PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 1 dari 42 Hal
P U T U S A N
Nomor 391 / PDT / 2017 / PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara ;
1. ARIGATO SIANTURI, PDT, laki-laki, umur 49 tahun, bertugas di GMI
Urung Jawa, Distrik 6 Wilayah I, beralamat di
Jl. Pasundan No.9 D, Kelurahan Sei Putih
Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota
Medan ;
2. BAKHTIAR EFENDI SIMANJUNTAK, laki-laki, umur 36 tahun, bertugas
di GMI Immanuel PT.RSK Pangkatan Distrik 7
Wilayah I, beralamat di Jl. Perjuangan No.32,
Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu,
Kabupaten Labuhan Batu ;
3. BETTY ROTUA NOVIKA SITUMEANG, STh, perempuan, umur 31 tahun,
bertugas di GMI Distrik 7 Wilayah I sebagai
non penempatan, beralamat di Dusun IV, Jl.
Perjuangan III, Desa Sigara-gara, Kecamatan
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
4. DARMA PAUL GINTING, STh, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Pendeta
dan bertugas di GMI Wono Sari, Distrik 2
Wilayah I, beralamat di Dusun XVI, Desa
Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang ;
5. DESI PARWANTO, STh, laki-laki, umur 33 tahun, bertugas di GMI
Makedonia PT.HPP Labuhan Bilik, Distrik 7
Wilayah I, beralamat Dusun Sukasari, Desa
Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu,
Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 2 dari 42 Hal
6. EVA SURYANI BR ARITONANG, perempuan, umur 38 tahun, bertugas
di GMI Wilayah I sebagai non penempatan,
beralamat Dusun I, Desa Silau Jawa,
Kecamatan Bandar Pasir Mandoge,
Kabupaten Simalungun ;
7. PDT. Dr. HOTMAN SIAGIAN, M.Th, laki-laki, umur 51 tahun, pekerjaan
Pendeta dan bertugas di Rumah Sakit Umum
Methodist Susanna Wesly YPGMI Wilayah I
sebagai Chaplain, beralamat di Jl.
Pertambangan Psr. II Perum Ambasador
No.56, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan ;
8. PDT. FERNANDO SIBARANI, MTh, laki-laki, umur 44 tahun, bertugas
di GMI Wilayah I dan sedang tugas belajar
S3, beralamat di Jl. Sembada III No.15,
Lingkungan XI, Kelurahan PB Selayang II,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
9. KANTATE ROGATE SILITONGA, laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan
Pendeta GMI Wilayah I dan sedang tugas
belajar S3, beralamat di Jl. Anggrek Huta IV,
Kelurahan Pematang Simalungun, Kecamatan
Siantar, Kabupaten Simalungun ;
10. LIE SIN, perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan Pendeta dan bertugas
di GMI Pekan Baru, Distrik 14 Wilayah I,
beralamat di Desa S-2 Aek Nabara,
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan
Batu ;
11. PDT. LILIS PANGARIBUAN, STh, perempuan, umur 48 tahun, bertugas
di GMI Cendana Asri Distrik 2 Wilayah I,
beralamat di Jl. Darussalam Gg. Rahmat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 3 dari 42 Hal
No.33, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan ;
12. MINAR SIMANJUNTAK, perempuan, umur 42 tahun, bertugas di GMI
HSJ Distrik 7 Wilayah I, beralamat di PT.Hari
Sawit Raya, Desa Sidomulyo, Kecamatan
Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu ;
13. OKULI LETARE PARDAMEAN SILITONGA, STh, laki-laki, umur 41 tahun,
pekerjaan Pendeta dan bertugas di GMI Amos
Kisaran, Distrik 6 Wilayah I, beralamat di Jl.
Pergam No. 31, Lk. VII, Kelurahan Lestari,
Kecamatan Kisaran Timur, Kota Kisaran ;
14. PRISKA NAPITUPULU, perempuan, umur 36 tahun, bertugas di GMI
Wilayah I non penempatan, beralamat di Desa
Sibatang Kayu, Kecamatan Saipar Dolok
Hole, Kabupaten Sipirok ;
15. PDT. RIANY SITANGGANG, MTh, perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan
Pendeta dan bertugas di GMI Pardomuan
Nauli II, Distrik 2 Wilayah I, beralamat di
Dusun XII PT.SMA Teluk Panji, Desa
Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan
Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu
Selatan ;
16. RIDUAN PURBA, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Pendeta dan
bertugas di GMI Berkat Kasih Jl Bersama,
Distrik 1 Wilayah I, beralamat di Jl.Sei Silau
No.91, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan ;
17. PDT. ROBERT SIHOMBING, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Pendeta
dan bertugas di Perguruan Kristen Methodist
(PKMI) 7 YPGMI Wilayah I, beralamat di Jl.
Karya Wisata No.73, Lingkungan XIV,
Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 4 dari 42 Hal
18. RUDI SIMANJUNTAK, laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan Pendeta dan
bertugas di Perguruan Kristen Methodist
(PKMI) Sidikalang YPGMI Wilayah I,
beralamat Jl.Jend. Ahmad Yani No.78,
Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara,
Rantau Prapat, Labuhan Batu ;
19. SAHAT SIMATUPANG, laki-laki, umur 38 tahun, bertugas di GMI Nagori
Dolok Distrik 4 Wilayah I, beralamat di Desa
Sibatang Kayu, Kecamatan Saipar Dolok
Hole, Kabupaten Sipirok ;
20. PDT. TUMIAR SIMATUPANG, STh, perempuan, umur 39 tahun, bertugas
di GMI Sion Kaban Jahe Distrik 3 Wilayah I,
beralamat di Desa Ketaren, Kecamatan
Kaban Jahe, Kabupaten Karo ;
21. TUMPAL TAMBA, laki-laki, umur 40 tahun, bertugas di GMI Immanuel
Immanuel Tebing Tinggi Distrik 4 Wilayah I,
beralamat di Dusun I, Desa Silau Jawa,
Kecamatan Bandar Pasir Mandoge,
Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut
sebagai PARA PENGGUGAT ;
Dalam hal ini PARA PEMBANDING semula
PARA PENGGUGAT diwakili oleh kuasanya
1. BUKIT SITOMPUL, SE, SH dan 2.
JULISMAN, SH keduanya Advokat dan
Penasehat Hukum, berkantor pada kantor
hukum ” BUKIT SITOMPUL & REKAN”
beralamat di Jalan Mongonsidi IV No.16 Kel.
Anggrung, Kec.Medan Polonia, Kota Medan,
dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan pada
tanggal 29 Juni 2016 Register
No.960/Penk.Perd/2016/PN.Mdn ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 5 dari 42 Hal
L A W A N
1. PIMPINAN GEREJA METHODIST INDONESIA, Wilayah I, diwakili oleh
oleh Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi,
beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 31,
Telp. (061) 4510570, Kelurahan Madras Hulu,
Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. PANITIA PELAKSANA KONPERENSI TAHUNAN ke 71/XLVI/2016 Gereja
Methodist Indonesia Wilayah I, diwakili oleh
Ketua Pdt. Antoni Manurung, M.Th dan
Sekretaris Pdt. Runggu Hutauruk, S.Th,
beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 31,
Telp. (061) 4510570, Kelurahan Madras Hulu,
Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
13 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 13 Juli 2016 dibawah register Nomor : 367/Pdt.G/2016/PN.Mdn
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Para Penggugat adalah Pendeta-Pendeta tetap dan telah bertugas
pada Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dengan penugasan terakhir
adalah sebagaimana tercantum pada alamat Para Penggugat masing-
masing tersebut di atas ; 2. Bahwa Tergugat I adalah Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I
saat itu sebagai hasil yang dipilih pada Konperensi Agung Gereja Methodist
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 6 dari 42 Hal
Indonesia tahun 2013, namun sejak tanggal 28 Oktober 2015 telah diganti
dengan berdasarkan Putusan Lembaga Judikatif yakni Badan Pertimbangan
Agung (BPA) Gereja Methodist Indoensia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015
tanggal 28 Oktober 2015 oleh karena terbukti Tergugat I telah melanggar
Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 ; 3. Bahwa Tergugat II adalah Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke
71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I yang diangkat oleh
Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Bishop Darwis Manurung,
S,Th, M.Psi sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Pimpinan Gereja
Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30
Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan KE-
71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 ; 4. Bahwa demikianlah sejak Tergugat I terpilih kembali untuk jabatan yang
sama periode ke 2 sebagai Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I
pada tahun 2013 untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun pada
Konperensi Agung di Jakarta Pusat, hingga pada tanggal 28 Oktober 2015
telah diganti dengan berdasarkan Putusan Putusan Lembaga Judikatif
Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indoensia Nomor : 10/SK-
BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 oleh karena melanggar Disiplin
Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, Para Penggugat tetap masih solid,
mengakui dan mendukung kepemimpinan Tergugat I sebagai Bishop Gereja
Methodist Indonesia Wilayah I dengan segala dinamikanya ; 5. Bahwa faktanya selama kepemimpinan Tergugat I dalam jangka waktu
tersebut di atas, sebagian Para Penggugat dan warga jemaat Gereja
Methodist Indonesia telah pernah menerima sanksi dari Tergugat I tanpa
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara gerejawi dan
secara disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013. Sehingga pada
akhirnya atas tindakan dan perbuatan sewenang-wenang Tergugat I sudah
tidak bisa diselesaikan dan dihadapi sendiri oleh Para Penggugat, maka
Para Penggugat telah merespon perbuatan Tergugat I tersebut dengan
mengajukan banding pada Lembaga Judikatif Badan Pertimbangan Agung
Gereja Methodist Indonesia sebagaimana telah diatur pada Disiplin Gereja
Methodist Indonesia Tahun 2013 ; 6. Bahwa kemudian oleh Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist
Indonesia, Pengajuan banding yang dilaporkan oleh Para Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 7 dari 42 Hal
kepada Badan Pertimbangan Agung tersebut, telah direspon Badan
Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia setelah ditambah dengan
adanya Surat Warga Jemaat Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tentang
adanya Laporan Polisi No : LP/110/K/2015/SPKT RESTA MEDAN tanggal
16 Januari 2015 dan SP2HP POLRESTA Medan Nomor :
B/1937/VI/2015/Reskrim tanggal 15 Juni 2015 Tentang Dugaan Kasus
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan atau Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 374 dan/atau 372 KUHPidana dengan terlapor
Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi dkk dan berdasarkan Laporan
Keuangan Audit YP GMI Wilayah I tahun buku 2010, tahun 2011, tahun
2012 dan tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purba
Lauddin dan Rekan serta keberadaan Akte Nomor : 22 tanggal 30 Januari
2013 yang dibuat oleh Martua Simanjuntak, SH. Notaris di Medan Tentang
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas asset berupa tanah seluas
±24.169,5m² yang dikuasai YP GMI Wilayah I dengan nilai
Rp.7.250.850.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus
lima puluh ribu) rupiah terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan setelah memenuhi mekanisme
sebagaimana mestinya ; 7. Bahwa selanjutnya atas adanya Surat Warga Jemaat Gereja Methodist
Indonesia Wilayah I sebagaimana tersebut di atas, maka Lembaga Judikatif
Badan Pertimbangan Agung telah membuat Putusan Badan Pertimbangan
Agung Gereja Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015
tanggal 28 Oktober 2015 yang memutuskan Bahwa Bishop Darwis
Manurung, STh, M.Psi. selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah
melanggar Disiplin GMI Tahun 2013, Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi
diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013
bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist
Indonesia Bab IV Tentang ke-Episkopalan, Pasal 54 tentang Penggantian
Bishop, Point 1.3 : Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI.
Mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi
selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan
GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min ; 8. Bahwa selain membuat surat Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28
Oktober 2015 tersebut, sebagai akibat dari adanya Pengajuan banding Para
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 8 dari 42 Hal
Penggugat kepada Badan Pertimbangan Agung serta adanya surat dari
warga jemaat, maka Badan Pertimbangan Agung juga membuat surat
Nomor : 013.I/III/BPA-GMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal : Pencairan
Dana Atas Nama GMI Wilayah I yang ditujukan kepada Ketua Dewan
Bishop GMI, Pimpinan Kanwil PT. Bank BRI Medan, PT. Bank BRI Cabang
Medan Iskandar Muda Medan, Kanwil PT. Bank BNI Medan, PT Bank BNI
Cabang Pemuda Medan, kanwil PT. Bank Mandiri Medan, PT, Bank Mandiri
Cabang Medan Balai Kota dan PT. Bank BTN Cabang Medan ; 9. Bahwa dengan adanya Putusan Lembaga Judikatif Badan Pertimbangan
Agung Gereja Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015
tanggal 28 Oktober 2015 yang memutuskan Bahwa Bishop Darwis
Manurung, STh, M.Psi. selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah
melanggar Disiplin GMI Tahun 2013, Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi
diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013
bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist
Indonesia Bab IV Tentang ke-Episkopalan, Pasal 54 tentang Penggantian
Bishop, Point 1.3 : Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI.
Mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi
selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan
GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min, maka sejak
tanggal 28 Oktober 2015 bagi Para Penggugat, Pimpinan Gereja Methodist
Indonesia Wilayah I tidak lagi Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi, namun
telah diganti oleh Bishop Amat Tumino, M.Min sebagaimana Putusan Badan
Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-
BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tersebut ; 10. Bahwa sejak adanya Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja
Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober
2015 tersebut maka bagi Para Penggugat, Tergugat I tidak lagi sebagai
Pimpinan Gereja Methodist Wilayah I. Maka sejak saat itu bagi Para
Penggugat, Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I adalah Bishop
Amat Tumino bukan Tergugat I. Dengan demikian maka secara hukum bagi
Para Penggugat jika ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Bishop
Darwis Manurung, STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I baik Surat-
Menyurat dan tindakan hukum lainnya yang diperbuat oleh Tergugat I
adalah menjadi tidak sah ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 9 dari 42 Hal
11. Bahwa seiring dengan berlalunya waktu, maka ditubuh Gereja Methodist
Indonesia Wilayah I telah berseleweran kelompok dan informasi yang
berkembang begitu saja, namun dengan ketetapan hatinya Para Penggugat
tetap teguh untuk mempertahankan kebenaran yang hanya boleh
berlangsung pada Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sebagaimana
dalam aturan dan peraturan pada Gereja Methodist Indonesia Wilayah I
yakni Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013. Bahwa salah satu
informasi yang beredar tersebut adalah adanya gerakan Pernyataan Sikap
“Save GMI” yang secara bathin demi kebenaran di tubuh Gereja Methodist
Indonesia Wlayah I hal tersebut dipahami oleh Para Penggugat. ; 12. Bahwa sebagai akibat sikap Para Penggugat yang tetap tidak tergoyahkan
akan hadirnya Kebenaran dan keadilan serta kedamaian pada Gereja
Methodist Indonesia Wilayat I yang berlandaskan aturan dan peraturan yang
dijalankan oleh Pemimpin yang punya hati nurani dan sikap rohani yang
alkitabiah, sementara hal tersebut semakin sulit didapatkan saat ini di tubuh
Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, maka Para Penggugat semakin solid
dan teguh memperjuangkan hal tersebut. Bahwa situasi ini dapat ditangkap
oleh Tergugat I, maka Tergugat I telah mengundang secara berkelompok
Para Penggugat untuk datang ke ruang Bishop, pada Kantor Pusat GMI
Wilayah I lantai 2 di Jalan Kartini Nomor 31 Medan, namun Para Penggugat
tidak ada yang menghadirinya karena bagi Para Penggugat Bishop Darwis
Manurung, S.TH, M.Psi tidak lagi sebagai Pimpinan Gereja Methodist
Indonesia Wilayah I ; 13. Bahwa Surat panggilan tersebut telah dilayangkan oleh Tergugat I sampai 3
(tiga) kali yakni dengan nomor : 062/A.I.4/GMI.Wil I/2016 tanggal 24
Pebruari 2016 perihal Undangan, Nomor :070/A.I.4/GMI Wil I/2016 tanggal 3
Maret 2016 perihal Undangan dan nomor : 082/A.I.4/GMI Wil I/2016 tanggal
11 Maret 2016 perihal Undangan ke 3 kepada Para Penggugat. Namun
Para Penggugat tetap tidak berkenan menghadirinya karena bagi Para
Penggugat bukan Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi sebagai Pimpinan
GMI Wilayah I namun Bishop Amat Tumino. Bahwa selain itu, Para
Penggugat juga pernah menerima surat Nomor : 15/BP2OP/GMI WIL.
I/2016 tanggal 20 April 2016 hal Undangan dari BP2OP (Badan Pemeriksa
dan Pembina Oknum Pekerja GMI Wilayah I dengan agenda untuk
membicarakan dan memberi keterangan tetang Pernyataan sikap “Save
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 10 dari 42 Hal
GMI”. Bahwa Para Penggugat secara keseluruhan menghadiri undangan
BP2OP tersebut. Namun tidak ada kualitas hasil yang didapatkan karena
hanya cakap-cakap tanpa membawa makna dan arti sebagaimana maksud
dan tujuan surat tersebut ; 14. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui bahwa pada tahun 2016 ini akan
diadakan Konperensi Tahunan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I.
Bahwa untuk itu Tergugat I pada bulan Januari 2016 yang lalu dengan Surat
Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor :
027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia
Pelaksana Konperensi Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST
INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 telah membentuk Panitia Pelaksana
Konperensi Tahunan 2016 ; 15. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Badan Pertimbangan Agung
Gereja Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28
Oktober 2015 yang memutuskan Bahwa Bishop Darwis Manurung, STh,
M.Psi. selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin
GMI Tahun 2013, Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi diganti sesuai
dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 bagian Ketiga
Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia Bab IV
Tentang ke-Episkopalan, Pasal 54 tentang Penggantian Bishop, Point 1.3 :
Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI. Mengingat bahwa sisa
masa jabatan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI
Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan GMI Wilayah I
dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min, maka bagi Surat Keputusan
Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-
I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi
Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
TAHUN 2016 adalah tidak sah dan sepatutnya dinyatakan tidak sah ; 16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Gereja
Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30
Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke-
71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 yang
secara hukum sudah tidak sah tersebut, maka Tergugat II telah membuat
dan membagikan Undangan Menghadiri Konta GMI Wilayah I Tahun 2016
nomor : 57/PAN-KONTA/GMI WIL. I/2016 tanggal 30 Mei 2016. Bahwa
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 11 dari 42 Hal
faktanya Para Penggugat telah tidak diundang pada acara Konperensi
Tahunan Tersebut, serta memang kalaupun Para Penggugat diundang
dalam Konperensi Tahunan tersebut dapat dipastikan bahwa Para
Penggugat tidak akan menghadirinya karena Konperensi Tahunan tersebut
dilaksanakan oleh Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi. selaku Bishop dan
Pimpinan GMI Wilayah I yang telah melanggar Disiplin GMI Tahun 2013,
serta telah diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun
2013 bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist
Indonesia Bab IV Tentang ke-Episkopalan. Maka oleh karena Surat
Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor :
027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia
Pelaksana Konperensi Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST
INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 yang secara hukum sudah tidak sah,
maka dengan sendirinya setiap Undangan Menghadiri Konta GMI Wilayah I
Tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II adalah menjadi tidak sah ; 17. Bahwa demikian selanjutnya ternyata dalam Pelaksanaan Konperensi
Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tersebut
berdasarkan pemeriksaan BP2OP dan hasil Sidang Pertemuan Rohaniawan
pada Konperensi Tahunan GMI Wilayah I ke 71/XLVI/2016, nama-nama
Para Penggugat oknum dan pelayanannya ditolak. Bahwa oleh karena
Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I
tersebut adalah tidak sah karena dilaksanakan oleh Tergugat II yang telah
tidak sah oleh karena Tergugat II adalah sebagai bentukan Tergugat I yang
keberadaanya berdasarkan Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja
Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober
2015 yang memutuskan Bahwa Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi.
selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI
Tahun 2013 sehingga telah diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist
Indonesia Tahun 2013 bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga
Gereja Methodist Indonesia Bab IV Tentang ke-Episkopalan, Pasal 54
tentang Penggantian Bishop, Point 1.3 : Bishop dapat diganti karena
melanggar Disiplin GMI. Mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis
Manurung, STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua)
tahun, maka Pimpinan GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino,
M.Min, maka nama-nama Para Penggugat oknum dan pelayanannya ditolak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 12 dari 42 Hal
dalam Pelaksanaan Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja
Methodist Indonesia Wilayah I tersebut harus dinyatakan tidak sah ; 18. Bahwa meskipun faktanya berdasarkan Putusan Badan Pertimbangan
Agung Gereja Methodist Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015
tanggal 28 Oktober 2015 Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi tidak lagi
selaku Pimpinan GMI Wilayah I namun Bishop Darwis Manurung, STh,
M.Psi tetap memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan
Konperensi Tahunan tersebut dengan membentuk Panitia Pelaksana
sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil I/2016 tanggal 30
Januari 2016. Bahwa selanjutnya panitia Pelaksana Konperensi Tahunan
tersebut telah menyelenggarakan konperensi tersebut pada tanggal 8 s/d 12
Juni 2016 di Hotel Niagara Parapat Simalungun. Bahwa oleh karena Bishop
Darwis Manurung, STh, M.Psi tidak lagi selaku Pimpinan GMI Wilayah I
berdasarkan Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist
Indonesia Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015
tersebut, namun masih tetap mengangkat Panitia Pelaksana Konperensi
Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I serta
Panitia telah melaksanakan Konperensi tahunan tersebut meskipun telah
melawan hukum dan tanpa hak, adalah dapat dikategorikan sebagai
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang mendatangkan
kerugian bagi Para Penggugat secara immateriil ; 19. Bahwa adapun kerugian immateriil yang Para Penggugat alami akibat
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah
mengganggu ketenangan Para Penggugat, sehingga pengurusan masalah
tersebut Para Penggugat telah mengalami kelelahan phisik dan phsikis dan
mengakibatkan rasa malu Para Penggugat terhadap rekan seprofesi
sesama Pendeta serta tersitanya tenaga dan pikiran karena tidak dapat
menikmati hak Kependetaan Para Penggugat tersebut, yang tidak dapat
dinilai dengan uang, namun untuk mempermudahkan perhitungannya
ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; 20. Bahwa apabila Tergugat-I dan Tergugat-II lalai atau tidak bersedia
mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum secara tanggung
renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.2.000.000,-
(dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara
ini berkekuatan hukum tetap ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 13 dari 42 Hal
21. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik,
maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya
hukum berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut di atas dengan ini Para
Penggugat mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau
Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya
berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dengan
memanggil pihak-pihak untuk hadir di persidangan pada waktu dan tempat yang
telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberi
putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;
PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechmatige daad) ;
3. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Bishop Darwis Manurung,
STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I baik Surat-Menyurat dan
tindakan hukum lainnya yang diperbuat oleh Tergugat I adalah harus
dinyatakan tidak sah ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah
I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia
Pelaksana Konperensi Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST
INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 adalah harus dinyatakan tidak sah ;
5. Menyatakan Undangan Menghadiri Konta GMI Wilayah I Tahun 2016 yang
dibuat oleh Tergugat II adalah harus dinyatakan tidak sah ;
6. Menyatakan nama-nama Para Penggugat oknum dan pelayanannya ditolak
dalam Pelaksanaan Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja Methodist
Indonesia Wilayah I tersebut harus dinyatakan tidak sah ;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum jika ada Surat Menyurat lainnya yang
diperbuat oleh Tergugat II yang bersumber dari Surat Keputusan Pimpinan
Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016
tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan
ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 14 dari 42 Hal
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk
membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara terang dan tunai ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk
membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini
berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan
secara sempurna ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum
berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini ;
SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari para Penggugat tersebut di
atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, eksepsi dan gugatan dalam
Rekonvensi, sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI
A. EKSEPSI LITIS PEDENTIS
1. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah terkait dengan
pelaksanaan Konprensi Tahunan Gereja Methodist Indonesia (GMI)
Wilayah I tahun 2016, yang menurut para Penggugat adalah tidak sah,
karena dipimpin oleh Tergugat I yang telah diganti kedudukannya dari
Pimpinan GMI Wilayah I kepada Bishop Amat Tumino;
2. Bahwa disamping itu para Penggugat juga mendalilkan Panitia
Konprensi Tahunan 2016 yang dibentuk oleh Tergugat I adalah juga
tidak sah, karena para Penggugat menilai, Tergugat I tidak lagi selaku
Pimpinan GMI Wilayah I, karena telah diberhentikan oleh Badan
Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia (GMI),
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 15 dari 42 Hal
sebagaimana putusan BPA No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28
Oktober 2015;
3. Bahwa jika memperhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat
tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, jika lau gugatan
Penggugat menghubungkan atau didasarkan pada putusan BPA GMI
No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;
4. Bahwa sesungguhnya para Penggugat mengetahui jika lau putusan
BPA GMI No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015, saat
ini masih diadili, diperriksa dan belum diputus oleh Pengadila Negeri
Medan, dengan register perkara No. 145/Pdt.G/2016/PN-Mdn, yang
saat ini masih dalam tahap pembuktian ;
5. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terkait dengan objek
gugatan yang masih dan belum diputus perkara perdatanya, maka
gugata para Penggugat adalah bersifat PREMATEUR, artinya
sesungguhnya gugatan para Penggugat ini belum dapat diperiksa,
diadili untuk diputus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum
adanya putusan hukum atas objek Putusan BPA No. 10/SK-
BPA/GMI/10/2015, yang saat ini mash diperiksa oleh Majelis Hakim
lainnya ;
6. Bahwa oleh karena belum layak untuk diperiksa, diadili dan diputus
oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, maka kiranya gugatan Para
Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet
onvanklijverklaark);
B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA
1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat, pihak yang ditarik dalam
perkara a quo adalah Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat II
adalah merupakan Panitia Pelaksana Konprensi Tahuna ke
71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I ;
2. Bahwa Tergugat II sebagai Panitia Pelaksana Konferensi Tahunan ke-
71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I telah dibubarkan
berdasarkan Surat Keputusan Pembubaran Panitia Pelaksana
Konferensi Tahunan ke-71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia
Wilayah I No. 1201/A.I.1/GMI WIL I/2016 tertanggal 01 Juli 2016;
3. Bahwa gugatan para Penggugat didaftarkan melalui Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2016, artinya ketika
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 16 dari 42 Hal
gugatan diajukan oleh para Penggugat, Tergugat II telah kehilangan
legal persona standi in juditio (yang sah berwenang mewakili
kepentingan hukum), disamping itu Tergugat II adalah bersifat
temporary (sementara), yang kepentingan hukumnya berakhir secara
otomatis ketika telah berakhirnya kegiatan Konprensi Tahunan GMI
Wilayah I ;
4. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan subjek
Tergugat II adalah Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke-
71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, maka gugatan
para Penggugat terhadap Tergugat II nyata-nyata Keliru Pihak yang
ditarik sebagai Tergugat(error in persona) mengingat Tergugat II
sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, yaitu Panitia
Pelaksana Konferensi Tahunan ke-71/XLVI/2016 Gereja Methodist
Indonesia Wilayah I telah dinyatakan bubar ;
5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disusun secara tidak
tepat, sehingga gugatan para Penggugat mengandung Error in
persona, maka gugata Para Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK
DAPAT DITERIMA (niet onvanklij verklaark)
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam
Eksepsi diatas mutatis mutandis dalam bagian dari Pokok Perkara ini,
sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;
2. Bahwa Para Tergugat menyatakan membantah seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para
Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar Pimpinan GMI Wilayah I telah diganti dari Bishop
Darwis Manurung, S.Th,M.Psi, namun yang benar adalah Pimpinan
GMI Wilayah I masih tetap dipegang dan dipimpin oleh Bishop Darwis
Manurung, STh, M.Psi ;
4. Bahwa tidak benar Laporan Polisi No. LP/110/K/2015/SPKT RESTA
MEDAN tanggal 16 Januari 2016, terlapornnya adalah Tergugat I,
akan tetapi adalah Hotlan Butar-butar, dkk ;
5. Bahwa BPA GMI berdasarkan Disiplin GMI 2013, tidak memiliki tugas
dan kewenagan untuk mengangkat dan atau memberhentikan
seorang Pimpinan Gereja Methodist Indonesia ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 17 dari 42 Hal
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 92, bagian hak dan kewajiban
Badan Pertimbangan Agung (BPA), halaman 120, menegaskan hak
dan kewajiban BPA adalah sebagai berikut :
- Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya
sesuatu keputusan yang disanggah oleh 1/5 anggota Konperensi
Agung.
- Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya
keputusan-keputusan Bishop yang telah diambil dalam Konperensi
Agung, dan disanggah oleh 1/5 dari jumlah anggota yang hadir
dalam Konperensi tersebut.
- Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya
keputusan yang diambil oleh urusan-urusan atau panitia-panitia
dari konperensi Agung yang disanggah oleh 1/3 dari jumlah
anggota urusan-urusan atau panitia-panitia yang bersangkutan.
- Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya
keputusan yang diambil oleh Bishop di luar Konperensi-
Konperensi atas permintaan banding yang diajukan oleh
perorangan.
- Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusan
Konperensi Agung sesuai dan atau bertentangan dengan
Konstitusi atau Disiplin GMI, jika ternyata bertentangan, maka BPA
harus dengan segera mengembalikan ke Konprensi Agung yang
bersangkutan untuk dibahas kembali.
- Semua Keputusan BPA mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Bila dianggap perlu oleh Konprensi Agung, maka Konperensi
Agung tersebut dapat memberikan tugas dan kuasa lain kepada
BPA, selama tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.
- BPA dapat memberikan saran kepada Bishop bila diminta atau
tidak diminta.
7. Bahwa jika memperhatikan ketentuan pasal 92 tentang hak dan
kewajiban BPA tersebut, maka jelas dan nyata, jikalau BPA tidak
memiliki kewenangan hukum dalam mengangkat dan atau
memberhentikan seorang pimpinan GMI ;
8. Bahwa penggantian Pimpinan GMI Wilayah I (ic. Tergugat I) cacat
hukum karena melangkahi wewenang yang dimiliki oleh Badan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 18 dari 42 Hal
Pertimbangan Agung, sebab yang memiliki hak dan wewenangan
untuk memberhentikan atau menggantikan seorang Bishop hanya
dapat dilakukan oleh Konferensi Agung berdasarkan peraturan yang
berlaku di Gereja Methodist Indonesia sesuai Displi GMI 2013 Bab
VIII LEMBAGA-LEMBAGA AGUNG Pasal 90 Tentang Tugas dan
Tanggungjawab Konferensi Agung ayat 8 yang berbunyi:’Menetapkan
Pemberhentian dan Menonaktifkan seorang Bishop yang tidak
sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima”;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah merupakan dalil
yang tidak berdasar, dan hanya adalah merupakan asumsi belaka
tanpa didasari oleh bukti-bukti yang cukup ;
10. Bahwa terkait laporan polisi LP/110/K/2015/SPKT RESTA MEDAN
tanggal 16 Januari 2016 LP/110/K/2015/SPKT RESTA MEDAN
tanggal 16 Januari 2016, dengan pelapor atas nama Panner
Damanik, telah dihentikan penyidikannya oleh penyidik karena tidak
memiliki cukup bukti, sebagaimana surat pemberitahuan penghentian
penyidikan tanggal 23 Juli 2016, yang diterbitkan oleh penyidik
POLRESTA MEDAN ;
11. Bahwa demikian juga halnya dengan dugaan pengalihan asset tanah
milik Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia (YP GMI)
wilayah I, seluas 24.169 M2, yang setempat mengenal Kelurahan
Sidomulyo, adalah juga merupakan asumsi-asums dari para
Penggugat, tanpa diikuti dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
12. Bahwa terkait peralihaan asset YP-GMI Wilayah I, adalah merupakan
kompetensi dari Badan Hukum YP GMI Wilayah I, tidak terkait dengan
Gereja Methodist Indonesia, sebab antara keduanya adalah
merupakan badan hukum yang berbeda, sehingga tata cara atau
mekanisme yang berlaku pun berbeda ;
13. Bahwa jika peralihan asset dalam badan hukum GMI, maka
mekanisme yang berlaku adalah mekanisme yang diatur dalam
Disiplin GMI 2013, sedangkan peralihan asset dalam badan hukum
YP GMI wilayah I, maka mekanisme yang berlaku adalah yang diatur
dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001, sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 19 dari 42 Hal
serta yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
YP GMI Wilayah I ;
14. Bahwa jika mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, maka peralihan asset YP GMI Wilayah I tersebut dilakukan
berdasarkan pada mekanisme yang berlaku, dengan perkataan lain
tidak ada perbuatan melawan hukum yang tejadi dalam peralihan
asset tersebut ;
15. Bahwa terkait apa yang telah diuraikan oleh para Penggugat dalam
gugatannya, hingga saat ini, TIDAK ADA ditetapkan sebagai
tersangka dalam perkara apapun yang didalilkan oleh para
Penggugat, dengan perkataan lain, para Penggugat hanya
mendasarkan diri dalam gugatannya adalah hanya berdasarkan
asumsi-asumsi belaka;
16. Bahwa TIDAK BENAR, jikalau keputusan penolakan oknum dalam
Konprensi Tahunan GMI tahun 2016, DITOLAK sepenuhnya oleh
para Penggugat, sebab FAKTA HUKUM membuktikan, sebagian dari
Para Penggugat telah menerima dan mengakui serta dengan sukarela
menjalankan Putusan Konperensi Tahunan Wilayah I ke-
71/XLVI/2016, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan
Pimpinan Jemaat Gereja Methodist Indonesia jemaat Sion Resort
Kabanjahe pada tanggal 28 Juni 2016 Pdt. Tumiar Simatupang, M.Th
kepada Ade W. Br Tarigan, STh ;
17. Bahwa dengan fakta hukum ini, menunjukkan jikalau sebagian para
Penggugat ini, adalah merupakan kelompok rohaniawan yang
sungguh-sungguh bebal, tegar tengkuk dan tidak menghormati
atasannya, sebagai pimpinannya, namun hanya bertindak dan
berbuat berdasarkan asumsi-asumsi sendiri, yang didasari oleh sifat
dan sikap yang arogan ;
18. Bahwa sebagai seorang rohaniawan (title pendeta) maka
sesungguhnya, para Penggugat harus dapat mempraktekkan hidup
yang didasari pada fakta, dan bukan pada asumsi ;
19. Bahwa para Penggugat sebagai seorang rohaniawan (title pendeta)
GMI, sungguh sangat memahami Disiplin GMI, dimana keputusan
tentang diterima atau ditolaknya oknum pelayan (hamba
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 20 dari 42 Hal
Tuhan/pendeta) adalah dilakukan dalam pertemuan ROHANIAWAN
pada Konprensi Tahunan ;
20. Bahwa keputusan pertemuan ROHANIAWAN pada Konprensi
Tahunan tersebut, akan kembali di evaluasi dalam pertemuan
ROHANIAWAN pada Konprensi Tahunan yang akan datang, dengan
perkataan lain, sifat keputusan pertemuan ROHANIAWAN tersebut
adalah bersifat SEMENTARA, sampai menantikan perubahan sifat
dan sikap dari para Penggugat ;
21. Bahwa jikalau para Penggugat tidak diundang dalam Konprensi
Tahunan 2016, semata-mata karena sikap dari para Penggugat
sendiri yang arogan, dengan tidak mengakui atau menolak
kepemimpinan Tergugat I, yang menurut para Penggugat adalah tidak
sah, padahal para Penggugat sendiri mengetahui kewenagan yang
diberikan kepada BPA dalam Disiplin GMI 2013, pasal 92, TIDAK
ADA BERHAK UNTUK MENGGANTI SEORANG PIMPINAN GMI ;
22. Bahwa dalam gugatan para Penggugat point 16, menegaskan
jikalaupun Tergugat I atau Tergugat II mengundang para Penggugat
dalam Konprensi Tahunan 2016, para Penggugat MENYATAKAN
DIRI TIDAK AKAN HADIR, maka terang dan nyatalah jikalau ketidak
hadiran para Penggugat dalam Konprensi Tahunan 2016, semata-
mata bukan karena perbuatan Para Tergugat, namun juga karena
TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari para Penggugat sendiri ;
23. Bahwa oleh karena ketidak hadiran para Penggugat adalah karena
TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK dari para Penggugat sendiri, maka
terang dan jelas tidak ada perbuatan melawa hukum yang dilakukan
oleh para Tergugat ;
24. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat
adalah berdasarkan asumsi-asumsi, tanpa didasari oleh fakta hukum,
maka kiranya gugatan Penggugat haruslah DITOLAK UNTUK
SELURUHNYA ;
25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DITOLAK untuk seluruhnya,
maka seluruh beban biaya yang timbul dalam perkara ini, ditanggung
oleh para Penggugat ;
III. DALAM REKONVENSI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 21 dari 42 Hal
1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi adalah merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini, sehingga
seluruhnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-
pisahkan;
2. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Pimpinan GMI wilayah Iyang
sah, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Konprensi Agung
GMI tahun 2013, untuk masa bakti 2013 – 2017 ;
3. Bahwa lembaga atau badan yang berwenang untuk mengangkat dan
atau memberhentikan seorang Pimpinan GMI baik wilayah I dan
wilayah II, adalah HANYA KONPRENSI AGUNG atau KONPRENSI
AGUNG ISTIMEWA ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dr/ Tergugat dk sebagai pimpinan
Gereja Methodist Indonesia Wilayah I yang sah hingga tahun 2017,
maka Penggugat dr/Tergugat dk berhak untuk mengangkat Panitia
Pelaksana Konferensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 GMI Wilayah I ;
5. Bahwa Panitia Konprensi Tahunan GMI Wilayah I telah
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,
serta Konprensi Tahunan GMI Wilayah I tahun 2016 telah selesai
dilaksanakan ;
6. Bahwa oleh karena Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 telah
selesai dilaksanakan, maka Panitia Konprensi Tahunan GMI tahun
2016 telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya serta
telah dibubarkan kepanitiaanya oleh Penggugat dr / Tergugat dk ;
7. Bahwa keputusan Konperensi Tahunan Gereja Methodist Indonesia
Wilayah I ke 71/XLVI/2016 dinyatakan sah sebagai bagian kegiataan
tahunan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I berdasarkan Displin
GMI 2013 Bab VII KONPERENSI-KONPERENSI pasal 82 Konperensi
Tahunan ;
8. Bahwa Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk benar telah ditolak
oknum dan pelayanannya berdasarkan hasil sidang para rohaniawan
pada Konferensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 ;
9. Bahwa Para Tergugat dr / Para Penggugat dk telah memberikan
informasi atau mengembangkan isu-isu dikalangan jemaat dan warga
Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dan membentuk kelompok-
kelompok yang telah menggangu jalannya administrasi dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 22 dari 42 Hal
kenyamanaan serta ketertiban ibadah bagi jemaat dan warga gereja
Methodist wilayah I ;
10. Bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hakekat
hidup warga Methodist telah dipertontonkan oleh para Tergugat
dr/Penggugat dk, dengan ikut meleburkan diri dalam kelompok yang
menyebutkan namnya sebagai “ SAVE GMI”;
11. Bahwa kelompok yang diikuti oleh para Tergugat dr/Penggugat dk
adalah perbuatan yang bertentagan dengan Disiplin GMI, apalagi
para Tergugat dr/Penggugat dk adalah merupakan pelayan/ memilik
title pendeta, yang harusnya mencerminkan diri sebagai seorang
imam yang taat pada aturan, bukan taat pada asumsi dan data palsu;
12. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dr/Penggugat dk tersebut,
telah menimbulkan disintegrasi di kalangan umat GMI, telah
menimbulkan kerugian bagi kelangsungan pelayanan para
pelayan/para pendeta yang telah ditempatkan sebagai hasil
Konprensi Tahunan 2016 ;
13. Bahwa sebahagian besar dari para Tergugat dr/Penggugat dk masih
mempertahankan dirinya dalam pelayanan di GMI sebagai hasil
keputusan Konprensi Tahunan 2015 yang lalu, dengan tidak mau
pindah atau keluar dari tempat pelayanan tersebut, hal ini sangat
merugikan tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada
pelayan-pelayan baru yang ditempatkan di GMI sebagai hasil
keputusan Konprensi Tahunan 2016 ;
14. Bahwa oleh karena itu, patut menurut hukum, meminta kepada para
Tergugat dr/Penggugat dk agar diperintahkan untuk meninggalkan
tugas pelayanan yang ditempati sebagai hasil Konprensi Tahunan
2015, serta melaksanakan hasil keputusan Konprensi Tahunan 2016
15. Bahwa perbuatan para Tergugat dr/Penggugat dk yang tidak
meninggalkan secara sukarela tempat pelayanan hasil Konprensi
Tahunan 2015, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum
(pasal 1365 KUHPerdata) karena :
a. Adanya perbuatan melawan hukum, dikatakan Pebuatan Melawan
Hukum (PMH) jika perbuatan yang dilakukan tidak hanya
bertentang dengan UU, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 23 dari 42 Hal
a) Bertentangan dengan hak orang lain;
b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
c) Bertentangan kesusilaan;
d) Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian,
kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
b. Adanya unsur kesalahan maksudnya perbuatan dan akibat-akibat
yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku;
c. Adanya kerugian yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan
melawan hukum baik itu kerugian materil maupun kerugian
immaterial ;
d. Adanya hubungan sebab akibat maksudnya hubungan klausa
antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang
ditimbulkan sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan;
16. Bahwa pada dasarnya, kerugian yang dialami oleh Penggugat
dr/Tergugat dk cukup besar, atas perbuatan para Tergugat dr /
Penggugat dk yang tidak melaksankan hasil keputusan Konprensi
Tahunan GMI tahun 2016, telah menimbulkan kerugian Materil dan
Inmateril yang tidak dapat dihitung dengan uang, sebab Penggugat
dr/Tergugat dk harus mengatur tugas para pelayan,sebagai hasil
Konprensi Tahunan 2016, karena Para Tergugat dr/Penggugat dk
tidak meninggalkan tempat pelayanannya tersebut, namun oleh
karena para Tergugat dr/Penggugat dk masih dalam rangka
pembinaan, maka kerugian Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah) ;
17. Bahwa oleh karena dalil yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk
sangat berdasar menurut hukum, maka kiranya Majelis Hakim yang
terhormat, berkenan mengabulkan gugatan Rekonpensi ini ;
18. Bahwa oleh karena hingga saat ini, para Tergugat dr/Penggugat dk
belum melaksanakan hasil keputusan Konprensi Tahunan 2016,
dengan meninggalkan tempat pelayanan hasil Konprensi Tahunan
2015, maka patut kiranya diperintahkan kepara para Tergugat
dr/Penggugat dk untuk meninggalkan tempat pelayanannya serta
melakukan serah terima kepada pelayan yang baru hasil Konprensi
Tahunan 2016 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 24 dari 42 Hal
19. Bahwa apabila Para Tergugat dr / Para Penggugat dk tidak bersedia
mematuhi isi dari putusan ini, maka patut kiranya dihukum secara
tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom)
sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan,
terhitung sejak putusan gugatan rekonvensi dibacakan ;
20. Bahwa dalam gugatan rekovensi ini dimohonkan agar putusan ini
dapat dijalankan lebih dahulu secara serta-merta (uit voebaar bij
voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding
ataupun kasasi ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim
yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar kiranya memutus
perkara ini dan mengambil putusan sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
II. DALAM POKOK PERKARA - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
III. DALAM REKONVENSI 1) Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat dr / Para
Tergugat dk untuk seluruhnya ;
2) Menyatakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk yang tidak
melaksanakan Keputusan Konprensi Tahunan Gereja Metehodist
Indonesia Wilayah I sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
3) Menyatakan sah dan berharga segala Keputusan yang telah
diambil dalam Rapat Kaum Rohaniawan Gereja Methodist
Indonesia Wilayah I yang diambil dalam Konprensi Tahunan
2016, tentang menolak oknum para pendeta sebanyak 21 (dua
puluh satu) orang, yang masing-masing adalah ;
1. ARIGATO SIANTURI, PDT
2. BAKHTIAR EFENDI SIMANJUNTAK
3. BETTY ROTUA NOVIKA SITUMEANG, STh
4. DARMA PAUL GINTING, STh
5. DESI PARWANTRO, STh
6. EVA SURYANI BR ARITONANG
7. PDT.Dr.HOTMAN SIAGIAN, M.Th
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 25 dari 42 Hal
8. PDT.FERNANDO SIBARANI, MTh
9. KANTATE ROGATE SILITONGA,
10. LIE SIN
11. PDT. LILIS PANGARIBUAN, STh
12. MINAR SIMANJUNTAK,
13. OKULI LETARE PARDAMEAN SILITONGA, STh
14. FRISKA NAPITUPULU
15. PDT.RIANY SITANGGANG, MTh
16. RIDUAN PURBA
17. PDT.ROBERT SIHOMBING
18. RUDI SIMANJUNTAK
19. SAHAT SIMATUPANG
20. PDT.TUMIAR SIMATUPANG, STh
21. TUMPAL TAMBA
4) Menyatakan sah dan berharga keputusan Konprensi Tahunan
2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, menyangkut
penempatan-penempatan para Pendeta dan Para Guru Injil pada
masing-masing Distrik dalam Wilayah I ;
5) Memerintahkan kepada para Tergugat dr/Penggugat dk untuk
meninggalkan tempat pelayanan saat ini sebagai hasil Konprensi
Tahunan 2015, serta melakukan serah terima tugas secara baik
kepada pelayan yang baru sebagai hasil Konprensi Tahunan
2016;
6) Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar
kerugian kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah) ;
7) Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk membayar uang
paksa (dwang swom) sebesar Rp. 5.000.000.-/hari jika para
Tergugat dr/Penggugat dk tidak melaksanakan isi putusan ini,
sejak putusan ini dibacakan ;
8) Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Para Penggugat dk/ Tergugat dr membayar segala
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 26 dari 42 Hal
Menimbang, bahwa atas Jawaban dan gugatan dalam Rekonvensi dari
para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik dan jawaban
dalam Rekonvensi, Para Tergugat telah mengajukan duplik dalam Rekonpensi ;
Bahwa Tergugat, semula Penggugat dalam konvensi menolak semua dalil-dalil
para Penggugat dalam rekonvensi semula Tergugat dalam konvensi kecuali
yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi ;
1. Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam eksepsi dan konvensi dianggap
termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam
rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi menolak
gugatan Penggugat Rekonvensi karena berdasarkan Putusan Lembaga
Judikatif Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia
No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 oleh karena
melanggar Disiplin Gereja Methodist Indonesia tahun 2013 telah
memutuskan bahwa Bishop Darwis Manurung, Sth, M.Psi selaku Bishop
dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI tahun 2013 ;
3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam
rekonpensi tidak lagi merupakan pimpinan GMI maka Penggugat dalam
rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidak berhak lagi mengangkat
Penggugat II dalam rekonpensi/Tergugat II dalam konpensi sebagai
Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 Gereja
Methodist Indonesia Wilayah I dengan konsekwensi bahwa apabila hal
tersebut tetap dilakukan maka segala hasil-hasil yang diputuskan dalam
konperensi tahunan tersebut adalah menjadi tidak sah ;
4. Bahwa tidak benar bahwa perbuatan para Tergugat dalam
rekonpensi/Penggugat dalam konpensi tidak bersedia meninggalkan
tempat tugas pelayanannya berdasarkan konperensi tahun 2015 adalah
dapat dikategorikan dan dikwalifikasikan sebagai perbuatan Melawan
Hukum karena perbuatan tersebut adalah sah sebagai hasil konperensi
tahun 2015, sementara hasil konperensi tahun 2016 karena para
Tergugat dalam rekonpensi/para Penggugat dalam konpensi masih
mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu
adalah sangat berdasar bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menolak uang paksa sebesar Rp.5.000.000,-(lima
juta rupiah) ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 27 dari 42 Hal
Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI ;
- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat.
DALAM POKOK PERKARA ;
A. DALAM KONPENSI ; - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
B. DALAM REKONVENSI ; - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos
ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21
Desember 2016 Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn atas gugatan Penggugat
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
Dalam Konvensi :
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Dalam Rekonvensi :
Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatanPenggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk
seluruhnya ; Dalam konvensi / Rekonvensi ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 28 dari 42 Hal
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar
Rp.839.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan negeri
Medan No.367/Pdt G/2016/PN Mdn, dan telah pula diberitahukan kepada
Para Penggugat tanggal 19 Januari 2017 ;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11 / 2017 /
yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri
Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Para
Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding
agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 21
Desember 2016 Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn, untuk diperiksa dan diputus
dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama
kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Maret 2017 ;
Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2017 dan telah diberitahukan
kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 April 2017 yang
pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa melalui Memori Banding ini, PARA PEMBANDING (dahulu PARA
PENGGUGAT) menegaskan untuk berketetapan pada segala dalil dan uraian
yang telah disampaikan, baik dalam gugatan yang diteruskan dengan replik
(proses jawab menjawab) serta segenap bukti tertulis berupa akta autentik dan
surat-surat pendukung lainnya yang diajukan dalam perkara a quo di
Pengadilan Negeri Medan, baik oleh dan melalui PARA PENGGUGAT/PARA
PEMBANDING sendiri maupun oleh dan melalui PARA TERGUGAT/PARA
TERBANDING juga ;
Bahwa untuk menegaskan dan/atau untuk melengkapi gugatan PARA
PENGGUGAT/PARA PEMBANDING serta replik tersebut maka uraian dalam
memori banding ini merupakan bahagian tak terpisahkan dari bantahan dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 29 dari 42 Hal
replik serta bukti tertulis yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT/PARA
PEMBANDING ;
Bahwa uraian secara lebih terperinci dari dalil-dalil dan /atau alasan yang
mendasari permohonan pemeriksaan pada tingkat banding, dapat dikemukakan
sebagai berikut:
A. PENGADILAN SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM
B. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, kekeliruan/ kesalahan
Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan hukum, baik hukum
perdata materil maupun hukum perdata formil yaitu :
Bahwa sengketa ini terjadi didalam intern Gereja Methodist Indonesia
Wilayah I dimana yang berlaku dan yang menjadi landasan
peraturannya adalah Disiplin Gereja Methodist Indonesia 2013 (vide
Bukti T-6-Bukti P-15) dan yang menjalankan adalah orang perorang
selaku pengurus Gereja Methodist Indonesia dimana menurut hukum
perdata dan hukum publik, setiap orang adalah subjek hukum/natuurlijk
persoon dan merupakan subjek pendukung terhadap hak dan kewajiban
yang melekat pada dirinya;
Bahwa oleh karena itu menurut hukum, masing-masing orang memiliki
dan atau mendukung suatu hak dan tanggungjawab hukum yang
berbeda satu terhadapyang lain maka sebagai subjek hukum, tiap-tiap
orang yang sudah dewasa harus bertanggungjawab atas perbuatannya
sendiri;
Bahwa essensi dari gugatan iniadalah adanya kepengurusan pada
Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I yang semula
dipegang/dijabat oleh TERGUGAT I/TERBANDING I yang dipilih pada
Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia tahun 2013, berdasarkan
Putusan Judikatif yakni Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja
Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015
diganti/dirangkap oleh Bishop AMAT TUMINO, M.Min;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 30 dari 42 Hal
Bahwa berdasarkan Bukti P-15 perihal Disiplin 2013 Gereja Methodist
Indonesia (GMI) pasal 92 tentang hak dan kewajiban angka 6 secara
tegas dikatakan “semua keputusan BPA mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat” ;
Bahwa dengan demikian jelas dan terang benderang, dengan adanya
Putusan judikatif yakni Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja
Methodist Indonesia Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015 pada tanggal 28
Oktober 2015 diganti dengan Bishop AMAT TUMINO, M.Min adalah sah
dan mengikat maka secara hukum TERBANDING I tidak berhak
mengambil keputusan dan tindakan hukum lainnya dalam kepengurusan
Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I ;
Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Medan mengakui kedudukan
TERGUGAT I/TERBANDING I sebagai Pimpinan Gereja Methodist
Indonesia Wilayah I walaupun terbukti dalam persidangan yang diakui
TERGUGAT I/ TERBANDING I, melalui bukti surat yang diajukan Bukti
P-5=Bukti T-3 dan Bukti P-15 = Bukti T-6 dan keterangan para saksi
yang diajukan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING dan PARA
TERGUGAT/PARA TERBANDING tentang adanya pergantian Pimpinan
Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I telah mengabaikan aturan
yang berlaku di Gereja Methodist Indonesia Wilayah I yakni Disiplin 2013
dan pendapat yang sangat tidak berdasar ;
Bahwa aturan hukum yang berlaku dan mengikat di internal Gereja
Methodist Indonesia adalah Disiplin GMI 2013 (Bukti P-15 = Bukti T-6, T-
8) Namun Judex Factie secara keliru tidak berpedoman pada ketentuan
yang berlaku secara internal di Gerja Methodist Indonesia wilayah I
tersebut dan tetap memutuskan sah posisi kedudukan TERGUGAT
I/TERBANDING I selaku Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I
tanpa memiliki dasar hukum sama sekali/bertentangan dengan Bukti dan
fakta persidangan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 31 dari 42 Hal
Bahwa dengan merujuk segala fakta hukum yang demikian itu maka patutlah
kiranya permohonan pemeriksaan banding dan memori banding ini diajukan
sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 367/Pdt.G/2016/PN.Mdn ,
yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, diuji dan diteliti
kembali oleh Pengadilan Tinggi Medan ;
C. PENGADILAN NEGERI MEDAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT
YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN
Bahwa segala dalil dan uraian dalam huruf B berikut ini masih sejalan dan
merupakan bahagian tak terpisahkan dari dalili dan uraian sebelumnya dalam
huruf A sebelumnya :
Bahwa TERGUGAT I/TERBANDING I untuk bertindak selaku Pimpinan
Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I sejak Putusan judikatif yakni
Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia (GMI)
Wilayah I Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015
tidak lagi memiliki legal standingdimanakedudukan/jabatannya telah
diambil alih oleh Bishop AMAT TUMINO, M.Min dan oleh karena itu
TERGUGAT I/TERBANDING I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
( onrechmatige daad) dengan cara :
1. Menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia
Wilayahn I Nomor: 027/A.1.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016
tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke -71/XI/XI.VI/Gereja
Methodist Indonesia Wilayah I tahun 2016
2. Mengeluarkan dana-dana Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dari
rekening GMI ;
3. Menandatangani dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
dan laporan lainnya untuk kepentingan Gereja Methodist indonesia
Wilayah I ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 32 dari 42 Hal
Bahwa dengan ditunjuknya Panitia Pelaksa Konprensi Tahunan ke-
71/XI.VI/Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tahun 2016 dengan cara
melawan hukum tersebut maka kedudukan TERGUGAT I/TERBANDING I
Juga cacat hukum karena didasarkan pada legalitas Bukti P-2 yang cacat
hukum
Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan Surat-surat Bukti yang
diajukan oleh PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING sehingga
memberikan pertimbangan hukumnya secara summir dengan mengakui
legal standing TERGUGAT I/TERBANDING I selaku Pimpinan Gereja
Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I, sedangkan hingga gugatan ini
diajukan Bukti P-5 tentang penggantian TERGUGAT I/TERBANDING I
tersebut tidak pernah dibatalkan atau dianulir oleh pihak Gereja Methodist
Indonesia (GMI) Wilayah I dengan demikian berlaku dan mengikat secara
hukum ;
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan
PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING ditolak seluruhnya karena
sudah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dari Polresta
Medan sehingga tidak terbukti dugaan tindak pidana penggelapan dalam
jabatan yang dilaporkan ke Polresta Medan adalah pertimbangan hukum
yang sangat keliru dan sepihak dan sangat tidak patut dilakukan oleh
lembaga peradilan ;
Bahwa terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dari
Polresta Medan masih perlu dikaji dan hal ini terbukti dengan dilakukannya
gelar perkara terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3)
tersebut oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 11 April 2017 (Bukti
banding P-1) ;
Bahwa sebagaimana telah diketahui tugas hukum perdata dan hukum acara
perdata adalah untuk menjamin hak-hak perdata dari setiap subjek hukum
sebagai pendukung dari setiap hak dan kewajiban, sedangkan tugas hakim
perdata adalah memberi penilaian berdasarkan syarat-syarat yang telah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 33 dari 42 Hal
ditetapkan oleh atas hukum (possiteve wettelijk) bukan memberi penilaian
berdasarkan asumsi dan illusi semata ;
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Judikatif
yakni Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia (GMI)
Wilayah I Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015
yang menyatakan berdasarkan atas laporan polisi tentang dugaan
penggelapan yang dilakukan TERGIUGAT I/TERBANDING I (putusan hal.
59 ) adalah sangat keliru dan tidak berdasar jika mencermati Putusan
Judikatif yakni Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist
Indonesia (GMI) Wilayah I Nomor: 10/SK-BPA/GMI/10/2015 pada tanggal
28 Oktober 2015 pada bagian pertimbangan yang keseluruhannya mengacu
pada aturan Gereja Methodist Indonesia (GMI) wilayah I yakni Disiplin 2013
yang mengatur kehidupan orang perorang Methodist dan Gereja Methodis
Indonesia (GMI) wilayah I ;
Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Medan (hal. 60) yang
menyatakan rujukan yang dipakai Badan Pertimbangan Agung (BPA)
sebagaimana dalam Bukti P-15 pasal 54 buku Disiplin 2013 GMI tentang
penggantian Bishop, point 1 : Bishop dapat diganti karena (butir 1.3)
melanggar Disiplin GMI, Majelis Hakim berpendapat harus diteliti lebih
dahulu, ...... dst bukanlah kewenangan Majelis Hakim karena Disiplin 2013
GMI adalah aturan internal Gereja Methodist Indonesia Wilayah I ;
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Nomor
145/Pdt.G/2016/PN.Mdn dari pasal 54 tentang pergantian Bishop bahwa
poin 2, jika seorang Bishop berhalangan tetap, hanya mengutip isi aturan
tersebut sesuai kepentingan TERGUGAT I/TERBANDING I karena isi pasal
54 Disiplin 2013 tentang pergantian Bishop ada 2 ayat yakni ayat 1 ada 4
butir dan ayat 2 ada 2 butir, dan sebagaimana telah disampaikan pada
pasal 54 ayat 1.3 Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI;
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Nomor :
145/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang masih dalam proses upaya hukum hal ini
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 34 dari 42 Hal
dinyatakan dalam Akta Banding Nomor : 157/2016 tanggal 27 Oktober 2016
(Bukti banding P-2) dengan kata lain putusan tersebut belum berkekuatan
hukum tetap adalah sangat keliru dan tidak berdasar dan tidak
mencerminkan keadilan hukum ;
Bahwa sikap tindak serta pertimbangan dari Pengadilan Negeri Medan yang
demikian itu, sesungguhnya merupakan kekeliruan dan kesalahan dalam
penerapan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
367/Pdt.G/2016/PN.Mdn, didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan
salah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan ;
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati,
Memperthatikan segala apa yang telah diuraikan dalam Memori Banding ini,
maka dengan ini kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan
berkenan menerima permohonan banding kami selanjutnya memeriksa kembali
berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
367/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2016tersebut dan menjatuhkan
putusan dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima permohonan pemeriksaan dan Memori banding Pemohon
Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
367/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 21 Desember 2016 ;
Mengadili sendiri dan memutuskan :
PRIMAIR :
1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING untuk
seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT
II/TERBANDING II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum
(onrechmatige daad) ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 35 dari 42 Hal
3. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Bishop Darwis Manurung,
STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I baik Surat-Menyurat dan
tindakan hukum lainnya yang diperbuat oleh Tergugat I adalah harus
dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan Surat Keputusan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia
Wilayah I Nomor: 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016 tanggal 30 Januari 2016 Tentang
Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST
INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 adalah harus dinyatakan tidak sah ;
5. Menyatakan Undangan Menghadiri Konta GMI Wilayah I tahun 2016 yang
dibuat oleh Terguigat II adalah harus dinyatakan tidak sah ;
6. Menyatakan nama-nama Para Penggugat oknum dan Pelayanannya
ditolak dalam Pelaksanaan Konperensi Tahunan ke-71/XLVI/GEREJA
METHODIST INDONESIA WILAYAH I tersebut harus dinyatakan tidak
sah ;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum jika ada Surat-Menyurat lainnya yang
diperbuat oleh Tergugat II yang bersumber dari Surat Keputusan Pimpinan
Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Nomor : 027/A.I.3/GMI Wil-I/2016
tanggal 30 Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan
ke-71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I TAHUN 2016 ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara terang dan tunai ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secar atanggung renteng untuk
membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini
berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan
secara sempurna ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum
berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 36 dari 42 Hal
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini ;
SUBSIDAIR :
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya
(ex aequo et bono ).
Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /
Tergugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 30 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding
semula Para Penggugat pada tanggal 07 Juni 2017 yang pada pokoknya
sebagai berikut :
Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Arigato Sianturi, Pdt,
Dkk, dalam hal ini sebagai PEMBANDING (ic Para Penggugat) mengajukan
Memori Banding pada tanggal 18 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Medan Reg. No. 367/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal 21 Desember
2016, yang pada pokoknya dengan dasar sebagai berikut: PENDAHULUAN
1. Bahwa Para Terbanding (ic. Para Tergugat) dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pembanding (ic. Para Penggugat) dalam memori banding tertanggal 21 April 2017;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg No. 367Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2016 telah diputus secara baik dan benar, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dari Pengadilan a quo;
Keberatan Yang Tidak Mencantumkan Kejelasan Subjek Hukum Siapa Pembanding dan Terbanding
1. Bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding tidak menyebutkan nama Pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kejelasanakan Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Pembanding dan diterima oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2017;
2. Bahwa Para Pembanding melakukan upaya hukum yaitu Banding, Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Reg. No. 367Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2016, yang dimana Pihak Penggugat adalah Arigato Sianturi, Pdt, Dkk melawan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 37 dari 42 Hal
Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sebagai Terggugat I dan Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan sebagai Tergugat II, seharusnya Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya menyebutkan Para Pihak yang berperkara;
3. Bahwa dikarenakan Memori Banding tidak ada kejelasan mewakili siapa dalam Memori Banding Tersebut, maka atas dasar tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankleijverklaark);
Tanggapan Atas Dalil Para Pembanding Yang Menyatakan Judex Factie Tingkat I Telah Salah/Keliru Dalam Menerapkan Hukum
1. Bahwa Judex Factie telah tepat memberikan pertimbangan hukumnya dalam Perkara a quo, yang putusannya adalah menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat (ic.Para Pembanding) adalah telah digantikannya Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I (ic.Terbanding I) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Agung (BPA) Gereja Methodist Indonesia Nomor:10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 karena telah melanggar Displin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, sehingga Terbanding I tidak berhak mengambil Keputusan, namun Fakta hukumnya Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tidak pernah digantikan oleh Bishop Amat Tumino, M.Min tetapi masih Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPA Nomor:10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 karena telah melanggar Displin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 yang telah menggantikan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi adalah tidak Sah menurut aturan Disiplin Gerjea Methodist Indonesia (GMI) Tahun 2013 (vide Bukti P-15, Bukti T-06 dan T-08), karena BPA tidak memiliki wewenang untuk menggantikan seorang Bishop, Judex Factie tingkat Pertama telah mempertimbangkan hukumnya berdasarkan Peraturan Internal Gereja Methodist Indonesia yaitu Disiplin GMI 2013, dimana Pasal 51 Disiplin (GMI) Tahun 2013 Tentang Pemilihan Bishop, Point 1 Bishop dipilih oleh Konferensi Agung, point 4 Para Bishop dipilih sekaligus oleh Konferensi Agung, Pasal 90 Tentang tugas dan tanggungjawab Konferensi Agung point 8 adalah Menetapkan Pemberhertian dan menonaktifkan seorang Bishop yang tidak sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima, Bab IV tentang Ke episkopalan Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop point 1.3 Melanggar Disiplin GMI, Pasal 92 Disiplin GMI Tahun 2013 tentang Badan Pertimbangan Agung, dan Kewajiban pada point 4 menyatakan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 38 dari 42 Hal
Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh Bishop di luar Konferensi atas permintaan banding yang diajukan perorangan (vide Putusan Judex Factie hal.60-61), sehingga tidak adanya kekeliru dalam Penerapan hukum yang diputus oleh Judex Factie, maka dalil Para Pembanding haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankleij verklaark);
Tanggapan Dalil Para Pembanding Tentang Pengadilan Negeri Medan Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengacam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan
1 Bahwa Para Pembanding di dalam Memori Banding menyatakan Judex Factie tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan hukum pada Putusan Perkara Perdata Reg No.367/Pdt.G/2016/PN.MDN, dimana maksud arti lalai tersebut mengada-ada;
2 Bahwa Bukti P-05 yang diajukan oleh Para Pembanding adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang memutuskan bahwa Bishop Darwis Manurung STh, M.Psi selaku “Bishop Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI Tahun 2013;
3 Bahwa dasar keluarnya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Agung
Gereja Methodist Indonesia No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 adalah Laporan Polisi Tentang dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Adanya Upaya Banding Terhadap sanksi yang dilakukan Tergugat I kepada Para Ke 21 Pendeta (Para Penggugat) sebagaimana tertulis dalam Putusan Hal.59 alinea 4;
4 Bahwa terhadap Dugaan Penggelapan dalam Jabatan yang ditujukan
Tergugat I tidak bisa ditindak lanjuti karena tidak cukup bukti; 5 Bahwa kemudian Pembanding mendalilkan di dalam Memory Bandingnya
telah ada gelar Perkara terhadap SP3 tersebut oleh Bareskrim Mabes Polri Pada tanggal 11 April 2017 (vide Bukti P-01), atas gelar Perkara tersebut yang dihadiri juga oleh Kuasa Terbanding I, FAKTA YANG TERJADI adalahPimpinan Gelar menyatakan atas LP No.110/K/2015/SPKT RESTA Medan, tidak dapat dibuka kembali karena telah ada putusan Pra Peradilan No.61/Pra.Pid/2016/PN.MDNyang menyatakan menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya (Bukti Banding T-01);
6 Bahwa tentang adanya Tuntutan oleh Para Penggugat/ Para
Pembanding Tentang Keabsahan Konferensi Tahuna Ke 71/ XLVI/2016 adalah sudah tepat Pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan tersebut adalah implikasi atau akibat atas Terbitnya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 39 dari 42 Hal
Indonesia No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 (vide Putusan a quo Hal.59 alinea 2);
7 Bahwa dengan telah diserahkan Disiplin GMI 2013 (vide Bukti P-15 dari
Para Pembanding dan Bukti T-06) Disiplin GMI 2013 sebagai alat bukti Para Pihak dan mengingat Prinsip Pembuktian dalam suatu proses Perdata adalah untuk menyelidiki adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, maka adalah tepat dasar Judex Factie tingkat Pertama menggunakan Disiplin GMI 2013 sebagai Pedoman dalam Pembuktian;
8 Bahwa berdasarkan Disiplin GMI 2013 Pasal 54 Tentang Pengantian
Bishop, Point 1.3 : Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI dan Pont 2 Jika seorang Bishop berhalangan tetap kurang dari 1 (satu) tahun sisa masa jabatan, maka Bishop terdekat merangkap tugas yang lowong, dan lebih dari 2 (dua) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Dewan Bishop mengundang Konferensi Agung Istimewa, Pasal 51 tentang Pemilihan Bishop Point 1 Bishop dipilih oleh Konferensi Agung, Point 4 Bishop dipilih sekaligus oleh Konferensi Agung, Pasal 90 Tentang tugas dan Tanggung jawab Konferensi Agung, Point 8 Menetapkan pemberhentian dan menonaktifkan seorang Bishop yang tidak sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima, Pasal 54 tentang Penggantian Bishop point 1.3 Melanggar Disiplin, Pasal 92 Tentang Badan Pertimbangan Agung, hak dan kewajiban pada Point 4 menyatakan, Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil Bishop di luar Konferensi atas Permintaan banding yang diajukan perorangan;
9 Bahwa Putusan Perkara Perdata No.367/Pdt.G/2016/PN.MDN dalam
Pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat Pertama dengan mempergunakan Disiplin GMI 2013 sebagai pedoman untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo yang telah diuraikan diatas yang menyatakandan Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, MAKA JELASLAH BAHWA YANG MEMILIH DAN MEMBERHENTIKAN SERTA MENONAKTIFKAN BISHOP ADALAH KONFERENSI AGUNG, BUKAN BADAN PERTIMBANGAN AGUNG GMI, karena Badan Pertimbangan Agung GMI memutus sah tidaknya Keputusan yang diambil di luar Konferensi-konferensi (vide hal.61 alinea 2);
10 Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan maksud
dan isi putusan Pengadilan Negeri Medan, maka judex factie telah benar dan tepat memutus perkara a quo, dengan mempertimbangkan secara baik, bukti, saksi maupun hal-hal yang terungkap dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan,sehingga judex factie dalam memutus perkara a quo dilakukan atas dasar fakta hokum dan keadilan, sehingga oleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 40 dari 42 Hal
karenanya, dimohonkan kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan, yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan: I. MENOLAK PERMOHONAN BANDING PEMBANDING
SELURUHNYA; II. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Reg. No.
367/Pdt.G/2016/PN.Mdn TANGGAL 21DESEMBER 2016
Membaca Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2016/PN.Mdn yang
diajukan Pemohon tanggal 9 Agustus 2016, dan telah diputus tanggal 6
September 2016 yang amarnya sebagai berikut :
MENGADILI
1. Menolak Permohonan Praperadilan dari pemohon untuk
seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Para
Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 07 Juni 2017 dan
diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Maret
2017, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari)
terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding
semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita
acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 21 Desember 2017 Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn serta surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding
dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding
dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 41 dari 42 Hal
Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang
termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak
menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan
putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan –
keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori
banding tersebut yang pada pokoknya untuk dapat membatalkan putusan
Hakim tingkat pertama tidaak dapat diterima sedangkan Kontra memori
banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding Pembanding
seluruhnya dan menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan
landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan
dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember 2017 Nomor
367/Pdt G/2016/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah
dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para
Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat
pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum
lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para
Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember
2017 Nomor 367/Pdt G/2016/PN Mdn, yang dimohonkan banding
tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT MDN Halaman 42 dari 42 Hal
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh
kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH selaku Ketua Majelis dengan
ERWAN MUNAWAR, SH.MH dan AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 391/PDT/2017/PT MDN
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada
PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
ttd ttd
1. ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH
ttd
2. AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum
Panitera Pengganti :
ttd
ROSELINA, SH
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)