INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN …itjen.pu.go.id/uploads/lakip/LAPORAN KINERJA... · Dengan realisasi anggaran sebesar 80,00% dan realisasi fisik 94,10%. Inspektorat Jenderal

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2016

i

LKIP 2016

Laporan Kinerja

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2016

iii Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan wujud akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 pada prinsipnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016 yang terkait dengan Kegiatan Pengawasan meliputi:

1. Penyusunan kebijakan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; 6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 dilaksanakan secara efektif, akuntabel, transparan dalam terus mengawal kebijakan – kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan, sehingga program – program penyediaan infrastruktur yang menjadi target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hasilnya dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP/IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2016 diindikasikan melalui:

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM), Level 2; 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas

serta tepat waktu, 77,10%; 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil,

73,63%. Dengan realisasi anggaran sebesar 80,00% dan realisasi fisik 94,10%.

Inspektorat Jenderal secara aktif dan berkala telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :

1) Reviu RKA-KL Pagu Anggaran, Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja, Reviu Laporan Keuangan Unit Organisasi Eselon I hingga Reviu Laporan Keuangan Kementerian PUPR.

2) Internalisasi Penguatan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi kepada para Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis

iv Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal


(UPT)/Kepala Satker/PPK/Bendahara/Pejabat Penguji SPM/Pejabat Pengadaan dan lain-lain.

3) Menyusun Produk Hukum Bidang Pengawasan Sebagai Berikut:

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi,

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,

Keputusan Menteri PUPR Nomor 593/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian PUR,

Keputusan Menteri PUPR Nomor 594/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,

Keputusan Menteri PUPR Nomor 869/KPTS/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR No 975/KPTS/M/2016 tentang Satgas (Satuan Tugas) Saber (Sapu Bersih) Pungli (Pungutan Liar) Kementerian PUPR,

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 39/KPTS/IJ/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal,

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 10/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Penghubung Kementerian PUPR dengan TP4P Kejaksaan RI,

Keputusan Irjen PUPR Nomor 16.a/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Satgas Reviu Revisi Anggaran,

Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4) Pembentukan Tunas Integritas Kementerian PUPR 5) Memfasilitasi kegiatan dalam rangka mendukung PMPRB 6) Pelatihan Verifikator & Penelaah WBS di Jakarta tanggal 18 Januari 2016

dengan jumlah peserta 31 orang. 7) Monitoring Kepatuhan Pengisian LHKASN ke beberapa provinsi 8) Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Jenderal 9) Melaksanakan kegiatan untuk mendukung WBK: 10) Memfasilitasi Rapat Persiapan Survei Internal RB Kementerian PUPR tanggal 3

Mei 2016 dan Pelaksanaan Penyelesaian Laporan PMPRB Kementerian PUPR tanggal 11 Mei 2016.

v Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas dan Fungsi 1

1.3. Struktur Organisasi 7

1.4. Isu Strategis Organisasi 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis 11

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 14

2.3. Metode Pengukuran 17

2.4. Target Tahun 2016 menurut Rencana Strategis 22

BAB III KAPASITAS ORGANISASI 29

3.1. Sumber Daya Manusia 29

3.2. Sarana Prasarana 32

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 35

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 36

4.1. Capaian Kinerja Organisasi 36

4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi 42

4.3. Analisis Kinerja Organisasi 44

4.4. Realisasi Anggaran 51

BAB V PENUTUP 53

1 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

termuat laporan kinerja tahunan tingkat unit organisasi berdasarkan perjanjian

kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Menteri.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB

No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan

panduan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan

Pelaporan Kinerja, serta melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja.

1.2. Tugas dan Fungsi

Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah

mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai panduan bagi setiap Unit

Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

pada umumnya, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsinya.


a) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b) Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I s.d. V, dan

Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

I. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan

Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;

- penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan

pemantauan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan

pengawasan masyarakat, serta melaksanakan penghimpunan Laporan

Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);

- pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan

penyajian laporan hasil pengawasan;

- penyusunan rancangan peraturan, norma, petunjuk pemeriksaan,

pengujian, penilaian, pengelolaan dokumentasi dan penyebaran

informasi peraturan pengawasan serta hubungan masyarakat;

- koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat;

- pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang perkerjaan umum dan

perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);


- koordinasi peningkatan kerjasama pengawasan dengan Inspektorat

Provinsi, Kabupaten, Kota dan BPKP dalam pemeriksaan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

II. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan

Provinsi Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I

menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja

pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan

Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual

pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau

Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja, administrasi umum,

administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi

di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka

Belitung;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau

Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan

barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan

meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan

Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan

penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan

Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas

pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Sumatera,

Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Sumatera,

Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya

Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi

di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka

Belitung;


- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di

Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka

Belitung; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

III. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap


perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di

Wilayah II yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Dalam

melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:


pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Jawa;


pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa;

- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum,

administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di

Pulau Jawa;


Jawa;



meliputi Provinsi di Pulau Jawa;



penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa;


pengadaanbarang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Jawa;

- Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Jawa;



di Pulau Jawa;

- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi

di Pulau Jawa; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II

IV. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap


perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di

Wilayah III yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan dan

Pulau Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III

menyelenggarakan fungsi:



pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau

Sulawesi;


pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau

Kalimantan dan Pulau Sulawesi;


administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliput Provinsi di

Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;


Kalimantan dan Pulau Sulawesi;



meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;



penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau

Sulawesi;


pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan

Pulau Sulawesi;

- Pelaksanaan penelitian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan

Pulau Sulawesi III;



di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di

Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

V. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap


perumahan rakyat berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan di

Wilayah IV mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dalam

melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:


Pemeriksaan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;


pemeriksaan, pengujian dan penilaian mencakup Provinsi Bali, Nusa


Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua

dan Papua Barat;


administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi mencakup Provinsi

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku

Utara, Papua dan Papua Barat;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan mencakup Provinsi Bali, Nusa

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua

dan Papua Barat;



mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;



penyelesaian mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;


pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Pelaksanaan penelitian awal mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua

Barat;


Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mencakup

Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara mencakup

Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

VI. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

pengaduan masyarakat yang berindikasi penyimpangan keuangan

Negara, pemeriksaan khusus/investigasi, reviu laporan keuangan, reviu

laporan kinerja instansi pemerintah Eselon I, pemeriksaan ex officio

serta pemeriksaan menyeluruh di Unit Organisasi Pusat berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan

tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:


pemeriksaan di Inspektorat V;

- Pengembangan teknik-teknik pemeriksaan yang mengarah untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya;


- Pengembangan prosedur pemeriksaan yang diarahkan untuk mengungkap adanya unsur-unsur TPK perdata dan kejahatan keuangan lainnya;

- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di Satuan Kerja Pusat;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan di Inspektorat V;

- Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap setiap pengaduan masyarakat maupun adanya indikasi penyimpangan keuangan negara;

- Pemeriksaan khusus/investigatif dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Penyiapan dan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit Eselon I;

- Penyiapan dan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan; - Penyiapan dan pendataan Pemeriksaan Ex Officio di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

- Masing–masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal;

- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

- Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik dan tepat akan dapat menjawab tantangan

perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Struktur organisasi yang baik

menganut prinsip miskin struktur dan kaya fungsi. Struktur Organisasi Inspektorat

Jenderal ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, sebagai berikut :


Gambar. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

INSPEKTUR

JENDERAL

SEKRETARIS

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR

I

INSPEKTUR

II

INSPEKTUR

III

INSPEKTUR

IV

INSPEKTUR

V

BAGIAN RENCANA

DAN PROGRAM

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI

PUBLIK

BAGIAN EVALUASI

LAPORAN HASIL

PENGAWASAN

BAGIAN

UMUM

KASUBBAG

PENYUSUNAN RENCANA DAN

PROGRAM

KASUBBAG EVALUASI DAN

PELAPORAN

KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG KOMUNIKASI

PUBLIK

KASUBBAG ANALISA DATA

HASIL

PENGWSN

KASUBBAG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

HASIL PENGAWASAN

KASUBBAG

KEPEGAWAIAN DAN

KEUANGAN

KASUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH

TANGGA

KASUBBAG TU

INSPEKTORAT I

KASUBBAG TU

INSPEKTORAT II

KASUBBAG TU

INSPEKTORAT III

KASUBBAG TU

INSPEKTORAT IV

KASUBBAG TU

INSPEKTORAT V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


1.4. Isu Strategis Organisasi

Pemerintah telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi Nasional sejak

tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah

memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi

Birokrasi 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019. Dalam

Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan

reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga

sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan area perubahan reformasi

birokrasi, antara lain: Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas,

Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan,

Pelayanan Publik.

Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi Nasional tersebut, telah ditetapkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

15/PRT/M/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019. Pada Peraturan Menteri tersebut

telah ditetapkan Rencana Aksi Kegiatan dari Program Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan

khususnya dalam Pasal 5b mengatur mengenai Program Penguatan

Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penerapan Zona Integritas;

b. Pengendalian Gratifikasi;

c. Pelaksanaan Whistle-Blowing System;

d. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan;

e. Pembangunan APIP;

f. Penanganan Pengaduan Masyarakat;

g. Penguatan Peran APIP.

Sehubungan dengan perannya dalam Program Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dalam upaya

pencapaian misi Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, beberapa isu strategis

yang menjadi fokus Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 antara lain:

a. Penguatan Integritas Internal (Inspektorat Jenderal) dan Eksternal

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dengan tantangan

yang dihadapi adalah:

Kebutuhan peningkatan peran APIP dalam penerapan SPIP dan

penguatan pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi.

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/


b. Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal, dengan tantangan yang

dihadapi antara lain:

Jumlah SDM auditor yang belum memadai dibandingkan dengan jumlah

auditi sehingga kapasitas pelaksanaan pengawasan masih terbatas,

Perlunya program pengembangan sumber daya manusia yang

berkelanjutan,

Masih terdapat Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Pengawasan

lainnya yang tidak diselesaikan tepat waktu,

Masih terdapat rekomendasi dalam LHA yang tidak ditindaklanjuti tepat

waktu oleh auditi.

c. Perubahan Paradigma Inspektorat Jenderal, dari peran klasiknya selaku

watchdog menjadi lebih berperan sebagai institusi yang dalam kegiatannya

dapat memberikan keyakinan dan konsultansi (Assurance Activities and

Consulting Activities) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change)

dalam peningkatan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, dengan tantangan yang dihadapi antara lain:

Masih adanya persepsi sebagian auditi bahwa Inspektorat Jenderal hanya

melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai sarana untuk mencari-cari

kesalahan/penyimpangan dan belum sepenuhnya dipandang selaku mitra

auditi serta tempat berkonsultasi dalam pencapaian kinerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Kebutuhan peningkatan peran APIP untuk mencapai opini Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP),

Perlunya peningkatan peran APIP dalam mengawal perencanaan program

dan anggaran Kementerian PUPR,

Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi dan bimbingan

teknis regulasi-regulasi baru terhadap auditi dan mitra pengawasan

Inspektorat Jenderal.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019

(Renstra Tahun 2015 – 2019), Inspektorat Jenderal menetapkan visi tahun 2015-

2019 adalah “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawasan intern yang handal,

memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025”.

Dalam rangka mewujudkan visinya, Inspektorat Jenderal mengemban Misi

sebagai berikut:

a. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN serta Gratifikasi;

b. Meningkatkan kualitas pengawasan intern sehingga dapat menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance);

c. Mendorong terwujudnya Good Governance di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

d. Mengembangkan SDM yang profesional menuju pengawasan yang efektif;

e. Mendorong auditi menerapkan sistem pengendalian intern;

f. Meningkatkan kualitas hasil pembangunan dan mengurangi keborosan serta kebocoran;

g. Mewujudkan audit sesuai kode etik auditor dan standar audit;

h. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional dan memberdayakan pengawasan masyarakat; serta

i. Meningkatkan kerjasama dan sinergi pengawasan internal dan eksternal.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, potensi yang dimiliki, dalam

rangka pencapaian Renstra Tahun 2015 – 2019, dan untuk mewujudkan visi dan

misi, Inspektorat Jenderal menetapkan Tujuan sebagai berikut:

“Terwujudnya pengawasan yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”.


Sehubungan dengan rencana kinerja yang hendak dituju dan dicapai secara

nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terprogram dan terukur, dalam kurun

waktu 1 (satu) periode dan sejalan dengan tujuan dalam Renstra Tahun 2015 –

2019 maka ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai sebagai berikut:

a. Mewujudkan sistem pengendalian intern, manjemen risiko, dan tata kelola

yang baik;

b. Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. Mendorong ketaatan dan kepatuhan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat terhadap peraturan dan perundang-undangan;

d. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

e. Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatan pelayanan publik; serta

f. Mencegah dan menindak setiap penyimpangan serta penyalahgunaan

wewenang.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis diatas dan rencana aksi

yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015 – 2019, maka arah kebijakan

Inspektorat Jenderal menitikberatkan sebagai berikut:

a. Jangka panjang

1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025

khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan umumnya di


2) Terlaksananya pengawasan intern secara profesional dan berkualitas

dengan kompetensi, obyektifitas, independensi, dan integritas yang tinggi;

3) Terwujudnya pengawasan intern menjadi penjamin kualitas (Quality

Assurance) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

4) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang berbasis manajemen kinerja

dimana pembangunan dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif;

serta

5) Tercapainya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, yaitu “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawas

intern yang handal, memiliki integritas dan profesional untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pembangunan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN

pada tahun 2025”.

b. Jangka Menengah dan Tahunan

1) Terwujudnya peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat sebagai Quality Assurance sehingga dapat


menjadi Agent of Change untuk meningkatkan kapasitas manajemen


2) Terwujudnya peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum

dan perumahan rakyat yang bebas KKN dan Gratifikasi;

3) Terlaksananya audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang efektif,

dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4) Terlaksananya reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk

mencapai kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

5) Terwujudnya sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang

transparan dan akuntabel;

6) Terlaksananya penerapan prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

7) Terwujudnya peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas;

8) Meningkatnya pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan

fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta

pemberdayaan pengawasan masyarakat;

9) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan;

10) Dilaksanakannya kode etik aparatur dan kode etik auditor di lingkungan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

11) Terselenggaranya asistensi, sosialisasi/diseminasi peraturan-peraturan

kepada para auditi dan stakeholder dalam rangka penerapan Good

Governance dan Good Corporate Governance, serta fungsi konsultansi.

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, sepanjang

tahun 2016 telah dilakukan serangkaian kegiatan reviu dan feedback atas

keberhasilan dan kegagalan pencapaian Renstra masing-masing Unit Organisasi

di Kementerian PUPR. Dari kegiatan tersebut teridentifikasi permasalahan yang

muncul dari segi kerangka pendanaan, kerangka regulasi, kerangka

kelembagaan, dan sektoral selain itu tantangan dan isu strategis yang baru

muncul dan perlu untuk dipertimbangkan sehingga diperlukan perbaikan regulasi,

terobosan kebijakan dan pendanaan kreatif sebagai dasar reviu Renstra

Kementerian PUPR.

Terkait hal tersebut kondisi yang ada pada pelaksanaan Renstra Inspektorat

Jenderal adalah penyesuaian metode perhitungan target kinerja, komitmen

efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan kualitas SDM, bertambahnya laporan

hasil pengawasan terkait dengan peningkatan peran APIP dan perubahan


nomenklatur visi, misi, dan kebijakan sehingga Inspektorat Jenderal telah

mempertimbangkan bahwa perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renstra

tahun 2015 - 2019.

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2016 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel II.1.

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target

2016 (1) (2) (3) (4)

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1 Meningkatnya kualitas

pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan Negara serta ketaatan,

efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi

aparatur Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat

1 Level Internal Audit Capability

Model (IACM)

Level 2

2 Prosentase rekomendasi hasil

pengawasan yang ditindaklanjuti

dan tuntas serta tepat waktu

75%

3 Prosentase Unit Kerja/ Satker yang

bersih dari penyimpangan materiil

65%

Pada tingkat dibawahnya (Eselon II) juga telah ditetapkan Perjanjian Kinerja

sebagaimana ditampilkan pada tabel II.2 s.d II.7.

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Inspektorat Jenderal

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 (1) (2) (3) (4)



Kegiatan: Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1 Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana, Program dan Evaluasi di Inspektorat Jenderal

1. Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Program Kerja Pengawasan yang tersusun

2 Laporan

2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun

2 Laporan



3. Jumlah Dokumen Kinerja yang Terevaluasi

2 Laporan

4. Jumlah Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP yang tersusun

2 Laporan

2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP

1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut LHP

3 Laporan

2. Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pengawasan yang Dilaksanakan

3 Laporan

3 Auditor dan Auditee yang

Terbina

1. Jumlah Auditor dan Auditee yang Terbina

2.950 orang

4 Peraturan dan Kebijakan

Bidang Pengawasan

1. Jumlah Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan yang diterbitkan dan dievaluasi

5 Laporan

5 Pelaksanaan Reviu

Penyusunan RKA-K/L

1. Jumlah Catatan/Laporan Hasil Reviu dan Verifikasi

2 Laporan

6 Layanan Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

1. Jumlah Laporan Layanan Kepegawaian

2 Laporan

2. Jumlah Laporan Layanan Ketatalaksanaan

2 Laporan

3. Jumlah Laporan Layanan Administrasi keuangan

2 Laporan

4. Jumlah Laporan Layanan Umum/Administrasi Perkantoran

2 Laporan

7 Pelaporan secara Elektronik

(e-monitoring)

1. Tersusunnya Laporan secara Elektronik (e-monitoring)

28 Laporan

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat I Inspektorat Jenderal




Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I

1 Tersusunnya Laporan Hasil

Pemeriksaan Rutin dan

Pemeriksaan Lainnya di

Inspektorat I

1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 140 LHP


Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat II Inspektorat Jenderal




Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II


Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan

Lainnya di Inspektorat II

1. Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan

84 LHP

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat III Inspektorat Jenderal




Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III



Lainnya di Inspektorat III


Pengawasan

140 LHP

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat IV Inspektorat Jenderal




Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV



Lainnya di Inspektorat III


Pengawasan

98 LHP

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat V Inspektorat Jenderal




Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

1 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

33 LHP


2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran merupakan perhitungan terhadap realisasi atau capaian

Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon

I Inspektorat Jenderal, dengan memperbandingkan antara target yang ditetapkan

dengan realisasi pada tahun pengukurannya. Sumber data IKP berasal dari

pengakuan eksternal dan database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan

Tindak Lanjut.

Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal merupakan indikator dari salah

satu Sasaran Program Kementerian PUPR, yaitu “Meningkatnya Kualitas

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi

dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat”. Sasaran Program ini merupakan turunan dari

salah satu Sasaran Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015 – 2019, yaitu

“Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan

rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR”.

Indikator Kinerja Program I yaitu “Tingkat IACM (Internal Audit Capability

Model) Aparat Pengendali Internal Pemerintah” merupakan hasil penilaian atau

asesmen pihak ketiga, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku

organisasi APIP Kementerian PUPR.

Level Kapabilitas pada IACM dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu

organisasi pengawasan internal memiliki kemampuan dalam melaksanakan

pengawasan internal dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan internal

tersebut dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasinya. Oleh

karena itu Indikator Kinerja Program ini merupakan indikator yang bersifat

“Customer/Stakeholder Perspective” bagi Inspektorat Jenderal.

Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)

adalah suatu kerangka kerja, yang dikembangkan oleh Institute of Internal

Auditors (IIA), untuk mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan

untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan

jalur evolusi bagi organisasi sektor publik untuk pengembangan pengawasan

intern yang efektif dalam rangka memenuhi persyaratan tata kelola organisasi

dan harapan profesional, dan sekaligus merupakan:

Sarana Komunikasi (a communication vehicles) - dasar untuk

mengkomunikasikan apa itu APIP yang efektif dan bagaimana melayani

organisasi dan para pemangku kepentingan, dan sebagai alasan tentang

pentingnya pengawasan intern untuk pengambil keputusan.

Kerangka untuk penilaian (a framework for assessment) - suatu kerangka

untuk menilai kemampuan APIP dalam memenuhi standar profesional dan

praktik internal audit, baik sebagai penilaian sendiri (self assessment) atau

penilaian eksternal.


Peta jalan untuk peningkatan secara teratur (a road map for orderly

improvement) - peta jalan untuk membangun kemampuan dengan

menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka

membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern.

Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IACM adalah bahwa suatu proses

atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-

ulang (terus-menerus).

Model ini menggambarkan tahap-tahap di mana kegiatan pengawasan intern

yang dilaksanakan oleh APIP dapat berkembang dalam rangka menentukan,

menerapkan, mengukur, mengendalikan dan meningkatkan proses dan

praktiknya. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat

pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif. IACM

terdiri dari 5 (lima) tingkat kemampuan/kapabilitas progresif yang

menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatan

tersebut, antara lain:

a. Level-1, Initial, menunjukkan karakteristik:

Masih bersifat Ad hoc atau tidak terstruktur;

Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;

Hasil pengawasannya masih bergantung pada keterampilan orang tertentu;

Belum melaksanakan praktik audit professional;

Persetujuan anggarannya oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;

Tidak memiliki infrastruktur dalam pengelolaan pengawasan internal (manajemen, administrasi, kebijakan, ketentuan, prosedur);

Keberadaan APIP masih kurang diperhitungkan; serta

Kemampuan kelembagaannya tidak dikembangkan.

Pada level ini APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah terjadinya korupsi.

b. Level-2, Infrastructure, menunjukkan karakteristik:

Membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat;

Telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;

Perencanaan auditnya ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;

Masih memiliki ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta

Penerapan standar masih secara parsial.

Pada level ini APIP akan mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.


c. Level 3, Integrated, menunjukkan karakteristik:

Kebijakan, proses, dan prosedur pada APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;

Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;

Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;

APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

Pada level ini APIP akan mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

d. Level-4, Managed, menunjukkan karakteristik:

Adanya keselarasan antara harapan APIP dan stakeholder utama;

Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;

APIP diakui telah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;

Fungsi pengawasan intern menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;

APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik, risiko telah diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta

Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk melaksanakan pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam internal APIP dan seluruh organisasi).

Pada level ini APIP akan mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

e. Level-5, Optimizing, menunjukkan karakteristik:

APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;

APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;

Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;

APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;

APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta

Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Pada level ini APIP mampu dan telah berperan sebagai agen perubahan bagi organisasi induknya.


Dalam model IACM terdapat 6 (enam) proses yang selanjutnya disebut elemen,

yaitu 1) peran dan layanan APIP, 2) pengelolaan SDM, 3) praktik profesional, 4)

akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budaya dan hubungan organisasi, dan

6) struktur tata kelola. Keseluruhan 6 (enam) elemen tersebut telah terjabarkan

dalam 1 Program dan 6 Kegiatan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian

PUPR. Hasil penilaian terhadap keenam proses tersebut diatas akan dapat

menggambarkan tingkatan kapabilitas (IACM level) suatu organisasi APIP.

Level-level kapabilitas pada IACM Model secara sederhana ditampilkan pada

gambar 2.

Gambar. 2 Tingkatan Internal Audit Capability Model

Peran APIP dalam pengendalian internal saat ini tercantum pada Pasal 4

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yang mengatur bahwa pimpinan

instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan

Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, diantaranya melalui

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Tingkatan IACM

LEVEL 5

Optimizing

LEVEL 4

Managed

LEVEL 3

Integrated

LEVEL 2

Infrastructure

LEVEL 1

Initial

APIP menjadi agen perubahan

APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian risiko

APIP mampu menilai ekonomis, efisiensi, efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultansi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan paraturan dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya korupsi

APIP belum dapat memberikan jaminan atas pproses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah tindak pelangggaran


Sehubungan dengan IACM model tersebut, peran APIP yang efektif menurut

Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus dapat:

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah (assurance activities);

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti

corruption activities); dan

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities).

Efektifitas peran APIP tersebut tentunya menuntut APIP untuk memiliki

kapabilitas yang memadai, dan sejalan dengan kriteria tersebut maka dalam

RPJMN 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di Level-3 (Integrated),

sehingga mampu memberikan layanan compliance auditing, performance

auditing dan practice advisory.

Indikator Kinerja Program II yaitu “Prosentase Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas serta tepat waktu”

menggunakan data kuantitas sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari

Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses

pengolahan tertentu. Variabel yang terlibat dalam pengukuran indikator ini

adalah jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu (batas maksimal

60 hari kerja terhitung sejak 10 kerja pengiriman Laporan Hasil Audit ke satker –

satker/auditi) dan telah tuntas ditindaklanjuti dibandingkan dengan total temuan

yang ada pada triwulan terkait. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Program III yaitu “Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker

yang bersih dari penyimpangan materiil” menggunakan data kuantitas

sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari Sistem Informasi Laporan

Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses pengolahan tertentu. Variabel yang

terlibat dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah satuan kerja bersih yang

terperiksa pada triwulan terkait dibandingkan dengan jumlah keseluruhan

satuan kerja yang terperiksa pada triwulan terkait, diindikasikan dari jumlah

Laporan Hasil Audit yang diterbitkan pada triwulan terkait. Satuan kerja yang

bersih kriterianya adalah satuan kerja terperiksa yang dalam Laporan Hasil

Audit nya tidak memiliki temuan kebocoran dan atau keborosan keuangan

Negara.

Dalam rangka mewujudkan ketiga Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat

Jenderal tersebut, telah ditetapkan pula Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

sebagai pendukung tercapainya IKP, yang pada Perjanjian Kinerja Tingkat Unit

Eselon II tahun 2016 telah disesuaikan dengan adanya penerapan ADIK pada


RKA-KL. Hubungan/Korelasi antara IKP dan IKK sebagaimana ditampilkan

pada gambar 3.

Gambar. 3 Hubungan/Korelasi Indikator Kinerja Program (IKP) dengan Indikator

Kinerja (IK)

2.4. Target Tahun 2016 menurut Rencana Strategis

Target kinerja tahun 2016 menurut Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019

sejalan dengan yang ditetapkan dalan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015 dan

2019, sebagai berikut:

Tabel II.9 Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/IKU SATUAN

TARGET

2019

TARGET

2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya Kualitas

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM);

Level 3 2

2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan

% 90% 75%


Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

% 80% 65%

Hubungan antara Indikator Kinerja Program dimaksud dengan Indikator Kinerja

Kegiatan dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran Renstra Tahun 2015-2019

(Tabel L1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Sejak tahun anggaran 2016 Kementerian Keuangan menjalankan sistem

penganggaran berbasis outcome secara penuh melalui penataan Arsitektur dan

Informasi Kinerja dalam dokumen RKA-K/L (ADIK) yang selanjutnya diikuti

penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi semakin jelas, relevan, dan

terukur.

Banyaknya sistem yang diterapkan dengan menggunakan informasi yang serupa,

misalnya sistem perencanaan, sistem penganggaran, laporan instansi pemerintah,

dan lain-lain dimana dengan isi yang serupa, namun masing-masing sistem tersebut

mempunyai tujuan dan format yang berbeda-beda sehingga berdampak pada

perbedaan nomenklatur dan output antara Renstra/Renja, RKA-KL dan/atau

Perjanjian Kinerja.

Oleh karena itu sinkronisasi keterkaitan informasi kinerja yang dihasilkan dari

penataan ADIK dengan dokumen Renstra/Renja dilakukan dengan memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

Outcome K/L sama dengan Sasaran Strategis, berikut dengan indikatornya,

Outcome Eselon I sama dengan Sasaran Program, berikut dengan indikatornya,

Output Eselon II/Kegiatan sama dengan Sasaran Kegiatan, berikut dengan

indikatornya.

Selanjutnya sinkronisasi Renstra/Renja dengan ADIK dalam RKA-K/L yang menjadi

dasar penyusunan Perjanjian Kinerja ditampilkan secara ringkas pada tabel II.10:


Tabel II.10 Hubungan IKP dengan IK pada Renstra 2015 – 2019 dengan Struktur ADIK

Sasaran Strategis

Outcome Indikator Outcome

Renstra RKAKL/ADK

Output Indikator Satuan Target 2016


Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan

Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

Meningkatnya Kualitas Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian PUPR

Tingkat Level Internal Audit Capability Model (IACM) Jumlah Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu Jumlah Prosentase Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil

Rencana, program dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal

Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Laporan 4 Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana, Program dan Evaluasi di Inspektorat Jenderal

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun

Laporan 2

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kementerian PUPR

Laporan 2 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan yang Tersusun

Laporan 2

Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian PUPR

Laporan 2 Jumlah Dokumen Kinerja yang Tersusun

Laporan 2

Jumlah Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP yang Tersusun

Laporan 2

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

- Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut LHP

Laporan 4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut LHP

Laporan 3

- Terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan

Laporan 1 Masuk ke dalam Output Layanan Perkantoran sub output Data dan Informasi

- Jumlah laporan koordinasi dan kosultasi pengawasan

Laporan 2 Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan yang dilaksanakan

Laporan 3


Sasaran Strategis


Renstra RKAKL/ADK



Pembinaan Auditor dan Auditee

- Jumlah laporan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Raker/ FGD/ Kegiatan sejenis bidang pengawasan

Laporan Kegiatan

10 Auditor dan Auditee yang Terbina

Jumlah Auditor dn Auditee yang Terbina

Orang 2950

- Jumlah laporan kegiatan penyempurnaan/ penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan

Laporan 3 Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan

Jumlah Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan yang diterbitkan dan Dievaluasi

Laporan 5

Pelaksanaan Reviu Penyusunan RKA-K/L dan Revisi Anggaran oleh APIP Lingkup Kementerian PUPR

Jumlah Catatan/Laporan Hasil Reviu dan Verifikasi

Laporan 2

Layanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan ketatalaksanaan

- Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran

Laporan 12 Layanan Dukungan Manajemen dan Pelasanaan Tugas Teknis Lainnya

Jumlah Laporan Layanan Administrasi Keuangan (003)

Laporan 2

Jumlah Layanan Umum /Administrasi Perkantoran (004)

Laporan 2

- Jumlah laporan pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu

Laporan 1 Layanan Ketatalaksanaan (002)

Laporan 2

- Jumlah laporan kegiatan Diklat/ Pelatihan Auditor Itjen PUPR

Laporan Kegiatan

5 Jumlah Laporan Layanan Kepegawaian (001)

Laporan 2

Pelaporan Secara Elektronik (E-monitoring)

Laporan 28

Layanan Perkantoran Bulan 12

Kendaraan Bermotor Unit 3

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit 95


Sasaran Strategis


Renstra RKAKL/ADK



Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I




Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat I

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat I

LHP 140 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat I

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat I

LHP

140

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II




Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat II

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat II

LHP 84 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat II

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat II

LHP

84


Sasaran Strategis


Renstra RKAKL/ADK



Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III




Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat III

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat III

LHP 140 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat III

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat III

LHP

140

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV




Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat IV

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat IV

LHP 98 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat IV

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat IV

LHP

98


Sasaran Strategis


Renstra RKAKL/ADK



Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V




Laporan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V

LHP 16 Laporan hasil pengawasan di Inspektorat V

Jumlah laporan hasil pengawasan di Inspektorat V

LHP

33

Laporan hasil pemeriksaan khusus

Jumlah Laporan pelaksanaan pemeriksaan khusus

LHP

17

Keterangan :

Renstra

Sesuai dengan Renstra

Tidak ada dalam Renstra, namun ada dalam RKA-K/L & Perjanjian Kinerja

Ada dalam Renstra namun beda Output

29 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal


BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola. Sehubungan dengan semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi, Inspektorat Jenderal dituntut untuk terus melakukan pengembangan kapasitasnya.

Definisi pengembangan kapasitas setidaknya mencakup beberapa hal berikut, yaitu:

Pengembangan kapasitas merupakan proses yang berlangsung;

Pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai fungsi dan pencapaian sasaran;

Pengembangan kapasitas meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dan menyelesaikan permasalahan;

Pengembangan kapasitas termasuk menciptakan kemampuan untuk menguraikan isu saat ini dan mengantisipasi isu relevan di masa mendatang.

Tata kelola lembaga yang baik ditunjukkan oleh beberapa hal, antara lain terjadinya proses check and balance di tataran internal lembaga, komunikasi internal yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan, orientasi organisasi yang jelas, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal maupun internal lembaga dengan tetap berpegang kepada orientasi organisasi dan terjadi pelembagaan pengetahuan yang telah diperoleh guna mendukung kapasitas organisasi.

3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap stakeholders. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk



meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

3.1.1 Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Tahun 2016 Pada tahun 2016 personil Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 296 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016

berdasarkan Golongan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1.

Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Unit Kerja Golongan

IV III II I Jumlah

1. Sekretariat Itjen 10 65 26 3 104

a. Inspektur Jenderal 1 0 0 0 1

b. Sekretaris Itjen 1 0 0 0 1

c. Bagian Renc. & Program 0 19 1 1 21

d. Bagian Evaluasi LHP 3 11 3 0 17

e. Bagian HKP 2 8 6 0 16

f. Bagian Umum 1 27 16 2 46

g. Diperbantukan / Diperkerjakan 2 0 0 0 2

h. Pegawai Penunjang / Honorer 0 0 48 0 48

i. Narasumber 2 0 0 0 2

2. Inspektorat I 8 22 0 0 30

3. Inspektorat II 8 17 1 0 26

4. Inspektorat III 6 25 0 0 31

5. Inspektorat IV 6 21 1 0 28

6. Inspektorat V 9 21 0 0 30

JUMLAH 42 175 75 3 296



b. Rekapitulasi Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 berdasarkan jabatan

adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.

Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah

1 Eselon I 1

2 Eselon II 6

3 Eselon III 4

4 Eselon IV 13

5 Jafung Auditor Madya 27

6 Jafung Auditor Muda 38

7 Jafung Auditor Pertama 84

8 Jafung Auditor Penyelia 1

9 Jafung Auditor Pelaksana Lanjutan 2

10 Jafung Teknik Jalan & Jembatan Madya 0

11 Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan Madya 2

12 Jafung Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya 1

13 Jafung Arsiparis Madya 0

14 Jafung Arsiparis Penyelia 4

15 Widyaiswara Utama 0

16 Jabatan Fungsional Umum 64

17 Tugas Belajar 20

18 Diperbantukan / Diperkerjakan 2

19 Narasumber 2

20 Pegawai Penunjang / Honorer 48

Jumlah 296

c. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 berdasarkan jenjang

pendidikan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.

Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Doktor (S3) S3 3 (Orang)

Master (S2) S2 92 (Orang)

Sarjana (S1) S1 107 (Orang)

Sarjana Muda (D3) D3 5 (Orang)

Sekolah Menengah Atas (SLTA) SLTA 35 (Orang)

Kejar Paket C PKT C 2 (Orang)

Sekolah Menengah Pertama (SLTP) SLTP 3 (Orang)

Sekolah Dasar SD 2 (Orang)



3.2. Sarana Prasarana

3.2.1 Aset Fisik

Sarana dan prasarana fisik Inspektorat Jenderal meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Secara bertahap Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap aset fisik yang dimiliki juga secara berkala dilakukan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai kebutuhan.

Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal menempati di gedung utama Kementerian PUPR Lantai 14 sampai dengan Lantai 16, serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat bekerja yang memadai.

3.2.2 Aset Non Fisik

Aset non fisik yang menjadi potensi organisasi Inspektorat Jenderal sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pedoman Pengawasan Internal

Dalam pelaksanaan pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal telah memiliki acuan berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Sistem Manajemen Mutu Inspektorat Jenderal

Penerapan sistem manajemen mutu dapat menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan rutin, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada para stakeholders. Prosedur kerja untuk setiap kegiatan dan jenis pelayanan tidak saja bermanfaat bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat akan tahapan-tahapan pelayanan yang harus mereka lalui dalam mendapatkan pelayanan yang baik, dengan catatan bahwa prosedur atau standar pelayanan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam penerapannya, Inspektorat Jenderal telah mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) berbasis ISO 9001:2008. Pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) ini terdiri atas pengembangan kapasitas prosedur kerja, pengembangan kapasitas budaya kerja, penetapan sasaran kinerja pegawai, dan kapasitas kepemimpinan yang efektif. Dengan tersedianya dokumen prosedur kerja yang harus dilaksanakan akan menciptakan tatanan fungsi organisasi yang ideal dan efisien.



c. SIM Pengawasan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal memanfaatkan Sistem Informasi LHA dan Tindak Lanjut yang

telah dikembangkan sejak tahun 1997 dan dimodernisasi pertama kali pada tahun

2008. Penerapan SIM dimaksud sangat membantu pengadministrasian data hasil

audit dan proses pemantauan tindak lanjutnya, dari awalnya masih full paper base

menjadi semi non paper base.

Pada tahun 2016 dilaksanakan modernisasi tahap kedua terhadap SIM

Pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut, yang bertujuan memperbaharui sistem

pemantauan tindak lanjut dan mengintegrasikannya menjadi suatu prosedur e-

audit mulai dari tahap perencanaan tugas pengawasan intern, pelaksanaan

penugasan, penyusunan laporan hasil penugasan hingga pemantauan tindak

lanjutnya.

d. Website Inspektorat Jenderal

Website Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (http://222.124.202.172/satminkal/itjen/index.asp) difungsikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya, serta peraturan-peraturan terkait pengawasan di bidang PUPR. Saat ini laman web tersebut dalam tahap modernisasi untuk menyesuaikan dengan bahasa pemrograman terbaru, dan mengembangkan kapasitas serta tampilannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan publikasi Inspektorat Jenderal.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi lainnya untuk Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi yang digunakan di lingkungan Kementerian PUPR dan keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian PUPR (http://www.pu.go.id/), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR.

Secara spesifik informasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada laman web ini adalah:

eMonitoring (http://www.pu.go.id/site/view/68/e-Monitoring)

Merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan bidang PUPR.

Sistem eMonitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri kepada

http://www.pu.go.id/

http://www.pu.go.id/site/view/68/e-Monitoring



Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri.

SPSE Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (eProcurement) sejak tahun 2002, dimana pelaksanaan eProcurement dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108 mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, secara bertahap telah dilaksanakan migrasi dari sistem eProcurement Kementerian PUPR ke SPSE yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. SPSE di lingkungan Kementerian PUPR dikelola oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik, https://lpse.pu.go.id/eproc/).

Sejak penerapan sistem eProcurement hingga digunakannya SPSE, Inspektorat Jenderal telah menggunakan data dan informasi yang dapat diakses pada sistem ini untuk melakukan pemantauan dan pengendalian proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengawasan pada tahap pemilihan penyedia jasa.

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau disingkat JDIH (http://www.pu.go.id/site/view/76) merupakan sistem dokumentasi dan publikasi data dan informasi produk hukum di lingkungan Kementerian PUPR. Sistem ini dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan fungsional, Inspektorat Jenderal menggunakan data dan informasi dari sistem tersebut sebagai salah satu sumber informasi mengenai produk hukum yang berlaku sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

f. Budaya Organisasi

Hal lain yang dapat meningkatkan kapasitas proses operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah kebiasaan-kebiasaan positif dan nilai-nilai yang berkembang dari hasil interaksi antara pegawai, dan interaksi antara pimpinan dengan pegawai, telah mengupayakan beberapa metode untuk memperbaiki budaya kerja yang efektif tersebut. Kapasitas proses operasional juga tergantung pada kepemimpinan. Inspektorat telah menjalankan praktek kepemimpinan efektif, dengan adanya komitmen dan keseriusan dari seluruh pimpinan, kelompok jabatan fungsional, bagian/sub bagian serta seluruh staf untuk duduk bersama dalam perumusan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk perencanaan sasaran kinerja pegawai selama satu tahun

https://lpse.pu.go.id/eproc/

http://www.pu.go.id/site/view/76



anggaran yang di reviu setiap enam bulan sekali. Adapun evaluasi capaian kinerja dilakukan secara periodik, baik per triwulan dan per semester.

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Ketersediaan sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mulai dari tahap penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh unit kerja, pengalokasian anggaran yang telah sesuai dengan beban tugas dan fungsi organisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pada TA 2016 sesuai dengan Revisi POK ke-6, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp110.167.034.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Pagu anggaran tersebut merupakan anggaran untuk pelaksanaan program Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, yaitu “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR”, yang terbagi menjadi 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp75.108.441.000,-

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I sebesar Rp8.137.234.000,-

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II sebesar Rp6.253.944.000,-

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III sebesar Rp9.506.944.000,-

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV sebesar Rp7.337.944.000,-

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V sebesar Rp3.822.527.000,-



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 yakni menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek/tahunan.Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dan menjadi kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima tahunan dan rencana pengawasan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Kriteria penilaian/ketegori penilaian dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permen PANdan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Imlementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian Inspektorat Jenderal dengan tingkat capaian kinerja seperti berikut ini :

Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian Akuntabilitas Kinerja

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi Kategori Warna

1 AA >90 -100 Sangat Memuaskan,

2 A >80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat

akuntabel

3 BB >70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4 B >60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5 CC >50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Adapun capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.2.


Tabel IV.2 Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal per Triwulan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/UTAMA(IKP/IKU)

TARGET

2016

TRIWULAN

I

TRIWULAN

II

TRIWULAN

III

TRIWULAN

IV

REALISASI

2016

TA

RG

ET

(%

)

% R

EA

LIS

AS

I

TA

RG

ET

(%

)

% R

EA

LIS

AS

I

TA

RG

ET

(%

)

% R

EA

LIS

AS

I

TA

RG

ET

(%

)

% R

EA

LIS

AS

I

TA

RG

ET

(%

)

% R

EA

LIS

AS

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meningkatnya Kualitas Pertanggung-

jawaban Pengelolaan Keuangan

Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan

Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Aparatur Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

1. Level Internal Audit Capability

Model (IACM) Level 2 Level 2

2. Prosentase Rekomendasi

Hasil Pengawasan yang

ditindak lanjuti dan tuntas

serta tepat waktu; dan

75% 75 102,20 75 98,00 75 65,50 75 42,66 75 77,10

3. Prosentase Jumlah Unit

Kerja/Satker yang bersih dari

penyimpangan materiil.

65% 65 0 65 107,69 65 88,92 65 97,91 65 73,63



a. Indikator Kinerja Program I, Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Sejak tahun 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat telah melakukan inventarisasi kebutuhan peningkatan dan

self–assesment terhadap level kapabilitas organisasinya dalam rangka

peningkatan dari level 2 ke level 3. Sebuah Tim telah dibentuk langsung oleh

Inspektur Jenderal yang terdiri dari 7 (tujuh) sub tim dengan komposisi dari

pejabat struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu.

Lingkup penugasan Sub Tim disesuaikan dengan Key Performance Area

Internal Audit Capability Model. Tim khusus ini bekerja dalam rangka

mempersiapkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat mencapai target IACM level 3 pada akhir tahun 2017.

Asesmen terhadap pemenuhan level kapabilitas ini dilaksanakan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

b. Indikator Kinerja Program II, Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu

Pada tahun 2016, target penuntasan temuan Laporan Hasil Audit (LHA) yang

diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari ditargetkan sebesar 75%.

Adapun realisasi terhadap target selama tahun 2016 untuk Indikator Kinerja

Program ini rata–rata mencapai 77,10%, sehingga secara umur target kinerja ini

dinyatakan tercapai, kecuali pencapaian pada triwulan II dan IV yang sedikit

dibawah target. Dengan demikian capaian indikator kinerja program ini pada

tahun 2016 adalah 102,80% terhadap target.

c. Indikator Kinerja Program III, Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil

Target prosentase jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan

materiil pada tahun 2016 adalah sebesar 65%, dengan realisasi pada triwulan II

mencapai 107,69%, triwulan III sebesar 88,92% dan pada triwulan IV mengalami

kenaikan kembali sebesar 97,91%, namun pada triwulan I jumlah satker yang

bersih dari penyimpangan adalah sebesar 0%, hal ini disebabkan hanya ada

satu LHA yang terbit dan di dalamnya terdapat nilai keborosan/kebocoran

keuangan Negara. Berdasarkan data realisasi kinerja tersebut, maka capaian

tahun 2016 adalah 73,63%. Dengan demikian capaian indikator kinerja program

ini pada tahun 2016 adalah 113,28% terhadap target.



d. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Realisasi keuangan Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2016 adalah

sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.3 dan Gambar 4 dibawah ini:

Tabel IV.3 Penyerapan Tahun 2016

No Program/Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket Pagu

(Ribuan)

Realisasi

(Ribuan)

Progress (%)

Keu Fisik

1 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan

dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 75.108.441 63.683.448 84,79 96.22

2 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan

Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 8.137.234 5.770.539 70,92 87.96


Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 6.253.944 3.958.600 63,29 86.74


Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 9.506.944 6.500.550 68,38 81.45


Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 7.337.944 5.614.260 76.51 99.81


Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 3.822.527 2.606.728 68.19 98.05

Jumlah 110.167.034 88.134.126 80,00% 94.10

Sumber : e-monitoring Desember 2016

Gambar 4. Rencana vs Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal TA 2016 Sumber : e-monitoring Desember 2016



e. Realisasi Indikator Kinerja

Selain realisasi Indikator Kinerja Program dan realisasi anggaran tahun 2016, pada laporan ini ditampilkan pula realisasi Indikator Kinerja Kegiatan/Output dan korelasinya mendukung IKP pada tahun 2016, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.3 dibawah ini:

Tabel IV.3 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan; Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya

NO Korelasi

IKP SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN/OUTPUT SATUAN

TARGET

2016

REALISASI

2016

1 IKP 1 Hasil Koordinasi

Penyusunan Rencana,

Program dan Evaluasi di

Inspektorat Jenderal

Jumlah Dokumen

Perencanaan, Penganggaran

dan Program Kerja

Pengawasan yang Tersusun

Laporan 2 2

IKP 1 Jumlah Dokumen Laporan

Kinerja, Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Program

Kerja Pengawasan yang

Tersusun

Laporan 2 2

IKP 1 Jumlah Dokumen Kinerja yang

Terevaluasi

Laporan 2 2

IKP 1 Jumlah Dokumen Peningkatan

Kapabilitas APIP yang

Tersusun

Laporan 2 2

2 IKP 2 Hasil Pemantauan

Penyelesaian Tindak

Lanjut LHP

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Pemantauan Tindak lanjut

LHP

Laporan 4 4

IKP 2 Jumlah Laporan Kegiatan

Koordinasi dan Konsultasi

Pengawasan yang

Dilaksanakan

Laporan 2 2

3 IKP 1 Auditor dan Auditi yang

Terbina

Jumlah Auditor dan Auditi

yang Terbina

Orang 2950 3027

4 IKP 1 Peraturan dan

Kebijakan Bidang

Pengawasan Lingkup

Kementerian PUPR

Jumlah Peraturan dan

Kebijakan Bidang Pengawasan

yang diterbitkan dan

dievaluasi

Laporan 5 4

5 IKP 1 Pelaksanaan Reviu

Penyusunan RKA-K/L

dan Revisi Anggaran

oleh APIP Lingkup

Kementerian PUPR

Jumlah Catatan/Laporan Hasil

Reviu dan Verifikasi

Laporan 2 2



NO Korelasi

IKP SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN/OUTPUT SATUAN

TARGET

2016

REALISASI

2016

6 IKP 1 Layanan Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Jumlah Laporan Layanan

Kepegawaian

Laporan 2 2

IKP 1 Jumlah Laporan Layanan

Ketatalaksanaan

Laporan 2 2


Administrasi Keuangan

Laporan 2 2


Umum/ Administrasi

Perkantoran

Laporan 2 2

7 IKP 1 Pelaporan secara

Elektronik

(e-Monitoring)

Tersusunnya Laporan secara

Elektronik (e-monitoring)

Laporan 28 28

8 IKP 2 & 3 Tersusunnya Laporan

Hasil Pemeriksaan Rutin

dan Pemeriksaan

Lainnya di Inspektorat I

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan

Laporan 140 261



dan Pemeriksaan

Lainnya di Inspektorat II


Pengawasan

Laporan 84 194



dan Pemeriksaan

Lainnya di Inspektorat

III


Pengawasan

Laporan 140 292



dan Pemeriksaan

Lainnya di Inspektorat

IV


Pengawasan

Laporan 98 167



dan Pemeriksaan

Lainnya di Inspektorat V


Pengawasan

Laporan 33 216

Terdapat beberapa Indikator Kinerja yang memperoleh capaian kinerja jauh diatas target tahun 2016 dalam Renstra 2015-2017, diantaranya adalah indikator “Jumlah Auditor dan Auditi yang Terbina” dan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (pada Inspektorat I s.d V)”. Inspektorat Jenderal menilai tingginya capaian kinerja indikator tersebut pada tahun 2016 disebabkan karena penguatan fungsi pengawasan internal, diantaranya berupa peningkatan pengawasan bersifat konsultantif dan/atau preventif seperti pendampingan,



probity audit, verifikasi, reviu dan lain-lain, seiring dengan upaya perubahan paradigma Inspektorat Jenderal dari perannya selaku watchdog untuk lebih ditingkatkan menjadi quality assurance dan agent of change di lingkungan Kementerian PUPR.

4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi

a. Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun ini dengan tahun

sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015


2015 2016

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

TA

RG

ET

RE

ALIS

AS

I

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Kualitas

Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Negara

Serta Ketaatan, Efisiensi dan

Efektivitas Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Aparatur

Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

Level Internal Audit

Capability Model

(IACM)

Level

2

Level

2

Level

2

Level

2

Prosentase

Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang

ditindak lanjuti dan

tuntas serta tepat

waktu; dan

70% 83,03% 75% 77,10%

Prosentase Jumlah Unit

Kerja/Satker yang

bersih dari

penyimpangan materiil.

60% 90,26% 65% 73,63%

Adapun realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun ini dikarenakan perbedaan Rencana Strategis (Renstra 2009 – 2014 dengan Renstra 2015 – 2019) sehingga indikator kinerja utama/programnya tidak sama.

b. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target kinerja hingga tahun 2019

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:



Tabel IV.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah


2015 2016 2017 2018 2019

RE

ALIS

AS

I

RE

ALIS

AS

I

TA

RG

ET

TA

RG

ET

TA

RG

ET

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya Kualitas

Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan

Negara Serta Ketaatan,

Efisiensi dan Efektivitas

Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Aparatur

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

1. Level Internal Audit

Capability Model

(IACM)

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Level 3

2. Prosentase

Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang

ditindak lanjuti dan

tuntas serta tepat

waktu; dan

83,0

3%

77,1

0%

80%

85%

90%

3. Prosentase Jumlah

Unit Kerja/Satker

yang bersih dari

penyimpangan

materiil.

90,2

6%

73,6

3%

70%

75%

80%

Apabila diperhatikan capaian kinerja tahun 2016, terdapat penurunan realisasi dibandingkan tahun 2015 dan khususnya pada capaian IKP No. 2 dan IKP No. 3. Terhadap kondisi ini perlu disusun rencana tindak agar realisasi kinerja tersebut tetap dapat memenuhi rencana/target pada tahun 2017 s.d 2019.

c. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dengan tahun 2015

Secara program atau kegiatan, anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2015 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan anggaran Tahun 2016, hal ini dikarenakan struktur anggaran yang telah berbeda. Adapun perbandingan realisasi penyerapan anggaran secara umum adalah:

Tabel IV.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Tahun Anggaran Alokasi (Rp) Realisasi (%)

Fisik Keuangan

TA.2015 84.445.767.000,00 79,74 80,27

TA.2016 110.167.034.000,00 94,10 80,00

Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran diatas, dapat dinyatakan bahwa

secara umum kinerja anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2016

mengalami peningkatan, karena dengan realisasi keuangan yang hampir sama,

diperoleh realisasi fisik yang lebih baik dibandingkan realisasi fisik tahun 2015.



4.3. Analisis Kinerja Organisasi

Pada tahun 2016 terdapat capaian kinerja program/utama yang lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya pada indikator kinerja kegiatan/output terjadi peningkatan capaian kinerja, khususnya yang terkait dengan penguatan fungsi pengawasan intern.

a. Capaian Kinerja Lebih Rendah

Sehubungan dengan capaian Indikator Kinerja Program (IKP 2 dan IKP 3) yang berada dibawah capaian tahun 2015 tersebut, setelah dilakukan analisis dapat diidentifikasi bahwa penyebabnya antara lain:

1) Keterlambatan auditi dalam menyiapkan dan menyampaikan berkas tindak

lanjut;

2) Dokumen tindak lanjut yang diterima oleh Inspektorat Jenderal didominasi

oleh LHA yang sudah melebihi batas waktu tindak lanjutnya;

Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman auditi

serta penyedia jasanya (kontraktor dan konsultan) dalam menyusun

dokumen tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil audit. Hal lain

adalah kurangnya koordinasi antara auditor terkait dengan Bagian Evaluasi

LHP yang menangani tindak lanjut Laporan Hasil Audit, dimana dalam

penyampaian tindak lanjut, auditi seringkali menyerahkan tindak lanjut

tersebut langsung kepada auditor namun tidak disertai dengan Surat

Pengantar yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal sehingga tidak dapat

diproses.

3) Keterlambatan penyelesaian LHA, sehingga sebagian rekomendasi

menjadi lebih sukar untuk ditindaklanjuti;

Hal tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan reviu

berjenjang, dan pada beberapa pelaksanan audit masih diperlukan

pembahasan lebih lanjut atas temuan tersebut di kantor (Jakarta), serta

adanya tumpang tindih penugasan Tim Audit sehingga penyelesaian LHA

tertunda.

4) Keterlambatan distribusi LHA kepada Auditi, sehingga LHA terlambat

diterima auditi dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut yang tersisa

menjadi kurang dari 60 (enam puluh) hari;

Keterlambatan distribusi LHA tersebut dapat disebabkan karena

pengendalian proses penggandaan dan pengiriman LHA yang belum

optimal, atau alamat auditi yang tidak ditemukan.



Terkait dengan permasalahan di atas, hingga tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Konsinyasi Percepatan Penyusunan LHA;

Tujuan pelaksanaan konsinyasi ini adalah untuk menyatukan beberapa

proses/tahapan penyusunan LHA sehingga diharapkan penyelesaiannya

menjadi lebih cepat. Pada tahun 2016 konsinyasi dilaksanakan sebanyak 3

(tiga) kali, khususnya setelah PKAT tahap III, IV dan V selesai

dilaksanakan. Selain seluruh Tim Audit, konsinyasi penyusunan LHA ini

juga diikuti oleh seluruh Supervisor Tim Audit.

Konsinyasi ini dinilai berjalan cukup efektif karena cukup banyak draft LHA

yang selesai dan dapat langsung dikumpulkan melalui TU (Tata Usaha)

masing-masing Supervisor. Selain itu pada saat konsinyasi Tim Audit dapat

berkonsultansi secara langsung dengan supervisornya sehingga dapat

segera dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ditemukan

dan melakukan revisi draft LHA secara cepat.

2) Monitoring percepatan tindak lanjut;

Tujuan monitoring ini adalah untuk mempercepat tindak lanjut atas temuan

LHA Inspektorat Jenderal yang telah terlambat ditindaklanjuti dari batas

waktu 60 (enam) puluh hari. Monitoring percepatan tindak lanjut ini

dilaksanakan oleh Tim yang dikordinir oleh Bagian Evaluasi LHP. Dalam

pelaksanaannya pada tahun 2016 telah mencakup seluruh satuan kerja

Kementerian PUPR di 34 propinsi. Kegiatan monitoring ini dinilai sangat

efektif, karena selain mampu menjangkau tindak lanjut atas sisa temuan

dari tahun-tahun sebelumnya, juga dapat memberikan pemahaman kepada

auditi mengenai prosedur tindak lanjut LHA, sehingga diharapkan

penyampaian tindak lanjut hasil audit berikutnya dapat lebih cepat dan

efektif.

3) Rakorwas (Rapat Kordinasi Pengawasan);

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2016 dengan tujuan

dapat melakukan percepatan tindak lanjut terhadap temuan BPK-RI (Badan

Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia) dan BPKP, terutama temuan-

temuan yang bersifat materiil. Pelaksanaan Rakorwas secara langsung

mengikutsertakan auditor dari BPK-RI dan BPKP secara langsung dalam

proses pembahasan tindak lanjut atas rekomendasi dari temuan pada

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kedua institusi dimaksud. Kegiatan ini

dinilai cukup efektif dalam mengurangi nilai temuan aparat pengawasan

eksternal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.



4) Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan BPK-RI;

Kegiatan konsinyasi ini dilakukan dalam rangka percepatan tindak lanjut

dan validasi atas temuan BPK-RI, dan dinilai cukup efektif membantu para

auditi di lingkungan Kementerian PUPR dalam menyampaikan tindak lanjut

hasil pemeriksaannya.

Selain melanjutkan kegiatan-kegiatan pendukung capaian kinerja tersebut

diatas, telah dirumuskan rencana untuk mendorong peningkatan kinerja yang

akan dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain:

1) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas;

Peningkatan jumlah dan kapabilitas auditor serta faktor pendukungnya yang

terus diupayakan secara berkesinambungan, sebagaimana target IKP No. 1

bahwa pada akhir tahun 2017 level kapabilitas Inspektorat Jenderal

mencapai Level 3 IACM.

Arah pencapaian target IKP No. 1 tersebut diatas secara otomatis akan

meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam peran konsultansi tata

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Kementerian PUPR,

khususnya dari tingkat satuan kerja hingga unit organisasi Eselon I.

Peningkatan peran konsultansi ini diharapkan juga akan mendukung

peningkatan capaian IKP No. 3, dengan semakin ekonomis, efisiensi dan

efektifnya pengelolaan kegiatan oleh auditi.

2) Meningkatkan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Audit;

Upaya perbaikan prosedur dan ketaatatan proses dalam penyelesaian LHA

akan dilaksanakan pada tahun 2017 di lingkungan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga

diharapkan penyelesaian LHA dapat tepat waktu dan lebih cepat dikirim

kepada auditi.

3) Sosialisasi dan Konsinyasi Tentang Tindak Lanjut;

Perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman auditi dalam

menyusun dokumen tindak lanjut LHA,

4) Pengembangan SIM dan peningkatan publikasi;

Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi Pengawasan serta mengoptimalkan informasi pengawasan melalui media yang tersedia (website Inspektorat Jenderal, liflet, brosur, dll).

b. Kegiatan-kegiatan Tahun 2016 terkait Isu Strategis Organisasi

Dalam rangka menyikapi tantangan yang dihadapi sebagaimana diuraikan pada

Bab I, sub.bab 1.4 tentang Isu Strategis Organisasi, (Penguatan Integritas,

Peningkatan Kapabilitas, dan Perubahan Paradigma Inspektorat Jenderal), pada



tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam

rangka menyikapi tantangan yang dihadapi, antara lain:

1) Terkait dengan tantangan “Masih adanya paradigma dari sebagian pejabat

yang memandang aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat seperti musuh, bahkan sebagian pihak

menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai wahana untuk mencari-

cari kesalahan/menemukan penyimpangan (watch dog) dan belum

sepenuhnya memandang sebagai mitra auditi serta tempat berkonsultasi

dalam memperbaiki kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat”, maka Inspektorat Jenderal telah mengupayakan penguatan fungsi

pengawasan internal yang berupa peningkatan pengawasan bersifat

konsultantif dan/atau preventif seperti pendampingan, probity audit,

verifikasi, reviu dan lain-lain, hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian

kinerja terkait sebagaimana telah diuraikan pada sub.bab 4.1. huruf e.

2) Terkait dengan tantangan “Peningkatan peran APIP dalam mencapai opini

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan

Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk

mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, pada tahun 2016 Inspektorat

Jenderal telah melaksanakan kegiatan sejak dari Reviu RKA-KL Pagu

Anggaran, Reviu RKA-KL Alokasi Anggaran, Pendampingan Penyusunan

Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja, Reviu Laporan Keuangan Unit

Organisasi Eselon I hingga Reviu Laporan Keuangan Kementerian PUPR.

3) Terkait dengan tantangan “Peningkatan peran APIP dalam penerapan SPIP

dan penguatan pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi”.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu

penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem

pengawasan berdampak pada tumbuhnya perilaku negatif aparatur. Karena

itu perubahan perilaku negatif aparatur harus diarahkan melalui penguatan

sistem pengawasan.

Peran program penguatan pengawasan sangat penting dalam mewujudkan

sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yaitu untuk mewujudkan: Birokrasi

Yang Bersih dan Akuntabel; Birokrasi yang Efektif dan Efisien; dan Birokrasi

yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Untuk menjawab tantangan tersebut pada tahun 2016 Insektorat Jenderal

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Internalisasi Penguatan Pengawasan dalam Rangka Mendukung

Reformasi Birokrasi kepada para Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit

Pelaksana Teknis (UPT)/Kepala Satker/PPK/Bendahara/Pejabat Penguji

SPM/Pejabat Pengadaan dan lain-lain. Adapun materi yang disampaikan

antara lain :



Sosialisasi TP4P dan TP4D,

Pengendalian Gratifikasi,

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

Penanganan Pengaduan Masyarakat,

Pengenalan Whistle Blowing System (WBS),

Pelaporan LHKPN/LHKASN,

Penanganan Benturan Kepentingan,

Pengenaan Daftar Hitam/Blacklist,

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),

Reviu Usulan Persetujuan Multi Years Contract, dan

Piagam Audit Intern (Audit Charter).

Kegiatan Internalisasi tersebut telah dilaksanakan di beberapa wilayah

sebagai berikut:

Tabel IV.6 Realisasi Pelaksanaan Internalisasi Bidang Pengawasan dan TP4P

NO WAKTU LOKASI KETERANGAN PESERTA

TARGET REALISASI

1. 17 – 18 Mei 2016 Medan Internalisasi 100 orang 118 orang

2. 01 – 02 Juni 2016 Makassar Internalisasi 150 orang 173 orang

3. 18 – 19 Agustus 2016 Jakarta Internalisasi dan TP4P 100 orang 118 orang

4. 15 – 16 September 2016 Bandung Internalisasi dan TP4P 150 orang 152 orang

5. 12 - 13 Oktober 2016 Palembang Internalisasi 100 orang 91 orang

6. 18 Oktober 2016 Makassar TP4P 150 orang 170 orang

7. 29 - 30 September 2016 Surabaya Internalisasi dan TP4P 150 orang 186 orang

8. 09 - 10 November 2016 Jayapura Internalisasi dan TP4P 100 orang 104 orang

9. 06 - 07 Desember 2016 Jambi Internalisasi dan TP4P 100 orang 86 orang

10. 15 - 16 Desember 2016 Padang Internalisasi dan TP4P 100 orang 102 orang

Total 1200 orang 1300 orang

b) Menyusun Produk Hukum Bidang Pengawasan Sebagai Berikut:

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 tentang

Pengendalian Gratifikasi,

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,

Keputusan Menteri PUPR Nomor 593/KPTS/M/2016 tentang

Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian

PUPR,




Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas

untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani,

Keputusan Menteri PUPR Nomor 869/KPTS/M/2016 dan Keputusan

Menteri PUPR No 975/KPTS/M/2016 tentang Satgas (Satuan Tugas)

Saber (Sapu Bersih) Pungli (Pungutan Liar) Kementerian PUPR,

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor

39/KPTS/IJ/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

(UPG) Inspektorat Jenderal,

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor

10/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Penghubung Kementerian PUPR

dengan TP4P Kejaksaan RI,

Keputusan Irjen PUPR Nomor 16.a/KPTS/IJ/2016 tentang Tim Satgas

Reviu Revisi Anggaran,


Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

c) Pembentukan Tunas Integritas Kementerian PUPR

d) Memfasilitasi kegiatan dalam rangka mendukung PMPRB

Pelatihan Verifikator & Penelaah WBS di Jakarta tanggal 18 Januari

2016 dengan jumlah peserta 31 orang.

Monitoring Kepatuhan Pengisian LHKASN ke beberapa provinsi,

sebagai berikut:

- D.I. Yogyakarta, pada tanggal 8 Januari 2016, diikuti oleh 31 orang

peserta,

- Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 14 Maret 2016, diikuti oleh 36

orang peserta,

- Sulawesi Tengah, pada tanggal 18 Maret 2016, diikuti oleh 40

orang peserta,

- Bengkulu, pada tanggal 22 Maret 2016, diikuti oleh 41 orang

peserta,

Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Inspektorat

Jenderal, tanggal 11 Maret 2016, dengan peserta sebanyak 69 orang.

Melaksanakan kegiatan untuk mendukung WBK:

- Pengarahan tentang Kementerian PUPR menuju WBK, di Jakarta

tanggal 2 Februari 2016 dengan peserta 84 orang wakil dari setiap

Unit Organisasi.

- Pendampingan Pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi), di Jakarta

tanggal 29 November 2016 dengan peserta 80 orang wakil dari

setiap Unit Organisasi.



- Pameran Hari Anti Korupsi Internasional tingkat Nasional di

Pekanbaru Riau, tanggal 8 - 10 Desember 2016.

Memfasilitasi Rapat Persiapan Survei Internal RB Kementerian PUPR

tanggal 3 Mei 2016 dan Pelaksanaan Penyelesaian Laporan PMPRB

Kementerian PUPR pada tanggal 11 Mei 2016.

c. Rencana Kegiatan Tahun 2017 terkait Isu Strategis Organisasi

Organisasi perlu menyusun langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi di tahun mendatang sehingga tantangan dapat diselesaikan dan berbagai kendala seperti yang terjadi pada tahun dilaporkan dapat diminimalisir.

Dalam rangka mempertahankan momentum yang telah diperoleh pada tahun 2016 dan meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, untuk tahun 2017 telah direncanakan pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Menyelesaikan penyusunan produk hukum bidang Pengawasan, antara lain:

Penyusunan Permen PUPR tentang WBS,

Penyusunan Permen PUPR tentang Manajemen Resiko,

Penyusunan Permen PUPR tentang RBIA,

Permen PUPR tentang Pedoman Pengawasan,

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kementerian PUPR dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Korban, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,

Surat Edaran Menteri PUPR tentang Benturan Kepentingan.

2) Koordinasi dengan TP4P Kejaksaan RI.

3) Fasilitasi Pelaksanaan Saber Pungli Kementerian PUPR.

4) Monev Pengendalian Gratifikasi dan Kepatuhan LHKASN.

5) Evaluasi dan Penyegaran Pelaksanaan WBS PBJ

6) Pembekalan Tim Penilai Internal Zona Integritas

7) Identifikasi Pengarusutamaan Gender.

8) Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap regulasi-regulasi

baru di bidang PUPR.

9) Kesinambungan penguatan pengawasan internal, termasuk dalam

mengawal perencanaan program dan anggaran Kementerian PUPR.

10) Peningkatan kapasitas Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan

pengawasan intern, dengan rencana upaya penambahan jumlah auditor,

pengaturan kembali kapasitas masing-masing Inspektorat

11) Peningkatan kapabilitas auditor dan sekretariat Inspektorat Jenderal, melalui:

Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.



Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah dan kompetensi PNS di Sekretariat Inspektorat Jenderal dan auditor pada setiap Inspektorat.

Meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan dasar audit dan keteknikan PUPR secara berkesinambungan.

Secara bertahap melanjutkan upaya peningkatan kompetensi auditor melalui sertifikasi profesi Auditor oleh AAI (Asosiasi Audit Internal) dan lembaga pengembangan internal auditor lainnya

12) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan,

untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern, melalui

pengembangan sistem informasi yang menyeluruh dan dukungan perangkat

keras dan perangkat lunak teknologi informasi untuk keperluan pengawasan

dan pemantauan hasil audit.

13) Peningkatan kualitas proses audit, melalui:

Penerapan perencanaan, pelaksanaan dan finalisasi proses audit berbasis elektronik,

Pengembangan dan pemutakhirkan sistem informasi pengawasan dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan.

14) Peningkatan pelayanan publik, melalui:

Mengintensifkan penanganan terhadap masukan dari masyarakat,

Pengembangan dan pemutakhirkan sistem informasi pengawasan dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan serta proses tindak lanjutnya,

Pengembangan dan pemutakhiran laman web Inspektorat Jenderal,

Meningkatkan pelayanan terhadap permintaan pihak lain dalam hal sosialisasi dan pelatihan tentang pengawasan bidang PUPR.

4.4. Realisasi Anggaran

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab 4.1 huruf d, realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 sebesar 80% dari alokasi anggaran. Tingkat penyerapan tersebut tidak dapat sepenuhnya dinyatakan sebagai akibat dari kelemahan dalam perencanaan anggaran, namun juga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Sekitar 50% dari alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 adalah biaya Perjalanan Dinas, yang dalam perencanaannya menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dalam realisasi pertanggungjawaban menggunakan prinsip at cost, yang rata-rata lebih rendah dari nilai pada SBM,

Sehubungan dengan struktur alokasi anggaran tersebut diatas, masih terbatasnya jumlah auditor aktif yang dimiliki Inspektorat Jenderal juga mempengaruhi kapasitas pelaksanaan tugas pengawasan intern,



Adanya kebijakan penghematan berupa self blocking yang mengakibatkan anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 2 Miliar Rupiah berupa alokasi untuk pengadaan Kendaraan Operasional tidak dapat digunakan,

Upaya efisiensi dalam pelaksanaan beberapa penugasan, diantaranya pendampingan, probity audit dan reviu, dan penelitian awal yang dapat dilaksanakan di kantor Inspektorat Jenderal di Jakarta, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah,

Terdapat 20 orang auditor yang sedang melaksanakan pendidikan S2. Selain mengurangi kapasitas SDM, sehingga kondisi ini juga sedikit mengurangi kapasitas untuk pelaksanaan pengawasan ke daerah,

Audit terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian PUPR di 31 Provinsi dilaksanakan dengan melibatkan auditor dari Inspektorat Provinsi, sebagai bentuk pelimpahan sebagian kewenangan dan sarana pembelajaran serta untuk menyiasati keterbatasan kapasitas personil auditor di Inspektorat Jenderal. Kebijakan ini juga berakibat mengurangi penggunaan biaya perjalanan dinas, khususnya dari Jakarta ke daerah, serta biaya penginapan di daerah,

Disamping itu, berdasarkan perbandingan realisasi anggaran pada Sub Bab 4.2

huruf c, dapat dinyatakan bahwa kinerja anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun

2016 telah mengalami peningkatan, karena dengan realisasi keuangan yang

hampir sama, realisasi fisik pada tahun 2016 jauh lebih baik dibandingkan realisasi

fisik tahun sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengawasan pada TA 2016, sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Utama/Program sebagai berikut:

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM), Level 2;

2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu, 77,10%; dan

3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil, 73,63%.

Penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 80% dari alokasi yang disediakan, belum optimalnya penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal bukan hanya disebabkan karena belum seimbangnya jumlah SDM Auditor jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tersedia, namun juga dapat dinyatakan sebagai hasil dari beberapa upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan beberapa tugas pengawasan intern, dan perbaikan fungsi manajemen sehingga dapat diperoleh capaian realisasi fisik jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan prosentase penyerapan yang relatif sama. Permasalahan jumlah SDM Auditor tersebut akan diminalisir dengan melanjutkan program pengembangan SDM, baik penambahan kapasitas maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP. Harapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun mendatang adalah semakin baik dalam menjalankan tugas, sebagai institusi pengawasan intern yang handal, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapabilitas dan perubahan paradigma Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.



LAMPIRAN



Penghargaan dari pihak ketiga



Perjanjian Kinerja (Formulir PK)

56Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal


Penghargaan dari pihak ketiga

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN …itjen.pu.go.id/uploads/lakip/LAPORAN KINERJA... · Dengan realisasi anggaran sebesar 80,00% dan realisasi fisik 94,10%. Inspektorat Jenderal

Documents