1 Disampaikan oleh : Ir. Harmensyah., Dipl, SE, MM Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB Bali, 21 Februari 2018 Diskusi Panel
1
Disampaikan oleh :
Ir. Harmensyah., Dipl, SE, MM
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB
Bali, 21 Februari 2018
Diskusi Panel
Sendai Framework for DRR2015-2030
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana
dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan di pusat dan daerah, 2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap
bencana, dengan Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
ST
RA
TE
GI
NAWACITA Nomor 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
SASARAN
Menurunnya indeks risiko bencana pada
pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
PENANGGULANGAN BENCANA
PRIORITAS
PROGRAM PB
Memperkuat kapasitas seluruh Kab/Kota di Indonesia sesuai dengan ancaman bencana masing-masing
Memperkuat kapasitas di 136 Kab/Kota yang merupakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan memiliki Indeks Risiko Bencana tinggi
TANGGUH
Perpres 2/2015RPJMN 2015-2019
SENDAI FRAMEWORK
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana dengan indikator
pengukuran kerentanan berupa prosentase peningkatan indeks pemulihan
kehidupan masyarakat pascabencana
ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemda, masyarakat dan pemangku
kepentingan melalui Bimbingan Teknis, Koordinasi Teknis, Workshop/ Lokakarya
dan Sosialisasi.
2. Pengurangan kerentanan melalui:
Prinsip “build back better & safer”, Bidang Fisik.
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, Bidang Poleksosbud.
Bidang pemerintahan, melalui pemberdayaan dan pendampingan.
SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKANREHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
STRATEGIS DAN KEBIJAKANPENYELENGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
KEBIJAKAN : Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan APBD, dalam hal APBD Kab./Kota tidak
memadai dapat mengusulkan kepada pemerintah Provinsi dan bila pemerintah Provinsi tidak
mampu dapat diteruskan kepada pemerintah melalui BNPB dengan menyertakan rekomendasi
Gubernur.
Pemerintah Provinsi wajib mengunakan APBD Provinsi, dalam hal tidak memadai dapat
mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah melalui BNPB.
Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari pemerintah kepada pemerintah
daerah diberikan dalam bentuk hibah. Penggunaan dana hibah tersebut mengikuti mekanisme
pengelolaan keuangan daerah (APBD).
Pemanfaatan dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, paling lambat 12
bulan setelah diterima di RKUD dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan BNPB.
STRATEGI :Melakukan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Menyusun rencana RR, Mengusulkan
proposal, Melakukan Verifikasi, Mengalokasikan Dana, Melaksanakan RR (BLM dan Non BLM),
Melakukan Monev dan Menyusun Laporan.
Terpulihkannya Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Korban Bencana(Build Back Better Berbasis Pengurangan Risiko Bencana)
DEPUTI BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI• Perumusan Kebijakan Umum• Pengkoordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Umum• Hubungan Kerja dan Monev
Direktorat Penilaian Kerusakan
• Pedoman RR
• Fasilitasi Jitupasna & Rencana RR
• Fasilitasi Bantuan Hibah
• Dukungan Manajemen
Direktorat PP Fisik
• Pedoman RR Fisik
• Pendampingan RR (QA, Bimtek)
• Pelaporan dan Monev RR
• Dukungan Manajeman
Direktorat PP Sosial Ekonomi
• Pedoman RR Sosek
• Pendampingan RR Sosek
• Pengukuran Tingkat Pemulihan
• Dukungan Manajemen
Pendampingan Terhadap Pemerintah Daerah (Kebijakan, Dana, SDM)Koordinasi dgn K/L sesuai kewenangannya
TERIMA KASIH
Badan Nasional Penanggulangan BencanaJl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur
Telp. : 021-3458400
Fax. : 021-3458500
Email : [email protected]
Website : www.bnpb.go.id
Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia
Twitter : @BNPB_Indonesia
YouTube : BNPB Indonesia