Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI · 2020. 2. 27. · Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kasubag Pengelo

1

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019

Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

BAB I PENDAHULUAN A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan disusun untuk melaksanakan

ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam sistem ini, tahapan

perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: (1) penyusunan

rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4)

evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini merupakan satu kesatuan

fungsi manajemen yang saling terkait dan saling melengkapi. Setiap pelaksanaan

rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang

baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Pemantauan dan pengawasan merupakan salah satu upaya pengendalian

pelaksanaan rencana. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat

menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk

mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan seperti

perkembangan realisasi penyerapan dana dan realisasi target keluaran (output),

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan

timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, dilakukan tahap evaluasi dengan

maksud untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari

suatu program. Selain itu, tahap evaluasi juga dilakukan untuk dapat mengetahui

dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam

pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan

pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama

evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact)

2



dari pelaksanaan rencana pembangunan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dalam

3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Evaluasi pada tahap perencanaan, yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan

rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala

prioritas dan berbagai alternatif serta kemungkinan cara mencapai tujuan yang

telah dirumuskan sebelumnya.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan, yaitu evaluasi dilakukan pada saat

pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan

pelaksanaan atau progress report realisasi dibandingkan dengan rencana yang

telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi inilah yang dilakukan setiap triwulan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan, yaitu evaluasi yang dilaksanakan

setelah pelaksanaan rencana berakhir yang diarahkan untuk melihat apakah

pencapaian program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin

dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil

yang dibandingkan masukan), efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran)

atau pun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

B. ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tanggal 29

September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,

organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 4 (empat) Bagian (Bagian

TUKUMPEG, Bagian PI, Bagian Keuangan dan BMN, Bagian APTLH) dan 8

(delapan) Sub Bagian (Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Subbagian TU dan

Hukum, Subbagian Program dan Anggaran, Subbagian Evaluasi, Informasi dan

Humas, Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi, Subbagian Pengelolaan BMN

dan RT, Subbagian APTLHP I dan Subbagian APTLHP II) Penjabaran Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal dapat dilihat sebagai berikut:

3



Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Wahono, ST, MM

Kabag. Keuangan dan BMN

Mungki Sasmito Saputro, SE

Kasubag. Perbendaharaan dan

Verivikasi

Aas Masriah, S.Sos, MM

Kasubag Pengelolaan BMN

dan Rumah Tangga

Kelompok Jabatan

Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

drg. Diah Nurisanti Imron, MARS

Kasubag. Kepegawaian dan

Organisasi

Hidayanti, S.Sos, MM

Kasubag Tata Usaha dan Hukum

Dede Mulyadi, SKM, M.Kes

Kabag. TU, Hukum dan Kepegawaian

4



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis

dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pada

tahun 2019 Sekretariat Inspektorat Jenderal menerima alokasi anggaran sebesar

Rp58.821.012.000,- namun terdapat revisi pagu anggaran pada Bulan Oktober tahun

2019, sehingga Sekretariat Inspektorat Jenderal anggarannya menjadi

Rp66.851.778.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. Keluaran dari kegiatan-kegiatan

tersebut berupa dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.110.600.000,-

2. Layanan Internal (Overhead) Inspektorat Jenderal. Keluaran yang dihasilkan

berupa laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.680.864.000,-

3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Keluaran yang dihasilkan berupa laporan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.520.770.000,-

4. Layanan Perkantoran. Keluaran yang dihasilkan berupa layanan per 12 bulan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.851.778.000,-.

OUTPUTVOLUME/T

AHUN

PAGU AWAL

ANGGARAN TA

2019

REVISI PAGU

ANGGARAN TA

2019Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

Base Line

[2057.950]

1 10.645.557.000 13.110.600.000

Layanan Internal

(Overhead)

Base Line

[2057.951]

1 1.680.864.000 1.680.864.000

Layanan Pemantauan

dan Evaluasi (2057.952)1 6.097.570.000 5.520.770.000

Layanan Perkantoran

Base Line

[2057.994]

1 40.397.021.000 46.539.544.000

Jumlah 4 58.821.012.000 66.851.778.000

Target Fisik dan Pagu Anggaran Tahun 2017 Sekretariat Inspektorat

Catatan :

Terdapat revisi anggaran pada Bulan Oktober Tahun 2019 dari Rp58.821.012.000,-

menjadi Rp66.851.778.000,-. Terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp 6.142.523.000,-

5



- Belanja Barang yang bersumber dari dana Insentif sebesar Rp1.888.243.000,-

Revisi anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan realisasi anggaran tahun 2019.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019 merupakan kinerja

tahun keempat dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 sebagai sasaran

pendukung program Inspektorat Jenderal, yang didukung dengan anggaran sebesar

Rp66.851.778.000,-.

PROGRAM INDIKATOR TARGET 2019 ANGGARAN

Persentase Satker Kantor Pusat

(KP) dan Kantor Daerah (KD)

yang Menerapkan Program

Pencegahan Korupsi

100% 2.361.390.000

Jumlah Unit Utama yang

Dilakukan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Area

Perubahan Penguatan

Pengawasan Reformasi Birokrasi

8 638.640.000

Jumlah Satker yang Dilakukan

Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi

/Konsolidasi/Edukasi

Pengawasan

12 277.560.000

Persentase Realisasi Anggaran 94% 60.692.368.000

Jumlah Hasil Analisis dan

Pemutakhiran Data Pelaporan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan40 2.881.820.000

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kesehatan

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja tersebut, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

6



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan

rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran

tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran

kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga

dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan

datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna

dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-

pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam

Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan

informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran

pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output)

dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-

masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan

organisasi.

7



Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang telah direvisi dengan

Kepmenkes Nomor: HK.01.07/MENKES/422/2017, Inspektorat Jenderal

melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu program

“Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan”.

Dalam mencapai indikator utama tersebut di atas, didukung oleh beberapa kinerja

kegiatan dengan menghasilkan output, salah satunya adalah Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu “ Persentase Satker Kantor

Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang Menerapkan Program Pencegahan

Korupsi, Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Area Perubahan Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi, Jumlah Satker yang

Dilakukan Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi/Edukasi Pengawasan, dan

Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan”

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan pada tahun

2019.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sebagai

berikut:

1. Capaian Realisasi Terhadap Target:

Dilihat dari capaian indikator, untuk tahun 2019 Sekretariat Inspektorat Jenderal

dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan:

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program

peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:

8



PROGRAM INDIKATOR TARGET 2019 REALISASI

Persentase Satker Kantor Pusat

(KP) dan Kantor Daerah (KD)

yang Menerapkan Program

Pencegahan Korupsi

100% 100%

Jumlah Unit Utama yang

Dilakukan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Area

Perubahan Penguatan

Pengawasan Reformasi Birokrasi

8 8


Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi

/Konsolidasi/Edukasi

Pengawasan

12 12

Persentase Realisasi Anggaran 94% 98,82%

Jumlah Hasil Analisis dan

Pemutakhiran Data Pelaporan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan40 40

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur


Kondisi yang dicapai:

1. Capaian Indikator Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah

(KD) yang Menerapkan Program Pencegahan Korupsi:

Cara hitung disesuaikan dengan persentase realisasi aksi PPK:

2015 : 43 satker;

2016 : 45 satker;

2017 : 43 satker:

2019 : 41 satker;

TW IV 2019 : 42 satker

Realisasi = Jumlah aksi PPK s/d TW IV 2019

Seluruh satker Kemenkes

= (43+45+43+41+42) X 100%

214

= 100,00%

2. Capaian Indikator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi

pada tahun 2019 sebesar 8 dokumen/laporan dari 8 dokumen/laporan yang

ditetapkan (100,00%);

3. Capaian IndIkator Jumlah Satker yang Dilakukan Pembinaan/ Konsultasi/

Koordinasi/ Konsolidasi/ Edukasi Pengawasan sebanyak 12 dokumen/laporan

dari 12 dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);

9



4. Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran sebesar 98,20%. Cara

hitung alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2019 sebesar

Rp118.172.589.000,- penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun

2019 sebesar Rp114.605.392.878,- (96,98%);

5. Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan pada tahun 2019 sebesar 40 dokumen/laporan dari 40

dokumen/laporan yang ditetapkan (100%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2018 yang

Menerapkan Program Pencegahan Korupsi:

Target Realisasi Target Realisasi

Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan

Kantor Daerah (KD) yang Menerapkan

Program Pencegahan Korupsi

100 100% 80 80.37

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Area

Perubahan Penguatan Pengawasan

Reformasi Birokrasi

8 8 8 8


Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi

/Edukasi Pengawasan

12 12 12 15

Persentase Realisasi Anggaran 94 98.20 92 96.43

Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data

Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 40 40 34 44

20182019

Realisasi IKK

Sekretariat

Inspektorat

Jenderal

Indikator

Jika melihat dari tabel diatas realisasi IKK Sekretariat Inspektorat mengalami

kenaikan pada semua indikator kegiatan, yaitu : persentase satuan kerja yang

telah menerapkan Program Pencegahan Korupsi sebesar 100% telah terpenuhi

sebesar 100%, Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi

sebesar 8 layanan telah terpenuhi sebesar 8 layanan, Jumlah Satker yang

Dilakukan Pembinaan/ Konsultasi/ Koordinasi/ Konsolidasi/ Edukasi Pengawasan

sebesar 12 layanan telah terpenuhi sebesar 12 layanan, Persentase Realisasi

Anggaran dari target 94% telah terpenuhi sebesar 98.20%, Jumlah Hasil Analisis

dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebesar 40

10



layanan telah terpenuhi sebesar 40 layanan.Dengan demikian IKK Sekretariat

Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 telah terpenuhi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah:

Apabila capaian kinerja Program Pencegahan Korupsi Sekretariat Inspektorat

Jenderal diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah maka

dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah 2015 - 2019

Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 100% pada tahun 2019

telah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun tersebut yakni

sebesar 100%.

4. Keberhasilan Pencapaian Target:

Keberhasilan pencapaian target sasaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

dikarenakan telah dilaksanakannya pembinaan secara berkesinambungan

terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan diantaranya melalui

berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap satuan kerja,

Sekertariat Inspektorat Jenderal mewakili Itjen melaksanakan Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh tim APIP. Evaluasi ini

11



dilakukan sebelum Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP

Kementerian Kesehatan. Selain itu, dilaksanakan pula reviu LAKIP.

b. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran

Kementerian Kesehatan, Inspektorat JenderaL melaksanakan kegiatan reviu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di masing-masing

unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan

ini dilakukan sebelum dilakukan penelaahan oleh Direktorat Jenderal

Anggaran Kementerian Keuangan.

c. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan kerja

telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal maupun

eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak

lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan.

Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran

data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan

kepada satuan kerja untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang

dilakukan secara berkala.

d. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik, Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,

diantaranya:

1) Keterbukaan (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan

informasi material dan relevan mengenai organisasi.

2) Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi

terlaksana secara efektif.

3) Responsibilitas (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan

organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip

organisasi yang sehat.

12



4) Independensi (Independency), yaitu organisasi dikelola secara

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

prinsip organisasi.

5) Prediktabilitas (Predictability), yaitu implementasi yang konsisten dari

kebijakan pendukung, peraturan dan regulasi.

6) Dinamis (Dynamism), yaitu inovasi atau perubahan positif dalam tata

kelola yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja Inspektorat Jenderal.

e. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diantaranya

melalui :

1) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Kementerian Kesehatan melalui pendampingan penilaian risiko dalam

rangka penerapan SPIP di seluruh satuan kerja di lingkungan

Kementerian Kesehatan.

3) Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui

pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pencegahan korupsi di

satuan kerja.

4) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian

Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk

Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

5) Mengoptimalkan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi

aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6) Meningkatkan Pencegahan Benturan Kepentingan.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

tahun 2019 adalah sebesar 100% dari target 100%. Alokasi dan target anggaran

untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp66.851.778.000,-.

Dengan terget fisik sebanyak 324 dokumen/laporan. Namun pada Oktober 2019

terdapat perubahan anggaran dari Rp58.821.012.000,- menjadi

Rp66.851.778.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember tahun

13



2019 sebesar Rp65.878.756.645,-. (98,54%), sedangkan realisasi fisik sebanyak

324 laporan (100%).

Jika melihat capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019 sebesar

100% dan penyerapan anggaran sebesar 98,20% dengan realisasi fisik sebesar

100% maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan

Sekretariat Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa

kegiatan pembinaan dan pendampingan terkait aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi dalam satu penugasan kepada satu Tim.

6. Kinerja Inisiatif Pemberantasan Korupsi:

Selama Tahun 2019 terdapat beberapa Kegiatan Inisiatif Pemberantasan Korupsi

untuk mendukung Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal antara lain:

a. Mendorong terbitnya Permenkes No 24 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan

Permenkes No 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. Diseminasi Petunjuk Pelaksanaan Joint Audit Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan 2019 kerja sama antara Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Badan Pengawas Keuangan

Pemerintah (BPKP). Diseminasi ini bertujuan untuk: (a) mendapatkan

informasi terkait kebijakan DAK fisik bidang kesehatan dan program strategis

yang didukung oleh dana tersebut; (b) memberikan persamaan persepsi

auditor dalam melaksanakan audit; dan (c) memberikan informasi terkait

dengan prosedur audit dan kertas kerja audit yang akan digunakan dalam

pelaksanaan audit termasuk penyusunan laporan hasil audit dan kompilasi

laporan audit tingkat nasional. Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan

audit DAK yaitu: a) Penguatan SPIP pengelolaan DAK Fisik dan peningkatan

kapabilitas APIP daerah; b) Melaksanakan Manajemen risiko pada

pengelolaan DAK Fisik dan Risk Based Audit Planning pada pengawasan

kegiatan DAK Fisik; serta c) Melaksanakan koordinasi dan sinergi antar APIP

dalam melakukan pengawasan DAK Fisik sejak perencanaan sampai dengan

pelaporan;

c. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

14



HK.03.01/MENKES/066/I/2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan

Permenkes No. 35 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi

Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan mendorong pelaporan LHKPN tersebut kepada

seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 dari jumlah wajib lapor Penyelenggara Negara

sebanyak 3.385 orang, yang telah menyampaikan LHKPN adalah sebanyak

3.385 orang (100%);

d. Pelaporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan

melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan. Pada tahun

2019 terdapat 153 laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian

Kesehatan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Dari 153 barang gratifikasi

yang telah dilaporkan tersebut telah mendapatkan status dari Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu: 10 menjadi Milik Negara, 1 dikelola

Instansi, 1 dimanfaatkan oleh pelaporan, 38 diserahkan ke pihak yang

membutuhkan, 26 dikelola untuk kepentingan Instansi, 1 tidak diketahui, dan

76 masih dalam proses;

e. Pengelolaan sponsorship yang melapor baik secara mandiri maupun melalui

instansi dalam memberi dan menerima sponsorship selama tahun 2019,

terdapat 598 penerima Institusi, 12 penerima praktik perorangan, dan 18.957

perusahaan pemberi;

f. Workshop Satuan Kepatuhan Internal (SKI) yang bertujuan mempersiapkan

terbentuknya SKI yang bertugas memastikan terlaksananya tata kelola

organisasi yang akuntabel, pengendalian intern, dan manajemen risiko pada

Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;

g. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) lain

Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu

Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Kegiatan Penunjang Keberhasilan:

Beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran ini

dilakukan upaya antara lain:

15



a. Kegiatan Penguatan Kapasitas APIP antara lain:

Partisipasi Itjen Kemenkes Dalam Seminar Nasional/Internasional antara

lain: Seminar Nasional Internal Audit 2019 dengan Tema Energizing

Internal Audit: Bridging to The Future tanggal 23-26 April 2019, The IIA’S

International Conference 2019 & On Site Learning Program 2019 di

Anaheim California Selatan Amerika Serikat tanggal 6-14 Juli 2019, dan

International Workshop Best Practices in Implementing Governance, Riks

dan Control in Era Revolution Industry 4.0;

Workshop Investigative Interview Skill tanggal 13-16 Agustus 2019;

Kegiatan Risk Management Fundamentals Workshop tanggal 18-20

November 2019;

Inspektorat Jenderal Kemenkes bekerjasama dengan United States

Agency for International Development (USAID) CEGAH untuk peningkatan

kapasitas APIP antara lain: Coaching Clinic, Pelatihan Audit Kinerja, dan

Executive Workshop;

b. Sosialisasi Anti Korupsi antara lain:

Sosialisasi Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi

Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan.

Sosialisasi Permenkes No. 24 No 24 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

dan Permenkes No 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

c. Koordinasi Lintas Sektor antara lain:

Sinergi dan Kolaborasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, ICW,

dan USAID-CEGAH dalam pencegahan Fraud JKN yang diadakan di pada

tanggal 21 Maret 2019 di Gedung Adhyatma, Kemenkes RI.

d. Penguatan Manajemen Pengawasan antara lain:

Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2019 dalam rangka untuk

menghasilkan rumusan perencanaan pengawasan Inspektorat Jenderal

yang terintegrasi, pada tanggal 26 Februari s.d 1 Maret 2019 bertempat di

Yogyakarta, Kegiatan kali ini mengambil tema “Penguatan Tata Kelola

16



Pengawasan Intern dalam mendukung Pembangunan Kesehatan

menyongsong periode RPJMN 2020 – 2024”. Kegiatan Rakerwas tahun

2019 dihadiri oleh seluruh jajaran eselon II, eselon III, eselon IV, perwakilan

auditor, dan fungsional lain di lingkungan Inspektorat Jenderal;

Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2019 dilaksanakan

dengan mengambil tema “Sinergitas Penguatan Pengawasan Intern

terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

untuk Mewujudkan Pencapaian Pembangunan Kesehatan yang

Berkualitas.” Diselenggarakan pada tanggal 2 s.d 5 Juli 2019 di Sentul

Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasi program

pengawasan dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil

Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK RI. Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan acara Rekonsiliasi

Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat

Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan

Badan Pengawas Keuangan (BPK). Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal

18 s.d 21 Juni 2019 yang diselenggarakan di Tangerang Provinsi Banten.

Kegiatan dihadiri oleh para satuan kerja baik Kantor Pusat, Kantor Daerah

maupun Dekonsentrasi;

Dalam rangka keterbukaan informasi publik Inspektorat Jenderal secara

berkala mempublikasikan hasil kinerjanya melalui berbagai saluran

informasi baik melalui website maupun media sosial. Informasi yang

diakses seperti Laporan Kinerja, Laporan Triwulanan, pengumumann

LHKPN, Jumlah Pengaduan, dan lainnya.

Partisipasi Inspektorat Jenderal dalam Seminar Nasional Internal Audit,

The IIA’S International Conference 2019 & On Site Learning Program 2019

Anaheim di California Selatan Amerika Serikat, dan International Workshop

Best Practices In Implementing Governance, Risk And Control In Era

Revolution Industry 4.0.

17



B. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan

dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Alokasi dan target anggaran

untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp66.851.778.000,- dengan

target fisik sebanyak 324 laporan/dokumen/bulan dalam satu tahun. Realisasi

penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar

Rp65.878.756.645,- (98,54%), sedangkan realisasi fisik sebanyak laporan 324

dokumen/bulan (100%), dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran dan Realisasi Laporan Sekretariat Inspektorat Tahun 2019

2019 %

2019 %

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Rp66.851.778.000,- Rp65.878.756.645,- 98,54% Rp66.356.549.000,- Rp63.619.768.435,- 95,88

Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2019

Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Sekretariat Inspektorat

Jenderal dari Rp66.356.549.000,- pada tahun 2019 menjadi Rp66.851.778.000,-

pada tahun 2019.

Rincian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Kesehatan sebagai berikut:

18



REVISI PAGU ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN

VOLUME/ TA 2018 TW IV 2018

TAHUN

1

Koordinasi Perencanaan-

Penganggaran dan Evaluasi-Informasi

Pengawasan

[2057.950.001]

62 62 4,894,096,000 4,803,640,034

2

Layanan Tata Usaha-Hukum,

Kepegawaian dan Organisasi

[2057.950.002]

123 133 7,141,184,000 6,900,553,296

3Pengelolaan Keuangan dan BMN

[2057.950.004)31 30 1,075,320,000 1,042,527,901

216 225 13,110,600,000 12,746,721,231

1

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

[2057.951.004]

1 1 136,986,000 135,344,000

2

Pengadaan Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi

[2057.951.005]

1 1 1,543,878,000 1,516,293,100

2 2 1,680,864,000 1,651,637,100

1Pelaksanaan Pemantauan

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 40 40 2,881,820,000 2,754,803,492

2Pemantauan Pengelolaan Program

Pencegahan Korupsi42 42 2,361,390,000 2,314,916,195

3

Pemantauan dan Evaluasi Program

Pengawasan Satuan Kerja di

Lingkungan Kementerian Kesehatan12 12 277,560,000 270,839,800

94 94 5,520,770,000 5,340,559,487

Layanan Perkantoran

Base Line

'(2057.994)

12 12 46,539,544,000 46,139,838,827

12 12 46,539,544,000 46,139,838,827

324 333 66,851,778,000 65,878,756,645

OUTPUT SUB OUTPUT REALISASI FISIK

TOTAL

Layanan Dukungaan Manajemen

Eselon I

Base Line

'(2052.950)

Layanan Internal (Overhead)

Base Line

[2057.951]

Layanan Pemantauan dan

Evaluasi (2057.952)

a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I:

Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut

sebesar Rp13.110.600.000,- dengan target fisik sebanyak 216 dokumen dalam

satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun

2019 sebesar Rp12.746.721.231,- (97,22%), sedangkan realisasi fisik sebanyak

216 laporan (100%). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi Perencanaan-Penganggaran dan Evaluasi-Informasi Pengawasan.




2019 sebesar Rp4.803.640.034,- (98,15%), sedangkan realisasi fisik

sebanyak 53 laporan (85,48%). Dengan rincian sebagai berikut:

TW I 17 laporan (27,42%):

Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Januari (1

Laporan );

Rapat Kerja Perencanaan Pengawasan tahun 2019 (1 laporan).

19



Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan Januari s.d Maret (3 laporan);

Koordinasi Penyusunan Laporan Triwulan IV Januari tahun 20199 (1

laporan);

Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan Januari tahun 2019 (1 laporan);

Koordinasi Penyusunan LAKIP tahun 2019 (1 laporan);

Pengumpulan data bahan pengawasan bulan Januari dan Februari (9

Laporan)

TW II 9 laporan (14,52%):

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Bulan Mei (1 Laporan)

Koordinasi Penyusunan RKA-K/L bulan Juni (3 Laporan)

Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan April, Mei, dan Juni (3 laporan);

Koordinasi Penyusunan Laporan Triwulan I April tahun 2019 (1 laporan);

Koordinasi Penyusunan LAKIP Bulan April tahun 2019 (1 laporan);

TW III 7 laporan (11,29%) :

Koordinasi pengawasan dengan APIP lainnya/SPI bulan Juli (1 Laporan);

Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan Juli s.d September (3 laporan);

Koordinasi Laporan Triwulan II bulan Juli (3 Laporan)

TW IV 23 laporan (37,10%) :

Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan (1 Laporan)

Koordinasi Penyusunan RKA-K/L (1 Laporan)

Koordinasi Pengawasan dengan Asosiasi Profesi Auditor (AAIPI) (1

Laporan)

Workhsop Penyunanan PKP (1 Laporan);

Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan Oktober s.d Desember (3

laporan);

Koordinasi Laporan Triwulan III bulan Oktober (1 Laporan);

Evaluasi Program Pengawasan dalam mendukung Perencanaan

Pengawasan (1 Laporan);

Pembuatan Media Informasi dan Sosialisasi Pengawasan (2 Inforwas dan 8

buku) (10 Laporan)

Kegiatan Pengumpulan Data Bahan Pengawasan selama TW-IV (11

Laporan)

Koordinasi Humas dengan Eselon I lainnya (2 Laporan)

20



2. Layanan Tata Usaha-Hukum, Kepegawaian dan Organisasi.


sebesar Rp7.141.184.000,- dengan target fisik sebanyak 123 dokumen

dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV

tahun 2019 sebesar Rp6.900.553.296,- (96,63%), sedangkan realisasi fisik



Percepatan Penatausahaan LHP (2 laporan);

Pengelolaan Arsip (1 laporan);

Penataan Kepegawaian dan Organisasi (2 Laporan)

Perjalanan dinas pimpinan (2 laporan)

Rapat-Rapat Teknis Intern (13 laporan);

Rapat-Rapat Lintas Program/Sektor (6 laporan);

Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Jabatan Fungsional

(Tertentu/Umum) (7 laporan);

Pelatihan Kantor Sendiri (3 laporan);

Peningkatan Kapasitas SDM Mengenai Pembelajaran Organisasi Itjen

Kemenkes (1 Laporan);

TW II 38 laporan (28,46):


Koordinasi Produk Hukum Lingkup Pengawasan (2 laporan);

Koordinasi Penyusunan dan Penilaian SKP (1 laporan);

Pemutakhiran SIMKA (1 laporan);

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (1 laporan);

Perjalanan Dinas Pimpinan (3 laporan);

Rapat-Rapat Teknis Intern (12 laporan);

Rapat-Rapat Lintas Program/Sektor (2 laporan);




TW III 30 laporan (24,39%)


21



Penyusunan Pedoman/Prosedur Pengawasan (1 laporan)

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Koordinasi Penilaian Angka

Kredit (1 laporan);

Pemutakhiran SIMKA (2 laporan);

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (2 laporan);

Penataan Kepegawaian dan Organisasi (1 laporan);

Perjalanan dinas pimpinan (1 laporan);

Rapat-Rapat Teknis Intern ( 3 laporan);

Rapat-rapat lintas program/sector (2 laporan);




Konferensi Institute Of Internal Auditor (IIA) Internasional dan Asia yang

diikuti oleh Pejabat Fungsional Tertentu (2 laporan)

Koordinasi Penyusunan dan penilaian SKP (1 laporan);

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan

Pengawasan Reformasi Birokrasi (8 Laporan)

TW IV 29 laporan (23,58%)

Koordinasi Produk Hukum Lingkup Pengawasan (2 Laporan);

Penyusunan Pedoman/Prosedur Pengawasan (1 laporan) ;

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Koordinasi Penilaian Angka

Kredit (3 Laporan);

Pemutakhiran SIMKA (1 Laporan);

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor/SPI (1 Laporan);

Perjalanan Dinas Pimpinan (2 Laporan);

Rapat-rapat teknis Intern (2 Laporan);

Rapat-Rapat Lintas Program/Sektor (2 Laporan);


(Tertentu/Umum) (4 Laporan);


Rekruitmen/Mutasi Kepegawaian (6 laporan);

Peningkatan Kapasitas Manajerial Pengawasan Inspektorat Jenderal (1

laporan)

22



Workshop Satuan Kepatuhan Intern (SKI) (1 laporan)

Workshop Pembinaan SPI Rumah Sakit dan Poltekkes (1 laporan)

3. Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan.





sebanyak 94 laporan (100%). Dengan rincian sebagai berikut:


Pelaksanaan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

(12 laporan);

Pemantauan Pengelolaan Program Pencegahan Korupsi (2 laporan).



(9 laporan);


TW III 24 laporan (25,53%)


(11 laporan);


Pemantauan dan Evaluasi Program Pengawasan Satuan Kerja di

Lingkungan Kementerian Kesehatan (9 laporan).

TW IV 36 laporan (38,30%)


(8 laporan);


Pemantauan dan Evaluasi Program Pengawasan Satuan Kerja di

Lingkungan Kementerian Kesehatan (3 laporan).

23



4. Pengelolaan Keuangan dan BMN.







Koordinasi Keuangan Lintas Program dan Lintas Sektor (3 laporan);

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 (1 laporan);

Pembahasan Penyusunan Laporan Keuangan (1 laporan);


Koordinasi Keuangan Lintas Program dan Lintas Sektor (3 laporan).

Pengelolaan Persediaan (1 laporan);

TW III 9 laporan (29,03%):

Koordinasi Keuangan Lintas Program dan Lintas Sektor (3 laporan);

Penyusunan laporan keuangan (1 laporan);

Pembahasan Penyusunan Laporan Keuangan (1 laporan);

Persiapan Penghapusan BMN (1 laporan);

Persiapan dan pengelolaan lelang (1 laporan);

Inventarisasi BMN (1 laporan);


TW IV 11 laporan (35,48%):

Koordinasi Keuangan Lintas Program & Lintas Sektor (3 Laporan);

Penyusunan Laporan Keuangan (1 Laporan);

Penyusunan Laporan RK-BMN (1 Laporan);

Pembahasan Penyusunan Laporan Keuangan (1 Laporan);

Persiapan Penghapusan BMN (1 laporan);

Pelaksanan penghapusan BMN (2 laporan);

Koordinasi Lintas Sektor (1 laporan)


24



b. Layanan Internal (overhead):


sebesar Rp1.680.864.000,- dengan target fisik sebanyak 2 dokumen/laporan




1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.


sebesar Rp136.986.000,- dengan target fisik sebanyak selama 1 dokumen


tahun 2019 sebesar Rp135.344.000,- (98,80%), sedangkan realisasi fisik

sebanyak 1 laporan (100,00%). Seluruh barang pengadaan sudah diterima.

Dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi kegiatan pada TW I sebesar 00,00 n:

Belum ada kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.

Realisasi kegiatan pada TW II sebesar 00,00:

Belum ada kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.

Realisasi kegiatan pada TW III sebesar 0,20:

Pada Bulan Juli tahun 2019 telah dilaksanakan Pengadaan Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran berupa pengadaan alat penghancur dengan nilai

realisasi sebesar Rp36.839.000,- dari anggaran Rp 136.986.000,- dengan

persentase realisasi anggaran 18,7%.

Realisasi kegiatan pada TW IV sebesar 0.80:

Pada Bulan Desember tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Pengadaan

peralatan dan fasilitas perkantoran yang sudah tercapai sebesar

Rp98.505.000,- dengan persentase realisasi anggaran 98.80%, berupa

pembayaran jasa konsultan konsep renovasi ruang kerja.

2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.


sebesar Rp1.543.878.000,- dengan target fisik sebanyak selama 1 dokumen




25



Realisasi kegiatan pada TW I sebesar 0.06:

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa pengadaan

Laptop sedangkan sisanya masih dalam proses lelang sebesar

Rp177.840.000,-, dengan persentase realisasi sebesar 11.99% dari total pagu

bagian keuangan dan 5,5% dari total target tahun 2019

Realisasi kegiatan pada TW II sebesar 0.45:

Pengadaan Perangkat Pengolah data terdapat realisasi pembayaran

pengadaan berupa pengadaan LCD Proyektor sebesar Rp.131.505.600,-

Dengan persentase realisasi anggaran sebesar 20,9%. Target masih belum

dapat terealisasi 100% karena menunggu revisi anggaran untuk pengadaan

penghancur kertas.

Realisasi kegiatan pada TW III sebesar 0:

Belum ada kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

Realisasi kegiatan pada TW IV sebesar 0,49 :

Pada bulan November Pengadaan perangkat pengolah data terealisasi

sebesar Rp1.361.193.100,- dengan persentase 90% dari total target tahun

2019 berupa pengadaan PC Porteble, Pengembangan aplikasi E-

Puldatawas, Pengembangan Aplikasi E-Reviu RKA K/L, dan

Pengambangan Sistem SIPEDIT

Pengadaan perangkat pengolah data terealisasi sebesar

Rp1.516.293.100,0- dengan persentase 98.21% dari total target tahun

2019 berupa pengadaan printer warna, barcode unit dan pengadaan

pengembangan aplikasi Pengelolaan Data LHP.

c. Layanan Perkantoran:


sebesar Rp46.539.544.000,- dengan target fisik sebanyak 12 bulan dalam satu

tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2019

sebesar Rp46.134.688.050,- (99,13%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 12

bulan (100,00%). Dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi kegiatan pada TW I yaitu 3 kegiatan (0,25):

Layanan perkantoran bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2019 (3

kegiatan).

26



Realisasi kegiatan pada TW II yaitu 3 kegiatan (0,25):

Layanan perkantoran bulan April, Mei, dan Juni tahun 2019 (3 kegiatan).

Realisasi kegiatan pada TW III yaitu 3 kegiatan (0,25):

Layanan perkantoran bulan Juli, Agustus dan September tahun 2019 (3

kegiatan).

Realisasi kegiatan pada TW IV yaitu 3 kegiatan (0,25):

Layanan perkantoran bulan Oktober, November dan Desember tahun 2019 (3

kegiatan).

C. PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENUNJANG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain dukungan anggaran, Inspektorat

Jenderal juga didukung dengan sumber daya penunjuang lainnya dimana

pengelolaannya melekat pada tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal

yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal s.d

Desember 2019 sebanyak 82 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan:

Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun

2019 berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan grafik diatas dapat dijabarkan bahwa keadaan pegawai di

lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan terdiri dari:

27



No Jabatan Jumlah

1 Struktural 24 Orang

2 Fungsional Tertentu 15 Orang

3 Fungsional Umum 43 Orang

Total 82 Orang

Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dapat dibedakan lagi menjadi

jabatan fungsional auditor, arsiparis, pranata komputer dan analis

kepegawaian yaitu:

No Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah

1 Pranata Humas Ahli Pertama 1

2 Perencana Pertama 1

3 Perencana Muda 1

4 Analis Kebijakan Pertama 1

5 Analis Kebijakan Muda 1

6 Pranata Komputer Pertama 3

7 Arsiparis Mahir 1

8 Arsiparis Ahli 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi terbanyak pada

jenjang Pranata Kompute Pertama 3 orang. Jika digambarkan dalam grafik

terlihat sebagai berikut:

Grafik Jabatan Fungsional Tertentu

b. Berdasarkan Kelompok Umur:

Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2019

berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada grafik berikut :

28



Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat distribusi kelompok umur pegawai

yang paling banyak adalah kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 18 orang

dan terendah adalah kelompok umur kurang dari 26 tahun sebanyak 1

orang.

c. Berdasarkan Pendidikan:

Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2019

berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

SDM yang berada di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

apabila diklasifikasikan berdasarkan pendidikan, menunjukkan bahwa

29



Pendidikan Strata-2 (S-2) sebanyak 20 orang, Strata-1 (S-1) sebanyak 46

orang, DIII sebanyak 12 orang. Sisanya 4 orang merupakan lulusan SLTA.

d. Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2019

berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Golongan

Berdasarkan tabel di atas, distribusi pegawai di lingkungan Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar

pegawai adalah golongan III yakni sebanyak 61 orang sedangkan golongan IV

sebanyak 11 orang dan golongan II sebanyak 10 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Keadaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan pada 31 Desember 2019 adalah:

a. Nilai BMN per 31 Desember 2019

Nilai BMN per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.261.540.621,- yang

terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam

Neraca) sebesar Rp5.261.540.621,- dan nilai BMN ekstrakomptabel

sebesar Rp2.847.900,-.

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2019

Mutasi BMN per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

30



1) Barang Persediaan:

Saldo Persediaan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

per 31 Desember 2019 sebesar Rp518.383.168,-. Jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal sebesar Rp589.717.891,-, mutasi kurang sebesar

Rp71.334.723,-.

2) Peralatan dan Mesin:

Saldo Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.479.127.043,-

jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp22.386.102.043,-

mutasi kurang sebesar Rp93.025.000,-.

3) Aset Tetap Lainnya:

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,-. Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,-, mutasi tambah sebesar Rp 0,- dan

mutasi kurang sebesar Rp0,-.

4) Aset Lainnya:

Saldo Aset lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp393.818.432,-. Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp507.122.734,-, mutasi kurang

sebesar Rp113.304.302,-.

31



BAB IV

PENUTUP

A. HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Adapun beberapa penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan secara penuh dikarenakan adanya pengembalian

belanja senilai Rp185.934.332,- terdiri dari :

1. Efisiensi belanja operasional pemeliharaan dan mesin

2. Efisiensi belanja modal melalui e-Catalog

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk pelaksanaan anggaran Sekretariat

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun berikutnya agar dapat

melakukan evaluasi agar penyerapan agar dapat efektif dan efisien.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan

pembinaan secara berkesinambungan terhadap satuan kerja di lingkungan

Kemneterian Kesehatan diantaranya melalui berbagai kegiatan seperti peningkatan

akuntabilitas kinerja satuan kerja, peningkatan kualitas perencanaan dan

penganggaran, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP), Kerjasama pengawasan dengan APIP lain, penanganan

pengaduan masyarakat, koordinasi integrasi program, penguatan tata kelola

pemerintahan yang baik, pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,

program penguatan sistem pengawasan, meningkatkan implementasi

Whistleblowing System (WBS) di semua unit organisasi, meningkatkan pencegahan

benturan kepentingan dan meningkatkan pelaksanaan SPIP di unit-unit organisasi.

Dari alokasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp66.851.778.000,-

dengan target fisik sebesar 324 laporan/dokumen/bulan, sampai dengan Bulan

Desember 2019 telah direalisasikan sebesar Rp65.878.756.645,- (98,54%),

33



LAMPIRAN-LAMPIRAN

34



Lampiran 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2019

35



36



37



Lampiran 2 – Dokumentasi Kegiatan Tahun 2019

38



Pelantikan Inspektur Jenderal drg. Murti Utami, MPH

Kunjungan supervise Inspektur Jenderal pada pertemuan penyusunan dan reviu Laporan

Keuangan UAPPA/B-W Vertikal Kemenkes

39



Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Inspektorat Jenderal

Kegiatan Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2019

40



Kegiatan Evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan Tahun 2019

Rapat Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK RI Tahun 2019

41



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2019

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2019

42



Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Badan Pengawas

Keuangan Pemerintah (BPKP) mengadakan Diseminasi Petunjuk Pelaksanaan Joint

Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan 2019

Penandatanganan komitmen bersama untuk mengawal terjadinya Fraud dalam pelaksanaan

Jaminan Kesehatan

43



Peningkatan Kapasitas Manajerial Agent of Change (AoC) Inspektorat Jenderal


Workshop Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko

Tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

44



Workshop Satuan Kepatuhan Internal (SKI)

Publik Hearing revisi Pedoman Telaah Sejawat yang diikuti oleh anggota AAIPI

45



Pertemuan Evaluasi Program Pengawasan, Penyusunan Pelaporan Kinerja Tahun 2019

dan Kaleidoskop Kinerja Tahun 2015-2019 Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI · 2020. 2. 27. · Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kasubag Pengelo

Documents