PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DI … · DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH ... taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan ... Berdasarkan hasil penelitian

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR

DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Tesis

UntukmemenuhisebagianPersyaratanMencapaiDerajatMagister

Program Magister Kenotariaatan

Oleh :

MUSHAR

NIM S.351208060

PROGRAM MAGISTER KENOTARIAATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015


commit to user

ii

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTARDI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

DISUSUN OLEH : MUSHARNIM : S.351208060

Telahdisetujuioleh Tim Pembimbing : DewanPembimbing

Jabatan Nama TandaTangan Tanggal

1. Pembimbing I

2. Pembimbing II

Dr.I. GustiAyuKetutRachmi, SH.,MM.

PurwonoSungkowo R., SH.,MH.

…………………

…………………

…………….

…………….

Mengetahui Kepala Program Magister Kenotariatan

Burhanudin H,SH.,MH.,MSI.,Ph.D. NIP.1960071619850031004


commit to user

iii

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR

DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

DISUSUN OLEH : MUSHARNIM : S.351208060

Telahdisetujuioleh Tim Penguji

Jabatan Nama TandaTangan Tanggal

Ketua : Burhanudin H., SH.,MH.,MSI.,Ph.DNIP. 196007161985031004 …………...... …………......

Sekretaris : Dr. I. GustiAyu KRH, SH.,MMNIP. 197210082005012001 …………...... …………......

Anggota 1. Dr. DjokoWahju W., SH.,MSNIP. 195205111980031002 …………...... …………......

2. Dr.IrnawanDarori, SH.,MM…………...... …………......

3. PurwonoSungkowo R., SH.,MHNIP. 196106131986011001 …………...... …………......

Mengetahui

Kepala Program Magister :Burhanudin H,SH.,MH.,MSi.,Ph.D.

Kenotariatan NIP.1960071619850031004 ………………

Direktur Program :Prof.Dr,Furqon Hidayattulah,M,Pd

Pasca sarjanaUNS NIP.19600727198702 1 001 ……………….


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Mushar

NIM : S.351208060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTARDI KABUPATEN SRAGENDENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR”,adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya , dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan di tunjukkan dalam daftar pustaka.Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Sragen, Juni 2016 Yang membuat pernyataan

M U S H A R


commit to user

v

MOTTO

“ Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia,tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih,tapi hanya kamu sendiri yang tersenyum ‘. (Mahatma Gandhi)

Kuolah katakubaca makna,kuikat dalam alenia,kubingkai dalam bab sejumlah lima,jadilah Mahakarya,gelar S2 kuterima,orang tua,isteri dan anakpun bahagia.

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Ibunda Asiah yang dengan tulus ihlas dalam do,anya untuk keberhasilan saya; 2. Isteri saya tercinta Wuryandari yang selalu setia mendampingi dan memberi semangat; 3. Anak-anak yang ku banggakan : Dion Nopan Pagamundi,Restu Dinda Pagamundi, Vania

Azhar Pagamundi dengan celotehnya membakar semangat saya untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.


commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas segala

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk

menyelesaikan Tesis yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTARDI KABUPATEN

SRAGENDENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11

TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH

TERLANTAR”

yang dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Magister

KenotariatanPada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Banyak pihak yang berperan besar dalam meberikan bantuan sampai selesainya tesis

ini, untuk itu ucapan terimakasih sebesar-bersarnya diberikan kepada :

1. Prof.Dr.Ravik Karsidi,MS., Selaku Rektor UniversitasSebelas Maret Surakarta;

2. Prof. Dr.Furqon Hidayattulah,MPd.,Selaku Direktur Program Pasca Sarjana

UniversitasSebelas Maret Surakarta;

3. Prof.Dr.Supanto,SH,M.Hum.,Selaku Dekan Fakultas HukumUniversitasSebelas

MaretSurakarta;

4. Burhanudin H,SH.,MH.,MSI.,Ph.D., Selaku KepalaProgram Studi Magister Kenotariatan

yang telah memberikan ijin penelitian;

5. Dr.I.GustiAyuKetutRachmi,SH.,MM., Selaku Dosen Pembimbing I yang banyak

memberikan arahan,masukan, dan motivasi berharga bagi penulis dalam menyelesaikan

penulisan tesis ini;

6. PurwonoSungkowo R.,SH.,MH., Selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan

arahan,masukan, dan motivasi berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis

ini;

7. Segenap dosen pengajar program studi Kenotariatan Ilmu HukumUniversitas Sebelas

Maret Surakarta yang telah banyak memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti

kuliah;


commit to user

vii

8. Seluruh staf Administrasi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah banyak membantu selama penulis mengikuti perkuliahan maupun

penulisan Hukum ini:

9. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sragen yang telah memberikan ijin

penelitian,arahan,dukunganmoril dan data yang diperlukan oleh penulis;

10. Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan yang telah memberi data, arahan serta

dengan suka cita mau berdiskusi panjang lebar mengenai tesis ini;

11. Teman-teman Seksi Pengendalian dan pemberdayaan yang banyak membantu

menyiapkan data yang penulis perlukan;

12. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Kenotariatan yang tidak

bisa kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan moril dan

spotsnya;

13. Teristimewa sekali untuk Ibunda, isteri serta anak-anak tercinta yang dengan tulus ihlas

berdoa,memberi semangat serta sering sekali menanyakan kapan selsainya bapak kuliah

yang membakar semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surakarta, Juni 2016

Penulis


commit to user

viii

ABSTRAK

Mushar, S.351208060. Penegakan Hukum terhadap Tanah terlantar di Kabupaten Sragen Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Tentang Penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar”

Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui,mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tanah terlantar serta kendala-kendaladansolusinya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sragen.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (non doctrinal) sedangkan dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dengan memakai konsep hukum yang keempat yaitu hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variable sosial yang empirik. Pengumpulan datanya digunakan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum tanah terlantar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : (a). Penetapan obyek tanah terindikasi terlantar, (b) Identifikasi dan penelitian, (c). Panitia C, (d). Peringatan, (e). Pemantauan dan Evaluasi pada Akhir peringatan, (f). Usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provisi Jawa Tengah untuk mengeluarkan obyek tanah terindikasi terlantar dari target.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tanahterlantar : (a). Pada waktu sidang Panitia C tidak dihadiri oleh Pemilik / Pemegan hak,(b). Ego sektoral anggota Panitia C dalam mengambil sikap, tindakan, penyelesaian dankeputusan akhir. Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen adalah : (a). Melakukan pendekatan persuasive kepada pemegang hak, (b). Melakukanpendekatan / pembicaraan kepada anggota Panitia C agar merekomendasikan kepada timperijinan Kabupaten Srage nuntuk memperlancar perijinan yang diperlukan, (c). Para anggota Panitia C melakukan sidang tertutup tanpa dihadiri oleh Pemegang Hak agar rekomendasi Panitia C didasarkan pada kondisi yang nyata di lapangan, sesuai aturanPerundang-undangan dan menyamakan persepsi dalam hal mengambil keputusan.

Kata Kunci : Penertiban Tanah Terlantar, Penegakan hukum, Penghapusan Obyek Tanah Tanah Terlantar


commit to user

ix

ABSTRACT

Mushar, S.351208060. “Law Enforcement of the Wastelands By Applicability of Government Regulation No. 11 of 2010 on Regarding Control and utilization of Wastelands in Sragen Regency”

This research aims to knowing, reviewing and analyzing the law enforcement of the wastelands as well as constraints by the enactment of Government Regulation No. 11 of 2010 in Sragen Regency.

This research includes sociological research (non-doctrinal) while from nature including descriptive research by using the concept of the fourth commandment is, law is the pattern of institutionalized social behavior exist as a social variable empirically, The collection of data were used by interview and literature study. Data analysis technique was used the technique of data analysis qualitative.

Based on the results of this research can be concluded that the law wastelands enforcement process is covering the stages as follows: (a) Determination of the location of ground objects indicated abandoned, (b) Identify and research, (c) Committee C, (d) warning (e) Monitoring and Evaluation at the end of the warning, (f) proposal of the Head of the Regional Office of the National land Agency Provision Central Java to remove ground objects indicated displaced of the target with a reversed burden of proof.

Factors that become obstacles in the implementation of law wastelands enforcement

a) In the structure of the law is still the ego sectorial coordination meeting of Committee C to take decisions/decide the measures to be taken;

b) In a legal substance still contained provisions that cannot be implemented in the field; c) In the legal culture is still their ideas/ideologies that exist in the community that the land

should be controlled first without thinking of the land is abandoned or breaking the rules or not, liability, with the estate has been implemented or not.

The efforts made by the government in suppressing the wasteland (a) the strengthening of all the stages of the enforcement is implemented according to the rules of legislation applicable, (b) approach is persuasive to the owners of land in order to land that became the object of wastelands, (c) the proposal of the Head Office of the National land Agency Provision Central Java to remove ground objects indicated displaced from the target with a reversed burden of proof.

Keywords: curbing, abandoned land, Inverted proof.


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………......……………………………………............................. i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING..……………………………….................. ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS……………………………………........................... iii

HALAMAN PERNYATAAN...............................................................................................iv

MOTTO..................................................................................................................................v

KATA PENGANTAR….......................................................................................................vi

ABSTRAK............................................................................................................................ viii

ABSTRACT..............................................................................................................................ix

DAFTAR ISI............................................................................................................................x

DAFTAR TABEL....................................................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................................1

A. Latar Belakang masalah..……………....…..........................................................................1

B. Rumusan.Masalah…….........…………………………………........................................ ...5

C. TujuanPenelitian.........…………………………..................................................................5

D. Manfaat Penelitian …………………………………............................................................6

BAB II LANDASAN TEORI....................................................................................................8

A.Kerangka Teori.…………………………………………….........................................8

1. Konsep Negara Hukum di Indonesia........................................................................8

2. Wewenang Administrasi di Bidang Pertanahan.....................................................25

3. Konsep Tindakan Pemerintahan.......................................................................... ..35

4. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik......................................................... ..37

5. Fungsi Sosial Hak-hak Atas Tanah........................................................................40

6. Konsep Penertiban, Pendayagunaan, Tanah Terlantar dan Penatagunaan

Tanah.................................................................................................................... ..43

7. Penertiban Pendayagunaan Tanah terlantar……………………..................…….47

8.Teori Bekerjanya Hukum.......................................................................................69

9. Penelitian yang Relevan……………………………………............................... ..74

B.Kerangka Berfikir…………………………………………........................................77

BAB III METODE PENELITIAN...........................................................................................79

A.Jenis Penelitian…………………………………………...................…....................79

B. Jenis Pendekatan........................................................................................................81

C. Lokasi Penelitian.......................................................................................................81

D. Jenis Data..................................................................................................................82


commit to user

xi

E.Sumber Data...............................................................................................................82

F.Teknik Pengumpulan Data.........................................................................................84

G.Teknik analisis Data...................................................................................................85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.........................................................87

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sragen........................................................87

1.Letak Geografisdan Administratif……………………………...........................87

2.Luas Wilayah....………………………………………………...........................89

3.RencanaUmum TataRuang Wilayah ..……………………....................………81

4.Keagrariaan.........................................................................................................92

B.Pelaksanaan Penegakan hukum Tanah Terindikasi terlanatar di

kabuapatenSragen…………………………………………........................... ..93

1.Penetapan Obyek Tanah Terindikasi Terlantar…..………….............................94

2.Identifikasi dan Penelitian….........................………………………………….95

3.PelaksanaanPanitia.C……………………………………................................ ..96

4.Peringatan...…………………………………………………............................97

5.Pemantauan dan Evaluasi pada Akhir peringatan..…………….......................101

6.Penetapan Tanah Terlantar................................................................................102

7.Pendayagunaan Tanah Terlantar.......................................................................102

8.Obyek Penertiban tanah terindikasi terlantar yang di keluarkan dari

target………………………………………………………............................103

C. Kendala-kendala yang di hadapi.............................................................................104

1.Pada Waktu Sidang Panitia C Tidak dihadiri oleh Pemilik/Pemegang Hak

2.Ego Sektoral Panitia C…………………………………...............................104

D.Solusi/ Upaya Penyelesaian Masalah.......................................................................105

1.Melakukan Pendekatan Persuasif…...……………………………................105

2.Melakukan Pendekatan dengan Anggota Panitia C.......................................105

3.Analisis Teori Penegakan Hukum.................................................................105

BAB V PENUTUP............................................................................................................. 108

A.SIMPULAN..................................................................................................... 108

B.IMPLIKASI....................................................................................................... 109

C.SARAN............................................................................................................. 109

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………............................................ 110

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel I Pembagian Wilayah administrasi Kabupaten Sragen ............................................... ..88

Tabel II Luas Wilayah dan Tanah Kering di Kabupaten Sragen tahun2014...................... ..89

Tabel III Luas Wilayah Kabupaten Sragen di Rinci menurut Penggunaan Tanah

tahun 2014...............................................................................................................................90

Tabel IV Banyaknya Permohonan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sragen.......................................................................................................................................92

Tabel V Data Tekstual Inventarisasi tanah Terindikasi terlantar Kantor Pertanahan

.Kabupaten Sragen tahun2014....................................................................................................

Tabel VI Monitoring Evaluasi Pemeberian Hak dan Perijinan tahun 2014...............................

Tabel VII Monitoring Evaluasi Tanah Terindikasi Terlantar tahun 2014.................................

Tabel VIII Monitoring Evaluasi Pemeberian Hak dan Perijinan tahun 2015........................….

Tabel IX Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar tahun 2015...............................................

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DI … · DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH ... taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan ... Berdasarkan hasil penelitian

Documents