Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 97 Hal. P U T U S A N NOMOR : 107/PDT/2015/PT- MDN.- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : S U G I O N O, beralamat di Jl Ampera Raya Gg Kancil No. 25 RT 002 / RW 02 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Prof OC Kaligis, SH.MH. pada Kantor O.C. Kaligis & Associates, Advokat & Legal Consultant, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123 dan C-101 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2013, dan Kuasa Prof. OC. Kaligis SH.MH tersebut dicabut oleh Penggugat dan diganti Kuasanya yaitu : 1. Drs. JACK R SIDABUTAR, SH.MM.MSI, 2. JOHN SIDI SIDABUTAR, SH.MH. 3. BURNI, SH. 4. Drs. RM. PANGGABEAN SH.MH. Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum baik bersama sama maupun sendiri sendiri berkantor di Kantor Hukum JBJ & Rekan , beralamat di Plaza Sentral Lantai 9 Jln Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan 12930 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. PT. TAMAN MALIBU INDAH, beralamat di Jl Taman Malibu Indah Raya Blok G No.35 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Medan, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya : ENDRIATI PRANOTO, SH dan YUANA BERLIYANTY, SH.MH. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Endriati Pranoto & Partner ( “EPP” ) beralamat di Citywalk- Citylofts Lantai 19, Unit 10 (1910) Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220 bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama
97
Embed
P U T U S A N fileputusan nomor : 107/pdt/2015/pt.mdn hal. 1 dari 97 hal. p u t u s a n nomor : 107/pdt/2015/pt- mdn.- demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 1 dari 97 Hal.
P U T U S A N
NOMOR : 107/PDT/2015/PT- MDN.-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
S U G I O N O, beralamat di Jl Ampera Raya Gg Kancil No. 25 RT 002 / RW 02
Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dalam perkara
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Prof OC Kaligis, SH.MH. pada
LEVOLT SIHOMBING, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 3 dari 97 Hal.
Walikota Medan Nomor : 183/5774 tertanggal 11 Maret 2013,
selanjutnya disebu sebagai TURUT TERBANDING semula
sebagai TURUT TERGUGAT ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT
Telah membaca dan memperhatikan :
1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April
2015 No. 107/ Pdt/2015/PT- Mdn.- yang menunjuk Majelis Hakim Tinggi
Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan
banding ;
2. Berkas perkara No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- serta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA :
Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2013
telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2013 dalam Register
No.137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- yang pada pokoknya sebagai berikut :
DASAR GUGATAN
1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Kuasa dari 13 (tiga belas) ahli
waris Datuk Muhammad Cheer (selanjutnya disebut “Dt.M.Cheer”), yang
bernama : Datuk Hamsir, Datuk Usman, Datuk Adilsyah, Nyonya
Wanrakayiah Aini, Nyonya Wan Rajemah, Nyonya Wan Intan, Nyonya
Chadijah, Nyonya Datuk Budiah, Mahmudin dan Nyonya Wan Hanisah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2 (Bukti P1) dan 3 (Bukti P2)
tertanggal 3 Agustus 1987 ;
2. Bahwa Dt. M. Cheer mewariskan tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935
kepada ketiga belas ahli waris berdasarkan penetapan (fatwa) waris No.
013/1990 (Bukti P3) ;
3. Bahwa tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 (selanjutnya disebut “GS
1/1935”) (Bukti P4) adalah alas hak atas tanah seluas 35 Ha yang
terletak di Kampung baru (sekarang dikenal dengan Kelurahan
Sukadamai) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Avros
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 4 dari 97 Hal.
Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad .
Selatan : Pangkalan Mansyur.
Barat : Poloniawey.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal II Ketentuan-Ketentuan
Konversi menyatakan bahwa Grant Sultan adalah hak atas tanah yang
memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik yang
dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 hak turun temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 18 Desember 1989 dari
Sultan Deli (anak kandung dari Alm. Dt. Muhammad Cheer) (Bukti P5)
beserta gambaran situasi tanah Grant Sultan (Bukti P5a) menerangkan
tanah GS 1/1935 diperoleh Dt. M. Cheer melalui penjualan tanah yang
dilakukan oleh Tengku Otteman kepada Dt. M. Cheer berdasarkan Akta
Peralihan Hak yang terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan
Delitua Nomor : 20 GS Nr. 1/HT/1950 tanggal 16 April 1950, dengan
harga Rp. 40.426 ;
6. Bahwa secara melawan hukum, TERGUGAT I telah menguasai dan
menduduki sebagaian dari eks tanah adat (GS 1/1935) seluas 20,1 Ha
melalui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 oleh
Tergugat III (Bukti P-6) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : Tanah Avros ;
Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad ;
Selatan : Pangkalan Mansyur ;
Barat : Poloniawey ;
7. Bahwa secara melawan hukum TERGUGAT I mendirikan bangunan
Perumahan di atas tanah GS 1/1935 yang merugikan pihak
PENGGUGAT ;
8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II,
III dan TURUT TERGUGAT diatas tanah GS 1/1935, adalah akibat
adanya kesalahan lokasi tanah yang menjadi objek penerbitan HGB No.
1 Tahun 1990 a/n TERGUGAT I (error in objecto), dengan riwayat tanah
adat (GS 1/1935) yang seharusnya menjadi dasar kepemilikkan diubah
menjadi “tanah Negara” (Blad C 4,5 dan 6). Berikut uraian sejarah
diperolehnya tanah GS 1/1935 oleh TERGUGAT I ;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 5 dari 97 Hal.
a. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1970, TERGUGAT III mengeluarkan
SK No. 1/HPL/DA/70 tentang pemberian Hak Pengelolaan Lahan
(selanjutnya disebut “HPL”) seluas 1.379.659.50 M² (termasuk tanah
GS 1/1935 seluas 35 Ha) untuk kepentingan perluasan pangkalan TNI
AU Polonia Medan ;
b. Bahwa pada tanggal 8 September 1982, Menteri Dalam Negeri
menerbitkan SK No. 150/DJA/82 menyatakan membatalkan/
mencabut kembali Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III
tanggal 3 Pebruari 1970, No. 1/HPL/DA/70 ;
c. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1987 TERGUGAT III telah menerbit
SK Menteri Dalam Negeri No. 78/HP/DA/87 tentang pemberian Hak
Pakai kepada TERGUGAT II dengan pertimbangan tanah tersebut
adalah tanah Negara ;
d. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 194/Polonia/1989 atas nama
TERGUGAT II diterbitkan diatas eks tanah adat (GS. 1/1935), yang
kemudian dijual kepada TERGUGAT I dengan Akta No.
396/PH/MB/1990 tertanggal 6 Juli 1990 dan dibuat Pelepasa Hak
Atas Tanah No. 396/PH/MB/1990 (Bukti P7) ;
e. Bahwa TURUT PENGGUGAT menerbitkan Izin Menerbitkan
Bangunan No. 648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 secara
melawan hukum atas tanah tersebut (Bukti P8) ;
9. Bahwa dalam kurun waktu sebelum sampai sesudah eks. Tanah GS
1/1935 dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, kemudian
TERGUGAT III dan lembaga lainnya telah melakukan penelitian dan
pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa tanah yang diduduki oleh
TERGUGAT I berasal dari tanah adat (GS 1/1935), yang tersebut
dibawah ini ;
a. Tanggal 26 Pebruari 1991, hasil pemeriksaan No. 38/ND/DV/II, oleh
Deputi Bidang Pengawasan TERGUGAT III menyimpulkan bahwa :
keberadaan atau eksistensi tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935
tercatat atas nama Tengku Otteman dan telah diserahkan kepada Dt.
M. Cheer dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Delitua
Tahun 1950 ;
b. Tanggal 22 Januari 1989, Laporan Deputi Bidang Pengawasan
TERGUGAT III No. 11/DV/LHP/K/W/91 menyimpulkan bahwa secara
juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris Dt. M. Cheer seluas 35
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 6 dari 97 Hal.
Ha, yang terletak di Jl. Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan
Medan Baru, Kotamadya Medan. Dan ternyata sebagaian dari tanah
tersebut tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No. 194/Polonia
atas nama TERGUGAT II ;
c. Tanggal 6 Oktober 1989, Laporan Khusus Inspektur Bakorstans
DPB.KDH Tk. 1 Sumatera Utara No. 01/Lapsus/Irstanas/X/198
menyimpulkan bahwa : tanah yang dimaksud dalam Hak Pakai yang
diberikan kepada TERGUGAT II berdasarkan SK TERGUGAT III
(Swarta, SH) No. 78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987, bukan
berada diatas tanah yang langsung dikuasai Negara, tetapi diatas
tanah adat (Grant Sultan No. 1 Th. 1935) ;
d. Tanggal 22 Pebruari 1990, hasil penelitian BANAS II POLDAGRI yang
ditandatangani oleh Sofian Harahap, SH., menyimpulkan bahwa :
surat Grant Sultan No. 1 adalah benar tentang hak atas tanah ada
warisan dari Sultan Deli yang diakui sebagai tanah adat ;
e. Tanggal 18 Maret 1998, Laporan hasil Penelitian Tim Asistensi
Hukum Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) No.
13/TAH/DPA/1998 menyimpulkan bahwa : Tanah HGB No. 1/1990
yang berasal dari Tanah Grant Sultan No.1 Th. 1935 terletak di
Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan,
dan ;
f. Tanggal 1 Desember 1998 Komando Daerah Militer I Bukit Barisan
Topografi mengeluarkan surat keterangan Koordinasi Atas Tanah
(Bukti P9) ;
10. Bahwa setelah TERGUGAT II menjual tanah kepada TERGUGAT I dan
setelah seluruh upaya hukum (perdata, tata usaha Negara, dan pidana)
berkekuatan hukum tetap, lahir pernyataan dari TERGUGAT III yang
menyatakan bahwa tanah Negara (Blad C4, 5, dan 6) tidak berada di
atas tanah yang diduduki oleh TERGUGAT I, Surat TERGUGAT III No.
600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 (Bukti P10) secara tegas
menyatakan :
a. Blad C4 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan
Anggrung dan Kelurahan Jati ;
b. Blad 5, menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Jati dan
Kelurahan Polonia ;
c. Blad C6, menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 7 dari 97 Hal.
Hamdan dan di Jalan Juanda, Kelurahan Sukadamai ;
d. Lokasi Perumahan TERGUGAT I ternyata tidak terdapat pada Blad
C4, 5 dan 6 ;
11. Bahwa TERGUGAT III adalah Instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB) No. 1 Tahun 1990 atas nama TERGUGAT I, dan
pertimbangan yang digunakan dalam penerbitan HGB tersebut adalah
bahwa tanah yang diberikan merupakan eks tanah Negara Blad C4, 5
dan 6. Dengan Demikian Surat TERGUGAT III tersebut pada angka 10
menimbulkan konsekuensi hukum ;
a. Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 atas nama TERGUGAT I telah
menunjuk lokasi tanah yang salah (error in objecto) ;
b. TERGUGAT I telah menguasai dan menduduki tanah yang bukan
haknya ;
c. TERGUGAT I telah menikmati keuntungan-keuntungan diatas tanah
GS 1/1935 yang bukan miliknya ;
d. Akibat dari kesalahan lokasi tanah yang ditunjuk oleh Sertifikat HGB
No.1 Tahun 1990, demi hukum TERGUGAT I dan pada pihak ketiga
yang memperoleh hak-hak dari TERGUGAT I harus keluar dari atas
tanah GS 1/1935 yang didudukinya saat ini ;
12. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15
Desember 1995 No. 56/K/TUN/1995 (Bukti P11) dalam amarnya yang
pada intinya telah memutus sebagai berikut :
a. Menyatakan tidak sah terhadap Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun
1990 atas nama TERGUGAT I dan memerintahkan TERGUGAT III
untuk mencabut Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 tersebut ;
b. Menyatakan tidak sah surat Izin Mendirikan Bangunan No.
648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh TURUT
TERGUGAT dan memerintahkan TURUT TERGUGA untuk mencabut
Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990
tersebut ;
13. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2002 TERGUGAT III telah mengundang
PENGGUGAT dan pihak terkait untuk melaksanakan Rapat perihal
penyelesaian masalah tanah lokasi pembangunan perumahan Taman
Malibu Indak (Bukti P12) ;
14. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002 telah berlangsung rapat antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 8 dari 97 Hal.
pihak terkait lainnya, dimana Notulen Rapat (Bukti P13) menjelaskan
bahwa 2 (dua) minggu sejak pertemuan ini dilangsungkan akan
dilaksanakan musyawarah antara para pihak terkait, dan apabila dalam
Musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka TERGUGAT III akan
melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No. 56/K/TUN/1995,
Musyawarah telah dilaksanakan dan tidak tercapai kesepatan di antara
para pihak, namun hingga saat ini Putusan Mahkamah Agung RI No.
56/K/TUN/1995 tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I, II, III dan TURUT
TERGUGAT ;
15. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 (Bukti P-14) TERGUGAT III
mengeluarkan Surat Nomor 2918/27.1-500/VIII/2012 yang menyatakan :
“Permohonan Saudara untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor 1/Sukadamai tercatat atas nama PT. Taman Malibu
Indah tidak dapat dipertimbangkan” ;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap perbuatan
TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT dapat dikualifisir sebagai
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365
KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut” ;
17. Bahwa sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I, II, III dan TURUT
TERGUGAT tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik
materiil maupun imateriil yang besar. Karenanya PENGGUGAT berhak
menuntut TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT untuk membayar
ganti rugi materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus dengan
perincian sebagai berikut :
a. Kerugian Materiil
Adapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar
Rp. 1.005.000.000.000,- (satu trilyun lima milyar rupiah) sesuai
dengan NJOP dengan perhitungan sebagai berikut :
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x luas tanah sebesar 20,1 ha
(201.000 M²) ;
b. Kerugian Immateriil
Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang sewenang-wenang dan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 9 dari 97 Hal.
tidak berdasarkan hukum tersebut, PENGGUGAT juga menderita
kerugian berupa hilangnya waktu, tenaga dan pikiran dan hilangnya
kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (loss income) yang
sebetulnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam
perkara ini PENGGUGAT akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu
sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
18. DALAM PROVISI
Dalam untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi
PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk dapat memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk
menghentikan segala kegiatannya dan kegiatan pihak-pihak yang
memperoleh hak dari TERGUGAT I diatas GS 1/1935 sampai dengan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;
19. SITA JAMINAN
Bahwa untuk menjamin gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT
nantinya tidak akan sia-sia (illusior), maka PENGGUGAT memohon agar
diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan
milik TERGUGAT I, yakni bangunan Perumahan yang saat ini berdiri
diatas tanah PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur
dalam Pasal 260 ayat (1) RBg ;
20. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1)
RBg yang berbunyi :
“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi
wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau boleh
seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut
dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani
olehnya atau oleh kuasa terebut dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal
tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya
yang sebenarnya” ;
Gugatan yang kami ajukan untuk ini sudah seharusnya diterima oleh
Pengadilan Negeri Medan ;
21. Bahwa karena Gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 10 dari 97 Hal.
yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat
disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan
ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding,
verzet atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
PERMOHONAN
Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan disertai bukti-bukti yang
cukup, maka dengan ini Kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan dengan amar
putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menghentikan segala
kegiatan yang berada diatas tanah GS 1/1935 sampai dengan adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 yang
diterbitkan oleh TERGUGAT III dan surat Izin Mendirikan Bangunan No.
648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT
cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang berhak di atas tanah yang
sekarang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat dan pihak-pihak ketiga
yang memperoleh hak dari Tergugat ;
5. Menghukum TERGUGAT I, II dan III secara tanggung renteng mengganti
kerugian kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
a. Kerugian Materiil ;
b. Adapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar
Rp. 1.005.000.000.000,- (satu trilyun lima milyar rupiah) sesuai
dengan NJOP dengan perhitungan sebagai berikut :
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x luas tanah sebesar 20,1 Ha
(201.000 M²) ;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 11 dari 97 Hal.
c. Kerugian Immateriil
Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan
hukum tersebut, PENGGUGAT juga menderita kerugian berupa
hilangnya waktu, tenang dan pikiran dan hilangnya kesempatan untuk
mendapatkan keuntungan (loss income) yang sebetulnya tidak dapat
dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini PENGGUGAT
akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan
PENGGUGAT adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi (Uitvoerbaar bij
voorraad) ;
8. Menghukum TERGUGAT I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang
timbul akibat adanya perkara ini ;
Atau :
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan
yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;
Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I Tergugat-II,
Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan Jawaban masing-masing yang
pada pokoknya sebagai berikut :
JAWABAN TERGUGAT-I :
- Mohon dalil-dalil yang telah Tergugat I sampaikan dalam pemeriksaan
mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut secara mutatis mutandis merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban ini;
- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam Gugatan
maupun dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam pemeriksaan mengenai
Eksepsi Kompetensi Absolut, yaitu dalam Tanggapan Terhadap Eksepsi
Kompetensi Absolut Tergugat I, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui
kebenarannya;
I. DALAM KONPENSI
Dalam Eksepsi
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 12 dari 97 Hal.
1. OC Kaligis & Associates TIDAK MEMILIKI KUASA bertindak untuk
dan atas nama Penggugat guna mengajukan Gugatan PMH terhadap
Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait Sertifikat HGB No. 1 Tahun
1990 dan surat IMB No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 di PN Medan,
sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
1.1. Bahwa Pasal 147 ayat (1) RBg menentukan bagi para pihak
berperkara yang dibantu atau diwakili oleh kuasanya harus
dilengkapi dengan surat kuasa khusus (”SKK”);
1.2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor: 6 Tahun
1994 tentang SKK telah memberikan standard atau ukuran yang
harus menjadi pedoman bagi para pihak berperkara pada badan-
badan peradilan, yaitu:
”Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-
undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu
hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A
sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam
perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
b. dalam perkara pidana ......”
1.3. Bahwa Persona Standi in Judicio Gugatan a-quo, menyatakan:
”Kami Prof. OC. Kaligis, S.H., M.H., pada kantor O.C. Kaligis &
Associates, ... yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
(terlampir) bertindak untuk dan atas nama klien kami SUGIONO ...
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat”
1.4. Bahwa pada hari Senin, 2 September 2013, dihadapan Panitera
Pengganti Perkara No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn kami telah melihat
dan mencatat Surat Kuasa Khusus dimaksud dimana dalam Surat
Kuasa No. 002/SK.I/2013 tertanggal 08 Januari 2013, yang telah
didaftarkan pada bagian hukum PN. Medan dengan Reg. No.
523/Penk/2013/PN.Mdn tertanggal 18 Maret 2013, Penggugat
memberikan kuasa kepada OC Kaligis & Associates:
KHUSUS
Untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa, selaku:
PENGGUGAT
1. Untuk mendampingi, membela dan melindungi hak-hak serta
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 13 dari 97 Hal.
kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik didalam maupun diluar
Pengadilan termasuk, namun tidak terbatas pada upaya mediasai
baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam melakukan
eksekusi tanah Grant Sultan No. 1/1935 (GS No. 1/1935) seluas
kurang lebih 35 HA, tersebut terletak di Kelurahan Sukadamai,
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan berdasarkan Putusan
Kasasi Reg. No. 56/K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995
(antara Datuk Hamsir, dkk melawan Kepala Badan Pertanahan
Nasional, dkk);
2. Untuk membuat, mengajukan, menerima, dan menandatangani
surat-surat yang diperlukan untuk itu;
3. Untuk menghadapi pejabat-pejabat di instansi-instansi yang
terkait.
1.5. Bahwa dari isi surat kuasa diatas: (a) tidak ada disebutkan siapa-
siapa saja pihak yang digugat oleh Penggugat, dalam hal ini
sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat; (b) tidak ada
disebutkan jenis gugatannya, dan (c) tidak ada disebutkan juga
kompetensi relatifnya, yaitu PN Medan;
1.6. Bahwa berarti surat kuasa yang dinyatakan oleh Kuasa Penggugat
pada bagian Persona Standi in Judicio sebagai SKK, ternyata tidak
sesuai atau tidak memenuhi syarat sebagai SKK (untuk berperkara
di pengadilan), sebagaimana ditentukan Pasal 147 ayat (1) RBg jo
SEMA No. 6 Tahun 1994;
1.7. Bahwa Yurisprudensi Tetap MA RI tentang SKK, menyatakan:
a. Yurisprudensi No. 296K/Sip/1970 dan No. 288PK/Pdt/1986:
Suatu gugatan yang diwakili oleh kuasanya harus didasarkan dan
disertai surat kuasa khusus dan tidak dapat hanya didasarkan
pada surat kuasa umum.
b. Yurisprudensi No. 116K/Sip/1973 tertanggal 16 September 1975:
Surat Kuasa yang isinya: ”Dengan ini kami memberi kuasa
kepada Abdul Salam ... guna mengurusi kepentingan untuk
mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di PN Gresik”,
adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang
ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
1.8. Bahwa lebih jauh, surat kuasa yang tidak sesuai atau tidak
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 14 dari 97 Hal.
memenuhi syarat sebagai SKK, tidak dapat diperbaiki atau direvisi.
Baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, tidak
dibenarkan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut
untuk memperbaiki surat kuasanya (vide SEMA Nomor: 1 Tahun
1971 perihal: SKK). Oleh karena itu, Gugatan a-quo yang
ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Penggugat berdasarkan
surat kuasa yang tidak bersifat khusus (bukan untuk beracara di
pengadilan), harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Penggugat JUGA TIDAK MEMILIKI KUASA untuk mengajukan
Gugatan karena kuasa yang diberikan oleh para ahli waris Datuk
Muhammad Cheer kepada Penggugat hanya ’bersifat umum’.
2.1 Bahwa Penggugat menyatakan dirinya adalah pemegang kuasa dari
13 (tiga belas) orang ahli waris, berdasarkan SKK No. 2 dan No. 3
tertanggal 3 Agustus 1987;
2.2 Bahwa berikut kutipan Surat Kuasa No. 2 dan No. 3, dimana isi
keduanya sama, yaitu:
KHUSUS
”Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dalam
kedudukan tersebut, menjual, memindahkan dan menyerahkan
dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh penerima kuasa,
termasuk kepada penerima kuasa sendiri baik sebagian demi
sebagian maupun secara keseluruhan dengan memakai harga serta
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh penerima kuasa
atas sebidang tanah Grant Sultan Nomor 1...”
2.3 Bahwa ternyata berdasarkan pemberian kuasa tersebut, Penggugat
tidak diberikan kuasa oleh para ahli waris untuk mengajukan
Gugatan PMH terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat di PN
Medan. Surat Kuasa yang dimiliki oleh Penggugat HANYA
bersifat umum saja;
2.4 Bahwa Yurisprudensi Tetap MA RI No: 531K/Sip/1973 tertanggal 25
Juli 1974, menyatakan sebagai berikut:
”Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak
dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua
kepentingan seseorang, adalah surat kuasa umum yang
bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 15 dari 97 Hal.
khusus untuk berperkara di depan Pengadilan”
2.5 Bahwa dengan tidak adanya SKK dari para ahli waris Datuk
Muhammad Cheer kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 147
ayat (1) RBg jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka Gugatan a-quo
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Surat Kuasa No. 2 & No. 3 berakhir menurut hukum karena
mayoritas ahli waris Datuk Muhammad Cheer sudah meninggal
dunia dan adanya surat kuasa baru tertanggal 24 Juni 2011.
3.1 Bahwa Pasal 1813 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:
”Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya
si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si
kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si
pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si
perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”
3.2 Bahwa + selama 26 (dua puluh enam) tahun sejak surat kuasa No.
2 dan No. 3 ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 1987,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2011 bahwa 9
(sembilan) dari 13 (tiga belas) orang ahli waris Datuk
Muhammad Cheer sudah meninggal dunia. Yang masih hidup
saat ini hanya 4 (empat) orang saja, yaitu Wah Siyah, Datuk
Adilsyah, Wan Itom dan Wan Intan;
3.3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, dengan telah
meninggalnya sebagian besar ahli waris sebagai pemberi kuasa
maka pemberian kuasa tersebut berakhir. Penggugat tidak dapat
lagi mengatakan bahwa dirinya adalah kuasa dari para ahli waris;
3.4 Bahwa fakta lainnya lagi, keturunan dari 9 (sembilan) orang ahli
waris yang sudah meninggal dunia tersebut dan 4 (empat) orang
ahli waris yang masih hidup, sudah memberikan kuasa baru
kepada: (1) Gunawan, S.H., M.Kn; (2) H. Mahruzar, S.E.; (3) Datuk
Rustam; (4) Efendi dan (5) Zulfan Syahyuti, S.E., berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 24 Juni 2011 dan surat kuasa baru ini juga sudah
diketahui oleh Penggugat;
3.5 Bahwa Pasal 1816 KUHPerdata menyatakan:
”Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu
urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 16 dari 97 Hal.
pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang
belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”
3.6 Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan meninggalnya mayoritas
ahli waris sebagai pemberi kuasa dan adanya surat kuasa baru
tertanggal 24 Juni 2011 maka Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 berakhir
menurut hukum. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Dasar Gugatan Penggugat yaitu Grand Sultan No. 1 Tahun 1935,
PALSU.
4.1 Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan berdasarkan Grand
Sultan No. 1 Tahun 1935, yang menurut Penggugat adalah alas hak
atas tanah seluas 35 Ha yang terletak di Kampung Baru (sekarang
dikenal dengan Kelurahan Suka Damai);
4.2 Bahwa telah terbukti Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 adalah
PALSU, berdasarkan Putusan Pidana No:
87/Pid.B/1999/PN.Medan. Berikut amar putusannya:
- Menyatakan terdakwa 1. Datuk Samsir alias Hamsir, 2.
Adilsyah, 3. Datuk Usman, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ”secara
bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat
authentik Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang palsu atau
dipalsukan yang menimbulkan kerugian sebagai perbuatan
berlanjut”;
- Menghukum terdakwa2 oleh karena itu dengan pidana penjara
masing-masing selama 1 tahun 6 bulan;
4.3 Bahwa Putusan Pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in
kracht van gewijsde) dan isi putusan ini diketahui secara jelas oleh
Penggugat, karena:
a. Penggugat adalah salah seorang saksi yang telah didengarkan
keterangannya dalam persidangan pidana tersebut; dan
b. Polda Sumut pada saat mengembalikan barang bukti Grand
Sultan No. 1 Tahun 1935 atas nama Datuk Muhammad
Cheer kepada Sugiono (in casu Penggugat) telah
memberitahukan kepadanya bahwa barang bukti tersebut
adalah PALSU, sebagaimana Surat Polda Sumut kepada Sdr.
Edi Yunara, S.H. & Rekan (Kuasa Hukum PT. Taman Malibu
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 17 dari 97 Hal.
Indah) dengan Nomor: B/5470/X/2012/Ditreskrimum, perihal:
Pemberitahuan Barang Bukti Grand Sultan No. 1 Tahun 1935
a.n. DT. Muhammad Cheer, tertanggal 22 Oktober 2012;
Akan tetapi Penggugat tetap mempergunakan Grand Sultan No. 1
Tahun 1935 yang sudah diketahuinya palsu tersebut sebagai
dasar gugatannya;
4.4 Bahwa dengan adanya Putusan Pidana No: 1586 K/Pid/2000 jo No:
19/PID/2000/PT-MDN.- jo No: 87/Pid.B/1999/PN-Mdn.- maka
Gugatan batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan
batal dan pokok perkara tidak perlu lagi diperiksa dan harus ditolak.
5. Error in Objecto: Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada
menerangkan mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah.
5.1 Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 3 (tiga) Gugatan bahwa
Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 memiliki batas-batas sebagai
berikut:
Utara : Tanah AVROS Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad Selatan : Pangkalan Mansyur Barat : Poloniawey 5.2 Bahwa Putusan Pidana No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan, hal.
33 (tiga puluh tiga) menyatakan:
“… menurut keterangan saksi-saksi, maupun terdakwa bahwa
benar Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada nomor, lokasi
tidak jelas dan batas-batasnya pun tidak ada, serta cap dan
tanda tangan dari Sultan Deli tidak ada…”
5.3 Bahwa Penggugat MENGAKUI bahwa lokasi, luas dan batas-
batas tanah dibuatnya sendiri berdasarkan ’perkiraan alam dan
peta geometri’. Hal ini DIAKUI juga oleh Datuk Samsir als Hamsir
serta Datuk Usman sebagai terdakwa-terdakwa dalam Perkara
Pidana tersebut;
5.4 Bahwa oleh karena Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada
menerangkan mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah maka
Gugatan Penggugat jelas error in objecto sehingga gugatan
tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima.
6. Exceptio Temporis: Gugatan sudah lewat waktu atau DALUWARSA,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 18 dari 97 Hal.
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
6.1 Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (”PP No. 24/1997”) secara jelas dan
tegas menentukan sebagai berikut:
”Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat
secara sah atas nama orang, atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat
dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah
atau penerbitan sertifikat tersebut”
6.2 Bahwa BPN Medan menerbitkan Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990
atas nama Tergugat I, pada tanggal 25 Agustus 1990. Maka,
sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 jangka waktu yang dimiliki
Penggugat sebagai pihak yang merasa memiliki hak atas tanah
tersebut untuk mengajukan gugatan mengenai penguasaan tanah
atau penerbitan sertifikat adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak tanggal 25 Agustus 1990 yaitu sampai dengan tanggal 25
Agustus 1995. Sehingga pengajuan gugatan yang dilakukan
setelah tanggal 25 Agustus 1995 adalah lewat waktu atau
daluarsa;
6.3 Bahwa oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang diajukan pada
tanggal 18 Maret 2013 harus dinyatakan tidak dapat diterima
karena telah lewatnya waktu atau daluarsa, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997.
7. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel)
7.1 Tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan
Penggugat yang bersifat kebendaan.
7.1.1 Bahwa berdasarkan Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990,
Tergugat I adalah pemilik tanah yang terletak di Kelurahan
Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan,
dengan luas 201.000,- m2. Keberadaan Tergugat I sebagai
pemilik tanah tersebut dikuatkan lagi dengan Putusan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 19 dari 97 Hal.
Perdata No: 63PK/Pdt/2004 jo No: 2714K/Pdt/1998 jo No:
253/Pdt/1997/PT-Mdn jo No: 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn;
7.1.2 Bahwa Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang menurut
Penggugat merupakan bukti kepemilikan Datuk M. Cheer
atas tanah, berdasarkan Putusan No: 1586 K/Pid/2000 jo No:
19/PID/2000/PT-MDN jo No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan sudah
dinyatakan PALSU. Dengan adanya putusan pidana ini,
maka jelas Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk
mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I;
7.1.3 Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara
Tergugat I dengan Penggugat yang bersifat kebendaan maka
gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscuur
libel) sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7.2 Tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan.
7.2.1 Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar
Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV. Mandar Jaya,
cetakan VIII, hal. 17, menyatakan:
”Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas
mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar
gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum
acara perdata bagian dari gugat ini disebut Fundamenteum
Petendi atau Posita.”
7.2.2 Bahwa pada bagian Petitum, Dalam Pokok Perkara, angka 3
(tiga), Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:
”Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun
1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III dan surat Izin
Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang
dikeluarkan oleh Turut Tergugat cacat hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat”
7.2.3 Bahwa akan tetapi pada bagian Posita, Penggugat sama
sekali tidak menguraikan alasan-alasan baik yang berdasarkan
keadaan maupun yang berdasarkan hukum terkait surat IMB
No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990;
7.2.4 Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, tidak adanya
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 20 dari 97 Hal.
persesuaian antara Posita dan Petitum merupakan Gugatan
kabur (obscuur libel). Oleh karenanya Gugatan yang demikian
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.
Dalam Pokok Perkara
1. Mohon dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi secara
mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak
terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat
kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian Dalam
Eksepsi, angka 3 (tiga) bahwa Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 tertanggal 3
Agustus 1987 sudah berakhir menurut hukum. Sehingga, Penggugat
tidak memiliki dasar lagi untuk mengatakan bahwa dirinya adalah
Pemegang Kuasa (vide angka 1 Gugatan). Dengan berakhirnya
pemberian kuasa tersebut, terutama lagi kuasa yang diberikan bersifat
umum, bukan SKK untuk berperkara di pengadilan (vide Eksepsi angka
2) maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan
menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Putusan TUN, Perdata maupun Pidana yang
semuanya sudah berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa tanah yang
diwariskan oleh Datuk Muhammad Cheer kepada para ahli warisnya
bukanlah Grand Sultan No. 1 Tahun 1935, akan tetapi Grand Sultan No.
603 Tahun 1935. Oleh karenanya, dalil Penggugat pada angka 2 (dua)
Gugatan haruslah ditolak atau dikesampingkan.
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3
(tiga), karena Putusan Pidana No: 1586 K/Pid/2000 jo No:
19/PID/2000/PT-MDN jo No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan menyatakan
Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 adalah PALSU. Sebenarnya,
Penggugat juga sudah mengetahui bahwa Grand Sultan No. 1 Tahun
1935 tersebut PALSU (vide Eksepsi angka 4.3), akan tetapi
Penggugat tetap mempergunakannya sebagai dasar Gugatan.
Perbuatan Penggugat ini jelas merupakan tindak pidana sekaligus
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 21 dari 97 Hal.
dapat dikatakan contempt of court. Untuk itu, Majelis Hakim secara ex
officio harus menyatakan gugatan batal demi hukum karena didasarkan
pada bukti palsu dan melaporkan kepada pihak kepolisian adanya
dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan
ini;
6. Bahwa dalil Penggugat mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah
terbukti error in objecto (vide Eksepsi angka 5) sehingga dalil tersebut
haruslah ditolak. Berikut keterangan Sugiono (in casu Penggugat)
sebagai saksi dan 2 orang ahli waris Datuk Muhammad Cheer yang
menjadi terdakwa dalam Perkara Pidana tersebut:
Keterangan Sugiono (in casu Penggugat), pada hal. 14 Putusan Pidana:
”Bahwa pada Grant Sultan tidak ada dijelaskan lokasi tanah serta
gambar lokasi tanah, namun saksi menerangkan mengaku bahwa tanah
Grant Sultan tersebut berlokasi di Polonia dan luas 35 ha, dengan batas-
batas antara lain:
- sebelah utara dengan jalan Avros;
- sebelah selatan dengan rel kereta api;
- sebelah timur dengan sungai Deli;
- sebelah barat dengan Polonia.
Bahwa batas2xnya tersebut diketahui oleh saksi adalah berdasarkan
perkiraan alam dan peta geometri sebab menurut saksi bahwa Grant
Sultan No. 1 Tahun 1935 diterima dalam keadaan rusak dan nomor
tidak bisa dibaca dan lokasi tanah tidak jelas, batas-batasnya dan
gambar lokasi tanahpun tidak jelas”
Keterangan Terdakwa Datuk Samsir als Hamsir, pada hal. 23 Putusan
Pidana:
”Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar pada Grant Sultan No: 1
Tahun 1935 tidak ada dijelaskan secara rinci letak tanah, serta tidak
menjelaskan luas dan batas2 tanah;
Bahwa penjelasan Sugiono kepada terdakwa tanah yang dimaksud
dalam Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 berlokasi di Kampung Baru
Polonia Medan, dengan luas 35 hektar berlokasi di Kampung Baru
Polonia Medan dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan
tanah Avros, sebelah selatan dengan rel kereta api Pangkalan Mansyur;
sebelah timur dengan Sungai Deli; sebelah barat berbatas dengan
Polonia way.
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 22 dari 97 Hal.
Bahwa batas2x tanah tersebut menurut Sugiono adalah berdasarkan
perkiraan alam dengan peta Geometri Medan”
Keterangan Terdakwa Datuk Usman, pada hal. 26 Putusan Pidana:
”bahwa benar pada Grant Sultan tersebut tidak ada dijelaskan secara
rinci letak, luas dan batas-batas tanah, namun penjelasan Sugiono
kepada terdakwa luas tanah 35 hektar dan batas-batasnya antara lain:
sebelah Utara berbatas dengan tanah Avroos;
sebelah Selatan berbatas dengan Rel Kereta Api Pangkalan Mansyur;
sebelah Timur berbatas dengan Sungai Deli;
sebelah Barat berbatas dengan Polonia Way
bahwa batas2 tersebut diperoleh berdasarkan perkiraan alam dari pada
peta Geometri Medan”
7. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka
4 (empat) jika dikaitkan dengan Grand Sultan No. 1 Tahun 1935. Sebab,
saksi-saksi ahli yang sudah didengarkan keterangannya dibawah
sumpah dan keterangan para ahli ini menjadi pertimbangan hukum dalam
Putusan TUN, yaitu: (1) Prof. DR. Budi Harsono, S.H., (2) DR. Maria
S.W. Sumardjono, S.H., MCL. MPA, dan (3) Prof. DR. Mariam
Baduruzman, S.H. pada pokoknya menyatakan (vide hal 43 Putusan PK
TUN):
”Tidak ada lagi bukti bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah
pribadi melainkan semula tanah swapraja, dan dengan hapusnya
Swapraja maka tanah tersebut menjadi tanah negara;
Dalam rangka konversi hak-hak yang ada pada waktu itu antara lain
Grant Sultan dirubah menjadi salah satu hak baru menurut Undang-
undang Pokok Agraria. Akan tetapi hak konversi dan Hak Sewa
Perkebunan besar tidak dikonversi, tetapi untuk selanjutnya diserahkan
kepada Menteri Agraria untuk mengaturnya, karena tanah tersebut
adalah tanah negara;
Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah negara bekas
perkebunan Polonia Estate sebagaimana diuraikan dalam Gewet
Oostkust Van Sumatra Afdeling Medan Blad Lembar C 4, 5 dan 6
yang diketahui oleh De Landmeter 1930. Jadi bukan tanah miliki
pribadi Sultan Deli.
Bahwa dengan hapusnya Swapraja Deli, tanah tersebut beralih menjadi
tanah negara dan penguasaannya ada pada Pemerintah RI dalam hal ini
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 23 dari 97 Hal.
Menteri Dalam Negeri/Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri/Direktur
Jenderal Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional”
Putusan Perdata juga memberikan pertimbangan hukum yang mirip
dengan pertimbangan hukum diatas (vide Putusan No. 253/Pdt/1997/PT-
Mdn, hal. 13);
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) Gugatan adalah tidak benar.
Penggugat menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. FAKTANYA adalah
surat keterangan tertanggal 18 Desember 1989 sudah tidak berlaku
lagi dengan adanya surat keterangan tertanggal 26 Agustus 1991
dan tertanggal 24 April 1993. Hal ini sudah dipertimbangkan dalam
Putusan Perdata Nomor: 253/Pdt/1997/PT-Mdn, hal 10, sebagai berikut:
”Menimbang, bahwa selain surat keterangan tersebut tidak mempunyai
nilai pembuktian, ternyata surat keterangan Sultan Deli tanggal 18
Desember 1989 tersebut diatas diluruskan isinya dengan surat
keterangan tanggal 26 Agustus 1991 yang kemudian ditegaskan
dengan surat keterangan tanggal 24 April 1993, yang menerangkan
bahwa tanah yang tersebut dalam Grand Sultan tanggal 23
November 1935 seluas 350.000 m2 tercatat atas nama Tengku
Otteman, tidak terletak di daerah Polonia, sekarang Kelurahan
Sukadamai Kecamatan Medan Baru, karena tanah tersebut terikat
kontrak antara Sultan Mahmud dengan Langkat Associatie diwakili
Machalssky Administratur Deli Maatschappij dan selanjutnya dengan
surat keterangan berikutnya bertanggal yang sama, diterangkan bahwa
tanah yang tersebut dalam Grand Sultan tertanggal 23 November
1935 lokasinya didaerah Marindal, sekarang Kelurahan Harjosari,
Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan”
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6
(enam) dan 7 (tujuh) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan
Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat ini
tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dengan alasan-
alasan keberatan sebagai berikut:
9.1 Tergugat I adalah pemilik tanah, berdasarkan Sertifikat HGB No. 1
Tahun 1990. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat di dalamnya, sesuai bunyi Pasal 32 ayat
Ny. Wan Intan, 10. Ny.Chadijah, 11.Ny. Datuk Budiah, 12.Ny.
Mahmudin, 13. Ny. Wan Hanisah;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 51 dari 97 Hal.
9.3 Bahwa para ahli waris Datuk Muhammad Cheer sebagai pemilik atas
tanah Grant Sultan Nomor. 1 tahun 1935 (GS 1/1935),
berdasarkan Surat Keterangan Sultan Deli, tanggal 18 Desember 1989 ,
menyatakan bahwa GS 1/1935 adalah hasil dari Jual-Beli Tanah antara
Tengku Otteman (Penjual) kepada Datuk Muhammad Cheer (Pembeli)
berdasarkan Akta Peralihan Hak yang terdaftar di Kantor Asisten
Wedana Kecamatan Delitua Nomor 20 GS Nr.1/HT/1950 tanggal 16
April 1950.
9.4 Bahwa tahun 1970 dengan alasan demi kepentingan perluasan
Pangkalan TNI-AU Polonia Medan, Menteri Dalam Negeri melalui Surat
Keputusan Dirjen Agraria No.1/HPL/DA/70 tanggal 3 Februari 1970
mengabulkan permohonan Panglima Komando Wilayah Udara
(Pangkowilu) I Medan tentang pemberian tanah hak pengelolaan (HPL)
seluas 1.379.659,50 m2 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu
enam ratus lima puluh sembilan koma lima puluh meter persegi) di atas
tanah yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan
(termasuk tanah Grant Sultan No.1 tahun 1935 seluas 35 Ha) dengan
syarat (klausul) sebagai berikut :
- Penguasaan atas tanah tersebut adalah untuk melakukan kuasa militer
(SOB) didaerah-daerah daratan dalam radius tiga (3) mil dari titik pusat
landasan pangkalan ;
- Hak pengelolaan berlaku selama/sepanjang tanah tersebut
dipergunakan untuk keperluan pangkalan Angkatan Udara Medan ;
- Jika ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan hak miliknya atas
tanah tersebut,maka pihak AURI harus bersedia membayar ganti rugi
yang layak kepada yang bersangkutan (pemilik tanah) ;
- Peralihan hak Pengelolan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan
kecuali dengan ijin Menteri Dalam Negeri/Dirjen.Agraria ;
- Penerima hak pengelolaan wajib mengembalikan hak
pengelolaannya,baik secara keseluruhan maupun sebagian,apabila
tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pangkalan Angkatan Udara
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 52 dari 97 Hal.
Medan ;
- Pemberian hak tersebut dapat dicabut atau ditinjau kembali,apabila
pemberian hak tersebut ternyata keliru atau tidak tepat lagi,serta
apabila luas tanah yang diberikan tersebut melebihi keperluan.
9.5 Bahwa Tahun 1974 Tanpa seijin Menteri Dalam Negeri, Pangkowilu I
Medan menerbitkan Skep.No.019/B/IV/74 tanggal 1 Juni 1974 tentang
pemberian sebagian tanah hak pengelolaannya (eks tanah GS.1/1935
seluas 219.506 m2) kepada PT.Surya Dirgantara.
9.6 Bahwa Tahun 1976 Dirjen. Agraria menerbitkan SK. No.217/HP/DA/
1976 tentang pemberian tanah hak pakai seluas 219.506 m2 (sebagian
dari eks tanah GS.1/1935) kepada PT.Surya Dirgantara dengan
mempertimbangkan :
- SURAT KUASA AHLIWARIS TENTANG PEMBERIAN KUASA
KEPADA PENERIMA KUASA UNTUK MENGALIHKAN HAK
TANAH ADAT(GS.1/1935), yang dibuat di hadapan Notaris
A.P.Parlindungan,SH.
- Surat keterangan Deli Maatschappij tertanggal 30 Agustus 1982 dan
tanggal 3 Febuari 1946 tentang perjanjian sewa antara perusahaan
Deli Maatschappij dengan Dt.M.Cheer sebagai pemilik ;
- SURAT PERNYATAAN PENANGGALAN HAK NO.76/1974
TANGGAL 17 DESEMBER 1976 dihadapan Kepala Kantor Agraria
Medan, tentang penanggalan hak ahliwaris atas tanah adat
(GS.1/1935) kepada PT.Surya Dirgantara ;
9.7 Bahwa PT.Surya Dirgantara sebagai badan hukum privat yang
diberikan tanah Hak Pakai, tidak dapat meneguhkan hak tersebut
sebab :
- Proses pengalihan tanah hak pengelolaan (sebagian dari eks tanah
adat GS.1/1935) yang diduduki oleh Pangkowilu I Medan, telah
melanggar seluruh ketentuan (klausul) yang ditetapkan oleh
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 53 dari 97 Hal.
SK.Dirjen.Agraria No.1/HPL/DA/70 ;
- PROSES PEMBERIAN UANG GANTI RUGI KEPADA PEMILIK
TANAH GS.1/1935 YANG BERSIFAT INTIMIDATIF DAN
MANIPULATIF., melanggar seluruh ketentuan tentang pemberian
tanah HPL kepada Pangkowilu I Medan ;
9.8 Bahwa Tahun 1982 Terbit SK Dirjen Agraria No.150/DJA/82 tanggal
8 September 1982 tentang pembatalan tanah hak pengelolaan (HPL)
Pangkowilu I Medan yang isinya menyatakan antara lain :
a) Mencabut/membatalkan hak pengelolaan (HPL) tanah seluas
1.379.659.50 m2 yang diperoleh Pangkowilu I Medan berdasarkan
SK Dirjen.Agraria No.1/HPL/DA/70 ;
b) Memerintahkan Kepala Kantor Agraria Kodya Medan untuk
melakukan pencoretan/penyesuaian dalam Buku Tanah atas
pemberian HPL termaksud, kemudian mecatatnya sebagai tanah
yang dikuasai langsung Negara ;
c) Mempersilahkan Pangkowilu I Medan untuk mengajukan
permohonan Hak Pakai, dengan syarat :
- Tanah yang diberikan harus bebas dari adanya hak-hak pihak
ketiga yang ada di atasnya; dan
- BAGIAN TANAH YANG TERDAPAT HAK-HAK PIHAK KETIGA
DAN SECARA OBJEKTIF TIDAK DIPERLUKAN SEBAGAI
WILAYAH PANGKALAN ANGKATAN UDARA, AKAN
DIKELUARKAN DARI PEMBERIAN HAK PAKAI.
9.9 Bahwa tahun 1988 telah terbit sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia
tanggal 13 April 1989 atas nama YASAU tanpa batas waktu (
bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 (2a) UU No.5 Th 1960
tentang Pokok Pokok Agraria ;
9.10 Bahwa tahun 1990 YASAU (terbanding II) menjual tanah adat
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 54 dari 97 Hal.
(GS.1/1935) kepada PT.TAMAN MALIBU INDAH (Terbanding I)
seharga Rp.5.628.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh
delapan juta rupiah ).
10. Bahwa bukti pengakuan atas keberadaan tanah adat (GS.1.1935) sebagai
tanah yang diduduki sekarang oleh Terbanding I, dibuktikan melalui
penelitian-penelitian dan pernyataan tertulis, baik yang dilakukan sendiri
oleh BPN maupun instansi lainnya ;-
a. Hasil pemeriksaan Deputi Bidang Pengawasan BPN (Badan Pertanahan
Nasional) No.38/ND/DV/I1/91 tanggal 26 Febuari 1991 menyimpulkan :
Keberadaan atau eksistensi tanah Grant Sultan No.1 Th,1935
tercatat atas nama Tengku Otteman dan telah diserahkan kepada
Datuk Muhammad Cheer, dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana
Kecamatan Delitua tahun 1950. (Bukti P-15 yang tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama)
b. Analisa dan kesimpulan laporan Deputi Bidang Pengawasan
BPN.No.11/DV/LHP/K/WI/1/91 tanggal 22 Januari 1989 menyimpulkan:
Secara juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris Datuk Muhammad
Cheer seluas 35 ha (tiga puluh lima hektar are), yang terletak di
JL.Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru,
Kotamadya Medan. Dan ternyata sebagian dari tanah tersebut
tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No.194/Polonia atas nama
YASAU. (Bukti P-29 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
tingkat pertama).
c. Kesimpulan Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas DPB.KDH Tk.I
Sumatera Utara No.01/Lapsus/Irstanas/X/198 tanggal 6 Oktober 1989
menyimpulkan : Bahwa tanah yang dimaksud dalam Hak Pakai yang
diberikan kepada YASAU berdasarkan SK. Mendagri
c/q.Dirjen.Agraria (SARWATA,SH.) No.78/HP/DA87 tanggal 25
Agustus 1987,bukan berada di atas Tanah yang langsung dikuasai
YASAU (TERBANDING II) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA MEMPERJUALBELIKAN TANAH
YANG BUKAN HAKNYA KEPADA TERBANDING I
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 55 dari 97 Hal.
oleh Negara, tetapi di atas tanah adat (Grant Sultan No.1 Th.1935).
d. Kesimpulan hasil penelitian BANAS II POLDAGRI tanggal 22 Febuari
1990, ditandatangani Sofian Harahap,SH.menyimpulkan : Surat Grant
Sultan No.1 adalah benar tentang hak atas tanah adat warisan dari
Sultan Deli yang diakui sebagai tanah adat.
e. Laporan hasil penelitian Tim Asistensi Hukum Ketua DPA (Dewan
Pertimbangan Agung) No.13/TAH/DPA/1998 tanggal 18 Maret 1998
menyimpulkan : Tanah HGB No.1/1990 yang berasal dari tanah Grant
Sultan No.1 Th.1935 terletak di kelurahan Sukadamai, Kecamatan
Medan Baru, Kotamadya Medan.
f. Surat pernyataan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam AI Haj (anak/ahliwaris
Tengku Otteman) tanggal 18 Desember 1989 menyatakan : Bahwa
tanah yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah
tanah bekas tanah adat (Grant Sultan No.1 Th.1935). (Bukti P-5
yang kemudian dibantah oleh Surat Pernyataan Sultan Deli Azmy
Perkasa Alam AI Haj tanggal 26 April 1993 sebagai bukti T I-13A);
g. Surat Keterangan Ketua YASAU (Letkol.PNB.Sjaefullah) tanggal 16
Juni 1988 menerangkan : Bahwa tanah yang dikuasai oleh YASAU
tersebut adalah bekas tanah adat ( Grant Sultan No.1 Th.1935).
11. Bahwa untuk membuktikan bagaimana YASAU ( Terbanding II) dan Badan
Pertanahan Negara (BPN) sebagai Terbanding III telah MEMANIPULASI
TANAH ADAT (GS.1/1935) MENJADI TANAH NEGARA, sebagaimana
kemudian dipatahkan oleh bukti P-15, P-29, P-10, Pembanding
menyampaikan fakta-fakta hukum tersebut di bawah ini;
a. Dirjen Agraria (SARWATA, S.H.) melalui SK. No.78/HP/DA/87 tanggal
25 Agustus 1987, MEMUTARBALIKKAN FAKTA TANAH ADAT
(GS.1/1935) SEBAGAIMANA SUDAH TERBUKTI PADA ANGKA 4.1.
HURUF C DAN D DI ATAS MENJADI TANAH NEGARA, yang isinya
antara lain :
- Membatalkan SK.No.217/HP/DA/76 tentang pemberian
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 56 dari 97 Hal.
tanah Hak Pakai kepada PT.Surya Dirgantara (yang telah
dibatalkan oleh SK.No.150/DJA/82) ;
- Memberikan tanah Hak Pakai seluas 201.000.m2 kepada
Yayasan TNI-AU “Adi Upaya” (YASAU);
- Mempertimbangkan bahwa tanah yang dimohonkan dan
diberikan kepada YASAU tersebut adalah tanah Negara;
b. Terbit sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia tanggal 13 April 1988 atas
nama YASAU tanpa batas waktu (bertentangan dengan ketentuan Pasal
41 (2a) UU No.5 Th 1960 tentang Pokok Pokok Agraria;
c. Tahun 1990, YASAU (Terbanding II) menjual tanah adat (GS.1/1935)
kepada PT.TAMAN MALIBU INDAH (Terbanding I) seharga
Rp.5.628.000.000,-(lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta
rupiah).
12. Bahwa untuk membuktikan BPN sesungguhnya telah memastikan bahwa
tanah yang sekarang diduduki oleh Terbanding I adalah berasal dari tanah
Negara (Blad C4, C5, dan C6), di bawah ini disampaikan fakta-fakta hukum
yang mendukung pernyataan tersebut ;
a. Surat kepala BPN No.570.22-2565, menyatakan Blad C 4,5,dan 6
sebagai asal tanah Hak Pakai No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU;
b. Nota Dinas Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah BPN
No.39/ND/PTIP/VU90 tanggal 19 Juni 1990, menyatakan pendapat BPN
bahwa Blad C 4,5, dan 6 adalah asal tanah yang dikuasai oleh YASAU;
c. Nota Dinas Deputi Bidang Hak-Hak atas Tanah No.58/ND/TU/Dep/V1/90
tanggal 20 Juni 1990, tentang konsep pelepasan tanah Hak Pakai
No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU kepada PT.Taman Malibu
Indah;
d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan No. 2.30-3592/J/PKM/89
tanggal 18 September 1989, menyatakan Blad C 4,5,dan 6 sebagai asal
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 57 dari 97 Hal.
tanah Hak Pakai No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU;
13. Bahwa kemudian Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Medan (Terbanding
III) telah membuktikan dirinya bersalah dan mengakibatkan cacat hukumnya
HGB No. 1/1990 atas nama Terbanding I, melalui Surat
No.600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 (Bukti P-10) yang
menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh Terbanding I tidak berada di
atas tanah Negara Blad C4,5, dan 6, sebagaimana tersebut di bawah ini;
a. Blad C 4 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang
terletak/berlokasi sebagian di Kelurahan Anggrung, kecamatan Medan
Polonia yang terletak diantara Sungai Babura, Jalan Jenderal Sudirman
dan dr.Cipto, disebagian Kelurahan Jati, Kecamatan Maimun, yang
terletak diantara JI, Cipto, JI. Ir. H. Juanda, JI. Jenderal Sudirman dan
JI.Mongonsidi;
b. Blad C 5 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak/
berlokasi sebagian di Kelurahan Jati kecamatan Medan Maimun yang
terletak diantara Jalan Jendral Sudirman, jalan Imam Bonjol,jalan
Ir.H.Juanda dan Jalan Walikota dan sebagian dari kelurahan Polonia,
kecamatan Medan Polonia yang terletak diantara Jl. Ir. H. Juanda, Jalan
Imam Bonjol dan perumahan Wisma Arafuru;
c. Blad C 6 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak/
berlokasi sebagian di Kelurahan Hamdan, kecamatan Medan Maimun
yang terletak diantara Jalan Imam bonjol, JI. H.Misbach, Sungai Deli dan
Jl.H. Juanda. Sebagian lagi di kelurahan Sukadamai, kecamatan Medan
Polonia, yang terletak di antara JI. Ir. H. Juanda, Sungai Deli,
Perumahan Taman Polonia dan Jalan Iman Bonjol.
14. Bahwa untuk mendudukkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang
seharusnya dilakukan Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan di
dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatigedaad eks
LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAMAN MALIBU INDAH TERNYATA SALAH LOKASI TANAH, TIDAK TERDAPAT PADA LOKASI TANAH YANG ADA PADA BLAD C 4,5,DAN 6. SEBAGAI DASAR DARI
PENERBITAN SHGB NO.1 TAHUN 1990 ATAS NAMA TERBANDING I
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 58 dari 97 Hal.
Pasal 1365 KUHPerdata) a quo,dalam hal mempertimbangkan putusan-
putusan peradilan (TUN, Perdata, dan Pidana) sebagai alasan
pembenar terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti Terbanding I, Terbanding
II, Terbanding III dan Turut Terbanding/Penggugat akan menyampaikan
sebagai kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam
pertimbangan dan putusannya ;
14.1 Bahwa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Putusan
No.076/G/1991/PTUN-JKT tanggal 16 September 1993/bukti T I-
2D, Putusan No.113/B/1993/PT.TUN.JKT tanggal 29 Oktober
1994/bukti T I-2C, PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 18 September
2002/bukti T I-2A), telah dengan sendirinya cacat dan batal demi
hokum (ipso jurenietig) sebab :
a. Objek sengketa HGB No.1/1990 atas nama PT. Taman Malibu
Indah (Terbanding I) terbukti bukan eks tanah Negara (Blad C 4,
C5, dan C6); (Bukti P-15 dan P-29, P-10) ;
b. Blad C4, C5, dan C6, sebagai dasar penerbitan HGB No. 1/1990
atas nama PT. Taman Malibu Indah (Terbanding I), terbukti tidak
berada pada lokasi tanah yang diduduki oleh terbanding I; (bukti
P-10,P-15,P-29)
c. Tanah sengketa yang diduduki Terbanding I,terbukti sebagai eks
tanah Adat (GS.1/1935); (Bukti p-15,p-29) ;
d. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.27/PK/TUN/1996
tanggal 18 September 2002/bukti T I-2A), SEBAGAI PUTUSAN
PK YANG KE TIGA, tidak berkekuatan atau batal demi hukum
sebab :
a) Putusan PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK
Pertama ) telah batal secara Hukum Formil akibat keterlibatan
kepentingan (CONFLICT INTEREST) Sarwata,S.H. sebagai
Ketua Majelis PK dengan objek perkara (Sarwata, S.H tahun
1987 adalah Pejabat Dirjen Agraria adalah yang telah
mengeluarkan Putusan Dirjen Agraria No.78/HP/DA87 tanggal
25 Agustus 1987); dan batal secara Hukum Material akibat
kesalahan lokasi dalam HGB No.1/1990 an.PT.TMI (vide bukti
P-10,P-15,P-29);
SARWATA,S.H CONFLICT INTERST Putusan PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK pertama) telah batal secara Hukum Formil akibat keterlibatan kepentingan (CONFLICT INTEREST) Sarwata, S.H tahun 1987 adalah sebagai Pejabat Dirjen Agraria adalah yang telah mengeluarkan Putusan Dirjen Agraria No.78/HP/DA87 tanggal 25
Agustus 1987
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 59 dari 97 Hal.
b) Putusan No.02 PK/TUN/1998 (PK kedua), lahir akibat
pelanggaran hukum oleh Sarwata, SH.sebagaimana
dinyatakan dalam Penetapan No.27 PK/TUN/1996 tentang
sususan majelis yang akan menyidang ulang putusan
No.27 PK/TUN/1996.Majelis Hakim PK Kedua
memutuskan niet ontvanklijke verklaard (NO) dengan
alasan/pertimbangan bahwa pasal 66(1) UU.No.14
Th.1985 hanya mengijinkan permohonan PK satu kali;
e. Bahwa kebatalan demi hukum Putuskan No.27/PK/TUN/1996
tanggal 26 Juni 1997 (PK Pertama) juga dikuatkan oleh fakta-
fakta hukum, baik melalui tindakan yang dilakukan oleh ketua
PTUN Jakarta maupun yang dilakukan oleh Kepala BPN,
sebagaimana terbukti di bawah ini :
a) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No.W7.PTUN-
JKT.Prk.076-533-2001 tentang teguran kepada kepala BPN
untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995.Tetapi
teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN; (Bukti P-32
yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat
pertama);
b) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No. W7.PTUN-
JKT.Prk.076-840-2001 tentang teguran kepada Kepala BPN
untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995. Tetapi
teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN ;
c) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No. W7.PTUN-
JKT.Prk.076-286-2002 tentang teguran kepada Kepala BPN
untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995. Tetapi
teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN; (Bukti P-34
yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama) ;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 60 dari 97 Hal.
d) Pada akhirnya, Kepala BPN menerbitkan Surat Undangan
No.005-1257 tertanggal 10 Mei 2002 tentang musyawarah
penyelesaian tanah yang diduduki oleh Terbanding I, dengan
agenda sebagai berikut :
- Dalam waktu 2 (dua) minggu sejak pertemuan ini, para
pihak agar mengadakan musyawarah ;
- APABILA DALAM MUSYAWARAH TIDAK TERDAPAT
KESEPAKATAN, MAKA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL AKAN MELAKSANAKAN PUTUSAN
KASASI NO.56 K/TUN/1995 SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU; (Bukti P-12 dan P-13 yang tidak
dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama)
f. Bahwa Putusan Kasasi TUN No.56 K/TUN/1995 tanggal 15
Desember 1995 adalah putusan akhir yang berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewisjsde), sebagai akibat cacat dan
batalnya Putusan No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK
Pertama) dan Putusan No.27/PK/TUN/1996 tanggal 18
September 2002 (PK Ketiga) demi hukum;
a) Bahwa amar Putusan 56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember
1995 antara lain menyebutkan :
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan tidak sah Surat tanggal 11 April 1991
No.570-1490/DV;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Cq Direktorat Jenderal Agraria No.78/HP/DA/87
tertanggal 25 Agustus 1987;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 61 dari 97 Hal.
- Memerintahkan Tergugat I cq Direktorat Jendral Agraria
untuk mencabut SK No.78/HP/DA/87 tertanggal 25
Agustus 1987;
- Menyatakan tidak sah Surat Izin Lokasi
No.596.61/152/K/1990 atas nama Taman Malibu Indah;
- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Izin lokasi
No.593.61/152/K/1990 tersebut;
- Menyatakan tidak syah Surat Izin Mendirikan Bangunan
No.648.1/MBU/154 tahun 1990 yang dikeluarkan oleh
Walikotamadya Medan;
- Memerintahkan Tergugat III Walikotamadya Medan
untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan
No.648.1/MBU/154 tahun 1990;
- Menyatakan tidak syah Sertifikat Hak Pakai
No.194/Polonia tanggal 13 -------- 1986 atas nama
Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
“ADI UDAYA’ (YASAU);
- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Sertifikat
Hak Pakai No. 1/Polonia tersebut ;
- Menyatakan tidak syah Hak Guna Bangunan No.1 tahun
1990 atas nama Taman Malibu Indah;
- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Hak Guna
Bangunan No.1 tahun 1990;
b) Bahwa akibat dari Putusan 56 K/TUN/1995 tanggal 15
Desember 1995 yang membatalkan HGB No.1/1990 atas
nama Terbanding I, maka segala hak hukum Terbanding I
diatas tanah terperkara menjadi batal demi hukum;
14.2 Bahwa Putusan Peradilan Perdata (Putusan Nomor
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 62 dari 97 Hal.
185/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 28 April 1997, Putusan Nomor
253/Pdt1997/PT.Mdn tanggal 25 September 1997, Putusan Nomor
2714 K/Pdt/1998 tanggal 14 Desember 2000, Putusan Nomor 63
PK/Pdt2004 tanggal 24 Pebruari 2006 telah dengan sendirinya batal
demi hukum (ipso jurenietig) sebab :
a. Di seluruh tingkat Peradilan Perdata terbanding I mendalilkan
bahwa tanah yang didudukinya berdasarkan HGB No. 1/1990
adalah eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6);
b. Sementara itu terbukti bahwa tanah terperkara yang diduduki
oleh Terbanding I berdasarkan HGB No. 1/1990 tersebut. Bukan
eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6) melainkan tanah adat
(GS No. 1/1935), sebagaimana terbukti melalui bukti P-10, P-
15, P-29;
c. Apabila hak hukum Terbanding I harus dikuatkan berdasarkan
putusan Peradilan Perdata tersebut diatas, maka demi hukum
Terbanding I harus menduduki dan menguasai tanah Negara
(Blad C 4, C5, dan C6), bukan eks tanah adat /GS.No.1/1935
yang didudukinya sekarang ini (vide bukti P-10, P-15, P-29);
14.3 Bahwa putusan Peradilan Pidana ( Putusan No. 87/Pid.B/1999/
PN.Mdn tanggal 14 Desember 1999, Putusan No.
19/Pid/2000/PT.Mdn tanggal 8 April 2000, Putusan No. 1586 K/2000
tanggal 5 Maret 2002) dengan sendirinya batal demi hukum (ipso
jurenietig) sebab :
a. Di seluruh Tingkat Peradilan Pidana Terbanding I mendalilkan
bahwa tanah yang didudukinya berdasarkan HGB No. 1/1990
adalah eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6);
b. Sementara itu terbukti bahwa tanah terperkara yang diduduki
oleh Terbanding I berdasarkan HGB No. 1/1990 tersebut. Bukan
eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6) melainkan tanah adat
(GS No. 1/1935), sebagaimana terbukti melalui bukti P-10, P-
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 63 dari 97 Hal.
15, P-29;
c. Apabila hak hukum Terbanding I harus dikuatkan berdasarkan
putusan Peradilan Perdata tersebut diatas, maka demi hukum
Terbanding I harus menduduki dan menguasai tanah Negara
(Blad C 4, C5, dan C6), bukan eks tanah adat /GS.No.1/1935
yang didudukinya sekarang ini (vide bukti P-10, P-15, P-29);
d. Akibat terbuktinya bahwa Terbanding I demi hukum harus
menduduki dan menguasai eks tanah Negara (Blad C 4, C5,
dan C6),maka demi hukum unsur-unsur delik pidana (pasal 264,
ayat (2) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang mendasari
pemidanaan para ahli waris Dt. M. Cheer gugur dan batal demi
hukum, sebab tanah yang duduki Terbanding I adalah milik para
ahli waris Dt. M. Cheer berdasarkan GS. No. 1/1935);
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang mendukung bukti-bukti
Pembanding/Penggugat, sebagaimana tersebut di atas,
Pembanding/Penggugat akan menyampaikan berbagai kekeliruan Majelis
Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung unsur
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, Terbanding
II, Terbanding III dan Turut Terbanding;
a. Bahwa melalui putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari
1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen, pengertian perbuatan
melawan hukum (onrechtmatigedaad) eks Pasal 1365 KUHPerdata
telah berkembang sebagai berikut :
- Perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- Perbuatan yang bertentangan, baik terhadap kesusilaan dalam
pergaulan hidup maupun terhadap orang lain atau benda;
b. Bahwa bukti P-12 dan P-13 pada halaman 95 alinea ketiga, dan bukti P-
25 dan P-26 pada halaman 96 (perihal : Undangan Kepala BPN
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 64 dari 97 Hal.
tentang penyelesaian masalah Putusan MA No. 56 K/TUN/1995) tidak
dipertimbangkan Majelis Hakim dengan alasan “tidak ada hasil
penyelesaiannya”’ dan “hanya berupa Undangan”, adalah suatu
kesalahan yang sangat fatal secara hukum;
Bahwa bukti P-12 dan p-13 adalah Undangan dalam rangka
penyelesaian pendudukan tanah terperkara akibat :
1) KECACATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 27
PK/TUN/1996, akibat keterlibatan langsung SARWATA, SH dengan
objek perkara di dalam perkara No. 27 PK/TUN/1996 (CONFLICT
INTEREST);
2) CACAT HUKUMNYA HGB No. 1/1990 An. PT. TAMAN MALIBU
INDAH, akibat kesalahan lokasi tanah (error in objecto) yang
ditujukan oleh HGB termaksud dalam hal ini telah terjadi
penggelapan sejarah/riwayat tanah adat GS. 1/1990 menjadi tanah
Negara (Blad C4, 5 dan C6);
Bahwa dengan mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim telah sangat keliru dalam melakukan penilaian terhadap bukti-
bukti demi terungkapnya suatu perbuatan melawan hukum secara benar
dan adil;
c. Bahwa bukti P-15 (pada halaman 15 alinea ke ketiga) dan P 29 (pada
halaman 96 alinea kedua) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
dengan alasan “tidak ada aslinya”;
d. Bahwa P-15 (Hasil pemeriksaan Deputi Bidang Pengawasan BPN No.
38/ND/DV/II/91 tanggal 26 Pebruari 1991 menyimpulkan : keberadaan
atau eksistensi tanah Grant Sultan No. 1 Th. 1935 tercatat atas nama
Tengku Otteman dan telah diserahkan pada Datuk Muhammad Cheer,
dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Delitua Tahun
1950;
e. Bahwa P-19 (Analisa dan kesimpulan laporan Deputi Bidang
Pengawasan BPN. No. 11/DV/LHP/K/WI/1/91 tanggal 22 Januari 1989
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 65 dari 97 Hal.
menyimpulkan : Secara juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris
Datuk Muhammad Cheer seluas 35 Ha (tiga puluh lima hektar area)
yang terletak di Jl. Karangsari, Kelurahan suka Damai, Kec. Medan
Baru, Kota madya Medan dan ternyata sebagaian dari tanah tersebut
tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama
YASAU;
Bahwa berdasarkan kedua alat bukti (P-15 dan P-29) tersebut, majelis
hakim telah dengan sengaja “menggelapkan” fakta-fakta hukum berikut
1) Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 (GS. 1/1935) tidak Palsu;
2) Sebagian dari tanah GS 1/1935 yang seluas 35 Ha., adalah tanah
yang sekarang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah (Terbanding
I);
3) HGB No. 1/1990 An. PT. Taman Malibu Indah, yang merujuk tanah
Negara (Blad C4, C5 dan C6) sebagai objeknya, telah salah lokasi
(error in objecto);
4) Seluruh putusan Peradilan TUN (kecuali Putusan No. 56
K/TUN/1995), Perdata dan Pidana yang di dalam pertimbangannya
menguatkan dalil-dalil “tanah Negara (Blad C4, C5 dan C6), adalah
cacat dan batal demi hukum;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tidak terbantahkan
bahwa para Terbanding (Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding) telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dibawah ini;
a. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kodya Medan
(Terbanding III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal
ini memanipulasi sejarah/riwayat tanah GS.1/1990 menjadi tanah
Negara (Blad C4, C5 dan C6);
b. YASAU atau (Terbanding III) telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum, dalam hal ini selain menyalahgunakan tanah untuk kepentingan
perluasan Pangkalan AU-Polonia Medan juga melakukan perbuatan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 66 dari 97 Hal.
yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. PT. Taman Malibu Indah (Terbanding I) telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum dalam hal ini melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan hak ataupun benda orang lain;
d. Walikota Kotamadya Medan (Turut Terbanding) telah turut melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan kewajibannya dan melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hak ataupun benda orang lain;
17. Bahwa bukti-bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-24, dalam Pengadilan
Tingkat I pada halaman 95 alinea terakhir, juga tidak dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim dengan alasan tidak ada aslinya;
18. Bahwa melihat bagaimana Majelis Hakim telah mengenyampingkan bukti-
bukti yang sangat relevan dalam mengungkapkan perbuatan melawan
hukum dalam perkara aquo, sebagaimana sudah Pembanding/Penggugat
sampaikan diatas, Pembanding/Penggugat merasa tidak perlu lagi
menguraikan fakta-fakta hukum dibalik bukri-bukti P-18, P-19, P-20, P-21,
P-22 dan P-24, sebab :
a. Melalui pengungkapan fakta-fakta hukum dibalik bukti-bukti yang tidak
diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,
Pembanding/Penggugat sudah membuktikan secara gamblang
bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo juga
sangat gamblang (duidelijke als seen koe);
b. Sekalipun, seandainya bukti-bukti tanpa aslinya tersebut tetap tidak
dipertimbangkan, karena alasan bahwa hakim perdata hanya untuk
mencari “KEBENARAN FORMIL” semata-mata,
Pembanding/Penggugat percaya bahwa Majelis Hakim Banding akan
melihat bukti P-10 Surat (No. 600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April
2001 sebagai bukti penutup dalam menentukan bahwa perkara aquo
adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 67 dari 97 Hal.
diatas Pembanding/Penggugat akan MEMPERTEGAS KEKELIRUAN DAN
KESALAHAN ELEMENTER MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO,
dengan mengutip pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang
mempertentangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat
dan Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding;
19.1 Bahwa Majelis hakim pada halaman 101 alinea terakhir,
MELEGALISASI KEBERADAAN PUTUSAN PK-KETIGA DALAM
HUKUM ACARA PERDATA demi menghapus kekuatan bukti P-11
(Putusan mahkamah Agung No. 56 K/1995 tanggal 25 Desember
1995) dan bukti P-19 (Penetapan No. 27 PK/TUN/1996 tanggal 6
Maret 2001) dengan bukti T I-2A, T II-1d, T III-3e (Putusan No. 27
PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002);
Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK No. 27/PK/TUN/1996
tanggal 18 September 2002/bukti T I-2A) SEBAGAI PUTUSAN PK
YANG KETIGA, TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ATAU BATAL
DEMI HUKUM sebab :
a. Bahwa secara hukum formil, Putusan No. 27 PK/TUN/1996
tanggal 26 Juni 1997 (PK Pertama) telah batal akibat
keterlibatan Ketua Majelis PK Sarwata, SH secara langsung
dengan objek perkara : (Putusan Dirjen Agraria No.
78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987 di atas);
b. Bahwa secara hukum materil, HGB No. 1/1990 an. PT. TMI
sebagai Objek Putusan No. 27/PK/TUN/1996 tanggal 18
September 2002 (yang ketiga) tidak menunjuk pada tanah
terperkara yang diduduki Terbanding I (error in objecto) (vide
bukti P-10, P-15, P-29);
c. Bahwa telah ada Putusan No. 02 PK/TUN/1998 (PK KEDUA)
sebelum lahirnya 27 PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002
(PK KETIGA) yang memutuskan niet ontvanklijke verklaard
(NO) dengan alasan / pertimbangan bahwa pasal 66 (1) UU
No.14 Th. 1985 hanya mengizinkan permohonan PK satu kali;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 68 dari 97 Hal.
d. Bahwa sifat cacat dan batal demi hukum HGB No. 1/1990 atas
nama Terbanding I, tidak dapat dipulihkan oleh Putusan 27
PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (PK KETIGA), tetapi
sebaliknya bahwa sifat cacat dan batal demi hukum HGB No.
1/1990 atas nama Terbanding I justru membatalkan Putusan
No. 27 PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (PK KETIGA);
19.2 Bahwa Majelis Hakim pada halaman 102 alinea
pertama,MENGUATKAN KESALAHAN LOKASI TANAH YANG
DIDUDUKI PT.TMI DENGAN BUKTI YANG AMBIGUITY,dengan
cara mengeleminir bukti P-10 (Surat Kantor Pertanahan
No.600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 tentang kesalahan
lokasi tanah yang diduduki oleh PT.TMI) dengan bukti T I-13A
(Surat Keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj tanggal 26
Agustus 2001 tentang penarikan kembali Surat Keterangan Sultan
Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj tanggal 18 Desember 1989 yang
menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh PT.Taman Malibu
Indah tersebut adalah Tanah bekas tanah adat ( Grant Sultan No.1
Th.1935);
Bahwa Surat Keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj
tanggal 26 Agustus 2001 SAMA SEKALI TIDAK BERNILAI
SEBAGAI BUKTI HUKUM sebab :
a. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keterangan Sultan Deli Azmy
Perkasa Alam Alhaj tanggal 26 Agustus 2001 tentang
“pelurusan” letak tanah yang diduduki oleh PT.TMI /
Terbanding I dengan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut
adalah eks tanah konsesi (sama dengan tanah Negara), telah
terbit surat keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj
tanggal 18 Desember 1989 yang menyatakan bahwa tanah
yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah
tanah bekas tanah adat ( Grant Sultan No. 1 Th. 1935);
b. Bahwa Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj adalah Pihak
Penggugat ( Interveniant) dalam Perkara Perdata No.
185/Pdt.G/1996/PN. Mdn tanggal 28 April 1997antara para ahli
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 69 dari 97 Hal.
waris datuk Muhammad Cheer sebagai Penggugat
(Pembanding) melawan para Tergugat (Terbanding I, II, dan III)
yang kemudian Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj
mengundurkan diri dari perkara, dan mengeluarkan Surat
Keterangan tanggal 26 Agustus 2001 yang sangat
TENDENSIUS dan KONTROVERSIL;
c. Bahwa hasil analisa dan kesimpulan Laporan Deputi Bidang
Pengawasan BPN No.11/DV/LHP/K/WI/91 tanggal 22 Januari
1989 mengatakan bahwa secara juridis formal diakui adanya
tanah ahli waris Datuk Muhammad Cheer seluas 35 Ha (tiga
puluh lima Hektar are), yang terletak di Jl. Karang sari, Kel.
Sukadamai, Kecamatan Medan baru Kota Madya Medan dan
ternyata sebagian dari tanah tersebut tumpang tindih dengan
tanah Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama YASAU;
d. Bahwa Kesimpulan Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas
DPB.KDHTk. I Sumatera Utara No. 01/Lapus/Irstanas/X/1989
tanggal 6 Oktober 1989 menyimpulkan : Bahwa tanah yang
dimaksud dalam Hak Pakai yang diberikan kepada YASAU
berdasarkan SK. Mendagri c/q Dirjen. Agraria (SARWATA, SH)
No. 78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987, bukan berada diatas
tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, tetapi diatas tanah
adat;
Bahwa MAJELIS HAKIM JELAS TELAH MELANGGAR HUKUM
PEMBUKTIAN, dengan cara menggunakan alat bukti tertulis
dari Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj, yang isi nya
bertentangan dengan bukti tertulis terdahulu (P-5) yang juga
dinyatakan oleh Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj yang
sama (in dubious);
19.3 Bahwa Majelis Hakim, pada halaman 103 alinea kelima,
MENGHAPUS KEPEMILIKAN TANAH GS. 1/1990
BERDASARKAN PUTUSAN PERADILAN PIDANA CACAT
HUKUM, dengan mempertimbangkan bukti P-3 (foto copy Akta
Grant Sultan No. 1 Tahun 1935) dan P-3a (Terjemahan Foto Copy
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 70 dari 97 Hal.
Akta Grant Sultan No. 1 Tahun 1935) adalah palsu berdasarkan