PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

1

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

OlehDr. Ir. Ruslan, MS.

Direktur Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

Juli 2009

2

PENDAHULUAN1. Tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan, perencanaan dan

program di bidang pertanahan3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah4. Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan:

a. Penertiban Hak Atas Tanah (HGU,HGB, HP, HPL)b. Penertiban Dasar Penguasaan Atas Tanah

5. HAT hapus bila tanahnya diterlantarkan (UUPA Psl 27,34 dan 40)

6. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang/badan hukum dg tanah, menjadi Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara

7. Evaluasi & pemantauan penyediaan tanah utk berbagai kepentingan masyarakat, badan usaha, pemerintah dalam rangka memenuhi kepentingan strategis

3

PENGERTIAN

• Tanah yang diindikasikan terlantar adalah tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

• Tanah terlantar adalah tanah yang diindikasikan terlantar yang telah diidentifikasi dan telah ditetapkan oleh Kepala BPN RI.

• Penertiban tanah terlantar adalah proses identifikasi, penelitian dan peringatan terhadap hak atas tanah dan atau dasar penguasaan atas tanah.

4

TANAH TERINDIKASI TERLANTAR

1. BPN telah menerbitkan sertipikat tanah (HM, HGU, HGB, HP, HPL) dan PEMDA menerbitkan Ijin Lokasi.

2. Subyek hak wajib mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan obyek hak (tanah) SK HAT

3. Kenyataan ada yang menerlantarkan obyek haknya.

4. Tanah diterlantarkan aset tidur tdk memberikan kesejahteraan rakyat.

5. Tanah yang diindikasikan terlantar 7,3 juta Ha (2008):a. tanah hak (HGU, HGB, HP, HPL) seluas 3.064.003 Ha,b. telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum

memperoleh HAT seluas 4.322.286 Ha

6. Kerugian Negara (ekonomi, tenaga kerja, dll)

7. Perlu ditertibkan :

a. Pelepasan sebagian atau seluruh obyek hak oleh subyek hak.

b. Pembatalan hak sesuai ketentuan (UUPA, PP 36/98 dan Kep KaBPN 24/2002)

5

MAKSUD dan TUJUAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Maksud : - Menghidupkan aset tanah tidur (diterlantarkan);- Tanah terlantar dpt dimanfaatkan secara optimal,

sehingga masuk ke putaran politik dan ekonomi pertanahan;

- Setiap jengkal tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tujuan :- Memberi kesempatan subyek hak untuk memanfaatkan

obyek hak yang terlantar.- Apabila subyek hak tdk memanfaatkannya (setelah 3 kali

peringatan) dibatalkan HAT-nya (melalui proses sesuai ketentuan yg berlaku)

6

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTARTANAH TERLANTAR

(PP No. 36 Tahun 1998)(PP No. 36 Tahun 1998)

7

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian (PP Pengertian (PP 36/1998)36/1998)

8

KRITERIA TANAH TERLANTARKRITERIA TANAH TERLANTAR

Hak Hak MilikMilik Hak Guna Hak Guna

BangunanBangunan Hak Guna UsahaHak Guna Usaha Hak PakaiHak Pakai

Kriteria Tanah Terlantar Kriteria Tanah Terlantar berdasarkan status hak:berdasarkan status hak:

Hak Hak PengelolaanPengelolaan Tanah yang sudah diperoleh Tanah yang sudah diperoleh

dasar dasar penguasaannya tetapi belum penguasaannya tetapi belum diperolehdiperoleh hak atas tanahnya hak atas tanahnya

9

HAK HAK MILIKMILIK


Dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya

sesuai dengan keadaannya atau sifat

dan tujuan haknya



dan tujuan haknya

Tidak dipelihara dengan baik


1

2

Tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya menurut RTRW


10

HAK GUNA HAK GUNA BANGUNAN BANGUNAN & HAK PAKAI& HAK PAKAI




dan tujuan haknya



dan tujuan haknya



1

2



Tidak dipecah menjadi bidang-bidang tanah dalam rangka pengembangannya sesuai dengan rencana kerja.

Tidak dipecah menjadi bidang-bidang tanah dalam rangka pengembangannya sesuai dengan rencana kerja.

11

HAK GUNA HAK GUNA USAHAUSAHA




dan tujuan haknya



dan tujuan haknya



1

2

Tidak diusahakan sesuai dengan kriteria pengusahaan tanah pertanian yang baik

Tidak diusahakan sesuai dengan kriteria pengusahaan tanah pertanian yang baik

12

HAK HAK PENGELOLAANPENGELOLAAN


Kewenangan hak menguasai dari negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh

pemegang Hak Pengelolaan sesuai tujuan pemberian pelimpahan kewenangan tersebut.

Kewenangan hak menguasai dari negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh

pemegang Hak Pengelolaan sesuai tujuan pemberian pelimpahan kewenangan tersebut.

13


Tanah yang sudah diperoleh Tanah yang sudah diperoleh dasar dasar

penguasaannya tetapi belum penguasaannya tetapi belum diperolehdiperoleh

hak atas tanahnya hak atas tanahnya

Tidak dimohon haknya

Tidak dimohon haknya



1 2

14

Skema Penertiban Tanah Terlantar (PP 36 Th 1998)

Kepala Kantor Pertanahan

(Laks Identifikasi)

Kakanwil BPN Prov.

(penilaian)

Peringatan 3 kali(3 x 12 bulan)

Penetapan Menteri

Tanah Terlantar(tnh langs dikuasai negara)

Usulan dan Saran

Instansi Terkait

Bupati/Walikota

Pemegang Hak

Usulan dan Saran

Diberi Waktu 3 Bln untuk pengalihan

Pemegang Hak Baru rugi

ganti Bekas Pemegang

Hak

Rekomendasi, pembinaan, peringatan

15

Tahapan Kegiatan Tahapan Kegiatan Identifikasi Tanah Terlantar:Identifikasi Tanah Terlantar:

PerencanaanPerencanaan1

PelaksanaanPelaksanaan2

PengolahanPengolahan3

PelaporanPelaporan4

16

PerencanaanPerencanaan

a.Pengumpulan Data dan Peta

b.Penentuan Lokasi Prioritas

c.Penyusunan Rencana Kerja

d.Penyiapan Bahan dan Materi, Tenaga serta Administrasi

e.Pemberitahuan kepada Pemegang Hak atau Pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.

17

PelaksanaanPelaksanaan

Pengumpulan dan Pengecekan Lapangan mengenai:a.Nama dan Alamat Orang atau

Badan Hukum Pemegang HAT atau Pihak yang mempunyai dasar penguasaan tanah.

b.Letak, Luas, status Hak dan Keadaan Fisik Tanah.

c.Data atau keadaan yang mengakibatkan tanah ybs dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar.

d.Jumlah Bidang dan Luas Tanah-tanah yang sudah dimiliki.

e.Permasalahan serta upaya penyelesaiannya.

18

PengolahanPengolahan

Berpedoman pada Kriteria yang diatur dalam Bab III PP No. 36 Tahun 1998 dengan memperhatikan:a.Penggunaan Tanah saat inib.Kesesuaian dengan RTRWc.Kesesuaian dengan Siteplan

Proposal dalam permohonan HAT.

d.Peruntukan Tanah dalam Pemberian Haknya atau dasar penguasaannya.

e.Persyaratan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak

f.Hal-hal lain sesuai dengan kondisi daerah

19

PelaporanPelaporan

a. Berupa fakta dan penjelasan mengenai kondisi pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh pemegang hak baik berupa peta maupun narasi.

b. Pelaporan disampaikan kepada Panitia Penilai Kabupaten/Kota melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

20

JANGKA WAKTU MINIMAL JANGKA WAKTU MINIMAL UNTUK DILAKUKAN UNTUK DILAKUKAN

IDENTIFIKASI TANAH IDENTIFIKASI TANAH TERLANTAR sejak TERLANTAR sejak

diterbitkannya sertipikat HAT diterbitkannya sertipikat HAT yang bersangkutan:yang bersangkutan:A.Hak Milik : 5 Tahun

B.Hak Guna Usaha: 5

Tahun

C.Hak Guna Bangunan : 3 Tahun

D.Hak Pakai : 3 Tahun

E.Hak Pengelolaan: 5

Tahun

21

Bentuk Tindakan dan Langkah Penanganan dalam rangka Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar:

REKOMENDASI REKOMENDASI1

PEMBINAANPEMBINAAN

PERINGATAN PERINGATAN

2

3

22

REKOMENDASI DIBERIKAN APABILA:REKOMENDASI DIBERIKAN APABILA:

1. Telah Diusahakan Tanahnya di atas 50%.2. Belum Dipenuhi/Dilaksanakan Beberapa Syarat atau

Kewajiban Pemanfaatan Tanah.

Langka-langkah yang perlu dilakukan agar memanfaatkan sisa tanah yang dikuasainya dalam

jangka waktu paling lama 12 bulan.

LANGKAH REKOMENDASILANGKAH REKOMENDASI

23

PEMBINAAN DIBERIKAN APABILA:PEMBINAAN DIBERIKAN APABILA:

1. Pemegang HAT perorangan tidak mampu dari segi ekonomi.

2. Pemegang HAT tidak melakukan usaha pemeliharaan tanah

3. Pemegang HAT tidak mempergunakan tanah sesuai RTRW

1. Pembinaan Teknis Penggunaan Tanah.2. Pembinaan Teknis Konservasi Tanah dan Lingkungan Hidup.3. Fasilitas Bantuan Permodalan / Kerjasama Pemanfaatan Tanah4. Jangka waktu paling lama 12 bulan

LANGKAH PEMBINAAN:LANGKAH PEMBINAAN:

24

PERINGATAN DIBERIKAN APABILA:PERINGATAN DIBERIKAN APABILA:

1. Rekomendasi dan Pembinaan tidak dilaksanakan oleh Pemegang HAT.

2. Pemegang HAT mengusahakan tanah di bawah 50% atau sama dengan 50% dari luas keseluruhan.

3. Tidak melaksanakan syarat dan kewajiban pemanfaatan tanah seperti tecantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak

Tegoran untuk melaksanakan tindakan atau langkah penanganan sesuai rekomendasi atau

pembinaan atau kewajiban atau ketetapan yang menjadi dasar penguasaan tanah.

25

Sanksi:Sanksi:

Pemegang HAT wajib menyusun Rencana Kerja dalam rangka melaksanakan Rekomendasi, Pembinaan dan

Peringatan.

Apabila tidak melaksanakan Rencana Kerja

PERINGATAN I, II & III(DALAM JANGKA WAKTU 3 TAHUN)

SK. MENTERI

TANAH TERLANTAR

26

PERUBAHAN atau PENGGANTIAN PP 36 Th 1998

• Hak Atas Tanah hapus antara lain karena diterlantarkan (Psl 27, 34 dan 40 UUPA)

• Penelantaran tanah semakin memicu terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat

• PP 36 Th 1998 kurang efektif untuk penyelesaian tanah terlantar (waktu rekomendasi, pembinaan dan peringatan lama, ada waktu pengalihan hak, ada ganti rugi)

• Perlu adanya perubahan/penggantian PP 36 Th 1998

27

PENGERTIAN(perubahan PP)

Tanah Terlantar adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dg keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya

28

MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN PP No. 36 Th 1998

Maksud1. Penataan kembali P4T thd obyek hak dan dasar penguasaan atas

tanah yang diterlantarkan.

2. Penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterlantarkan

3. Mewujudkan tanah sebagai sumber kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

4. Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan

5. Tanah tdk sebagai sumber sengketa dan konflik

Tujuan1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

2. Menciptakan lapangan kerja

3. Mengurangi kemiskinan

4. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi

5. Penyediaan tanah untuk cadangan strategis (aspek pertahanan negara, aspek bencana alam, dll)

29

Skema Penertiban Tanah Terlantar yg Diharapkan:

Kepala BPN

Kakanwil BPN Prov.

(Laks Identifikasi)

Peringatan 3 kali

Penetapan KaBPN- Menjadi Tnh Terlantar- Pembatalan HAT- Hapus hub hukum S & O hak

TANAH NEGARA(untuk masyarakat, badan

usaha dan pemerintah/ kepentingan strategis)

Apabila tdk dilaksanakan, Kakanwil BPN mengusulkan

Pemegang Hak-Wajib beri keterangan lengkap- wajib beri data teks & spasial

menugaskan Lapor hasilnya

Hasil identifikasi ada tanah terlantar

Pemegang Hak-Wajib melaksanakan langkah-

langkah dlm peringatan

CATATAN:Proses Penertiban Tanah

Terlantar diharapkan selesai dalam waktu 1

(satu) tahun

30

JANGKA WAKTU MINIMAL JANGKA WAKTU MINIMAL UNTUK DILAKUKAN UNTUK DILAKUKAN

IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTARTANAH TERLANTAR

a.HM, HGU, HGB, HP, HPL = 3 (tiga) tahun sejak terbit sertipikat

b.Dasar Penguasaan Atas Tanah = 1 (satu) tahun sejak diterbitkan ijin/keputusan/surat dari pejabat yg berwenang

31

TERIMA KASIH

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Documents

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR