BAB · Web view1 LAKIP DINDIKBUD 2017 LAKIP D INDIKBUD 2017 LAKIP D INDIKBUD 2017 54 LAKIP D INDIKBUD 2017 LAKIP D INDIKBUD 2017 LAKIP D INDIKBUD 2017 Dengan memanjatkan puji …

LAKIP DINDIKBUD 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)TAHUN 2017

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI BANTENJl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3b)

1


Serang Telp. (0254) 267066

2


KATA PENGANTAR

BismillahirrahmanirrahimAssalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Alhamdulillah kami dapat menyusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017, walaupun masih banyak kekurangan, akan tetapi semoga buku ini dapat bermanfaat dan sebagai acuan dalam menyusun pokok – pokok kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Banten kini dan mendatang.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 12 Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pendidikan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib dan sebagai pelayanan dasar sehingga memiliki landasan yang strategis dalam tata pengelolaan pemerintahan di daerah. Selain itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meletakkan bidang pendidikan dan Kebudayaan sebagai prioritas yang dimasukkan kedalam visi misi.

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

LAKIP merupakan dokumen tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok,

i


dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dengan adanya sistem LAKIP bergeser dari pemahaman “berapa besar dana yang telah dan akan digunakan” menjadi “berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai”.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentu akan berkonsentrasi baik kepada aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan maupun terhadap visi misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan isu – isu strategis yang berkembang dimasa kini.

LAKIP disusun, sebagai komitmen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam pelaksanaan program, kegiatan, disertai capaiannya.

Akhirnya, kami berharap agar dokumen ini bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Serang, Desember 2017KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

E. KOSASIH SAMANHUDI

ii


BAB1

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel merupakan sebuah keharusan

yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi

pembangunan sekaligus aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam

mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan

kinerja lembaga secara optimal. Sejalan dengan perkembangan terhadap

berbagai aspek aparatur negara, terdapat satu issue yang mengemuka

yang terjadi dalam perkembangan sektor publik yaitu semakin

menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan sekaligus kinerja pemerintah.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) dinyatakan bahwa, setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan harus mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan secara

transparan, akuntabel dan objektif.

Setiap Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus

memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam

PENDAHULUAN

1


rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good

Governance. Tujuan LAKIP adalah untuk mendorong terciptanya

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat

untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan

sasaran sistem tersebut adalah:

1. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah yang akuntabel sehingga

dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap

aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

2. Terwujudnya transparansi Organisasi Perangkat Daerah;

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan nasional

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) yang wajib

disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itulah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2017

dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LaKIP

disajikan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2017.

1.2 KONDISI UMUM PENDIDIKAN DI PROVINSI BANTEN

Keberhasilan pembangunan suatu negara berkaitan erat dengan

keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya, di samping

ketersediaan sumber daya alam, modal dan tingkat teknologi yang

dimiliki. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya-upaya

yang berkaitan dengan perluasan pendidikan dimana memegang

peranan yang sangat penting karena peningkatan kuantitas dan kualitas

2


pendidikan memberi kontribusi terhadap pengembangan kedua unsur

lainnya.

Kenyataan menunjukkan, bahwa peningkatan kesejahteraan

masyarakat di suatu negara berkaitan erat dengan besarnya investasi di

bidang pendidikan. Negara-negara yang mencapai keberhasilan dalam

peningkatan kesejahteraan penduduknya adalah mereka yang

menanamkan investasi yang relatif besar di bidang pendidikan dan

pelatihan. Sebaliknya, mereka yang menunjukkan keberhasilan yang

rendah dalam mengupayakan peningkatan kemakmuran penduduknya

merupakan negara-negara yang penyelenggaraan perluasan

pendidikannya relatif lambat.

Dari kondisi tersebut dapat diperoleh gambaran betapa pentingnya

investasi di bidang pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan

indikator yang memegang peranan penting sebagai penentu kualitas

penduduk di suatu wilayah, yang dapat diukur dari Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) selain indikator penentu yang lain yakni pendapatan dan

kesehatan. Dengan demikian agar kualitas penduduk dapat ditingkatkan,

maka upaya-upaya perbaikan di bidang pendidikan baik secara kuantitas

maupun kualitasnya, merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan

kuantitas dan kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah diantaranya

adalah angka buta huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi

murni, angka putus sekolah, dan angka melanjutkan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan yang diatur

dalam UU No. 23 Tahun 2014, dapat diketahui pada Pencapaian

Indikator Pendidikan di pada menengah dan Sekolah khusus (SKh).

SMA/SMK/SKh di Provinsi Banten, untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada Tabel Capaian Indikator dari TP 2014/2015 – TP 2017/2018 seperti

dibawah ini:

3


Tabel. 1.1Capaian Indikator Pendidikan TP 2014/2015 – TP 2017/2018

SMA,SMK,MA dan PAKET C

No. IndikatorSMA/SMK/MA/PAKET C

TP2014/2015

TP2015/2016

TP 2016/2017

TP2017/2018

1 Angka Partisipasi Kasar 66,57 66,83 67,49 83,01

2 Angka Partisipasi Murni 54,51 54,74 57,12 60,05

3 Angka Putus Sekolah 0,37 0,53 1,08 0,61

4 Siswa Yang Tamat - 98,92 100,00

Sumber : Dapodik 2017

Mencermati data dalam tabel tersebut diatas yang dijadikan acuan

dari evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Tahun 2017 ini secara normatif

masih banyak kegiatan yang perlu ditingkatkan dan tetap menjadi

rencana / program tahun berikutnya, walaupun secara normatif pula

banyak program dan kegiatan yang cukup berhasil dilaksanakan diatas

rata-rata nasional/pusat dimana oleh semua komponen yang terlibat siap

selalu untuk tetap dipertahankan pada posisi tersebut dan kalau bisa dari

tahun ke tahun selalu diupayakan peningkatannya sehingga semua

program/kegiatan itu menjadi tuntas sempurna.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Banten, sangat

tergantung pada tenaga pendidik/guru dan tenaga kependidikan/tata

usaha di dalam proses pembelajaran baik pada jenjang SMA/MA, SMK

dan SKh di Provinsi Banten, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

4


jumlah tenaga Pendidik/Guru dan Jumlah Siswa TP 2017/2018 dibawah

ini:

Tabel. 1.2Jumlah Tenaga Pendidik/Guru TP 2017/2018

SMA/MA, SMK dan S.KH

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH

1 SMA/MA 20,542

2 SMK 10,342

3 S.KH 687

TOTAL 344,190Sumber : Dapodik 2017

Tabel. 1.3Jumlah Siswa TP 2017/2018

SMA/SMK/SKh/MA

NO NAMA SEKOLAH

SISWA MENURUT STATUS SEKOLAH

NEGERI SWASTA JUMLAH

L P L+P L P L+P L+P

1 SMA 45,056 49,491 94,547 31,051 29,216 60,267 154,814


NO NAMA SEKOLAH

SISWA MENURUT USIA SEKOLAH

JUMLAH<16 TAHUN 16-18 TAHUN >18 TAHUN

L P L+P L P L+P L P L+P

1 SMA 8,377 11,050 19,427 65,162 70,226 135,124 3,025 3,378 6,403 154,814


NO NAMA SEKOLAHSISWA MENURUT STATUS SEKOLAH

NEGERI SWASTA JUMLAH

5


L P L+P L P L+P L+P

1 MA 6,323 6,778 12,358 26,160 25,142 51,302 63,660


NO NAMA SEKOLAH

SISWA MENURUT USIA SEKOLAH

JUMLAH<16 TAHUN 16-18 TAHUN >18 TAHUN

L P L+P L P L+P L P L+P

1 MA 4,619 5,872 10,491 24,036 26,099 48,961 2,136 2.072 4,208 63,660


Disamping siswa dan tenaga pendidik, juga harus didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai, untuk di Provinsi Banten

pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah

dilaksanakan secara bertahap dan secara berkesinambungan untuk

gedung yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat setiap

tahun. Keadaan ruang kelas sekolah yang ada di Provinsi Banten, tiap

tahunnya sudah mengalami peningkatan. Pembangunan ruang kelas

baru (RKB) perlu juga dilakukan karena perkembangan jumlah siswa

yang terus meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table

kondisi ruang kelas TP 2014/2015 – TP 2016/2017 di bawah ini.

Tabel 1.4Kondisi Ruang Kelas TP 2014/2015 – TP 2016/2017

NO NAMASEKOLAH

KONDISI RUANG KELAS

BAIK RUSAK RINGAN RUSAK BERAT

TP 2014/2015

TP 2015/2016

TP 2016/2017

TP 2014/2015

TP 2015/2016

TP 2016/2017

TP 2014/2015

TP 2015/2016

TP 2016/2017

1 SMA 4.287 3.698 3.708 746 486 486 137 137 114

2 SMK 3.892 3.989 3.989 373 401 401 166 101 93

3 MA 969 1.394 1.394 341 585 530 111 185 147Sumber : Dapodik 2017

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

6


Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LaKIP) adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten. Adapun tujuan penyusunan LaKIP adalah :

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Banten menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan

pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

2. Menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya;

3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam menyusun

program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih

fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi

pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LaKIP Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

7


2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 4614) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4663) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 4664) ;

8


12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 4889) ;

14. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 81 tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2015;

15. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformsi Birokrasi;

20. Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) RI

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

9


22. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018;

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1. Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

1.5 GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

1.5.1. DASAR HUKUM

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Selanjutnya, pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten ditindaklajuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten

Berpijak dari kebijakan daerah tersebut, kedudukan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah merupakan unsur

penyelenggara Bidang Pendidikan Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.5.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

10


Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Banten yang mempunyai tugas pokok membantu

Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Provinsi di bidang pembangunan pendidikan daerah.

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah

sebagai berikut:

11


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

12


1.7 SUMBER DAYA APARATUR

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang

terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2017, jumlah

pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah

sebanyak 930 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 15,60% atau 141

orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 34,73% atau 323

adalah Pegawai Negeri Sipil Guru PLB sedangkan 44,51% atau 414 orang

berstatus Tenaga Kerja Sementara (TKS) dan 5,59% atau 52 orang berstatus

Guru Tidak Tetap. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menurut status dan golongan

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi BantenMenurut Status dan Golongan Tahun 2017

NO STATUS

GOLONGAN

JUMLAH %I II III IV

1. Pegawai Negeri Sipil 1 18 102 20 141 15,60

2. Pegawai Negeri Sipil Guru SKH 0 5 248 70 991 34,73

3 Tenaga Kerja Sementara/Magang 0 0 0 0 414 44,51

4 Guru Tidak Tetap 0 0 0 0 52 5,59

JUMLAH 1 23 350 99 924 100.00


Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang

berstatus PNS didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu

sebanyak 350 orang atau sekitar 75,43% dari seluruh pegawai PNS. Hal ini

mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas

pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama).

13


Golongan kedua terbanyak dari status golongan kepegawaian di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah golongan IV dengan

jumlah pegawai sebanyak 99 orang atau 21,33%. Sedangkan golongan II

hanya berjumlah 23 orang atau 4,95%.

Hal tersebut menunjukkan sudah memadainya kualitas sumber daya

manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

1.8 REALISASI KEUANGAN

Total progres realisasi keuangan dan fisik kegiatan pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sampai dengan per 31

Desember 2017 yaitu mencapai Rp.497,600,143,868,00 atau 82,74% dari

alokasi dana APBD TA. 2017 sebesar Rp. 601,478,674,281,00.

Selengkapnya data progres laporan realisasi fisik dan keuangan tersaji dalam

tabel berikut.

Tabel 1.6Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA.2017

No Program/KegiatanPagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Fisik (%)

Selisih(Rp)Rp %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)–(4)

Belanja Tidak Langsung 871.264.352.113 838.923.860.418 96,29 96,57 (32.340.491.695)

Belanja Langsung 601.478.674.281 497.487.923.868 82,71 97,12 (103.990.750.413)

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

2.975.000.000 2.215.012.970 74,45 87,12 (759.987.030)

- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

475.000.000 378.569.970 79,70 81,57 (96.430.030)

- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2.500.000.000 1.836.443.000 73,46 92,67 (663.557.000)

2. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

137.845.866.064 130.319.558.728 94,54 71,96 (7.526.307.336)

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

92.281.000.000 91.285.682.100 98,92 94,05 (995.317.900)

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1.820.935.000 1.593.055.722 87,49 92,28 (227.879.278)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

34.143.982.064 31.433.608.734 92,06 62,93 (2.710.373.330)

- Peningkatan Kapasitas Aparatur

2.900.000.000 2.295.790.000 79,17 83,20 (604.210.000)

14



(Rp)

Realisasi Fisik (%)

Selisih(Rp)Rp %

- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

3.449.949.000 1.349.776.906 39,12 58,46 (2.100.172.094)

- Manajemen Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten

350.000.000 321.163.000 91,76 92,79 (28.837.000)

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Lebak

150.000.000 148.895.000 99,26 98,98 (1.105.000)

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Pandeglang

150.000.000 150.000.000 100,00 100,00 0

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Serang

150.000.000 148.700.000 99,13 99,13 (1.300.000)

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Tangerang

150.000.000 146.520.000 97,68 98,26 (3.480.000)

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Serang

150.000.000 148.230.000 98,82 98,42 (1.770.000)

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Tangerang

150.000.000 148.005.000 98,67 98,67 (1.995.000)

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Tangsel

150.000.000 148.123.700 98,75 100,00 (1.876.300)

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Cilegon

150.000.000 0 0,00 0,00 (150.000.000)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kab Lebak

150.000.000 126.356.575 84,24 80,60 (23.643.425)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kab Pandeglang

150.000.000 75.764.291 50,51 100 (74.235.709)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kab Serang

150.000.000 98.445.000 65,63 65,63 (51.555.000)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kab Tangerang

150.000.000 106.099.200 70,73 81,40 (43.900.800)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kota Serang

150.000.000 107.430.000 71,62 71,62 (42.570.000)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kota Tangsel

150.000.000 127.285.500 84,86 100,00 (22.714.500)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kota Tangerang

150.000.000 134.776.000 89,85 89,85 (15.224.000)

15



(Rp)

Realisasi Fisik (%)

Selisih(Rp)Rp %

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kota Cilegon

150.000.000 12.807.000 8,54 40,01 (137.193.000)

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tekom

50.000.000 21.950.000 43,90 63,96 (28.050.000)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Tekom

150.000.000 128.178.000 85,45 85,45 (21.822.000)

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPPNF

50.000.000 48.542.000 97,08 100,00 (1.458.000)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPNF

150.000.000 6.000.000 4,00 50,00 (144.000.000)

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPK

100.000.000 8.375.000 8,38 8,38 (91.625.000)

3. Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

440.599.851.420 347.379.709.820 78,84 92,68 (93.220.141.600)

- Peningkatan Pengembangan Pembelajaran SMA

10.058.122.000 8.655.564.825 86,06 90,64 (1.402.557.175)

- Peningkatan Pengembangan Pembelajaran SMK

13.154.062.060 12.277.025.550 93,33 100,00 (877.036.510)

- Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMA

47.086.170.379 44.733.889.283 95,00 100,00 (2.352.281.096)

- Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK

27.132.562.121 17.919.054.300 66,04 87,50 (9.213.507.821)

- BOSDA SMA Negeri 112.762.817.400 59.651.356.468 52,90 52,93 (53.111.460.932)

- BOSDA SMK Negeri 61.912.018.000 45.758.844.364 73,91 98,26 (16.153.173.636)

- Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

4.650.000.000 4.376.767.000 94,12 100,00 (273.233.000)

- Peningkatan Mutu Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

6.200.000.000 6.029.039.150 97,24 97,24 (170.960.850)

- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Khusus

3.207.500.000 2.334.660.505 72,79 100,00 (872.839.495)

- Pengembangan Standarisasi Pendidikan

3.752.175.000 2.902.819.500 77,36 77,36 (849.355.500)

- Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan

0 0 0 0 0

- Pengembangan SDM Pendidikan

8.177.117.375 6.610.066.025 80,84 98,90 (1.567.051.350)

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)

4.023.078.000 4.015.298.000 99,81 100,00 (7.780.000)

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)

16.345.505.000 14.840.250.000 90,79 100,00 (1.505.255.000)

16



(Rp)

Realisasi Fisik (%)

Selisih(Rp)Rp %

- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA

10.823.875.000 7.736.214.500 71,47 83,57 (3.087.660.500)

- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK

9.660.694.000 7.937.783.350 82,17 95,00 (1.722.910.650)

- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) (148 Sekolah)

62.886.320.000,00 62.886.320.000,00 100,00 100,00 (62.886.320.000,00)

- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) (75 Sekolah)

37.628.080.000,00 37.628.080.000,00 100,00 100,00 (37.628.080.000,00)

- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) (7 Sekolah)

272.560.000,00 272.560.000,00 100,00 100,00 (272.560.000,00)

- Pengembangan Teknologi Pendidikan pada BTIKP

500.000.000 491.367.000 98,27 99,03 (8.633.000)

- Manajemen BOS 367.195.085 322.750.000 87,90 87,87 (44.445.085)

4. Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan

11.028.578.748 10.304.849.950 93,44 92,52 (723.728.798)

- BOP CMBBS 11.028.578.748 10.304.849.950 93,44 92,52 (723.728.798)

5. Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

7.029.378.049 6.540.063.400 93,04 81,21 (489.314.649)

- Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permusiuman

3.140.885.049 3.069.868.000 97,74 91,11 (71.017.049)

- Pengembangan dan Pembinaan Sejarah, Kesenian dan Nilai Budaya Daerah

1.328.492.700 1.303.931.000 98,15 95,05 (24.561.700)

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

1.760.000.300 1.717.121.600 97,56 100,00 (42.878.700)

- Pemanfaatan Taman Budaya

400.000.000 166.095.000 41,52 49,11 (233.905.000)

- Pemanfaatan Museum 400.000.000 283.047.800 70,76 70,76 (116.952.200)

6. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

2.000.000.000 728.729.000 36,44 70,89 (1.271.271.000)

- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

2.000.000.000 728.729.000 36,44 70,89 (1.271.271.000)

TOTAL BELANJA 1.472.743.026.3941.430.524.726.61

597,13 100,00 (42.218.299.779)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

17


1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUANBab ini berisikan tentang: latar belakang, kondisi pendidikan,

maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penulisan

dalam penyusunan LaKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten serta menyajikan tentang: gambaran umum,

struktur organisasi dan sumber daya aparatur Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJABab ini menyajikan tentang : visi; misi; tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten sesuai Renstra Tahun 2017-2022 serta

Indikator Kinerja Utama; Penetapan Kinerja dan Rencana

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Tahun 2017.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJAMenguraikan tentang : evaluasi kinerja, analisis pencapaian

kinerja, capaian prestasi dan penghargaan serta akuntabilitas

keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Tahun 2017.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian laporan

yang berisi kesimpulan dan saran.

18


BAB2

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang

(RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan

Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna

insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu

cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.

Pembangunan masyarakat Banten masa depan berdasar pada visi

Provinsi Banten sesuai RPJMD Tahun 2017 - 2022, yaitu “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAkUL KARIMAH”. Visi tersebut memberikan arah yang jelas

bagi pembangunan sistem pendidikan Banten saat ini dan ke depan untuk

menghasilkan insan cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas

intelektual dan cerdas kinestetis.

Cerdas spiritual yaitu mampu untuk Beraktualisasi diri melalui olah

hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan

akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. Cerdas

emosional dan sosial yaitu mampu Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk

meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan

seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam membina dan memupuk

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

19


hubungan timbal balik, berdemokrasi, berempati dan bersimpati, menjunjung

tinggi hak asasi manusia, memupuk rasa ceria dan percaya diri, menghargai

kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara dan berwawasan

kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Cerdas intelektual yaitu mampu Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk

memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan

teknologi, mampu beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis,

kreatif, inovatif, dan imajinatif. Cerdas kinestetis yaitu mampu Beraktualisasi

diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar,

berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas dan mampu beraktualisasi

insan adiraga. (Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Untuk itulah, pemerintah Provinsi Banten mempunyai kewajiban untuk

meningkatkan akses masyarakat Banten terhadap pendidikan yang lebih

berkualitas. Berdasar pada visi Banten ke depan dan amanat UUD 1945 serta

UU sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, peran Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi

daerah Provinsi Banten dalam urusan pembangunan pendidikan. Seiring

dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan

fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pendidikan yang

tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 maka sesuai

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menetapkan Visi yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Banten Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Melalui Peningkatan Daya Saing Pendidikan Dan Pengembangan Kebudayaan”.

Sesuai Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Visi tersebut diharapkan menjadi pilar utama

dalam aspek pembangunan pendidikan guna mendukung pencapaian Visi

Daerah Provinsi Banten sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”.

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya visi tersebut maka

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menetapkan Misi 2017-2022 sebagai berikut:

20


1. Meningkatkan Aksesibilitas, Infrastruktur Dan Pemerataan Pendidikan

Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Bermutu

2. Meningkatkan Profesionalitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

3. Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan

Khusus Berdasarkan Kebutuhan Industri Dan Dunia Usaha

4. Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Pewarisan Nilai-Nilai Luhur

Kearifan Lokal

5. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan

Yang Mengedepankan Prinsip Good Governance

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai,

serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan

rumusan Misi adalah sebagai berikut :

1 Misi 1 : Meningkatkan Aksesibilitas, Infrastruktur Dan Pemerataan

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Bermutu.

2 Misi 2 : Meningkatkan Profesionalitas dan Kesejahteraan Tenaga

Pendidik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

3 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Menengah

Berdasarkan Kebutuhan Industri Dan Dunia Usaha

4 Misi 4 : Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Pewarisan Nilai-Nilai

Luhur Kearifan Lokal

5 Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Yang

Mengedepankan Prinsip Good Governance

21


22.22.3

2.3 STRATEGI

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai

suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang

dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan

strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi

yang ditetapkan.

Strategi yang perlu dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel. 2.1Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKANMeningkatkan kesempatan masyarakat dan ketersediaan pelayanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus secara merata dan bermutu

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus

2. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus

3. Meningkatnya Angka Lulusan (AL) jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus

4. Meningkatnya akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus minimal B

Menjamin akses pelayanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus masyarakat miskin, keterjangkauan biaya dan jarak, angka putus sekolah, angka lulusan, tenaga pendidik berkualitas yang merata dan infrastruktur pendukung Standar Nasional Pendidikan

1. Peningkatan keterjangkauan masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus Wajib Belajar 12 Tahun

2. Peningkatan kesediaan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

3. Penurunan peserta didik yang tidak lulus

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana

22


dan prasarana pendidikan

Misi 2 : Meningkatkan Profesionalitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah dan Pendidikan KhususMeningkatkan kualitas keilmuan dan kesejahteraan tenaga pendidik

1. Meningkatnya sertifikasi kompetensi guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus

2. Meningkatnya rerata uji kompetensi guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus

3. Meningkatnya jenjang pendidikan guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus

4. Meningkatnya tunjangan guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus

Pengembangan guru untuk memiliki kualifikasi akademik strata 1 dan 2 serta sertifikasi tenaga pendidik selaras dengan peningakatan kesejahteraan guru

1. Perluasan akses dan pemerataan sertifikasi kompetensi guru

2. Peningkatan beasiswa guru dan kemitraan pemerintah dengan perguruan tinggi untuk jenjang studi strata 2

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Menengah Berdasarkan Kebutuhan Industri Dan Dunia UsahaMeningkatkan Kompetensi Peserta Didik Pendidikan Menengah Berbasis Pasar Kerja dan Keterampilan Usaha

1. Meningkatnya lulusan pendidikan menengah kejuruan yang memiliki sertifikasi kompetensi

2. Meningkatnya lulusan pendidikan menengah kejuruan yang terserap pasar kerja

3. Meningkatnya lulusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mengikuti pelatihan keterampilan usaha

4. Meningkatnya lulusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi wirausaha

1. Memfasilitasi pendirian LSP 1 dan LSP 3 untuk sertifikasi kompetensi

2. Memfasilitasi pelatihan kewirausahaan

1. Peningkatan manajemen pendidikan menengah

2. Peningkatan daya tampung dan mutu lulusan SMK

3. Peningkatan keterampilan hidup dan kompetensi peserta didik pendidikan menengah

4. Peningkatan kemitraan lembaga sertifikasi profesi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan industri yang membutuhkan lulusan pendidikan menengah

Misi 4 : Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Kearifan

23


LokalMeningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan identitas budaya lokal

1. Meningkatnya perlindungan dan pembinaan lembaga adat

2. Meningkatnya perlindungan dan cagar budaya

3. Meningkatnya pembinaan sanggar kesenian

4. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan kearifan lokal

1. Pengembangan tradisi, kesenian, cagar budaya dan bantuan hukum lembaga adat

2. Penguatan kearifan lokal dalam kurikulum muatan lokal

1. Penetapan regulasi lokal untuk penguatan masyarakat adat, situs, cagar budaya dan museum.

2. Penetapan, pembinaan dan penertiban izin cagar budaya provinsi

3. Peningkatan pembinaan tradisi kesenian daerah

4. Penetapan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal

Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Yang Mengedepankan Prinsip Good GovernanceMeningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pelayanan pendidikan dan kebudayaan

2. Meningkatnya transparansi tata kelola pelayanan pendidikan dan kebudayaan

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola pelayanan pendidikan dan kebudayaan

1. Memfasilitasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tenologi untuk pelayanan pendidikan dan kebudayaan

2. Memfasilitasi sistem pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang terintegrasi, terbuka, dan melibatkan pemangku kepentingan

3. Melakukan prinsip good governance dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendidikan dan kebudayaan

1. Peningkatan standar kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan berbasis teknologi digital/jaringan internet

2. Peningkatan pelibatan stakeholder pendidikan dan kebudayaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendidikan dan kebudayaan

3. Peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan stakeholder

24


pembangunan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan

2.4 KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi

kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan

strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Strategi Umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya

dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan

periode lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi umum dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017-

2022 tertulis dalam Tabel berikut :

1. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dari hasil analisa faktor

lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten, maka terdapat beberapa strategi yang

disiapkan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi yaitu:

1. Menjamin akses pelayanan pendidikan menengah dan pendidikan

khusus masyarakat miskin, keterjangkauan biaya dan jarak, angka

putus sekolah, angka lulusan, tenaga pendidik berkualitas yang merata

dan infrastruktur pendukung Standar Nasional Pendidikan.

2. Pengembangan guru untuk memiliki kualifikasi akademik strata 1 dan 2

serta sertifikasi tenaga pendidik selaras dengan peningakatan

kesejahteraan guru

25


3. Memfasilitasi pendirian LSP 1 dan LSP 3 untuk sertifikasi kompetensi

lulusan pendidikan menengah kejuruan

4. Memfasilitasi pelatihan kewirausahaan

5. Pengembangan tradisi, kesenian, cagar budaya dan bantuan hukum

lembaga adat

6. Penguatan kearifan lokal dalam kurikulum muatan lokal

7. Memfasilitasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tenologi untuk

pelayanan pendidikan dan kebudayaan

8. Memfasilitasi sistem pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang

terintegrasi, terbuka, dan melibatkan pemangku kepentingan

9. Melakukan prinsip good governance dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendidikan dan

kebudayaan

2. Kebijakan1. Peningkatan keterjangkauan masyarakat dan pemerataan mutu

pendidikan menengah dan pendidikan khusus Wajib Belajar 12 Tahun

2. Peningkatan kesediaan layanan pendidikan yang memenuhi Standar

Nasional Pendidikan (SNP)

3. Penurunan peserta didik yang tidak lulus

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

5. Perluasan akses dan pemerataan sertifikasi kompetensi guru

6. Peningkatan beasiswa guru dan kemitraan pemerintah dengan

perguruan tinggi untuk jenjang studi strata 1 dan 2

7. Peningkatan manajemen pendidikan menengah

8. Peningkatan daya tampung dan mutu lulusan SMK

9. Peningkatan keterampilan hidup dan kompetensi peserta didik

pendidikan menengah

10. Peningkatan kemitraan lembaga sertifikasi profesi, Balai Latihan Kerja

(BLK) dan industri yang membutuhkan lulusan pendidikan menengah

khususnya kejuruan

11. Penetapan regulasi lokal untuk penguatan masyarakat adat, situs,

cagar budaya dan museum.

26


12. Penetapan, pembinaan dan penertiban izin cagar budaya provinsi

13. Peningkatan pembinaan tradisi kesenian daerah

14. Penetapan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal

15. Peningkatan standar kualitas pelayanan pendidikan berbasis teknologi

digital/jaringan internet

16. Peningkatan pelibatan stakeholder pendidikan dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendidikan

17. Peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, tenaga

kependidikan, peserta didik dan stakeholder pembangunan dalam

penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk

pengembangan pendidikan dan kebudayaan

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

1. Nama Unit Organisasi :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

2. Tugas dan Fungsi :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :a. Pengelolaan pendidikan menengah;

b. Pengelolaan pendidikan khusus;

c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan

muatan lokal pendidikan khusus;

d. Menetapkan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi;

e. Menetapkan rekomendasi izin pendidikan menengah yang

diselenggarakan oleh masyarakat;

27


f. Menetapkan rekomendasi izin pendidikan khusus yang

diselenggarakan oleh masyarakat;

g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah

kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

h. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

i. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

j. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

k. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah

kabupaten/kota;

l. Pembinaan sejarah lokal provinsi;

m. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi;

n. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;

o. Merekomendasikan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah

provinsi;

p. Pengelolaan museum provinsi;

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Uraian

1 2 3 41. Peningkatan

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100% di tahun 2017 'Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2. Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100% di tahun 2017 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Peningkatan Sarana, Prasarana

1. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana

100% di tahun 2017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor,

28


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

dan Sarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tekom, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPPNF, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100% di tahun 2017 'Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Tekom, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPNF, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPK

3. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

100% di tahun 2017 'Peningkatan Kapasitas Aparatur, 'Manajemen Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten

4. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah

100% di tahun 2017 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

3. Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C

65,92 % di tahun 2017 Peningkatan Pengembangan Pembelajaran SMA,Peningkatan Pengembangan Pembelajaran SMK,Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMA,Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK,BOSDA SMA Negeri,BOSDA SMK Negeri,Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus,Peningkatan Mutu Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus,Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Khusus,Pengembangan Standarisasi Pendidikan,Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan,Pengembangan SDM Pendidikan,Pemenuhan

29


Sarana dan Prasarana SMA (DAK),Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMK (DAK),Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA,Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK


1. Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)

10% di tahun 2017 'BOP CMBBS

5. Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman

1. Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan

20,37% di tahun 2017 Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permusiuman

2. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal

14,71% di tahun 2017 Pengembangan dan Pembinaan Sejarah, Kesenian dan Nilai Budaya Daerah

3. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

20% di tahun 2017 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

6. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1. Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

1 Paket di tahun 2017 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

30


2.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Tabel 2.3Program, Kegiatan dan Target Kinerja

31


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK UKUR TARGET KINERJA JUMLAH

5 6 7 Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintahan Daerah 2,975,000,000 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 475,000,000 1 Penyusunan LRA, Neraca dan CALK SKPD APBD Akhir Tahun 2016 8 Buku 12,560,000 2 Pemutakhiran Aplikasi SIMDA, GAJI, Pajak dan Networking 12 Bulan 18,600,000 3 Rekonsiliasi Input Data SP2D, STS, LRA dan DTH SKPD T.A 2017 8 Buku 17,968,000 4 75 Orang 132,255,400

5 75 Orang 37,445,400

6 27 Orang 58,376,200

7 100 Orang 197,795,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2,500,000,000 1 Forum SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2017 1 Keg, 1 Dokumen 808,286,000 2 1 Keg, 3 Dokumen 43,222,000

3 1 Keg, 3 Dokumen 180,230,000

4 1 Keg, 4 Dokumen 273,250,000 5 1 Keg, 2 Dokumen 617,352,000 6 1 Keg, 1 Dokumen 298,362,000 7 Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 Keg, 1 Dokumen 63,999,500 8 Penyusunan Bahan LAKIP 1 Keg, 1 Dokumen 20,189,500 9 Penyusunan Bahan LKPJ dan LPPD 1 Keg, 2 Dokumen 27,689,500 10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg, 1 Dokumen 5,638,000 11 Penyusunan SPM Dinas Pendidikan Provinsi Banten 1 Keg, 1 Dokumen 120,605,500

Sosialisasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Untuk Penatausahaan Keuangan APBD T.A 2017 Persiapan Langkah- Langkah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun T.A 2017 Perumusan Rancangan Pergub Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan T.A 2017 Sosialisasi Pergub Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan T.A 2017

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Program Internal SKPD Tahun 2017 Penyusunan Juknis Kalender dan Penerimaan Peserta Didik TP 2017/2018 Penyusunan Peringkat Hasil Penilaian Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017 Penyusunan Renja Tahun 2018 dan Renja Perubahan Tahun 2017 Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

32



5 6 7 136,867,785,625

Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor 91,281,000,000 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 Paket 2,188,500,000 2 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 116,300,000 3 Pengadaan Kontruksi Semi Permanen / Sekatan 3 Paket 2,897,200,000 4 Pengadaan Mebeulair 1 Paket 2,534,800,000 5 Belanja Konsultan Perencanaan dan IT 5 Paket 240,000,000 6 Belanja Alat Pendingin Ruangan 12 Buah 409,400,000 7 Pengadaan Kendaraan Operasional Cabang Dinas 12 Unit 2,644,800,000 8 Pengadaan Lahan USB Dok 39,000,000,000 9 FS, Apraisal dan Shopdrawing SMA/SMK/SKh Dok 1,250,000,000 10 Pengadaan Komputer UNBK SMA dan SMK 200 Paket 40,000,000,000.00 Belanja Sarana Prasarana 1,200,000,000

1 Keg 150,000,000

2 Keg 150,000,000

3 Keg 150,000,000

4 Keg 150,000,000

5 Keg 150,000,000

6 Keg 150,000,000

7 Keg 150,000,000

8 Keg 150,000,000 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor 2,133,493,000 1 Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 4 SPK 6,500,000

2 Belanja Premi Asuransi 1 Tahun, 1 Paket 124,800,000

3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, Roda 4, Roda 6 1 Tahun, 3 Keg 840,630,000

4 Belanja Pemeliharaan Kantor dan Gedung Tempat Kerja 1 Tahun, 3 Keg 665,803,000

5 Belanja Pemeliharaan Listrik dan Jaringan Telepon/Internet 1 Tahun, 2 Keg 65,000,000

6 Belanja Pemeliharan Komputer 25 Unit/Tahun 57,400,000

7 1 Tahun 373,360,000

Program Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Lebak Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Pandeglang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Serang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Tangerang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Serang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Tangsel Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Cilegon

Belanja Pemelihraan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Balai Budaya Banten

33


MATRIK PERUBAHAN RENJA APBD TAHUN 2017DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI BANTEN

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK UKURSEBELUM PERUBAHAN

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK UKURTARGET KINERJA JUMLAH

2 3 4 5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 33,702,345,189 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1 Belanja Fasilitasi Hari Besar Daerah dan Nasional 12 Bulan 1,154,600,000 1 2 Belanja Makan dan Minum 12 Bulan 2,205,630,000 2 3 Belanja Jasa dan Barang Pakai Habis 12 Bulan 8,340,576,750 3 4 Honorarium PNS 12 Bulan 86,500,000 4 5 Gaji Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap 1.856 Orang 16,840,800,000 5 6 Belanja Dokumentasi, Promosi dan Publikasi 12 Bulan 4,449,638,439 6

Belanja Barang dan Jasa KCD 1

33,702,345,189 2 - 3

1308030000 4 438600000 5

6 7 8

Peningkatan Kapasitas Aparatur 1,900,000,000 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Sidang Penelitian Angka Kredit Guru Se-Provinsi Banten 127 Orang, 1 Keg 900,000,000 1 2 Belanja Pengiriman Diklat Teknis 4 Angkatan 1,000,000,000 2

3 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 5,000,000,000 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bulan 4,013,980,000 1

2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan 986,020,000 2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPPNF 50,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada EK-BPPNF 1 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 1 Paket 24,780,000 1 2 Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat (Kantor Utama BPPNF) 140 m2 15,000,000 2 3 Pemeliharaan Halam Kantor 1500 m2 10,220,000 3

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPNF 150,000,000 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada EK-BPPNF 1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 12 Bulan 2,040,000 1 2 Belanja Internet 12 Bulan 15,600,000 2 3 Belanja Listrik 12 Bulan 128,400,000 3 4 Belanja Makan dan Minum 12 Bulan 3,960,000 4

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPK 100,000,000 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada EK- BPPK 1 Operasional BPPK 12 Bulan 100,000,000 1

Manajemen Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten 350,000,000 Manajemen Aset dan Arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 1 Bintek Pengiriman Peserta 2 Angkatan 150,000,000 1 2 Penyusunan Rekonsiliasi Aset 2 Angkatan 200,000,000 2

34



5 6 7 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun 470,463,989,420 Peningkatan Pengembangan Pembelajaran SMA 10,058,122,000 1 Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi 1 Keg, 8 Kab/Kota 122,275,000 2 Pengembangan Bahan dan Media Pembelajaran SMA 3 Keg, 40 Orang 236,891,000 3 Penyusunan Bank Soal 1 Keg, 112 Orang 189,658,500 4 Penerimaan Siswa Baru Secara Online 1 Keg, 8 Kab/Kota 199,255,500 5 Penyusunan SOP Penerimaan Siswa Baru 1 Dokumen 419,463,500 6 Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SMA 3 Keg, 460 Orang 3,227,090,375 7 Olimpiade Sains (OS) SMA 3 Keg, 320 Orang 1,424,492,000 8 Festival dan Lomba Seni Siswa (FLS2) SMA 3 Keg, 220 Orang 1,910,730,000 9 Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Ber 2 Keg, 256 Orang 657,578,500 10 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA 2 Keg, 77 Orang 627,355,500 11 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMA Tingkat Provinsi 1 Keg, 72 Orang 276,754,625 12 Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA 72 Orang 766,577,500 Peningkatan Pengembangan Pembelajaran SMK 13,154,062,060 1 50 Siswa 312,665,000 2 Bimtek BOS SMK/ Monitoring dan Evaluasi BOS Provinsi 200 Orang 276,946,000 3 Pameran dan Lomba Produk Karya Unggulan SMK 40 stand 387,450,000 4 Job Matching SMK 150 Perusahaan 944,173,000 5 Publikasi Kegiatan 3 Media 603,900,000 6 200 Orang 363,760,400 7 Pemantapan Peserta Lomba SMK Tingkat Nasional 76 Orang 225,814,500 8 100 orang 171,130,600

9 75 orang 129,688,200 10 Penerapan SMM ISO 9001 : 2000 SMK 100 orang 157,158,000 11 Pembinaan Adiwiyata Tk Propinsi dan Nasional bagi SMK 200 Orang 278,123,000 12 Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri 140 orang 211,399,700 13 Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) Tingkat Provinsi Banten 72 Siswa 1,147,493,000 14 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Banten 204 Siswa 2,984,517,560 15 Lomba Bahasa Tingkat Provinsi Banten 96 Siswa 900,143,000 16 Lomba Sekolah Sehat (LSS) 8 lokasi 46,755,000 17 Festival Lomba Seni Siswa SMK Tingkat Provinsi Banten 88 Siswa 878,279,000 18 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah pelajar SMK 200 orang 392,226,600 19 Pendampingan Peserta Lomba SMK Tingkat Nasional 4 lomba 197,205,000 20 Penerimaan Siswa Baru secara online 50 orang 61,483,500 21 Pembinaan dasar karakter dan kepemimpinan siswa SMK 100 Siswa 154,686,000 22 100 Siswa 155,623,000

23 200 Siswa 278,123,000

24 50 Siswa 312,730,000

25 50 Siswa 312,665,000

26 50 Siswa 312,665,000

27 50 Siswa 312,665,000

28 50 Siswa 312,665,000

29 50 Siswa 312,665,000 30 Rapat Koordinasi Pelaksanaan US SMK Pelajaran 2016/2017 40 Orang 19,264,000 31 Penyusunan Naskah Soal US SMK Tahun Pelajaran 2016/2017 1 Dokumen -

32 8 Kabupaten/Kota -

Pelatihan dan Sertifikasi Kejuruan Teknik Las Program Pelatihan Las 3G SMAW 320 JP

Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK

Pengembangan Kurikulum Produktif, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran bidang teknologi, pertanian dan bisnis manajemen Pengembangan model pendidikan kejuruan melalui pendidikan sistem ganda, bimbingan karier dan permagangan

Pembinaan Penanggulangan Kenakalan remaja, Pencegahan Tawuran dan pelopor keamanan lingkungan bagi Siswa SMK Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup siswa pada keunggulan lokal daerah Pelatihan dan Sertifikasi Kejuruan Teknik Listrik Program Pelatihan PLC 240 JP Pelatihan dan Sertifikasi Kejuruan Teknik Listrik Program Pelatihan Instalasi Penerangan Pelatihan dan Sertifikasi Kejuruan Teknik Listrik Program Pelatihan Pneumatic Hyraulic Pelatihan dan Sertifikasi Kejuruan Teknik Listrik Program Pelatihan Instalasi Otomasi Listrik Industri Non PLC Pelatihan dan Sertifikasi Kejuruan Teknik Manufaktur Program Pelatihan Drafter 280 JP Pelatihan dan Sertifikasi Kejuruan Teknik Las Program Pelatihan Las SMAW Dasar 240 JP

Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah SMK Tahun Pelajaran 2016/2017

35



PROVINSI BANTEN



2 3 4 5 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun 362,058,678,925 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

Manajemen BOS 1

Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMA 38,190,791,379 Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMA 1 Pengadaan Alat Peraga IPA SMA 15 Sekolah 4,759,447,500.00 12 Pengadaan Meubelair Ruang Kantor SMA 8 Sekolah 1,595,373,500.00 2

3 Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) 20 Ruang Kelas Baru 4,346,026,379.00 3

4 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 20 Ruang Kelas 3,855,280,000.00 45 Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMA 24 Paket 2,011,920,000.00 56 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan untuk Siswa SMA 64.243 Buku 3,217,230,000.00 67 Verifikasi dan Visitasi Perijinan Sekolah 30 Orang, 1 Keg. 48,419,000.00 7

8 Validasi Data Dapodikmen SMA 1,577,470,000.00 8

9 Pembangunan Pagar Sekolah 5 Sekolah 1,134,080,000.00 910 Pengadaan Media Pembelajaran 10 Sekolah 1,368,174,000.00 10

11 400,220,000.00 11

12 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan SMA 12.518 Set 13,877,151,000.00 12131415

Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK 24,365,487,621 Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK 1 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Untuk Siswa SMK 75 Paket 1,129,800,000.00 1 2 Pengadaan Mebeulair Ruang Kelas SMK 50 Ruang 2,884,200,000.00 2 3 Pengadaan Mebeulair Ruang Kantor SMK 16 Ruang 1,600,200,000.00 3 4 Pembangunan Ruang Kelas Baru 42 Ruang 6,262,952,621.00 4 5 Verifikasi dan Validasi Penyelenggaraan Ijin Operasional SMK 1 Kegiatan 114,035,000.00 5 6 Pengadaan buku Referensi 5 Paket 9,169,500,000.00 6 7 Pengadaan Media Pembelajaran 16 Paket 3,204,800,000.00 7

8 9

BOSDA SMA Negeri 86,762,817,400 BOSDA SMA Negeri 1 Bosda SMA Negeri 749 Siswa 86,762,817,400 1

BOS SMA Negeri 1

BOSDA SMK Negeri 61,842,018,000 BOSDA SMK Negeri

2 Kegiatan, 260 Org/Kegiatan

Pembinaan Penerapan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Bagi SMA

2 Kegiatan, 75 Org/Kegiatan

36



PROVINSI BANTEN



2 3 4 5 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun 362,058,678,925 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

4,500,000,000 Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan K

1 Pembuatan DED Sekolah Khusus 4 Paket 206,400,000 1 2 Pengadaan Mebeulair Sekolah Khusus negeri 2 Paket 402,600,000 2 3 Pemagaran dan Infrastruktur SKh.Negeri 03 Kab.Lebak 1 Paket 436,600,000 3 4 Pembangunan Mushola Sekolah Khusus Negeri 2 Paket 466,400,000 4 5 Pengadaan Pengolahan Air Bersih Sekolah Khusus Negeri 2 Paket 302,600,000 5

6 6 Paket 1,895,600,000 6

7 2 Sekolah 789,800,000 7 8

6,200,000,000 Peningkatan Mutu Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

1 Biaya Opersional Siswa Sekolah Khusus Negeri 905 Siswa 2,538,894,000 1 2 Asuransi Siswa Sekolah Khusus Negeri 252 Siswa 127,300,000 2 3 Sertifikasi Kompetensi Keterampilan Siswa Sekolah Khusus 1 Keg, 65 Siswa 331,777,000 3 4 Penulisan Naskah Soal Ujian Sekolah (US) Sekolah Khusus 1 Keg, 77 Orang 296,220,600 4 5 Gebyar dan Pameran Keterampilan PK-LK Tingkat Provinsi 1 Keg, 200 Orang 421,882,400 5 6 1 Keg, 2 Paket 245,600,000 6 7 Penerimaan siswa Baru (PSB) Sekolah Khusus Negeri 1 Keg, 7 Sekolah 30,373,000 7 8 2 Keg 196,245,000 8 9 Penyelenggaraan Ulangan (ULUM) Sekolah Khusus Negeri 2 Keg 242,824,000 9

10 3 Keg 1,768,884,000 10 Pengembangan Standarisasi Pendidikan 3,752,175,000 Pengembangan Standarisasi Pendidikan

1 Pelatihan Asesor (Rekruitmen Asesor Baru) 600 Orang 2,195,237,500 1 2 375 Orang 1,556,937,500 2

3 4 5 6

Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan 823,765,000 Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan 1 Pengadaan Meubelair melalui e-katalog, Pengadaan Meubelair 47 Paket 823,765,000 1

4,100,000,000 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan Sekolah Khusus

1 120 Orang/Kegiatan 333,515,000 1

2 261 Orang/Kegiatan 233,245,000 2

3 174 Orang/Kegiatan 646,880,000 3

4 100 Orang/Kegiatan 291,215,000 4

5 6 Cabang Lomba 457,213,500 5

6 87 Orang/Kegiatan 191,807,000 6

7 150 Orang/Kegiatan 453,691,000 7

Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Khusus NegeriPengadaan Alat Keterampilan Otomotif di sekolah Khusus Negeri

Peningkatan Mutu Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pengadaan Map Raport Sekolah Khusus dan Buku Sekolah KhususPENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH (US) SEKOLAH KHUSUS

Pelaksanaan Lomba-Lomba Kreatifitas Siswa (FLS2, O2S dan Keterampilan/literasi)

Re- Fresh Asesor Jenjang SD dan SMP (Penyegaran Asesor Lama)

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan Sekolah Khusus

Bimbingan Teknis Guru PendampingKhusus Pada Sekolah InklusifBimtek Gerakan Literasi Sekolah dan Pendidikan Keluarga Bagi Guru Sekolah KhususWorkshop Guru Mata Pelajaran MuatanLokal Seni Budaya BantenWorkshop Peningkatan Kompetensi GuruPembelajar Bidang PLBPemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Sekolah KhususKemah Kerja Instruktur Pramuka GugusDepan Sekolah KhususBimtek Kekhususan Bagi Guru SekolahKhusus

37



PROVINSI BANTEN



2 3 4 5 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun 362,058,678,925 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Pengembangan SDM Pendidikan 14,589,213,000 Pengembangan SDM Pendidikan

1 1500 Eksemplar 2,307,836,875 1

2 1 Kegiatan 96,600,000 2

3 1 Kegiatan 417,656,500 3

4 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD 1 Kegiatan 993,661,125 4 5 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD 1 Kegiatan 318,652,500 5 6 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 1 Kegiatan 669,025,500 6 7 Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSP) SD 1 Kegiatan 195,549,000 7 8 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 1 Kegiatan 1,037,060,000 8 9 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 1 Kegiatan 813,835,000 9

10 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 1 Kegiatan 305,700,000 10 11 1 Kegiatan 231,350,000 11 12 1 Kegiatan 89,890,000 12 13 Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) SMP Tk. Nasional 1 Kegiatan 186,650,000 13 14 Lomba Sekolah Sehat (LSS) SMP Tk. Provinsi 1 Kegiatan 178,450,000 14

15 1 Kegiatan 8,083,500 15

16 Sosialisasi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 1 Kegiatan 234,040,000 16

17 1 Kegiatan 452,656,500 17

18 1 Kegiatan 255,604,000 18

19 1 Kegiatan 255,484,600 19

20 Pendataan Peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 1 Kegiatan 300,396,250 20 21 1 Kegiatan 3,738,752,850 21

22 1 Kegiatan 542,480,400 22

23 1 Kegiatan 854,300,400 23

24 Penerbitan SHUN Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 1 Kegiatan 105,498,000 24

Pengadaan Bahan US, Blanko Ijazah, dan SKHUS SD/MI, SDLB dan Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017Fasilitasi Penyelenggaraan US SD/MI, SDLB dan Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017Penyusunan Naskah Soal US SD/MI, SDLB dan Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017

Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) SMP Terbuka Tk. ProvinsiLomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) SMP Terbuka Tk. Nasional

Monitoring Pelaksanaan US SD/MI, SDLB dan Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017

Penyusunan Soal Ujian Nasional SMA/MA/SMALB/Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017Penyusunan Soal Ujian Nasional SMK Tahun Pelajaran 2016/2017Penyusunan Soal Ujian Nasional SMP/MTS/SMPLB/Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017

Pencetakan Naskah Soal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017Pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017Pencetakan Blanko Ijazah dan SHUN Ujian Nasional tahun Pelajaran 2016/2017

38



PROVINSI BANTEN



2 3 4 5 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun 362,058,678,925 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMK (DAK) 54,485,019,000 Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)

1 Pengadaan Praktik Utama / Peralatan Praktik Produksi SMK 43 Paket 6,530,700,000.00 1 2 Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya untuk SMK 66 Ruang 14,429,320,000.00 2 3 28 Ruang 8,014,060,000.00 3

4 28 Paket 8,025,140,000.00 4

5 56 Paket 3,134,720,000.00 5 6 Pengadaan Buku referensi/materi referensi untuk SMK 112 Set 948,400,000.00 6 7 Pengadaan Sarana olahraga Untuk SMK 69 Set 1,128,400,000.00 7 8 43 Ruang 12,274,279,000.00 8

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 10,823,875,000 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Pemilihan PTK Berprestasi di Kota Serang 32 Orang 203,075,000 1 2 Pemilihan PTK Berprestasi di Kabupaten Serang 60 Orang 308,515,000 2 3 Pemilihan PTK Berprestasi di Kota Cilegon 25 Orang 187,687,500 3 4 Pemilihan PTK Berprestasi di Kabupaten Pandeglang 36 Orang 211,975,000 4 5 220 Orang 1,046,600,000 5 6 Pemilihan PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Provinsi 64 Orang 545,235,000 6 7 In On Training Service Bagi Guru Mata Pelajaran 120 Orang 4,449,576,000 7 8 Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran 120 Orang 1,321,211,500 8 9 Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Sekolah 4 Angkatan 1,200,000,000 9

10 Diklat Manajemen dan Kepengawasan Sekolah 120 Orang 1,350,000,000 10 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 10,018,500,000 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK

1 1 Keg, 80 Orang 380,182,000 1

2 1 Keg, 60 Orang 380,182,000 2

3 2 Keg, 8 Orang 64,160,000 3

4 1 Keg, 80 Orang 366,426,000 4

5 1 Keg, 86 Orang 405,592,000 5

6 1 Keg, 86 Orang 519,206,000 6

7 Pelatihan Refresmen Asesor Jenjang SMK 1 Keg, 40 Orang 157,844,000 7

8 1 Keg, 60 Orang 1,114,252,000 8

9 1 Keg, 60 Orang 754,153,000 9

10 3 Keg, 30 orang 1,361,104,000 10

11 Workshop Penyusunan RKJM Sekolah Jenjang SMK 1 Keg, 80 Orang 332,630,000 11

12 Workshop Penyusunan RKT/RKAS bagi Kepala SMK 1 Keg, 80 Orang 242,630,000 12

13 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kepala Sekolah Jenjang SMK 1 Keg, 80 Orang 321,800,000 13

14 2 Keg, 60 Orang 426,110,000 14

15 1 Keg, 80 Orang 1,008,495,000 15

16 1 Keg, 60 Orang 162,445,000 16

17 1 Keg, 100 Orang 266,025,000 17

18 Pelatihan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Jenjang SMK 1 Keg, 60 Orang 172,798,000 18

Pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya untuk SMKPembangunan jamban siswa dan guru beserta sanitasinya untuk SMKRehab ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang rusak beserta perabot untuk SMK

Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya untuk paket keahlian SMK,

Pemilihan PTK Berprestasi di Kabupaten Lebak, Kab Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel

Pemilihan Laboran Berprestasi Jenjang SMK Tingkat Provinsi Tahun 2017Pemilihan Tenaga Adminstrasi Sekolah Berprestasi Jenjang SMK Tingkat Provinsi Tahun 2017Pembekalan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMK Ke Tingkat NasionalPemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Jenjang SMK Tingkat Provinsi Tahun 2017Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Jenjang SMK Tingkat Provinsi Tahun 2017Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Jenjang SMK Tingkat Provinsi Tahun 2017

Diklat Manajemen Administrasi Bagi Kepala Tata Usaha Jenjang SMKDiklat Manajemen Pengelolaan Labolatorium Sekolah Jenjang SMKPendidikan Dan Pelatihan Guru produktif Jenjang SMK Tahun 2017

Bimtek Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) Bagi Kepala Sekolah SMKFasilitasi Pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelanajarn (MGMP) SMK Se-Provinsi BantenFocus Group Discussion (FGD) Penguatan Kemitraan Dengan Dunia UsahaBimtek Pengembangan Keprofesian yang berkelanjutan (PKB) Bagi Kepala Sekolah SMK

39



PROVINSI BANTEN



2 3 4 5 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan 9,238,760,748 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan BOP CMBBS 9,238,760,748 BOP CMBBS

1 Penyediaan Barang Dan Jasa Sekolah 12 Keg, 1 Tahun 1,097,229,000 1 2 Penyediaan Obat Obatan Klinik Sekolah 1 Keg, 12 Bulan 26,445,000 2 3 Belanja Cetak Dan Penggandaan Dan Promosi Dan Publikasi 2 Keg, 1 Tahun 189,602,800 3 4 Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg, 12 Bulan 58,604,000 4 5 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 1 Keg, 12 Bulan 896,400,000 5 6 Makan Dan Minum Asrama 1 Keg, 12 Bulan 3,667,920,000 6 7 Jasa Pengawasan ISO 2000;2008 2 Keg, 1 Tahun 43,160,000 7

8 Penerimaan Siswa Baru (PSB) 228,776,298 8

9 Masa Bimbingan Study Siswa (MBSS) 22,807,600 9

10 Evaluasi Pembelajaran 84,430,200 10

11 Try out un/ujian Nasional (UN)/Ujian Akhir Sekolah (UAS) 60,111,600 11

12 Gebyar Kreatifitas Dan Seni Siswa 1 Keg, 1 Tahun 108,859,600 12

13 Pengiriman Peserta Event Lomba 50 Keg, 12 Bulan 304,000,000 13

14 Latihan dasar kepemimpinan siswa (ldks) kelas xi 10,793,600 14

15 Persami Gugus Pramuka CMBBS 220,900,000 15

16 Penglepasan Kelas XII 97,133,000 16

17 fasilitasi Asuransi Siswa SMAN CMBBS 165,500,000 17

18 Pemeliharaan Gedung 8 Paket 1 Tahun 624,000,000 18 19 Penataan Lingkungan Sekolah 3 Paket 1 Tahun 704,816,050 19 20 Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah 12 Paket 1 Tahun 627,272,000 20

21 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman 7,814,468,049 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman

1,328,492,700 Pengembangan dan Pembinaan Sejarah, Kesenian dan Nilai Budaya Daerah

1 Keg, 100 Orang Siswa Baru

1 Keg, 100 Orang Siswa Baru

4 Keg, 300 Orang Siswa


1 Kegiatan, 100 Orang Siswa




Pengembangan dan Pembinaan Sejarah, Kesenian dan Nilai Budaya Daerah

40



PROVINSI BANTEN



2 3 4 5 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman 7,814,468,049 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman

4,725,975,049 Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permuseuman 1 Pendataan, Pendaftaran dan Pemeringkatan Cagar Budaya 2 Cagar Budaya 164,020,000 1

2 Cetak Buku Sejarah dan Kepurbakalaan 97,100,000 2

3 Perlindungan dan Revitalisasi Cagar Budaya 4 Cagar Budaya 485,440,000 3

4 Pengadaan Tanah Cagar Budaya 953,440,000 4

5 Aktivasi Museum 14 Kali 162,520,000 5

6 Penataan Interior Ruang Pamer Museum 1 Paket 103,800,000 6

7 Pameran Tematik Museum 1 Kali 105,282,000 7

8 Partisipasi Pameran Europalia 1 Kali Pameran 36,950,000 8

9 Pengadan Koleksi Museum 5 Paket 1,108,101,951 9

10 Kegiatan Museum Tingkat Nasioanal 2 Kali Partisipasi 53,100,000 10

11 Pembuatan DED Kawasan Museum Negeri Provinsi Banten 1 Dokumen 831,650,000 11

12 Pameran Museum Bersama 1 Kali 624,571,098 12

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan 1,760,000,300 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

1 Gita Bahana Nusantara 8 Kegiatan 207,662,500 1

2 Pentas Kesenian Pada Event Dalam Daerah 1 Kegiatan 400,000,000 2

3 Fasilitas Event di Luar Daerah 7 Kegiatan 200,000,000 3

4 Fasilitas Temu Sastrawan MPU Tahun 2017 1 Kegiatan 100,000,000 4

5 Lomba Seni Budaya Banten 1 Kegiatan 852,337,800 5

6

Pemanfaatan Taman Budaya

Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permuseuman

2 Dokumen Sejarah dan Kepubakalaan

1 Kali Pengadaan Tanah

41



PROVINSI BANTEN



2 3 4 5

Penyediaan Data Pembangunan Daerah 2,000,000,000 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 2,000,000,000 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1 Forum data Pendidikan 80 Orang, 1 Keg 400,828,000 1

2 Pengelolaan Data Pembangunan 50 Orang, 1 Keg 276,286,500 2

3 Penyusunan Data Pendidikan 51 Orang, 1 Keg 214,324,500 3

4 Pemutakhiran Data Pendidikan 51 Orang, 1 Keg 219,931,000 4

2.7 RENCANA KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

Pada tahun 2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

melaksanakan rencana program pembangunan yang sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mendukung

keberhasilan visi dan misi. Pada tahun anggaran 2017 kegiatan yang

dilaksanakan, terdiri dari 10 program. Adapun program tersebut adalah:

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

2. Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran & Kapasitas Aparatur

3. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

4. Peningkatan Mutu Tata Kelola & Pencitraan Pendidikan

5. Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman. Kekayaan dan Nilai

Budaya.

6. Penyedian Data Pembangunan Daerah

Program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten tahun 2017 yang selanjutnya dilaksanakan secara

operasional dengan kegiatan program adalah:

42


Tabel 2.4Program dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten Tahun 2017

No Program Pagu Anggaran Bobot(%)

1 2 3 4

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan2.975.000.000 0.49.

2. Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran & Kapasitas Aparatur

137.845.866.064 22.92

3. Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun 440.599.851.420 73.25

4. Peningkatan Mutu Tata Kelola &

Pencitraan Pendidikan 11.028,578,748 1.83

5.

Pengelolaan dan Pengembangan

Keragaman. Kekayaan dan Nilai

Budaya.7,029,378,049 1.17

6. Penyedian Data Pembangunan Daerah

2.000.000.000 0.33

JUMLAH 601.478.674.281 100

2.8 KEGIATAN DAN ANGGARAN

Alokasi anggaran yang disediakan melalui DPA-SKPD Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 murni

adalah Rp 1,228,983,332,317,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh delapan

milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga

ratus tujuh belas rupiah ), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp

790,592,144,406,00- (tujuh ratus sembilan puluh milyar lima ratus sembilan

puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus enam rupiah ),

43


adapun Belanja Langsung Rp, 438.391.187.911,- ( empat ratus tiga puluh

delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh

ribu sembilan ratus sebelas rupiah ) yang digunakan untuk melaksanakan 6

program dan 34 kegiatan.

Sedangkan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran

2017 yaitu Rp 1.472.743.026.494,- ( Satu trilyun empat ratus tujuh puluh dua

Milyar Tujuh Ratus empat puluh tiga juta dua puluh enam ribu empat ratus

sembilan Puluh Empat Rupiah), dengan rincian belanja tidak langsung (BTL)

Rp. 871.264.352.113,- (delapan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus enam

puluh empat juta tiga ratus lima pukuh dua ribu seratus tiga belas rupiah ) dan

belanja langsung (BL) Rp.601.478.674.281,- ( Enam ratus satu Milyar empat

ratus tujuh puluh delapan juta enam Ratus Tujuh Puluh Enam ribu dua ratus

delapan puluh satu Rupiah) digunakan untuk melaksanakan 6 program dan

54 kegiatan. Secara keseluruhan alokasi belanja langsung tersebut sampai

dengan bulan Desember 2017 dapat direalisasikan dengan penyerapan

anggaran Rp.497.487.923.868 atau mencapai 82,71%. Adapun sisa dana

Rp.103.990.750.413 atau mencapai 17,29 % dikembalikan ke kas daerah.

Kegiatan adalah sebagai penjabaran dari program dan merupakan

operasional dari program yang dilaksanakan setiap tahun, dimana kegiatan

yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun

2017 adalah terdiri 54 kegiatan, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan

pada tahun 2017 berdasarkan program pembangunan adalah :

Tabel 2.5Rincian Alokasi Anggaran Program & Kegiatan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017

No Program/Kegiatan

Pagu Anggaran Murni (Rp)

Pagu Anggaran Setelah Perubahan

(Rp)

(1) (2) (3) (4)

Belanja Tidak Langsung 790.592.144.406 871.264.352.113

Belanja Langsung 438.391.187.911 601.478.674.281

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.975.000.000 2.975.000.000

44


No Program/Kegiatan



(Rp)

- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 475.000.000 475.000.000

- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2.500.000.000 2.500.000.000

2. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 54.304.280.189 137.845.866.064

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 11.031.000.000 92.281.000.000

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.820.935.000 1.820.935.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 33.702.345.189 34.143.982.064

- Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.900.000.000 2.900.000.000

- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

5.000.000.0003.449.949.000

- Manajemen Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten

350.000.000350.000.000

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Lebak

-150.000.000

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Pandeglang

-150.000.000

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Serang

-150.000.000

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kab Tangerang

-150.000.000

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Serang

-150.000.000

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Tangerang

--150.000.000

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Tangsel

-150.000.000

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada KCD Kota Cilegon

-150.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kab Lebak

-150.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kab Pandeglang

-150.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kab Serang

-150.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kab Tangerang

-150.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kota Serang

-150.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kota Tangsel

-150.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kota Tangerang

-150.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada KCD Kota Cilegon

-150.000.000

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tekom

50.000.000 50.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Tekom

150.000.000 150.000.000

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPPNF

50.000.000 50.000.000

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 150.000.000 150.000.000

45


No Program/Kegiatan



(Rp)

pada BPPNF

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPK

100.000.000 100.000.000

3. Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun362.058.678.925 440.599.851.420

- Peningkatan Pengembangan Pembelajaran SMA 10.527.622.000 10.058.122.000

- Peningkatan Pengembangan Pembelajaran SMK 17.667.135.525 13.154.062.060

- Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMA 38.190.791.379 47.086.170.379

- Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK 24.365.487.621 27.132.562.121

- BOSDA SMA Negeri 86.762.817.400 112.762.817.400

- BOSDA SMK Negeri61.842.018.000 61.912.018.000

- Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

4.500.000.000 4.650.000.000

- Peningkatan Mutu Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 6.200.000.000 6.200.000.000

- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Khusus 4.100.000.000 3.207.500.000

- Pengembangan Standarisasi Pendidikan3.752.175.000 3.752.175.000

- Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan 823.765.000 0

- Pengembangan SDM Pendidikan14.589.213.000 8.177.117.375

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)13.410.260.000 4.023.078.000

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMK (DAK) 54.485.019.000 16.345.505.000

- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 10.823.875.000 10.823.875.000

- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 10.018.500.000 9.660.694.000,00

- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) (148 Sekolah) - 62.886.320.000,00

- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) (75 Sekolah) - 37.628.080.000,00

- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) (7 Sekolah)

- 272.560.000,00

- Pengembangan Teknologi Pendidikan pada BTIKP

- 500.000.000

- Manajemen BOS - 367.195.085


9.238.760.748 11.028.578.748

- BOP CMBBS 9.238.760.748 11.028.578.748

46


No Program/Kegiatan



(Rp)

5. Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya 7.814.468.049 7.029.378.049

- Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permusiuman 4.725.975.049 3.140.885.049

- Pengembangan dan Pembinaan Sejarah, Kesenian dan Nilai Budaya Daerah 1.328.492.700 1.328.492.700

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan 1.760.000.300 1.760.000.300

- Pemanfaatan Taman Budaya - 400.000.000

- Pemanfaatan Museum - 400.000.000

6. Penyediaan Data Pembangunan Daerah 2.000.000.000 2.000.000.000

- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

2.000.000.000 2.000.000.000

TOTAL BELANJA 1.228.983.332.317 1.472.743.026.394

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

47


BAB3

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama

adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju

perubahan yang lebih baik. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis

kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program /

kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk

mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance

dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh

mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya

dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan manfaatnya

oleh publik.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Hal

ini juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu

dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan OPD Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di dalam pencapaian visi dan

misi serta tujuan, di mana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media

evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja OPD Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di masa yang akan datang.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

AKUNTABILITAS KINERJA

48


penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017 ini disusun untuk mengukur tingkat

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017 dan Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 .

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja

OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut dilakukan

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas

pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan

nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1Indikator Makro

No Kategori Nilai Angka Interpretasi

1

2

3

4

5

6

AA

A

B

CC

C

D

>85-100

>75-85

>65-75

>50-65

>30-50

0-30

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Agak Kurang

Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

49


ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 didasarkan pada tema pembangunan pendidikan

nasional periode 2010 – 2015, yakni difokuskan pada penguatan pelayanan,

serta periode 2015 – 2020 dengan tema peningkatan daya saing regional.

3.1. EVALUASI KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengacu pada

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja OPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada umumnya telah

terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang

bersifat administratif dari beberapa program tersebut, namun kendala dan

hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Secara rinci dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017 memuat data dan informasi yang

relevan dengan kebutuhan OPD agar dapat menginterpretasikan realisasi

pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan

dan solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil

pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh

Gubernur Banten berupa Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan

50


Kebudayaan Provinsi Banten, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana

Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam rangka

mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi pada hasil. Sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Banten untuk analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan sebagai pelaksanaan program dan kegiatan. Secara umum

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah dapat

melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran tersebut.

Tabel 3.2Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017

Capaian Kinerja

Tahun 2017

1Nilai IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat)

% 2,5 100

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 2.975.000.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 : Rp. 2.215.012.970,00

Tabel 3.3Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran

Dan Kapasitas Aparatur

No Indikator Kinerja Satuan Target tahun 2017

Capaian Kinerja

Tahun 2017

1Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

% 100 100

2Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

% 100 100

3Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

% 100 100

4Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah

% 100 100

51


Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 137.845.866.064,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 : Rp. 130.319.558.728,00

Tabel 3.4Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

No. Indikator Kinerja SatuanTargetTahun 2017

Capaiankinerja2017

1APK SMA/SMK/SKH/MA/Paket C (%)

%64,72 128,26

2APM SMA/SMK/SKH/ MA/Paket C (%)

% 57,12 105,12

3Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

%9,51 88,12

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 440.599.851.420,00


Sesuai dengan target Rencana Strategis 2017-2022 APK

SMA/SMK/SKH/MA/Paket C adalah 64,72% berhasil tercapai sebesar

128,26%. Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran

Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun berhasil dicapai

dengan melebihi target. Pencapaian APK sekolah menengah tersebut berkat

dukungan dan kontribusi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun

masyarakat.

Sedangkan APM SMA/SMK/SKH/MA/Paket C target yang ditetapkan

pada tahun 2017 adalah 56,68% dan terealisasi sebesar 57,12% atau dengan

persentase capaian 105,12%. Indikator kinerja ini juga telah berhasil

mencapai target. Peningkatan APM usia 16-18 dapat dicapai jika terjadi

peningkatan persentase jumlah penduduk usia tersebut yang mendapatkan

layanan serta akses pendidikan jenjang SMA/SMK/SKH/MA/Paket C.

Pendidikan merupakan kunci utama untuk memajukan perekonomian

suatu bangsa. Persaingan ekonomi dunia dan tantangan yang dimiliki bangsa

Indonesia ke depan sesuai dengan perubahan yang telah terjadi di dunia. Hal

52


ini dikarenakan Indonesia merupakan pilar penting perdagangan dunia.

Proses pendidikan adalah sesuatu yang harus berinteraksi dan bertransaksi

dengan dunia luar. Oleh karena itu, pendidikan harus menyiapkan generasi

muda bangsa Indonesia menjadi warga yang turut berperan aktif di dunia.

Dalam upaya menyiapkan generasi muda yang berperan aktif agar

menjadi manusia pembelajar, maka diluncurkan suatu program yang disebut

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program PMU ini ditujukan

untuk mendorong kenaikan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan

menengah. PMU dijalankan untuk menampung sebanyak mungkin para

lulusan SMP agar bisa melanjutkan ke SMA/SMK. Melalui pendidikan

diharapkan bukan hanya mampu menyelesaikan atau menjawab persoalan-

persoalan yang sifatnya teknis, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu bahwa

pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia untuk

membangun peradaban yang unggul.

Keberhasilan pencapaian APK pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun

ini, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten selama ini yang meliputi :

1. Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa/i dari keluarga tidak mampu;

2. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran

SMA dan SMK berkualitas yang berbasis keunggulan lokal serta relevan

dengan kebutuhan daerah;

3. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SKH/SMK

serta tutor Paket C berkompeten;

4. Meningkatkan mutu manajemen pengelola SMA/SKH/SMK serta Paket C

berkompeten yaitu dengan pemenuhan kepala satuan pendidikan,

pengawas, dan tenaga administrasi;

5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pembelajaran, data dan

informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, serta

keterlaksanaan akreditasi pendidikan menengah;

6. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyebaran guru

sesuai dengan kebutuhan di daerah;

7. Penyediaan sekolah mandiri untuk jenjang pendidikan menengah yang

mana ini merupakan model penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

53


menengah dengan memberdayakan sumber daya pendidikan baik jalur

formal, informal dengan menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan

hidup.

Tabel 3.5Program Peningkatan Mutu Tata Kelola & Pencitraan Pendidikan

No Indikator KinerjaSatuan Tahun

2017Capaian Kinerja Tahun

2017

1Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS

% 10,00 100

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 11.028,578,748,00 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 : Rp. 10.304.849.950,00

Tabel 3.6Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,

Kekayaan dan Nilai Budaya

No Indikator Kinerja SatuanTarget Tahun

2017Capaian Kinerja

Tahun 2017

1Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan % 100 90

2 Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat

% 100 93.33

3Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal

% 100 90

4Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan

% 100 93,27

5 Meningkatnya jumlah pengujung Museum

% 100 90

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 7,029,378,049,00


54


Tabel 3.7Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

No Indikator KinerjaSatuan

Tahun 2017Capaian Kinerja

Tahun 2017

1Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Dokumen 6 5

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 2.000.000.000,00Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 : Rp. 728.729.000,00

Dari data tabel 3.7 di atas. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah,

yang terdiri dari 6 (enam) indikator kegiatan) terelisasi 5 kegiatan. Sebesar

85% dari target rencana kegiatan tercapai.

Berikut ini disajikan informasi mengenai data – data kependidikan di

Provinsi Banten selama tahun 2017 :

Tabel 3.8Daya tampung (rasio jumlah kelas terhadap jumlah murid)

SMA dan SMK tahun Pelajaran 2017/2018

SMA SMK1:30 1:41

Sumber :Dapodik tahun 2017

Tabel 3.9Daya tampung (rasio jumlah kelas terhadap jumlah murid)

MA, SMK tahun Pelajaran 2017/2018

MA1:41


Tabel 3.10Jumlah Ruang SMA, SMK tahun Pelajaran 2017/2018

SMA SMK4.597 4.720


55


Tabel 3.11Jumlah Ruang Kelas MI, MTs, MA tahun Pelajaran 2017/2018

MA2.733


Tabel 3.12Angka jumlah Ruang Kelas kondisi baik SMA

Tahun Pelajaran 2017/2018

SMA SMK3.708 3.989

Sumber : Dapodik tahun 2017

Tabel 3.13Angka jumlah Ruang Kelas kondisi baik MA

tahun Pelajaran 2017/2018

MA1.394


Tabel 3.14Angka jumlah Ruang Kelas kondisi rusak ringan SMA dan SMK


SMA SMK486 401


Tabel 3.15Angka jumlah Ruang Kelas kondisi rusak ringan MA


MA530


56


Tabel 3.16Angka jumlah Ruang Kelas kondisi rusak berat SMA dan SMK


SMA SMK114 93


Tabel 3.17Angka jumlah Ruang Kelas kondisi rusak berat MA


MA

147Sumber : Dapodik tahun 2017

Tabel 3.18Rasio jumlah Ruang Kelas SMA dan SMK baik terhadap total ruang kelas


SMA SMK86,07% 88.97%


Tabel 3.19Rasio jumlah Ruang Kelas baik MA terhadap total ruang kelas


MA67.31%


Tabel 3.20Angka Putus Sekolah tahun 2017/2018

SMA SMK0,21% 0,37%


57


Tabel 3.21Jumlah Siswa SMA Sederajat tahun 2017/2018

No Nama Jumlah

1 1. SMA Sederajat 1. 432.635


Tabel 3.22Jumlah Program, Peserta Didik Peserta Ujian dan Lulusan

paket A, B, C tahun 2017/2018

No Nama ProgramJumlah

ProgramPeserta Didik

L P Jumlah1 Paket C setara SMA 1 4,539 3,330 7,869


Tabel 3.23Jumlah Pendidik Jenjang SMA/MA, SMK,SKH Tahun Pelajaran 2017/2018

NO KAB/KOTA SMA/MA SMK SLB TOTAL

1 KAB. SERANG 2.126 389 36 15.8602 KAB. PANDEGLANG 1.366 783 117 25.7953 KAB. LEBAK 2.104 713 111 23.1954 KAB. TANGERANG 6.048 4.113 89 42.8495 KOTA TANGERANG 2.983 1.531 115 19.5866 KOTA CILEGON 1.901 668 53 26.7567 KOTA SERANG 1.352 1.078 102 13.2798 KOTA TANGSEL 1.373 1.071 79 130.8189 PROV. BANTEN 19.253 10.346 702 158.901


58


3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara keseluruhan, kinerja kegiatan yang dicapai Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan 6 (enam) Program dengan 12 (dua

belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dalam Pengukuran Kinerja

Tahun 2017, hasil capaian kinerjanya yaitu semua indikator sasaran bernilai

> 85-100 atau Memuaskan dengan kategori AA.

Alokasi anggaran yang disediakan melalui DPA-SKPD Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2017 murni adalah Rp 1,228,983,332,317,00 (satu trilyun dua ratus

dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga

puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah ), yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung (BTL) Rp 790,592,144,406,00- (tujuh ratus sembilan puluh milyar

lima ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu empat

ratus enam rupiah ), adapun Belanja Langsung Rp, 438.391.187.911,- (empat

ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus

delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah ) yang digunakan

untuk melaksanakan 6 program dan 54 kegiatan.

Sedangkan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran

2017 yaitu Rp 1.472.743.026.494,- ( Satu trilyun empat ratus tujuh puluh dua

Milyar Tujuh Ratus empat puluh tiga juta dua puluh enam ribu empat ratus

sembilan Puluh Empat Rupiah), dengan rincian belanja tidak langsung (BTL)

Rp. 871.264.352.113,- (delapan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus enam

puluh empat juta tiga ratus lima pukuh dua ribu seratus tiga belas rupiah ) dan

belanja langsung (BL) Rp.601.478.674.281,- ( Enam ratus satu Milyar empat

ratus tujuh puluh delapan juta enam Ratus Tujuh Puluh Enam ribu dua ratus

delapan puluh satu Rupiah) digunakan untuk melaksanakan 6 program dan

54 kegiatan. Secara keseluruhan alokasi belanja langsung tersebut sampai

dengan bulan Desember 2017 dapat direalisasikan dengan penyerapan

anggaran Rp. 497.487.923.868 atau mencapai 82,71%. Adapun sisa dana

Rp 103.990.750.413 atau mencapai 17,29 % dikembalikan ke kas daerah.

59


BAB4

4.1.Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LaKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2017,

dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik terhadap

6 (sepuluh) program sebagaimana yang telah tertuang dalam target capaian

Rencana Strategis Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Tujuan penyusunan

laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran

maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi

instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada

hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya

kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi

penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya

kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) program dan 54 (Lima Puluh Empat)

kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten dapat disimpulkan bahwa 54 (Lima Puluh Empat) kegiatan

tersebut mencapai target 85-100% dengan interprestasi memuaskan dengan

serapan belanja APBD 90,74%. Dan secara keseluruhan berdasarkan total

PENUTUP

60


penjumlahan hasil analisa keseluruhan pencapaian masing-masing sasaran

dengan serapan APBD dapat disimpulkan capaian Kinerja Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Banten dapat dikatakan telah mencapai sasaran

dengan interprestasi MEMUASKAN.

4.2. Saran

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap

beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun

2017-2022 dan Renstra Provinsi Banten Tahun 2017-2022, khususnya untuk

Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan. Beberapa indikator

sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata karena

kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Oleh karena itu untuk

meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Kedepan perencanaan kerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat,

serta revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif

sehingga kegiatan yang direncanakan tepat sasaran sesuai dengan target

indikator kinerja.

2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif

melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang profesional.

3. Peran serta partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk mendukung

program – program pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Banten

sehingga di tahun – tahun mendatang semua sasaran dan indikator dapat

tercapai sesuai target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 dan Renstra Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Banten telah berupaya maksimal untuk dapat

melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan

perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata

kelola pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak

yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LaKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Tahun 2017 ini dapat terwujud.

61


2.42.5

62

BAB · Web view1 LAKIP DINDIKBUD 2017 LAKIP D INDIKBUD 2017 LAKIP D INDIKBUD 2017 54 LAKIP D INDIKBUD 2017 LAKIP D INDIKBUD 2017 LAKIP D INDIKBUD 2017 Dengan memanjatkan puji …

Documents