Kebijakan Penataan Ruang Jabodetabekpunjur 1 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bogor, 28 November 2013 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Click to edit Master title style
Kebijakan Penataan Ruang Jabodetabekpunjur
1
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bogor, 28 November 2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kerangka paparan
• Dasar hukum
• PP 26/2008
• Perpres 54/2008
– Tujuan
– Sasaran
– Peran
– Fungsi
• Peninjauan kembali RTR KSN Jabodetabekjur
2
Dasar hukum
PP 26/2008
•Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Perpres 54/2008
•Penataan Ruang Jabodetabekjur (RTR KSN).
3
PP 26/2008
KSN: wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
KSN Jabodetabekpunjur berperan sebagai pusat perekonomian wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman hayati:
• meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.
4
Dasar penyusunan
• Antara pemerintah dan pemerintah daerah
• Antarpemerintah daerah
Pedoman penataan ruang terpadu
• Konservasi air dan tanah
• Menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan
• Penanggulangan banjir
• Pengembangan sosial ekonomi
Acuan bagi pemangku kepentingan
5
Click to edit Master title style
Perpres 54/2008
6
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Tujuan (Pasal 2 Ayat 1)
• sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan;
• memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan;
keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang
antardaerah
• untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah,
• menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan,
• menanggulangi banjir
mewujudkan daya dukung lingkungan yang
berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan,
• berdasarkan karakteristik wilayah
• terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
• pembangunan yang berkelanjutan
mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif,
dan efisien
7
Sasaran (Pasal 2 Ayat 2)
8
terwujudnya kerja sama penataan ruang antarpemerintah daerah;
terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna;
tercapainya optimalisasi fungsi budi daya; dan
tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budi daya.
Peran (Pasal 3)
• konservasi air dan tanah,
• menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan,
• penanggulangan banjir,
• pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Acuan bagi penyelenggaraan
pembangunan dengan upaya:
9
Fungsi (Pasal 4)
•perencanaan tata ruang,
•pemanfaatan ruang,
•pengendalian pemanfaatan ruang.
Pedoman bagi semua pemangku
kepentingan dalam
penyelenggaraan penataan ruang,
melalui kegiatan :
10
Cakupan kawasan (Pasal 5)
KSN
Jab
od
etab
ekp
un
jur Prov Jawa Barat
Kab Bogor
Kota Bogor
Kab Bekasi
Kota Bekasi
Kota Depok
Sebagian Kab Cianjur
Prov DKI Jakarta
Prov Banten
Kab Tangerang
Kota Tangerang
11
Lingkup (Pasal 6)
kebijakan dan strategi penataan ruang,
rencana tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur,
arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang,
pengawasan pemanfaatan ruang,
kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan
12
RTR Jabodetabekpunjur
RTR
Pola ruang
Kawasan lindung Zona inti
Kawasan budidaya
Zona budidaya
Zona penyangga
Struktur ruang
Sistem pusat permukiman
Sistem sarana dan prasarana wilayah
Transportasi darat, laut, udara
Penyediaan air baku
Pengelolaan air limbah dan limbah B3 dan persampahan
Drainase dan pengelolaan banjir
Jaringan tenaga listrik dan komunikasi
13
B7/HP
B4
B1
N2
B2
B3
B4/HP
B7 B5
N1 B6
N1 B4/HP
B5
N1
B1
B1 B2
B2 B1
B4/HP B4/HP
N1
N2
N2 N1
B2
B4/HP
B4 B2
B2
B4
B3
B3
B3
B2
N2
N1
Struktur pusat permukiman (Pasal 13)
15
Bekasi Tangerang
Serpong/ BSD
Bogor
Jakarta
Depok
Cimangis Cileungsi
Setu
Tambun/ Cikarang
Cinere
• Kota Inti: Jakarta • Kota Satelit:
– Kota Bogor – Kota Depok – Kota Tangerang – Kota Bekasi
• Sub pusat perkotaan: • Serpong/BSD • Cinere • Cimanggis • Cileungsi • Setu • Tambun/Cikarang
Arahan pengendalian (Pasal 49)
RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan RTR Jabodetabekpunjur.
RTRW dijabarkan lebih lanjut dalam rencana rinci
• Ditetapkan dengan perda.
• Dilengkapi dengan peraturan zonasi.
• Penyusunan rencana rinci dan peraturan zonasi didasarkan pada indeks konservasi.
Indeks konservasi alami dan indeks konservasi aktual digunakan untuk menentukan alokasi pemanfaatan ruang yang meliputi
• permukiman, ruang terbuka hijau, perkantoran, dan kegiatan pertanian;
• amplop ruang yang meliputi koefisien dasar ruang hijau, KDB, KLB, dan garis sempadan bangunan;
• rekayasa teknologi yang diperlukan.
16
Pengendalian (Pasal 51-52)
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan tertib tata ruang
• peraturan zonasi,
• perizinan,
• pemberian insentif dan disinsentif,
• pengenaan sanksi.
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan pula dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan
• pemohon memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
• syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah merupakan satu kesatuan proses dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan.
17
Pengawasan (Pasal 59)
Pengawasan pemanfaatan ruang melalui
• pemantauan,
• pelaporan,
• evaluasi.
Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi diselenggarakan secara berkesinambungan
• oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
penyelenggaraan pengawasan
• Pemerintah dan
• pemerintah daerah
• melibatkan partisipasi masyarakat.
18
Kelembagaan, peran masyarakat dan pembinaan (Pasal 63-65)
Koordinasi teknis penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional dilakukan oleh Menteri.
Koordinasi kelembagaan dan kebijakan kerja sama antardaerah di Kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan dan/atau difasilitasi oleh badan kerja sama antardaerah.
Peran masyarakat melalui partisipasi, dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
Click to edit Master title style
Peninjauan kembali Perpres 54/2008
20
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Definisi
21
Prinsip revisi
• Rencana struktur ruang dan pola ruang harus dipertahankan karena menyangkut kepastian hukum dan untuk menjaga konsistensi RTR;
• Isu strategis yang belum diakomodir dalam Perpres 54/2008 akan diakomodir dalam revisi Perpres RTR.
22
Penilaian
• Kesesuaian antara rencana struktur dengan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
• Kesesuaian antara rencana pola pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
• Pengembangan kelembagaan;
• Substansi yang perlu dicakup.
23
24
25
26
27
28
Ancaman, Kerawanan, Kerentanan, dan Risiko Bencana
Ancaman: suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
Kerawanan: kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
Kerentanan: suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana;
Risiko: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
29
Provinsi Menurun Tetap Naik
DKI Jakarta kegagalan teknologi,
konflik sosial
gelombang ekstrim &
abrasi, cuaca ekstrim,
epidemi & wabah
penyakit, gempa bumi,
dan tsunami
banjir
Jawa Barat gelombang ekstrim &
abrasi, epidemi &
wabah penyakit,
kebakaran hutan &
lahan, kegagalan
teknologi, dan konflik
sosial
kekeringan, cuaca
ekstrim, gempa bumi,
letusan gunung api,
tanah longsor, dan
tsunami
banjir
Banten tsunami, epidemi &
wabah penyakit, dan
konflik sosial
gelombang ekstrim &
abrasi, dan kebakaran
hutan & lahan
banjir, kegagalan
teknologi, cuaca
ekstrim, dan tanah
longsor 30
Risiko bencana
31
Kaw. Bopunjur (Bogor, Puncak,
Cianjur)
Kaw. Penyangga DKI (Depok,
Bekasi, Tangerang, dll)
DKI Jakarta
Wilayah Tengah :
Wilayah Hilir :
Wilayah Hulu :
32
Peta Ancaman Banjir
1
2
32
33
Peta Kerentanan Banjir
34
Peta Risiko Banjir
1 2
3
34
• Wilayah risiko banjir tinggi.
• Rencana ruang untuk permukiman padat.
• Isu reviu: manajemen risiko bencana (kesiapsiagaan, penguatan infrastruktur, dsb).
• Wilayah risiko banjir rendah-sedang.
• Rencana ruang untuk lindung, lahan basah, permukiman rendah, dan bandara.
• Isu reviu: pengelolaan lingkungan untuk melindungi bandara dari banjir.
• Wilayah risiko banjir sedang-tinggi. • Rencana ruang di domisasi lindung, lahan basah
dan permukiman padat-sedang. • Isu reviu: Optimalkah rencana alokasi ruang ini?
Perlu dipertimbangkan alternatif peruntukan ruang yang lebih optimal dengan risiko yang ada?
35
Peta Ancaman Tanah Longsor
1
2
35
36
Peta Kerentanan Tanah Longsor
37
Peta Risiko Tanah Longsor
1 2
37
• Wilayah risiko longsor tinggi.
• Rencana ruang untuk lindung.
• Isu reviu: rencana sudah tepat (no issues).
• Wilayah risiko longsor cenderung tinggi.
• Rencana ruang untuk permukiman rendah.
• Isu reviu: konversi lahan menuju permukiman sedang perlu diperhatikan.
Sumber
• PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
• Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekjur;
• Kementerian PU 2013, Hasil peninjauan kembali Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekjur;
• Kementerian PPN/Bappenas 2013, Peninjauan kembali Perpres 54/2008: tinjauan bencana.
38
40
Tahapan-tahapan Pembahasan Dalam Proses Penyusunan Perpres 54/2008
Penyusunan Rakeppres ttg RTR Kawasan Jabotabek sebagai kawasan tertentu menurut PP 47/1997 ttg RTRWN Penggabungan materi Peraturan Penataan Ruang Terkait Jabodetabekpunjur •Kepres No 114/1999 •Kepres No 1/1997 •Kepres No 52/1995 •Kepres No 73/1995
• pembahasan di Sekretariat Kabinet
• pengiriman naskah Raperpres oleh Menko Perekonomian Kepada Presiden
• Pengembalian naskah Raperpres Kepada Menko Perekonomian untuk dilakukan penajaman materi
2004
- Pengiriman Naskah Raperpres oleh Menko Perekonomian Kepada Sekretaris Kabinet
2005
Proses kesepakatan terhadap materi Raperpres melalui penandatanganan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Jabodetabek-Punjur untuk dilakukan percepatan pengesahan Raperpres Jabodetabek-Punjur menjadi Peraturan Presiden.
2006
• Rancangan Perpres dikirim oleh Menko Perekonomian kepada Presiden.
• pembahasan di Sekkab yang meminta agar dilakukan sinkronisasi dengan rencana reklamasi DKI Jakarta dan Kab. Tangerang
• Penyerasian RTRW Prov. Jawa Barat
2007
• Rakortas BKTRN tingkat Menteri dengan kesepakatan raperpres sudah dapat difinalisasi dengan melakukan sedikit perbaikan nomenklatur
• April 2008: Menko Perekonomian mengirimkan naskah Raperpres yang telah diparaf oleh 5 menteri yaitu: Menko Perekonomian, Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas dan Menteri Kehutanan
2008
1997-2003
Per 28 Desember 2012, status Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berada dalam Kawasan Jabodetabekpunjur adalah sebagai berikut:
PROVINSI KAB/KOTA STATUS PERDA RTRW
DKI Jakarta Perda No. 1 Tahun 2012
Jawa Barat Perda No. 22 Tahun 2010
Kab. Bogor Perda No. 19 Tahun 2008
Kab. Bekasi Perda No. 12 Tahun 2011
Kab. Cianjur Perda No. 17 Tahun 2012
Kota Bogor Perda No. 8 Tahun 2011
Kota Bekasi Perda No. 13 Tahun 2011
Kota Depok RTRW belum ditetapkan melalui Perda. Sudah mendapat Persetujuan Substansi Menteri PU tgl 23 Mei 2012.
Banten Perda No. 2 Tahun 2011
Kab. Tangerang Perda No. 13 Tahun 2011
Kota Tangerang Perda No. 6 Tahun 2012
STATUS PENETAPAN PERDA RTRW DAERAH DI KAWASAN
JABODETABEKPUNJUR
Related Documents
