-
Nomor
Lampiran
Klasifikasi
Perihal
KEMENTERIAN PERHUBUNGANINSPEKTORAT JENDERAL
JI.MERDEKABARAT8JAKARTA 10110
TEL. (021) 34569193813154
3507656
FAX : (021) 3813154TLX :44310 DEPHUB IAFAX :
um 2a2m./,ftM^'2or)
SEGERAUndangan Rapat InstruksiIrjen Tentang LaranganMenerima dan
MemberiGratifikasi
Jakarta,^ September 2017
KepadaYth. 1. Inspektur Is.dV
2. Kepala Biro Hukum3 Para Auditor Madya4 Kepala Bagian
Kepegawaian,
Hukum dan Tata Usaha ItjenDi-Jakarta
Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada .
Hari/tanggal
Pukul
Tempat
Acara
Selasa, 3 Oktober 201714 00WlB-selesaiRuang Rapat Amanah
Inspektorat JenderalLantai 6Gedung Karsa KemenhubMembahas Konsep
Instruksi Inspekturjenderal Tentang Larangan Menenma danMemberi
Gratifikasi di lingkunganKementerian Perhubungan
Pimpinan Rapat: Inspektur Jenderal
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.
SEKRETAR
AGAJ^ULYANA^^hLidHp'imD^®^^'uda (,V/c)NIP. 196^091983031005
RAT JENDERAL
-
KEMENTERIAN PERHUBUNGANINSPEKTORAT JENDERAL
Jl. MERDEKA BARAT 8JAKARTA 10110
TEL. (021)34569193813154
3507656
FAX : (021) 3813154TLX ! 44310 DEPHUB IAFAX
INSTRUKSI INSPEKTUR JENDERALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR:
TENTANG
LARANGAN MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI DI
LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL,
Menimbang
Mengingat
bahwa dalam rangka mengimplementasikan PeraturanMenteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.87 Tahun 2004 tentang
Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kementerian Perhubungan,
dipandangperlu mengoptimalkan pencegahan korupsi, kolusidan
nepotisme di lingkungan KementerianPerhubungan dengan melarang
semua pejabat danpegawai di lingkungan Kementerian
Perhubuganmenerima dan memberi gratifikasi yangberhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengantugas serta kewajibannya sebagai
penyelenggaranegara/pegawai di lingkungan
KementerianPerhubungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan InstruksiInspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan tentangLarangan Menerima dan Memberi Gratifikasi
dilingkungan Kementerian Perhubungan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara
yang Bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999m™. 7K Tambahan Lembar Negara Republik
-
« /
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3874)
sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentangTata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat danPemberian Penghargaan dalam
Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 3995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037);
-
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Orgasnisasi Kementerian Negara (Lembaran negara
Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);10. Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;11. Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun
2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di LingkunganKementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana diubah
terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 816);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan KementerianPerhubungan
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 772);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 312Tahun 2016
tentang Unit Pengendalian Gratifikasi(UPG) di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Inspektur Jenderal NomorSK.82/HK.206/ITJEN-2014
tanggal 15 Desember2014 tentang Kebijakan Pengawasan
InspektoratJenderal Kementerian Perhubungan;
-
Memperhatikan
Kepada
Untuk
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
Surat Deputi Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor
R/3372/GTF.02.01/13/08/2017 tanggal 22 Agustus
2017.
MENGINSTRUKSIKAN :
1. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya;
2. Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama;
3. Pejabat Administrator;
4. Pejabat Pengawas;
5. Seluruh pegawai Kementerian Perhubungan.
Para pejabat dan pegawai di lingkungan KementerianPerhubungan
dilarang untuk menerima dan memberigratifikasi dalam bentuk apapun
yang berhubungan denganjabatan dan berlawanan dengan tugas serta
kewajibannyasebagai penyelenggara negara/pegawai di
lingkunganKementerian Perhubungan.
Para pejabat dan/atau pegawai di lingkungan
KementerianPerhubungan yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadaplarangan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama
akandikenakan sanksi tingkat berat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Para pimpinan masing-masing unit kerja di lingkunganKementerian
Perhubungan bertanggung jawab ataspelaksanaan instruksi Inspektur
Jenderal KementerianPerhubungan.
Para pimpinan masing-masing unit kerja di lingkunganKementerian
Perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan
instruksi ini kepada Inspektur Jenderal.
-
KELIMA Instruksi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
ini
mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal
INSPEKTUR JENDERAL,
WAHJU S. UTOMO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:1. Menteri
Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal;3. Para Direktur Jenderal dan
para Kepala Badan di lingkungan Kementerian
Perhubungan;4. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat
Jenderal.
-
yi/\\ri
fjjgk KEMENTERIAN PERHUBUNGANINSPEKTORT JENDERAL
INSPEKTORAT II
DISPOSISI KEPADA:V
vt-K?
1. KORWILI
2. KORWILII
3. KORWIL III
4. KORWILIV
5. KORWIL V6. KASUBAGTU
CATATAN :
x/?F^
I