Scanned by CamScanner - kemlu.go.id IKU Itjen 2017.pdf · Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat Jenderal L2.1 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal BB (Nilai ... merupakan

Scanned by CamScanner



Cu

sto

mer

Inte

rnal

Bu

sin

ess

Pro

cess

Lea

rnin

g &

Gro

wth

SDM

L1. Implementasi Talent Management

di Itjen

Organisasi dan Lingkungan Kerja

L2. Organisasi dan tata kelola yang baik

di Itjen

L3. Peningkatan Engagement

Pegawai di Itjen

Anggaran

L4. Anggaran yang optimal di Itjen

Peta Strategi Inspektorat JenderalKEMENTERIAN LUAR NEGERI

C2. Terwujudnya pengawasan dan

pengendalian internal yang handal, berintegritas dan

akuntabel

B2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang

terencana, terukur, ekonomis, efektif dan

efisien

B3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara

serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan

B1. Meningkatnya efektifiitas kegiatan

pengendalian

C1. Organisasi dan tata kelola yang baik

L4. Pengelolaan Anggaran yang

Optimal dan Akuntabel di Itjen

C3. Pengelolaan Anggaran yang

Akuntabel

2017 2018 2019 2020

C1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu 85 85 85 85 Sekretariat Inspektorat Jenderal

C1.2 Nilai AKIP Kemlu (MenPAN-RB) BB (Nilai

75)BB BB BB

Sekretariat & Inspektorat Wilayah

C2Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal

yang handal, berintegritas dan akuntabelC2.1

Indeks kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI terhadap

pengawasan dan pengendalian internal yang di lakukan Inspektorat Jenderal

Indeks 3

(Skala 4)

Indeks 3

(Skala 4)

Indeks 3

(Skala 4)

Indeks 3

(Skala 4)Inspektorat Wilayah

C3 Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel C3.1 Opini audit BPK WTP WTP WTP WTPInspektorat Wilayah

B3.1.1

Persentase penyelesaian LHE

dokumen SAKIP Unit Organisasi,

Satker Pusat dan Perwakilan RI di

wilayah kerja Inspektorat Wilayah

100% 100% 100% 100% Inspektorat Wilayah

B3.1.2

Persentase tindaklanjut

rekomendasi hasil verifikasi/reviu

dokumen Satker Pusat dan

Perwakilan


B3.1.3Indeks penilaian SPIP Satker Pusat

dan Perwakilan sesuai target80 81 82 83 Inspektorat Wilayah

B2.1Persentase Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi

kriteria standar penilaian audit kinerja (Baik = minimal 71)92% 92% 95% 95% Inspektorat Wilayah

B2.2 Level Internal Audit Capability Model (IACM) 3 (Skala 5) 3 3 3 Sekretariat Inspektorat Jenderal

B3.1

Persentase penyelesaian Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi,

Satuan Kerja dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)


B3.2Persentase penyelesaian Review RKA-K/L Unit Organisasi, Satuan

Kerja dan Perwakilan RI 100% 100% 100% 100% Inspektorat Wilayah

B3.3Persentase penyelesaian Review RK-BMN Unit Organisasi, Satuan

Kerja dan Perwakilan RI100% 100% 100% 100% Inspektorat Wilayah

L1 Implementasi Talent Management di Inspektorat Jenderal L1.1Persentase pejabat di Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi

standar kompetensi jabatan100% 100% 100% 100%

Sekretariat Inspektorat Jenderal

L2Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat

JenderalL2.1 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

BB (Nilai

78)BB BB BB Sekretariat Inspektorat Jenderal

L3Peningkatan Engagement Pegawai di Inspektorat

Jenderal L3.1 Indeks engagement pegawai di Inspektorat Jenderal 3 (skala 5) 3 (skala 5) 3 (skala 5) 3 (skala 5)


L4.1Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja di Inspektorat

Jenderal 95% 95% 95% 95% Sekretariat Inspektorat Jenderal

L4.2Persentase temuan Itjen & BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat

Jenderal 75% 75% 75% 75% Sekretariat Inspektorat Jenderal

L4.3Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai

ketentuan dan peraturan perundang-undangan 100% 100% 100% 100% Sekretariat Inspektorat Jenderal

B2Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana,

terukur, ekonomis, efektif dan efisien

B3

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan

aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko

permasalahan

Learning & Growth

L4Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di

Inspektorat Jenderal

PIC

Customer

C1 Organisasi dan tata kelola yang baik

Internal Business Process

B1

Meningkatnya efektifiitas kegiatan pengendalian untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas

kinerja Satker

B1.1Persentase akuntabilitas kinerja dan penganggaran Unit Organisasi,

Satuan Kerja dan Perwakilan

KEY PERFORMANCE INDICATOR & TARGET

INSPEKTORAT JENDERAL

Perspective ID SO Strategic Objective ID KPI/IKU KPI/IKU ID SUB IKU SUB IKU

Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi Indikator Kinerja

Utama:

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate ( X ) Low

Tingkat Validitas IKU :( X ) Exact () Proxy ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab

IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading

Metode Cascading : ( X ) Direct ( ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :( ) Sum ( ) Average

(X) Take Last

Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :( ) Sum ( X ) Average ( ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan

Laporan Nilai Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB

KemenPAN-RB

Semua Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Nilai Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenlu oleh KeMENPAN dan RB

IKU-1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

Definisi:

Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas

upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka mencapai good governance.

Penilaian indeks mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB baik pada komponen proses maupun hasil berdasarkan

Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komponen 8 program area perubahan, yaitu: Perubahan pola pikir dan budaya kerja (Manajemen Perubahan);

Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Manajemen SDM Aparatur; Penguatan

Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Indeks Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Proses dan Hasil. Proses adalah seluruh upaya yang dilakukan

oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen proses.

Hubungan sebab-akibat antara komponen proses dan hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan

pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Komponen proses sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para

pemangku kepentingan.

Formula:

Tujuan:

untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan

kondisi good governance.

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA


Customer Perspective

Organisasi dan tata kelola yang baik

Definisi:

Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta

pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat

dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword: prosedural)

C1

Tabel Data

2018

Target Realisasi Target Realisasi Target

N/A N/A 85 N/A …

N/A N/A N/A N/A ...

N/A N/A N/A N/A ...

N/A N/A N/A N/A ...

N/A N/A N/A N/A ...



Utama:

Satuan Pengukuran :


Tingkat Validitas IKU :( X ) Exact () Proxy ( ) Activity


IKU :


Sumber Data :




(X) Take Last

Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :( ) Sum ( ) Average ( ) Raw data



Tabel Data :

2018

Target Realisasi Target Realisasi Target

N/A N/A BB (Nilai 75) N/A BB

N/A N/A N/A ...

N/A N/A N/A ...

N/A N/A N/A ...

N/A N/A N/A ...

TAHUNAN

Periode Pelaporan

2016 2017

TRIWULAN II

TRIWULAN IV

TRIWULAN III

TRIWULAN II

TRIWULAN I

TRIWULAN IV

Semua Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI

KemenPAN-RB

Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB

2016 2017Periode Pelaporan

TAHUNAN

TRIWULAN I

TRIWULAN III

Formula:

Nilai AKIP Kemenlu oleh KemenPAN-RB

Tujuan:

untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan

berorientasi hasil.

Nilai AKIP

IKU-2 Nilai AKIP Kemlu (MenPAN-RB)

Definisi:

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik .

Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi internal;

dan (5) capaian kinerja

Perspektif:

Sasaran Strategis:




Utama:

Satuan Pengukuran :


Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity


IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( X ) Non-Cascading

Metode Cascading : ( ) Direct ( X ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :( X ) Sum ( ) Average ( ) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :( ) Sum ( x ) Average ( ) Raw data


Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( X ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Target Realisasi Target Realisasi

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A Indeks 3 N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A Indeks 3 N/A

TRIWULAN II

TRIWULAN III

Definisi:

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan tersebut.

Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- norma yang telah melembaga

Formula:

Nilai Indeks kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Tujuan:

Indeks Kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan adalah ukuran yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan yang diterima oleh

penerima jasa dalam hal ini Satker Pusat dan Perwakilan

2016

Indeks

Inspektorat Wilayah I, II, III, IV

Satker Pusat dan Perwakilan

Laporan Hasil Kuesioner

TRIWULAN IV

TAHUNAN

TRIWULAN I

2017

untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Periode Pelaporan




Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang handal, berintegritas dan akuntabel



Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- norma yang telah melembaga.

Handal adalah tangguh, kuat, dan terpercaya.

Berintegritas adalah konsistensi dalam nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan

IKU-1 Indeks kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang di lakukan Inspektorat Jenderal

2018

Target

Indeks 3

Indeks 3

Definisi:



Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- norma yang telah melembaga

Formula:

Nilai Indeks kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Tujuan:

Indeks Kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan adalah ukuran yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan yang diterima oleh

penerima jasa dalam hal ini Satker Pusat dan Perwakilan

untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal




Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang handal, berintegritas dan akuntabel



Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- norma yang telah melembaga.

Handal adalah tangguh, kuat, dan terpercaya.

Berintegritas adalah konsistensi dalam nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.


IKU-1 Indeks kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang di lakukan Inspektorat Jenderal

C2

Perspektif:

Sasaran Strategis:




Utama:

Satuan Pengukuran :




IKU :


Sumber Data :




( X ) Take Last

Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :( ) Sum ( ) Average ( ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : (X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize


Tabel Data :

Target RealisasiWTP WDP

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/ATRIWULAN IV N/A N/A .....

TRIWULAN III N/A N/A .....

TRIWULAN II N/A N/A .....

TRIWULAN I N/A N/A .....

TAHUNAN WTP N/A WTP

Periode Pelaporan 2016 2017 2018

Target Realisasi Target

Laporan Hasil Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kemenlu




Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel

Definisi:

Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana

tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu

tertentu (periode) di masa yang akan datang.

Optimal berarti paling baik dan tertinggi


Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang

telah ditetapkan.

Tujuan:

untuk mengukur seberapa jauh tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan K/L

Nilai dari BPK

Inspektorat Wilayah I, II, III, IV

BPK

IKU-1 Opini BPK

Definisi:

Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal

Batasan waktu:

1 tahun anggaran

Formula:

Penilaian dari BPK (WTP = 4 , WDP= 3 , adverse = 2, disclaimer =1)

C3

Perspektif:

Sasaran Strategis:




Utama:

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate ( ) Low

Tingkat Validitas IKU :( X) Exact () Proxy ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung

Jawab IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta

( X ) Non-Cascading

Metode Cascading : ( ) Direct ( ) Indirect


( X ) Take Last

Known Value


Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan (X ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Target

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



Utama:

Satuan Pengukuran :


Tingkat Validitas IKU :( ) Exact (X) Proxy ( ) Activity


Jawab IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading


Jenis Konsolidasi Periode :( ) Sum ( X ) Average

( ) Take Last Known

Value



Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( X ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Target

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TRIWULAN III N/A N/A N/A .....

TRIWULAN IV N/A N/A N/A 100%

TRIWULAN I N/A N/A N/A .....

TRIWULAN II N/A N/A N/A 100%

Target

TAHUNAN N/A N/A N/A


Realisasi Target Realisasi

Persentase

Semua Inspektorat Wilayah

KemenPAN-RB

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Definisi:

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi internal; dan

(5) capaian kinerja

Formula:

Tujuan

Untuk mengukur Nilai rata-rata AKIP seluruh Satker Pusat dan Perwakilan

Jumlah Dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang di evaluasi

Jumlah Dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang di selesai di evaluasi

X 100%

TRIWULAN IV N/A N/A N/A 100%

IKU-1 SUB IKU-1 Persentase penyelesaian LHE dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja

TRIWULAN II N/A N/A N/A 100%

TRIWULAN III N/A N/A N/A ....

TRIWULAN I N/A N/A N/A .......


Realisasi Target Realisasi Target



Business Process

Meningkatnya efektifiitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas

Definisi:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

mendukung kegiatan yang dijalankan dalam kegiatan pengendalian.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal

yang menyangkut pertanggungjawabannya.

IKU-1 Persentase akuntabilitas kinerja dan penganggaran Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan

Indeks


Satker Pusat dan Perwakilan

Laporan Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP, Laporan Hasil Review dan Kertas Kerja SPIP

Definisi:

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal

yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan pegawai secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan.

Indeks ini terdiri dari 3 Sub IKU, yaitu:

Sub IKU 1: Persentase penyelesaian LHE dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja Bobot: 40%

Sub IKU 2: Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil verifikasi/reviu dokumen Satker Pusat dan Perwakilan. Bobot: 30%.

Sub IKU 3: Indeks penilaian SPIP Satker Pusat dan Perwakilan sesuai target. Bobot: 30%

Formula:

(40% x Realisasi Sub IKU 1) + (30% x Realisasi Sub IKU 2) + (30% x Realisasi Sub IKU 3)

Tujuan:

untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satker Kemlu Pusat dan Perwakilan

TAHUNAN N/A N/A N/A

B1

Perspektif:

Sasaran Strategis:




Utama:

Satuan Pengukuran :


Tingkat Validitas IKU :( X) Exact () Proxy ( ) Activity


Jawab IKU :


Sumber Data :






Periode Pelaporan : ( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Target

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



Utama:

Satuan Pengukuran :




Jawab IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading



( X ) Take Last Known

Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :( ) Sum (X ) Average ( ) Raw data


Periode Pelaporan : ( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

2018

Target Target

N/A 3

N/A 3

N/A

N/A

N/ATRIWULAN IV N/A N/A N/A

( X ) Take Last Known Value

TRIWULAN II N/A N/A N/A

TRIWULAN III N/A N/A N/A

TAHUNAN N/A 3 N/A

TRIWULAN I N/A 3 N/A

Periode Pelaporan 2016 2017


Semua Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

BPKP

Laporan Assesment

Internal Audit Capability Model (IACM) adalah sebuah dokumen yang dihasilkan oleh IIARF dan bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang 5 level pertumbuhan kapabilitas sebuah organisasi internal audit dalam organisasi. IACM pada dasarnya merupakan tools yang

digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan

penilaian mandiri (self assessment) terhadap area proses kunci (key process areas) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP

saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi

Formula:

Level IACM

Tujuan:

Untuk mengukur Level IACM Inspektorat Jenderal

Level

TRIWULAN IV N/A N/A N/A

IKU-2 Level IACM

Definisi:

TRIWULAN II N/A N/A N/A

TRIWULAN III N/A N/A N/A

TAHUNAN N/A 90% N/A

TRIWULAN I N/A N/A N/A

Periode Pelaporan 2016 2017


Laporan audit kinerja

Definisi:

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara

independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan Pemerintah yang diaudit.

Formula:

(Jumlah Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja /Jumlah Unit

Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang dinilai ) x 100%

Tujuan:

Untuk mengukur Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja

Persentase


Unit Organisasi, Satker dan Perwakilan



Business Process

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien

Definisi: revisi

Efektif dan efisien : menjamin terselenggaranya pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal &

bertanggung jawab

IKU-1 Persentase Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja (Baik =

minimal 71)

B2

Perspektif:

Sasaran Strategis:




Utama:

Satuan Pengukuran :


Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact (X) Proxy ( ) Activity


Jawab IKU :


Sumber Data :




( X ) Take Last Known

Value



Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan (X ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Target

N/A

N/A

N/A

N/A

N/ATRIWULAN IV 100% N/A ....

TRIWULAN II 100% N/A ....

TRIWULAN III N/A N/A ....

TAHUNAN N/A 100%

TRIWULAN I ....... N/A ....



Laporan keuangan

Definisi:

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan organiasasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja

perusahaan tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah,

yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Formula:

(Jumlah Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) / Jumlah

Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan yang dinilai ) x 100%

Tujuan:

untuk mengukur Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP)

IKU-1 Persentase penyelesaian Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

Persentase


Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI



Business Process

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan

Definisi:

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut

pertanggungjawabannya.

Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan

datang.

Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang

sah, dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah lembaga pemerintah non departemen, badanbadan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan

kekayaan Pemda.

B3

Perspektif:

Sasaran Strategis:




Utama:

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Inspektorat Jenderal

IKU-1 Persentase pejabat di Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Definisi:

Pejabat adalah pegawai Inspektorat Jenderal yang menduduki jabatan atau memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Ruang

lingkup pejabat yang menjadi dasar pengukuran adalah jabatan Eselon I dan Eselon II.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas

dan/atau fungsi jabatan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan

kerja organisasi negara.

Sehingga, Standar Kompetensi Jabatan berarti persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam

melaksanakan tugas jabatan.

Formula:

Realisasi IKU



Learning and Growth

Implementasi Talent Management di Inspektorat Jenderal

Definisi:

Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.

Talent Management adalah pengembangan talenta individual dengan segala ukuran dan kualitasnya sehingga mampu

diterjemahkan ke dalam sinergi human capital organisasi sebagai suatu agregat yang bernilai strategik bagi peningkatan

keunggulan kompetitif organisasi

Ruang Lingkup:

Talent management dalam hal ini dikaitkan dengan kompetensi SDM di Inspektorat Jenderal. SDM Inspektorat Jenderal yang

berkompeten mencakup pegawai Inspektorat Jenderal yang dibina dan dikembangkan potensinya serta dapat memenuhi kriteria

kondisi internal yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, interpesonal dan intrapersonal yang mampu menunjang

pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Berkompeten juga memiliki arti memiliki kemampuan dan wewenang yang memadai

untuk memutuskan sesuatu.

=

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah

memenuhi kompetensi jabatan

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate

Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact () Proxy


IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU: ( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta



Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average

Polarisasi Indikator Kinerja : ( X ) Maximize ( ) Minimize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan (X) Triwulanan

Konversi 120 : ( ) Ya ( ) Tidak

Tabel Data :

TargetPeriode Pelaporan

2015

Realisasi

untuk mengukur sejauh mana sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal telah memenuhi syarat minimal dalam menduduki

setiap jabatan, serta memastikan setiap jabatan diisi oleh pegawai yang sesuai dengan kompetensinya

Persentase


Semua pegawai Inspektorat Jenderal

Laporan Hasil Asessment

Tujuan:

N/A

N/A

N/A

N/A

N/ATRIWULAN IV N/A

TRIWULAN II N/A

TRIWULAN III N/A

TAHUNAN N/A

TRIWULAN I N/A

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Inspektorat Jenderal

IKU-1 Persentase pejabat di Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Definisi:

Pejabat adalah pegawai Inspektorat Jenderal yang menduduki jabatan atau memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Ruang

lingkup pejabat yang menjadi dasar pengukuran adalah jabatan Eselon I dan Eselon II.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas

dan/atau fungsi jabatan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan

kerja organisasi negara.

Sehingga, Standar Kompetensi Jabatan berarti persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam

melaksanakan tugas jabatan.

Formula:



Learning and Growth

Implementasi Talent Management di Inspektorat Jenderal

Definisi:

Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.

Talent Management adalah pengembangan talenta individual dengan segala ukuran dan kualitasnya sehingga mampu

diterjemahkan ke dalam sinergi human capital organisasi sebagai suatu agregat yang bernilai strategik bagi peningkatan

keunggulan kompetitif organisasi

Ruang Lingkup:

Talent management dalam hal ini dikaitkan dengan kompetensi SDM di Inspektorat Jenderal. SDM Inspektorat Jenderal yang

berkompeten mencakup pegawai Inspektorat Jenderal yang dibina dan dikembangkan potensinya serta dapat memenuhi kriteria

kondisi internal yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, interpesonal dan intrapersonal yang mampu menunjang

pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Berkompeten juga memiliki arti memiliki kemampuan dan wewenang yang memadai

untuk memutuskan sesuatu.

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah

memenuhi kompetensi jabatan

x 100%

L1

( ) Low

( ) Activity

( ) Non-Cascading

(X) Take Last

Known Value

( ) Raw data

( ) Stabilize

( ) Semesteran ( ) Tahunan

2016 2017


untuk mengukur sejauh mana sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal telah memenuhi syarat minimal dalam menduduki

setiap jabatan, serta memastikan setiap jabatan diisi oleh pegawai yang sesuai dengan kompetensinya

Persentase


Semua pegawai Inspektorat Jenderal

Laporan Hasil Asessment

Tujuan:

N/A N/A ....

N/A N/A ....

N/A N/A ....

100% N/A 100%

N/A N/A ....

Perspektif:

Sasaran Strategis:




Utama:

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate

Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact ( ) Proxy

IKU-1 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

Definisi:

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian nilai AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) Formula:

Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

Tujuan:

untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang

akuntabel dan berorientasi hasil.




Learning and Growth

Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat Jenderal

Definisi:


Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi

pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara

para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword:

prosedural)


IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta



Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( X ) Average

Polarisasi Indikator Kinerja : ( X ) Maximize ( ) Minimize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan

Konversi 120 : ( ) Ya ( X ) Tidak

Tabel Data :

Target Realisasi

BB BB

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/ATRIWULAN IV

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TAHUNAN

Periode Pelaporan 2016


KemenPAN-RB

Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB

( X ) Low

( ) Low

IKU-1 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

Definisi:

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian nilai AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) Formula:


Tujuan:

untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang

akuntabel dan berorientasi hasil.




Learning and Growth

Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat Jenderal

Definisi:


Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi

pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara

para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword:

prosedural)

L2

( X ) Non-Cascading

(X) Take Last

Known Value

( ) Raw data

( ) Stabilize

( ) Semesteran ( X ) Tahunan

Target Realisasi

BB N/A

N/A N/A

N/A N/A

BB N/A

N/A N/A

BB

....

....

....

Target

BB

2017 2018


KemenPAN-RB

Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB

Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran

Strategis:


Deskripsi Indikator

Kinerja Utama:



Learning and Growth

Peningkatan Engagement Pegawai di Inspektorat Jenderal

Definisi:

Peningkatan adalah proses; cara perbuatan untuk meningkatkan.

Engagement pegawai adalah suatu kondisi dimana pegawai puas dengan pekerjaannya serta merasa memiliki

keterlibatan, komitmen, keinginan berkontribusi dan rasa memiliki (ownership) yang tinggi terhadap lembaga.

Latar belakang dan Tujuan:

Engagement pegawai merupakan sesuatu yang semestinya ditingkatkan. Pada Engagement pegawai tidak hanya

kepuasan kerja yang diharapkan, namun juga di dalamnya untuk menumbuhkan semangat, rasa saling percaya (trust),

loyalitas terhadap pekerjaan dan organisasi/institusi serta kebanggaan terhadap organisasi/institusi tempat bekerja.

Dengan adanya peningkatan engagement, diharapkan setiap pegawai dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam

mendukung pencapaian kinerja organisasi/institusi tempat mereka bekerja.

IKU-1 Indeks engagement pegawai di Inspektorat Jenderal

Definisi:

Indeks Engagement Pegawai dilakukan melalui survei yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat

engagement pegawai Inspektorat Jenderal terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi puas

dengan pekerjaannya serta merasa memiliki keterlibatan, komitmen, keinginan berkontribusi dan rasa memiliki (ownership)

yang tinggi terhadap lembaga. Dalam setiap variabel pertanyaan, responden dapat mencantumkan komentar tertulis

sebagai masukan bagi Kementerian Luar Negeri dalam melakukan pembenahan. Pengolahan data dilakukan secara

deskriptif dengan menggunakan metode analisis statistika deskriptif. Pengolahan data statistik dilakukan dengan

menggunakan program SPSS oleh pihak konsultan pengolah data statistik,guna menjamin independensi dari survei serta

hasil data yang valid dan kredibel. Metode analisis statistika deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk

menggambarkan data yang telah terkumpul. Data kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran karakteristik dan

persepsi responden terhadap kapasitas organisasi.Hasil olah data disajikan dalam bentuk tabulasi dan diagram.

Ukuran tingkat engagement skala Likert (skala terendah 1 yaitu sangat rendah dan skala tertinggi 5 yaitu sangat tinggi),

Formula:

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate

Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact () Proxy


Jawab IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data

:

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU: ( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta


Jenis Konsolidasi

Periode :( ) Sum ( ) Average

Jenis Konsolidasi Lokasi

:( ) Sum ( X ) Average

Polarisasi Indikator

Kinerja :( X ) Maximize ( ) Minimize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan

Konversi 120 : ( ) Ya ( ) Tidak

Indeks


Sekretariat Jenderal

Kuesioner, Laporan Hasil Survey

mengukur sejauh mana tingkat engagement pegawai di lingkungan internal Inspektorat Jenderal atas kinerja aspek-aspek

pelayanan dan/atau kinerja organisasi secara umum

Tujuan:

Indeks hasil survei

Tabel Data :

Target Realisasi

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

TRIWULAN III


TRIWULAN IV

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TAHUNAN



Learning and Growth

Peningkatan Engagement Pegawai di Inspektorat Jenderal

Definisi:

Peningkatan adalah proses; cara perbuatan untuk meningkatkan.

Engagement pegawai adalah suatu kondisi dimana pegawai puas dengan pekerjaannya serta merasa memiliki

keterlibatan, komitmen, keinginan berkontribusi dan rasa memiliki (ownership) yang tinggi terhadap lembaga.

Latar belakang dan Tujuan:

Engagement pegawai merupakan sesuatu yang semestinya ditingkatkan. Pada Engagement pegawai tidak hanya

kepuasan kerja yang diharapkan, namun juga di dalamnya untuk menumbuhkan semangat, rasa saling percaya (trust),

loyalitas terhadap pekerjaan dan organisasi/institusi serta kebanggaan terhadap organisasi/institusi tempat bekerja.

Dengan adanya peningkatan engagement, diharapkan setiap pegawai dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam

mendukung pencapaian kinerja organisasi/institusi tempat mereka bekerja.

IKU-1 Indeks engagement pegawai di Inspektorat Jenderal

Definisi:

Indeks Engagement Pegawai dilakukan melalui survei yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat

engagement pegawai Inspektorat Jenderal terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi puas

dengan pekerjaannya serta merasa memiliki keterlibatan, komitmen, keinginan berkontribusi dan rasa memiliki (ownership)

yang tinggi terhadap lembaga. Dalam setiap variabel pertanyaan, responden dapat mencantumkan komentar tertulis

sebagai masukan bagi Kementerian Luar Negeri dalam melakukan pembenahan. Pengolahan data dilakukan secara

deskriptif dengan menggunakan metode analisis statistika deskriptif. Pengolahan data statistik dilakukan dengan

menggunakan program SPSS oleh pihak konsultan pengolah data statistik,guna menjamin independensi dari survei serta

hasil data yang valid dan kredibel. Metode analisis statistika deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk

menggambarkan data yang telah terkumpul. Data kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran karakteristik dan

persepsi responden terhadap kapasitas organisasi.Hasil olah data disajikan dalam bentuk tabulasi dan diagram.

Ukuran tingkat engagement skala Likert (skala terendah 1 yaitu sangat rendah dan skala tertinggi 5 yaitu sangat tinggi),

Formula:

L3

( ) Low

( ) Activity

( ) Non-Cascading

(X) Take Last

Known Value

( ) Raw data

( ) Stabilize

( X ) Semesteran (X ) Tahunan

Indeks


Sekretariat Jenderal

Kuesioner, Laporan Hasil Survey

mengukur sejauh mana tingkat engagement pegawai di lingkungan internal Inspektorat Jenderal atas kinerja aspek-aspek

pelayanan dan/atau kinerja organisasi secara umum

Tujuan:

Indeks hasil survei

2018

Target Target

Indeks 3 Indeks 3

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

2017

Realisasi

N/A

N/A

Perspektif:

Sasaran Strategis:




Utama:

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU : ( ) High

Tingkat Validitas IKU : ( X) Exact

Persentase



Learning and Growth

Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Inspektorat Jenderal

Definisi:



datang.



Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.

IKU-1 Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja di Inspektorat Jenderal

Definisi:

Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D

yang diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Inspektorat Jenderal.

Realisasi kinerja diukur melalui pencapaian suatu rencana kinerja Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan di awal tahun.

Batasan waktu:

1 tahun anggaran

Kinerja : hijau : ≥ 100% , kuning : 80-99,99% , merah : ≤ 80

Formula:

Realisasi Anggaran / Pagu DIPA x 100%

Tujuan:

untuk mengukur seberapa jauh anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.


IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:( X ) Cascading Peta

Metode Cascading : ( X ) Direct

Jenis Konsolidasi Periode :( ) Sum

Jenis Konsolidasi Lokasi :( ) Sum

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan

Konversi 120 : ( ) Ya

Tabel Data :

Target

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



Utama:

IKU-2 Persentase temuan Itjen dan BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal

Definisi:

Temuan BPK adalah hasil pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat

kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal

Temuan Itjen adalah hasil

pemeriksaaan mengenai kewajaran informasi keuangan, administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana, dan kinerja.

Ditindaklanjuti berarti dilakukan upaya untuk melakukan perbaikan.

Formula:

TRIWULAN III N/A

TRIWULAN IV N/A

TRIWULAN I N/A

TRIWULAN II N/A

2015

Realisasi


Semua Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat

SP2D, Monitoring dan evaluasi, Laporan Kinerja (LKj)

TAHUNAN N/A

Periode Pelaporan

Satuan Pengukuran :


Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact


IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU:( ) Cascading Peta

Metode Cascading : ( ) Direct


Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum




Tabel Data :

Target

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


TRIWULAN III N/A

TRIWULAN IV N/A

TRIWULAN I N/A

TRIWULAN II N/A

TAHUNAN N/A


Realisasi

Untuk mengukur seberapa besar tingkat temuan yang ditindaklanjuti

Persentase



Laporan hasil rekonsiliasi Itjen dan BPK

(Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal / Jumlah keseluruhan temuan BPK di Inspektorat Jenderal) x 100%

Tujuan:

IKU-3 Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Inspektorat Jenderal


Utama:

Satuan Pengukuran :


Tingkat Validitas IKU :( ) Exact


IKU :


Sumber Data :

Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta

Metode Cascading : ( ) Direct


Jenis Konsolidasi Lokasi :( X ) Sum


Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Semua Inspektorat Wilayah

RKA-K/L, RenJa, Penyempurnaan RenStra, PK, Disbursement Plan , Rencana Aksi

Bagian Perencanaan dan Organisasi dan Bagian Keuangan

Definisi:

Penyusunan adalah proses atau kegiatan, cara, menyusun

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga

yang bersangkutan dalam satu tahun

Tepat waktu dan Sesuai pedoman yaitu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan apa yan telah ditetapkan

Formula:

(Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman) / (Total dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun) x

100%

untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah membuat dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman

Tujuan:

Persentase



Tabel Data :

Target

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Periode Pelaporan

TAHUNAN

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

N/A

2015

N/A

TRIWULAN IV

Realisasi

N/A

N/A

N/A

(X) Moderate ( ) Low

( ) Proxy ( ) Activity

Persentase



Learning and Growth


Definisi:



datang.





Definisi:




Batasan waktu:

1 tahun anggaran


Formula:


Tujuan:


( ) Cascading Non peta () Non-Cascading

( ) Indirect

( ) Average( X ) Take Last Known

Value

( ) Average ( ) Raw data

( ) Minimize ( ) Stabilize

(X) Triwulanan ( ) Semesteran

(X) Tidak


Definisi:







Formula:

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A

2015 2016

Realisasi




N/A N/A

Target Realisasi


(X) Proxy ( ) Activity

( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading

( ) Indirect


Value

(X ) Average ( ) Raw data


( ) Triwulanan ( X ) Semesteran

(X) Tidak

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

2015 2016



Persentase





Tujuan:



(X) Proxy ( ) Activity

( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading

( ) Indirect


Value

( ) Average ( ) Raw data


Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Semua Inspektorat Wilayah

RKA-K/L, RenJa, Penyempurnaan RenStra, PK, Disbursement Plan , Rencana Aksi

Bagian Perencanaan dan Organisasi dan Bagian Keuangan

Definisi:







Formula:


100%


Tujuan:

Persentase

( ) Triwulanan ( ) Semesteran

( ) Tidak

N/A

2015

N/A

N/A

2016


N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A

Persentase



Learning and Growth


Definisi:



datang.





Definisi:




Batasan waktu:

1 tahun anggaran


Formula:


Tujuan:


L4

( ) Tahunan


Definisi:







Formula:

N/A 95%

N/A 95%

N/A 95%

N/A 95%

N/A

2016 2017




TargetRealisasi

( ) Tahunan

N/A .....

N/A 75%

N/A .....

N/A 75%

Target

N/A 75%

2016 2017

Realisasi


Persentase





Tujuan:


Definisi:







Formula:


100%


Tujuan:

Persentase

( X ) Tahunan

2016 2017

Realisasi Target

N/A 100%

N/A .....

N/A .....

N/A .....

N/A .....

Scanned by CamScanner - kemlu.go.id IKU Itjen 2017.pdf · Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat Jenderal L2.1 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal BB (Nilai ... merupakan

Documents