SEKRETARIAT JENDERAl j - menlhk.go.id · g. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam Iingkungan pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat

KEMENTERIAN LINGKUNGAN IIIDU P DAN l< E lltJTA N /\ ~

SEKRETARIAT JENDERAl_j

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : SK .3 3/S ETJEN/DATIN/SET.1/6/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA/KELOMPOK KERJA (POKJA)

PENANGANAN PENGADUAN DAN APLIKASI LA YANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola/Kelompok Kerja (Pokja} Penanganan Pengaduan . dan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPORI) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembentukan Tim Pengelola/Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pengaduan dan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat {LAPORI) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4 N) Kementerian Lingkungan Hid up dan Kehutanan;

Mengingat I . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2 . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

, N'eg~1rn. R.cpublik Indonc~in Nomor JHH8) sebagaimnnu tclah diulmh dcngnn Undnng Und n n K Nomor 19 Tahun 2004 tcntang Pcnctnpan Pcrnturnn Pemerintah Penggnnti Undnng-Undang Nnmor I Ta hun 2004 tentang Perubahnn atas Undang-Und~n~ Nomor 41 Tahun 1999 tcntong Kchutanan m e nJndi Undang-Undang (Le m baron Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 , Tambahnn Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4412) ;

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tcntang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kvoto Atas Konvcnsi Kerangka Kerjo Perserikatan B~ngsa -Bangsa Tentang Perubnhnn Iklim);

4 . Undang-Unda ng Nomor 14 Tahun 2008 tcntang Keterbukaan Infonnasi Publik ;

0 . Undang-Undang Nomor 18 Ta hun 2008 tcntang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pu blik;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan;

11 . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

12 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;

13 . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pu blik;

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu·

l6 . Peratura~ Presi_den Nomor 16 Tahun 2015 te'ntang Kementenan L1ngkungan Hidup dan Kehutanan·

17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Ten tang Pembentukan Kementerian Da Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 ~

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

201 9, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prcsiden Nomor 115/P Tahun 2016;

18 . Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

19 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pedoman Road Map Pengem bangan Si stem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

20 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/ At:au Perusakan Hu tan;

21 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 18/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 Tentang Pelayanan Informasi Pu blik Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TIM PENGELOLA/KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PENGADUAN APLIKASI LAPOR LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEH UTAN AN

Menetapkan Tim Pengelola/Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pengaduan dan Aplikasi LAPOR Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Tim Pengelola/Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pengaduan dan Aplikasi LAPOR Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;

Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a . Memberikan pembinaan dan arahan kepada

Pengelola dan Pelaksana Teknis Tim

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pengelola/ Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan ~ngaduan dan Aplikasi LAPOR Kementerian Lmgkungan Hid up dan Kehutanan.

b. M_emberi masukan kepada Men'teri Lingkungan Hid~p dan Kehutanan yang berkaitan dengan keb1Jakan, strategi, dan program lingkungan hidup dan kehutanan ·

c . Melakukan pe~antauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Penanganan Pengaduan dan Aplikasi LAPOR lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d • Memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan Penanganan Pengaduan dan Aplikasi LAPO R lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengelola / Penanggung jawab mempunyai tugas: . a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan H1dup

dan Kehutanan; b . bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di lingkup Kernen terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan ;

d. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan.

e. Memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan Penanganan Pengaduan dan Aplikasi LAPOR lingkup Kementerian Llngkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala kepada Pembina.

Ketua dan wakil ketua mempunyai tugas: a. Kepala Pusat Data dan lnfonnasi dan Kepala Biro

Hubungan Masyarakat; b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tu gas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

Sekretaris mempunyai tugas: a . Kepala Bagian Pelayanan Publik pada Biro

Hubungan Masyarakat; b. merumuskan mekanisme pengelolaan pengaduan

masyarakat;

KETUJUH

c . mclaksanakan 1 • pe aporan tug d . pcnyelenggaraan dan a~ an fungs1

pengaduan masyarakat· pengendahan pengelolaan d . dulam melaksanakan t ' .

rungsional dan/ ata ugasnya d1bantu o~eh pejabat t: . melakukan u petugas pelayanan mformasi;

oleh Pengel~~;g~laan penga?u~ yang diteruskan 0 1. yanan Aspiras1 dan Pengaduan

nine Rakyat (LAPORI) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)·

f. menyalurkan pengaduan kepada pe~gelola pengaduan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat B_adan, Kepala Biro dan Pusat lingkup Kementerian Lmgkungan Hidup dan Kehutanan di Iingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;

g. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam Iingkungan pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan, Kepala Biro dan Pusat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

h . melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;

1. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;

Anggota mempunyai tugas: a. Adalah Unit Eselon II yang melakukan penanganan

pengaduan pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan, Kepala Biro dan Pusat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;

c. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi­kan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;

d. memberikan informasi penanganan pengaduan secara berkala meliputi jumlah, jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan dan

Kr: DELAPAN

KESEMBILAN

Yth .

c. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Ketua;

f. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Ketua.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan 1n1 dibebankan pada Anggaran · Pendapatan dan Belanja Negara Satker Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepu tusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : $/"Juni 2019

SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. NIP. 19640930 198903 1 t101

1. Sdr . Segenap Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sckretaris Badan, Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Sdr. Segenap Tim Pengelola /POKJA dimaksud.

LAMPIRAN KEPOTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUT.t)_~jl1 •~-\/b/~\Ci NOMOR : SK.?/~>~ OAT\~;- ~ TANGGAL : T-f Juni 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA/KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PENGADUAN DAN APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN

PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. Pembina : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan B. Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal C. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi D. Wakil Ketua : Kepala Biro Hubungan Masyarakat . E . Sekretaris : Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informas1

Publik pada Biro Hubungan Masyarakat F. Anggota :

1. Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal 2 . Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal 3 . Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal 4 . Kepala Badan Layanan Umum P2H pada SekretariatJenderal 5. Sekretaris lnspektorat Jenderal 6 . Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

7 . Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 9 . Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hu tan Produksi Lestari 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

11.Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 12 . Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

13.S~kretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lmgkungan

14.Sckretaris Oirektorat ,JenderaJ Penegakkan Hukum Lin kun an Hidu dan Kchutanan g g P

J 5.Sckre~s Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM I 6 .Sckretans Sadan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi I 7 . J 'u sat Pengendalian Pem bangunan Ekoregion Sumatera; 18.PuSat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa; 19.Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara; 20.Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan; 2 1 • Pu sat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku; 22 . Pu sat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua; 23 • Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan 24.Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian pada Biro Umum 25.Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Pada Pusat Data dan Informasi 26.Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengendalian Pembangunan

Ekoregion Sumatera; 27 .Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengendalian Pembangunan

Ekoregion Jawa; 28.Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengendalian Pembangunan

Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara; 29.Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengendalian Pembangunan

Ekoregion Kalirnantan; 30.Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengendalian Pembangunan

Ekoregion Sulawesi dan Maluku; 31.Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengendalian Pembangunan

Ekoregion Papua; 32.Kepala Bagian Program dan Pelaporan dan Pelaporan pada Sekretariat

Inspektorat Jenderal 33.Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; 34.Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 35.Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat

Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; 36.Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direld:orat

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; 37.Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 38.Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat

Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;

39.Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat J enderal Pengendalian Peru bahan Iklim;

40.Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat J enderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

1 J(epala Bagian Program dan Kerjasruna podu Scluctnrlnt I \udn n

-1 ·penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya MnnuHin; 42.Kepala Bagian Program dan Kerjasamn pndn Sckrctnrlnl. I Judnn

Penelitian, Pengembangan, dan lnovasi; 43.Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik 44.Kepala Sub Bidang Infrastruktur Jaringan padn Pmml I >11t,1 , dun

Informasi 45.Kepala Sub Bidang Pengembangan Aplikasi pada Pusat Dntll dun

Informasi 46.Afiat Megoadji, Analis Data pada Biro Hubungan Mnsyarakal 47.Ekhsanudin, S.IP, Analis Data pada Pusat Data dctn Inforrnasi

SEKRETARIS ,JENDERAL

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M. M. NIP. 19640930 198903 1 001