i
LKIP 2016
Laporan Kinerja
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2016
iii Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan wujud akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 pada prinsipnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016 yang terkait dengan Kegiatan Pengawasan meliputi:
1. Penyusunan kebijakan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; 6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.
Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 dilaksanakan secara efektif, akuntabel, transparan dalam terus mengawal kebijakan – kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan, sehingga program – program penyediaan infrastruktur yang menjadi target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hasilnya dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP/IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2016 diindikasikan melalui:
1. Level Internal Audit Capability Model (IACM), Level 2; 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas
serta tepat waktu, 77,10%; 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil,
73,63%. Dengan realisasi anggaran sebesar 80,00% dan realisasi fisik 94,10%.
Inspektorat Jenderal secara aktif dan berkala telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :
1) Reviu RKA-KL Pagu Anggaran, Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja, Reviu Laporan Keuangan Unit Organisasi Eselon I hingga Reviu Laporan Keuangan Kementerian PUPR.
2) Internalisasi Penguatan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi kepada para Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis
iv Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
(UPT)/Kepala Satker/PPK/Bendahara/Pejabat Penguji SPM/Pejabat Pengadaan dan lain-lain.
3) Menyusun Produk Hukum Bidang Pengawasan Sebagai Berikut:
Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi,
Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
Keputusan Menteri PUPR Nomor 593/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian PUR,
Keputusan Menteri PUPR Nomor 594/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
Keputusan Menteri PUPR Nomor 869/KPTS/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR No 975/KPTS/M/2016 tentang Satgas (Satuan Tugas) Saber (Sapu Bersih) Pungli (Pungutan Liar) Kementerian PUPR,
Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 39/KPTS/IJ/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal,
Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 10/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Penghubung Kementerian PUPR dengan TP4P Kejaksaan RI,
Keputusan Irjen PUPR Nomor 16.a/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Satgas Reviu Revisi Anggaran,
Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4) Pembentukan Tunas Integritas Kementerian PUPR 5) Memfasilitasi kegiatan dalam rangka mendukung PMPRB 6) Pelatihan Verifikator & Penelaah WBS di Jakarta tanggal 18 Januari 2016
dengan jumlah peserta 31 orang. 7) Monitoring Kepatuhan Pengisian LHKASN ke beberapa provinsi 8) Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Jenderal 9) Melaksanakan kegiatan untuk mendukung WBK: 10) Memfasilitasi Rapat Persiapan Survei Internal RB Kementerian PUPR tanggal 3
Mei 2016 dan Pelaksanaan Penyelesaian Laporan PMPRB Kementerian PUPR tanggal 11 Mei 2016.
v Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tugas dan Fungsi 1
1.3. Struktur Organisasi 7
1.4. Isu Strategis Organisasi 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis 11
2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 14
2.3. Metode Pengukuran 17
2.4. Target Tahun 2016 menurut Rencana Strategis 22
BAB III KAPASITAS ORGANISASI 29
3.1. Sumber Daya Manusia 29
3.2. Sarana Prasarana 32
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 35
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 36
4.1. Capaian Kinerja Organisasi 36
4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi 42
4.3. Analisis Kinerja Organisasi 44
4.4. Realisasi Anggaran 51
BAB V PENUTUP 53
1 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
termuat laporan kinerja tahunan tingkat unit organisasi berdasarkan perjanjian
kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Menteri.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan
dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB
No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan
panduan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan
Pelaporan Kinerja, serta melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja.
1.2. Tugas dan Fungsi
Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai panduan bagi setiap Unit
Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
pada umumnya, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsinya.
2 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
a) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan
fungsi:
- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
b) Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I s.d. V, dan
Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
I. Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan
pemantauan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan
pengawasan masyarakat, serta melaksanakan penghimpunan Laporan
Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan
penyajian laporan hasil pengawasan;
- penyusunan rancangan peraturan, norma, petunjuk pemeriksaan,
pengujian, penilaian, pengelolaan dokumentasi dan penyebaran
informasi peraturan pengawasan serta hubungan masyarakat;
- koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat;
- pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang perkerjaan umum dan
perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
- koordinasi peningkatan kerjasama pengawasan dengan Inspektorat
Provinsi, Kabupaten, Kota dan BPKP dalam pemeriksaan bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
II. Inspektorat I
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan
Provinsi Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I
menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja
pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan
Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual
pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau
Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja, administrasi umum,
administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi
di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka
Belitung;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau
Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan
barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan
meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan
Provinsi Bangka Belitung;
- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan
Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas
pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Sumatera,
Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Sumatera,
Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya
Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi
di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka
Belitung;
4 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di
Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka
Belitung; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.
III. Inspektorat II
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di
Wilayah II yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Dalam
melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja
pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual
pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum,
administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di
Pulau Jawa;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau
Jawa;
- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan
barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan
meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas
pengadaanbarang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya
Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi
di Pulau Jawa;
- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi
di Pulau Jawa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II
IV. Inspektorat III
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di
Wilayah III yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan dan
Pulau Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III
menyelenggarakan fungsi:
5 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
- Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja
pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau
Sulawesi;
- Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual
pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau
Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum,
administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliput Provinsi di
Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau
Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan
barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan
meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau
Sulawesi;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas
pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan
Pulau Sulawesi;
- Pelaksanaan penelitian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan
Pulau Sulawesi III;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya
Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi
di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di
Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.
V. Inspektorat IV
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan di
Wilayah IV mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dalam
melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja
Pemeriksaan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual
pemeriksaan, pengujian dan penilaian mencakup Provinsi Bali, Nusa
6 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua
dan Papua Barat;
- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum,
administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi mencakup Provinsi
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku
Utara, Papua dan Papua Barat;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan mencakup Provinsi Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua
dan Papua Barat;
- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan
barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan
mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
penyelesaian mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas
pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- Pelaksanaan penelitian awal mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua
Barat;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya
Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mencakup
Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara mencakup
Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.
VI. Inspektorat V
Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pengaduan masyarakat yang berindikasi penyimpangan keuangan
Negara, pemeriksaan khusus/investigasi, reviu laporan keuangan, reviu
laporan kinerja instansi pemerintah Eselon I, pemeriksaan ex officio
serta pemeriksaan menyeluruh di Unit Organisasi Pusat berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan
tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja
pemeriksaan di Inspektorat V;
- Pengembangan teknik-teknik pemeriksaan yang mengarah untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya;
7 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
- Pengembangan prosedur pemeriksaan yang diarahkan untuk mengungkap adanya unsur-unsur TPK perdata dan kejahatan keuangan lainnya;
- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di Satuan Kerja Pusat;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan di Inspektorat V;
- Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap setiap pengaduan masyarakat maupun adanya indikasi penyimpangan keuangan negara;
- Pemeriksaan khusus/investigatif dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Penyiapan dan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit Eselon I;
- Penyiapan dan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan; - Penyiapan dan pendataan Pemeriksaan Ex Officio di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.
VII. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- Masing–masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal;
- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
1.3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang baik dan tepat akan dapat menjawab tantangan
perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Struktur organisasi yang baik
menganut prinsip miskin struktur dan kaya fungsi. Struktur Organisasi Inspektorat
Jenderal ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, sebagai berikut :
8 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Gambar. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
INSPEKTUR
JENDERAL
SEKRETARIS
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTUR
I
INSPEKTUR
II
INSPEKTUR
III
INSPEKTUR
IV
INSPEKTUR
V
BAGIAN RENCANA
DAN PROGRAM
BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
BAGIAN EVALUASI
LAPORAN HASIL
PENGAWASAN
BAGIAN
UMUM
KASUBBAG
PENYUSUNAN RENCANA DAN
PROGRAM
KASUBBAG EVALUASI DAN
PELAPORAN
KASUBBAG HUKUM
KASUBBAG KOMUNIKASI
PUBLIK
KASUBBAG ANALISA DATA
HASIL
PENGWSN
KASUBBAG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN
KASUBBAG
KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN
KASUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH
TANGGA
KASUBBAG TU
INSPEKTORAT I
KASUBBAG TU
INSPEKTORAT II
KASUBBAG TU
INSPEKTORAT III
KASUBBAG TU
INSPEKTORAT IV
KASUBBAG TU
INSPEKTORAT V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
9 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
1.4. Isu Strategis Organisasi
Pemerintah telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi Nasional sejak
tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah
memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019. Dalam
Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan
reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1.
Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3.
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga
sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan area perubahan reformasi
birokrasi, antara lain: Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas,
Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan,
Pelayanan Publik.
Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi Nasional tersebut, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019. Pada Peraturan Menteri tersebut
telah ditetapkan Rencana Aksi Kegiatan dari Program Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan
khususnya dalam Pasal 5b mengatur mengenai Program Penguatan
Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penerapan Zona Integritas;
b. Pengendalian Gratifikasi;
c. Pelaksanaan Whistle-Blowing System;
d. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan;
e. Pembangunan APIP;
f. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
g. Penguatan Peran APIP.
Sehubungan dengan perannya dalam Program Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dalam upaya
pencapaian misi Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, beberapa isu strategis
yang menjadi fokus Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 antara lain:
a. Penguatan Integritas Internal (Inspektorat Jenderal) dan Eksternal
(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dengan tantangan
yang dihadapi adalah:
Kebutuhan peningkatan peran APIP dalam penerapan SPIP dan
penguatan pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi.
10 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
b. Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal, dengan tantangan yang
dihadapi antara lain:
Jumlah SDM auditor yang belum memadai dibandingkan dengan jumlah
auditi sehingga kapasitas pelaksanaan pengawasan masih terbatas,
Perlunya program pengembangan sumber daya manusia yang
berkelanjutan,
Masih terdapat Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Pengawasan
lainnya yang tidak diselesaikan tepat waktu,
Masih terdapat rekomendasi dalam LHA yang tidak ditindaklanjuti tepat
waktu oleh auditi.
c. Perubahan Paradigma Inspektorat Jenderal, dari peran klasiknya selaku
watchdog menjadi lebih berperan sebagai institusi yang dalam kegiatannya
dapat memberikan keyakinan dan konsultansi (Assurance Activities and
Consulting Activities) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change)
dalam peningkatan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, dengan tantangan yang dihadapi antara lain:
Masih adanya persepsi sebagian auditi bahwa Inspektorat Jenderal hanya
melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai sarana untuk mencari-cari
kesalahan/penyimpangan dan belum sepenuhnya dipandang selaku mitra
auditi serta tempat berkonsultasi dalam pencapaian kinerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kebutuhan peningkatan peran APIP untuk mencapai opini Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP),
Perlunya peningkatan peran APIP dalam mengawal perencanaan program
dan anggaran Kementerian PUPR,
Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi dan bimbingan
teknis regulasi-regulasi baru terhadap auditi dan mitra pengawasan
Inspektorat Jenderal.
11 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis
Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019
(Renstra Tahun 2015 – 2019), Inspektorat Jenderal menetapkan visi tahun 2015-
2019 adalah “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawasan intern yang handal,
memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025”.
Dalam rangka mewujudkan visinya, Inspektorat Jenderal mengemban Misi
sebagai berikut:
a. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN serta Gratifikasi;
b. Meningkatkan kualitas pengawasan intern sehingga dapat menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance);
c. Mendorong terwujudnya Good Governance di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Mengembangkan SDM yang profesional menuju pengawasan yang efektif;
e. Mendorong auditi menerapkan sistem pengendalian intern;
f. Meningkatkan kualitas hasil pembangunan dan mengurangi keborosan serta kebocoran;
g. Mewujudkan audit sesuai kode etik auditor dan standar audit;
h. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional dan memberdayakan pengawasan masyarakat; serta
i. Meningkatkan kerjasama dan sinergi pengawasan internal dan eksternal.
Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, potensi yang dimiliki, dalam
rangka pencapaian Renstra Tahun 2015 – 2019, dan untuk mewujudkan visi dan
misi, Inspektorat Jenderal menetapkan Tujuan sebagai berikut:
“Terwujudnya pengawasan yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”.
12 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Sehubungan dengan rencana kinerja yang hendak dituju dan dicapai secara
nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terprogram dan terukur, dalam kurun
waktu 1 (satu) periode dan sejalan dengan tujuan dalam Renstra Tahun 2015 –
2019 maka ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai sebagai berikut:
a. Mewujudkan sistem pengendalian intern, manjemen risiko, dan tata kelola
yang baik;
b. Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c. Mendorong ketaatan dan kepatuhan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat terhadap peraturan dan perundang-undangan;
d. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
e. Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatan pelayanan publik; serta
f. Mencegah dan menindak setiap penyimpangan serta penyalahgunaan
wewenang.
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis diatas dan rencana aksi
yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015 – 2019, maka arah kebijakan
Inspektorat Jenderal menitikberatkan sebagai berikut:
a. Jangka panjang
1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025
khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan umumnya di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2) Terlaksananya pengawasan intern secara profesional dan berkualitas
dengan kompetensi, obyektifitas, independensi, dan integritas yang tinggi;
3) Terwujudnya pengawasan intern menjadi penjamin kualitas (Quality
Assurance) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
4) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang berbasis manajemen kinerja
dimana pembangunan dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif;
serta
5) Tercapainya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, yaitu “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawas
intern yang handal, memiliki integritas dan profesional untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN
pada tahun 2025”.
b. Jangka Menengah dan Tahunan
1) Terwujudnya peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat sebagai Quality Assurance sehingga dapat
13 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
menjadi Agent of Change untuk meningkatkan kapasitas manajemen
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2) Terwujudnya peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang bebas KKN dan Gratifikasi;
3) Terlaksananya audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang efektif,
dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4) Terlaksananya reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk
mencapai kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
5) Terwujudnya sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang
transparan dan akuntabel;
6) Terlaksananya penerapan prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
7) Terwujudnya peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas;
8) Meningkatnya pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan
fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta
pemberdayaan pengawasan masyarakat;
9) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan;
10) Dilaksanakannya kode etik aparatur dan kode etik auditor di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
11) Terselenggaranya asistensi, sosialisasi/diseminasi peraturan-peraturan
kepada para auditi dan stakeholder dalam rangka penerapan Good
Governance dan Good Corporate Governance, serta fungsi konsultansi.
Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, sepanjang
tahun 2016 telah dilakukan serangkaian kegiatan reviu dan feedback atas
keberhasilan dan kegagalan pencapaian Renstra masing-masing Unit Organisasi
di Kementerian PUPR. Dari kegiatan tersebut teridentifikasi permasalahan yang
muncul dari segi kerangka pendanaan, kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan, dan sektoral selain itu tantangan dan isu strategis yang baru
muncul dan perlu untuk dipertimbangkan sehingga diperlukan perbaikan regulasi,
terobosan kebijakan dan pendanaan kreatif sebagai dasar reviu Renstra
Kementerian PUPR.
Terkait hal tersebut kondisi yang ada pada pelaksanaan Renstra Inspektorat
Jenderal adalah penyesuaian metode perhitungan target kinerja, komitmen
efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan kualitas SDM, bertambahnya laporan
hasil pengawasan terkait dengan peningkatan peran APIP dan perubahan
14 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
nomenklatur visi, misi, dan kebijakan sehingga Inspektorat Jenderal telah
mempertimbangkan bahwa perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renstra
tahun 2015 - 2019.
2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2016 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel II.1.
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
2016 (1) (2) (3) (4)
1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 Meningkatnya kualitas
pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Negara serta ketaatan,
efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi
aparatur Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
1 Level Internal Audit Capability
Model (IACM)
Level 2
2 Prosentase rekomendasi hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti
dan tuntas serta tepat waktu
75%
3 Prosentase Unit Kerja/ Satker yang
bersih dari penyimpangan materiil
65%
Pada tingkat dibawahnya (Eselon II) juga telah ditetapkan Perjanjian Kinerja
sebagaimana ditampilkan pada tabel II.2 s.d II.7.
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Inspektorat Jenderal
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 (1) (2) (3) (4)
1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kegiatan: Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1 Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana, Program dan Evaluasi di Inspektorat Jenderal
1. Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Program Kerja Pengawasan yang tersusun
2 Laporan
2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun
2 Laporan
15 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 (1) (2) (3) (4)
3. Jumlah Dokumen Kinerja yang Terevaluasi
2 Laporan
4. Jumlah Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP yang tersusun
2 Laporan
2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut LHP
3 Laporan
2. Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pengawasan yang Dilaksanakan
3 Laporan
3 Auditor dan Auditee yang
Terbina
1. Jumlah Auditor dan Auditee yang Terbina
2.950 orang
4 Peraturan dan Kebijakan
Bidang Pengawasan
1. Jumlah Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan yang diterbitkan dan dievaluasi
5 Laporan
5 Pelaksanaan Reviu
Penyusunan RKA-K/L
1. Jumlah Catatan/Laporan Hasil Reviu dan Verifikasi
2 Laporan
6 Layanan Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
1. Jumlah Laporan Layanan Kepegawaian
2 Laporan
2. Jumlah Laporan Layanan Ketatalaksanaan
2 Laporan
3. Jumlah Laporan Layanan Administrasi keuangan
2 Laporan
4. Jumlah Laporan Layanan Umum/Administrasi Perkantoran
2 Laporan
7 Pelaporan secara Elektronik
(e-monitoring)
1. Tersusunnya Laporan secara Elektronik (e-monitoring)
28 Laporan
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat I Inspektorat Jenderal
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 (1) (2) (3) (4)
1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I
1 Tersusunnya Laporan Hasil
Pemeriksaan Rutin dan
Pemeriksaan Lainnya di
Inspektorat I
1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 140 LHP
16 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat II Inspektorat Jenderal
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 (1) (2) (3) (4)
1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II
1 Tersusunnya Laporan Hasil
Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan
Lainnya di Inspektorat II
1. Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
84 LHP
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat III Inspektorat Jenderal
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 (1) (2) (3) (4)
1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III
1 Tersusunnya Laporan Hasil
Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan
Lainnya di Inspektorat III
1. Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
140 LHP
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat IV Inspektorat Jenderal
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 (1) (2) (3) (4)
1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV
1 Tersusunnya Laporan Hasil
Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan
Lainnya di Inspektorat III
1. Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
98 LHP
Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat V Inspektorat Jenderal
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 (1) (2) (3) (4)
1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V
1 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III
1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
33 LHP
17 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
2.3. Metode Pengukuran
Metode pengukuran merupakan perhitungan terhadap realisasi atau capaian
Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon
I Inspektorat Jenderal, dengan memperbandingkan antara target yang ditetapkan
dengan realisasi pada tahun pengukurannya. Sumber data IKP berasal dari
pengakuan eksternal dan database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan
Tindak Lanjut.
Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal merupakan indikator dari salah
satu Sasaran Program Kementerian PUPR, yaitu “Meningkatnya Kualitas
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi
dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat”. Sasaran Program ini merupakan turunan dari
salah satu Sasaran Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015 – 2019, yaitu
“Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan
rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR”.
Indikator Kinerja Program I yaitu “Tingkat IACM (Internal Audit Capability
Model) Aparat Pengendali Internal Pemerintah” merupakan hasil penilaian atau
asesmen pihak ketiga, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku
organisasi APIP Kementerian PUPR.
Level Kapabilitas pada IACM dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu
organisasi pengawasan internal memiliki kemampuan dalam melaksanakan
pengawasan internal dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan internal
tersebut dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasinya. Oleh
karena itu Indikator Kinerja Program ini merupakan indikator yang bersifat
“Customer/Stakeholder Perspective” bagi Inspektorat Jenderal.
Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)
adalah suatu kerangka kerja, yang dikembangkan oleh Institute of Internal
Auditors (IIA), untuk mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan
untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan
jalur evolusi bagi organisasi sektor publik untuk pengembangan pengawasan
intern yang efektif dalam rangka memenuhi persyaratan tata kelola organisasi
dan harapan profesional, dan sekaligus merupakan:
Sarana Komunikasi (a communication vehicles) - dasar untuk
mengkomunikasikan apa itu APIP yang efektif dan bagaimana melayani
organisasi dan para pemangku kepentingan, dan sebagai alasan tentang
pentingnya pengawasan intern untuk pengambil keputusan.
Kerangka untuk penilaian (a framework for assessment) - suatu kerangka
untuk menilai kemampuan APIP dalam memenuhi standar profesional dan
praktik internal audit, baik sebagai penilaian sendiri (self assessment) atau
penilaian eksternal.
18 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Peta jalan untuk peningkatan secara teratur (a road map for orderly
improvement) - peta jalan untuk membangun kemampuan dengan
menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka
membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern.
Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IACM adalah bahwa suatu proses
atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-
ulang (terus-menerus).
Model ini menggambarkan tahap-tahap di mana kegiatan pengawasan intern
yang dilaksanakan oleh APIP dapat berkembang dalam rangka menentukan,
menerapkan, mengukur, mengendalikan dan meningkatkan proses dan
praktiknya. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat
pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif. IACM
terdiri dari 5 (lima) tingkat kemampuan/kapabilitas progresif yang
menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatan
tersebut, antara lain:
a. Level-1, Initial, menunjukkan karakteristik:
Masih bersifat Ad hoc atau tidak terstruktur;
Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;
Hasil pengawasannya masih bergantung pada keterampilan orang tertentu;
Belum melaksanakan praktik audit professional;
Persetujuan anggarannya oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;
Tidak memiliki infrastruktur dalam pengelolaan pengawasan internal (manajemen, administrasi, kebijakan, ketentuan, prosedur);
Keberadaan APIP masih kurang diperhitungkan; serta
Kemampuan kelembagaannya tidak dikembangkan.
Pada level ini APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah terjadinya korupsi.
b. Level-2, Infrastructure, menunjukkan karakteristik:
Membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat;
Telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;
Perencanaan auditnya ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;
Masih memiliki ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta
Penerapan standar masih secara parsial.
Pada level ini APIP akan mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
19 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
c. Level 3, Integrated, menunjukkan karakteristik:
Kebijakan, proses, dan prosedur pada APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;
Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;
Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta
Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.
Pada level ini APIP akan mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
d. Level-4, Managed, menunjukkan karakteristik:
Adanya keselarasan antara harapan APIP dan stakeholder utama;
Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;
APIP diakui telah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;
Fungsi pengawasan intern menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;
APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik, risiko telah diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta
Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk melaksanakan pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam internal APIP dan seluruh organisasi).
Pada level ini APIP akan mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
e. Level-5, Optimizing, menunjukkan karakteristik:
APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;
APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;
Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;
APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;
APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta
Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja.
Pada level ini APIP mampu dan telah berperan sebagai agen perubahan bagi organisasi induknya.
20 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Dalam model IACM terdapat 6 (enam) proses yang selanjutnya disebut elemen,
yaitu 1) peran dan layanan APIP, 2) pengelolaan SDM, 3) praktik profesional, 4)
akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budaya dan hubungan organisasi, dan
6) struktur tata kelola. Keseluruhan 6 (enam) elemen tersebut telah terjabarkan
dalam 1 Program dan 6 Kegiatan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian
PUPR. Hasil penilaian terhadap keenam proses tersebut diatas akan dapat
menggambarkan tingkatan kapabilitas (IACM level) suatu organisasi APIP.
Level-level kapabilitas pada IACM Model secara sederhana ditampilkan pada
gambar 2.
Gambar. 2 Tingkatan Internal Audit Capability Model
Peran APIP dalam pengendalian internal saat ini tercantum pada Pasal 4
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yang mengatur bahwa pimpinan
instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan
Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, diantaranya melalui
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
Tingkatan IACM
LEVEL 5
Optimizing
LEVEL 4
Managed
LEVEL 3
Integrated
LEVEL 2
Infrastructure
LEVEL 1
Initial
APIP menjadi agen perubahan
APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian risiko
APIP mampu menilai ekonomis, efisiensi, efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultansi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan paraturan dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya korupsi
APIP belum dapat memberikan jaminan atas pproses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah tindak pelangggaran
21 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Sehubungan dengan IACM model tersebut, peran APIP yang efektif menurut
Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus dapat:
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah (assurance activities);
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti
corruption activities); dan
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities).
Efektifitas peran APIP tersebut tentunya menuntut APIP untuk memiliki
kapabilitas yang memadai, dan sejalan dengan kriteria tersebut maka dalam
RPJMN 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di Level-3 (Integrated),
sehingga mampu memberikan layanan compliance auditing, performance
auditing dan practice advisory.
Indikator Kinerja Program II yaitu “Prosentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas serta tepat waktu”
menggunakan data kuantitas sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari
Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses
pengolahan tertentu. Variabel yang terlibat dalam pengukuran indikator ini
adalah jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu (batas maksimal
60 hari kerja terhitung sejak 10 kerja pengiriman Laporan Hasil Audit ke satker –
satker/auditi) dan telah tuntas ditindaklanjuti dibandingkan dengan total temuan
yang ada pada triwulan terkait. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan target
yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Program III yaitu “Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker
yang bersih dari penyimpangan materiil” menggunakan data kuantitas
sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari Sistem Informasi Laporan
Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses pengolahan tertentu. Variabel yang
terlibat dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah satuan kerja bersih yang
terperiksa pada triwulan terkait dibandingkan dengan jumlah keseluruhan
satuan kerja yang terperiksa pada triwulan terkait, diindikasikan dari jumlah
Laporan Hasil Audit yang diterbitkan pada triwulan terkait. Satuan kerja yang
bersih kriterianya adalah satuan kerja terperiksa yang dalam Laporan Hasil
Audit nya tidak memiliki temuan kebocoran dan atau keborosan keuangan
Negara.
Dalam rangka mewujudkan ketiga Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat
Jenderal tersebut, telah ditetapkan pula Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
sebagai pendukung tercapainya IKP, yang pada Perjanjian Kinerja Tingkat Unit
Eselon II tahun 2016 telah disesuaikan dengan adanya penerapan ADIK pada
22 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
RKA-KL. Hubungan/Korelasi antara IKP dan IKK sebagaimana ditampilkan
pada gambar 3.
Gambar. 3 Hubungan/Korelasi Indikator Kinerja Program (IKP) dengan Indikator
Kinerja (IK)
2.4. Target Tahun 2016 menurut Rencana Strategis
Target kinerja tahun 2016 menurut Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019
sejalan dengan yang ditetapkan dalan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015 dan
2019, sebagai berikut:
Tabel II.9 Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/IKU SATUAN
TARGET
2019
TARGET
2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya Kualitas
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan
1. Level Internal Audit Capability Model (IACM);
Level 3 2
2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan
% 90% 75%
23 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.
% 80% 65%
Hubungan antara Indikator Kinerja Program dimaksud dengan Indikator Kinerja
Kegiatan dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran Renstra Tahun 2015-2019
(Tabel L1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Sejak tahun anggaran 2016 Kementerian Keuangan menjalankan sistem
penganggaran berbasis outcome secara penuh melalui penataan Arsitektur dan
Informasi Kinerja dalam dokumen RKA-K/L (ADIK) yang selanjutnya diikuti
penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi semakin jelas, relevan, dan
terukur.
Banyaknya sistem yang diterapkan dengan menggunakan informasi yang serupa,
misalnya sistem perencanaan, sistem penganggaran, laporan instansi pemerintah,
dan lain-lain dimana dengan isi yang serupa, namun masing-masing sistem tersebut
mempunyai tujuan dan format yang berbeda-beda sehingga berdampak pada
perbedaan nomenklatur dan output antara Renstra/Renja, RKA-KL dan/atau
Perjanjian Kinerja.
Oleh karena itu sinkronisasi keterkaitan informasi kinerja yang dihasilkan dari
penataan ADIK dengan dokumen Renstra/Renja dilakukan dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
Outcome K/L sama dengan Sasaran Strategis, berikut dengan indikatornya,
Outcome Eselon I sama dengan Sasaran Program, berikut dengan indikatornya,
Output Eselon II/Kegiatan sama dengan Sasaran Kegiatan, berikut dengan
indikatornya.
Selanjutnya sinkronisasi Renstra/Renja dengan ADIK dalam RKA-K/L yang menjadi
dasar penyusunan Perjanjian Kinerja ditampilkan secara ringkas pada tabel II.10:
24 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Tabel II.10 Hubungan IKP dengan IK pada Renstra 2015 – 2019 dengan Struktur ADIK
Sasaran Strategis
Outcome Indikator Outcome
Renstra RKAKL/ADK
Output Indikator Satuan Target 2016
Output Indikator Satuan Target 2016
Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan
Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
Meningkatnya Kualitas Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian PUPR
Tingkat Level Internal Audit Capability Model (IACM) Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
Rencana, program dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal
Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Laporan 4 Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana, Program dan Evaluasi di Inspektorat Jenderal
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun
Laporan 2
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kementerian PUPR
Laporan 2 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun
Laporan 2
Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian PUPR
Laporan 2 Jumlah Dokumen Kinerja yang Tersusun
Laporan 2
Jumlah Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP yang Tersusun
Laporan 2
Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
- Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut LHP
Laporan 4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut LHP
Laporan 3
- Terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan
Laporan 1 Masuk ke dalam Output Layanan Perkantoran sub output Data dan Informasi
- Jumlah laporan koordinasi dan kosultasi pengawasan
Laporan 2 Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan yang dilaksanakan
Laporan 3
25 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Sasaran Strategis
Outcome Indikator Outcome
Renstra RKAKL/ADK
Output Indikator Satuan Target 2016
Output Indikator Satuan Target 2016
Pembinaan Auditor dan Auditee
- Jumlah laporan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Raker/ FGD/ Kegiatan sejenis bidang pengawasan
Laporan Kegiatan
10 Auditor dan Auditee yang Terbina
Jumlah Auditor dn Auditee yang Terbina
Orang 2950
- Jumlah laporan kegiatan penyempurnaan/ penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan
Laporan 3 Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan
Jumlah Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan yang diterbitkan dan Dievaluasi
Laporan 5
Pelaksanaan Reviu Penyusunan RKA-K/L dan Revisi Anggaran oleh APIP Lingkup Kementerian PUPR
Jumlah Catatan/Laporan Hasil Reviu dan Verifikasi
Laporan 2
Layanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan ketatalaksanaan
- Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran
Laporan 12 Layanan Dukungan Manajemen dan Pelasanaan Tugas Teknis Lainnya
Jumlah Laporan Layanan Administrasi Keuangan (003)
Laporan 2
Jumlah Layanan Umum /Administrasi Perkantoran (004)
Laporan 2
- Jumlah laporan pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu
Laporan 1 Layanan Ketatalaksanaan (002)
Laporan 2
- Jumlah laporan kegiatan Diklat/ Pelatihan Auditor Itjen PUPR
Laporan Kegiatan
5 Jumlah Laporan Layanan Kepegawaian (001)
Laporan 2
Pelaporan Secara Elektronik (E-monitoring)
Laporan 28
Layanan Perkantoran Bulan 12
Kendaraan Bermotor Unit 3
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Unit 95
26 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Sasaran Strategis
Outcome Indikator Outcome
Renstra RKAKL/ADK
Output Indikator Satuan Target 2016
Output Indikator Satuan Target 2016
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I
Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
Meningkatnya Kualitas Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian PUPR
Tingkat Level Internal Audit Capability Model (IACM) Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat I
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat I
LHP 140 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat I
Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat I
LHP
140
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II
Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
Meningkatnya Kualitas Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian PUPR
Tingkat Level Internal Audit Capability Model (IACM) Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat II
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat II
LHP 84 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat II
Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat II
LHP
84
27 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Sasaran Strategis
Outcome Indikator Outcome
Renstra RKAKL/ADK
Output Indikator Satuan Target 2016
Output Indikator Satuan Target 2016
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III
Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
Meningkatnya Kualitas Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian PUPR
Tingkat Level Internal Audit Capability Model (IACM) Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat III
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat III
LHP 140 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat III
Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat III
LHP
140
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV
Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
Meningkatnya Kualitas Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian PUPR
Tingkat Level Internal Audit Capability Model (IACM) Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat IV
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat IV
LHP 98 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat IV
Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat IV
LHP
98
28 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Sasaran Strategis
Outcome Indikator Outcome
Renstra RKAKL/ADK
Output Indikator Satuan Target 2016
Output Indikator Satuan Target 2016
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V
Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
Meningkatnya Kualitas Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian PUPR
Tingkat Level Internal Audit Capability Model (IACM) Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V
LHP 16 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat V
Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat V
LHP
33
Laporan hasil pemeriksaan khusus
Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan khusus
LHP
17
Keterangan :
Renstra
Sesuai dengan Renstra
Tidak ada dalam Renstra, namun ada dalam RKA-K/L & Perjanjian Kinerja
Ada dalam Renstra namun beda Output
29 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
BAB III
KAPASITAS ORGANISASI
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola. Sehubungan dengan semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi, Inspektorat Jenderal dituntut untuk terus melakukan pengembangan kapasitasnya.
Definisi pengembangan kapasitas setidaknya mencakup beberapa hal berikut, yaitu:
Pengembangan kapasitas merupakan proses yang berlangsung;
Pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai fungsi dan pencapaian sasaran;
Pengembangan kapasitas meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dan menyelesaikan permasalahan;
Pengembangan kapasitas termasuk menciptakan kemampuan untuk menguraikan isu saat ini dan mengantisipasi isu relevan di masa mendatang.
Tata kelola lembaga yang baik ditunjukkan oleh beberapa hal, antara lain terjadinya proses check and balance di tataran internal lembaga, komunikasi internal yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan, orientasi organisasi yang jelas, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal maupun internal lembaga dengan tetap berpegang kepada orientasi organisasi dan terjadi pelembagaan pengetahuan yang telah diperoleh guna mendukung kapasitas organisasi.
3.1. Sumber Daya Manusia
Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap stakeholders. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk
30 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.
Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.
3.1.1 Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Tahun 2016 Pada tahun 2016 personil Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 296 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016
berdasarkan Golongan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1.
Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan
No. Unit Kerja Golongan
IV III II I Jumlah
1. Sekretariat Itjen 10 65 26 3 104
a. Inspektur Jenderal 1 0 0 0 1
b. Sekretaris Itjen 1 0 0 0 1
c. Bagian Renc. & Program 0 19 1 1 21
d. Bagian Evaluasi LHP 3 11 3 0 17
e. Bagian HKP 2 8 6 0 16
f. Bagian Umum 1 27 16 2 46
g. Diperbantukan / Diperkerjakan 2 0 0 0 2
h. Pegawai Penunjang / Honorer 0 0 48 0 48
i. Narasumber 2 0 0 0 2
2. Inspektorat I 8 22 0 0 30
3. Inspektorat II 8 17 1 0 26
4. Inspektorat III 6 25 0 0 31
5. Inspektorat IV 6 21 1 0 28
6. Inspektorat V 9 21 0 0 30
JUMLAH 42 175 75 3 296
31 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
b. Rekapitulasi Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 berdasarkan jabatan
adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.
Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
1 Eselon I 1
2 Eselon II 6
3 Eselon III 4
4 Eselon IV 13
5 Jafung Auditor Madya 27
6 Jafung Auditor Muda 38
7 Jafung Auditor Pertama 84
8 Jafung Auditor Penyelia 1
9 Jafung Auditor Pelaksana Lanjutan 2
10 Jafung Teknik Jalan & Jembatan Madya 0
11 Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan Madya 2
12 Jafung Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya 1
13 Jafung Arsiparis Madya 0
14 Jafung Arsiparis Penyelia 4
15 Widyaiswara Utama 0
16 Jabatan Fungsional Umum 64
17 Tugas Belajar 20
18 Diperbantukan / Diperkerjakan 2
19 Narasumber 2
20 Pegawai Penunjang / Honorer 48
Jumlah 296
c. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 berdasarkan jenjang
pendidikan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.
Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir
Doktor (S3) S3 3 (Orang)
Master (S2) S2 92 (Orang)
Sarjana (S1) S1 107 (Orang)
Sarjana Muda (D3) D3 5 (Orang)
Sekolah Menengah Atas (SLTA) SLTA 35 (Orang)
Kejar Paket C PKT C 2 (Orang)
Sekolah Menengah Pertama (SLTP) SLTP 3 (Orang)
Sekolah Dasar SD 2 (Orang)
32 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
3.2. Sarana Prasarana
3.2.1 Aset Fisik
Sarana dan prasarana fisik Inspektorat Jenderal meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Secara bertahap Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap aset fisik yang dimiliki juga secara berkala dilakukan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai kebutuhan.
Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal menempati di gedung utama Kementerian PUPR Lantai 14 sampai dengan Lantai 16, serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat bekerja yang memadai.
3.2.2 Aset Non Fisik
Aset non fisik yang menjadi potensi organisasi Inspektorat Jenderal sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Pedoman Pengawasan Internal
Dalam pelaksanaan pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal telah memiliki acuan berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
b. Sistem Manajemen Mutu Inspektorat Jenderal
Penerapan sistem manajemen mutu dapat menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan rutin, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada para stakeholders. Prosedur kerja untuk setiap kegiatan dan jenis pelayanan tidak saja bermanfaat bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat akan tahapan-tahapan pelayanan yang harus mereka lalui dalam mendapatkan pelayanan yang baik, dengan catatan bahwa prosedur atau standar pelayanan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam penerapannya, Inspektorat Jenderal telah mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) berbasis ISO 9001:2008. Pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) ini terdiri atas pengembangan kapasitas prosedur kerja, pengembangan kapasitas budaya kerja, penetapan sasaran kinerja pegawai, dan kapasitas kepemimpinan yang efektif. Dengan tersedianya dokumen prosedur kerja yang harus dilaksanakan akan menciptakan tatanan fungsi organisasi yang ideal dan efisien.
33 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
c. SIM Pengawasan Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal memanfaatkan Sistem Informasi LHA dan Tindak Lanjut yang
telah dikembangkan sejak tahun 1997 dan dimodernisasi pertama kali pada tahun
2008. Penerapan SIM dimaksud sangat membantu pengadministrasian data hasil
audit dan proses pemantauan tindak lanjutnya, dari awalnya masih full paper base
menjadi semi non paper base.
Pada tahun 2016 dilaksanakan modernisasi tahap kedua terhadap SIM
Pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut, yang bertujuan memperbaharui sistem
pemantauan tindak lanjut dan mengintegrasikannya menjadi suatu prosedur e-
audit mulai dari tahap perencanaan tugas pengawasan intern, pelaksanaan
penugasan, penyusunan laporan hasil penugasan hingga pemantauan tindak
lanjutnya.
d. Website Inspektorat Jenderal
Website Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (http://222.124.202.172/satminkal/itjen/index.asp) difungsikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya, serta peraturan-peraturan terkait pengawasan di bidang PUPR. Saat ini laman web tersebut dalam tahap modernisasi untuk menyesuaikan dengan bahasa pemrograman terbaru, dan mengembangkan kapasitas serta tampilannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan publikasi Inspektorat Jenderal.
e. Pemanfaatan Teknologi Informasi lainnya untuk Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi yang digunakan di lingkungan Kementerian PUPR dan keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian PUPR (http://www.pu.go.id/), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR.
Secara spesifik informasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada laman web ini adalah:
eMonitoring (http://www.pu.go.id/site/view/68/e-Monitoring)
Merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan bidang PUPR.
Sistem eMonitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri kepada
34 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri.
SPSE Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (eProcurement) sejak tahun 2002, dimana pelaksanaan eProcurement dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108 mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, secara bertahap telah dilaksanakan migrasi dari sistem eProcurement Kementerian PUPR ke SPSE yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. SPSE di lingkungan Kementerian PUPR dikelola oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik, https://lpse.pu.go.id/eproc/).
Sejak penerapan sistem eProcurement hingga digunakannya SPSE, Inspektorat Jenderal telah menggunakan data dan informasi yang dapat diakses pada sistem ini untuk melakukan pemantauan dan pengendalian proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengawasan pada tahap pemilihan penyedia jasa.
JDIH
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau disingkat JDIH (http://www.pu.go.id/site/view/76) merupakan sistem dokumentasi dan publikasi data dan informasi produk hukum di lingkungan Kementerian PUPR. Sistem ini dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan fungsional, Inspektorat Jenderal menggunakan data dan informasi dari sistem tersebut sebagai salah satu sumber informasi mengenai produk hukum yang berlaku sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
f. Budaya Organisasi
Hal lain yang dapat meningkatkan kapasitas proses operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah kebiasaan-kebiasaan positif dan nilai-nilai yang berkembang dari hasil interaksi antara pegawai, dan interaksi antara pimpinan dengan pegawai, telah mengupayakan beberapa metode untuk memperbaiki budaya kerja yang efektif tersebut. Kapasitas proses operasional juga tergantung pada kepemimpinan. Inspektorat telah menjalankan praktek kepemimpinan efektif, dengan adanya komitmen dan keseriusan dari seluruh pimpinan, kelompok jabatan fungsional, bagian/sub bagian serta seluruh staf untuk duduk bersama dalam perumusan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk perencanaan sasaran kinerja pegawai selama satu tahun
35 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
anggaran yang di reviu setiap enam bulan sekali. Adapun evaluasi capaian kinerja dilakukan secara periodik, baik per triwulan dan per semester.
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Ketersediaan sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mulai dari tahap penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh unit kerja, pengalokasian anggaran yang telah sesuai dengan beban tugas dan fungsi organisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Pada TA 2016 sesuai dengan Revisi POK ke-6, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp110.167.034.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Pagu anggaran tersebut merupakan anggaran untuk pelaksanaan program Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, yaitu “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR”, yang terbagi menjadi 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp75.108.441.000,-
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I sebesar Rp8.137.234.000,-
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II sebesar Rp6.253.944.000,-
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III sebesar Rp9.506.944.000,-
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV sebesar Rp7.337.944.000,-
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V sebesar Rp3.822.527.000,-
36 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
4.1. Capaian Kinerja Organisasi
Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 yakni menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek/tahunan.Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dan menjadi kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima tahunan dan rencana pengawasan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.
Kriteria penilaian/ketegori penilaian dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permen PANdan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Imlementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian Inspektorat Jenderal dengan tingkat capaian kinerja seperti berikut ini :
Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian Akuntabilitas Kinerja
No. Kategori Nilai Angka Interpretasi Kategori Warna
1 AA >90 -100 Sangat Memuaskan,
2 A >80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat
akuntabel
3 BB >70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4 B >60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5 CC >50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
Adapun capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.2.
37 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Tabel IV.2 Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal per Triwulan Tahun 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/UTAMA(IKP/IKU)
TARGET
2016
TRIWULAN
I
TRIWULAN
II
TRIWULAN
III
TRIWULAN
IV
REALISASI
2016
TA
RG
ET
(%
)
% R
EA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
(%
)
% R
EA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
(%
)
% R
EA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
(%
)
% R
EA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
(%
)
% R
EA
LIS
AS
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya Kualitas Pertanggung-
jawaban Pengelolaan Keuangan
Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan
Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Aparatur Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
1. Level Internal Audit Capability
Model (IACM) Level 2 Level 2
2. Prosentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang
ditindak lanjuti dan tuntas
serta tepat waktu; dan
75% 75 102,20 75 98,00 75 65,50 75 42,66 75 77,10
3. Prosentase Jumlah Unit
Kerja/Satker yang bersih dari
penyimpangan materiil.
65% 65 0 65 107,69 65 88,92 65 97,91 65 73,63
38 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
a. Indikator Kinerja Program I, Level Internal Audit Capability Model (IACM)
Sejak tahun 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat telah melakukan inventarisasi kebutuhan peningkatan dan
self–assesment terhadap level kapabilitas organisasinya dalam rangka
peningkatan dari level 2 ke level 3. Sebuah Tim telah dibentuk langsung oleh
Inspektur Jenderal yang terdiri dari 7 (tujuh) sub tim dengan komposisi dari
pejabat struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu.
Lingkup penugasan Sub Tim disesuaikan dengan Key Performance Area
Internal Audit Capability Model. Tim khusus ini bekerja dalam rangka
mempersiapkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat mencapai target IACM level 3 pada akhir tahun 2017.
Asesmen terhadap pemenuhan level kapabilitas ini dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
b. Indikator Kinerja Program II, Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu
Pada tahun 2016, target penuntasan temuan Laporan Hasil Audit (LHA) yang
diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari ditargetkan sebesar 75%.
Adapun realisasi terhadap target selama tahun 2016 untuk Indikator Kinerja
Program ini rata–rata mencapai 77,10%, sehingga secara umur target kinerja ini
dinyatakan tercapai, kecuali pencapaian pada triwulan II dan IV yang sedikit
dibawah target. Dengan demikian capaian indikator kinerja program ini pada
tahun 2016 adalah 102,80% terhadap target.
c. Indikator Kinerja Program III, Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil
Target prosentase jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan
materiil pada tahun 2016 adalah sebesar 65%, dengan realisasi pada triwulan II
mencapai 107,69%, triwulan III sebesar 88,92% dan pada triwulan IV mengalami
kenaikan kembali sebesar 97,91%, namun pada triwulan I jumlah satker yang
bersih dari penyimpangan adalah sebesar 0%, hal ini disebabkan hanya ada
satu LHA yang terbit dan di dalamnya terdapat nilai keborosan/kebocoran
keuangan Negara. Berdasarkan data realisasi kinerja tersebut, maka capaian
tahun 2016 adalah 73,63%. Dengan demikian capaian indikator kinerja program
ini pada tahun 2016 adalah 113,28% terhadap target.
39 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
d. Realisasi Anggaran Tahun 2016
Realisasi keuangan Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2016 adalah
sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.3 dan Gambar 4 dibawah ini:
Tabel IV.3 Penyerapan Tahun 2016
No Program/Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket Pagu
(Ribuan)
Realisasi
(Ribuan)
Progress (%)
Keu Fisik
1 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 75.108.441 63.683.448 84,79 96.22
2 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan
Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 8.137.234 5.770.539 70,92 87.96
3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan
Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 6.253.944 3.958.600 63,29 86.74
4 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan
Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 9.506.944 6.500.550 68,38 81.45
5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan
Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 7.337.944 5.614.260 76.51 99.81
6 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan
Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 3.822.527 2.606.728 68.19 98.05
Jumlah 110.167.034 88.134.126 80,00% 94.10
Sumber : e-monitoring Desember 2016
Gambar 4. Rencana vs Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal TA 2016 Sumber : e-monitoring Desember 2016
40 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
e. Realisasi Indikator Kinerja
Selain realisasi Indikator Kinerja Program dan realisasi anggaran tahun 2016, pada laporan ini ditampilkan pula realisasi Indikator Kinerja Kegiatan/Output dan korelasinya mendukung IKP pada tahun 2016, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.3 dibawah ini:
Tabel IV.3 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan; Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya
NO Korelasi
IKP SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN/OUTPUT SATUAN
TARGET
2016
REALISASI
2016
1 IKP 1 Hasil Koordinasi
Penyusunan Rencana,
Program dan Evaluasi di
Inspektorat Jenderal
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran
dan Program Kerja
Pengawasan yang Tersusun
Laporan 2 2
IKP 1 Jumlah Dokumen Laporan
Kinerja, Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Program
Kerja Pengawasan yang
Tersusun
Laporan 2 2
IKP 1 Jumlah Dokumen Kinerja yang
Terevaluasi
Laporan 2 2
IKP 1 Jumlah Dokumen Peningkatan
Kapabilitas APIP yang
Tersusun
Laporan 2 2
2 IKP 2 Hasil Pemantauan
Penyelesaian Tindak
Lanjut LHP
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pemantauan Tindak lanjut
LHP
Laporan 4 4
IKP 2 Jumlah Laporan Kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi
Pengawasan yang
Dilaksanakan
Laporan 2 2
3 IKP 1 Auditor dan Auditi yang
Terbina
Jumlah Auditor dan Auditi
yang Terbina
Orang 2950 3027
4 IKP 1 Peraturan dan
Kebijakan Bidang
Pengawasan Lingkup
Kementerian PUPR
Jumlah Peraturan dan
Kebijakan Bidang Pengawasan
yang diterbitkan dan
dievaluasi
Laporan 5 4
5 IKP 1 Pelaksanaan Reviu
Penyusunan RKA-K/L
dan Revisi Anggaran
oleh APIP Lingkup
Kementerian PUPR
Jumlah Catatan/Laporan Hasil
Reviu dan Verifikasi
Laporan 2 2
41 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
NO Korelasi
IKP SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN/OUTPUT SATUAN
TARGET
2016
REALISASI
2016
6 IKP 1 Layanan Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Jumlah Laporan Layanan
Kepegawaian
Laporan 2 2
IKP 1 Jumlah Laporan Layanan
Ketatalaksanaan
Laporan 2 2
IKP 1 Jumlah Laporan Layanan
Administrasi Keuangan
Laporan 2 2
IKP 1 Jumlah Laporan Layanan
Umum/ Administrasi
Perkantoran
Laporan 2 2
7 IKP 1 Pelaporan secara
Elektronik
(e-Monitoring)
Tersusunnya Laporan secara
Elektronik (e-monitoring)
Laporan 28 28
8 IKP 2 & 3 Tersusunnya Laporan
Hasil Pemeriksaan Rutin
dan Pemeriksaan
Lainnya di Inspektorat I
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
Laporan 140 261
9 IKP 2 & 3 Tersusunnya Laporan
Hasil Pemeriksaan Rutin
dan Pemeriksaan
Lainnya di Inspektorat II
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
Laporan 84 194
10 IKP 2 & 3 Tersusunnya Laporan
Hasil Pemeriksaan Rutin
dan Pemeriksaan
Lainnya di Inspektorat
III
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
Laporan 140 292
11 IKP 2 & 3 Tersusunnya Laporan
Hasil Pemeriksaan Rutin
dan Pemeriksaan
Lainnya di Inspektorat
IV
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
Laporan 98 167
12 IKP 2 & 3 Tersusunnya Laporan
Hasil Pemeriksaan Rutin
dan Pemeriksaan
Lainnya di Inspektorat V
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
Laporan 33 216
Terdapat beberapa Indikator Kinerja yang memperoleh capaian kinerja jauh diatas target tahun 2016 dalam Renstra 2015-2017, diantaranya adalah indikator “Jumlah Auditor dan Auditi yang Terbina” dan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (pada Inspektorat I s.d V)”. Inspektorat Jenderal menilai tingginya capaian kinerja indikator tersebut pada tahun 2016 disebabkan karena penguatan fungsi pengawasan internal, diantaranya berupa peningkatan pengawasan bersifat konsultantif dan/atau preventif seperti pendampingan,
42 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
probity audit, verifikasi, reviu dan lain-lain, seiring dengan upaya perubahan paradigma Inspektorat Jenderal dari perannya selaku watchdog untuk lebih ditingkatkan menjadi quality assurance dan agent of change di lingkungan Kementerian PUPR.
4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi
a. Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015
Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun ini dengan tahun
sebelumnya adalah sebagai berikut:
Tabel IV.4 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2015 2016
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Kualitas
Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Negara
Serta Ketaatan, Efisiensi dan
Efektivitas Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Aparatur
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Level Internal Audit
Capability Model
(IACM)
Level
2
Level
2
Level
2
Level
2
Prosentase
Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang
ditindak lanjuti dan
tuntas serta tepat
waktu; dan
70% 83,03% 75% 77,10%
Prosentase Jumlah Unit
Kerja/Satker yang
bersih dari
penyimpangan materiil.
60% 90,26% 65% 73,63%
Adapun realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun ini dikarenakan perbedaan Rencana Strategis (Renstra 2009 – 2014 dengan Renstra 2015 – 2019) sehingga indikator kinerja utama/programnya tidak sama.
b. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target kinerja hingga tahun 2019
Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:
43 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Tabel IV.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
RE
ALIS
AS
I
RE
ALIS
AS
I
TA
RG
ET
TA
RG
ET
TA
RG
ET
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Kualitas
Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan
Negara Serta Ketaatan,
Efisiensi dan Efektivitas
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Aparatur
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
1. Level Internal Audit
Capability Model
(IACM)
Level 2
Level 2
Level 3
Level 3
Level 3
2. Prosentase
Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang
ditindak lanjuti dan
tuntas serta tepat
waktu; dan
83,0
3%
77,1
0%
80%
85%
90%
3. Prosentase Jumlah
Unit Kerja/Satker
yang bersih dari
penyimpangan
materiil.
90,2
6%
73,6
3%
70%
75%
80%
Apabila diperhatikan capaian kinerja tahun 2016, terdapat penurunan realisasi dibandingkan tahun 2015 dan khususnya pada capaian IKP No. 2 dan IKP No. 3. Terhadap kondisi ini perlu disusun rencana tindak agar realisasi kinerja tersebut tetap dapat memenuhi rencana/target pada tahun 2017 s.d 2019.
c. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dengan tahun 2015
Secara program atau kegiatan, anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2015 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan anggaran Tahun 2016, hal ini dikarenakan struktur anggaran yang telah berbeda. Adapun perbandingan realisasi penyerapan anggaran secara umum adalah:
Tabel IV.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dengan Tahun 2015
Tahun Anggaran Alokasi (Rp) Realisasi (%)
Fisik Keuangan
TA.2015 84.445.767.000,00 79,74 80,27
TA.2016 110.167.034.000,00 94,10 80,00
Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran diatas, dapat dinyatakan bahwa
secara umum kinerja anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2016
mengalami peningkatan, karena dengan realisasi keuangan yang hampir sama,
diperoleh realisasi fisik yang lebih baik dibandingkan realisasi fisik tahun 2015.
44 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
4.3. Analisis Kinerja Organisasi
Pada tahun 2016 terdapat capaian kinerja program/utama yang lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya pada indikator kinerja kegiatan/output terjadi peningkatan capaian kinerja, khususnya yang terkait dengan penguatan fungsi pengawasan intern.
a. Capaian Kinerja Lebih Rendah
Sehubungan dengan capaian Indikator Kinerja Program (IKP 2 dan IKP 3) yang berada dibawah capaian tahun 2015 tersebut, setelah dilakukan analisis dapat diidentifikasi bahwa penyebabnya antara lain:
1) Keterlambatan auditi dalam menyiapkan dan menyampaikan berkas tindak
lanjut;
2) Dokumen tindak lanjut yang diterima oleh Inspektorat Jenderal didominasi
oleh LHA yang sudah melebihi batas waktu tindak lanjutnya;
Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman auditi
serta penyedia jasanya (kontraktor dan konsultan) dalam menyusun
dokumen tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil audit. Hal lain
adalah kurangnya koordinasi antara auditor terkait dengan Bagian Evaluasi
LHP yang menangani tindak lanjut Laporan Hasil Audit, dimana dalam
penyampaian tindak lanjut, auditi seringkali menyerahkan tindak lanjut
tersebut langsung kepada auditor namun tidak disertai dengan Surat
Pengantar yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal sehingga tidak dapat
diproses.
3) Keterlambatan penyelesaian LHA, sehingga sebagian rekomendasi
menjadi lebih sukar untuk ditindaklanjuti;
Hal tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan reviu
berjenjang, dan pada beberapa pelaksanan audit masih diperlukan
pembahasan lebih lanjut atas temuan tersebut di kantor (Jakarta), serta
adanya tumpang tindih penugasan Tim Audit sehingga penyelesaian LHA
tertunda.
4) Keterlambatan distribusi LHA kepada Auditi, sehingga LHA terlambat
diterima auditi dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut yang tersisa
menjadi kurang dari 60 (enam puluh) hari;
Keterlambatan distribusi LHA tersebut dapat disebabkan karena
pengendalian proses penggandaan dan pengiriman LHA yang belum
optimal, atau alamat auditi yang tidak ditemukan.
45 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Terkait dengan permasalahan di atas, hingga tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Konsinyasi Percepatan Penyusunan LHA;
Tujuan pelaksanaan konsinyasi ini adalah untuk menyatukan beberapa
proses/tahapan penyusunan LHA sehingga diharapkan penyelesaiannya
menjadi lebih cepat. Pada tahun 2016 konsinyasi dilaksanakan sebanyak 3
(tiga) kali, khususnya setelah PKAT tahap III, IV dan V selesai
dilaksanakan. Selain seluruh Tim Audit, konsinyasi penyusunan LHA ini
juga diikuti oleh seluruh Supervisor Tim Audit.
Konsinyasi ini dinilai berjalan cukup efektif karena cukup banyak draft LHA
yang selesai dan dapat langsung dikumpulkan melalui TU (Tata Usaha)
masing-masing Supervisor. Selain itu pada saat konsinyasi Tim Audit dapat
berkonsultansi secara langsung dengan supervisornya sehingga dapat
segera dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ditemukan
dan melakukan revisi draft LHA secara cepat.
2) Monitoring percepatan tindak lanjut;
Tujuan monitoring ini adalah untuk mempercepat tindak lanjut atas temuan
LHA Inspektorat Jenderal yang telah terlambat ditindaklanjuti dari batas
waktu 60 (enam) puluh hari. Monitoring percepatan tindak lanjut ini
dilaksanakan oleh Tim yang dikordinir oleh Bagian Evaluasi LHP. Dalam
pelaksanaannya pada tahun 2016 telah mencakup seluruh satuan kerja
Kementerian PUPR di 34 propinsi. Kegiatan monitoring ini dinilai sangat
efektif, karena selain mampu menjangkau tindak lanjut atas sisa temuan
dari tahun-tahun sebelumnya, juga dapat memberikan pemahaman kepada
auditi mengenai prosedur tindak lanjut LHA, sehingga diharapkan
penyampaian tindak lanjut hasil audit berikutnya dapat lebih cepat dan
efektif.
3) Rakorwas (Rapat Kordinasi Pengawasan);
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2016 dengan tujuan
dapat melakukan percepatan tindak lanjut terhadap temuan BPK-RI (Badan
Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia) dan BPKP, terutama temuan-
temuan yang bersifat materiil. Pelaksanaan Rakorwas secara langsung
mengikutsertakan auditor dari BPK-RI dan BPKP secara langsung dalam
proses pembahasan tindak lanjut atas rekomendasi dari temuan pada
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kedua institusi dimaksud. Kegiatan ini
dinilai cukup efektif dalam mengurangi nilai temuan aparat pengawasan
eksternal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
46 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
4) Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan BPK-RI;
Kegiatan konsinyasi ini dilakukan dalam rangka percepatan tindak lanjut
dan validasi atas temuan BPK-RI, dan dinilai cukup efektif membantu para
auditi di lingkungan Kementerian PUPR dalam menyampaikan tindak lanjut
hasil pemeriksaannya.
Selain melanjutkan kegiatan-kegiatan pendukung capaian kinerja tersebut
diatas, telah dirumuskan rencana untuk mendorong peningkatan kinerja yang
akan dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain:
1) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas;
Peningkatan jumlah dan kapabilitas auditor serta faktor pendukungnya yang
terus diupayakan secara berkesinambungan, sebagaimana target IKP No. 1
bahwa pada akhir tahun 2017 level kapabilitas Inspektorat Jenderal
mencapai Level 3 IACM.
Arah pencapaian target IKP No. 1 tersebut diatas secara otomatis akan
meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam peran konsultansi tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Kementerian PUPR,
khususnya dari tingkat satuan kerja hingga unit organisasi Eselon I.
Peningkatan peran konsultansi ini diharapkan juga akan mendukung
peningkatan capaian IKP No. 3, dengan semakin ekonomis, efisiensi dan
efektifnya pengelolaan kegiatan oleh auditi.
2) Meningkatkan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Audit;
Upaya perbaikan prosedur dan ketaatatan proses dalam penyelesaian LHA
akan dilaksanakan pada tahun 2017 di lingkungan Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga
diharapkan penyelesaian LHA dapat tepat waktu dan lebih cepat dikirim
kepada auditi.
3) Sosialisasi dan Konsinyasi Tentang Tindak Lanjut;
Perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman auditi dalam
menyusun dokumen tindak lanjut LHA,
4) Pengembangan SIM dan peningkatan publikasi;
Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi Pengawasan serta mengoptimalkan informasi pengawasan melalui media yang tersedia (website Inspektorat Jenderal, liflet, brosur, dll).
b. Kegiatan-kegiatan Tahun 2016 terkait Isu Strategis Organisasi
Dalam rangka menyikapi tantangan yang dihadapi sebagaimana diuraikan pada
Bab I, sub.bab 1.4 tentang Isu Strategis Organisasi, (Penguatan Integritas,
Peningkatan Kapabilitas, dan Perubahan Paradigma Inspektorat Jenderal), pada
47 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam
rangka menyikapi tantangan yang dihadapi, antara lain:
1) Terkait dengan tantangan “Masih adanya paradigma dari sebagian pejabat
yang memandang aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat seperti musuh, bahkan sebagian pihak
menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai wahana untuk mencari-
cari kesalahan/menemukan penyimpangan (watch dog) dan belum
sepenuhnya memandang sebagai mitra auditi serta tempat berkonsultasi
dalam memperbaiki kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat”, maka Inspektorat Jenderal telah mengupayakan penguatan fungsi
pengawasan internal yang berupa peningkatan pengawasan bersifat
konsultantif dan/atau preventif seperti pendampingan, probity audit,
verifikasi, reviu dan lain-lain, hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian
kinerja terkait sebagaimana telah diuraikan pada sub.bab 4.1. huruf e.
2) Terkait dengan tantangan “Peningkatan peran APIP dalam mencapai opini
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan
Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk
mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, pada tahun 2016 Inspektorat
Jenderal telah melaksanakan kegiatan sejak dari Reviu RKA-KL Pagu
Anggaran, Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran, Pendampingan Penyusunan
Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja, Reviu Laporan Keuangan Unit
Organisasi Eselon I hingga Reviu Laporan Keuangan Kementerian PUPR.
3) Terkait dengan tantangan “Peningkatan peran APIP dalam penerapan SPIP
dan penguatan pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi”.
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu
penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem
pengawasan berdampak pada tumbuhnya perilaku negatif aparatur. Karena
itu perubahan perilaku negatif aparatur harus diarahkan melalui penguatan
sistem pengawasan.
Peran program penguatan pengawasan sangat penting dalam mewujudkan
sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yaitu untuk mewujudkan: Birokrasi
Yang Bersih dan Akuntabel; Birokrasi yang Efektif dan Efisien; dan Birokrasi
yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.
Untuk menjawab tantangan tersebut pada tahun 2016 Insektorat Jenderal
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) Internalisasi Penguatan Pengawasan dalam Rangka Mendukung
Reformasi Birokrasi kepada para Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit
Pelaksana Teknis (UPT)/Kepala Satker/PPK/Bendahara/Pejabat Penguji
SPM/Pejabat Pengadaan dan lain-lain. Adapun materi yang disampaikan
antara lain :
48 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Sosialisasi TP4P dan TP4D,
Pengendalian Gratifikasi,
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Penanganan Pengaduan Masyarakat,
Pengenalan Whistle Blowing System (WBS),
Pelaporan LHKPN/LHKASN,
Penanganan Benturan Kepentingan,
Pengenaan Daftar Hitam/Blacklist,
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
Reviu Usulan Persetujuan Multi Years Contract, dan
Piagam Audit Intern (Audit Charter).
Kegiatan Internalisasi tersebut telah dilaksanakan di beberapa wilayah
sebagai berikut:
Tabel IV.6 Realisasi Pelaksanaan Internalisasi Bidang Pengawasan dan TP4P
NO WAKTU LOKASI KETERANGAN PESERTA
TARGET REALISASI
1. 17 – 18 Mei 2016 Medan Internalisasi 100 orang 118 orang
2. 01 – 02 Juni 2016 Makassar Internalisasi 150 orang 173 orang
3. 18 – 19 Agustus 2016 Jakarta Internalisasi dan TP4P 100 orang 118 orang
4. 15 – 16 September 2016 Bandung Internalisasi dan TP4P 150 orang 152 orang
5. 12 - 13 Oktober 2016 Palembang Internalisasi 100 orang 91 orang
6. 18 Oktober 2016 Makassar TP4P 150 orang 170 orang
7. 29 - 30 September 2016 Surabaya Internalisasi dan TP4P 150 orang 186 orang
8. 09 - 10 November 2016 Jayapura Internalisasi dan TP4P 100 orang 104 orang
9. 06 - 07 Desember 2016 Jambi Internalisasi dan TP4P 100 orang 86 orang
10. 15 - 16 Desember 2016 Padang Internalisasi dan TP4P 100 orang 102 orang
Total 1200 orang 1300 orang
b) Menyusun Produk Hukum Bidang Pengawasan Sebagai Berikut:
Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 tentang
Pengendalian Gratifikasi,
Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
Keputusan Menteri PUPR Nomor 593/KPTS/M/2016 tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian
PUPR,
49 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Keputusan Menteri PUPR Nomor 594/KPTS/M/2016 tentang
Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas
untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani,
Keputusan Menteri PUPR Nomor 869/KPTS/M/2016 dan Keputusan
Menteri PUPR No 975/KPTS/M/2016 tentang Satgas (Satuan Tugas)
Saber (Sapu Bersih) Pungli (Pungutan Liar) Kementerian PUPR,
Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor
39/KPTS/IJ/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) Inspektorat Jenderal,
Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor
10/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Penghubung Kementerian PUPR
dengan TP4P Kejaksaan RI,
Keputusan Irjen PUPR Nomor 16.a/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Satgas
Reviu Revisi Anggaran,
Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2016 tentang
Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
c) Pembentukan Tunas Integritas Kementerian PUPR
d) Memfasilitasi kegiatan dalam rangka mendukung PMPRB
Pelatihan Verifikator & Penelaah WBS di Jakarta tanggal 18 Januari
2016 dengan jumlah peserta 31 orang.
Monitoring Kepatuhan Pengisian LHKASN ke beberapa provinsi,
sebagai berikut:
- D.I. Yogyakarta, pada tanggal 8 Januari 2016, diikuti oleh 31 orang
peserta,
- Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 14 Maret 2016, diikuti oleh 36
orang peserta,
- Sulawesi Tengah, pada tanggal 18 Maret 2016, diikuti oleh 40
orang peserta,
- Bengkulu, pada tanggal 22 Maret 2016, diikuti oleh 41 orang
peserta,
Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Inspektorat
Jenderal, tanggal 11 Maret 2016, dengan peserta sebanyak 69 orang.
Melaksanakan kegiatan untuk mendukung WBK:
- Pengarahan tentang Kementerian PUPR menuju WBK, di Jakarta
tanggal 2 Februari 2016 dengan peserta 84 orang wakil dari setiap
Unit Organisasi.
- Pendampingan Pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi), di Jakarta
tanggal 29 November 2016 dengan peserta 80 orang wakil dari
setiap Unit Organisasi.
50 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
- Pameran Hari Anti Korupsi Internasional tingkat Nasional di
Pekanbaru Riau, tanggal 8 - 10 Desember 2016.
Memfasilitasi Rapat Persiapan Survei Internal RB Kementerian PUPR
tanggal 3 Mei 2016 dan Pelaksanaan Penyelesaian Laporan PMPRB
Kementerian PUPR pada tanggal 11 Mei 2016.
c. Rencana Kegiatan Tahun 2017 terkait Isu Strategis Organisasi
Organisasi perlu menyusun langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi di tahun mendatang sehingga tantangan dapat diselesaikan dan berbagai kendala seperti yang terjadi pada tahun dilaporkan dapat diminimalisir.
Dalam rangka mempertahankan momentum yang telah diperoleh pada tahun 2016 dan meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, untuk tahun 2017 telah direncanakan pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1) Menyelesaikan penyusunan produk hukum bidang Pengawasan, antara lain:
Penyusunan Permen PUPR tentang WBS,
Penyusunan Permen PUPR tentang Manajemen Resiko,
Penyusunan Permen PUPR tentang RBIA,
Permen PUPR tentang Pedoman Pengawasan,
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kementerian PUPR dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Korban, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,
Surat Edaran Menteri PUPR tentang Benturan Kepentingan.
2) Koordinasi dengan TP4P Kejaksaan RI.
3) Fasilitasi Pelaksanaan Saber Pungli Kementerian PUPR.
4) Monev Pengendalian Gratifikasi dan Kepatuhan LHKASN.
5) Evaluasi dan Penyegaran Pelaksanaan WBS PBJ
6) Pembekalan Tim Penilai Internal Zona Integritas
7) Identifikasi Pengarusutamaan Gender.
8) Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap regulasi-regulasi
baru di bidang PUPR.
9) Kesinambungan penguatan pengawasan internal, termasuk dalam
mengawal perencanaan program dan anggaran Kementerian PUPR.
10) Peningkatan kapasitas Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan
pengawasan intern, dengan rencana upaya penambahan jumlah auditor,
pengaturan kembali kapasitas masing-masing Inspektorat
11) Peningkatan kapabilitas auditor dan sekretariat Inspektorat Jenderal, melalui:
Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.
51 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah dan kompetensi PNS di Sekretariat Inspektorat Jenderal dan auditor pada setiap Inspektorat.
Meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan dasar audit dan keteknikan PUPR secara berkesinambungan.
Secara bertahap melanjutkan upaya peningkatan kompetensi auditor melalui sertifikasi profesi Auditor oleh AAI (Asosiasi Audit Internal) dan lembaga pengembangan internal auditor lainnya
12) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan,
untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern, melalui
pengembangan sistem informasi yang menyeluruh dan dukungan perangkat
keras dan perangkat lunak teknologi informasi untuk keperluan pengawasan
dan pemantauan hasil audit.
13) Peningkatan kualitas proses audit, melalui:
Penerapan perencanaan, pelaksanaan dan finalisasi proses audit berbasis elektronik,
Pengembangan dan pemutakhirkan sistem informasi pengawasan dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan.
14) Peningkatan pelayanan publik, melalui:
Mengintensifkan penanganan terhadap masukan dari masyarakat,
Pengembangan dan pemutakhirkan sistem informasi pengawasan dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan serta proses tindak lanjutnya,
Pengembangan dan pemutakhiran laman web Inspektorat Jenderal,
Meningkatkan pelayanan terhadap permintaan pihak lain dalam hal sosialisasi dan pelatihan tentang pengawasan bidang PUPR.
4.4. Realisasi Anggaran
Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab 4.1 huruf d, realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 sebesar 80% dari alokasi anggaran. Tingkat penyerapan tersebut tidak dapat sepenuhnya dinyatakan sebagai akibat dari kelemahan dalam perencanaan anggaran, namun juga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
Sekitar 50% dari alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 adalah biaya Perjalanan Dinas, yang dalam perencanaannya menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dalam realisasi pertanggungjawaban menggunakan prinsip at cost, yang rata-rata lebih rendah dari nilai pada SBM,
Sehubungan dengan struktur alokasi anggaran tersebut diatas, masih terbatasnya jumlah auditor aktif yang dimiliki Inspektorat Jenderal juga mempengaruhi kapasitas pelaksanaan tugas pengawasan intern,
52 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Adanya kebijakan penghematan berupa self blocking yang mengakibatkan anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 2 Miliar Rupiah berupa alokasi untuk pengadaan Kendaraan Operasional tidak dapat digunakan,
Upaya efisiensi dalam pelaksanaan beberapa penugasan, diantaranya pendampingan, probity audit dan reviu, dan penelitian awal yang dapat dilaksanakan di kantor Inspektorat Jenderal di Jakarta, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah,
Terdapat 20 orang auditor yang sedang melaksanakan pendidikan S2. Selain mengurangi kapasitas SDM, sehingga kondisi ini juga sedikit mengurangi kapasitas untuk pelaksanaan pengawasan ke daerah,
Audit terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian PUPR di 31 Provinsi dilaksanakan dengan melibatkan auditor dari Inspektorat Provinsi, sebagai bentuk pelimpahan sebagian kewenangan dan sarana pembelajaran serta untuk menyiasati keterbatasan kapasitas personil auditor di Inspektorat Jenderal. Kebijakan ini juga berakibat mengurangi penggunaan biaya perjalanan dinas, khususnya dari Jakarta ke daerah, serta biaya penginapan di daerah,
Disamping itu, berdasarkan perbandingan realisasi anggaran pada Sub Bab 4.2
huruf c, dapat dinyatakan bahwa kinerja anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun
2016 telah mengalami peningkatan, karena dengan realisasi keuangan yang
hampir sama, realisasi fisik pada tahun 2016 jauh lebih baik dibandingkan realisasi
fisik tahun sebelumnya.
53 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
BAB V
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengawasan pada TA 2016, sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Utama/Program sebagai berikut:
1. Level Internal Audit Capability Model (IACM), Level 2;
2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu, 77,10%; dan
3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil, 73,63%.
Penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 80% dari alokasi yang disediakan, belum optimalnya penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal bukan hanya disebabkan karena belum seimbangnya jumlah SDM Auditor jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tersedia, namun juga dapat dinyatakan sebagai hasil dari beberapa upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan beberapa tugas pengawasan intern, dan perbaikan fungsi manajemen sehingga dapat diperoleh capaian realisasi fisik jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan prosentase penyerapan yang relatif sama. Permasalahan jumlah SDM Auditor tersebut akan diminalisir dengan melanjutkan program pengembangan SDM, baik penambahan kapasitas maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP. Harapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun mendatang adalah semakin baik dalam menjalankan tugas, sebagai institusi pengawasan intern yang handal, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapabilitas dan perubahan paradigma Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
54 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
LAMPIRAN
56 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Penghargaan dari pihak ketiga
55 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Perjanjian Kinerja (Formulir PK)
56Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
Penghargaan dari pihak ketiga