PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK …tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/bahan_tayangan/8.pdf · melalui pemanfaatan sumberdaya, yang menghasilkan produk yang cepat dapat diperdagangkan

ARAH KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERDESAAN

Tim Penyusun: Kementerian Dalam Negeri Badan Pertanahan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DRAFT PEDOMAN UMUM

ARAH KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

UNTUK MENCIPTAKAN KEMAKMURAN RAKYAT PERDESAAN

DRAFT PEDOMAN UMUM

Isi Pedoman Umum

Bab 1

• Latar Belakang

• Landasan Kebijakan

• Tujuan & Sasaran Kebijakan

Bab 2

• Pengaturan Inventarisasai Tanah Terlantar

• Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar

• Pengaturan Konsolidasi Tanah Terlantar

• Pengaturan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Bab 3

• Skema Pengembangan Lahan Produksi

• Skema Kemitraan PTT

• Skema Penyediaan Dana Investasi PTT

• Konsep Pengelolaan Program PTT

Bab 4

• Mekanisme Pengelolaan Program PTT

• Organisasi Pengelolaan Program PTT

• Rencana Kegiatan Pengelolaan Program PTT

• Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan

ARAH KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERDESAAN

Latar Belakang Pemerataan kesejahteraan rakyat atau pengurangan kesenjangan antar

wilayah memerlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat, yang diciptakan oleh adanya proses ’akumulasi kapital’ di masyarakat serta dihasilkan dari siklus investasi, produksi, pendapatan, konsumsi, tabungan, re-investasi secara membumbung (cyclonic).

Akumulasi kapital menciptakan potensi peningkatan ’daya beli’ masyarakat (purchasing power) yang merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kemampuan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pengembangan kegiatan produksi, melalui pemanfaatan sumberdaya, yang menghasilkan produk yang cepat dapat diperdagangkan (tradeable product) dan menciptakan ‘nilai tambah’ yang tinggi (value added).

Pengembangan kegiatan produksi dan perdagangan harus diarahkan untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara terjamin (wealth).

Pengembangan kegiatan produksi memerlukan ketersediaan lahan, baik melalui pendayagunaan tanah yang tergarap atau tanah yang terlantar.

Proses Pertumbuhan Ekonomi

REINVESTASI

TABUNGAN

KONSUMSI

PENDAPATAN

PEKERJAAN

PRODUKSI

INVESTASI

OUTPUT / DEMAND

INPUT / SUPPLY

MIKRO

ECONOMIC GROWTH

- Tingkat inflasi - Tingkat harga - Nilai tukar - Suku bunga - Investasi

- Dana - Material - Tenaga - Manajemen - Teknologi - Kreasi - Inovasi

DAYA BELI

- GDP/capita - Economic structure - Employment distribution - Purchasing power - Wealth

Resources

MAKRO

Y=C+I+G+NX

PAJAK

PERMINTAAN BARANG & JASA

Pasar LN

Ekspor Impor

Penyediaan uang

Penyediaan Barang & Jasa

Pasar DN

Pasar LN/Ekspor

Proses Peningkatan Kemampuan Masyarakat (Menciptakan Kemakmuran Rakyat)

Sistem Politik Negara - Mekanisme Politik (Pemerintahan)

Sistem Perekonomian Negara - Mekanisme Ekonomi (Pasar)

Sistem Sosial-Budaya Bangsa - Mekanisme Sosial (Keswadayaan)

Demokrasi Politik

Demokrasi Ekonomi

Kedaulatan Rakyat

Sumberdaya Ekonomi

Sumberdaya Sosial

Sumberdaya Negara

Sumberdaya Politik

Kemampuan Masyarakat

Kualitas SDM-Inovasi/Kreatifitas Interaksi Sosial – Gotong Royong

Kemampuan Produksi -Produktifitas Pendapatan & Akumulasi Kapital

Pemilikan Aset & Kemakmuran

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Hak & Kewjaiban Warga Negara - Akses Penenuhan Hak Dasar Rakyat

- Akses Penyediaan Regulasi, Pelayanan Publik & Pembangunan

- Akses Ilmu Pengetahuan & Teknologi - Akses Kapital & Input Produksi

- Akses Pendayagunaan Lahan/SDA - Akses Keadilan & Keamanan

Administrasi Publik

Kesejahteraan Rakyat

UUD’45

Kontekstual Pendayagunaan Tanah Terlantar

• Pendayagunaan Tanah Terlantar terkait dengan ‘proses pengembangan wilayah’ yang pada dasarnya indentik dengan proses transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik di dalam ruang (transformasi spasial).

• Faktor pendukung ‘transformasi spasial’ adalah : penataan ruang, pengelolaan pertanahan, dan penyediaan sarana & sarana, yang merupakan ‘unsur pembentuk’ kawasan permukiman (perkotaan & perdesaan).

• Pendayagunaan Tanah Terlantar di perdesaan sangat penting untuk menjawab permasalahan ‘pembangunan perdesaan’, yang terkait dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, ketersediaan lahan produksi, dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

• Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat perdesaan diperlukan adanya ketersediaan lahan usaha, sebagai basis kegiatan ekonomi perdesaan, namun disisi lain terdapat banyak ‘tanah yang ditelantarkan’ oleh pemilik, pemegang, dan pengguna hak atas tanah (HAT), yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ‘tujuan’ pemberian hak atau dasar penguasaannya.

TRANSFORMASI EKONOMI

TRANSFORMASI LINGKUNGAN

FISIK

TRANSFORMASI SOSIAL

Daya Dukung

Lingkungan

Sumberdaya Manusia,

Pengetahuan, &Teknologi

Sumberdaya Manajemen & Kelembagaan

Daya Tampung Kawasan

PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI & KESEJAHTERAAN RAKYAT ANTAR WILAYAH

KESERASIAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN & PERDESAAN

KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH KELESTARIAN LH & PEMANFAATAN SDA

Sumberdaya Alam &

Lingkungan Hidup

Penataan Ruang dan

Pertanahan

Penyediaan Sarana dan Prasarana

- Tradisional - Informal - Rural

- Modern - Formal - Urban

TRANSFORMASI SPASIAL

Proses Pengembangan Wilayah

Isu Kebijakan Pembangunan Perdesaan

Stagnasi ekonomi perdesaan, akibat

kebijakan & regulasi ekonomi yang distortif &

disintegratif

Kemiskinan, akibat stagnasi perekonomian, yang berdampak pada

terbatasnya kesempatan kerja dan pendapatan

Kesenjangan kehidupan sosial-ekonomi antara masyarakat perdesaan dan perkotaan, serta

ketidaksetaraan hubungan ekonomi

desa-kota

Kurang optimalnya pemanfaatan potensi

sumberdaya alam/lahan sebagai basis ekonomi

perdesaan

Rendahnya tingkat ketersediaan prasarana & sarana perdesaan, serta

adanya pembedaan penerapan SPM

Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup

& rendahnya kualitas kawasan permukiman

perdesaan

• Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia, dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan sosial dasar, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran: meningkatnya kemampuan masyarakat (keswadayaan, kreatifitas, dan produktifitas masyarakat).

• Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dilakukan melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat terhadap investasi/kapital, pemilikan aset tanah/lahan usaha, input produksi, teknologi produksi/pertanian, dan lembaga ekonomi, dengan sasaran: terciptanya peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara terjamin, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam (productivity).

• Pengembangan Kawasan Permukiman, dilakukan melalui kebijakan penataan ruang kawasan, pengembangan lahan usaha, penyediaan perumahan berikut prasarana dan sarana lingkungan, dengan sasaran: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan permukiman yang fungsional dan teratur (urbanized).

Arah Kebijakan Pembangunan Perdesaan

Kebijakan Pengembangan Lahan (Land Development)

.

Kebutuhan Sosial

Kebutuhan Komersial /Produksi

Kebutuhan Pengembangan

Kawasan

Kebutuhan Khusus

Strategis

PENGEMBANGAN LAHAN

PENGADAAN TANAH

PRODUKTIVITAS TANAH (TINGKAT PEMANFAATAN

-NILAI TANAH) PERKOTAAN -PERDESAAN

PEMANFAATAN TANAH (TUJUAN, LUAS,

HAK ATAS TANAH)

PEMILIKAN TANAH

INDIVIDU/ BADAN USAHA

PEMILIKAN TANAH PUBLIK

PEMANFAATAN RUANG

Isu Kebijakan Pemanfaatan Tanah Perdesaan

SDA/Lahan Tanah

Kemiskinan Masyarakat Perdesaan

Penertiban Tanah Terlantar

Perdesaan

Ketidak adilan Terhadap Masyarakat

Perdesaan

Pendayagunaan Tanah Terlantar

Perdesaan

Kesejahteraan Rakyat

UUD’45 Pasal 33

Pengertian Tanah Terlantar

• Tanah yang diindikasikan terlantar adalah tanah yang dikuasai subjek dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang: (i) tidak diusahakan, (ii) tidak dipergunakan, atau (iii) tidak dimanfaatkan, sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pengusaannya.

• Tanah terlantar adalah tanah yang diindikasikan terlantar yang telah diindentifikasikan dan telah ditetapkan oleh Kepala BPN.

• Penertiban tanah terlantar adalah proses identifikasi, penelitian, dan peringatan terhadap hak atas tanah dan atau dasar pengusaan atas tanah.

Tanah Terindikasi Terlantar • BPN telah menerbitkan sertifikat tanah (HM, HGU, HGB, HP,

dan HPL) dan Pemda telah menerbitkan Ijin Lokasi atau Ijin Pemanfaatan Ruang.

• Subjek hak wajib mengusahkan, menggunakan, dan memanfaatkan objek haknya.

• Pada kenyataannya, ada subjek hak menelantarkan objek haknya -- > aset tidur --> tidak memberikan kesejahteraan rakyat -- > kerugian negara (nilai tambah ekonomi, penciptaan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan negara).

• Tanah terlantar (2008) seluas 7,3 juta Ha: (i) tanah hak 3 juta Ha dan (ii) dasar penguasaan atas tanah 4,3 juta Ha.

• Perlu penertiban, dengan cara: (i) pelepasan sebagian atau seluruh objek hak oleh subjek hak, dan (ii) pembatalan hak sesuai peraturan (UUPA, PP 38/1998, dan Keputusan Kepala BPN 24/2002).

Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar

TUJUAN Mengoptimalkan pemanfaatan

tanah terlantar untuk meningkatkan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat perdesaan sebanyak 14 juta Rumah Tangga (RT).

Mendukung penciptaan kemakmuran rakyat di perdesaaan.

Mendukung pembangunan pertanian dan perdesaan, terutama di luar Jawa.

SASARAN Terdayagunakannya tanah yang

tidak diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan, sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pengusaannya, seluas 7,3 juta Ha, sebagai ‘tanah inti’ pengembangan lahan produksi di perdesaan.

Terkonsolidasinya tanah (hasil konsolidasi tanah terlantar dan tanah tergarap sekitarnya), sebagai pengembangan lahan produksi yang diusahakan oleh masyarakat secara kolektif seluas 30 juta Ha.

Pengaturan Inventarisasi & Penertiban Tanah Terlantar

Tanah terlantar >250 ha

Tanah APL Terlantar >250 ha

Konsolidasi Tanah Terlantar dan Tanah Tergarap Sekitarnya

Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pengaturan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pendayagunaan Tanah Terlantar

Investasi Pengembangan Lahan Produksi

Kerjasama Antara BUMD,

Pemilik HAT, dan Unit Usaha

Ekonomi Desa/BUMDes

Konsolidasi Tanah Terlantar

Tanah Terlantar

Hasil Penertiban

> 250 Ha

Tanah Tergarap

Disekitarnya

> 750 Ha

Investarisasi & Penertiban

Tanah Terlantar Pelepasan sebagian atau

seluruh objek hak atas tanah oleh subjek hak

Pembatalan hak atas tanah dan atau penguasaan atas tanah

BANK

1.000 Ha -> 500 RT

Skema Pengembangan Lahan Produksi

Pengembangan Lahan Produksi Hasil Konsolidasi Tanah Terlantar

Pengembangan Lahan Produksi

Lahan Hasil Penertiban Tanah Terlantar sebagai

“Tanah Inti”

BUMD Pemilik

HAT

Tanah Tergarap

Sekitarnya

UED

BUMDes

Skema Kemitraan Bisnis dan Pengerahan Dana Investasi

Kemitraan

• Pemerintah

• Perbankan

• Pemilik HAT

• Masyarakat

BUMD Sebagai ‘Developer’ Lahan Siap Produksi

BANK sebagai Penyedia Dana

Investasi Beragun Tanah

UED

(BUMDes) sebagai

Pengelola Kegiatan Produksi

Konsep Pengelolaan Program Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pengembangan Lahan Produksi

Inventarisasi & Penertiban

Tanah Terlantar

Konsolidasi Tanah Terlantar

Pendayagunaan Tanah Terlantar

PEMILIK TANAH HASIL KONSOLIDASI TT

UNIT USAHA EKONOMI DESA

Pemerintah Pusat

PEMERINTAH KABUPATEN

(BUMD)

Pemerintah Provinsi

- 30 juta ha - 14 juta RT

- 28.000 paket - Total Investasi Rp. 1.400 T

BANK

AGUNAN HASIL PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Plus Tanah Tergarap

Disekitarnya

- 500 RT/paket - Rp. 50 milyar/paket

Mekanisme Pengelolaan Program Pendayagunaan Tanah Terlantar (PTT)

Inventarisasi Tanah Terlantar

Penertiban Tanah Terlantar

Konsolidasi Tanah Terlantar

Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pengerahan Dana Investasi

Pengembangan Lahan Produksi

500 RT 1.000 HA

UNIT

USAHA

PENGOLAHAN

UNIT

USAHA

PRODUKSI

PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI

PRODUKTIF

Skema Pengelolaan Program PTT

PENGEMBANGAN LAHAN PRODUKSI

BANK

UNIT USAHA

EKONOMI DESA (BUMDes) TENAGA

PENDAMPING (BDS)

UNIT PENGELOLA PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

(BUMD)

INVESTASI

UNIT

USAHA

PEMASARAN

PASAR

KONSOLIDASI TANAH TERLANTAR

OFF-FARM ON-FARM

PEMILIK HAT HASIL KONSOLIDASI

KEMITRAAN

INVENTARISASI & PENERTIBAN TANAH

TERLANTAR

PROSES PRODUKSI &

PENGOLAHAN

INPUT • Lahan • Kapital • Tenaga Kerja • Manajemen • Teknologi • Sarana produksi • Tenaga Pendamping • Regulasi

OUTPUT • Komoditas unggulan • Komoditas sampingan • Hasil jual komoditas • Pendapatan • Tabungan • Akumulasi kapital

Unit Usaha Ekonomi Desa

(BUMDes)

Skema Penciptaan Sistem Pendapatan Terjamin

Sistem Resi Gudang

Pemasaran Output

Pendapatan Terjamin

Sistem Pasar Umum

Nilai Tambah Ekonomi

Sistem Pasar Lelang

Pengembangan Lahan Produktif

Kegiatan Investasi

Hasil Penanaman Pohon Super Pauwlonia Berumur 1 Bulan

Struktur Organisasi Pengelolaan Program PTT

Badan Layanan

Umum PTT

KABUPATEN

KEC/DESA

PROVINSI

PUSAT

KELOMPOK

MASYARAKAT

Tim Pengelola

Program PTT Pusat

Unit Pengelola

Usaha Ekonomi Desa

(BUMDes)

Unit Pengelola PTT (BUMD)

Tim Pelaksanaan

Proyek PTT

Kabupaten.

Kegiatan Pelayanan Publik Kegiatan Usaha Masyarakat

Tim Pengelola

Program PTT

Provinsi

Unit Pelaksana PTT

Kecamatan

KELOMPOK

MASYARAKAT

Tim Konsultan

Pendamping

Bank

1. Inventarisasi TT 2. Penertiban TT 3. Konsolidasi TT 4. Pendayagunaan TT 5. Pengerahan Dana Investasi 6. Pengembangan Lahan Produksi

1 & 2

3,4, & 5

6

Penyiapan Rencana dan Pelaksanaan Pendayagunaan Tanah Terlantar

• Perlu dibentuk Tim Studi Kelayakan tentang Skema Pendayagunaan Tanah Terlantar (Kemdagri-BPN-Bappenas).

• Perlu percepatan inventarisasi & penertiban tanah terlantar di tingkat pusat (BPN).

• Perlu penjajagan dengan pihak perbankan untuk pengerahan dana investasi (Bappenas).

• Perlu lokakarya/sosialisasi tentang konsep/skema pengelolaan PTT (Kemdagri).