124
Pencapaian Indikator ke-4 Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi
penyampaian LHKPN
Indikator keempat yaitu “Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi
penyampaian LHKPN”, berdasarkan data pada tahun 2019 dari 76 orang pegawai yang
wajib menyusun LHKPN hanya terdapat 74 orang yang menyampaikan laporan LHKPN.
Sehingga berdasarkan data tersebut maka capaian kinerja pada tahun 2019 untuk
indikator keempat mencapai 97,37%, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan
untuk tahun 2019 yaitu sebesar 80,00%.
Evaluasi Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur”
Berdasarkan data capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran, maka
dapat diidentifikasi capaian kinerja untuk tujuan/sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan
Kualitas SDM Aparatur” pada tahun 2019 adalah 136,67%. Meskipun nilai capaian
kinerja tujuan/sasaran melebihi angka 100%, masih terdapat bberapa kendala dalam
pencapaian sasaran “meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur ini” sebagai
berikut :
1. Masih ada keterlambatanpenyusnan dan pengiriman Sasaran Kinerja
Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
2. Masih terdapat format yang belum sesuai dengan yang ditentukan dalam
penyusuan Sasaran Kinerja Pegawai.
3. Tidak seluruh pegawai yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN telah
menyampaikan dokumen tersebut.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut perlu dilakukan upay-upaya sebagai
berikut :
1. Lebih intensif melakukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian tiap-tiap
perangkat daerah terkait penyampaian laporan SKP
2. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyusunan SKP bagi para
pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
125
3. Memberikan sosialisai terkait kewajiban menyampaikan LHKPN bagi pegawai yang
memiliki kewajiban menyusun LHKPN
Berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Cirebon tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak
baik sejak perumusan kebijakan, implementasi hingga pengawasannya. Dalam upaya
untuk pencapaian indikator tersebut, BKPPD Kota Cirebon melaksanakan 2 program
prioritas dan 6 program pendukung yaitu:
1. Program prioritas terdiri dari:
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
b. Program Pendidikan Kedinasan
2. Program pendukung terdiri dari:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS
e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Dari 8 program yang dilaksanakan oleh BKPPD Kota Cirebon, realisasi anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 8.475.344.750,-, sementara anggaran yang dialokasikan pada
pagu anggaran BKPPD tahun 2019 untuk pelaksanaan program-program tersebut
sebesar Rp. 9.626.462.000,-. Dengan demikian dapat diketahui bahwa realisasi
anggaran belanja langsung (biaya pelaksanaan program/kegiatan) pada tahun 2019
mencapai 88,04%.
126
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam
Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi
Tabel 3.27 Capaian Sasaran Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam
penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi” dengan dua Indikator yaitu “Persentase
SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan” dan “persentase peta proses
bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan” merupakan sasaran yang
mendukung tercapainya tujuan dan mewujudkan Misi ke-2.
Pencapaian Indikator ke-1 “Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang
diterapkan”
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase
SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan sebesar 80%, hal ini target yang
signifikan jika dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 2018 yang hanya 45%.
Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pendataan yang dilakukan
Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah target ini tercapai dimana
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisasi
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.2
Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggara an Tugas Pokok dan Fungsi
Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan
Persen
45,00
80,00 80,00 100 100%
Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
Persen - - - 100 100%
127
pada tahun 2019 persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
adalah 80%, maka pencapaian indikator ini adalah 100% dengan predikat sangat baik.
Peningkatan jumlah SOP yang diterapkan merupakan hasil upaya dari sosialisasi SOP
yang dilakukan secara efektif juga monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan
setiap semester pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Cirebon.
Pencapaian Indikator ke-2 Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan
pemerintahan yang diterapkan
Peta proses bisnis merupakan sebuah gambaran koordinasi instansi pemerintah
berdasarkan urusannya masing-masing yang disusun secara komprehensif, saat ini
peta proses bisnis berpedoman pada “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah”. Peraturan yang baru terbit di tahun 2018 ditindak
lanjuti menjadi sebuah target pada sasaran jangka menengah. Namun mengingat
peraturan baru yang terbit di 2018 pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon
tidak menargetkan penyelesaian sehingga pada 2019 targetnya 0, walaupun begitu
persiapan penerapan peraturan dalam rangka menyusun peta proses bisnis ini
dilaksanakan melalui sosialisasi Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 kepada seluruh
Perangkat Daerah. Target yang rendah pada tahun 2019 dicapai 100% atau Sangat
Baik.
Evaluasi Sasaran 2.1.2 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah
Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi”
Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ” yang di ukur dengan dua indikator
memiliki rata-rata pencapaian 100% dengan predikat sangat baik. Dalam rangka
mendukung sasaran telah dilaksanakan strategi dengan Meningkatkan kualitas
rumusan kebijakan melalui peningkatan koordinasi dan kapabilitas Sekretariat Daerah
128
serta arah kebijakan “Meningkatkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
urusan” dan “Optimalisasi pengelolaan kebijakan penyelenggaraan urusan melalui
peningkatan peran Asisten Daerah dan Bagian di Sekretariat Daerah”. Strategi dan
arah kebijakan tersebut didukung program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5. Program Penataan Kelembagaan
6. Program Pembinaan Pemerintahan
7. Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
8. Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
9. Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Keagamaan
10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pencapaian yang sudah sangat baik di tahun 2019 perlu dipertahankan dengan
memastikan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program-program diatas, beberapa
program secara eksplisit dinilai tidak mempengaruhi sasaran dengan dua indikatornya
secara langsung, walaupun sesungguhnya program tersebut ditetapkan sesuai arah
kebijakan. Untuk hal ini review atas program dapat dilakukan dan menjadi catatan
dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, guna memastikan
efektifitas danefesiensi program yang ditetapkan.
129
Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Tabel 3.28
Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019
Sasaran “ Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun
2019” memiliki Indikator yaitu “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan” . Sasaran dan indikator ini merupakan suatu upaya untuk memastikan
perbaikan dalam hal pengelolaan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Cirebon, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan mewujudkan Misi 2.
Pencapaian Indikator “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan”
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Nilai AKIP B
hal ini relevan mengingat target pada akhir RPJMD nilai AKIP Kota Cirebon meningkat
menjadi BB, sebagai upaya perbaikan pada tahun 2019 ditargetkan nilai AKIP
dipertahankan dalam posisi B namun memiliki nilai yang meningkat.
Sebagai perwujudan atas akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon, telah di rilis Laporan Hasil Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah
Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019. Hasil evaluasi tersebut secara umum
adalah sebagai berikut :
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.3
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Nilai AKIP B Nilai 65,40/ B B B BB 100%
130
Tabel 3.29 Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implemantasi Sistam AKuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019
Komponen Bobot Nilai Pemda Kota Cirebon
Nilai Pada 16 Unit Kerja
Nilai Hasil Evaluasi %
2018 2019
a. Perencanaan Kinerja
30 12.67 11,78 20,65 24,45
b. Pengukuran KInerja
25 9,35 8,57 16,72 17,92
c. Pelaporan KInerja
15 4,97 4,59 9,98 9,57
d. Evaluasi Internal 10 6,06 0 5,83 6,06 e. Pencapaian
Sasaran/Kinerja 20 9,01 0 12,29 9,01
Jumlah 100 42,06 24,94 65,48 67,00 Tingkat Akuntabilitas Kinerja
B B
Sumber : LHE Atas Implementasi SAKIP pada Pemda Kota Cirebon, Inspektorat Jabar Berdasarkan data diatas maka pada tahun 2019 nilai tingkat akuntabilitas
Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah sebesar 67,00 atau dengan predikat B (Baik)
berarti akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon sudah baik, memiliki
sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa perbaikan,
atas pengukuran tersebut pencapaian indikator “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas
KInerja” tercapai target atu 100% dengan predikat Sangat Baik.
Evaluasi Sasaran 2.1.3 “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja” Sasaran 2.1.3 ““Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja” yang di ukur dengan1
(satu) indikator memiliki pencapaian 100% atau dengan predikat Sangat Baik.
Peningkatan nilai tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 1,52 poin merupakan hasil yang
cukup baik jika disandingkan dengan target yang mempertahankan nilai tingkat
akuntabilitas kinerja pada posisi B. peningkatan nilai tersebut dibandingkan pada tahun
2018 ada pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi
131
Internal. Komponen lainya yaitu Pelaporan KInerja dan Sasaran Kinerja mengalami
penurunan, khususnya terjadi penurunan yang signifikan pada komponen pencapaian
sasaran.
Penurunan pada komponen pelaporan penyebabnya adalah nilai rata-rata
pelaporan yang tidak cukup tinggi dari 16 Perangkat Daerah sementara beberapa data
yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan tingkat Pemerintah Derah Kota Cirebon
belum sepenuhnya memadai salah satu penyebabnya adalah aplikasi sistem
akuntabilitas kierja yang dibangun sempat mengalami server down sehingga
maintenance berkala yang cukup lama, pada umumnya pelaporan kinerja masih
memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan : evaluasi dan analisis mengenai
capaian kinerja, pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini
dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembanding lain yang diperlukan; informasi
tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya; informasi keuangan yang
terkait capaian sasaran kinerja instansi. Sehingga laporan kinerja belum
sepenuhnya dapat diandalkan; belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan
memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi; serta belum
sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.
2. Perangkat Daerah
Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan : Informasi mengenai pencapaian
IKU;informasi sasaran yang berorientasi outcome; informasi mengenai kinerja yang
telah diperjanjikan; evaluasi dan alanisis mengenai capaian kinerja; pembandingan
data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun
sebelumnya dan pembanding lain yang diperlukan; informasi tentang analisis
efesiensi penggunaan sumber daya; informasi keuangan yang terkait capaian
sasaran kinerja instansi. Sehingga laporan kinerja belum sepenuhnya dapat
diandalkan; belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki
132
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi; serta belum sepenuhnya digunakan
untuk peningkatan kinerja.
Penurunan pada Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja, mengalami penurunan
yang cukup signifikan, hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Cirebon,
karena pencapaian kinerja merupakan salah satu gambaran penting terhadap
implementasi akuntabilitas kinerja, menurun nya pencapaian sasaran didoninasi karena
pencapaian yang tidak mencapai target pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun
sebelumnya, secara umum dalam pencapaian kinerja pada tahun 2019 terdapat
beberpa kelemahan sebagai berikut :
1. Target belum seluruhnya tercapai.
2. Capaian Kinerja belum seluruhnya meningkat dari tahun sebelumnya
3. Informasi kinerja belum sepenuhny dapat diandalkan
Sebagai upaya perbaikan pada tahun yang mendatang, selain memberikan
perhatian khusus pada komponen yang mengalami penurunan, Pemerintah Daerah
Kota Cirebon mengkaji seluruh kelemahan di setiap komponen yang telah dirilis pada
Laporan Hasil Evaluasi Atas Implemntasi SAKIP Pemerintah Daerah Kota Cirebon oleh
Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi BIrokrasi, kemudian melakukan langkah-langkah antisipastif atas kelemahan
yang masih ditemukan diantaranya :
1. Mengkaji dan memperbaiki sistem aplikasi e-lakip Kota Cirebon untuk
menyesuaikan perkembangan yang ada.
2. Meningkatkan kembali efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan monitoring
dan evaluasi terhadap capaian kinerja.
3. Meningkatkan kembali efektifitas dan efesiensi terkait reviu atau evaluasi
pada sasaran strategis jangka menengah daerah atapun Perangkat Daerah.
133
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi untuk perbaikan atas permasalahan
akuntabilitas kinerja pada seluruh komponen, sesuai rekomendasi yang dirilis
dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implemntasi SAKIP Pemerintah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2019, yang dilakukan oleh ti dari Inspektorat Provinsi
Jawa Barat dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya Maturitas SPIP
Tabel 3.30 Capaian Sasaran Meningkatnya Maturitas SPIP Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Maturitas SPIP” memiliki Indikator yaitu “Tingkat Maturitas
SPIP” dengan target level 2 pada tahun 2019. Sasaran dan indikator ini merupakan
suatu upaya untuk memastikan perbaikan dalam hal kematangan SPIP yang diukur
dengan tingkat Maturits SPIP, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan
mewujudkan Misi 2.
Pencapaian Indikator “Tingkat Maturitas SPIP”
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan level
maturitas SPIP berada pada level 2 atau berkembang, kondisi pada 2019 Pemerintah
Daerah Kota Cirebon melaksanakan self measurement secara mandiri bekerjasama
dengan unsur BPKP dengan hasil penilaian level maturitas 3, namun hal tersebut
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.4
Meningkatnya Maturitas SPIP
Tingkat Maturitas
SPIP
Level 1 2 1 (1,75) 4 87,5%
134
seyogyanya tidak dapat disimpulkan sebagai hasil pengukuran yang tervalidasi
sehingga kondisi pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon masih harus
mengacu pada penilaian SPIP terakhir yaitu pada kondisi 1,75 dimana sesubgguhnya
kondisi maturitas SPIP 2019 masih berada pada proses penilaian oleh BPKP
Perwakilan Jawa Barat.
Dengan poin 1,75 atau masih berada pada level rintisan dapat diukur
pencapaian dari realisasi dengan menyandingkan poin terakhir atau kondisi saat ini
dengan target level 2 dimana level 2 berada minimal pada poin 2, sehingga dengan
poin 1,75 pencapaian terhadap target adalah 1,75/2 (poin maturitas level 2) di kalikan
100% yaitu 87,5% atau tidak mencapai target dengan pencapaian predikat Baik.
Evaluasi Sasaran 2.1.4 “Meningkatnya Maturitas SPIP”
Sasaran 2.1.4 “Meningkatnya Maturitas SPIP “yang di ukur dengan1 (satu)
indikator memiliki pencapaian 87,5% atau dengan predikat Baik.Pencapaian ini kurang
memuaskan karena tidak mencapai target yang ditetapkan dan jika disandingkan
dengan standar nasional masih berada dibawah target standar nasional seperti yang
tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019,
pada tahun 2019 target tingkat maturitas SPIP berada pada level 3 atau terdefinisi dari
skala 1-5 tingkat MAturitas SPIP.
Kendala dalam proses pencapaian sasaran Meningkatnya Maturitas SPIP
diantaranya sbegai berikut :
1. Dalam pemenuhan dokumen untuk Penilaian Maturitas SPIP, Perangkat
Daerah yang menjadi sampling diharuskan mengumpulkan dokumen-
dokumen pendukung, namun tidak semua perangkat daerah tersebut
memberikan dokumen yang lengkap atas kebutuhan dokumen yang
dibutuhkan dalam memenuhi semua unsur dalam SPIP.
2. Masih rendahnya pemahaman pegawai pada perangkat daerah tentang SPIP
135
Untuk mengatasi kendala tersebut, diambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Dalam pemenuhan dokumen Inspektorat berusaha memberikan
pendampingan dengan menunjuk Asessor untuk mendampingi perangkat
daerah yang menjadi sampel dalam pemenuhan dokumen Penilaian
Maturitas SPIP.
2. Perlunya diklat, bimbingan teknis dan pendampingan intensif untuk
peningkatan kapasitas dan kompetensi counterpart.
Sasaran 2.1.5 : Meningkatnya Pelayanan Publik
Tabel 3.31 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Pelayaan Publik” merupakan upaya dalam rangka
terwujudnya Misi ke-2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih,
Akuntabel,Berwibawa dan Inovatif. Tata kelola Pemerintahan yang dimaksud memiliki
korelasi dengan tingkat pelayanan publik, dimana sasaran ini diukur dengan 2 indikator
sebagai berikut :
1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan.
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.3
MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK
• Tingkat
Kepuasan
Masyarakat Atas
Layanan Perizinan
Poin 71,00 73,90 82,65 74,40 110%
• Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan
Poin 78,00 80,00 76,25 88,00 95%
136
Pencapaian Indikator ke-1 Tingkat Kepuasan Atas Layanan Perizinan
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase
tingkat kepuasan pada pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan nilai indeks
kepuasan masyarakat 75, sementara itu berdasarkan survey yang dilakukan pada
tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan tersebut mencapai 82,65 adalah
maka pencapaian indikator ini adalah 100% dengan predikat Sangat Baik.
Responden yang diteliti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Cirebon sebanyak 300 orang per semester paling banyak berasal dari
kelompok umur di atas 37 tahun, dengan jenis kelamin mayoritas laki-laki. Dari seluruh
item pertanyaan pada kuesioner penilaian terhadap unsur pelayanan dapat dikatakan
sebagai berikut : unsur Biaya / Tarif mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,54.
Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, DPPMTSP
Tabel 3. 32 Hasil Survey Kepuasan Atas Layanan Perizinan dan Penenaman Modal
137
Sedangkan Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan mendapatkan nilai rata–
rata terendah sebesar 3,07.
Unsur biaya mendapat nilai rata-rata tertinggi karena tarif pelayanan diberlakukan 0
rupiah, sementara unsur penanganan, pengaduan, saran mendapatkan nilai terendah,
berdasarkan analisis hal ini karena ketidak puasan responden ata saran dan masukan
yang dinilai tidak seluruhnya ditindak lanjuti. Kendati demikian angka 3,07 masih cukup
terbilang tinggi.
Pencapaian Indikator ke-2 “Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan
Kependudukan”
Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan pada tahun 2019
ditargetkan pada poin 80, pengukuran indikator ini dilakukan dengan melaksanakan
survey kepuasan masyarakat di bidang layanan kependudukan. Survey ini
dilaksanakan oleh dinas Kepencdudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tujuh Belas Agustus.
Kerjasama penyusunan survey dengan Institusi Perguruan Tinggi untuk menjamin
proses independensi pelaksanaan survey sehingga mendapatkan hasil yang objektif,
dan tepat.
Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (disdukcapil) Kota Cirebon pada bulan Desember 2019 dengan jumlah
responden 150 orang terhadap 9 unsur pelayanan yaitu :
138
Tabel diatas menunjukan bahwa nilai tertinggi hasil perhitungan IKM untuk 9
unsur adalah biaya dan tarif yaitu dengan nilai indeks per unsur pelayanan adalah
3,385 dan nilai IKM setelah dikonversi 84,625. Hal ini tentu sesuai dengan peraturan
yang ada bahwa pengguna layanan tidak dikenakan biaya (gratis).Dan nilai terendah
adalah sarana dan prasarana dengan nilai indeks per unsur adalah 2,91 dan nilai IKM
setelah dikonversi 73,375. Hal ini dikarenakan ruang pelayanan yang sempit, tidak
nyaman mengakibatkan antrian juga tempat untuk parkir kendaraan sempit tidak
memadai
Berdasarkan hasil perhitungan untuk 9 unsur pelayanan yang dinilai sesuai
dengan Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat 9 unsur
survey kepuasan diperoleh nilai rata-rata tertimbang 3,05 dan nilai IKM setelah
dikonversi adalah 76,25 yang menunjukan mutu pelayanan B dan kinerja
pelayanan baik. Jika disandingkan dengan target tahun 2019 idmana nilain Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kependudukan pada poin 80 maka, hasil
Tabel 3.33 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat “Pelayanan Kependudukan”
Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat “Disdukcapil”
139
survey menunjan target tidak tercapai 100% melainkan terrcapai 95,31%, kendati
demikan pencapaian pada tahun 2019 sudah menunjukan predikat Sangat Baik.
Gambar 3.9
Grafik Hasil Perhitungan IKM Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat “Disdukcapil”
140
Evaluasi Sasaran 2.1.5 “ Meningkatnya Pelayanan Publik”
Sasaran 2.1.5 “Meningkatnya Pelayanan Publik ” yang di ukur dengan dua
indikator memiliki rata-rata pencapaian 102,5% dengan predikat sangat baik. Dalam rangka mendukung sasaran telah dilaksanakan strategsi “Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan perijinan” dan “Peningkatan kepuasan masyarakat atas
layanan kependudukan” dengan arah kebijakan meningkatkan pertumbuhan investasi. dan meningkatkan layanan kependudukan . Strategi dan arah kebijakan tersebut didukung program sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
c. Program Penataan dan Pelayanan Perijinan
d. Program Pendaftaran Penduduk
e. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
f. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pencapaian yang sudah sangat baik di tahun 2019 perlu dipertahankan dengan
memastikan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program-program diatas,
berdasarkan analisa pada pencapaian terdapat tantangan di bidang perijinan
bahwasanya poin terendah ada pada kepuasan terhadap layanan pengaduan, hal ini
perlu diantisipasi dengan penerapan sistem pengaduan yang lebih efektif dan efesien
serta tindak lanjut yang cepat, jelas, dan dipublikasikan, sementara di bidang layanan
kependudukan, tingkat kepuasan terendah ada pada unsur sarana dan prasarana, saat
ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon tengah melakukan upaya memperbaiki sarana dan
prasarana dengan melakukan renovasi gedung Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
141
Sasaran 2.1.6 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.34 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” menjadi tolak
ukur yang dapat menggambarkan terwujiudnya Misi 2 “ Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif ”, dimana Pemerintahan
yang bersih dan akuntabel tidak terlepas dari kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sasaran ini memiliki dua indikator yaitu :
1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah
2. Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah
Pencapaian Indikator ke-1 “Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah”
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan opini BPK
dengan nilai WTP atau wajar tanpa pengecualian, penilaian pencapaian WTP
digunakan data Tahun N-1 karena penilaian BPK yang mengoreksi tahun N-1, maka
data pencapaian pada tahun 2019 adalah data pemeriksaan pada tahun 2018.
Berdasarkan data tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat mempertahankan
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.6
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
• Opini BPK Atas
Laporan Keuangan Daerah
Nilai WTP WTP WTP WTP 100%
Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah
Persen 29,51 30,53 29,06 32,53 95%
142
raihan Wajar Tanpa Pengecualian nya. Merujuk pada target yang ditetapkan maka
Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil merealisasikan targetnya mencapai 100%.
Perolehan WTP ini utamanya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
3. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon
dalam Transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan
4. Pelaporan Keuangan telah Akrual yaitu akuntasi yang memebrikan
gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi,
karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas
serta jumlah gutang piutang
5. Dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi
syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan
keuangan yaitu kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
efektifitas sistem pengendalian intern.
Pencapaian Indikator ke 2 “Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan
Daerah”
Pencapaian indikator “ Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan
Daerah” pada tahun 2019 sebesar 29,06 % dari target pencapaian sebesar 30,53%,
maka tingkat pencapaian atas indikator sebesar 95,18 % atau dengan predikat Sangat
Baik, namun masih belummencapai target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi
beberapa hal diantaranya :
1. Pendapatan dari sektor Pajak Daerah untuk PBB dan BPHTB tidak bisa
mencapai dari target yang diharapkan,
2. Pajak Hotel yang tidak mencapai 100 %, serta beberapa Retribusi yang di
kelola di Perangkat Daerah ada yang tidak mencapai target.
Untuk Pajak Daerah Lainya telah melebihi dari target yang ada, berikut realisasi
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah,
143
NO JENIS PUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH TARGET (Rp) REALISASI (Rp)
PROSENTASE (%)
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.300.000.000,00 859.228.260,00 66,09
Jumlah 1.300.000.000,00 859.228.260,00 66,09
NO JENIS PUNGUTAN PAJAK
DAERAH TARGET (Rp) REALISASI (Rp) (%)
1. Pajak Hotel 18.803.900.000,00 18.517.199.527,00 98,48
2. Pajak Restoran 55.106.050.000,00 56.228.372.826,00 102,04
3. Pajak Hiburan 9.617.100.000,00 9.686.044.029,00 100,72
4. Pajak Reklame 5.600.000.000,00 5.725.346.870,00 102,24
5. Pajak Penerangan Jalan Umum 24.707.042.000,00 24.805.285.122,00 100,40
6. Pajak Parkir diluar Badan Jalan 4.578.200.000,00 5.010.156.938,00 109,44
7. Pajak Air Bawah Tanah 67.000.000,00 67.892.988,00 101,33
8. BPHTB 36.530.000.000,00 33.767.101.585,00 92,44
9. Pajak Bumi dan Bangunan P2 35.208.450.000,00 34.805.586.180,00 97,03
Jumlah 190.217.742.000,00 187.970.567.869,00 98,82
NO JENIS DENDA PAJAK TARGET (Rp) REALISASI (Rp) (%)
1. Denda Pajak Hotel 30.000.000,00 20.296.644,00 67,66
2. Denda Pajak Restoran 45.000.000,00 80.988.234,00 179,97
3. Denda Pajak Hiburan 11.200.000,00 5.806.596,00 51,84
4. Denda Pajak Reklame 27.000.000,00 64.840.961,00 240,15
144
Evaluasi Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”
Pencapaian Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
dapat diukur dari rata=rata pencapaian kedua indikator yang mencapai 97,5%,
pencapaian ini berada pada predikat Sangat Baik kendati belum mencapai 100%.
Pencapaian ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Pemerintah Daerah dalam
hal ini Badan Keuangan Daerah, dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja pada
tahun yang akan datang diperlukan melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang menjadi
kendala atau permasalahan dalam pencapaian kinerja sperti telah diuraikan pada
penjelasan pencapaian indikator diatas.
Hal – hal dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” diantaranya :
1. Mengadakan Desk dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan secara berkala kepada
seluruh Perangkat Daerah
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi keuangan dalam
penyusunan Laporan Keuangan.
3. Menyusun aplikasi pembayaran pajak daerah dalam sebuah system yaitu Sistem
Pembayaran Online (SPTPD Online).
4. Pemasangan Mesin Tapping Box dan F.POS pada rumah makan untuk
meningkatkan setoran pendapatan
5. Evaluasi berkala terhadap pembayaran yang sudah jatuh tempo untuk dilakukan
penagihan
5. Denda Pajak Parkir 28.503.785,00 51.462.860,00 180,55
6. Denda Pajak Air Bawah Tanah 1.000.000,00 765.050,00 76,51
7. Denda Pajak Bumi dan Bangunan P2
500.000.000,00 454.477.851,00 90,76
Jumlah 642.703.785,00 677.982.202,00 105,49
145
6. Penataan Reklame (Operasi Secara Rutin)
7. Penerapan Pengelolaan BPHTB Melalui e-BPHTB
8. Perhitungan NPOP BPHTB dengan Menetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)
9. Adanya Koordinasi dan Telah Dibuatnya MOU Antara Pemerintah Kota Cirebon
Dengan BPN dan KPP Pratama Cirebon Tentang Wajib Validasi SSPD BPHTB.
10. Evaluasi Pelayanan BPHTB dengan Para PPAT / PPATS Secara Berkala Per
triwulan.
11. Terintegrasinya Sistem PBB dengan BPHTB
12. Adanya Surat Edaran Walikota Tentang Lunas PBB Sebagai Persyaratan
Berbagai Pelayanan di Kota Cirebon
13. Adanya Himbauan Aktif Kepada Wajib Pajak Melalui Kegiatan Operasi Jaring
PBB dan Informasi Melalui Mas Media untuk Segera Membayar Sebelum Jatuh
Tempo
14. Adanya Mobil Pelayanan Pembayaran Keliling
Sasaran 2.1.7 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
Tabel 3.35 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Daerah
Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah” ditetapkan untuk
menunjang tujuan pada Misi ke-2, diukur melalui sebuah indikator Nilai Audit Kearsipan
Tingkat Kota dengan target pada tahun 2019 adalah 77,09. Nilai audit kearsipan tingkat
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.7
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota
Poin 74,09 77,09 83,18 90,0 107,9%
146
kota lazim digunakan sebagai indikator yang mengukur sejauhmana kualitas
pengelolaan arsip daerah.
Pencapaian Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota.
NIlai Audit Kearsipan Tingkat Kota pada tahun 2019 terealisasi sebesar 83,18,
jika ditinjau dari target dengan nilai 77,09 maka pencapaian indikator telah melebihi
target yaitu 107,09% dengan predikat Sangat Baik. Audit kearsipan dilaksanakan oleh
tim dari Pengawas Kearsipan dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia Hasil
nilai 83,18 berada pada kategori “Memuaskan” dalam tingkat Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Berdasarkan realisasi nilai audit pada angka 83,18, sehingga
pencapaian kinerja indikator ini adalah 108%
Evaluasi Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah”
Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah”
dengan sebuah indikator tersebut memiliki pencapaian melebih target hingga
100,8%.Pencapaian ini menggambarkan pencapaian yang Sangat Baik. Walau berada
pada predikat pencapaian yang sangat baik seyogyanya Pemerintah Daerah Kota
Cirebon tetap melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja terkait sasaran ini
terlebih dengan mekanisme dan inovasi baru dalam bidang kearsipan yaitu akan mulai
diterapkanya mekanisme pengelolaan surat atau arsip elektronik beberapa upaya yang
telah dilakukan diperlukan peningkatan diantaranya :
1. Sosialisasi berkala terhadap pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan
dengan pengelolaan kearsipan.
2. Memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bidang kearsipan bagi
pegawai di lingkup bidang kearsipan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dengan memperhatikan
standar menurut peraturan yang berlaku.
147
Sasaran 2.1.8 : Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD
Tabel 3.36 Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD” ditetapkan untuk menunjang
tujuan pada Misi ke-2. Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD sangat relevan dijadikan
sasaran karena DPRD merupakan bagian dari sebuah manjemen pemerintahan di Kota
Cirebon hal ini seiring dengan tujuan dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, Serta Inovasi Dalam
Manajemen Pemerintahan. Sasaran ini memiliki indikator sebagai berikut :
1. Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda
2. Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realis
asi
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.8 Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD
Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda
Persen 55,00 70,60 70,00 80,00 99,16%
Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran
Persen 100,00 100,00 75,00 100 75%
Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan
Persen 59,70 60,00 42,01 78,33 70,02%
148
3. Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan
Pencapaian Indikator ke-1 Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap
Raperda
Pada Tahun 2019 DPRD Kota Cirebon menargetkan 20 Peraturan Daerah
(Perda) yang telah disahkan, sedangkan berdasarkan perhitungan Tahun 2019 yang
selesai disahkan sebanyak 14 Perda, maka jika dihitung secara rasio dari jumlah
realisasi dengan target sebanyak 99,16% atau predikat sangat baik, produk Praturan
Daerah yang dihasilkan mengalami peningkatan dibandingkan pada periode tahun
sebelumnya yaitu dari 12 Perda pada tahun 2018 menjadi 14 Perda pada tahun ini
(2019).
Pencapaian Indikator ke-2 “Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan
fungsi anggaran
Rasio jumlah keputusan/berita acara pelaksanaan fungsi anggaran, berdasarkan
data dari Sektretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon adalah 75% dari
jumlah total keputusan atau berita acara yang dihasilkan pada tahun 2019. Dengan
target pada tahun 2019 100% maka pencapaian indikator ini adalah 75%, walau tidak
memenuhi target namun berada pada kategori atau predikat baik.
Pencapaian Indikator ke-3 Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi
pengawasan
Pada tahun 2019 rasio jumlah, berdasarkan data dari Sektretaria Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon adalah 46% dari jumlah total fasilitasi fungsi
pengawasan. Dengan target pada tahun 2019 60% maka pencapaian indikator ini
adalah 70,02%, sehingga pencapaian tidak memenuhi target dan dkategorikan/predikat
cukup. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Derah Kota Cirebon untuk
meningkatkan pencapaian ditahun berikutnya.
149
Evaluasi Sasaran 2.1.8 “Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD”
Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kapasitas KInerja DPRD” dengan tiga
indikator tersebut diatas, memiliki rata-rata pencapaian 81,4%. Pencapaian ini
menggambarkan ada indikator yang tidak mencapai target, walau begitu masih berada
pada predikat pencapaian Baik. Hal ini menjadi gambaran bahwa strategi
“Meningkatkan peran, fungsi dan kewenangan DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran
dan Pengawasan” dengan arah kebijakan “Optimalisasi peran DPRD dalam fungsi
Legislasi, Anggaran dan Pengawasan” belum berjalan optimal. Beberapa kendala yang
dihadapi terkait pemenuhan target pada tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :
1. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang masih kurang sesuai hasil analisa
beban kerja, dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD dan frekuensi
fasilitasi yang harus diberikan.
2. Terkait penetapan Peraturan Daerah masih terdapat Raperda yang kemudian
tidak selesai ditetapkan karena beberapa faktor diantaranya dinamika
peraturan dari pusat yang berubah sehingga raperda perlu ditinjau kembali
Untuk mengantisipasi kendala tersebut perlu dilakukan upaya sebagai berikut :
1. Mengisi kekosongan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
2. Meningkatkan koordinasi antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon dalam pengusulan Raperda dan penetapan Perda.
3. Memastikan Strategi dan arah kebijkan berjalan efektif dan efesien dengan
optimalisasi program yang mendukung hal tersebut yaitu Program
Peningkatan Kapasaitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Posedur
Pengawasan.
150
Sasaran 2.1.9 : Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City
Tabel 3.37 Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profresional,
Handal dan Terintegrasi dalam Menunjang Smart City Tahun 2019
Sasaran “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional,
Handal, dan terintegrasi dalam Menunjang Cirebon Smart City” ditetapkan untuk
menunjang tujuan dari Misi ke-2. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik sangat
relevan dijadikan sasaran karena pemerintahan berbasis elektronik atau dikenla dengan
istilah e-government merupakan bagian dari sebuah manjemen pemerintahan di Kota
Cirebon hal ini seiring dengan tujuan dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kualitas
NO Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Awal/ 2018
Target Realisasi
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.9
Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City
Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan
Perangkat Daerah
1 4 13 32 325%
·Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi
Komunitas
1 22 22 26 100%
151
Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, Serta Inovasi Dalam
Manajemen Pemerintahan. Sasaran ini memiliki indikator sebagai berikut
1. Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam Pengelolaan Pemerintahan
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pencapaian Indikator ke-1 “Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan”.
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan setidaknya
ada tiga (3) Perangkat Daerah yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi
dalam pengelolaan pemerintahan, sedangkan berdasarkan pendataan pada tahun
2019 yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik tercatat ada empat
belas (14) Perangkat Daerah yang memiliki sistem aplikasi dalam pengelolaan
pemerintahanya sbeagai berikut :
1. Sekretariat Daerah
2. Dinans Komunikasi, Informasi, dan Statistik
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
6. Badan Perencanaa Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Satuan Polisi Pamonng Praja
11. Badan Keuangan Daerah
12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
13. Dinas Perhubungan
152
Dengan Realisasi berjumlah 13 Perangkat Daerah yang mengelola teknologi
informasi atau sistem aplikasi berbasis elektronik, maka pencapaian dari indikator ini
adalah sebesar 325% atau sangat baik dan telah mendekati target akhir rpjmd.
Pencapaian Indikator ke-2 “Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi
pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi”
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan 22 Komunitas
dalam indikator “Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan
melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi”. Berdasarkan pendataan pada tahun
2019 yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik tercatat ada 22
Komunitas yang tersebar di 22 Kelurahan. Dengan realisasi yang sesuai target maka
pencapaian indikator ini adalah 100% atau memiliki predikat sangat baik.
Evaluasi sasaran 2.1.10 “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang
Profesional, Handal, dan terintegrasi dalam Menunjang Cirebon Smart City”
Pencapaian sasaran “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang
Profesional, Handal, dan terintegrasi dalam Menunjang Cirebon Smart City” dengan
dua indikator tersebut diatas, memiliki rata-rata pencapaian 212,45% berasa pada
predikat Sangat Baik. Kendati tingkat pencapaian telah melebihi target namun hal ini
menjadi tantangan pada tahun berikutnya agar tetap dapat dipertahankan bahkan
meningkat, karena walau pencapaian yang sangat tinggi belum mencapai target akhir di
RPJMD. Pencapaian yang sangat baik ini terlaksana karena efektif dan efesien nya
strategi dan arah kebijakan yang diterapkan yaitu Meningkatkan penerapan reformasi
birokrasi dalam hal ini yang mencakup pemerintahan berbasis elektronik dengan arah
kebijakan memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-
government dan meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara
transparan dan akuntabel. Strategi dan arah kebijakan tersebut diejawantahkan dalam
program sebagai berikut :
1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
153
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
3. Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
4. Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan DokumentasI
5. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Sasaran 2.1.10 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel 3.38 Capaian Sasaran Meningkatkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019
“Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan
indikator: konsistensi program RKPD terhadap RPJMD dan Konsistensi Program
dalam APBD terhadap RKPD menjadi bagian tolak ukur dalam mewujudkan kinerja Misi
ke-2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa
dan inovatif. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan derah relevan dikaitkan
dengan Misi ke-2 karena kualitas perencanaan merupakan bagian dari tata kelola
pemerintahan.
Pencapaian Indikator ke-1 “Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD”.
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1. 10
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD
Persen 87,39 100,00 97,49 100 97,49
Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD
Persen 98,30 100,00 95,17 100 95,17
154
Berdasarkan pendataan dan penghitungan yang dilakukan Badan Perencaanan
Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah pada tahun 2019 realisasi untuk
indikator konsistensi program RKPD terhadap RPJMD adalah sebesar 97,49% dengan
rincian (terlampir). nilai realisasi ini bila dibandingan dengan target tahun 2019 belum
mencapai target yang telah ditetapkan. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi
tahun 2018 yang sebesar 87,39% pada tahun 2019 ini menunjukkan angka yang
meningkat sebesar 10,01 poin. Pencapaian 97,49% walau belum memenuhi target
namun sudah dikategorikan/berpredikat sangat baik.
Pencapaian Indikator ke-2 “Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD”
Nilai realisasi untuk indikator Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD
sebesar 95,17% dengan rincian terlampir. Nilai realisasi ini belum mencapai target yang
ditetapkan pada tahun 2019 yang sebesar 100%. Realisasi untuk indikator Konsistensi
Program dalam APBD terhadap RKPD jika dibandingkan dengan data awal maka
mengalami sedikit penurunan sebesar 3,13 poin. Kendati belum mencapai target 100%
namun pencapaian 95,17% sudah berada pada kategori sangat baik.
Evaluasi Sasaran 2.1.10 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
Daerah” dengan dua indikator tersebut diatas, memiliki rata-rata 96,33% dengan
predikat sangat baik. Walau kategori pencapaian sangat baik namun belum memenuhi
target hingga 100% menjadi perhatian tersendiri. Strategi dan arah kebijakan yang
diterapkan dinilai tepat namun belum dapat berjalan efektif dan efesien sehinhga
pencapaian target ada pada kisaran 96,33%, strategi dan arah kebijakan pada sasaran
ini adalah sebagai berikut :
1. Strategi 1 : Melakukan updating data SIPD
Arah kebijakan : Optimalisasi data yang up to date dari semua sektor dan
Perangkat Daerah
155
2. Strategi 2 : Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu dan peningkatan
kualitas dokumen perencanaan Perangkat daerah
Arah Kebijakan : Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan
daerah
3. Peningkatann kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah
Arah Kebijakan : Membangun sistem pengendalian dan evaluasi
perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi
perencanaan daerah.
Strategi dan arah kebijakan tersebut diejawantahkan dalam tiga (3) program
yaitu : Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Program
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.Sebagai upaya
peningkatan kinerja di tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui
Perangkat Daerah teknis yang mengampu urusan penunjang perencanaan
melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :
1. Meningkatkan koordinasi dengan semua Perangkat Daerah di Kota Cirebon
(melalui Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Daerah)
2. Meningkatkan intensitas rapat dan desk dengan Perangkat Daerah (Program
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)
3. Mengoptimalkan pemanfaatan system perencanaan daerah dan SIMDA yang
saat ini dalam proses transisi penggunaan SIPD (Program Pengembangan
Data/Informasi)
156
Sasaran 2.1.11 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tabel 3.39 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2019
“Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah” dengan
indikator: Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan
kebijakan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja Misi ke-2
yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan
inovatif.”
Pencapaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar
Kebijakan Daerah
Pada tahun 2019 Pemerintah kota Cirebon telah mentargetkan indikator Persentase
hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah sebesar
40%. Jumlah kajian kelitbangan yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 10
dokumen, dapat direalisasikan sebanyak 9 dokumen. Berdasarkan perhitungan
BPPPPD pada tahun 2019 realisasi untuk indikator Persentase hasil kelitbangan yang
ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan daerah adalah 33% diperoleh dari 3
kajian pada tahun 2019 yang ditindaklanjuti untuk menjadi bahan kebijakan dibagi
dengan 9 dokumen kajian yang telah dihasilkan. Nilai realisasi ini belum mencapai
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2.1.11
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah
Persen 0,00 40,00 33% 70 82,5
157
target yang ditetapkan pada tahun 2019 yang sebesar 40% sehingga tingkat capaian
kinerja yang diperoleh sebesar 82,5% dengan predikat pencapaian Baik.
Evaluasi Sasaran 2.1.11 Sasaran Meningkatnya Kualitas Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah”
merujuk pada indikator yang ditetapkan memperoleh pencapaian 82,5%, dalam kategori
tingkat pencapaian poin ini berada pada kategori Baik. Beberapa kendala yang
membuat tingkat pencapaian tidak sampai 100% adalah :
1. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh bidang penelitian
dan pengembangan kepada para pemangku kepentingan.
2. Tingkat kesadaran riset yang rendah dikalangan pemangku kepentingan,
sehingga belum menjadikan riset atau penelitian sebagai pijakan dalam
menyusun kebijakan.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut sstrategi dan arah kebijakan yang ada
saat ini sesungguhnya sudah tepat , hanya saja perlu ditingkatkan kembali efektifitas
dan efesiensinya, peningkatan tersebut dilakukan melalui program Program Penelitian
dan Pengembangan dengan cara :
1. Sosialisasi terkait peran penelitian bagi pembangunan sehingga ada
peningkatan jumlah obejek penelitian yang diusulkan oleh pemangku
kepentingan.
2. Sosialisasi kepada perangkat daerah secara bertahap atas hasil kajian
kelitbangan
158
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan
Misi 3, yaitu : ”Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang
Berwawasan Lingkungan”, selaras dengan Misi 5 dan 6 RPJPD, yaitu : (5)
”Meningkatkan Kelestarian Lingkungan”; dan (6) “Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. Misi ini merupakan arahan dalam
melaksanakan pembangunan harus memperhatian kelestarian lingkungan atau
pembangunan berwawasan lingkungan. Misi ini ditopang 1 tujuan dengan 4 sasaran
yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :
Tujuan : Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Tabel 3.40. Capaian Tujuan Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan
Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan Tahun 2019
NO Tujuan Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Awal/ 2018
Target Realisasi
Target Akhir
RPJMD Capaian
3.1
Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Poin 44,05 45,00 56,92 47,00 115,47 %
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Persen 2,38 2,80 3,85 7,7 135,7%
159
Tujuan “Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan
Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang
Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan” dengan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja “Misi 3 : Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan”
Pencapaian Indikator ke-1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Indeks
Kualitas Lingkungan HIdup (IKLH) pada poin 45,5, Berdasarkan perhitungan IKLH
Tahun 2019 yang tercantum dalam dokumen (terlampir), Indeks kualitas Lingkungan
Hidup Kota Cirebon mengalami peningkatan dibandingkan pada periode tahun
sebelumnya yaitu dari 44,07 pada tahun 2018 menjadi 51,96 pada tahun ini (2019).
Meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan ini terdorong oleh adanya peningkatan indeks
kualitas Air yang sangat signifikan dari yang sebelumnya 25,38 tahun 2018 menjadi
56,92 pada tahun ini.
Poin IKLH Kota Cirebon sebesar 51,96 telah melebihi target pencapaian pada tahun
2019 yaitu 45,5 sehingga pencapaian kinerja Indikator ini adalah 115,47%.
Pencapaian Indikator ke-2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Penurunan gas emisi rumah kaca menjadi salah satu target yang lazim
digunakan saat ini, karena agenda pembangunan dunia saat ini adalah Suistanable
Development Goals, (SDG’s), agenda pembangunan ini menjadi inspirasi di seluruh
dunia termasuk di Indonesia. Berdasar hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon
menyelaraskan misi di bidang lingkunganya dengan agenda provinsi maupun nasional
sehingga ditetapkanlah “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”, target pada tahun 2019
penurunan gas rumah kaca di wilayah Cirebon adalah 2,80%. Data yang diperoleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas LIngkungan HIudp yang bekerjasama
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2019 terjadi penurunan emisi gas
rumah kaca pada angka 3,85%, maka pencapaianya adalah 135,7%.
160
Evaluasi Tujuan “Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan
dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas
Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai
dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”
Mengacu pada pencapaian indikator, Tujuan pada Misi ke-3 ini rata-rata
pencapaianya adalah 125,6%, pencapaian dengan predikat sangat tinggi. Pencapaian
ini bukan hanya dipengaruhi Perangkat Daerah yang mengampu urusan lingkungan
hidup karena seyogyanya pelayanan utilitas umum yang sejalan dengan kuallitas
lingkungan hidup merupakan dimensi yang luas, kondisi ini dipengaruhi diantaranya
oleh faktor yang berada pada cakupan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan,
kawasan pemukiman . Berdasarkan hal itu maka ditetapkan empat (4) sasaran yang
mengacu pda tujuan dan misi ke-3 ini, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan 2. Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase. 3. Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim Setiap sasaran akan diuraikan secara komprehensif sebagai berikut :
Sasaran 3.1.1 : Meningkatya Pelayanan Kapasitas Jalan
Tabel 3.41 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan Tahun 2019
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
3.1.1
Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan
Tingkat Pelayanan Ruas Jalan
Nilai C C C B 100%
161
Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan” dengan sebuah Indikator
“Tingkat Pelayanan Ruas Jalan” menjadi salah satu tolak ukur dalam mendorong
pencapaian tujuan dan misi ke-3 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan
Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan”. Sasaran ini menjadi upaya nyata
menjamin kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum khususnya pelayanan ruas
jalan.
Pencapaian Indikator “Tingkat Pelayanan Ruas Jalan”
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Tingkat Pelayanan
Ruas Jalan pada poin C, hal ini memperrtahankan kondisi sebelumnya mengingat tidak
mudahnya melakukan peningkatan pelayanan ruas jalan seiring dengan tumbuhnya
pengguna jalan yang sangat fluktuatif dan cenderung meningkat secara signifikan.
Berdasarkan perhitungan dan pendataan yang dilakukan Dinas Perhubungan tingkat
pelayanan ruas jalan pada tahun 2019 berada pada nilai C, hal ini berarti telah
mencapai target 100% atau dalam predikat Sangat Baik.
Pencapaian tingkat pelayanan ruas jalan didasarkan pada pendataan sebagai berikut :
TABEL 3.36 DATA V/C RASIO RUAS JALAN DI KOTA CIREBON
NO LINK
NAMA SEGMEN KAPASITAS JALAN ( C )
VOLUME TOTAL V/C
RATIO LOS VC RATIO AWAL
(A) AKHIR
(B) (smp/Jam)
1 704 703 JL CEMARA 4124,52 2442,48 0,59 C 2 1304 103 JL TUPAREV 3994,27 3446,42 0,86 E 3 703 702 JL VETERAN 4254,77 2480,40 0,58 C 4 2101 1802 JL AHMAD YANI 1 13230,00 8943,94 0,68 C 5 1802 1704 JL AHMAD YANI 2 12825,00 8731,90 0,68 C 6 1704 1702 JL AHMAD YANI 3 12825,00 8605,73 0,67 C 7 1702 1602 JL AHMAD YANI 4 11880,00 7998,66 0,67 C
162
8 607 601 JL BRIGJEN DHARSONO 1
12960,00 10510,84 0,81 D
9 601 606 JL BRIGJEN DHARSONO 2
12960,00 10178,20 0,79 D
10 606 608 JL BRIGJEN DHARSONO 3
12960,00 10130,04 0,78 D
11 608 602 JL BRIGJEN DHARSONO 4
12960,00 8785,71 0,68 C
12 1603 1602 JL KALIJAGA 1 14288,40 9713,78 0,68 C 13 1404 1401 JL PASINDANGAN 11426,40 9618,73 0,84 D 14 1403 1302 JL SLAMET RIYADI 12171,60 6535,66 0,54 C 15 803 902 JL BENTENG 5292,00 3034,43 0,57 C 16 1402 1401 JL DIPONEGORO 5400,00 3507,03 0,65 C 17 1602 1604 JL KALIJAGA 2 8573,04 5471,88 0,64 C 18 1402 704 JL KAPTEN SAMADIKUN 5400,00 2758,78 0,51 C 19 702 1304 JL KARTINI 5184,00 3362,29 0,65 C 20 903 1603 JL KESUNEAN 4968,00 3327,38 0,67 C 21 1302 1301 JL PILANG RAYA 4124,52 2711,30 0,66 C 22 1401 702 JL SILIWANGI 1 8255,52 4649,19 0,56 C 23 805 704 JL SISINGAMANGARAJA 5292,00 3005,80 0,57 C 24 902 903 JL YOS SUDARSO 5130,00 4236,62 0,83 D 25 1704 1703 JL CIREMAI RAYA 1 4096,01 2819,50 0,69 C 26 1703 1902 JL CIREMAI RAYA 2 4012,42 2799,10 0,70 C 27 1102 1003 JL KESEPUHAN 4254,77 961,88 0,23 B 28 1701 1704 JL RAJAWALI RAYA 1 4012,42 3379,50 0,84 D 29 1201 1701 JL RAJAWALI RAYA 2 3678,05 2625,20 0,71 D 30 102 201 JL TENTARA PELAJAR 4096,01 2517,20 0,61 C
31 2105 2102 JL JENDERAL SUDIRMAN 1
8550,00 6100,52 0,71 D
32 401 508 JL KESAMBI 5 7866,00 4521,54 0,57 C 33 501 401 JL MERDEKA 7866,00 3277,79 0,42 B 34 1101 1102 JL ARIODINOTO 5287,68 3385,63 0,64 C
35 2102 1902 JL JENDERAL SUDIRMAN 2
5130,00 2954,46 0,58 C
36 2103 2106 JL KALI TANJUNG 3 5117,04 2819,98 0,55 C 37 2105 2104 JL KALITANJUNG 1 4968,00 2677,85 0,54 C 38 2104 2103 JL KALITANJUNG 2 5339,52 2824,18 0,53 C 39 2101 2105 JL KANGGRAKSAN 4968,00 4112,78 0,83 D 40 902 904 JL KEBUMEN 5117,04 2378,29 0,46 C 41 2105 505 JL KESAMBI 1 7153,92 6087,56 0,85 E 42 505 507 JL KESAMBI 2 4769,28 3345,78 0,70 D 43 507 506 JL KESAMBI 3 4868,64 3202,77 0,66 C 44 506 508 JL KESAMBI 4 4968,00 3125,88 0,63 C 45 1101 404 JL PULASAREN 4976,64 3255,88 0,65 C 46 702 801 JL SILIWANGI 2 5391,36 3286,69 0,61 C 47 303 308 JL GUDANG 5930,50 2614,85 0,44 B 48 801 203 JL KARANG GETAS 1 4276,80 2796,15 0,65 C
163
49 801 303 JL KARANG GETAS 2 4276,80 2635,85 0,62 C 50 404 401 JL LAWANG GADA 5702,40 2763,15 0,48 C
51 401 206 JL NYI MAS GANDA SARI 1
4811,40 3003,35 0,62 C
52 206 201 JL NYI MAS GANDA SARI 2
4715,17 3229,35 0,68 C
53 201 202 JL P SURYA NEGARA 3934,66 1932,85 0,49 C 54 202 205 JL PARUJAKAN 1 4276,80 2290,85 0,54 C 55 205 304 JL PARUJAKAN 2 4276,80 2707,85 0,63 C 56 902 901 JL PASUKETAN 1 6054,05 2700,35 0,45 B 57 901 303 JL PASUKETAN 2 3934,66 3051,90 0,78 D 58 301 404 JL PEKALIPAN 3079,30 2397,65 0,78 D 59 303 302 JL PEKIRINGAN 1 3079,30 2523,35 0,82 D 60 302 301 JL PEKIRINGAN 2 3079,30 2547,60 0,83 D
61 804 901 JL SYARIF ABDUR RAHMAN
4365,90 1420,35 0,33 B
62 201 401 AMPERA RAYA 3508,92 1477,90 0,42 B 63 1802 2102 ANGKASA RAYA 4050,00 2656,79 0,66 C 64 208 804 BAHAGIA 4976,64 1677,80 0,34 B 65 101 502 DR SUTOMO 3970,62 1658,25 0,42 B 66 1202 1805 DUKUH SEMAR 1 4050,00 2652,80 0,66 C 67 1805 1701 DUKUH SEMAR 2 4179,60 2532,80 0,61 C 68 1701 1702 ELANG RAYA 4263,19 2092,80 0,49 C 69 1703 1804 GALUNGGUNG 3078,00 919,05 0,30 B 70 104 105 GARUDA 3508,92 1288,65 0,37 B 71 1804 1806 GN MERAPI 3508,92 1318,65 0,38 B 72 402 406 JAGASATRU 1 2851,20 2417,00 0,85 D 73 406 403 JAGASATRU 2 2980,80 1806,40 0,61 C 74 1103 1004 JAGASATRU 4 3078,00 861,51 0,28 B 75 802 801 KALIBARU 3969,00 2119,06 0,53 C 76 1201 1205 KARANG MULYA 3928,50 1885,38 0,48 C 77 1903 2003 KARYA BHAKTI 3847,50 1849,58 0,48 C 78 2202 2204 KB DANIS 2677,86 589,75 0,22 B 79 506 1106 KESAMBI DALAM 3564,00 2838,20 0,80 D 80 2003 2002 KOPI LUHUR 3508,92 1668,17 0,48 C 81 801 702 KS TUBUN 3969,00 1809,00 0,46 C 82 403 1106 KUTAGARA 1 2851,20 2471,00 0,87 E 83 1106 1104 KUTAGARA 2 2883,60 2463,20 0,85 E 84 901 1101 LEMAHWUNGKUK 3250,37 1035,01 0,32 B 85 1502 1501 M THOHA 4096,01 1314,20 0,32 B
86 1101 1002 MAYOR SASTRA ATMAJA
3250,37 648,03 0,20 A
87 1703 1705 MERBABU 3508,92 956,83 0,27 B 88 1302 1303 PANCURAN 2677,86 478,79 0,18 A 89 1104 1201 PANGERAN DRAJAT 1 4096,01 3332,70 0,81 D 90 1201 1202 PANGERAN DRAJAT 2 4179,60 2650,70 0,63 C
164
91 1202 505 PANGERAN DRAJAT 3 4096,01 2527,70 0,62 C 92 1605 1105 PEGAJAHAN 3969,00 1536,20 0,39 B 93 204 205 PEKALANGAN 3969,00 1829,00 0,46 C 94 804 803 PELABUHAN 2677,86 1218,66 0,46 C 95 603 2201 PERJUANGAN 2 4012,42 3183,80 0,79 D 96 2201 2202 PERJUANGAN 3 4096,01 3040,60 0,74 D 97 1803 1805 PERUMNAS-DK SEMAR 4179,60 1288,17 0,31 B 98 1901 2002 PRAMUKA 3928,50 2331,40 0,59 C
99 1902 1904 PRAMUKA PENGGALANG
3142,80 667,51 0,21 B
100 1601 1606 PRONGGOL 3508,92 1457,06 0,42 B 101 611 610 RARASANTANG 4050,00 465,03 0,11 A 102 1705 1702 RINJANI 3240,00 1125,83 0,35 B 103 2103 2203 SALADARA 4096,01 2533,20 0,62 C 104 612 603 STADION BIMA 3 3619,73 845,03 0,23 B 105 602 609 SUNYARAGI 1814,40 653,21 0,36 B 106 905 906 TANJUNG 3240,00 1052,97 0,32 B 107 1802 1801 TERMINAL-DK SEMAR 3078,00 1129,17 0,37 B 108 403 1103 JAGASATRU 3 3078,00 1607,25 0,52 C 109 1304 102 DR CIPTO 1 12960,00 10491,84 0,81 D 110 102 104 DR CIPTO 2 12960,00 10283,24 0,79 D 111 1104 101 DR CIPTO 3 12960,00 10122,86 0,78 D 112 101 501 DR CIPTO 4 7617,60 6931,39 0,91 E 113 501 505 DR CIPTO 5 7866,00 6024,81 0,77 D 114 1607 1608 GRAGE 9525,60 2017,65 0,21 B 115 601 610 STADION BIMA 1 8820,00 2646,30 0,30 B 116 610 612 STADION BIMA 2 8820,00 2301,90 0,26 B 117 606 611 TERUSAN PEMUDA 1 9525,60 3075,22 0,32 B 118 611 604 TERUSAN PEMUDA 2 8899,20 2702,89 0,30 B 119 1304 1305 WAHIDIN 1 8820,00 7495,55 0,85 D 120 1305 1302 WAHIDIN 2 9000,00 7175,55 0,80 D 121 501 507 DR SUDARSONO 4968,00 3317,93 0,67 C 122 602 2104 EVAKUASI 4868,64 3758,88 0,77 D 123 2202 2203 MAJASEM 4968,00 2935,44 0,59 C 124 501 606 PEMUDA 4968,00 3978,41 0,80 D 125 608 603 PERJUANGAN 1 4968,00 2531,81 0,51 C 126 1807 902 KANTOR 4276,80 2495,85 0,58 C 127 201 208 KEBON CAI 3143,45 1347,98 0,43 B 128 208 202 PAGONGAN 4633,20 1273,98 0,27 B 129 207 208 PANDESAN 2732,40 1348,98 0,49 C 130 806 807 PANJUNAN 3207,60 1527,98 0,48 C 131 302 405 PETRATEAN 2910,60 1615,43 0,56 C 132 202 801 SUKALILA 3934,66 705,64 0,18 A 133 303 307 WINAON 2851,20 1859,33 0,65 C
Jalan Kota Cirebon 0,57 C
165
Evaluasi Sasaran 3.1.1 “Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalanan”
Sasaran 3.1.1 memiliki satu indikator dengan tingkat pencapaian 100%, dalam
hal ini maka capaian sasaran 3.1.1 dalam predikat sangat baik. Pencapaian sasaran
ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon khususnya melalui Dinas
Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan
memaksimalkan pelaksanaan strategi “Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan
infrastruktur jalan secara merata di seluruh wilayah “ dengan arah kebijakan”
Kemantapan kondisi jalan interkonektivitas pertumbuhan ekonomi”. Penerapan strategi
dan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
4. Program Peningkatan Pelayanan Parkir
Pencapaian sasaran yang memenuhi target menjadi tantangan ditahun-tahun
mendatang karena salah satu kendala dalam pemenuhan palayanan kapasitas jalan
adalah terus meningkatnya pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor dan juga
beban dari tingginya pendatang atau wisatawan yang datang sesuai dengan salah satu
program prioritas di bidang pariwisata. Untuk menjawab tantangan tersebut Pemerintah
Daerah Kota Cirebon perlu meningkatkan kembali upaya yang telah dilakukan pada
tahun 2019, focus upaya tersebut adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan kondisi jalan secara berkala
2. Meningkatkan infratruktur perhubungan (khususnya Jalan raya)
3. Responsif terhadap kerusakan atau kebutuhan prasarana dan fasilitas
perhubungan
4. Menertibkan pelayanan parkir.
166
Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase
Tabel 3.42 Capaian Sasaran Meningkatya Kapasitas Pelayanan Drainase Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Kapasitas pelayanan drainase” dengan indikator :
Persentase Drainase Kondisi Baik menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan
kinerja “misi 3 :Mewujudkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum
Berwawasan Lingkungan”. Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Cirebon menargetkan indikator Persentase Drainase Kondisi Baik dengan
perhitungan sebagai berikut :
Pada Tahun 2019 Jumlah Justifikasi Drainase Kondisi Baik adalah
sejumlah 119 Drainase dari 3 DAS Di Kota Cirebon dan Total Drainase adalah
162 Drainase dari 3 DAS di Kota Cirebon. kondisi fisik bangunan air dapat
berubah oleh karena berbagai sebab antara lain faktor internal misalkan karena
keterbatasan kemampuan bangunan itu sendiri dan sebab dari luar misalkan
erosi, cuaca, beban berlebihan, gaya external yang tak direncanakan. Kondisi
diartikan sebagai gambaran utuh mengenai kondisi bangunan baik dilaksanakan
secara visual maupun dideteksi di laboratorium bangunan. Sampai saat ini tidak
ada pedoman yang baku mengenai tatacara penentuan kondisi fisik yang
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisasi
Target Akhir
RPJMD Capaian
3.12
Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase.
Persentase drainase kondisi baik.
Persen 70,00 72,50 82,50 101,3%
167
mengarah kepada kualitas bangunan, namun demikian secara umum hasil
studi Monenco (1984) memberikan acuan penilaian kondisi fisik bangunan
sebagai berikut:
No Kondisi Fisik Penilaian Kondisi Fisik
1. Baik 86%-100%
2. Cukup 66%-85,9%
3. Rusak Ringan 45%-65,9%
4. Rusak Sedang 25%-45,9%
5. Rusak Berat 0-25,9%
Penilaian kondisi fisik ini ditentukan dengan suatu kriteria teknis. Kriteria
penilaian kondisi fisik untuk masing-masing bangunan dijabarkan secara khusus/berbeda
untuk masing-masing jenis bangunan yang akan secara detail dilaksanakan oleh ahli
bangunan. Secara umum kriteria besarnya angka prosentase penilaian didasarkan kepada
beberapa hal yaitu:
1. Besarnya biaya untuk mereparasi/merehabilitasi 2. Akibat/konsekuensi dari kerusakan/penurunan kondisi bangunan 3. Jangka waktu pelaksanaan 4. Metode atau tingkat kesulitan pelaksanaan 5. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, dan sebagainya.
168
Hal ini jika dihitung Drainase Kondisi Baik di Kota Cirebon dengan Total Drainase
yang ada dengan perhitungan sebagai berikut :
Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sendiri melakukan upaya dalam pencapaian indikator tersebut melalui Program :
1. Program Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan –
Badan Sungai
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
3. Program Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
Total Realisasi Anggaran pada seluruh program tersebut sebesar 100%,
sementara realisasi indikator mencapai 100%, hal ini merupakan bentuk efisiensi
penggunaan sumberdaya pada indikator tersebut.
Walaupun pencapaian Indikator pada tahun 2019 telah mencapai target namun
ada beberapa kendala yang terjadi pada peningkatan kondisi drainase tersebut sebagai
berikut :
1. Anggaran pemeliharaan yang diperlukan kurang jika dibandingkan dengan
bangunan air yang harus dipelihara secara berkala sekota Cirebon dalam 1
tahun.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam operasional dan pemeliharaannya.
169
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola drainase di lingkungan
wilayah nya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah yang bukan pada
tempatnya
5. Seringkali terjadi pengalihan saluran drainase tanpa seizin pihak terkait di
DPUPR oleh masyarakat sehingga menimbulkan banjir dan genangan baru.
Terkait kendala tersebut diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Mengkaji kembali Pagu Anggaran untuk menerapkan anggaran yang
proposional sesuai kebutuhan dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem
drainase.
2. Mengajukan upaya di luar APBD kota Cirebon melalui Bantuan Dana Provinsi,
APBN, dan DAK.
3. Melakukan survey lapangan secara berkala terkait permasalahan pemeliharaan
drainase dan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat menggerakan
masyarakat dalam gerakan gotong royong.
4. Memberikan plat deker/ jaring penutup sampah diatas sungai/ saluran drainase
untuk meminimalisir adanya sampah yang dibuang ke saluran/badan sungai.
5. Meningkatkan koordinase antar stake holder khususnya Perangkat Daerah yang
memangku kepentingan di wilayah sistem drainase yaitu Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan RUang dengan Dinas Lingkungan Hidup.
6. Melakukan koordinasi dan teguran kepada pihak yang melanggar, membongkar
atau menutup adanya saluran drainase.
170
Sasaran 3.1.3: Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat
Tabel 3.43 Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat
Tahun 2019
Semula :
Di rubah menjadi
Sasaran “Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat”
mengalami perubahan indikator berdasarkan hasil kajian dan evaluasi terhadap
sasaran di RPJMD oleh Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan, Pembangunan,
Pengembangan dna Penelitian Daerah. Semula memiliki indikator Rasio Kendaraan
Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk dirubah dengan sebuah Indikator
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
3.1.3
Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat
Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk
Persen n/a 40,00 0,07 80 17,5%
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
3.1.3
Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat
Tingkat Penggunaan Angkutan Umum
Persen n/a 8% 8% 12% 100%
171
“Tingkat Penggunaan Angkutan Umum”, perubahan ini dikarenakan dua hal
mendasar :
1. Target yang ditetapkan pada indikator semula yaitu rasio jumlah angkutan
umum dan jumlah masyarakat dengan jumlah 40% dan target akhir 80% tidak
relevan, sebagai perbandingan studi internasional yang pernah di rilis The
World Bank pada ppif.org suatu standar sebuah kota yang memilki jaringan
transportasi umum baik berada pada rasio 1 : 1000 jika kendaraan tersebut
adalah Bus, sementara Kota Cirebon dengan moda transportasi angkutan
umum tipe mobil dengan kapasitas ¼ Bus saat ini memiliki rasio sekitar 7 :
1000 sehingga dapat dikatakan jumlah ini cukup ideal b agi sebuah kota.
2. Jumlah Rasio Kendaraan Umum dan Jumlah Penduduk bukanlah suatu
indikator yang menunjukan outcome, karena belum merujuk pada manfaat
jangka panjang, jumlah rasio yang ideal tidak menunjukan gambaran apakah
angkutan yang tersedia termanfaatkan. Hal ini dapat ditunjukan dengan
menjadikan tingkat penggunaan angkutan umum.
Melalui indikator baru “Tingkat Penggunaan Angkutan Umum” dapat ikut serta
mendorong pencapaian tujuan dan misi ke-3 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan” sebagai upaya nyata
khususny di bidang transportasi dimana fokus penggunaan transportasi umum akan
berdampak pada pengurangan emisi sekaligus mengurangi potensi kemacetan.
Pencapaian Indikator “Tingkat Penggunaan Angkutan Umum”
Tingkat Penggunaaan angkutan umum menjadi indikator yang lazim digunakan
untuk mengukur seberapa efektif tingkat manfaat dari ketersediaan sarana pelayanan
umum, pressure pada peningkatan penggunaan angkutan umum juga merupakan
upaya yang berdampak multiply effect, diantaranya menjadi faktor dalam mengurai
kemacetan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan kendaraan. Kota
Cirebon pada tahun 2019 menargetkan tingkat Penggunaan Angkutan Umum sebesar
8% dari jumlah penduduk dengan target akhir meningkat menjadi 12%. Adapun
172
pencapaian pada tahun 2019 ditunjukan melalui survey dan Analisis Tim PKL Kota
Cirebon Tentang Proporsi Pemilihan Moda Transportasi sebagai berikut :
Tabel 3.44 Analisis Tim PKL Kota Cirebon Tentang Proporsi Pemilihan Moda Transportasi
Sumber : Dinas PerhubunganKota Cirebon, di olah
Unit % Unit % Unit % Unit % Unit % Unit %
1 532 2,48% 157 6,22% 14 0,80% 32 10,32% 24 5,17% 16 1,61%
2 253 1,18% 46 1,82% 11 0,63% 3 0,97% 4 0,86% 3 0,30%
3 292 1,36% 85 3,37% 70 3,98% 18 5,81% 12 2,59% 6 0,60%
4 383 1,78% 82 3,25% 42 2,39% 18 5,81% 15 3,23% 34 3,42%
5 578 2,69% 74 2,93% 51 2,90% 12 3,87% 8 1,72% 35 3,52%
6 553 2,57% 131 5,19% 75 4,27% 18 5,81% 21 4,53% 18 1,81%
7 581 2,70% 83 3,29% 27 1,54% 4 1,29% 20 4,31% 6 0,60%
8 438 2,04% 61 2,42% 33 1,88% 19 6,13% 10 2,16% 66 6,63%
9 446 2,08% 53 2,10% 42 2,39% 10 3,23% 8 1,72% 53 5,33%
10 858 3,99% 142 5,63% 96 5,46% 20 6,45% 16 3,45% 31 3,12%
11 554 2,58% 93 3,69% 56 3,19% 14 4,52% 19 4,09% 24 2,41%
12 934 4,35% 101 4,00% 71 4,04% 7 2,26% 4 0,86% 7 0,70%
13 773 3,60% 98 3,88% 82 4,67% 9 2,90% 12 2,59% 83 8,34%
14 751 3,50% 87 3,45% 70 3,98% 18 5,81% 19 4,09% 24 2,41%
15 505 2,35% 91 3,61% 69 3,93% 15 4,84% 25 5,39% 22 2,21%
16 893 4,16% 173 6,86% 152 8,65% 27 8,71% 75 16,16% 220 22,11%
17 480 2,23% 105 4,16% 86 4,89% 12 3,87% 16 3,45% 33 3,32%
18 995 4,63% 156 6,18% 93 5,29% 11 3,55% 24 5,17% 90 9,05%
19 1156 5,38% 227 9,00% 185 10,53% 17 5,48% 48 10,34% 138 13,87%
20 1141 5,31% 93 3,69% 70 3,98% 12 3,87% 40 8,62% 26 2,61%
21 1372 6,39% 168 6,66% 167 9,50% 9 2,90% 10 2,16% 34 3,42%
22 1277 5,94% 217 8,60% 195 11,10% 5 1,61% 34 7,33% 26 2,61%
Jalan KakiZona
SepedaMotor Mobil Angkutan Umum Becak Sepeda
173
Berdasarkan tabel diatas berikut merupakan grafik proporsi pemilihan moda penduduk
Kota Cirebon, dimana prosentase pengguna angkutan umum adalah 8%.
Kondisi 8% penggunaan jumlah angkutan umum memenuhi target pada tahun 2019,
dengan jumlah penduduk dibawah 500 ribu penduduk 8% penggunanaan angkutan umum
sudah cukup baik jika ditinjau pengaruh pada faktor kemacetan namun perlu terus ditingkatkan,
sebagai pembanding Kota Bandung dengan penduduk 2,5 Juta tercatat pengguna transportasi
umum berada pada kisaran 17%.
Evaluasi Sasaran “Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat”
Sasaran “Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat” dengan
satu indikator menunjukan pencapaian yang sangat baik yaitu 100%. Pencapaian ini
merupakan upaya yang dilakukan berbagai stakeholder khususnya Dinas Perhubungan
yang secara berkala mengedukasi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
di sisi lain hal ini merupakan tantangan untuk meningkatkan pencapaian di tahun
berikutnya dengan target yang lebih tinggi. Pada tahun 2019 juga belum tercatat inovasi
72%
12%
8%
1% 2%
5%
PROPORSI PEMILIHAN MODA
SEPEDA MOTOR MOBIL PRIBADI ANGKUTAN UMUM
BECAK SEPEDA JALAN KAKI
174
yang telah diimplementasikan pada layanan sarana angkutan umum di Kota Cirebon ini.
Sehingga pada tahun-tahun berikutnya diharapkan ada inovasi yang dapat
meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum.
Beberapa kendala yang dialami dalam rangka pencapaian sasaran adalah
sebagai berikut :
3. Inovasi Transportasi Massal di Kota Cirebon belum terimplementasi
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi public
5. Belum Prima nya layanan angkutan umum di Kota Cirebon khususnya
angkot.
Sasaran 3.1.4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Tabel 3.45 Capaian Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian
Dampak Perubahan Iklim
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim” dengan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi salah
satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja “Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan” . Indeks KUlaitas
NO Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Awal/ 2018
Target Realisasi
Target Akhir
RPJMD
Capaian
3.1.4
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Poin 44,05 45,00 51,96 47,00 115,47%
175
Lingkungan Hidup penting menjadi tolak kukur mengingat Misi ke-3 melakukan upaya
manjamin kualitas lingkungan hidup terjaga seiring dengan pembangunan di Kota
Cirebon.
Pencapaian Indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Indeks
Kualitas Lingkungan HIdup (IKLH) pada poin 45,5, Berdasarkan perhitungan IKLH
Tahun 2019 yang tercantum dalam dokumen (terlampir), Indeks kualitas Lingkungan
Hidup Kota Cirebon mengalami peningkatan dibandingkan pada periode tahun
sebelumnya yaitu dari 44,07 pada tahun 2018 menjadi 51,96 pada tahun ini (2019).
Meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan ini terdorong oleh adanya peningkatan indeks
kualitas Air yang sangat signifikan dari yang sebelumnya 25,38 tahun 2018 menjadi
56,92 pada tahun ini. Secara lengkap penghitungan Indeks Lingkungan hidup adalah
sebagai berikut : Indeks Pencemaran Udara, Indeks Pencemaran Air dan Indeks
Tutupan Hutan, maka nilai IKLH Kota Cirebon dapat dihitung dengan ramus :
IKLHKota Cirebon = (IKA x 30%) + (IKU x 30%) + (IKTL x 40%)
Dengan menggunakan pendekatan diatas, maka didapat nilai IKLH Kota Cirebon
adalah sebesar 51,96 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3. 42 Perhitungan IKLH Kota Cirebon Tahun 2019
No Uraian Satuan Jumlah
1 Jumlah Penduduk Jiwa 316.277
2 Luas Wilayah (km2) Km2 38,10
3 Indeks Pencemaran Udara - 68,58
4 Indeks Pencemaran Air - 56,92
5 Indeks Tutupan Lahan - 35,77
IKLH - 51,96
Sumber : DLH Kota Cirebon ,Hasil Perhitungan Tahun 2019
176
Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun
lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam
konteks ini pemerintah Kota Cirebon dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi
untuk menuju angka ideal yaitu 100. Dimana semakin tinggi nilainya (mendekati angka
100), maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga
kualitas lingkungan melalui pengelolaannya semakin baik.
Poin IKLH Kota Cirebon sebesar 51,96 telah melebihi target pencapaian pada
tahun 2019 yaitu 45,5 sehingga pencapaian kinerja Indikator ini adalah 115,47% atau
predikat Sangat Tinggi. Jika disandingkan dengan Standar Nasional Poin IKLH Kota
Cirebon mendekati IKLH Rata-rata Nasional Yaitu pada kisaran 65 Poin, sebagai
sebuah kota yang dengan beban pembangunan dan kepadatan penduduk yang tinggi
Kota Cirebon memiliki nilai yang cukup baik dalam kategori wilayah perkotaan.
Evaluasi Sasaran 3.1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian
Dampak Perubahan Iklim” dengan sebuah indikator yang capaianya hingga
115,47% memiliki predikat pencapaian Sangat Baik. Kendati telah memiliki
pencapaian yang sangat TInggi, kritik dan evaluasi untuk meningkatkan indeks
kualitas lingkungan hidup sangat penting, salah satu faktor yang harus menjadi
prioritas perhatian pada tahun –tahun berikutnya adalah pada faktor indeks tutupan
lahan. Indeks tutupan lahan merupakan indeks dengan nilai terkecil sebagai indeks
yang membangun indeks kualitas lingkungan hidup secara utuh. Berikut adalah
data indeks tutupan lahan dalam bentuk tabel :
177
Tabel 3.46 Luas Wilayah Tutupan Lahan Di Kota Cirebon
NO Uraian Satuan Jumlah
1 Luas Wilayah (Ha) Ha 3.810
2 Luas Hutan Ha -
3 Luas Belukar dalam Kawasan Ha -
4 Luas Belukar pada Fungsi Lindung Ha -
5 Kebun Raya (Data LIPI) Ha -
6 RTH (Data Cipta Karya + DLH Prov) Ha 5,16
7 Taman Kehati Ha
Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2019
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa RTH dengan luas total sebesar 5,16 Ha
dari luas wilayah secara administrasi sebesar 3.810 Ha atau sebesar 0,14%, ini adalah
penyebab utama indeks tutupan lahan begitu rendah. Dalam beberapa penelitian ruang
terbuka hijau seyogyanya adalah 30% dari total luas wilayah hal ini pun diamanatkan
oleh UU nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Tata Ruang Wilayah Nasional,
dengan kompisisi 20% ruang terbuka hijau public dan 10% privat.. Sebagai
perbandingan berikut adalah sebuah peta kota yang telah ideal dalam pemenuhan
ruang terbuka hijaunya :
Permasalahan tersebut diantisipasi dengan melakukan fokus lebih pada
strategi “Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
beserta ekosistemnya” dengan arah kebijakan Meningkatkan tutupan vegetasi (melalui
pemenuhan ruang terbuka hijau) diantara strategi dan arah kebijakan lainya yang
menunjang sasaran 3.1.4 ini. Dalam menunjang seluruh strategi dan arah kebijakan
yang ditetapkan dilaksanakan program sebagai berikut :
1. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
178
2. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
3. Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
4. Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung
5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
8. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
11. Program Pengelolaan Pertanahan
12. Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan
13. Program Penyediaan Perumahan
14. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
18. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
19. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
179
Misi ke 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif
Misi 4, yaitu : ”Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif”, selaras
dengan Misi 4 RPJPD, yaitu : “Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Stabil, Merata dan Berkelanjutan”, yang ditandai dengan :
a. Menciptakan situasi politik yang kondusif melalui terselenggaranya iklim politik yang sehat.
b. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan dapat berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya.
c. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Cirebon yang mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
d. Meningkatnya investasi untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan.
Dalam rangka mendorong pencapaian atau mewujudkan Misi 4 ini, Pemerintah Daerah Kota
Cirebon telah menetapkan 1 tujuan dan 3 sasaran, yang masing-masing akan diuraikan sebagai
berikut :
Tujuan “Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan
Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan
Penyelenggara Pemerintahan”
Tabel 3.47 Sasaran Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan
Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan Kota Cirebon
NO Tujuan Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
4.1 Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum
Poin n/a 62,00 76,70 83,00 123,7%
180
Tujuan “Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan” dengan indikator kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan ketertiban Umum menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi 4. Pengukuran dengan indikator tersebut relevan karena menjadikan penerima layanan sebagai salah satu tools dalampengukuran kinerja.
Pencapaian Indikator “Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan ketertiban Umum”
Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum
yang menghasilkan indeks kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban
umum hampir serupa dengan indeks rasa aman, dimana indeks ini belum lazim di
gunakan khususnya di Negara kita, pembahasan indeks rasa aman pernah muncul
pada diskusi yang dilakukan oleh Bappenas, diskusi tersebut merupakan usulan
pengembangan metode pengukuran indeks keamanan Indonesia, dalam konteks
internasional lazim dikenal human security. Pada umumnya teori yang dibangun pada
isitilah rasa aman / human security adalah keamanan terhadap gangguan dari
kekerasan dan kejahatan, gangguan dari bencana serta aman dalam aspek social
ekonomi. Jika disandingkan dengan amanah urusan pemerintahan pada undang-
undang 23 bidang ketentraman dan ketertiban umum maka memiliki korelasi yang jelas
khususnya dalam lingkup keamanan dari gangguan ketertiban umum serta gangguan
dari bencana.Serta menjadikan factor di luar urusan ketentraman dan ketertiban umum
(yang digariskan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014) yaitu sosial ekonomi sebagai
penentu dalam merumuskan nilai indeks kemanan tersebut. Dilator belakangi hal
tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Perangkat daerah yang mengampu
urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja
melaksanakan survey dengan metode skala likert yangftg diadopsi dari pada
Permenpan 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat. Namun dalam
implementasinya kami lakukan pengembangan dengan memodifikasi butir-butir
pertanyaan agar dapat menggali lebih jauh informasi dari objek terkait gangguan
181
ketentraman dan ketertiban umum, hal ini guna menjamin gambaran tingkat kepuasan
terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum.
Hasil survei terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2019 mencapai angka 76,70 dari target 62,00 yang berarti telah mencapai presentase 123,70% sehingga dapat mencapai predikat sangat baik, berikut adalah rekapitulasi hasil survei tersebut
No Unsur Pelayanan
Nilai Rata-
Rata Unsur
Pelayanan
Bobot Rata-
Rata
Tertimbang
Nilai
Indeks
1 Dampak Gangguan 3,220 0.11 0,35420 2 Penanganan Gangguan 3,293 0.11 0,36227 3 Waktu Pelayanan 2,980 0.11 0,32780 4 Efek jera Sanksi/denda 2,813 0.11 0,30947 5 Produk Layanan 2,973 0.11 0,32707 6 Kompetensi Petugas 3,140 0.11 0,34540 7 Perilaku Pelaksana 3,287 0.11 0,36153 8 Sarana dan Prasarana 2,927 0.11 0,32193
9 Penanganan Pengaduan 3,260
0.11 0,35860
Nilai Indeks Unit Pelayanan 3,06827
Nilai IKM setelah dikonversi (Total Nilai Indeks x 25) 76,7067
Mutu Pelayanan B
Kinerja Unit Pelayanan Baik
Dalam Mendukung tujuan sebagai bagian dari gambaran kondisi pada pencapaian Misi Ke-1, ditetapkan 3 sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat 2. Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional 3. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Masing-masing sasaran akan diuraikan secara komprehensif sebagai berikut :
182
Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
Tabel 3.48 Sasaran Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat
Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” dengan
indikator kinerja yaitu Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban
Umum (Lokasi/Titik) menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi 4.
Ketentraman dan ketertiban serta kondisi yang kondusif ditandai salah satunya adalah
dengan berkurangnya Lokasi daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum,
selain indikator yang disebutkan,sesungguh nya tercantum indikator penunjang untuk
menjadi pemicu dalam pencapaian target, namun indikator tersebut terfokus pada lokus
di kecamatan . Berdasarkan hal tersebut maka pengukuran indikator terkait sasaran
“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” cukup dilakukan pada
indikator yang mencakup seluruh wilayah Kota Cirebon sebagai cerminan tingkat
ketentraman dan ketertiban umum secara menyeluruh.
Pencapaian Indikator “Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum”
Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan berkurangnya jumlah daerah rawan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum dimana
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
4.1.1
Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat
Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Lokasi/titik)
Titik 60 55 55 15 100
183
pada kondisi awal yaitu 60 titik menjadi 55 titik. Atas upaya penertiban di berbagai lokasi pada tahun 2019 target tersebut tercapai menjadi 55 titik , maka pencapaian atas indikator ini adalah 100%. Dengan predikat Sangat Tinggi.
Evaluasi Sasaran 1.1.12 “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” dengan
sebuah indikator tersebut diatas berada dalam kategori atau predikat sangat tinggi.
Pencapaian sasaran dengan menurun nya jumlah daerah rawan ketentraman dan
ketertiban umum merupakan hasil kerja keras atas petugas, khususnya dilapangan
yang terus melakukan pemantauan dan penertiban secara berkala. Kendati pencapaian
telah sesuai target namun Satuan Polisi Pamong Praja mencatat beberapa kendala
dalam rangka merealisasikan target dengan menurunkan jumlah daerah rawan
ketentraman dan ketertiban umum, sebagai berikut :
1. Daerah rawan ketentraman dan ketertiban umum, disebabkan maraknya
anak jalanan yang nota bene bukan berasal dari Kota Cirebon.
2. Dalam beberapa kasus (tidak berlaku umum) ditemukan adanya hubungan
antara masalah kesejahteraan sosial dengan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum
3. Jumlah personil khususnya Aparatur Sipil Negara yang bertugas dilapangan masih belum ideal jika diukur dengan kondisi jumlah daerah yang harus dilakukan patrol secara berkala.
Untuk mempertahankan kinerja serta meningkatkan kinerja tersebut perlu
dilakukan upaya sebagai berikut : 1. Kerjasama antar daerah dalam memetakan strategi penanganan masalah
atau isu ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kerja sama lintas sektor, yaitu antara Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, DInas Pendidikan, serta Satuan Polisi
Pamong Praja, saat ini masing-masing telah memiliki program yang sinergis
dalam mengarah perbaikan kondisi social dan kualitas masyarakat yang perlu
dipertahankan dan ditingkatkan.
184
3. Penyusunan analisis beban kinerja yang kemudian ditindak lanjuti sesuai
dengan analisis kebutuhan tersebut untuk mendapatkan jumlah personil
yang ideal
Sasaran 4.1.2 : Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional
Tabel 3.49 Sasaran Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional Tahun 2019
Sasaran “Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional”
dengan indikator kinerja yaitu jumlah konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme
menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi 4. Ketentraman dan ketertiban
serta kondisi yang kondusif ditandai salah satunya adalah dengan terciptanya kondisi
masyarakat yang dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan
baik, yaitu tanpa adanya kasus terkait konflik kebangsaan dan nasionalisme.
Pencapaian Indikator “Konflik Kasus kebangsaan dan Nasionalisme” Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan jumlah
konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme pada target maksimal yaitu 0 / nol
kejadian. Target ini terbilang cukup tinggi karena potensi terjadinya konflik di Kota
Cirebon tidaklah rendah mengingat heterogen nya komposisi demografi masyarakat di
Kota Ini. Namun patut disyukuri berdasarkan data yang disampaikan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik pada tahun 2019 tidak tercatat satupun kejadian terkait konflik kasus
NO Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Awal/ 2018
Target Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
4.1.2
Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional
Konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme (Kasus)
Kasus 0 0 0 0 100
185
kebangsaan dan nasionalisme, maka pencapaian atas indikator ini adalah 100%.
Dengan predikat sangat tinggi.
Evaluasi Sasaran 4.1.2 “Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional”
Pencapaian Sasaran meningkatnya kerukunan umat beragama berada dalam
kategori atau predikat sangat tinggi dimana satu-satunya indikator sebagai tolak ukur
pencapaian sasaran dapat dilaksanakan sepenuhnya. Keberhasilan ini sekaligus
menjadi tantangan kedepan nya untuk tetap dipertahankan, kondisi demografi Kota
Cirebon yang heterogen dan atmosfer konflik khususnya SARA maupun ideology di
tingkat nasional yang sangat fluktuatif menjadi celah kemungkinan yang cukup tinggi
terjadinya konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme.
Strategi yang diterapkan dalam menekan jumlah kasus kebangsaan dan
nasionalisme adalah sebagai berikut :
1. Strategi “Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan wawasan kebangsaan”
Dengan Arah Kebijakan “Meningkatkan ideologi wawasan kebangsaan”
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan Arah Kebijakan “Meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan
kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.”
Strategi dan arah kebijakan tersebut di dukung program Program Pembinaan
Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi. Stretagi arah kebijakan dan program yang saat ini telah dilaksanakan berjalan
cukup efektif oleh karena itu perlu dipertahankan pelaksanaan program yang telah
berlangsung dan melakukan peningkatan khususnya sebagai bentuk deteksi dini dalam
rangka pencegahan terjadinya konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme.
186
Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
Tabel 3.50 Sasaran Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
Tahun 2019
Sasaran “Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi
Bencana relevan dijadikan sasaran karena kejadian konflik kasus kebangsaan dan
nasionalisme merupakan bagian penting dalam kondusifitas suatu wilayah.
Pencapaian Indikator Ke 1 “Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah
Layanan WMK Kelurahan yang memiliki forum Siaga Bencana”
Pada Tahun 2019 Jumlah Penyelamatan dan Kebakaran sebanyak 255 kejadian
dengan jumlah tertangani yaitu sebanyak 192 kejadian. Tertangani disini artinya
kejadian penyelamatan atau kebakaran yang dilakukan sesuai dengan Tingkat waktu
NO Sasaran Indikator
Kinerja
Satuan
Kondisi Awal/ 2018
Target
Realisa
si
Target Akhir
RPJMD
Capaian
2019 (%)
4.1.3
Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK Kelurahan yang memiliki forum Siaga Bencana
Persen 70,00 75,00 75 95 100%
Jumlah
Kelurahan yang
Memiliki Forum
Siaga Bencana
Kelura
han
n/a 22 22 22 100%
187
tanggap (respon time) yaitu kurang dari 15 menit sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi
Kebakaran Di Perkotaan.
Hal ini jika dihitung jumlah penyelamatan kebakaran di Kota Cirebon dengan
Penanganan dengan perhitungan sebagai berikut :
Dinas Pemadam Kebakaran sendiri melakukan upaya dalam pencapaian
indikator tersebut melalui Program :
1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pemadam
Kebakaran
Total Realisasi Anggaran pada seluruh program tersebut sebesar 97%,
sementara realisasi indikator mencapai 100%, hal ini merupakan bentuk efisiensi
penggunaan sumberdaya pada indikator tersebut.
Indikator Capian Kinerja
Realisasi Anggaran
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK
100% 97% 3%
188
Walaupun pencapaian Indikator pada tahun 2019 telah mencapai target tapi jika
disandingkan dengan standar nasional masih belum memenuhi, hal ini karena
beberapa kendala seperti :
1. Sarana dan Prasarana Kebakaran belum memadai.
2. Mobil Pemadam Kebakaran tidak layak digunakan secara optimal diakarenakan
umur kendaan yang sudah tua.
3. Keterbatasan Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang terlatih
4. Kurangnya Pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran
Terkait kendala tersebut Dinas Pemadam Kebakaran akan melakukan upaya
sebagai berikut :
1. Mengajukan Pagu Anggaran untuk memenuhi sarana prasarana sesuai standar
2. Mengajukan DAK
3. Melakukan Pelatihan Secara Khusus dan Secara Berkala
4. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan
bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran secara dini.
Pencapaian Indikator ke-2 “Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana”
Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengupayakan penanganan
bencana dengan melibatkan masyarakat sebagai penerapan prinsip G to S (Government to
Society), bekerjasama dengan masyarakat dinilai efektif untuk melakukan respon cepat
terhadap kejadian bencana khsususnya banjir serta melakukan upaya mitigasi didalamnya,
dilatarbelakangi hal tersebut ditargetkan ada 22 kelurahan yang memiliki Forum Siaga Bencana.
Upaya unit pengampu urusan penanggulangan bencana seyogyanya telah memonitoring
seluruh forum kelurahan yang eksisting atau sudah terbentuk di Kota Cirebon sehingga
berjumlah 22 Kelurahan. Dengan sudah terbentuknya forum di 22 kelurahan tersebut target
tercapai 100% atau Sangat Baik
189
Evaluasi Sasaran 4.1.3 “Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam
Menghadapi Bencana”
Pencapaian sasaran pada tahun 2019 tidak mencapai target 100%, bahkan jauh dibawah
target. Di sisi lain maksud dan tujuan dibentuknya Forum Siaga Bencana sebagai upaya mitigasi
dan penanggulangan bencana serta pasca bencana tetap dapat dilaksanakan melalui forum
masyarakat yang saat ini sudah tersedia walaupun belum dikukuhkan sebagai Forum Siaga
Bencana secara resmi, dengan kata lain fungsi Forum dalam rangka pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana saat ini tetap berjalan walaupun sebagian besar tidak dalam nama resmi
forum siaga bencana.
Upaya yang dilakukan guna memenuhi target di tahun-tahun berikutnya serta
meningkatkan kualitas bukan hanya kuantitas dari pembentukan Forum Siaga Bencana adalah
sebagai berikut :
1. Memberikan pembinaan ataupun diklat teknis terkait kesiapsiagaan bencana
terhadap anggota/perwakilan dari Forum Siaga Bencana secara berkala.
2. Meningkatkan jaringan informasi melalui penyebaran informasi yang efektif dan
efesien melalui jaringan forum.
190
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsi serta sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pembiayaan
program kegiatan tersebut didukung dengan Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah
(APBD) Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.51 Data Realisasi APBD Tahun 2019
NO URAIAN TAHUN ANGGARAN 2019 %
ANGGARAN BELANJA REALISASI BELANJA
1 Belanja
Langsung
Rp. 876.790.122.684,00
Rp. 751.994.586.537,00
85,7%
2 Belanja Tidak
Langsung
Rp. 695.896.451.658,00
Rp. 674.059.990.646,00
96,86%
Jumlah Rp. 2.055.183.762.274,00 Rp. 1.783.395.099.102,00
Sementara, berdasarakan belanja seluruh program dan kegiatan yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Tahun 2019, disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 3.52 Data Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2019
NO URAIAN TAHUN ANGGARAN 2019 %
ANGGARAN BELANJA REALISASI BELANJA
1 Belanja Pegawai Rp. 45.889.733.020,00 Rp. 42.910.876.432,00 93,50
2 Belanja Barang
dan Jasa
Rp. 1.344.622.911.619,00 Rp. 1.200.652.606.792,00 89,29
3 Belanja Modal Rp. 664.671.117.635,00 Rp. 539.831.615.878,00 81,21
Jumlah Rp. 2.055.183.762.274,00 Rp. 1.783.395.099.102,00 86,78
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, di olah
3.3 Akuntabilitas keuangan
191
Data diatas menunjukan realisasi anggaran Pemerintah daerah Kota Cirebon
pada tahun 2019 cukup besar yaitu 86,78% dengan dominasi belanja barang dan jasa
serta belanja modal , sementara belanja pegawai memiliki porsi paling rendah. Hal ini
menunjukan bahwa komposisi pagu anggaran dalam APBD dalam kondisi yang cukup
ideal karena belanja pegawai tidak lebih besar dari komponen belanja barang dan jasa
serta belanja modal.
Dalam rangka mengukur efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, kami
analisa hal tersebut dengan menyandingkan data pecapaian kinerja pada setiap
sasaran dalam RPJMD dengan realisasi anggaran yang menopang pencapaian
sasaran tersebut dimana : efesien jika capaian kinerja melebihi realisasi anggaran,tidak
efesien jika realisasi capaian kurang dari realisasi anggaran (persentase realisasi
anggaran didapat dari perhitungan berbagai program yang mendukung masing-masing
sasaran) , sebagai berikut :
Tabel 3.53 Data Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
NO Sasaran Jumlah
Indikator
Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja
Sasaran (%)
Presentase Realisasi
Anggaran (%)
Tingkat Efisiensi(%)
A. Misi 1
1 Meningkatan akses dan mutu pendidikan
2 111,11 95 16,11
2 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
1 103 99,44 3,56
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon
2 97,4 92,53 4,86
4 Terkendalinya jumlah penduduk
1 140,65 90,69 49,95
5 Menurunnya Tingkat Pengangguran
3 98,94 99,55 -
192
6 Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda
2 96,3 99,61 -
7 Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak
2 100 99,78 0,21
8 Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon
2 98,91 94,38 4,52
9 Berkurangnya Penduduk Miskin
1 105,3 97,76 7,53
10 Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan
2 102,57 98,4 4,16
11 Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
1 139,09 97,35 41,73
12 Meningkatnya kerukunan umat Beragama
1 100 98,55 1,44
13 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal
1 75,29 99,49 -
14 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan
3 163,46 99,36 64,1
B. Misi 2
1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur
4 134,6 95,44 39,16
2 Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah
2 100 81,1 18,89
193
3 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
1 100 77,98 22,01
4 Meningkatnya Maturitas SPIP 1 87,5 91,45 -
5 Meningkatnya Pelayanan Publik
2 102,65 86,84 15,81
6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2 100 90,66 9,33
7 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
1
107,9 99,67 8,23
8 Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD
3 81,39 83,4 -
9 Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City
2 213 96,74 115,75
10 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2 96,33 97,94 -
11 Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
1 82,5 82,35 0,14
C. Misi 3
1 Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan
1 100 98,05 1,94
2 Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase.
1 101,31 99,46 1,84
3 Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat
1 100 81,67 18,33
194
Dari Tabel diatas terdapat beberapa kriteria dari sasaran pada masing-masing
misi, disebut efesien jika capaian kinerja melebihi penyerapan anggaran, tidak efesien
jika pencapaian kinerja di bawah realisasi anggaran, yaitu
1. Terdapat sasaran yang masuk pada kriteria paling efisien yaitu “Terwujudnya
Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan
terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City”.
2. Terdapat dua puluh tiga (23) sasaran yang telah efisien
3. Terdapat enam (6) sasaran yang belum efisien
4. Terdapat sasaran yang masuk pada kriteria paling rendah dan tidak efisien yaitu
sasaran “ Meningkatnya Pelestarian dan pengembangan kebudayaan
Lokal” yang pencapaianya 75,29% disisi lain realisasi anggaran terkait program
yang mendukung sasaran tersebut mencapai 99,49%.
4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 115,47 90,317 25,15
D. Misi 4
1 Meningkatkan kondusifitas Ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat
1 111,85 92,33 19,51
2 Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional
1 100 98,7 1,29
3 Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
2 100 89,96 10,03