakan selama 3 hari

dengan peserta capaiannya 100% yakni 60 orang peserta hadir dalam kegiatan.

4. Pemagangan PTK PAUD DIKMAS, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk magang

yang diikuti oleh 7 orang peserta dalam hal ini datang dari berbagai tupoksi kerja di

BP-PAUD & DIKMAS Sulawesi Barat Antara lain :

- Tenaga Keuangan 3 Orang

- Tenaga Informasi dan Publikasi 1 Orang

- Tenaga Ke Arsipan 2 Orang

- Tenaga BMN 1 Orang

Secara umum, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Meskipun demikian,

Adapun kendala yang dihadapi: Kompleksitas kegiatan Pegawai BP-PAUD dan

DIKMAs JAWA BARAT yang dalam hal ini selaku pihak narasumber koordinasi dan

sinkronisasi Program dan kegiatan terkadang sibuk dengan rutinitas pekerjaan

namun nantinya itu mendapatkan solusi dengan di beri luang waktu Khusus bagi

kami konsultasi Program dan kegiatan di mana di dapatkan solusi,ide,dan program

kegiatan yang dapat di terapkan di daerah Sulawesi Barat nanti Khususnya di BP-

PAUD dan DIKMAS SULAWESI BARAT.

Semua ini dalam rangka peningkatan kompetensi teknis untuk menunjang

optimalisasi pelaksanaan tugas dan Fungsi Ke depan.

5. Labsite BP PAUD DAN DIKMAS SULAWESI BARAT, dalam hal ini ada 2 ( dua) :

1. Labsite PRAMUKA

2. Labsite APE ( Alat peraga Education)

Kegiatan ini tidak dapat terealisasi karena Adanya permintaan Efisiensi Anggaran

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di samping kurang di

topang/terbatasnya Sumber daya Manusia (Pamong) terkait Hal tersebut .

Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas

a. Target : 156 Lokasi

b. Realisasi : 175 Lembaga


25

PEMETAAN MUTU SATUAN PAUD SULAWESI BARAT TAHUN 2017

A. MEKANISME KERJA

Mekanisme analisis data hasil pemetaan mutu satuan PAUD DAN Dikmas oleh Tim

inti sebgai berikut:

1. Analisis data hasil pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas oleh tim inti berdasarkan indikator-indikator SNP yang dirumuskan oleh BAN PAUD dan PNF

2. Pemaparan hasil analisis data pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas oleh Tim Inti

3. Pembahasan hasil analisis data pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas oleh peserta dari berbagai elemen pemangku kepentingan

4. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hasil analisis data maupun tindak lanjut yang layak atau harus dilaksanakan

5. Penyusunan laporan hasil analisis data pemtaan mutu satuan PAUD dan Dikmas secara lengkap

6. Distribusi hasil analisis data pemetaan mutuh satuan PAUD dan Dikmas kepada seluruh pemangku kepentingan

Penyelenggaraan Kegiatan “Analisis Data Hasil Pemetaan Mutu” Tahun anggaran

2017 ditanggung oleh program dan rencana kerja BP PAUD dan Dikmas Sulbar

Analisis Data hasil

pemetaan

Mutu Satuan PAUD dan

Dikmas

(Oleh Tim Inti)

Pemetaan hasil

Analisis data

Pemetaan Mutu

Satuan PAUD

dan Dikmas

(Oleh Tim Inti)

Pembahasan hasil analisis data

pemetaan mutu Satuan PAUD dan

Dikmas oleh Peserta dari berbagai

elemen pemangku kepentingan

Menyusun laporan hasil Analisis

data satuan PAUD dan Dikmas

Pemetaan

Distribusi hasil analisis data pemetaan

mutu satuan PAUD dan Dikmas

kepada seluruh pemangku

kepentingan


26

Tahun 2017 dengan nomor : SP DIPA-023.05.2.403497/2017, TANGGAL 03 April

2017

B. SASARAN PELAKSANAAN PEMETAAN MUTU SATUAN PAUDNI TAHUN 2017

Pada pelaksanaan pemetan mutu satuan PAUDNI tahun 2017 berfokus pada

lembaga satuan PAUD dan DIkmas yang belum diakreditasi oleh BAN-PNF. Selain

itu, yang berbeda pada Tahun sebelumnya adalah pengumpulan data pemetaan

mutu lembaga satuan PAUD dan Dikmas bukan lagi binaan UPTD BPKB/SKB

namun menyasar pada semua jenis lembaga PAUD dan Dikmas yakni lembaga

PAUD, LKP, dan PKBM di wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat.

Sasaran pengumpulan data satuan paudni pada tahun 2017 ini dikelompokkan

sebagai berikut:

Adapun jumlah lembaga satuan PAUD dan Dikmas yang dihimpun datanya pada tahun ini sejumlah 175 lembaga yang terdiri dari beberapa jenis program yang dapat dilihat pada tabel berikut;

Pemetaan Mutu Program PAUD dan Dikmas Menurut Jenis Program Tahun 2017

Data berasal dari lembaga-lembaga yang ada di wilayah kerja BP PAUD Dan Dikmas Sulawesi Barat tersebar di 6 ( enam ) Kabupaten. : Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Majene, Kab.Polman, Kab. Mamasa.

Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas

a. Target : 156 Lembaga

b. Realisasi : 156 Lembaga

Kabupaten Lembaga/Satuan Pendidikan Jumlah

PAUD PKBM LKP

Polewali Mandar 18 8 9 35

Mamasa 15 11 9 35

Majene 25 6 4 35

Mamuju tengah 31 1 3 35

Mamuju 31 2 2 35

Jumlah 120 28 27 175


27

Pengukuran Kinerja Tahunan, IK 2.6


Program kemitraan dan kerjasama PAUD dan Dikmas Tahun 2017 ini diarahkan

untuk mengimplementasikan beberapa model PAUD dan Dikmas yang telah

dikembangkan oleh BPPAUD dan Dikmas Sulawesi Barat pada tahun sebelumnya,

adapun model yang berhasil diimplementasikan adalah model PAUD berbasis

lingkungan pesisir dan pegunungan serta Model Pendidikan Keluarga Kolaborasi

Guru, Orangtua dan Masyarakat.

Dengan adanya program kemitraan dan kerjasama ini banyak lembaga

mengenal, memahami dan mengimplementasikan model-model yang telah

dikembangkan oleh BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat, hal ini menghapus

pandangan masyarakat utamanya para pemangku jabatan bahwa model ini hanya

menjadi bahan yang dipajang di etalase tanpa memberi manfaat yang nyata bagi

masyarakat terutama masyarakat penyelenggara dan pengguna PAUD dan

Dikmas. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya dari adanya program kemitraan ini

adalah eksistensi, pencitraan dan pengenalan lembaga BPPAUD dan Dikmas

Sulawesi Barat pada organisasi mitra, pemerintah daerah baik propinsi maupun

kab./kota serta masyarakat luas semakin dipahami dan dikenal luas sebab pada

kenyataanya masih banyak lembaga-lembaga calon mitra baik dalam pemerintah

daerah maupun dipihak swasta belum bahkan tidak mengenal keberadaan serta

tugas dan fungsi dari lembaga BPPAUD dan Dikmas Sulawesi Barat.

Kegiatan kemitraan dan kerjasama penguatan PAUD dan Dikmas tahun

2017 ini telah berjalan dan berakhir pada tahun ini sesuai rencana, namun dibalik

berakhirnya kegiatan tersebut beberapa hal yang terjadi selama pelaksanaan

menjadi pelajaran yang berharga dalam pelaksanaan program berikutnya,

beberapa hal yang dapat dikoreksi dalam kegiatan ini adalah :

1. Perlu memperhatikan schedule survey identifikasi dan negoisasi dengan lembaga

calon mitra agar terjadi kesepakatan yang baik tanpa terbentur masalah waktu

seperti masalah waktu alokasi pengangaran dana kegiatan kemitraan sehingga

sharing anggaran antar lembaga mitra dapat dilakukan, serta masalah waktu

pelaksanaan kegiatan agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain yang berbeda

tema atau agar alokasi waktu dapat bergandengan dengan program dengan tema

yang bersesuaian.


28

2. Pelibatan terhadap banyak unsur dalam setiap proyek kemitraan dan kerjasama

PAUD dan Dikmas perlu ditingkatkan agar kegiatan ini memiliki hasil yang

maksimal serta menyeluruh kepada semua sasaran. Oleh karena itu loby-loby

kerjasama perlu diintensifkan terutama kepada pemerintah-pemerintah daerah

agar mendapatkan dukungan yang besar serta terwujudnya pengelolaan yang

baik karena sinergi sumber daya manusia penyelenggara program yang baik.

3. Model-model yang siap dimitrakan agar tersedia secara lengkap, jika

dimungkinkan, tersedia dalam bentuk katalog model sehingga calon mitra dapat

secara bebas dan rinci memilih dan menentukan model yang mana yang mereka

akan gunakan dalam pengaplikasian daerah sasaran.

4. Pemotongan anggaran sebagai bentuk dari kontribusi lembaga mendukung

efisiensi dan efektifitas anggaran agar tidak mengganggu dan mengacaukan

matriks dan rencana sasaran kemitraan dan kerjasama penguatan PAUD dan

Dikmas, olehnya itu diharapkan kepada penentu kebijakan agar dalam

pelaksanaan pemotongan anggaran tidak melakukan pemotongan anggaran tidak

secara mendadak dan tiba-tiba, diharapkan juga agar penetapan sasaran

pemotongan anggaran dapat memperhatikan program yang sudah berjalan dan

sudah memiliki kesepakatan dengan calon mitra atau belum, sehingga tidak

membuat kesimpangsiuran informasi bagi calon mitra. Hal ini juga untuk menjaga

mutu kerjasama, citra dan nama baik lembaga BPPAUD dan Dikmas Sulawesi

Barat dimata calon mitra yang telah memiliki komitmen bekerjasama dengan

BPPAUD dan Dikmas Sulawesi Barat.


a. Dokumen Keungan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN, Rencana Kegiatan

dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk merencanakan/

mempersiapkan acuan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, sekaligus menjadi

pedoman evalusi dalam pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini terbagi atas 2 (dua) komponen

utama yakni:

- Pengelolaan Keungan 1 (Satu) Dokumen

- Pengelolaan BMN 1 (Satu) Dokumen

Dokumen rencana anggaran dan kegiatan bertujuan untuk mempersiapkan/

merencanakan acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan yang terdiri atas:


29

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

2. Penyusunan RKA-KL 2018

- Dokumen Evaluasi

Dokumen evaluasi difokuskan pada kegiatan Penyelengaraan Satuan

Pengendalian Internal (SPI).

b. Data dan Informasi PAUD-Dikmas Kegiatan data dan informasi PAUD-Dikmas

meliputi :

- Partisipasi Pameran PAUDNI

- Pengelolaan Website

- Penerbitan Bulletin

- Publikasi dan Promosi TV/Media Cetak

Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN

a. Target : 2 Dokumen

b. Realisasi : 2 Dokumen

c. Penanggungjawab : Sub Bagian Umum


Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan ini terbagi

atas 3 (tiga) komponen utama yakni:

1. Dokumen Kepegawaian

Peningkatan Karakter ASN

2. Dokumen Keuangan

Laporan Keungan, SPM, SPJ,

Kontrak Kerja, SSP

3. Dokumen Ketatausahaan

Penyelenggaraan Inventaris BMN

Daftar Inventaris Barang

Label Inventaris Barang


30

B. Realisasi Anggaran

Atas hasil pelaksanaan kegiatan Program BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun

2017 Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

pada awal Tahun 2017 mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 8.079.501.000,- dengan Self

Bloking sebesar Rp. 1.086.250.000,- menjadi Rp.6.993.251.000 dan hingga akhir Tahun 2017

realisasi anggaran sebesar Rp. 5.774.593.271 ( REALISASI SAS ) ,- atau sebesar 82.57% DAN

UNTUK (REALISASI SPAN) sebesar Rp. 5.727.413.271 ,- atau sebesar 81.90%

Realisasi Daya Serap Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2017

Dari tabel diatas nampak terlihat bahwa anggaran BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

Tahun 2017 didominasi oleh belanja barang lalu disusul dengan belanja modal dan yang

terakhir belanja pegawai.

No Uraian Belanja

Realisasi SPM (SAS) % Realisasi SP2D

(SPAN) %

1 Pegawai Rp. 749.937.536,- 82.77 Rp. 749.937.536,- 82.77

2 Barang Rp. 3.786.077.685,- 91.42 Rp. 3.738.897.685,- 90.28

3 Modal Rp. 1.238.578.050,- 63.66 Rp. 1. 238.578.050,- 63.66

Total Rp. 5.774.593.271,- 82,57 Rp. 5.727.413.271,- 81.90 %


31

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2017 merupakan

perwujudan pertanggungjawaban terhadap Penetapan Kinerja atas pelaksanaan

Penetapan Kinerja (PK), sebagai pengembang amanah yang harus disampaikan kepada

masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia BP-PAUD dan Dikmas.

Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun merupakan bagian dari usaha BP-PAUD dan Dikmas

Sulawesi Barat dalam pencapaian Renstra tahun 2015- 2019 (visi, misi, tujuan strategis,

sasaran strategis dan program).

Dalam LAKIP BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2017 telah melaporkan capaian

kinerja dari 4 IK yang diperjanjikan dengan Ditjen BP-PAUD dan Dikmas pada awal tahun

2017. Secara umum pada Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) kelompok kerja

yang melaksanakan program tersebut telah dapat merealisasikan target IK yang yang

ditetapkan. Pencapaian IK tersebut dapat memberikan kontribusi langsung dalam capaian

merealisasikan IKU /IKK Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendibud tahun 2017. Hal ini

didukung fakta bahwa kinerja BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2017 telah

berhasil melaksanakan 4 IK beserta target program dan telah melaksanakan program -

program yang dititik beratkan pada penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan, untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan tenaga

pendidikan yang berkompeten dan merata dalam bentuk pendidikan dan pelatihan para

PTK PAUDNI, penyediaan manajemen satuan pendidikan yang berkompeten, penyediaan

sistem pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan, penyediaan data dan

informasi serta akreditasi yang handal, dan penataan struktur organisasi untuk menjamin

terlaksananya layanan prima dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun kedua dari Renstra BP PAUD dan Dikmas

Sulawesi Barat Tahun 2017 yaitu RENSTRA Tahun 2015-2019, merupakan salah satu

capaian terbaik untuk dapat melaksanakan program-program yang telah dicanangkan

pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar program-program

pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. BP PAUD

dan Dikmas Sulawesi Barat Tahun 2017 akan mengambil langkah-langkah strategis, baik


32

berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin perwujudan

tekad dalam melakukan reformasi pendidikan PAUDNI untuk menjawab tantangan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.

Mamuju, 2 Februari 2018

Plh Kepala ,

Drs.Muhammad Ashar,M.Pd

Nip : 19610823 198903 1 007


33

LAMPIRAN-LAMPIRAN


34

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

Dengan

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat

FUNGSI

a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usiadini dan pendidikan

masyarakat;

g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; dan;

h. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.


35

TARGET CAPAIAN

BP-PAUD DAN DIKMAS SULAWESI BARAT

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017

TARGET ANGGARAN

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan

model/program PAUD-

Dikmas yang bermutu,

berwawasan gender,

Pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan (ESD) dan

kewarganegaraan global,

serta replikabel di seluruh

regional/wilayah

Model/Program PAUD-Dikmas

yang dikembangkan

- Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangakan

3 Naskah

3 Naskah

Rp

419,287,000

Rp

419,287,000

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas

yang Menerapkan

Model/Program hasil

kajian/pengembangan

156 Lembaga Rp.

1,128,930,000

- Satuan PAUD-Dikmas yang

disiapkan untuk memenuhi

Standar Nasional

156 Lembaga Rp

1,128,930,000

SDM PAUD Dikmas yang

ditingkatkan kompetensinya

- Peningkatan Kompetensi

SDM PAUD Dikmas

207 Orang

207 Orang

Rp 1,230,979,000

Rp 1,230,979,000

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Rp. 551,330,000

Rp 249,243,000

Rp 133,370,000

Rp 168,720,000

- Layanan Internal

(Overhead) a. Penyusunan Rencana

Program dan Anggaran

b. Pengelolaan Data

dan Informasi

c. Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

Dokumen Keuangan,

Kepegawaian, Ketatausahaan, dan

BMN

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Rp. 41,600,000

Rp 20,800,000

Rp. 20,800,000

- Layanan Internal (Overhead)

a. Pengelolaan Keuangan

b. Pengelolaan BMN

Total Jumlah Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat : Rp 8,079,501,000,-


36

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat

(dlm juta)

NO RENCANA PENYERAPAN Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

1 Bulanan - - - 714 267 345 726 863 1,293 1,663 1,273 935

2 Kumulatif - - - 714 981 1,326 2,052 2,915 4,208 5,871 7,144 8,079

3 % 0.00% 0.00% 0.00% 8.84% 12.14% 16.41% 25.40% 36.08% 52.09% 72.67% 88.43% 100% EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Mamuju, 2 Februari 2017

Direktur Jenderal PAUD Kepala , dan Pendidikan Masyarakat

Harris Iskandar Drs.Muhammad Sayuti,MM


37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAKIP - pauddikmassulbar.kemdikbud.go.idpauddikmassulbar.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/07/LAKIP-2017...Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan

Documents