Pekalongan, 1 Maret 2017
Pekalongan, 29 Agustus 2019
Penduduk Miskin 6,75%
IPM 74,24
Luas Wilayah 45,25 km2
APBD 2019
BTL 395.642.028.000 38,56 %
BL 630.514.200.000 61,44 %
JML 1.026.156.228.000 100 %
Batas Wilayah Timur : Kab Batang Utara : Laut Jawa Barat : Kab Pekalongan Selatan : Kab Batang, Kab Pekalongan
GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN
4 Kecamatan 27 Kelurahan 337 RW 1640 RT
Penduduk 304.477 jiwa (BPS Kota Pekalongan, 2018)
Pertumbuhan Ekonomi 5,69 %
Terwujudnya Kota Pekalongan yang
lebih sejahtera, mandiri, dan
berbudaya berlandaskan
nilai-nilai religiusitas
1. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal
berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perkotaan yang ramah lingkungan
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas.
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan
tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.
VISI
MISI
RPJMD Kota Pekalongan
2016-2021
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Angka Kemiskinan
3. Pertumbuhan Ekonomi
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5. Angka Harapan Lama Sekolah
6. Usia Harapan Hidup
Indikator Ketercapaian Kesejahteraan Tahun 2018
dan Target RPJMD Tahun 2021
74,24
6,75
5,69
6,13
12,79
74,25
76,90
5,14
6
3,5
13,21
74,41
Indikator 2018 2021
73,77
7,47
5,48
5.05
12,78
74,19
2017
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Dasar Hukum Penanggulangan Kemiskinan
mengurangi beban pengeluaran warga miskin
meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin
mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar
STRATEGI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin
Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita
penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk
penurunan angka kesakitan & kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular
peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan
biaya pendidikan murah kepada seluruh masyarakat sampai setingkat dasar dan pendidikan menengah bagi siswa miskin
peningkatan alokasi pinjaman modal lunak untuk penduduk miskin melalui program pemerintah
peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
program penanggulangan kemiskinan
berbasis keluarga
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
PROGRAM
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK
Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan
kemiskinan di kabupaten/kota.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK)
Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK
1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan
kemiskinan di daerah, dibentuk TKPK;
2) TKPK dibentuk sampai tingkat Kelurahan;
3) TKPK dibentuk dengan Keputusan Walikota dan
bertanggung jawab kepada Walikota.
Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Tugas TKPK
1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan;
3. Melakukan koordinasi pemutakhiran data warga
miskin;
4. Melakukan pelayanan kemiskinan.
Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan
a. pengkoordinasian Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
sebagai dasar pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) di bidang penanggulangan
kemiskinan;
b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat
Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal
penyusunan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat
Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal
penyusunan rancangan dan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
d. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen
rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan,
melaksanakan fungsi:
a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap
pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program
penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi
pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program
dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara
periodik;
d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan
penanggulangan kemiskinan;
e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang
penanggulangan kemiskinan;
f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program
penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.
Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Tugas mengendalikan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan, melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan validasi dan verifikasi Satu Data Kemiskinan;
b. penyampaian hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan
kepada Sekretariat Eksekutif TNP2K;
c. meminta/menerima data penduduk miskin dari TNP2K;
d. menyampaikan data penduduk miskin kepada pihak yang
membutuhkan.
Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Tugas koordinasi pemutakhiran data warga miskin,
melaksanakan fungsi:
a. pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan;
dan
b. pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.
Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Tugas pelayanan kemiskinan, melaksanakan fungsi:
TERIMA KASIH
15