Sasaran tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu ... · Sasaran 12 : Meningkatnya kesejahteraan petani Sasaran tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu) Indikator kinerja yang dapat

LAKIP KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

94

l. Sasaran 12 : Meningkatnya kesejahteraan petani

Sasaran tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu) Indikator kinerja yang dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.l Analisis Capaian Kinerja Sasaran 12 Tahun 2012

Indikator kinerja Target Realisasi Capaian (%)

1. Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan

Daerah

5 ton 1,74 ton 34,80

2. Jumlah Desa/ Nagari Mandiri Pangan 2 Nagari 2 Nagari 100

3. Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT)

yang dibina untuk pengembangan dan

pemanfaatan perkarangan

10 KWT 14 KWT 140

4. Jumlah kelompok masyarakat yang

dibina dalam usaha pangan lokal

berbasis tepung-tepungan (non beras,

non terigu)

2 kelompok 2 kelompok 100

5. Jumlah anggota kelompok wanita tani

yang mengikuti penyuluhan sumber

pangan alternatif dalam hal

penganekaragaman konsumsi pangan

50 orang 50 orang 100

6. Jumlah produksi pertanian tanaman

pangan dan hortikultura (ton):

289.420,32 302.025,70 104,36

7. Produktivitas lahan tanaman pangan

dan hortikultura (ton/ha)

a Padi 5,7 5,75 100,88

b Jagung 7,34 8,51 115,94

c Kacang Tanah 1,75 2,08 118,86

d Cabe 6,53 6,46 98,93

e Tomat 19,6 26,17 133,52

f Buncis 5,9 7,03 119,15

g Wortel 16,41 11,03 67,22

h Pisang 52,84 28,31 53,58

8. Jumlah produksi perkebunan (ton) : 4.540,45 4.844,69 106,70

9. Produktivitas tanaman perkebunan

(ton/ha)

a Karet 0,52 1,01 194,23

b Kakao 0,9 0,5 55,56

c Kopi 0,41 0,5 121,95

10. Jumlah Bantuan yang diberikan kepada

petani :

a Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau

2 Kelompok 2 Kelompok 100



95

b PUAP 5 Gapoktan 5 Gapoktan 100

c GPP 4 Nagari 4 Nagari 100

11. Jumlah Populasi Ternak (ekor) 1.438.191 1.398.371 97,23

12. Jumlah produksi peternakan

a Sapi potong (ton) 1,255.42 1.496,38 119,19

b Kambing (daging) 28,922.00 191.750 662,99

c Ayam ras (daging) 1,380,693.00 2.173.728 157,44

d Susu (lt) 302,68 196.785 65,01

e Telur (kg) 2,233,252 6.482.287 290,26

13. Jumlah produksi perikanan utama (ton) : 1.917 2.330 121,55

14. Jumlah produksi hasil perikanan ( Ton ) 3.232,71 3.875,10 119,87

15. Pelatihan dan pembinaan penyuluh

lapangan (LAKU)

a Pelatihan 360 Kali 360 Kali 100

b Kunjungan 20.928 Kali 20.928 Kali 100

16. Jumlah unit pengolahan hasil komoditi

pertanian tanaman pangan dan

hortikultura:

a Padi (beras) 10 Unit 10 Unit 100

b Pisang (sale, keripik) 2 Unit 2 Unit 100

c Kacang tanah (kipang, pias) 2 Unit 2 Unit 100


perkebunan:

a Kakao 1 Unit 1 Unit 100

b Tebu 1 Unit 1 Unit 100


perikanan:

a Ikan Bilih 30 unit 40 Unit 133,33

19. Jumlah sarana dan prasarana

pemasaran ternak yang direhabilitasi

3 unit 2 unit 66,67

20. Jumlah event promosi produk hasil

peternakan yang diikuti

1 kali 1 kali 100

21. Jumlah infrastruktur pertanian yang

dibangun dan yang direhab :

a JITUT (ha) 400 875 218,75

b JIDES (ha) 800 607 75,88

c Jalan Produksi (Km) 5 4 80

d JUT (km) 5 9 180

e Embung (Unit) 7 8 114,29

f Pos IB (unit) 3 4 133,33

g Poskeswan (unit) 1 3 300

Rata-rata 112,66



96

Capaian Kinerja Sasaran ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan Daerah dengan target sebanyak 5 ton

dan terealisasi sebanyak 1,74 ton dengan tingkat capaian sebesar 34,80%.

Indikator ini mengalami pencapaian yang menurun dibanding tahun 2011

yang terealisasi sebesar 4,37 ton, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan

daerah mencadangkan pangan untuk kejadian luar biasa dan bencana alam.

2. Jumlah Desa/ Nagari Mandiri Pangan dengan target sebanyak 2 Nagari dan

dapat terealisasi 100%, hal ini disebabkan kesiapan nagari untuk

melaksanakan program percontohan desa/ nagari mandiri pangan dengan

hasil kriteria yang tetapkan.

3. Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibina untuk pengembangan dan

pemanfaatan perkarangan ditargetkan 10 kelompok dan dapat terealisasi 14

kelompok atau dengan tingkat capaian 140%, Capaian ini berupa 4 KWT

merupakan program yang dianggarkan pemerintah daerah, karena

keberhasilannya maka pemerintah pusat memberikan tambahan dana

kegiatan untuk 10 KWT dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan

bibit sayuran sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta untuk

meningkatkan pendapatan keluarga.

4. Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam usaha pangan lokal

berbasis tepung-tepungan (non beras, non terigu) ditargetkan 2 kelompok dan

dapat terealisasi 2 kelompok atau dengan tingkat capaian 100%. Indikator ini

dicapai melalui pelatihan pengolahan pangan lokal sehingga minat ibu

rumahtangga untuk memanfaatkan pengan lokal untuk diolah menjadi

tepung-tepungan dari ubi kayu dan ubi jalar.

5. Jumlah anggota kelompok wanita tani yang mengikuti penyuluhan sumber

pangan alternatif dalam hal penganekaragaman konsumsi pangan ditargetkan

50 orang dan dapat terealisasi 50 orang atau dengan tingkat capaian 100%,

upaya yang dilakukan berupa penyuluhan kepada koordinator penyuluh

pertanian kecamatan dan pengurus kelompok wanita tani se-kabupaten,



97

sehingga menambah minat untuk memanfaatkan sumber pangan alternatif

dalam rangka diversifikasi konsumsi pangan dan sumber pangan alternatif dari

anggota kelompok wanita tani dan masyarakat.

6. Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ditargetkan

289.420,32 ton dan dapat terealisasi 302.025,70 ton atau dengan tingkat

capaian yang sangat memuaskan yakni 104%. Indikator ini merupakan capaian

kumulatif dari jumlah produksi komoditi pangan dan hortikultura utama

yaitu : padi, jagung, kacang tanah, cabe, tomat, buncis, wortel dan pisang.

Dibandingkan dengan capaian produksi komoditi pangan dan hortikultura

pada tahun 2011 yaitu sejumlah 286.719 ton, Jumlah produksi pertanian

tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2012 mengalami peningkatan

total produksi yaitu 15.306,7 ton (5,34%) , peningkatan produksi komoditi

tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana tergambar pada tabel

berikut :

Tabel 3.A.1.l.1 Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura

Tahun 2011 dan 2012

No Jumlah produksi pertanian tanaman

pangan dan holtikultura

Tahun

2011 2012

1. Padi 248.652 ton 250.133 ton

2. Jagung 17.704,70 ton 20.645 ton

3. Kacang tanah 1.423,30 ton 1.271 ton

4. Cabe besar 4.427,50 ton 7.842,60 ton

5. Tomat 6,426.20 ton 6.803,70 ton

6. Buncis 4,213 ton 5.334,70 ton

7. Wortel 2,531.40 ton 3.060,30 ton

8. Pisang 1,340.90 ton 6.925,40 ton

7. Indikator Produktivitas lahan tanaman pangan dan hortikultura merupakan

rata-rata tingkat produktivitas komoditas utama tanaman pangan dan

hortikultura yaitu : padi, jagung, kacang tanah, cabe, tomat, buncis, wortel

dan pisang, dengan target rata-rata sebesar 14,51 ton/ha dan terealisasi

sebesar 11,92 ton/ha atau dengan tingkat capaian 82,14%, hal ini disebabkan

komoditi jagung, kacang tanah, wortel dan pisang tidak mencapai target

karena tidak tercapainya luas tanam yang ditarget akibat keterlambatan



98

musim tanam, sedangkan untuk komoditi kacang tanah, target tidak tercapai

karena serangan hama penggerek polong, sehingga petani beralih ke komoditi

palawija lainnya.

Tingkat produktivitas rata-rata lahan tanaman pangan dan hortikultura pada

tahun 2012 dibanding dengan tahun 2011 sebesar 10,13 ton/ha mengalami

peningkatan 4,38 ton/ha (43,24%), digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.l.2 Produktifitas lahan tanaman pangan dan holtikultura

Tahun 2011 dan 2012

No Produktivitas lahan tanaman

pangan dan hortikultura

Tahun

2011 2012

1. Padi 5.78 ton/ha 5,75 ton/ha

2. Jagung 7.25 ton/ha 8,51 ton/ha

3. Kacang tanah 1.73 ton/ha 2,08 ton/ha

4. Cabe 5.91 ton/ha 6,46 ton/ha

5. Tomat 30.31 ton/ha 26,17 ton/ha

6. Buncis 8.76 ton/ha 7,03 ton/ha

7. Wortel 15.82 ton/ha 11,03 ton/ha

8. Pisang 5.48 ton/ha 28,31 ton/ha

Peningkatan hasil produksi dan produktivitas komoditi tanaman pertanian

dan hortikultura (indikator 6 dan 7) ini dicapai melalui upaya-upaya sebagai

berikut :

a. Perbaikan mutu benih yang dipakai, penerapan pemakaian pupuk sesuai

anjuran dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;

b. Adanya Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk

tanaman pangan dan hortikultura di beberapa kecamatan;

c. Program pemberian bantuan benih dan pupuk bersubsidi kepada

kelompok tani

d. Peningkatan luas tanam

e. Bantuan sarna produksi melalui program pengembangan sayur organik dari

pemerintah provinsi



99

8. Jumlah produksi perkebunan ditargetkan 4.540,45 ton dan terealisasi

4.844,69 ton atau dengan tingkat capaian yang sangat memuaskan sebesar

107%, Capaian ini merupakan akumulasi dari produksi tanaman perkebunan

utama yaitu : karet, kakao dan kopi. Produksi kakao pada tahun 2012 dapat

terealisasi 147,29 %, karena adanya perluasan area tanaman kakao pada

tahun-tahun sebelumnya. Produksi komoditi karet tercapai 96,45 % dan

produksi kopi tercapai 99,16%, hal ini disebabkan adanya pengurangan luas

lahan karena petani mengganti ke komoditi lainnya.

Jumlah total produksi komoditi perkebunan utama pada tahun 2012 ini

mengalami peningkatan yang cukup signifkan dibanding total produksi tahun

2011 yaitu sebesar 4.278,40 ton atau mengalami peningkatan 606,29 atau

14,17%. Peningkatan produksi komoditi perkebunan utama tersebut

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.A.1.l.3 Produksi perkebunan Tahun 2011 dan 2012

No Produksi Perkebunan Tahun

2011 2012

1. Karet 2.758,50 ton 2.785 ton

2. Kakao 794,50 ton 1.287,25 ton

3. Kopi 725,40 ton 772,44 ton

9. Produktivitas Tanaman Perkebunan, yang merupakan rata-rata tingkat

produktivitas tanaman perkebunan utama yaitu : karet, kakao dan kopi

ditargetkan 0,61 ton/ha dapat terealisasi 0,67 ton/ha atau dengan tingkat

capaian yang sangan memuaskan yaitu sebesar 123,91%.

10. Indikator Jumlah Bantuan yang diberikan kepada petani yang terdiri : Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Program Pengembangan Usahan

Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Program Gerakan Pensejahteraan Petani

(GPP) dengan sasaran kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Nagari

ditargetkan diterima oleh 2 kelompok tani, 5 Gapoktan dan 4 Nagari dan

dapat direalisasikan kepada 2 kelompok tani, 4 Gapoktan dan 4 Nagari dengan

tingkat capaian 93,33%, capaian indikator tersebut diuraiakan sebagai

berikut :



100

a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), program ini dilaksanakan

berupa :

- Pengadaan sarana produksi berupa bibit tanaman tembakau sebanyak

250.000 batang, pupuk kompos 73.750 kg, pupuk Sulfur 13.125 kg dan

pestisida 100 botol.

- Pelatihan budidaya tembakau untuk 75 orang petani.

- Study banding petani dan petugas sebanyak 5 orang ke Temanggung

Jawa Tengah.

- Pengadaan alat perajang tembakau dan hand sprayer 3 set, serta

pembangunan rumah asap 2 unit.

b. Pengembangan Usahan Agribisnis Pedesaan (PUAP), merupakan program

dari Kementerian Pertanian, merupakan program dalam rangka penguatan

modal usaha tani dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Dana PUAP

ini digunakan untuk kegiatan produktif baik on farm maupun off farm. Di

Kabupaten Tanah Datar melalui Program PUAP sampai dengan tahun 2011

telah difasilitasi bantuan modal usaha sebanyak Rp. 6.300.000.000,- (Enam

milyar tiga ratus juta rupiah) untuk 63 Gapoktan pada 63 nagari. Pada

masing-masing nagari dialokasikan dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000

(Seratus juta rupiah). Pada tahun 2012 Kabupaten Tanah Datar mendapat

tambahan dana PUAP untuk 4 Gapoktan

c. Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), merupakan kegiatan unggulan

Propinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2012 Kabupaten Tanah Datar telah ada 33

kelompok tani dari 9 nagari dan 9 kecamatan yang mendapatkan kegiatan

GPP. Melalui Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis difasilitasi

kegiatan untuk rapat koordinasi, pembinaan serta monitoring dan Analisis

kegiatan GPP.



101

11. Jumlah Populasi Ternak, merupakan jumlah populasi peternakan utama yaitu :

sapi potong, kambing, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik,

ditargetkan 1.438.191 ekor dan terealisasi 1.398.371 ekor atau tingkat

capaian 97%

Jumlah populasi ternak pada tahun 2011 adalah sebesar 1.376.400 ekor,

dibandingkan dengan tahun 2012 ini terjadi peningkatan jumlah populasi

ternak sebesar 61.791 ekor atau 4,49%, yang digambarkan pada tabel

berikut :

Tabel 3.A.1.l.4 Populasi ternak Tahun 2011 dan 2012

No Jumlah Populasi Ternak Tahun

2011 2012

1. Sapi potong 30.445 31.962

2. Kambing 24.421 28.167

3. Ayam ras pedaging 401.189 439.137

4. Ayam ras petelur 816.401 899.105

5. Itik 103.944 126.202

Jumlah 1.376.400 1.398.371

12. Jumlah Produksi Ternak diukur dari jumlah produksi perternakan utama

sebagai berikut :

a. Sapi potong, ditargetkan produksi daging sebesar 1.255,42 ton dan

terealisasi 1.496,38 ton atau dengan tingkat capaian 119%;

b. Kambing, ditargetkan produksi daging kambing sebesar 28.922 kg dan

terealisasi 191.750 kg atau dengan tingkat capaian 663%;

c. Ayam ras, ditargetkan produksi daging ayam sebesar 1.380.693 kg dan

teralisasi sebesar 2.173.728 kg atau dengan tingkat capaian 157%;

d. Susu, ditargetkan sebesar 302,68 liter dan terealisasi sebesar 196.785 liter

atau dengan tingkat capaian 65%

e. Telur ayam dan itik, ditargetkan sebesar 2.233.252 kg dan terealisasi

sebesar 6.482.287 kg atau dengan tingkat capaian 290%



102

Indikator Jumlah produksi ternak secara rata-rata dapat terealisasi sangat

memuaskan yaitu sebesar 258,98%, capaian ini dibanding realisasi tahun 2011

yaitu sebesar 234,10% mengalami peningkatan sebesar 10,63%, digambarkan

pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.l.5 Produksi Peternakan 2011 dan 2012

No Jumlah Produksi Peternakan Tahun

2011 2012

1. Sapi potong (daging) 1.530 ton 1.496,38 ton

2. Kambing (daging) 144.950 kg 191.750 kg

3. Ayam ras (daging) 1.985.886 kg 2.173.728 kg

4. Susu (sapi dan kerbau) 213.172 lt 196.785 lt

5. Telur (ayam dan itik) 5.962.551 butir 6.482.287 butir

Peningkatan Jumlah Populasi ternak (indikator 11) dan Produksi hasil

peternakan (indikator 12) dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan

2. Pengembangan budidaya peternakan

3. Peningkatan penerapan teknologi peternakan

13. Jumlah produksi perikanan utama, merupakan jumlah produksi ikan nila, mas

dan gurami, yang ditargetkan 1.917 ton dan terealisasi 2.330 ton atau dengan

tingkat capaian 122%.

Jumlah produksi perikanan utama pada tahun 2011 adalah sebesar 1.343 ton,

jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 ini terjadi peningkatan sebesar

987 ton atau 73,49%, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.l.6 Produksi Perikanan Utama 2011 dan 2012

No Jumlah Produksi Perikanan Utama Tahun

2011 2012

1. Ikan nila 507 1.017,9

2. Ikan mas 701 1.122

3. Ikan gurami 135 190,2



103

Peningkatan jumlah produksi perikanan utama ini dicapai melalui upaya-

upaya sebagai berikut :

- Pembinaan petani melalui penyuluhan dan pengembangan usaha

- Pelaksanaan program budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA)

- Pelaksanaan pembenihan ikan gurami melalui Unit Pembenihan Rakyat

(UPR)

14. Jumlah Produksi Hasil Perikanan, merupakan jumlah produksi total perikanan

air tawar dan perikanan danau, ditargetkan 3.232,71 ton dan terealisasi

3.875,10 atau dengan tingkat capaian 120%.

Jumlah produksi hasil perikanan secara total pada tahun 2012 ini mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 dengan jumlah produksi

sebesar 2.984 ton atau terjadi peningkatan 891,10 ton atau 29,86%,

digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.A.1.l.7 Produksi Perikanan Tahun 2011 dan 2012

No Jumlah Produksi Perikanan Tahun

2011 2012

1. Ikan air tawar (ton) 1.950 3.056,90

2. Ikan danau (ton) 1.034 818,20

Peningkatan jumlah produksi hasil perikanan air tawar dicapai dengan upaya-

upaya Pembinaan petani melalui penyuluhan dan pengembangan usaha,

Pelaksanaan program budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA), Pelaksanaan

pembenihan ikan gurami melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Sementara produksi perikanan danau mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya yang disebabkan adanya penggantian alat tangkap ke jaring yang

lebih besar, sehingga ikan bilih yang ditangkap hanya yang besar saja,

disamping itu beberapa area tangkap dipasang reservat sebagai suaka ikan,

untuk menjaga kelestarian ikan danau.



104

15. Pelatihan dan pembinaan penyuluh lapangan (LAKU), indikator ini diukur

berdasarkan :

a. Pelatihan dengan target 360 kali dan terealisasi 360 kali atau dengan

tingkat capaian 100%

b. Kunjungan dengan target 20.928 kali dan terealiasasi sesuai target 100%

16. Jumlah unit pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan

hortikultura, yang terdiri dari unit pengolahan komoditi padi, pisang dan

kacang tanah ditargetkan 14 unit dan dapat terealiasi 14 unit atau dengan


Sampai dengan tahun 2011 unit pengolahan hasil komoditi pertanian

tanaman pangan dan hortikultura yang terbangun adalah sebanyak 420 unit

dan penambahan 14 unit pada tahun 2012, penambahan unit pengolahan

hasil komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura tersebut diarahkan

untuk mewujudkan tumbuhnya usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah

dan harga yang wajar di tingkat petani, sehingga petani dapat meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraannya.

17. Jumlah unit pengolahan hasil komoditi perkebunan ditargetkan 1 unit

pengolahan kakao dan 1 unit pengolahan tebu dan dapat terealisasi 100%,

capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 yang

terealisasi 1 unit pengolahan kakao.

Upaya pengembangan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan

sebagaimana indikator 16 dan 17 dicapai melalui upaya:

a. pengembangan dan penanganan pasca panen dengan penerapan

manajemen mutu sehingga produk yang dihasilkan sesuai persyaratan

mutu pasar, dalam kaitan tersebut diperlukan pelatihan dan penyuluhan

yang intensif tentang manajemen mutu;

b. pembangunan unit-unit pengolahan di tingkat petani/gapoktan/asosiasi;

c. pembangunan pusat pengeringan dan penyimpanan di sentra produksi

produk hasil pertanian dan perkebunan ;



105

d. penguatan peralatan mesin yang terkait dengan kegiatan pengolahan dan

penyimpanan komoditi pertanian dan perkebunan, antara lain alat

pengering (dryer), corn sheller (pemipil), penepung, pemotong/pencacah

bonggol, mixer (pencampur pakan), dan gudang.

18. Jumlah Unit Pengolah hasil komoditi perikanan, direncanakan 30 kelompok

pengolahan ikan bilih dan terealisasi 40 kelompok atau dengan tingkat

capaian yang sangat memuaskan sebesar 133%.

Perkembangan kelompok pengolahan hasil komoditi perikanan tahun 2011

adalah sejumlah 36 dan bertambah 4 kelompok lagi pada tahun 2012, capaian

ini diperoleh melalui upaya sebagai berikut :

a. Pembinaan proses pengolahan

b. Pembinaan promosi dan pemasaran

c. Bantuan sarana dan prasarana

19. Jumlah sarana dan prasarana pemasaran ternak yang direhabilitasi,

ditargetkan 3 unit dan terealisasi 2 unit atau dengan tingkat capaian 67%.

Sarana pemotongan dan pemasaran ternak di Kabupaten Tanah Datar terdiri

dari 1 unit rumah potong hewan, 4 tempat pemotongan dan 1 pasar ternak.

Pasar ternak Batusangkar merupakan salah satu pasar ternak teramai di

Provinsi sumatera Barat, karena penjual dan pembeli yang terlibat transaksi

tidak hanya pedagang lokal kabupaten tetapi juga berasal dari kab/kota

tetangga bahkan dari provinsi Riau, Suamtera Utara dan Aceh.

20. Jumlah event promosi produk hasil peternakan yang diikuti ditargetkan 1

event dan terealisasi sesuai rencana 100%. Capaian pada tahun 2012 ini sama

dengan capaian pada tahun 2011 yang lalu yaitu 1 event promosi.

Event promosi yang diikuti tidak hanya untuk mempromosikan hasil-hasil

sektor peternakan daerah, tetapi juga mengikutsertakan peternak untuk

pengkayaan wawasan peternak dalam hal teknologi budidaya, pemasaran,

pengolahan hasil dan perkembangan teknologi kesehatan hewan.



106

21. Jumlah infrastruktur yang dibangun dan direhab, dengan rincian sebagai

berikut :

a. Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) ditargetkan 400 ha dan dapat

terealisasi 875 ha, atau dengan tingkat capaian 219%. Pada tahun 2011

JITUT dapat terealisasi 642 ha realisasi yang meningkat dari pembangunan

JITUT tersebut didukung oleh dana DAK Pertanian dan Dana Tugas

Perbantuan. Peningkatan jaringan irigasi tersebut berdampak positif bagi

peningkatan produksi komoditi tanaman pertanian hortikultura terutama

padi, hal ini sebagaimana data produksi padi tahun 2011 sebesar 248.652

ton dan meningkat menjadi 250.133 ton atau peningkatan 1.481 ton

b. Jaringan Irigasi Desa (JIDES), ditargetkan 800 ha dan terealisasi 607 ha atau

dengan tingkat capaian 76%. Pembangunan JIDES pada tahun 2011

terealisasi 828 ha, penurunan capaian ini disebabkan oleh keterbatasan

kemampuan keuangan daerah, sementara JIDES yang terealisasi adalah

yang pembangunannya berasal dari DAK dan APBN.

c. Jalan Produksi, direncanakan dibangun 5 km dan dapat terealisasi 4 km

atau dengan tingkat capaian 80%. Pembangunan jalan produksi ini

ditujukan untuk meningkatkan mobilitas petani dari areal pertanian ke

jalan raya. Pada tahun 2012 ini pembangunan 5 km jalan produksi tersebut

telah dapat meningkatkan mobilitas pertanian pada 3 lokasi

Capaian pembangunan jalan produksi tahun 2012 ini masih sama dengan

capaian pada tahun 2011 yakni pembangunan/rehab jalan produksi 5 km

untuk memudahkan mobilitas kegiatan pertanian 4 kawasan pertanian.

d. Jalan Usaha Tani (JUT), ditargetkan terbangun dengan panjang 5 km dan

dapat terealisasi 9 km atau dengan tingkat capaian 180%, capaian yang

sangat memuaskan ini didukung oleh pembangunan 5 km JUT dari dana

DAK dan 4 km dari dana Tugas Pembantuan. Pembangunan Jalan Usaha

Tani ini telah membantu meningkatkan mobilitas perkebunan pada 3

kawasan perkebunan.

Capaian pada tahun 2012 ini lebih meningkat dibandingkan dengan capaian

pembangunan JUT tahun 2011 yang terealisasi 4 km pada 3 kawasan.



107

e. Embung ditargetkan sebanyak 7 unit dan dapat terealisasi 8 unit atau

dengan tingkat capaian 114%, capaian yang sangat memuaskan ini

didukung oleh pembangunan embung melalui DAK Pertanian sebanyak 3

unit dan dana tugas pembantuan 5 unit.

Capaian pada tahun 2012 ini memiliki capaian yang jauh lebih baik

dibanding dengan capaian pada tahun 2011 dimana pembangunan

embung terealisasi sebanyak 2 unit embung.

f. Pos IB, ditargetkan terbangun 3 unit dan terealisasi 4 unit atau dengan


g. Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan), ditargetkan terbangun 1 unit dan

dapat terealisasi 3 unit atau dengan tingkat capaian 300%.

Indikator peningkatan jumlah Pos IB dan Poskeswan (f dan g) telah

berdampak positif bagi peningkatan populasi ternak dimana telah terjadi

peningkatan jumlah ternak pada tahun 2012 sebesar 4,49% dibandingkan

dengan tahun 2011 .

m. Sasaran 13 : Berkembangnya pasar sebagai sentra perdagangan

Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) Indikator kinerja yang dapat dilihat


Tabel 3.A.1.m Analisis Capaian Kinerja Sasaran 13 Tahun 2012


1 Jumlah pasar Nagari yang memenuhi

standar kenyamanan dan kebersihan

1 pasar 1 pasar 100%

2 Jumlah Pembinaan pengelola pasar 41 kali 72 kali 175,61%

3 Jumlah Informasi harga sembako 104 kali 104 kali 100%

4 Jumlah pengujian ukur, timbang takar

dan perlengkapan

1.000 UTTP 1.780 UTTP 178%

Rata-rata 138,40


1. Jumlah pasar nagari yang memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan

terealisasi 1 pasar sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100%,

pencapaian target ini dilakukan berupa pemeliharaan pasar serikat C



108

Batusangkar berupa penyemprotan riol – riol, pengecatan pasar dan penataan

tempat berusaha bagi pedagang kaki lima pada 2 lokasi dengan jumlah 45 PKL

dan pemeriksaan listrik yang bekerjasama dengan konsuil wilayah Payakubuh.

2. Jumlah Pembinaan pengelola pasar yang ditarget sebanyak 41 kali dan

terealisasi sebanyak 72 kali dengan tingkat capaian sebesar 175,6%

3. Jumlah Informasi harga sembako ditargetkan 104 kali dan terealisasi sebanyak

104 kali dengan tingkat capaian sebesar 100%, informasi ini disampaikan

dengan cara melakukan survey harga terhadap 2 ( dua ) pasar yaitu pasar

serikat C Batusangkar dan pasar nagari Sungai Tarab yang harga pasarnya

cendrung stabil yaitu sembilan bahan pokok dan bahan-bahan strategis

lainnya seperti kakao, casiavera dll. Hasil survey ini disampaikan kepada

masyarakat melalui radio pemda.

4. Jumlah pengujian Ukur, takar, timbangan dan perlengkapan dengan target

1000 UTTP dan terealisasi sebesar 1.780 UTTP dengan tingkat capaian 178%.

Hal ini disebabkan karena adanya :

a. Adanya kesadaran pelaku usaha

b. pengawasan yang dilakukan secara berkala

n. Sasaran 14 : Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi

Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.A.1.n Analisis Capaian Kinerja Sasaran 14 Tahun 2012


1 Persentase Koperasi aktif dan

berkualitas

88% 89,59% 101,81

2 Jumlah Industri yang berlabel halal 49 buah 48 buah 97,96

3 Jumlah IKM Formal yang telah memiliki

label HAKI

8 buah 8 buah 100

4 Jumlah pengenalan produk unggulan

daerah dan UKM

11 kali 11 kali 100

5 Jumlah investasi daerah 1.237,18 M 1.207,65 M 97,61

6 Jumlah penyertaan modal pemda Rp. 3.279.332.963 Rp. 3.339.495.444 101,83

Rata-rata 99,94



109


1. Persentase Koperasi aktif dan berkualitas ditargetkan sebesar 88% dan

terealisasi sebesar 89,59% dengan tingkat capaian sebesar 101,81%, hal ini

dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan manajemen koperasi dan

administrasi keuangan yang dilaksanakan bagi pengurus/pengelola koperasi

terutama koperasi Nagari yang telah dibentuk dan telah menyusun laporan

tahunan untuk pelaksanaan RAT. Sehingga pemahaman pengurus dalam

mengelola koperasinya semakin meningkat,.

Tabel 3.A.1.n.1 Perbandingan klasifikasi koperasi Tahun 2011 dan 2012

No Uraian Tahun

2011 2012

1. Jumlah Koperasi 198 198

2. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT 120 124

3. Kualitas koperasi berdasarkan klasifikasi

B (Baik) 21 21

C (Cukup) 11 11

4. Kualitas Kopersi berdasarkan Kesehatan /

simpan pinjam

Sehat 26 26

Cukup Sehat 24 24

2. Jumlah Industri yang berlabel halal sebanyak 48 hal ini lebih rendah dari

target yang ditetapkan sebanyak 49 maka tingkat capaiannya sebesar 97,96%,

hal ini disebabkan karena kurang memahaminya IKM terhadap manfaat

memiliki label halal yang merupakan legalitas IKM, rata – rata IKM yang

memiliki label halal biasanya yang mengajukan permohonan peminjaman

modal pada bank, karena salah satu syarat IKM mengajukan permohonan

peminjaman modal usaha pada bank harus memiliki label halal yang

dikeluarkan oleh MUI yang berlaku 2 (dua ) tahun untuk satu perusahaan,

kedepannya perlu dilakukan sosialisasi terhadap manfaat label halal kepada

IKM.

Tabel 3.A.1.n.2 IKM Berlabel Halal Tahun 2011 dan 2012

No IKM Berlabel Halal

Tahun 2011 Tahun 2012

1. Kopi Sabirin

2. Ikan Bilih Goreng

3. Kopi Koto Tuo Anas

4. Rendang Mel Rizano



110

3. Jumlah IKM Formal yang telah memiliki label HAKI sebanyak 8 IKM, realisasi

ini dapat tercapai sesuai target sebanyak 3 IKM maka tingkat capaiannya

sebesar 37,50%. Label HAKI dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi

sedangkan Kabupaten Tanah Datar hanya mengeluarkan rekomendasi untuk

pengurusan label HAKI tersebut. IKM yang direkomendasikan untuk

mendapatkan label HAKI adalah IKM yang dikelola oleh Nagari. Untuk

kedepannya pemerintah perlu melakukan sosialisasi agar IKM paham manfaat

dari memiliki label HAKI sehingga hak paten produk nagari tidak

ditiru/dipalsukan.

4. Jumlah Pengenalan Produk Unggulan daerah ditargetkan sebanyak 11 kali

dengan realisasi 11 kali dengan tingkat capaian 100% Hal ini dilakukan dengan

cara mengikuti pasar lelang dan promosi/pameran. Kegiatan ini belum sesuai

harapan (outcame ) yang akan dituju yaitu perjanjian ( MOU ) dengan pelaku

usaha sehingga :

1. produk – produk unggulan daerah dapat diperluas pemasarannya.

2. Industri unggulan meningkat produksinya

3. Memperluas lapangan kerja

5. Jumlah investasi daerah ditargetkan sebesar Rp1.237,18 M dan terealisasi

sebesar Rp1.207,65 M dengan tingkat capaian sebesar 97,61%, masih

kurangnya capaian indikator ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- Masih terbatas dan rumitnya permasalahan tanah/ lahan di Kabupaten

Tanah Datar karena sebagian besar tanah/ lahan di Kabupaten Tanah Datar

merupakan tanah/ lahan ulayat

- Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah rawan bencana

- Belum terkelolanya objek wisata unggulan Kabupaten Tanah Datar

sehingga investasi pendukung pariwisata belum optimal (Hotel, souvenir,

kuliner)



111

6. Jumlah penyertaan modal pemda dengan target sebesar Rp. 21.195.440.235

dan terealisasi sebesar Rp. 20.834.613.511 dengan tingkat capaian sebesar

98.29%, hal ini hanya berupa deviden dari Bank Nagari dan BPR.

Tabel 3.A.1.n.3 Penyertaan Modal Tahun 2011 dan 2012

No Uraian Tahun

2011 2012

1. Bank Nagari 22.098.720.257,- 20639849136

2. Perusda Tuah Sepakat 10.000.000,- -

3. Bank Prekreditan Rakyat (BPR) 280.834.506,- 194.764.375.-

Jumlah 22.389.554.763,- 20,834,613,511,-

o. Sasaran 15 : Berkembangnya kepariwisataan daerah


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.o Analisis Capaian Kinerja Sasaran 15 Tahun 2012


1 Jumlah objek wisata unggulan yang

tertata

7 ow 7 ow 100

2 Jumlah kunjungan wisata 249.671

Orang

210.290

Orang

100

3 Jumlah event dan promosi

kepariwisataan yang dilaksanakan

4 kali 1 kali 25

4 Jumlah event dan promosi pameran

pariwisata yang diikuti

3 event 3 even 100

5 Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi

& event pagelaran seni budaya dalam

dan luar daerah

28 paket 28 paket 100

6 Jumlah pengelola objek wisata yang

dilatih

43 orang 30 orang 69,77

Rata-rata 82,46


1. Jumlah objek wisata unggulan yang tertata, ditargetkan 7 objek wisata dan

dapat terealisasi sesuai dengan target 7 objek wisata atau dengan tingkat

capaian 100%.



112

Penataan objek wisata ini dilaksanakan berupa : penambahan dan perawatan

sarana prasarana, montoring dan Analisis penyelenggaraan dan operasional

pengelolaan objek wisata.

Capaian pada tahun 2012 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian pada

tahun 2011, dimana objek wisata unggulan yang tertata adalah sebanyak 6

buah objek wisata

2. Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Tanah Datar ditargetkan sebanyak

249.671 orang dan dapat terealisasi 210.290 Orang atau dengan tingkat

capaian 84%.

Capaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan 8,39% dibanding dengan

capaian tahun 2011 dimana jumlah wisatawan yang datang ke Kab. Tanah

Datar adalah sebanyak 194.006 orang, perbandingan kunjungan wisatawan

digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.A.1.o.1 Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012

No Wisatawan Tahun

2011 2012

1. Domestik 17.896 orang 20.763 orang

2. Mancanegara 176.110 orang 189.527 orang

Jumlah 194.006 orang 210.290 orang

Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan ini dicapai melalui upaya-upaya :

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata

- Penataan objek wisata unggulan

- Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat pelaku wisata

termasuk masyarakat disekitar objek wisata untuk meningkatkan

kenyaman, keamanan dan kebersihan.

- Pelaksanaan kegiatan promosi wisata dalam dan luar negeri

- Menyelenggarakan event wisata di daerah

3. Jumlah event dan promosi kepariwisataan yang dilaksanakan, ditargetkan 4

event dan terealisasi 1 event atau dengan tingkat capaian 25 %. Hal ini

disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan

event dan promosi kepariwisataan



113

Event dan promosi kepariwisataan yang terlaksana tersebut adalah

pelaksanaan Tour De Singkarak tahun 2012 yang diikuti oleh 18 Negara

Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2011 dimana even dan promosi

kepariwisataan yang dilaksanakan pemerintah daerah pelaksanaan Tour De

Singkarak tahun 2011 yang diikuti oleh 15 Negara

4. Jumlah event dan promosi pameran pariwisata yang diikuti ditargetkan 3

event dan dapat direalisasikan 3 event atau dengan tingkat capaian 100%.

Event dan promosi pameran pariwisata yag dilaksanakan adalah Pameran

Pacu Jawi di Jakarta, Festival Rendang se-Provinsi Sumatera Barat di Padang

dan Pekan Budaya Sumatera Barat di Kota Solok.

5. Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi & event pagelaran seni budaya dalam

dan luar daerah, ditargetkan dilaksanakan 28 paket dan dapat terealisasi

sesuai target 28 paket kegiatan atau dengan tingkat capaian 100%. Realisasi

ini terdiri dari pelaksanaan 6 paket kegiatan promosi dan event pagelaran seni

budaya luar daerah dan 22 paket kegiatan promosi dan event pagelaran seni

budaya dalam daerah .

Capaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan sebanyak 20% dibandingkan

dengan capaian tahun 2011, adapun pelaksanaan kegiatan promosi & event

pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah yang dilaksanakan ada tahun

2011 adalah sebanyak 20 paket penampilan kesenian

6. Jumlah pengelola objek wisata yang dilatih ditargetkan 43 orang dan

terealisasi sebanyak 30 orang atau dengan tingkat capaian 69,77%. Capaian ini

disebabkan oleh kurangnya minat peserta untuk mengikuti pelatihan

pengelolaan wisata tersebut.

Capaian pada tahun 2012 ini mengalami penurunan disbanding capaian pada

Tahun 2011, dimana pengelola objek wisata yang dilatih adalah sebanyak 35

orang



114

Pelatihan bagi pengelola objek wisata ini berupa : peningkatan pemahaman

terhadap pengelolaan pariwisata melalui Pelatihan cara berkomunikasi

dengan wisatawan, bagaimana cara berhadapan langsung dengan wisatawan,

dan bagaimana memberikan pelayanan yang baik sehingga wisatawan puas

berkunjung ke objek wisata yang ada.

p. Sasaran 16 : Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.p Analisis Capaian Kinerja Sasaran 16 Tahun 2012


1 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang

dibantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan

pangan

15.628 19.206 122,89

2 Jumlah pencari kerja yang dilatih 406 116 28,57

3 Jumlah penyaluran Naker melalui lembaga

penyaluran tenaga kerja

630 org 46 org 7,30

4 Jumlah kasus ketenagakerjaan yang

difasilitasi

7 kasus 5 kasus 71

6 Jumlah lembaga ekonomi nagari yang

difasilitasi

75 Nagari 75 Nagari 100

Rata-rata 65,95

Capaian Indikator kinerja diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dibantu dalam upaya pemenuhan

kebutuhan pangan, ditargetkan 15.628 RTM dan terealisasi 19.206 RTM atau

dengan tingkat capaian 123%

Pada tahun 2011 RTM yang dibantu dalam upaya pemenuhan pangan adalah

15.628 RTM, terdapat peningkatan jumlah RTM yang dibantu 3.578 RTM, hal ini

didukung dengan peningkatan alokasi jumlah bantuan beras miskin yang

dialokasikan melalui Dolog.



115

2. Jumlah pencari kerja yang dilatih, ditargetkan 406 orang, namun yang

terealisasi sebanyak 116 orang atau dengan tingkat capaian 29%, hal ini

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk

menganggarkan pelatihan bagi pencari kerja.

Capaian pada tahun 2012 lebih baik dibanding dengan capaian tahun 2011,

dimana Jumlah pencari kerja yang dilatih adalah sebanyak 80 orang,

Peneyelnggaraan Pelatihan Bagi Pencari kerja yang dilaksanakan pada tahun

2011 dan 2012 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.p.1 Jenis Pelatihan Tahun 2011 dan 2012

No Jenis Pelatihan Tahun

2011 2012

1. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 15 orang 15 orang

2. Penyiapan tenaga kerja siap pakai 20 orang 30 orang

3. Kewirausahaan 25 orang 30 orang

4. Tenaga Kerja Mandiri 20 orang -

5. Pengiriman Siswa Pendidikan Perhotelan

Ke Negeri Seremban, Malaysia

- 21 orang

6. Pelatihan budidaya ternak belut - 20 orang

Jumlah 80 orang 116 orang

3. Jumlah penyaluran Naker melalui lembaga penyaluran tenaga kerja ditargetkan

630 orang dan terealisasi 46 orang atau dengan tingkat capaian 7%, rendahnya

realisasi ini disebabkan tidak semua pencari kerja yang memperoleh pekerjaan

mengembalikan Kartu A2 (Kartu Pencari Kerja), data tersedia hanya pencari

kerja yang lulus tes masuk PNS.

4. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang difasilitasi ditargetka 7 kasus dan terealisasi

5 kasus atau dengan tingkat capaian yang cukup memuaskan yaitu 128,57,

dimana Jumlah kasus ketenagakerjaan yang penyelesaiannya sampai ke tingkat

Mediator Kabupaten hanya 5 kasus, sementara kasus-kasus ketenagakerjaan

lainnya dapat terselesaikan pada tingkat interen perusahaan.

Capaian pada tahun 2012 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun

2011 dimana kasus ketenagakerjaan yang difasilitasi adalah 7 kasus, hal ini

dicapai dengan peningkatan pengawasan oleh mediator dan tenaga pengawas.



116

5. Jumlah lembaga ekonomi nagari yang difasilitasi ditargetkan 75 lembaga dan

dapat terealisasi sesuai target 100%.

Fasilitasi yang dilaksanakan berupa peningkatan kemampuan pengurus dana

kredit mikro nagari dan koperasi nagari dalam pengelolaan lembaga ,

monitoring perkembangan dana Kredit Mikro Nagari (KMN), monitoring dan

Analisis penyerahan dana KMN dari Pokja ke Koperasi Nagari dan Monitoring

RAT Koperasi Nagari yang menerima dana KMN.

q. Sasaran 17 : Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam

pembangunan

Sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.A.1.q Analisis Capaian Kinerja Sasaran 17 Tahun 2012


1 Fasilitasi kelembagaan organisasi

perempuan, perlindungan perempuan

dan anak yang dibina

32 lembaga 6 lembaga 18,75

2 Jumlah Nagari yang dibina dalam

pemahaman pengarusutamaan gender

5 Nagari 5 Nagari 100

3 Jumlah perempuan rawan ekonomi,

kesehatan dan pendidikan yang dibina

330 orang 183 Orang 55,45

4 Jumlah Kasus KDRT yang ditangani 41 Kasus 41 kasus 100

5 Persentase pengaduan perlindungan

anak dari tindak kekerasan yang

diselesaikan

100% 100% 100

Rata-rata 63,30

Capaian Indikator kinerja diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fasilitasi kelembagaan organisasi perempuan, perlindungan perempuan dan

anak yang dibina ditargetkan 32 lembaga dan terealisasi 6 lembaga atau

dengan tingkat capaian 18,75%, hal ini disebabkan oleh organisasi yang

memenuhi kriteria penerima bantuan hanya 6 lembaga

Capaian tahun 2012 ini sama dengan realisasi pada tahun 2011, dimana

jumlah kelembagaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak yang

dibina adalah 6 lembaga.



117

2. Jumlah Nagari yang dibina dalam pemahaman pengarusutamaan gender

ditargetkan 5 Nagari dan dapat terealisasi sesuai dengn rencana 5 Nagari atau

dengan tingkat capaian 100%.

Pembinaan yang dilaksanakan ditujukan kepada kelompok nagari binaan

P2WKSS, Keompok Nagari Model Prima, Nagari Binaan DEK, dalam bentuk :

pelatihan yang betujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan yang rendah

pendidikan, ekonomi dan kesehatan seperti pelatiha menjahit, pengolahan

kuliner rendang, pengolahan ikan bilih dan lain-lain.

Capaian pada tahun 2012 ini lebih baik dibanding kan dengan capaian pada

tahun 2011, dimana Nagari yang dibina dalam pemahaman pengarusutamaan

gender dilaksanakan pada 2 Nagari

3. Jumlah perempuan rawan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dibina,

ditargetkan 330 orang dan terealisasi 183 orang atau dengan tingkat capaian

55,45%, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah

dan penetapan prioritas sasaran pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan

dalam bentuk : sosialisasi, pelatihan keterampilan memasak, Sosialisasi PKDRT,

kewirausahaan, lingkungan hidup dan kesehatan

Capaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi

pada tahun 2011, dimana Jumlah perempuan rawan ekonomi, kesehatan dan

pendidikan yang dibina adalah 80 orang

4. Jumlah Kasus KDRT yang ditangani, ditargetkan 41 kasus dan dapat terealisasi

sesuai target 100%. Penanganan kasus KDRT dilaksanakan berupa

pendampingan terhadap korban KDRT dalam proses penyelesaian kasus.

Capaian tahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi

pada tahun 2011, dimana Jumlah Kasus KDRT yang ditangani adalah 42 kasus,

hal ini menggambarkan keberhasilan dari sosialisasi dan pembinaan yang

dilaksanakan terkait dengan penanganan KDRT.



118

5. Persentase pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang

diselesaikan, ditargetkan 100% (16 pengaduan) dan terealisasi sesuai target

100%. Capaian tahun 2012 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan

realisasi pada tahun 2011, dimana pengaduan perlindungan anak dari tindak

kekerasan yang diselesaikan adalah 34 kasus

r. Sasaran 18 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.r Analisis Capaian Kinerja Sasaran 18 Tahun 2012


1 Jumlah panjang jalan yang dibangun 18 km 18,295 km 101,64

2 Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi 10,1 km 11,191 km 110,80

3 Jumlah Jembatan yang dibangun 2 unit 2 unit 100,00

4 Jembatan yang direhabilitasi 4 unit 4 unit 100,00

5 Jumlah sarana ke PU-an 4 unit 4 unit 100,00

Rata-rata 102,49

Dari sasaran 18 yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

menunjukan mencapaian indikator kinerja rata-rata berkriteria sangat memuaskan

yaitu 102,60 % artinya pencapaian telah dilakukan melebihi target yang diinginkan

disebabkan :

1. Capaian Indikator kinerja Jumlah panjang jalan yang dibangun yaitu

peningkatan jalan dapat dicapai 102 % atau 18,295 km dari 18 KM yang

ditargetkan. Peningkatan jalan ini berupa pengaspalan dan cor beton.

Pembangunan jalan dibandingkan Tahun 2011 mengalami penurunan

sepanjang 5,485 km.

Tabel 3.A.1.r.1 Panjang Pembangunan Jalan Tahun 2011 dan 2012

No U r a i a n Realisasi


1. Panjang Pembangunan Jalan 95,12%

(23,78 Km)

102%

(18,295 Km)



119

Terjadi penambahan panjang penangganan jalan disebab karena waktu

pelaksanaan pekerjaan panjang jalan yang dibangun melebihi dari yang

direncanakan dengan tidak menambah anggaran yang ditetapkan, sehingga

asumsi kelebihi tersebut bisa digunakan untuk penambahan pekerjaan.

2. Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi disebabkan karena ada pemakaian

dana sisa tender.

Tabel 3.A.1.r.2 Panjang Jalan yang direhab Tahun 2011 dan 2012



1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi 130,67 %

(19,6 Km)

111 %

(11,191 Km)

3. Jumlah sarana ke PU-an, terealisasi 100 % dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.A.1.r.3 Pengadaan sarana binamarga Tahun 2011 dan 2012


2011 2012

1. Pengadaan sarana binamarga :

- Buldozer

- Motor Grader

- Dump truck

-

-

-

1 Unit

1 Unit

2 Unit

s. Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.A.1.s Analisis Capaian Kinerja Sasaran 19 Tahun 2012


1. Jumlah irigasi yang dibangun/

ditingkatkan (rehab rekon)

50 JI 74 JI 148,00

2. Jumlah lembaga P3A/ GP3A yang

diberdayakan

4 Kelompok 5 Kelompok 125,00

Rata-rata 112,50



120

Dari sasaran 19 yaitu meningkatnya kualitas jalan sumber daya air dan irigasi

menunjukan mencapaian indikator kinerja rata-rata berkriteria sangat memuaskan

yaitu 136,50 % artinya pencapaian telah dilakukan melebihi realisasi disebabkan :

1. Indikator kinerja, Jumlah irigasi yang direhab/dibangun melebihi target karena

adanya rehab rekon karena bencana alam sebanyak 24 JI dan 50 JI Rehab

pemeliharaan Irigasi.

Tabel 3.A.1.s.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 19 Tahun 2012


2011 2012

1. Irigasi yang direhab/dibangun 48 JI 74 JI

2. Jumlah lembaga P3A/GP3A yang diberdayakan yaitu perkumpulan petani

pemakai air /gabungan perkumpulan petani pemakaian air terjadi karena

sesuai kebutuhan kelompok masyarakat dalam pemakaian air. Pada tahun

2011 kegiatan ini berada pada Dinas pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum

hanya sebagai tenaga mendampingi.

t. Sasaran 20 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.A.1.t Analisis Capaian Kinerja Sasaran 20 Tahun 2012


Jumlah prasarana air bersih yang dibangun 21 Unit 27 unit 128,57

Capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah prasarana air bersih yang dibangun ditargetkan sebanyak 21 unit dapat

teralisasi 27 unit dengan tingkat capaian sebesar 128,57 %, hal ini disebabkan

ketersediaan sumber mata air yang memenuhi standar kesehatan dan tingginya

animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air bersih.



121

Tabel 3.A.1.t Pencapaian prasarana air bersih Tahun 2012

No Uraian Realisasi

2011 2012

1. Prasarana air bersih yang Dibangun 11 Unit 27 Unit

u. Sasaran 21 : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi pemukiman


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.u Analisis Capaian Kinerja Sasaran 21 Tahun 2012


1 Drainase yang dibangun/direhabilitasi 1 unit 1 Unit 100,00

2 Jumlah sarana air limbah yang dibangun 5 paket 7 Paket 140,00

Rata-rata 120,00

Capaian kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :.

1. Drainase yang dibangun /direhabilitasi ditargetkan sebanyak 1 paket dan

teralisasi 100%, hal ini dilakukan pada daerah yang strategis terutama jalur

utama, daerah pemukiman padat penduduk. Dan pada tahun 2011 capaian

terealisasi 100 %

2. Jumlah sarana air limbah yang dibangun ditargetkan sebanyak 5 unit dan

teralisasi sebanyak 7 unit dengan tingkat capaian sebesar 140%, hal ini

disebabkan adanya bantuan dana dari pusat melalui Satuan Kerja PLP untuk

program sanitasi sebanyak 2 unit. Tahun 2011 terealisasi capaian sebesar 100

%.



122

v. Sasaran 22 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan


berikut :

Tabel 3.A.1.v Analisis Capaian Kinerja Sasaran 22 Tahun 2012


Jumlah rumah tidak layak huni yang

direhabilitasi

50 Unit 50 Unit 100,00

Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi capaian sebesar 100 %.

Rehabilitasi rumah yang tidak layak huni diberikan kepada masyarakt yang

berkreteria sebagai berikut :

a. Kondisi atap, lantai dan dinding tidak layak

b. Pemilik rumah kelurga miskin

c. Tidak mempunyai penghasilan tetap.

w. Sasaran 23 : Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya

kebakaran


berikut :

Tabel 3.A.1.w Analisis Capaian Kinerja Sasaran 23 Tahun 2012


Jumlah sarana dan prasarana

penanggulangan bahaya kebakaran

18 unit 18 unit 100,00


1. Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran ditargetkan

sebanyak 18 unit dan terealisasi 100%, pencapaian ini disebabkan sarana dan

prasarana merupakan kebutuhan standar minimal yang harus dipenuhi untuk

penanggulangan bahaya kebakaran.



123

Tabel 3.A.1.w Jumlah Sarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran Yang Telah dimiliki Tahun 2011 dan 2012

No Nama Alat Satuan Tahun

2011 2012

1. Slang pemadam Rol 5 6

2. Nozzle Pistol Grip Unit 1 1

3. Pembagi Slang (Y-Connection) Buah 1 1

4. Mesin pompa fortable Unit 1

5. Senter halogen buah 5

6. Master Gas buah 14

7. Pemindahan Hidrat Unit 2

8. Hidrat Unit 2

9. Floating Unit 1

x. Sasaran 24 : Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.A.1.x Analisis Capaian Kinerja Sasaran 24 Tahun 2012


1 Jumlah Produk tata ruang yang

diperdakan

1 dok 1 Dok 100,00

2 Jumlah Dokumen RTR yang disusun 1 dok 1 Dok 100,00

3 Jumlah advice planning yang diterbitkan 120 buah 190 Buah 158,33

Rata-rata 119,44


1. Jumlah Produk tata ruang yang diperdakan ditargetkan 1 Dokumen dan

terealisasi 100%, ini merupakan program berkelanjutan yaitu penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang

RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031.

2. Jumlah Dokumen RTR yang disusun dengan target sebanyak 1 Dokumen dan

teraliasai 100%, ini merupakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan.



124

3. Jumlah advice planning yang diterbitkan ditargetkan sebanyak 120 buah dan

terealisasi sebanyak 190 buah dengan tingkat capaian sebesar 158,34% ini

merupa pemberian rekomendasi teknis tentang pendirian bangunan, upaya

yang dilakukan dengan mengintensifkan sosialisasi tentang pengurusan IMB

dan penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB.

Tabel 3.A.1.x.1 Perbandingan advice planning Tahun 2011 dan 2012

No Uraian Realisasi

2011 2012

1. Advice planning 137 rekomendasi 190 rekomendasi

y. Sasaran 25 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.y Analisis Capaian Kinerja Sasaran 25 Tahun 2012


1 Jumlah Traffic light yang dipelihara 3 unit 3 unit 100

2 Jumlah rambu lalulintas yang terpasang 70 unit 56 unit 80

3 Jumlah rambu lalulintas yang terpelihara 18 unit 18 unit 100

4 Marka jalan yang terpasang 707 m2 1.324 M2 187,27

5 Jumlah kendaraan angkutan umum dan

barang yang diuji kelayakan

2.901unit 2.822 unit 97,28

Rata-rata 112,91


1. Jumlah traffic light yang dipelihara ditargetkan sebanyak 3 unit dan terealisasi

100%, hal ini karena pada tahun 2012 hanya 3 unit traffic light yang masih

menggunakan sistim manual dan ke-3 unit traffic light ini berada pada lokasi

strategis dalam kota Batusangkar. Dibandingkan tahun 2011 terjadi penurunan

capaian sebesar 66,67 %.



125

2. Jumlah rambu lalulintas yang terpasang dengan target sebanyak 70 unit dan

terealisasi sebanyak 56 unit dengan tingkat capaian sebesar 80 %, hal ini

disebabkan lebih di prioritaskan untuk jalan Kabupaten berdasarkan hasil

survey yang dilaksanakan. Dari tahun 2011 untuk rambu lalu lintas yang

terpasang terealisasi 84 unit atau capaiannya sebesar 100 %.

3. Jumlah rambu lalulintas yang terpelihara ditargetkan sebanyak 18 unit dan

terealisasi 100%, hal ini disebabkan pemeliharaan rambu lalulintas

diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan lalulintas

4. Marka jalan yang terpasang dengan target 707 M2 dan terealisasi 1.324 M2

dengan tingkat capaian 187,27 %, hal ini dilakukan dengan meningkatkan

koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk peningkatan

keamanan dan keselamatan berlalulintas (penambahan Dana DAK). Tahun 2011

terealisasi 100 % (996 M2)

5. Jumlah kendaraan angkutan umum dan barang yang diuji kelayakan dengan

target sebanyak 2.901 unit dan terealisasi sebanyak 2.822 unit dengan tingkat

capaian 97,28 %, hal ini disebabkan semakin menurunnya jumlah angkutan

penumpang umum akibat berkembangnya angkutan alternatif (travel dan ojek).

Tabel 3.A.1.y.1 Realisasi kendaraan umum dan barang yang di uji Tahun 2011 dan 2012

No Uraian Realisasi

2011 2012

1. Kendaraan Umum dan barang yang diuji 2.746 unit 2.822 unit



126

z. Sasaran 26 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran tersebut diukur dengan 8 (delapan) Indikator kinerja yang dapat dilihat


Tabel 3.A.1.z Analisis Capaian Kinerja Sasaran 26 Tahun 2012


1 Pengelolaan TPA Bukit Sangkiang

dengan sistem controll landfill

3 bulan 4 bulan 66,67

2 Persentase nagari yang berhasil

melaksanakan program 3 R

5,33 % 4 % 75,05

3 Persentase status mutu sumber air,

udara dan tanah

65 % 60 % 92,3

4 Persentase Usaha dan/atau kegiatan

yang memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis

30 % 25 % 83.33

5 Persentase Informasi lingkungan yang

tersedia dengan kualitas baik dan

mudah diakses

60 % 50 % 83,33

6 Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi 750 Ha 965 Ha 128,67

7 Kasus ilegal logging 13 Kasus 8 Kasus 138,46

8 Jumlah Kasus Kebakaran Hutan 3 Kasus 3 Kasus 100,00

Rata-rata 95,98

Sasaran 26 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan rata-rata

tingkat capaian sebesar 88,42 dengan kategori baik yang didukung dengan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar yang diuraikan dalam indikator kinerja

berikut :

1. Pengelolaan TPA Bukit Sangkiang dengan sistem controll landfill merupakan

tempat pengelolaan persampahan akhir di Kabupaten Tanah Datar.

Pengangkutan sampah yang dilayani yaitu masyarakat Kota Batusangkar dan

sekitarnya ditambah layanan sampah pasar-pasar nagari yang dikerjasamakan.

Pencapaian ini belum tercapai target disebabkan :

a. Jumlah Produksi sampah yang selalu meningkat seiring dengan jumlah

penduduk atau pelaku usaha.



127

Tabel 3.A.1.z.1 Data timbulan sampah Tahun 2011 dan 2012

No Timbulan Sampah Jumlah (m3)

2011 2012

1. Total 930,86 1.133,19

2. Terangkut 74,72 97

b. Jumlah sarana yang terbatas dalam pelayanan pengelolaan persampahan

Tabel 3.A.1.z.2 Jumlah armada pengelolaan persampahan Tahun 2011 dan 2012

No Jenis Armada Tahun

2011 2012

1. Buldozer 1 1

2. Excavator 1

3. Dump truck 5 1

4. Pic Up 2 -

5. Becak Motor 3 -

6. Container 8 5

7. Amrol 1

8. TPS Permanen 12 -

Pada tahun 2012 dapatnya bantuan dari Kementeri PU melalui Satke PLP

karena Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan

persampahan cukup berhasil.

c. SDM pengelolaan persampahan yang belum sesuai dengan kompetensi

Personil pengelolaan persampahan sebanyak 69 orang yang terdiri dari :

- 5 orang PNS bertugas sebagai :

- 2 orang bertugas sebagai pegawai lapangan

- 2 orang bertugas sebagai sopir K3

- 65 orang Pegawai Non PNS dan Pegawai Harian Lepas yang masih

kurangnya pengetahuan tentang pengolahan sampah yang benar.

2. Persentase nagari yang berhasil melaksanakan program 3 R, ini merupakan

progaram Nasional yang akan mendukung pelaksanaan sistim control landffill

di TPA karena dengan sistim tersebut akan mengurangi jumlah sampah yang

diangkut di TPA. 3R yang terealisasi dilaksanakan oleh perorangan, kelompok

dan sekolah dalam bentuk pembuatan kompos dan pemanfatan barang

bekas.



128

Tabel 3.A.1.z.3 Kelompok program 3 R Tahun 2011 dan 2012

No Kelompok program 3 R Jumlah (m3)

2011 2012

1. Koppas Bhakti - 1

2. Antoni - 1

3. Persentase status mutu sumber air, udara dan tanah. Capaian sebesar 92,3 %

Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber air, udara pada Kabupaten Tanah

Datar khusus di daerah pemukiman padat disekitar Kota Batusangkar berada

dalam kondisi baik (belum tercermar) atau masih memenuhi baku mutu dan

untuk tanah belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana peralatan

laboratorium dan SDM teknis yang mendukung.

Tabel 3.A.1.z.4 Hasil pemantauan kualitas udara ambien tahun 2011

No Lokasi Pengambilan Contoh Uji Parameter

NO2 (µg/ Nm3) SO2 (µg/Nm3)

1. Transportasi Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50)

2. Industri Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50)

3. Pemukiman Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50)

4. Perkantoran/Komersial Kategori Baik (<50) Kategori Baik (<50)

Tabel 3.A.1.z.5 Hasil pengujian kualitasi air sungai

No Nama Sungai Kategori

1. Batang Selo Kategori Klas II

2. Batang Ombilin Kategori Kals II

4. Persentase Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis. Syarat administrasi diantaranya dalam bentuk

dokumen pengelolaan lingkungan, izin lingkungan dan laporan semester RKL-

RPL atau UKL-UPL. Dan syarat teknis diantaranya dalam bentuk IPAL dan baku

mutu. karena keterbatasan SDM, sarana dan anggaran pengawasan yang

harusnya dilakukan setiap semester belum semuanya dapat dilaksanakan.

Dari 29 yang telah memiliki rekomendasi lingkungan hanaya 11 yang

menyampaikan laporan semester.



129

Tabel 3.A.1.z.6 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Tahun 2011 dan 2012

No Dokumen Pengelolaan Lingkungan Jumlah (m3)

2011 2012

1. UKL/UPL 1 7

2. DPLH 3 -

5. Persentase Informasi lingkungan yang tersedia dengan kualitas baik dan

mudah diakses dalam memenuhi keterbukaan informasi dan peningkatan

peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup.

Kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dilihat

dengan jumlah prestasi yang telah diraih Pemerintah kabupaten Tanah Datar

dalam bidang sekolah adiwiyata, kalpataru, Adipura dan kelompok pengelola

3R. Ada beberapa indikator yang tidak terealisasi untuk Peraihan Piala Adipura

karena :

1. Kurangnya kegiatan sosialisasi Adipura kepada masyarakat

2. Kurangnya koordinasi antar istansi terkait.

3. Kurangnya pembenahan terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek

pemantauan adipura (perumahan, sekolah, perkantoran) berupa

penyediaan tempat sampah, pembuatan pengomposan, pembersihan

drainase/riol dan WC.

4. Fasilitas-fasilitas umum untuk pengelolaan sampah masih kurang dan

belum memadai.

Upaya yang telah dilakukan untuk meraih Penghargaan Adiwiyata adalah

melakukan pembinaan-pembinaan terhadap sekolah yang ditelah memenuhi

kriteria sekolah yang berwawasan lingkungan yaitu berupa ketersediaan

taman, penghijauan disekolah, pengomposan, pemilhan sampah, pemanfatan

barang bekas.

6. Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dengan target sebanyak 750 Ha dan

terealisasi sebanyak 965 Ha dengan tingkat capaian sebesar 128,67%, hal ini

disebabkan adanya upaya percepatan pembangunan kehutanan melalui :

a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(DAK Kehutanan) seluas 300 Ha



130

b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang bersumber dari dana APBN seluas 250

Ha.

c. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Go

Green)

Tabel 3.A.1.z.7 Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi Tahun 2011 dan 2012

No Uraian Realisasi


1. Luas hutan dan lahan yang direhabiilitasi 750 Ha 965 Ha

7. Kasus ilegal logging dengan target sebanyak 13 kasus dan terealisasi sebanyak

8 kasus dengan tingkat capaian sebesar 138,46 %, hal ini dilakukan dengan

upaya peningkatan patroli pengamanan hutan melalui Tim Koordinasi

Pengamanan Hutan Terpadu yang melibatkan TNI, POLRI dan Kejaksaan.

Tabel 3.A.1.z.8 Kasus ilegal logging Tahun 2011 dan 2012

No Uraian Realisasi


1. Kasus ilegal Logging 11 Kasus 8 Kasus

8. Kasus Kebakaran hutan yang ditanggulangi dengan target 3 kasus dan

terealisasi 100%, hal ini disebabkan karena adanya upaya sosialisasi

pencegahan kebakaran hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran

hutan dan lahan, sehingga dapat tercapai target menurunnya kasus kebakaran

hutan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan dilakukan :

a. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan,

b. Pengawasan terhadap daerah rawan kebakaran hutan,

c. Pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh petugas bekerja sama

dengan instansi terkait, dibantu oleh masayarakat peduli api (MPA).

Tabel 3.A.1.z.9 Kasus kebakaran hutan Tahun 2011 dan 2012

No Uraian Realisasi


1. Kasus Kebakaaran Hutan 4 Kasus 3 Kasus



131

aa. Sasaran 27 : Tersedianya data dan peta daerah rawan bencana


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.aa Analisis Capaian Kinerja Sasaran 27 Tahun 2012


1. Jumlah pelaksanaan pemantauan daerah

rawan bencana

10 kali 10 kali 100,00

2. Jumlah dokumen penanggulangan bencana 3 buah 3 buah 100,00

Rata-rata 100,00


1. Jumlah pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana ditargetkan sebanyak

10 kali dan terealisasi 100%, pelaksanaan indikator ini dilakukan secara terus

menerus karena daerah rawan bencana yang ada sebanyak 15 titik pada Daerah

Kabupaten Tanah Datar yang terletak di Gunungapi Marapi sekitarnya, namun

yang di prioritaskan untuk diamati dan diwaspadai sebagai daerah rawan

bencana ada 10 titik. Tahun 2011 terealisasi 100 %.

Upaya Pemerintah untuk penanggulandan bencana dan penyelamatan :

a. Pelaksanaan piket siaga bencana 1x24 jam

b. Meningkatkan koordinasi operasional kedaruratan dan penyelematan terus

menerus terhadap pemantauan yang dilakukan.

c. Berpartisipasi dalam penanaman 1 Milyar pohon.

2. Jumlah dokumen penanggulangan bencana pencapai sebesar dalam bentuk

Penyusunan Peta dan Database kawasan penanggulangan bencana, dan

penyusunan strategi penanggulangan bencana perjenis bencana (Rencana

Kontinjensi).



132

ab. Sasaran 28 : Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat

dalam penanggulangan bencana


berikut :

Tabel 3.A.1.ab Analisis Capaian Kinerja Sasaran 28 Tahun 2012


Jumlah masyarakat yang mendapatkan

sosialisasi penanggulangan bencana

600 orang 634 orang 105,67

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja yaitu Jumlah masyarakat yang

mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana ditargetkan 600 orang dan

terealisasi 634 dengan tingkat capaian sebesar 105,67 %, tingginya tingkat capaian

ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah

menetapkan lokasi titik rawan bencana sehingga masyarakat disekitar lokasi telah

menyadari kemungkinan dampak dari bencana itu sendiri dan timbul kesadaran

masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk penanggulangan

bahaya bencana tersebut.

Tabel 3.A.1.ab.1 Perbandingan Realisasi Pelatihan yang Dilaksanakan Tahun 2011 dan 2012

No Pelatihan/Sosialisasi Realisasi


1. Pelatihan Satgas Siaga Bencana Nagari 200 Orang 200 orang

2. Sosialisasi Kebencanaan untuk Guru SLTA dan

Pengurus Osis Se Kabupaten Tanah Datar

-

100 Orang

3. Apel Siaga Bencana dan Simulasi

Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan

Kebakaran

-

334 Orang



133

ac. Sasaran 29 : Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana


berikut :

Tabel 3.A.1.ac Analisis Capaian Kinerja Sasaran 29 Tahun 2012


Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dan

penanggulangan bencana

1 Paket 1 Paket 100,00

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana

evakuasi dan penanggulangan bencana ditargetkan 1 Paket terealisasi 100 %, ini

terealisir dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana berupa peralatan

penanggulangan bencana dengan inventarisir sebagai berikut :

Tabel 3.A.1.ac.1 Inventarisir peralatan penanggulangan bencana Tahun 2012

No Nama Alat Tahun

2011 2012

1. Helm Keselamatan 4 buah

2. Head Lamp 4 unit 4 buah

3. Sepatu Bot 10 pasang

4. Ransel Cover 5 buah

5. Topi lapangan 20 buah

6. Sarung Tangan Karet 10 pasang 38 pasang

7. Sarung Tangan Semi Kulit 20 pasang

8. Baju Pelampung 6 buah

9. Kompas 3 buah

10. Senter 5 buah

11. Masker 5 buah

12. Pisau Tebas 5 buah

13. GPS 1 buah

14. Tenda komanda lapangan 4 buah

15. Tenda summer Time 3/4 3 buah

16. Tali caramantel 6 rol

17. Carrabiner 20 unit

18. Pully single 4 unit

19. Pully Tandem 2 unit

20. Wibing 3 unit

21. Sit Harnest 1 unit

22. Full Bady Harnest 2 Unit

23. Gri-Gri 1 Unit

24. Dessender 5 unit



134

25. Auto stop 2 unit

26. Tandu Basket 1 Unit

27. Trangia 2 Unit

28. Jumar 2 Unit

29. Sleeping Bad 10 Unit

30. Rain coat 10 Unit

31. Geter 10 Pasang

32. Kerel 2 Unit

33. Genset 1 Unit

34. Chain Shaw 1 Unit

35. Plastik Box 27 buah

36. Lampu Emergency 15 buah

37. Valbed 15 buah

38. Kasur 2 buah

39. Dispenser 5 buah

40. Tangki Air 5 buah

41. Coverbag Pack 5 buah

42. Botol Minum 10 Buah

ad. Sasaran 30 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-

norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.ad Analisis Capaian Kinerja Sasaran 30 Tahun 2012


1 Jumlah penyuluhan dan sosialisasi produk

hukum pusat dan daerah.

2 kali 2 kali 100,00

2 Jumlah rancangan peraturan daerah yang

telah dibahas sesuai dengan peraturan

yang lebih tinggi

60 Produk

Hukum

61 Produk

Hukum

101,67

3 Jumlah kasus hukum yang melibatkan

pemerintah daerah dan aparatur yang

difasilitasi baik di luar maupun di dalam

pengadilan

5 Kasus 4 kasus 120 %

4 Jumlah informasi permasalahan HAM

Daerah dalam bentuk Laporan RANHAM

2 buah 2 buah 100,00

5 Jumlah kasus yang berpotensi menyebakan

gangguan kantrantibmas yang

teridentifikasi

30 Kasus 25 Kasus 83,33

6 Jumlah kasus pelanggaraan perda yang

ditangani

280 Kasus 120 Kasus 42,86

Rata-rata 91,31



135

Pencapaian Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma

dan peraturan perundang-undangan terealisasi pencapaian sebesar 76,31 %

kategori cukup dibandingkan tahun sebelumnya melebihi capaian yaitu sebesar

117,35 %.

1. Indikator Kinerja Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah dibahas sesuai

dengan peraturan yang lebih tinggi capaian sebesar 101.07 % dari target dan

tahun 2011 juga melebihi target yakni sebesar 111,02 %. Keberhasilan

pembinaan hukum tidak lepas dari pemahaman atas produk hukum yang

diterbitkan dan meningkatnya produk hukum disebabkan karena adanya

amanat peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah yang mengharuskan

Kabupaten/Kota mengatur dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati, data jumlah produk hukum yang diterbitkan :

Tabel 3.A.1.ad.1 Jumlah produk hukum daerah Tahun 2011 dan 2012

No Produk Hukum Realisasi

2011 2012

1. Peraturan Daerah 15 Berita Daerah 9 Berita Daerah

2. Peraturan Bupati 76 Lembaran Daerah 51 Lembaran Daerah

2. Indikator Kinerja Jumlah kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah dan

aparatur yang difasilitasi baik di luar maupun di dalam pengadilan capaian

kinerja sebesar 120 % karena untuk penyelesaian kasus berdasarkan jumlah

kasus yang dihadapi oleh pemerintah Daerah dalam bentuk gugatan perdata

dan tata usaha negara. Permasalahan lain yang difasilitasi diantaranya

pengadaan tanah, pengadaan barang dan jasa dengan mengajukan pendapat

hukum (legal opinion) kepada pengadilan negeri dan kejaksaan negeri.

Capaian tahun 2011 dengan target 6 kasus terealisasi 4 kasus atau capaian

sebesar 133,33 %.

Tabel 3.A.1.ad.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 30 Tahun 2012


2011 2012

1. Fasilitasi kasus hukum 4 kasus dari 6 Kasus

yang ditargetkan

4 Kasus dari 5 kasus

yang ditargetkan



136

3. Indikator Kinerja Jumlah informasi permasalahan HAM Daerah dalam bentuk

Laporan RANHAM target 2 laporan terealisasi 2 laporan dengan tingkat capaian

sebesar 100 % pada tahun 2011 target 3 laporan realisasi 2 laporan dengan

tingkat capaian sebesar 66,6 % karena adanya perubahan Pedoman

Pelaksanaan RANHAM Indonesia dari Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tentang

RANHAM Indonesia 2004-2009 menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun

2011 tentang RANHAM Indonesia 2011-2014. Point penting dalam Peraturan

Presiden Nomor 23 Tahun 2011 diantaranya laporan RANHAM dibuat per

semester dan terselenggaranya sosialisasi RANHAM terhadap panitia RANHAM,

Pokja RANHAM dan pihak lainnya.

4. Indikator kinerja, Jumlah kasus yang berpotensi menyebabkan gangguan

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat (kamtrantibmas)

teridentifikasi.

5. Indikator kinerja, Jumlah kasus pelanggaraan perda yang ditangani yang

dilakukan kategori kurang (42,86 %) karena ada beberapa hambatan dan

kendala yang dihadapi :

a. Belum terciptanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

b. Sangat minimnya tenaga operasional dilapangan serta terbatasnya tenaga

PPNS penegak perda.

Capaian kinerja dengan target 280 kasus terealisasi 120 kasus atau 42,86 %

sedangkan tahun 2011 dengan target 350 kasus dan terealisasi sebesar 531

kasus dengan tingkat capai sebesar 152 %.

Tabel 3.A.1.ad.3 Jumlah pelanggaran Tahun 2011 dan 2012

No Jenis Pelanggaran Tahun

2011 2012

1. Pelanggaran IMB/HO /SIUP/SITU 23 Kasus 25 Kasus

2. Pelanggaran PKL dan Ojek 40 Kasus 60 Kasus

3. Pelanggaran Warnet (Perbup Nomor 3 Tahun 2010

tentang Jasa Layanan internet

40 Kasus 15 Kasus

4. Pelanggaran Perda nomor 4 Tahun 2010 tentang

Trantibum (PSK, Perjudian, Gepeng, Penertiban

Pelajar, Penertiban Petasan, Orang Gila/Terlantar,

Warkel DLL)

47 Kasus 20 Kasus



137

Strategi pemecahan masalah yang telah dilakukan :

1. Melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

3. Meningkatkan SDM Satpol PP melalui pendidikan Diksar, Diklat Lanjutan dan

PPNS.

ae. Sasaran 31 : Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.ae Analisis Capaian Kinerja Sasaran 31 Tahun 2012


1 Jumlah CPNS yang direkrut 25 orang 25 orang 100,00

2 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

yang diselenggarakan oleh BKD dan

DIKLAT

284 orang 323 orang 113,73

3 Jumlah SKPD yang sudah tepat ukuran

tepat fungsi

100% 100% 100,00

Rata-rata 104,58

Untuk pencapai sasaran 32 yaitu Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM

aparatur tercapai dengan kriteria sangat memuaskan dari ditargetkan yaitu sebesar

104,58 % karena :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengadaan CPNS yang

direkrut adalah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan

pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan bersama Menteri

PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang

penundaaan sementara penerimaan CPNS pada tahun 2011 namun pada tahun

2012 dilakukan penyusunan formasi PNS dan pemberkasa ulang tenaga hornor

katergori I untuk diproses dan proses pindah PNS keluar dan kedalam

Kabupaten Tanah Datar.



138

Tabel 3.A.1.ae.1 Formasi CPNS katergori I tahun 2012

No Formasi Jumlah

1. Petugas K3 2 Orang

3. Penjaga Kantor 3 Orang

3. Tenaga Penggerak Koperasi dan UKM 1 Orang

4. Pengelola perhubungan 1 Orang

5. Operator Komputer 1 Orang

6. Pengadministrasi umum 1 Orang

7. Pesuruh Kantor 3 Orang

8. Pramu Saji 1 Orang

9. Guru SD 2 Orang

10. Guru Tk 1 Orang

11. Cleaning Servise 8 Orang

12. Pengemudi 1 Orang

2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya untuk menciptakan SDM yang

memiliki kompetensi dalam penyelenggaraaan pemerintahan. Keberhasilan

indikator kinerja untuk sasaran ini melebihi target yakni sebesar 113,73 % ini

dibuktikan dengan telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan

untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dan sikap untuk dapat mampu

melakanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian etika PNS

yang pengabdian kepada Negara.

Tabel 3.A.1.ae.2 PNS mengikuti Diklat /Pendidikan tahun 2011 dan 2012

No. Jenis Diklat/Pendidikan Tahun 2011 Tahun 2012

1. Prajabatan CPNS Formasi 2010 308 Orang 80 Orang

2. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa,Pembekalan dan

Ujian Sertifikasi Barang/Jasa

320 Orang 50 Orang

3. Diklat Sekretaris Nagari 37 Orang

4. Diklat Open office linux 82 Orang

Pengelolaan Keuangan Nagari 75 Orang

5. Diklat Penilaian Angka Kredit Guru 40 Orang

6. Diklat SPIP 68 Orang

7. Pengiriman Diklat Pimpinan III 1 Orang 1 Orang

8. Diklat LAKIP 41 Orang

9. Diklat Penatausahaan & Akuntansi Keuangan 40 Orang

10. Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah 40 Orang

11. Diklat Kompetensi Wali Nagari 71 Orang



139

3. Indikator Kinerja, Jumlah SKPD yang sudah tepat ukuran tepat fungsi karena

semua urusan dan kewenangan telah terbagi habis kepada 39 SKPD yang terdiri

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 11 Dinas Daerah, 5 Lembaga Teknis

Daerah setingkat Badan, 7 Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor dan 14

Kecamatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang maka

dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan :

Tabel 3.A.1.ae.3 Jumlah UPT Dinas/ Badan tahun 2011 dan 2012

No. UPT 2011 2012 Jumlah

1. Pendidikan 16 UPT 16 UPT

2. Kesehatan 23 UPT 23 UPT

3. Sosnaker 1 UPT 1 UPT

4. Pekerjaan Umum 7 UPT 1 UPT 8 UPT

5. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 14 UPT 14 UPT

6. Peternakan dan Perikanan 7 UPT 7 UPT

7. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olah Raga

2 UPT 2 UPT

8. DPPKA 1 UPT 1 UPT

9. Taskin dan PMPKB 14 UPT 14 UPT

af. Sasaran 32 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.af Analisis Capaian Kinerja Sasaran 32 Tahun 2012


1 Jumlah perizinan yang dikeluarkan : 1.415 2.166 153,07

2 Lama waktu penyelesaian izin :

a SITU 6 hari kerja 4 hari kerja 133,33

b SIUP 6 hari kerja 3 hari kerja 150,00

c TDP 6 hari kerja 4 hari kerja 133,33

d HO 19 hari kerja 15 hari kerja 121,05

e SIUH/TDUH 19 hari kerja 15 hari kerja 121,05

f TDG 6 hari kerja 4 hari kerja 133,33

g SIUJK 6 hari kerja 4 hari kerja 133,33

h SIUI/TDI 6 hari kerja 5 hari kerja 167,67



140

i IMB 18 hari kerja 15 hari kerja 167,67

3 Dokumen Adm Kependudukan yang

diterbitkan :

a Persentase penduduk yang wajib

KTP yang sudah memiliki KTP

65% 95% 146,15

b Persentase penduduk yang telah

memiliki akte kelahiran

75% 95% 126,67

c Persentase kepala keluarga yang

yang telah memiliki kartu

keluarga

75% 77% 102,67

4 Persentase SKPD yang telah

menerapkan SOP

20% 20% 100,00

5 Rekomendasi perbaikan pelayanan

yang telah ditindak lanjuti oleh unit

pelayanan

50

Rekomendasi

50

Rekomendasi

100,00

Rata-rata 121,40

Dari sasaran 36 yaitu meningkatnya Kualitas pelayanan publik dengan baik

menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat memuas yaitu sebesar

125,82 % artinya pencapaian melebihi target yang diinginkan karena :

1. Indikator kinerja, Jumlah perizinan yang dikeluarkan yang dilakukan melalui

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian melebihi target yaitu sebesar

153,07 % karena Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan :

a. Sosialisasi pelayanan perizinan kepada pelaku dunia usaha,

b. Monitoring dan Analisis oleh Tim teknis perizinan dari SKPD teknis terkait.

c. Tidak adanya lagi retribusi tambahan untuk SITU, SIUP, TDP dan HO

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 14 Tahun

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,

d. Meningkatnya pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat dekat kawasan

perumahan dan perguruan tinggi.

Tabel 3.A.1.af.1 Perizinan yang dikeluarkan Tahun 2011 dan 2012


2011 2012

Jumlah perizinan yang dikeluarkan : 2.076 Buah 2.166 buah

1. SITU 596 557



141

2. SIUP 464 444

3. TDP 565 527

4. HO 113 256

5. SIUH/TDUH 93 82

6. TDG 11 2

7. SIUJK 99 69

8. SIUI/TDI 50 19

9. IMB 97 198

10. Izin penyelenggaraan dan pemasangan

reklame

0 0

2. Indikato kinerja, Lama waktu penyelesaian izin, adanya pengurangan waktu

pelayanan perizinan sehingga pencapaian indikatornya sebesar 128,75 % atau

rata-rata 2 dan atau 3 hari dari yang ditetapkan. Hal ini disebabkan :

a. Adanya Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan

b. Sudah adanya penerapan SOP dalam menyelesaian pekerjaan

c. Komitmen pegawai KPPT Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan

pelayanan secara optimal.

Tabel 3.A.1.af.2 Lama waktu penyelesaian izin Tahun 2011 dan 2012


2011 2012

Lama waktu penyelesaian izin :

1. SITU 5 Hari 4 Hari

2. SIUP 4 Hari 3 Hari

3. TDP 5 Hari 4 Hari

4. HO 17 Hari 15 Hari

5. SIUH/TDUH 17 Hari 15 Hari

6. TDG 5 Hari 4 Hari

7. SIUJK 5 Hari 4 Hari

8. SIUI/TDI 5 Hari 5 Hari

9. IMB 16 Hari 15 Hari

10. Izin penyelenggaraan dan

pemasangan reklame

-

3. Indikator kinerja, Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan yang

diterbitkan mengalami kenaikan sebesar 125,16 %, hal ini menunjukan

masyarakat Kabupaten Tanah Datar sangat berkeinginan memiliki dokumen-

dokumen karena adanya :



142

a. Sosialisasi Program Kependudukan dan pembagian waktu pelayanan per

kecamatan untuk mengurangi penumpukan yang mengurangi dari segi

waktu dan biaya pengurusan.

b. Sosialisasi dalam pengurusan KTP tidak dipungut biaya/gratis

c. Sosialisasi pembebasan biaya pengurusan akte kelahiran bagi penduduk

usia dibawah 1 Tahun

Walaupun target melebihi yang dicapai namun masih terdapat

hambatan/kendala yaitu :

a. Belum terbangun proses dokumen kependudukan secara terpadu

b. Keterbatasan sarana terutama suasana perkantoran yang representatif

c. SDM yang belum kompeten.

4. Indikator Kinerja, Persentase SKPD yang telah menerapkan SOP terealisasi

sesuai dengn target capaian 100 % , Meskipun capaian 100 % namun masih

terdapat kendala dalam menerapkan SOP pada setiap SKPD karena :

a. Kurang personil

b. Kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas masih kurang

c. SOP yang ada belum diterapkan dalam acuan pelaksanaan tugas.

5. Indikator kinerja, Rekomendasi perbaikan pelayanan yang telah ditindak

lanjuti oleh unit pelayanan capaian 100 %. Merupakan rekomendasi hasil

pembinaan unit layanan publik dan rekomendasi perbaikan pelayanan

berdasarkan hasil IKM (Indek Kepuasan Masyarakat).

Tahun 2011 telah dilakukan survey IKM pada bidang layanan :

a. Bidang layanan Kesehatan terdiri dari 23 Puskesmas, 1 RSUD

b. Bidang layanan Administrasi 24 Unit layanan terdiri dari :

- 14 Kecamatan

- 9 Nagari

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

c. Unit Layanan PDAM



143

Tahun 2012 survey IKM dilakukan khusus pada bidang pendidikan yang terdiri

dari :

a. SMP se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 49 sekolah

b. SMA se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 15 sekolah

c. SMK se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 5 sekolah

ag. Sasaran 33 : Terwujudnya transparansi pelayanan


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.ag Analisis Capaian Kinerja Sasaran 33 Tahun 2012


1 Jumlah berita Tanah Datar yang dimuat

dalam media cetak dan elektronik

3200 berita 5798 berita 181,19

2 Jumlah media informasi dan dokumentasi

melalui media luar ruangan

85 buah 85 buah 100,00

Rata-rata 140,59

Dari sasaran 34 terwujudnya tranparansi layanan menunjukan mencapaian

indikator kinerja kriteria sangat memuas yaitu sebesar 140,59 % artinya pencapaian

melebihi target yang diinginkan disebabkan :

1. Jumlah Berita Tanah Datar yang dimuat dalam media cetak dan elektronik

disampaikan melalui Website tanahdatar.go.id, media harian, mingguan,

Televisi (Metro TV, Tri Arga TV Bukittinggi, Padang TV, TVRI) dan radio (RRI dan

Radio Pemda “Luhak Nan Tuah FM).

Tabel 3.A.1.ag.1 Publikasi Berita Tanah Datar Tahun 2011 dan 2012


2011 2012

Berita Tanah Datar yang dimuat dalam media cetak dan

elektronik :

1. Harian Daerah 7 Media 7 Media

2. Mingguan 25 Media 38 Media

3. Majalah 2 Media 2 Media

4. Harian Nasional 2 Media 2 Media

5. Televisi 4 Media 4 Media

6. Radio 2 Media 2 Media



144

2. Jumlah media informasi dan dokumentasi melalui media luar ruangan berupa

himbauan, ajang promosi daerah untuk mempublikasikan kegiatan Pemerintah

Daerah Tanah Datar melalui spanduk dan baliho yang di pasang pada tempat-

tempat strategis.

Tabel 3.A.1.ag.1 Publikasi Berita Tanah Datar Tahun 2011 dan 2012


2011 2012

1. Jumlah Media Informasi melalui media luar

ruangan

60 buah 85 buah

ah. Sasaran 34 : Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel

Sasaran tersebut diukur dengan 7 (tujuh) Indikator kinerja dan dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.A.1.ah Analisis Capaian Kinerja Sasaran 34 Tahun 2012


1 Jumlah Pelaksanaan koordinasi antar

unsur pimpinan daerah dan atau instansi

vertikal

24 kali 24 Kali 104,17

2 Data Penyelenggara negara yang wajib

melaporkan harta kekayaannya

30 orang 28 orang 93,33

3 Jumlah temuan hasil pemeriksaan 560 temuan 535 temuan 95,54

4 LAKIP Kabupaten dengan kriteria B C 50,00

5 Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten tepat

waktu

1 dokumen 1 dokumen 100,00

6 Hasil Analisis IKK dan LPPD Nilai Tinggi Nilai Tinggi 100,00

7 Persentase pengadaan barang/jasa

melalui pelelangan maupun seleksi

100 % 99,98% 99,98 %

Rata-rata 91,86

Dari sasaran 36 yaitu Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel

dengan baik menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat baik yaitu

sebesar 91,86 % artinya pencapaian telah dilakukan hampir mendekat target yang

diinginkan uraian Analisis indikator kinerja sasaran sebagai berikut :



145

1. Indikator Kinerja, Jumlah Pelaksanaan koordinasi antar unsur pimpinan

daerah dan atau instansi vertikal dalam rangka koordinasi untuk menciptakan

kondisi daerah yang kondusif serta kebutuhan koordinasi daerah yang

diprioritaskan misalnya terjadi bencana alam.

2. Indikator kinerja, Data Penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta

kekayaannya dengan capaian 93,33 % ini merupakan kewajiban Penyeleggara

Negara (PN) melaporkan harta kekayaan melalui pengisian formulir LHKPN

yang di target sebanyak 30 Orang untuk melaporkan pada KPK RI untuk tahun

2012 terdiri dari :

a. Pengguna Anggaran (PA)

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Yang terealisasi hanya 28 orang ini disebabkan ada beberapa orang PN yang

tidak melaporkan harta kekayaannya dengan alasan penyelenggara negara

dimaksud mengalami mutasi, dimana pada jabatan terakhir tidak menjadi

objek untuk mengisi formulir LHKPN atau penyelenggara negara dimaksud

telah mengisi formulir LHKPN sebelumnya dan pada saat pelaksanaan

kegiatan pelaporan tahun 2012 belum memiliki kewajiban untuk

memperbaharui LHKPN (yakni jangka waktu 2 tahun terakhir).

Sedangkan untuk tahun 2011 PN target 30 orang terealisasi sebanyak 21

orang.

Tabel 3.A.1.ah.1 Penyelenggara Negara Tahun 2011 dan 2012

No. PN yang Wajib LHKPN 2011 2012

Target Realisasi Target Realisasi

1.

2.

Pejabat Eselon II

Pengguna Anggaran dan

Kuasa Pengguna

Anggaran

30

-

21

-

-

30

-

28



146

3. Indikator kinerja, Jumlah Hasil temuan pemeriksaan yang telah ditangani oleh

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar telah tercapai 95,54 % serta jumlah TLHP

yang ditindak lanjuti. Tidak semua objek yang dilakukan pemeriksaan ini

disebabkan diantara :

a. Terbatasnya tenaga Auditor

b. Belum adanya sistem perencanaan dan pelaporan secara on line

terutama dalam dimasing-masing SKPD.

c. Terbatasnya sarana mobilitas serta kurang lengkapnya dokumen-

dokumen yang diperlukan di setiap paket/kegiatan.

d. Masih rendahnya kesadaran SKPD untuk menindak lanjuti TLHP

Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPK dan BPKP Perwakilan

Sumatera Barat.

Hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut :

a. Meningkatkan implementasi Inpres RI Nomor 5 tahun 2004 melalui

meningkatkan kesadaran aparatur tidak berbuat koruptif dan melakukan

Sosialisasi,

b. Penerapan Pakta integritas bagi seluruh PNS serta pencanangan

Kabupaten Tanah Datar sebagai Zona Pakta Integritas dalam mencapai

wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokraksi bersih dan melayani

(WBK WBBM).

4. Indikator Kinerja, LAKIP Kabupaten dengan kriteria. Penyampaian LAKIP

tingkat Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden

Melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam

penyelenggaraan rencana strategis dan dokumen manajemen kinerja lainnya.

Pada tahun 2011 penyampaian sesuai dengan ketentuan dengan kriteria C

melalui Analisis propinsi.



147

5. Indikator kinerja, Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten tepat waktu, Pada akhir

tahun anggaran Penyelenggara Otonom Daerah yaitu Bupati wajib menyusun

laporan Keterangan pertanggung jawab sesuai dengan peratura perundan-

undang. Tahun 2011 dan tahun 2012 Pemerintah Daerah menyampaikan LKPJ

tepat pada waktu yang telah ditentukan.

6. Indikator kinerja, Hasil Analisis IKK dan LPPD Kabupaten tepat waktu,

Pemerintah Daerah wajib menyusun LPPD dan Hasil Analisis IKK tiap tahun

dapat disampai tepat waktunya dan sesuai dengan peraturan perundan-

undangan, yang penilaian dilakukan dikeluar dengan reng waktu 2 tahun. Atas

keberhasilan pencapaian indikator tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Datar mendapat Peringkat I dalam penyelenggaraan Pemerintah

Daerah tingkat propinsi Sumatera Barat untuk hasil Analisis IKK tahun 2010,

sedangkan untuk tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.ah.1 Hasil Penilaian IKK Tahun 2011 dan 2012

No. Tahun Tingkat Hasil Penilaian

1. 2011 (Penilaian tahun 2009) 13 Besar se Kab/Kota

2. 2012 (Penilaian tahun 2010) 85 Besar se Kab/Kota

7. Indikator Kinerja, Persentase pengadaan barang/jasa melalui pelelangan

maupun seleksi. Telah dilakukan secara layanan pengadaan elektronik.

Indikator ini tidak terealisasi sesuai dengan target disebabkan karena

kurangnya perencanaan pengadaan barang/jasa oleh pejabat pembuat

komitmen.



148

ai. Sasaran 35 : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah

dengan baik

Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) Indikator kinerja yang dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.A.1.ai Analisis Capaian Kinerja Sasaran 35 Tahun 2012

Indikator kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 Persentase Asset yang

terinventarisir

100% 100% 100,00

2 Jumlah Dokumen APBD yang

disusun sesuai dengan kaedah

penganggaran dan disampaikan

tepat waktu

4 Dokumen 4 Dokumen 100,00

3 Peningkatan Penerimaan daerah 759.861.849.351 760.205.244.938,33 100,05

4 Opini BPK terhadap laporan

keuangan daerah

WTP WDP 75,00

Rata-rata 93,76

Dari sasaran 36 yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah

dengan baik menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat baik yaitu

sebesar 93,76 % artinya pencapaian telah dilakukan hampir mendekat target yang

diinginkan karena :

1. Penyampaian laporan pertanggung jawaban APBD salah satunya Laporan

Keuangan (Asset) ini terealisasi sesuai dengan waktu yang direncanakan. Hal

ini merupakan upaya pengelola keuangan dan asset selalu taat dengan

ketentuan sistim yang telah digariskan diantaranya dengan implementasi

jaringan Aplikasi SIMDA yang terpadu dan berkelanjutan baik bidang

keuangan dan pengelolaan asset/barang secara on line.

Ini dapat dilihat dari nilai Aktiva aset daerah dari tahun ke tahun :

Tabel 3.A.1.ai.1 Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012

No. Aktiva Aset Tetap Nilai Aktiva (Rp) Penambahan

2011 2012 %

1. Tanah 137.406.565.884.00 171.582.810.884,00 25 %

2. Peralatan dan Mesin 156.390.466.257,79 180.777.577.434,31 16 %

3. Gedung dan Bangunan 347.300.321.570.66 400.435.025.969,60 15 %



149

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 628.678.381.562,80 662.294.849.944,00 5 %

5. Aset Tetap Lainnya 34.890.843.605,73 38.796.760.958,84 11 %

6. Kontruksi Dalam

Pengerjaan

1.070.561.265 2.865.832.254.00 168 %

Total Nilai Aset 1.305.737.150.145,98 1.456.752.857.444,75

2. Terealisasinya 100 % penyampaian Penjabaran APBD yang disusun sesuai

dengan kaedah-kaedah penganggaran dan disampaikan tepat waktu, karena

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pengelola anggaran

sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistim dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang diimplementasikan melalui

jaringan Aplikasi SIMDA yang terpadu dan berkelanjutan dan On line.

Perbandingan Penganggaran APBD 2 tahun terakhir berdasarkan pembiayaan

dan belanja.

Tabel 3.A.1.ai.2 Perbandingan penganggaran APBD Tahun 2011 dan 2012

No. Uraian Jumlah Setelah Perubahan (Rp)

2011 2012

1. Pendapatan 670.664.870.823, 759.861.949.351,00

- Pendapatan Asli Daerah 51.552.513.043,00 53.029.663.933,00

- Dana Perimbangan 499.381.636.960,00 589.620.870.900,00

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

119.730.720.820,00 117.211.414.518,00

2. Belanja 661.905.541.056,80 809.818.357.564,97

- Belanja Tidak Langsung 481.070.006.263.00 579.291.138.956,97

- Belanja Langsung 180.835.534.793,00 230.527.218.608,00

3. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan Pembiayaan Daerah 66.286.439.655,31 66.148.408.213,97

- Pengeluaran Pembiayaan Daerah 8.897.361.207,54 16.192.000.000,00

3. Indikator Kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah, pelaksana program ini

adalah DPPKA Kabupaten Tanah Datar yang di dukung oleh SKPD lainnya yang

memiliki memungutan dan menyetorkan penerimaan daerah serta

berkewajiban untuk membuat laporan penerimaan daerah. Pencapaian

Indikator sasaran ini tercapai sebesar 100,05 % artinya ada peningkatan dari

tahun ketahun.



150

Tabel 3.A.1.ai.3 Pembandingan Realisasi PAD, dan Penerimaan Lain yang Sah Tahun 2011 dan 2012

No. U R A I A N Realisasi 2011 Realisasi 2012

1. Pendapatan Asli Asli Daerah 51.552.513.043,00 53.691.047.585,88

Hasil Pajak Daerah 5.438.175.17,00 7.293.770.235,00

- Pajak Hotel 32.572.676,00 94.771.548,00

- Pajak Restoran 648.650.796,00 766.014.021,00

- Pajak Hiburan 1.400.000,00 6.867.100,00

- Pajak Reklame 43.098.445,00 113.693.571,00

- Pajak Penerangan Jalan 4.465.033.680,00 4.805.042.263,00

- Pajak Air Tanah 0 85.600.413,00

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 213.001.600,00 382.116.838

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan

34.418.000,00 1.039.664.481,00

2. Hasil Retribusi Daerah 3.298.152.182,00 4.978.111.422,35

Retribusi Jasa Umum 2.457.522.587,00 3.758.243.313,00

- Ret. Pel. Kesehatan 1.144.327.937,00 2.235.021.416,00

- Ret .Pel. Persampahan/Kebersihan 129.540.800,00 146.168.048,00

- Ret. Penggantian Biaya KTP dan Akte 387.998.000,00 43.243.000,00

- Ret. Pel. Parkir di tepi jalan Umum 32.695.000,00 47.265.000,00

- Ret. Pelayanan Pasar 450.953.350,00 473.999.530,00

- Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 312.007.500,00 341.648.000,00

- Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 0 479.898.319,00

Retribusi Jasa Usaha 511.164.200,00 842.435.020,00

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 249.591.700,00 336.651.560,00

- Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 145.402.000,00 289.160.460,00

- Retribusi Terminal 28.285.000,00 33.965.000,00

- Retribusi Rumah Potong Hewan 64.135.500,00 137.947.000,00

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 23.70.000,00 44.711.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu 329.465.395,00 77.433.089,35

- Retribusi IMD 154.925.305,00 161.076.524,35

- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 169.354.990,00 205.346.565,00

- Retribusi Izin Trayek 5.185.100,00 11.010.000,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

22.389.554.763 20.834.613.511,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 20.426.630.901,00 20.584.552.417,53

Upaya yang telah dilalukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah ;

a. Membuat Mekanisme penataan dan pendataan objek dan subyek Pajak dan

Retribusi dan lain penerimaan pendapatan daerah yang syah melalui Peraturan

Bupati.

b. Pemutakhirkan data Objek PBB dengan telah dibentuknya UPT PBB dan BPHTB

pada DPPKA melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011.



151

c. Pengendalian Sistim dan Prosedur pengelolaan Pajak dan retribusi dan lain

penerimaan pendapatan daerah yang syah.

d. Peningkatan kompetensi teknis petugas pajak.

4. Indikator Kinerja “Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah” atas keberhasilan

Pemerintah Daerah dalam melakukan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem anggaran

berbasis kinerja. Selama 2 tahun terakhir sejak Bupati terpilih untuk ke dua kalinya

dapat dilihat opini BPK pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.ai.3 Pembandingan Realisasi PAD, dan Penerimaan Lain yang Sah

Tahun 2011 dan 2012

No. Tahun Opini BPK LHP Nomor

1. 2011 (Penilaian 2010) WDP 16.A/LHP/XVIII.PDG/08/2011

Tanggal 12 Agustus 2011

2. 2012 (Penilaian 2011) WDP 16.A/LHP/XVIII.PDG/06/2012

Tanggal 28 Juni 2012

aj. Sasaran 36 : Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat


tabel berikut :

Tabel 3.A.1.aj Analisis Capaian Kinerja Sasaran 36 Tahun 2012


1 Jumlah kerjasama dengan TNI/POLRI dan

kejaksaan untuk mencegah pelanggaran

ketentra-man dan ketertiban umum serta

pengembangan kemampuan aparat satuan

Pol PP

3 Kali 1 Kali 166,67

2 Jumlah satuan perlindungan masyarakat

(SATLINMAS) kecamatan yang telah

mendapat sosialisasi

750 Orang 750 Orang 100,00

Rata-rata 133,33



152

Dari sasaran 37 yaitu meningkatnya keterntraman dan kenyamanan msyarakat

menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria sangat memuaskan yaitu

sebesar 166,66 % artinya pencapaian tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena :

1. Jumlah kerjasama dengan TNI/POLRI dan kejaksaan untuk mencegah

pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja

sebesar 166,67 % ini disebabkan karena stabilnya daerah sehingga gangguan

trantibum tidak begitu menonjol, upaya yang sudah dilakukan adalah

koordinasi dengan instansi vertikal. Untuk indikator kerjasama dengan

TNI/POLRI dan Kejaksaan untuk pengembangan kemampuan aparat satuan Pol

PP belum terealisasi karena kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya

SDM anggota PPNS.

Tabel 3.A.1.aj.1 Kerjasama Satpol PP dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan Tahun 2011 dan 2012

No Jenis kerjasama Sapol PP dengan

TNI/POLRI dan Kejaksaan

Realisasi

2011 2012

1. Penertiban Pemakaian Kendaraan dinas

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

166,67 %

(1 Kasus)

166,67 %

(1 Kasus)

2. Jumlah satuan perlindungan masyarakat (SATLINMAS) kecamatan yang telah

mendapat sosialisasi mengenai tugas dan fungsi linmas sesuai dengan Perda

Nomor 48 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2010 tentang

penugasan Satlinmas dalam penanganan ketertiban dan keamanan

penyelenggaraaan pemilu.

Tabel 3.A.1.aj.2 Sosialisasi Satlinmas Kecamatan Tahun 2011 dan 2012


2011 2012

1. Sosialisasi Satlinmas kecamatan 100 %

(750 orang)

100 %

(750 orang)



153

ak. Sasaran 37 : Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan

daerah

Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) Indikator kinerja yang dapat dilihat


Tabel 3.A.1.ak Analisis Capaian Kinerja Sasaran 37 Tahun 2012


1 Jumlah Pilar batas wilayah administrasi

pemerintahan

7 Pilar 3 Pilar 42,86

2 Jumlah hearing yang dilakukan 9 Kali 9 Kali 100,00

3 Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dok 2 Dok 100,00

4 Jumlah Dokumen Data dan Informasi

Pendukung Perencanaan

Pembangunan

8 Dokumen 8 Dokumen 100,00

Rata-rata 82,50

Dari sasaran 38 yaitu Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

menunjukan mencapaian indikator kinerja kriteria Baik yaitu sebesar 82,50 %

pencapai kinerja yang kurang baik yaitu pada indikator kinerja Jumlah Pilar batas

wilayah administrasi pemerintahan pencapaian indikator kinerja ini dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pilar batas wilayah administrasi pemerintahan, terealisasi 3 pilar

capaian sebesar 42,86 % hal ini disebabkan karena :

a. belum tercapai kesepakatan antara batas wilayah administrasi Daerah

Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten/Kota tetangga maupun antara

nagar di Kecamatan yang berbeda Dalam Daerah Kabupaten Tanah

Datar.

b. Keputusan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12o/1408/Pem-

2012 tanggal 22 Oktober 2012 agar :

- Penetapan Pilar Batas belum dapat dilakukan sebelum keluarnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Penegasan Batas

Dareah terhadap segmen batas daerah yang sudah dilakukan

pekacakan, pengukuran dan pemasangan pilat batas (sementara).



154

- Pemerintah Propinsi menyarankan untuk fokus penyelesaian kegiatan

penegasan batas yang telah dan sedang dikerjakan, sampai

diterbitkannya Peratura Menteri Dalam Negeri.

Upaya pemecahan kendala yang dilakukan adalah :

a. Sosialisasi penetapan dan petegasan batas, verifikasi batas, pelacakan

batas dan pemasangan pilar batas sementara yang menghadirkan

unsur-unsur terkait yang berbatasan.

b. Penunggu Peraturan Meteri Dalam Negeri tentang batas antara

Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 3.A.1.ak.1 Penetapan Pilar Batas Tahun 2011 dan 2012

No. Tahun Target Realisasi

1. 2011 15 Pilar 44 Pilar

2. 2012 7 Pilar 3 Pilar

2. Jumlah hearing yang dilakukan. Keberhasilan suatu pembangunan dimulai dari

proses perencanaan baik menyangkut pembangunan dan bidang fisik maupun

non fiksi yaitu ekonomi dan sosial/budaya. Dengan perencanaan yang

akomotif, aspiratif dan fleksibel akan mudah dipahami dan dilaksanakan

dilapangan. Hearing yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tanah

Datar capaian 100 %

3. Indikator Kinerja, Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah, walaupun capaian

keberhasilan dalam penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan Oleh

Bappeda dan Penanaman Modal mencapai 100% dapat di kategorikan “Baik”

masih terdapat kendala/hambatan yaitu :

a. Kurang serasi, selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dalam

mencapai indikator kinerja antar dokumen perencanaan (RPJM) dengan

dokumen anggaran.

b. Belum dilaksanakannya hasil revie dalam pemanfaatan informasi dan

ketepatan data perencanaan.

c. Belum terakomodirnya issu-issu strategis yang diamanat oleh peraturan

perundang-undangan seperti Standar pelayanan minimal (SPM). Kajian

lingkungan hidup Strategis KLHS.


BAB IV PENUTUP

198

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban

Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelesaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tanah Datar tahun 2010-2015.

Prinsip-prinsi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini didasarkan atas objektifitas,

kejujuran dan ketransparanan sehingga untuk menindaklanjutinya, Pemerintah

Daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun LAKIP tahun 2012 dengan mempedomani

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP Tahun 2012

disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi

2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi

3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja

4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa

kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2012, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah

Datar telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.


BAB IV PENUTUP

199

2. Penilaian LAKIP tahun 2012 merupakan tindak lanjut dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun

2010-2015.

3. Penetapan indikator kinerja pada tahun 2012 mengacu kepada RPJMD tahun

2010-2015 yang sebagian indikatornya merupakan penyempurnaan dan

pengembangan dari RPJMD tahun 2005-2010, Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015 dan Penetapan Kinerja Kabupaten

Tanah Datar Tahun 2012.

4. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Sasaran Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 berdasarkan

kategorinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Rata-rata pencapaian dari 37 sasaran adalah 100.12%

Dari pencapaian sasaran diatas, kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan

“SANGAT MEMUASKAN“. Kondisi ini harus tertap dipertahankan untuk masa

yang akan datang.

5. Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2012 dapat diraih karena

adanya komitmen antara Bupati Tanah Datar dengan seluruh jajaran pegawai di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

6. Keberhasilan yang dicapai tentunya bukan hanya keberhasilan dari pemerintah

Kabupaten Tanah Datar semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan

seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan dunia usaha, serta partisipasi

masyarakat secara umum.

B. SARAN

Sesuai dengan kajian, analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan

perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan

anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran dalam bentuk APBD Kabupaten Tanah Datar untuk tahun

berikutnya harus mengacu kepada sasaran strategis yang tercantum dalam

RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015.


BAB IV PENUTUP

200

2. Setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada

Rencana Strategis (Renstra) yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Sehingga Visi, Misi dan Program

dapat terwujud secara optimal.

3. Kepada seluruh SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan

mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah

dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan

datang.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

155

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung

capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 disajikan menurut

sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan dalam

pencapaian sasaran strategis .

Pada tahun 2012 Belanja dianggarkan pada APBD adalah sebesar Rp.

804,268,003,474.97 dengan realisasi sebesar Rp. 725,990,437,519.90 atau 90.27%

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.C.1. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Tanah Datar

Tahun Anggaran 2012

No. JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI %

A. Belanja Tidak Langsung 573,740,784,866.97 542,188,835,562.90 94.50

1. Belanja Pegawai 527,963,716,764.02 503,132,117,956.00 95.30

2. Belanja Hibah 13,936,968,000.00 13,253,125,996.00 95.09

3. Belanja Bantuan Sosial 5,555,910.00 4,601,178.90 82.82

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah 788,750,000.00 624,719,000.00 79.20

5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah 25,174,159,240.00 24,715,794,227.00 98.18

6. Belanja Tidak Terduga 5,871,634,952.95 458,477,205.00 7.81

B. Belanja Langsung 230,527,218,608.00 183,801,601,957.00 79.73

1. Belanja Pegawai 25,093,932,994.00 21,414,692,518.00 85.34

2. Belanja Barang dan Jasa 93,200,354,681.00 75,872,809,213.00 81.41

3. Belanja Modal 112,232,930,933.00 86,514,100,226.00 77.08

Total 804,268,003,474.97 725,990,437,519.90 90.27



156

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada RPJMD dianggarkan program

dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada table berikut ini :

Tabel Akuntabilitas Keuangan

No. Sasaran Program/Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama

1 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 Kegiatan Kunjungan Tim Ramadhan Kabupaten Tanah Datar

210,000,000.00 190,006,300.00 90.48 Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

2 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Haji Kabupaten Tanah Datar

100,000,000.00 95,504,400.00 95.50 Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

3 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan MTQ Kabupaten Tanah Datar

150,000,000.00 122,991,300.00 81.99

Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

4 Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam

100,000,000.00 88,410,700.00 88.41


2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pembangunan Sarana Rumah Ibadah

254,700,000.00 212,153,000.00 83.30

Sekretariat DPRD

Rata-rata per-sasaran 814,700,000.00 709,065700.00 87.03

2 Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama


1 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

115,000,000.00 74,308,900.00 64.62


2 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

280,000,000.00 273,980,793.00 97.85

Kecamatan

Rata-rata per-sasaran 395,000,000.00 348,289,693.00 88.17



157


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

3 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

1 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

26,500,000.00 18,092,000.00 68.27

Dinas Budparpora

2

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Dinas Budparpora

1 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

50,000,000.00 40,145,100.00 80.29

Dinas Budparpora

2 Kegiatan Pagelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri

94,500,000.00 90,701,000.00 95.98 Dinas Budparpora

3 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata

36,100,000.00 32,640,500.00 90.42

Dinas Budparpora

4 Kegiatan Pelestarian Atraksi Budaya Daerah

31,000,000.00 18,631,250.00 60.10

Dinas Budparpora

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya

10,000,000.00 9,412,500.00 94.13

Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian dan SDA)


Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

71,200,000.00 64,936,150.00 91.20

Kecamatan


4 Meningkatnya peran pemangku adat dan tokoh agama

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

356,625,000.00 347,337,000.00 97.40

Sekretariat Daerah (Bag. Pemnag) dan 14 Kecamatan




158


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

5 Meningkatnya jumlah konflik adat yang dapat diselesaikan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

93,040,000.00 91,074,950.00 97.89 Sekretariat Daerah (Bag. Pemnag)


6

Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.

1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

176,170,000.00 154,676,400.00 87.80

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

2 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

Kecamatan


7 Meningkatnya mutu, perluasan, pemerataan, dan relevansi pendidikan.

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

175,000,000.00 173,531,050.00 99.16

Dinas Pendidikan

2 Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

50,000,000.00 47,512,450.00 95.02

Dinas Pendidikan

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Dinas Pendidikan

1 Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1,160,274,650.00 1,017,024,600.00 87.65

Dinas Pendidikan

2 Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

205,000,000.00 193,086,000.00 94.19

Dinas Pendidikan



159


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

3 Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah

285,447,335.00 1,784,616,551.00 625.20

Dinas Pendidikan

4 Kegiatan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya

40,000,000.00 38,120,000.00 95.30

Dinas Pendidikan

5 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

40,000,000.00 39,438,200.00 98.60

Dinas Pendidikan

6 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

4,598,378,400.00 3,984,190,530.00 86.64

Dinas Pendidikan

7 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah

569,256,000.00 487,690,000.00 85.67

Dinas Pendidikan

8 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah

3,058,574,600.00 2,140,279,750.00 69.98

Dinas Pendidikan

9 Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah

25,000,000.00 22,950,000.00 91.80

Dinas Pendidikan

10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

22,951,708,680.00 8,607,909,200.00 37.50

Dinas Pendidikan

11 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

810,000,000.00 555,751,647.00 68.61

Dinas Pendidikan

12 Kegiatan Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

2,066,706,000.00 1,621,430,000.00 78.45

Dinas Pendidikan

13 Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

275,000,000.00 255,499,784.00 92.91

Dinas Pendidikan

14 Kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP

20,000,000.00 19,396,050.00 96.98

Dinas Pendidikan

15 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

100,000,000.00 99,956,000.00 99.96

Dinas Pendidikan



160


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

16 Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

75,000,000.00 73,864,800.00 98.49

Dinas Pendidikan

17 Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

15,000,000.00 9,102,800.00 60.69

Dinas Pendidikan

18 Kegiatan Operasional Manajemen BOS

53,050,000.00 35,280,400.00 66.50

Dinas Pendidikan

19 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Siswa Berprestasi

699,500,000.00 582,702,150.00 83.30

Dinas Pendidikan

3

Program Pendidikan Menengah

1 Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1,296,150,000.00 1,255,961,000.00 96.90

Dinas Pendidikan

2 Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

193,000,000.00 6,000,000.00 3.11

Dinas Pendidikan

3 Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

40,000,000.00 38,900,000.00 97.25

Dinas Pendidikan

4 Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah

199,640,000.00 196,855,000.00 98.60

Dinas Pendidikan

5 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

111,598,000.00 110,466,000.00 98.99

Dinas Pendidikan

6 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1,088,519,000.00 1,022,922,942.00 93.97

Dinas Pendidikan

7 Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

20,000,000.00 18,573,200.00 92.87

Dinas Pendidikan

8 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

98,150,000.00 93,852,600.00 95.62

Dinas Pendidikan



161


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

9 Kegiatan Panengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

82,406,000.00 78,495,000.00 95.25

Dinas Pendidikan

10 Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

75,000,000.00 24,815,000.00 33.09

Dinas Pendidikan

4 Program Pendidikan Non Formal

1 Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

30,000,000.00 27,388,900.00 91.30

Dinas Pendidikan

2 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

144,800,000.00 139,780,450.00 96.53

Dinas Pendidikan

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan

60,000,000.00 48,333,400.00 80.56

Dinas Pendidikan

2 Kegiatan Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi

218,740,000.00 170,620,800.00 78.00

Dinas Pendidikan

3 Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

125,000,000.00 95,046,300.00 76.04

Dinas Pendidikan

4 Kegiatan Pengembangan Sistim Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

614,785,408.00 214,540,450.00 34.90

Dinas Pendidikan

6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

198,661,100.00 163,760,300.00 82.43

Dinas Pendidikan

2 Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan

25,000,000.00 10,146,050.00 40.58

Dinas Pendidikan

3 Kegiatan Penerapan Sistim dan Informasi Manajemen Pendidikan

60,000,000.00 57,299,300.00 95.50

Dinas Pendidikan

4 Kegiatan Monitoring, Evalusai dan Pelaporan

30,000,000.00 28,065,300.00 93.55

Dinas Pendidikan



162


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca

77,000,000.00 48,971,650.00 63.60

KPAD

Rata-rata per-sasaran 42,061,345,173.00 25,640,125,604.00 60.96

8 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

1 Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan


2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

446,899,500.00 428,470,635.00 95.88 Dinas Budparpora dan Kecamatan

2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan


3 Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan


4 Kegiatan Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda


5 Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan


6 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Pembinaan Karang Taruna

14,800,000.00 14,782,530.00 99.88 Dinas Sosnaker


9 Meningkatnya aktivitas keolahragaan

1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga

386,000,000.00 293,854,650.00 76,13 Dinas Budparpora

2 Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga


3 Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

1,500,000,000.00 1,322,229,000.00 88,15 Dinas Budparpora



163


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

4 Kegiatan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlet, Pelatih dan Tekhnisi Olahraga


5 Kegiatan Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga


2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga


Rata-rata per-sasaran 2,798,201,500.00 2,305,755,050.00 86,61

10 Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1,333,962,000.00 1,330,746,564.00 99.76 Dinkes

2 Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

32,000,000.00 28,075,000.00 87.73 Dinkes

3 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

12,000,000.00 11,505,000.00 95.88 Dinkes

4 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

16,000,000.00 15,830,000.00 98.94 Dinkes

5 Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

131,000,000.00 129,294,900.00 98.70 Dinkes

6 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

13,000,000.00 10,325,300.00 79.43 Dinkes

7 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

40,000,000.00 37,284,464.00 93.21 Dinkes

8 Penilaian tenaga kesehatan teladan Tk. Kabupaten

23,070,000.00 21,420,000.00 92.85 Dinkes



164


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

9 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

2,934,593,580.00 2,375,520,431.00 80.95 Dinkes

10 Kegiatan Evaluasi Program Ibu

30,000,000.00 16,377,450.00 54.59 Dinkes

11 Kegiatan Pelatihan Kelas Ibu Balita

22,200,000.00 8,598,200.00 38.73 Dinkes

12 Kegiatan Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal

20,000,000.00 16,858,600.00 84.29 Dinkes

13 Kegiatan Upaya Kesehatan Matra

12,000,000.00 12,000,000.00 100.00

Dinkes

14 Kegiatan Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan Stiker Ibu Hamil

75,000,000.00 66,148,400.00 88.20 Dinkes

2 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 Kegiatan Peningkatan Penyidikan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Obat Dan Makanan

45,000,000.00 42,136,800.00 93.64 Dinkes

2 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan

24,000,000.00 23,704,200.00 98.77 Dinkes

3 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

10,000,000.00 9,990,000.00 99.90 Dinkes

3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

40,000,000.00 39,923,850.00 99.81 Dinkes

2 Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

20,000,000.00 19,930,000.00 99.65 Dinkes

3 rapat koordinasi, kerja tim, pertemuan akselerasi serta monitoring dan evaluasi program UKS

40,298,100.00 40,108,100.00 99.53 Dinkes

4 Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Yang Berdedikasi dan Berprestasi

25,000,000.00 - - Dinkes



165


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

4 Program Perbaikan gizi Masyarakat

Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

73,200,000.00 66,315,350.00 90.59 Dinkes

Kegiatan Pemantauan Status Gizi

24,000,000.00 14,728,950.00 61.37 Dinkes

5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

8,000,000.00 3,773,500.00 47.17 Dinkes

2 Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

10,000,000.00 9,388,700.00 93.89 Dinkes

3 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

56,600,000.00 54,775,700.00 96.78 Dinkes

6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

16,000,000.00 15,939,800.00 99.62 Dinkes

2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

77,685,000.00 72,386,850.00 93.18 Dinkes

3 Kegiatan Peningkatan Imunisasi

20,000,000.00 19,330,000.00 96.65 Dinkes

4 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

16,000,000.00 15,083,650.00 94.27 Dinkes

7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

16,000,000.00 15,337,900.00 95.86 Dinkes


6,000,000.00 3,760,000.00 62.67 Dinkes



166


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

3 Kegiatan Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi serta Perijinan Tenaga dan Sarana Kesehatan yang ada di Lembaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta

20,000,000.00 17,735,000.00 88.68 Dinkes

8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak

43,775,000.00 43,714,950.00 99.86 Dinkes

9 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

1 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu

2,084,000,000.00 1,968,617,000.00 94.46 Dinkes

2 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

250,000,000.00 244,147,970.00 97.66 Dinkes

3 Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu

503,355,000.00 499,544,000.00 99.24 Dinkes

4 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

225,000,000.00 224,303,925.00 99.69 Dinkes

5 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

270,000,000.00 257,393,000.00 95.33 Dinkes

10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

sosialisasi data kepesertaan Jamkesmas baru, Jamkesda, dan data masyarakat miskin yang belum punya jaminan serta data Jampersal

26,400,000.00 26,013,050.00 98.53 Dinkes

11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1 Kegiatan Review Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang

6,000,000.00 4,560,500.00 76.01 Dinkes

2 Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Manajemen Asfiksia

16,000,000.00 10,776,250.00 67.35 Dinkes



167


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

8,000,000.00 6,483,700.00 81.05 Dinkes

13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

24,000,000.00 19,882,800.00 82.85 Dinkes

2 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant

8,000,000.00 6,875,200.00 85.94 Dinkes

14 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1 Kegiatan Peningkatan Program Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan

3,300,000,000.00 499,197,889.00 15.13 Dinkes

2 Kegiatan Penyediaan SIKDA dan SIK Dokter Keluarga

20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 Dinkes

15 Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PANSIMAS)

1 Kegiatan Monitoring Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan

12,000,000.00 10,909,000.00 90.91 Dinkes

2 Kegiatan Workshop CLTS dan Pengembangan Higiene Sanitasi

20,000,000.00 12,518,900.00 62.59 Dinkes

3 Kegiatan Pelatihan Hygine dan Sanitasi

20,000,000.00 17,931,900.00 89.66 RSUD

16 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

1 Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

2,282,165,000.00 2,267,399,998.00 99.35 RSUD

2 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

220,000,000.00 200,657,500.00 91.21 RSUD



168


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

3 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

805,833,000.00 781,227,500.00 96.95 RSUD

4 Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

11,640,000.00 11,612,233.00 99.76 RSUD

5 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

300,000,000.00 298,915,000.00 99.64 RSUD

6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Dan Pengolahan Limbah Rumah Sakit

60,000,000.00 49,042,000.00 81.74 RSUD

7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan

98,000,000.00 93,201,200.00 95.10 RSUD

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah

75,000,000.00 70,611,040.00 94.15 RSUD

9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

15,000,000.00 11,854,000.00 79.03 RSUD

17 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis

191,232,500.00 181,409,544.00 94.86 RSUD

2 penyediaan biaya (pegawai dan barang/jasa) operasional RSUD seperti pengadaan obat-obatan dan habis pakai, makan pasien, jasa pelayanan dan kegiatan penunjang operasional lainnya

13,895,706,638.00 12,436,517,780.00 89.50 RSUD

18 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

pembinaan tentang UKS ke sekolah-sekolah

70,500,000.00 67,849,700.00 96.24 Dinkes

19 Program Keluarga Berencana

Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

412,077,000.00 311,435,000.00 75.58 PMPKB

20 Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

16,230,000.00 16,189,950.00 99.75 PMPKB



169


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

21 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

326,200,000.00 322,694,000.00 98.93 PMPKB

22 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2,022,150,000.00 1,936,688,700.00 95.77 Dinkes


11 Meningkatnya taraf hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Sosnaker

Kegiatan Penyusunan Data Base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan

75,000,000.00 65,732,780.00 87.64

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sosnaker

Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

5,000,000.00 4,934,840.00 98.70

3 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Sosnaker

Kegiatan ini terealisasi berupa pembinaan 13 panti asuhan

15,000,000.00 14,878,230.00 99.19

4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Masyarakat dan Dunia Usaha

13,800,000.00 10,870,250.00 78.77 Sosnaker

2 Kegiatan Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

197,800,000.00 194,891,480.00 98.53 Sosnaker



170


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

3 pelaksanaan bimbingan dan pengiriman pelatihan bagi 14 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

48,300,000.00 16,657,860.00 34.49 Sosnaker

4 Kegiatan Pembinaan Karang Taruna

14,800,000.00 14,782,530.00 99.88 Sosnaker

5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

34,333,000.00 29,474,000.00 85.85 Bag.Kesra

2 monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat

105,090,000.00 88,871,000.00 84.57 Bag.Kesra

3 Kegiatan Administrasi Pengelolaan Bantuan Sosial

86,500,000.00 62,157,250.00 71.86 kesra

4 Kegiatan Administrasi Pengelolaan Bantuan Sosial

35,000,000.00 24,158,900.00 69.03 DPPKA


12 Meningkatnya kesejahteraan petani

1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1 Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air

63,000,000.00 57,667,100.00 91.54 Distanbunhut

2 Koordinasi Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dan penyusunan rencana Program WISMP dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

116,000,000.00 106,913,500.00 92.17 Distanbunhut



171


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

1 Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

27,000,000.00 27,000,000.00 100.00 KKP

2 Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

21,000,000.00 20,910,250.00 99.57 KKP

3 Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

20,800,000.00 20,425,000.00 98.20 KKP

4 Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

53,700,000.00 51,036,526.00 95.04 KKP

5 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

31,000,000.00 29,713,750.00 95.85 KKP

6 Kegiatan Penanganan Paska Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

24,000,000.00 23,824,750.00 99.27 Distanbunhut

7 Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

50,000,000.00 46,859,550.00 93.72 Distanbunhut

3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

90,227,800.00 78,567,900.00 87.08 Distanbunhut

2 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

47,525,000.00 47,383,450.00 99.70 Distanbunhut

3 Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani

427,971,495.00 395,818,050.00 92.49 Distanbunhut

4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Kegiatan Pembangunan Pusat-pusat Etalase/Eksebisi/Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

12,400,000.00 12,143,900.00 97.93 Distanbunhut

5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan



172


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

147,050,000.00 144,666,400.00 98.38 Distanbunhut

2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

40,000,000.00 39,138,600.00 97.85 Distanbunhut

6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri dari kegiatan

1 Kegiatan Penyediaan Sarana Produkasi Pertanian/Perkebunan

3,247,974,318.00 2,952,128,405.00 90.89 Distanbunhut

2 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

50,000,000.00 45,854,950.00 91.71 Distanbunhut

3 Kegiatan Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Perbantuan Pertanian dan Perkebunan

95,000,000.00 94,728,400.00 99.71 Distanbunhut

7 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

287,410,000.00 259,905,200.00 90.43 Distanbunhut

2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/ Perikanan

52,000,000.00 51,965,000.00 99.93 Disnakkan

8 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

26,242,400.00 26,195,550.00 99.82 Disnakkan

2 Kegiatan Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik

51,503,500.00 51,439,450.00 99.88 Disnakkan

9 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kegiatan Penunjang Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan Sektor Peternakan

10,464,425,000.00 8,153,710,930.00 77.92 Disnakkan



173


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan

25,422,500.00 24,600,550.00 96.77 Disnakkan

2 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

37,325,117.00 37,103,085.00 99.41 Disnakkan

11 Program Peningkatan Penerapan teknologi peternakan

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

1,395,043,583.00 1,387,617,950.00 99.47 Disnakkan

12 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

1 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer

10,000,000.00 8,477,000.00 84.77 Perekonomian

2 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

2,529,500.00 2,500,625.00 98.86 Distanbunhut

3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

753,500,000.00 743,984,850.00 98.74 Distanbunhut

4 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

971,549,000.00 962,290,700.00 99.05 Distanbunhut

5 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

634,900,000.00 634,900,000.00 100.00 KKP

13 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)



174


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

1 Kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

300,000,000.00 150,000,000.00 50.00 KKP

2 Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Lumbung Pangan

60,000,000.00 20,000,000.00 33.33 KKP


13

Berkembangnya pasar sebagai sentra perdagangan

1 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan

Kegiatan Pembangunan Pasar Perdesaan

48,962,500.00 47,087,750.00 96.17 Koperindagpastam

2 Program Pembinaan Pedangang Kaki Lima Dan Asongan

1 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedangang Kaki Lima dan Asongan


2 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedangang Kaki Lima dan Asongan


3 monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok dan Barang penting lainnya


4 Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdangangan



14 Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

1 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

34,600,000.00 34,335,400.00 99.24 Dinas Koperindagpastam

2 Program Pengembangan KewiraUsahaan dan Keunggulan Kompentitif UKM

Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD


3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi




175


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

2 penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan Penilaian Klasifikasi Koperasi


4 Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Kegiatan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah

20,000,000.00 17,409,000.00 87.05 Sekretariat Daerah, Bag.Perekonomian

5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi


6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

95,700,000.00 68,784,100.00 71.87 Bappeda dan PM

2 Kegiatan Penyusunan Data, Investasi dan Pinjaman Daerah

40,000,000.00 29,237,200.00 73.09 Bappeda dan PM


15 Berkembangnya kepariwisataan daerah

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

20,000,000.00 19,646,000.00 98.23 Budparpora

Kegiatan Event /Lomba Bidang Kepariwisataan

200,000,000.00 198,478,100.00 99.24 Budparpora

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1 Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

1,200,000,000.00 222,438,050.00 18.54 Budparpora



176


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

2 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

50,000,000.00 34,961,000.00 69.92 Budparpora

3 Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

75,000,000.00 66,501,300.00 88.67 Budparpora

Rata-rata per-sasaran 1,545,000,000.00 542,024,450.00 35.08

16 Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

50,000,000.00 49,444,500.00 98.89 Dinas Sosnaker

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

25,000,000.00 24,848,500.00 99.39 Dinas Sosnaker

2 Kegiatan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan

275,000,000.00 261,826,625.00 95.21 Dinas Sosnaker

3 Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

45,000,000.00 44,848,200.00 99.66 Dinas Sosnaker

4 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan

25,000,000.00 24,476,400.00 97.91 Dinas Sosnaker

3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

16,500,000.00 14,837,020.00 89.92 Dinas Sosnaker

2 Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja

5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 Dinas Sosnaker

3 Kegiatan Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

5,000,000.00 4,943,440.00 98.87 Dinas Sosnaker



177


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

4 Kegiatan ini terealisasi berupa memantau pelaksanaan kegiatan lembaga penyalur tenaga kerja (PJTKI).

Dinas Sosnaker

4 Program Penanggulangan Kemiskinan

1 Kegiatan Peningkatan Operasional Lembaga Pengelola Penanggulangan Kemiskinan

29,360,000.00 28,469,900.00 96.97 PMPKB

2 Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar.

73,400,000.00 44,395,550.00 60.48 Bappeda dan PM

3 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Keluarga Miskin

28,000,000.00 27,109,450.00 96.82 sosnaker

4 Kegiatan Pembinaan Lanjut Usia Luar Panti Keluarga Miskin

40,000,000.00 24,820,860.00 62.05 sosnaker

5 Kegiatan Pembinaan Keterampilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin

18,600,000.00 18,208,270.00 97.89 sosnaker

6 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

25,000,000.00 24,817,380.00 99.27 sosnaker

7 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan


5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

174,161,000.00 173,104,500.00 99.39 Badan Taskin PMPKB

2 Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan)




178


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

3 Kegiatan Sosialisasi dan Temu Kader Pos Yandu


6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1 monev perkembangan dana Kredit Mikro Nagari (KMN)

31,428,000.00 31,383,150.00 99.86 Bappeda dan PM

2 Kegiatan Pembinaan Dan Gelar Teknologi Tepat Guna

35,800,000.00 33,661,950.00 94.03 Dinas Sosnaker

7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa


2 Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat


8 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1 Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan

10,459,000,000.00 10,450,000,000.00 99.91 Badan Taskin PMPKB

2 Jumlah anggaran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM- MPd Integrasi

6,250,000,000.00 5,857,766,900.00 93.72 Badan Taskin PMPKB

9 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

661,000,000.00 434,877,000.00 65.79 Dinas Sosnaker


17 Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

24,987,500.00 17,842,750.00 71.41 PMPKB

2 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak

49,445,000.00 43,439,100.00 87.85 PMPKB

3 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

37,740,000.00 35,556,950.00 94.22 PMPKB



179


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

122,000,000.00 118,600,900.00 97.21 PMPKB

3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

134,370,000.00 114,086,050.00 84.90 PMPKB


18

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan

125,000,000.00 124,325,500.00 99.46 Dinas PU

2 Kegiatan Pembangunan Jalan

14,437,648,500.00 13,263,595,250.00 91.87 Dinas PU

3 Kegiatan Pembangunan Jembatan

1,873,420,000.00 1,818,495,970.00 97.07 Dinas PU

2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas PU

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

9,051,528,000.00 9,034,762,890.00 99.81 Dinas PU

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Dinas PU

1 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat

5,666,805,000.00 5,147,927,000.00 90.84 Dinas PU

2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat

300,000,000.00 299,683,000.00 99.89 Dinas PU

3 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

50,000,000.00 49,963,000.00 99.93 Dinas PU

4 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan

Dinas PU

1 Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

1,328,758,000.00 1,210,404,800.00 91.09 Dinas PU



180


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

2 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

285,634,000.00 252,252,000.00 88.31 Dinas PU

3 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan

570,252,400.00 460,870,030.00 80.82 Dinas PU


19 Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

50,000,000.00 49,722,000.00 99.44 Dinas PU

2 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

49,922,000.00 46,636,000.00 93.42 Dinas PU

3 Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

6,282,333,500.00 5,632,780,610.00 89.66 Dinas PU

4 Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

835,342,500.00 818,947,800.00 98.04 Dinas PU

5 Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air

24,458,800.00 20,099,000.00 82.17 Dinas PU

6 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi

1,474,720,800.00 1,461,711,950.00 99.12 Dinas PU

7 Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sungai

17,050,000.00 16,997,800.00 99.69 Dinas PU


20 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

1 Program Pemberdayaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

1 Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

2,310,000,000.00 2,292,500,000.00 99.24 Dinas PU

2 Pamsimas Hibah Insentif Desa (HID)

1,449,550,000.00 1,449,550,000.00 100.00 Dinas PU

3 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

2,060,903,000.00 1,926,076,900.00 93.46 Dinas PU

2

Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin PAMSIMAS)

1 Kegiatan Monitoring Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan

12,000,000.00 10,909,000.00 90.91 DINKES



181


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

2 Kegiatan Workshop CLTS dan Pengembangan Higiene Sanitasi

20,000,000.00 12,518,900.00 62.59 DINKES

3 Kegiatan Pelatihan Hygine dan Sanitasi

20,000,000.00 17,931,900.00 89.66 DINKES


21 Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi Pemukiman

1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

91,700,000.00 74,765,000.00 81.53 Dinas PU

2 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

49,710,000.00 48,262,400.00 97.09 RSUD

2 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

79,600,000.00 74,420,450.00 93.49 Dinas PU

3 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

798,324,000.00 574,558,900.00 71.97 Dinas PU

Rata-rata per-sasaran 1,019,334,000.00 772,006,750.00 75.74

22 Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman

Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

2,750,000,000.00 2,750,000,000.00 100.00 Dinas PU


23 Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran



182


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

200,552,000.00 200,162,000.00 99.81 BPBD

2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

384,029,000.00 364,428,000.00 94.90 BPBD


24 Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang

1 Program Perencanaan Tata Ruang

1 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

259,000,000.00 255,148,550.00 98.51 DINAS PU

2 Kegiaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

58,500,000.00 56,570,000.00 96.70 DINAS PU

2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

72,975,000.00 72,762,500.00 99.71 DINAS PU

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

50,000,000.00 41,655,100.00 83.31


25 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana/Fasilitas LLAJ

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Traffic Light

40,000,000.00 39,000,000.00 97.50 DISHUBKOMINFO

2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

8,200,000.00 6,305,000.00 76.89 DISHUBKOMINFO

3 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

164,128,000.00 158,480,600.00 96.56 DISHUBKOMINFO

2 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

195,840,000.00 181,293,500.00 92.57




183


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

26

Meningkatnya kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup

1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1,277,025,800.00 1,122,555,250.00 87.90 Distanbunhut

2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

23,000,000.00 20,839,500.00 90.61 Distanbunhut

3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

1 Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

222,777,381.00 159,839,000.00 71.75 Distanbunhut

2 Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

486,719,000.00 329,676,350.00 67.73 Distanbunhut

3 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

95,225,000.00 89,865,450.00 94.37 Distanbunhut

4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

50,000,000.00 44,499,050.00 89.00 Kantor LH

2 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

35,000,000.00 29,251,680.00 83.58 Kantor LH

3 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

26,000,000.00 17,956,900.00 69.07 Kantor LH

4 Koordinasi Penyusunan Amdal

20,000,000.00 18,848,300.00 94.24 Kantor LH

5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

30,000,000.00 20,541,300.00 68.47 Kantor LH

6 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1 Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

253,307,000.00 165,495,000.00 65.33 Kantor LH



184


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

2 Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

20,000,000.00 14,706,000.00 73.53 Kantor LH

7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

70,000,000.00 68,410,800.00 97.73 Kantor LH

8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

935,000,000.00 612,997,500.00 65.56 Kantor LH

2 Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

194,999,280.00 188,939,300.00 96.89 Kantor LH

3 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

15,000,000.00 14,978,100.00 99.85 Kantor LH


Kegiatan Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)


10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA


2 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA


3 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan


11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau





185


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

10,000,000.00 9,387,000.00 93.87 Dinas PU

2 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

60,880,000.00 47,766,450.00 78.46 Bappeda dan PM


27 Tersedianya data dan peta daerah rawan bencana

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1 Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

45,150,000.00 44,262,250.00 98.03 BPBD

2 Kegiatan Penyusunan Data Base dan Peta Kawasan Penanggulangan Bencana

48,000,000.00 44,171,500.00 92.02 BPBD


28 Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1 Kegiatan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

55,000,000.00 42,760,600.00 77.75 BPBD

2 Kegiatan Fasilitasi Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan

200,000,000.00 168,942,850.00 84.47 BPBD

3 Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan

55,250,000.00 39,439,200.00 71.38 BPBD

4 Kegiatan Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)

41,650,000.00 39,446,150.00 94.71 BPBD




186


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

29 Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1 Kegiatan Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana alam

55,000,000.00 54,757,750.00 99.56 BPBD

2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam

40,000,000.00 38,968,150.00 97.42 BPBD


30

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

25,000,000.00 24,715,500.00 98.86 Sekretariat Daerah, Bag. Hukum

2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan


2 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan


3 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


4 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan



31 Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

202,725,000.00 163,315,500.00 80.56 Sekretariat Daerah,Bag. Organisasi

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



187


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

1 penilaian camat berprestasi

62,000,000.00 50,772,950.00 81.89 Sekretariat Daerah,Bag. PUM

2 Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS

293,492,500.00 101,009,100.00 34.42 BKD dan Diklat

3 Kegiatan Penempatan PNS

71,501,700.00 56,260,850.00 78.68 BKD dan Diklat

4 Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

45,545,000.00 43,277,000.00 95.02 BKD dan Diklat

5 Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

58,200,000.00 45,205,700.00 77.67 BKD dan Diklat

6 Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

18,598,950.00 10,476,800.00 56.33 BKD dan Diklat

7 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

18,563,000.00 5,072,120.00 27.32 BKD dan Diklat

8 Kegiatan Proses penangan kasus-kasus pelanggaraan disiplin PNS

18,505,500.00 11,455,800.00 61.90 BKD dan Diklat

9 Kegiatan Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

337,650,000.00 286,360,495.00 84.81 BKD dan Diklat

10 Kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN

17,872,500.00 10,644,450.00 59.56 BKD dan Diklat

11 Kegiatan Sosialisasi peraturan kepegawaian

74,474,450.00 37,867,590.00 50.85 BKD dan Diklat

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

15,000,000.00 13,390,000.00 89.27 Dinas PU

2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

718,400,000.00 561,782,000.00 78.20 Seluruh SKPD

3 pelatihan dan pendidikan bagi aparatur Pelayanan Perizinan Terpadu

30,000,000.00 2,210,000.00 7.37 KPPT

4 pendidikan dan pelatihan dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang teknis pemadaman api

8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 BPBD



188


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

5 pendidikan dan pelatihan di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan

20,000,000.00 18,734,700.00 93.67 KPAD

6 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah

447,000,500.00 353,242,200.00 79.03 BKD dan Diklat

7 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

322,164,800.00 253,717,600.00 78.75 BKD dan Diklat

4 Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural

22,125,000.00 - - BKD dan Diklat


32 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat

1 Kegiatan Pendataan Ulang Tempat Usaha


2 Kegiatan Sosialisasi Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu

64,870,000.00 63,405,000.00 97.74 KPPT

3 Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

8,000,000.00 7,920,000.00 99.00 KPPT

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

45,231,000.00 24,217,000.00 53.54 KPPT

2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha


3 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

315,460,100.00 273,030,300.00 86.55 Disdukcapil

2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

50,000,000.00 47,778,000.00 95.56 Disdukcapil

3 Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan

536,974,830.00 525,184,435.00 97.80 Disdukcapil dan 14 Kecamatan



189


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

130,000,000.00 112,250,600.00 86.35 Sekretariat Daerah,Bag. Organisasi


33 Terwujudnya transparansi pelayanan

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

290,934,000.00 267,541,950.00 91.96 Sekretariat Daerah, Bag. Humas

2 Program Kerjasama Informasi dengan Mas media

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah


3 Program Pengembangan Data/Informasi

1 Kegiatan Penunjang Kegiatan Unit Penggerak (Focal Point) Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa


2 kerjasama berlangganan Media Cetak


3 pengembangan sistem menjadi Aplikasi Multi User, validasi data kepegawaian

35,000,000.00 15,041,500.00 42.98 BKD dan Diklat

Rata-rata per-sasaran 1,557,159,000.00 1,454,5D65,550.00 93.41

34 Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih, dan akuntabel

1 Program Peningkatan Sitem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1 Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

60,000,000.00 56,951,410.00 94.92 Inspektorat

2 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

500,175,000.00 488,802,900.00 97.73 Inspektorat

3 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

56,000,000.00 47,745,900.00 85.26 Inspektorat



190


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

4 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

43,689,600.00 32,830,000.00 75.14 Inspektorat

5 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

113,625,000.00 111,668,225.00 98.28 Inspektorat

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

35,000,000.00 26,215,300.00 74.90

2 Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida

440,000,000.00 382,868,050.00 87.02 Sekretariat Daerah, Bag. PUM

3 Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah


4 Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

1,418,000,000.00 1,286,303,490.00 90.71 Sekretariat Daerah, Bag. PUM, Bag. Umkap, Bag. Humas

5 Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

2,060,700,000.00 1,900,452,362.00

92.22 Sekretariat Daerah, Bag. Pemnag, Bag. Umkap

6 Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

10,000,000.00 - - Sekretariat Daerah, Bag. Umkap

7 Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

50,000,000.00 14,600,000.00 29.20 Sekretariat Daerah, Bag. Umkap

3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan Pelaporan dan Pemutakhiran Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara





191


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

35 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan baik

1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Administrasi Kegiatan APBD

138,825,000.00 128,566,200.00 92.61 Sekretariat Daerah, Dalbang

2 Kegiatan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

15,000,000.00 1,851,000.00 12.34 DPRD

3 Kegiatan Penatausahaan Keuangan

27,955,000.00 21,359,000.00 76.40 DPPKA

4 Kegiatan Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan SKPD

37,620,800.00 37,465,250.00 99.59 Sekretariat Daerah, Dalbang

5 Kegiatan Penyusunan Data, Investasi dan Pinjaman Daerah

40,000,000.00 29,237,200.00 73.09 DPPKA

6 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Verifikasi Realisasi Pendapatan

100,000,000.00 - - DPPKA

7 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

10,000,000.00 9,637,400.00 96.37 DPPKA

8 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran

35,000,000.00 32,266,700.00 92.19 DPPKA

9 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

111,595,000.00 105,512,670.00 94.55 SKPD

10 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

39,200,000.00 30,080,900.00 76.74 DPRD, BKD dan Diklat, Dinas Koperindagpastam, Budparpora, DPPKA

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

62,180,000.00 43,217,550.00 69.50 DPPKA

2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

281,000,000.00 263,835,200.00 93.89 DPPKA



192


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

3 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

25,300,000.00 8,676,550.00 34.29 DPPKA

4 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

312,700,000.00 249,683,250.00 79.85 DPPKA

5 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

25,300,000.00 5,928,900.00 23.43 DPPKA

6 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

127,930,000.00 117,419,300.00 91.78 DPPKA

7 Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

50,000,000.00 7,167,300.00 14.33 DPPKA

8 Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

330,740,000.00 233,836,900.00 70.70 DPPKA

9 Kegiatan Penagihan PBB & BPHTB

195,000,000.00 73,384,400.00 37.63 DPPKA

10 Kegiatan Penagihan PAD

140,000,000.00 68,496,400.00 48.93 DPPKA

11 Kegiatan Perencanaan PAD

25,000,000.00 9,895,000.00 39.58 DPPKA

12 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

30,000,000.00 13,123,250.00 43.74 DPPKA

13 Kegiatan Analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran

40,000,000.00 32,578,400.00 81.45 DPPKA

14 Kegiatan Analisa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

40,000,000.00 30,307,200.00 75.77 DPPKA

15 Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

64,700,000.00 38,225,500.00 59.08 DPPKA

16 Kegiatan Penyusunan Aplikasi Pajak Daerah.

550,000,000.00 - - DPPKA

17 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana, Operasionalisasi Pajak Daerah

575,355,000.00 335,610,750.00 58.33 DPPKA

18 Kegiatan Penyusunan Ranperda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

62,400,000.00 7,725,000.00 12.38 DPPKA



193


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

19 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

66,340,000.00 64,600,950.00 97.38 14 Kecamatan

3 Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah


4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Desa

89,275,000.00 89,227,600.00 99.95 Pemnag

5 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

42,000,000.00 40,316,400.00 95.99 DPPKA

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

377,250,000.00 283,593,600.00 75.17 DPPKA

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

310,584,500.00 198,301,950.00 63.85 SKPD

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

133,754,100.00 127,329,000.00 95.20 SKPD

2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

2,288,199,900.00 2,127,924,000.00 93.00 SKPD

3 Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas

298,510,000.00 282,890,500.00 94.77 SKPD

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ Dinas

100,000,000.00 48,103,600.00 48.10 SKPD

5 Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

272,900,000.00 270,800,000.00 99.23 SKPD

6 Kegiatan Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik, Air dan Telepon

97,150,000.00 93,857,000.00 96.61 SKPD

7 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasinal

3,260,675,000.00 2,839,283,038.00 87.08 SKPD



194


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

8 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1,947,991,250.00 1,811,801,120.00 93.01 SKPD

9 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1,312,500,425.00 1,112,478,439.00 84.76 SKPD

10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

570,630,000.00 536,222,490.00 93.97 SKPD

11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

199,955,500.00 176,614,350.00 88.33 SKPD

12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

452,500,000.00 448,876,211.00 99.20 SKPD

13 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1,294,250,000.00 1,039,104,940.00 80.29 SKPD

14 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

700,877,700.00 648,286,400.00 92.50 SKPD

15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler

200,900,000.00 173,475,800.00 86.35 SKPD

16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

4,914,466,400.00 4,707,347,063.00 95.79 SKPD


36 Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

70,000,000.00 66,947,160.00 95.64 Kesbangpol

2 Kegiatan Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

273,519,000.00 214,266,530.00 78.34 Kesbangpol

3 Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

42,721,000.00 42,612,500.00 99.75 Satpol PP

4 Kegiatan pengendalian Keamanan Lingkungan

63,375,000.00 62,371,075.00 98.42 14 Kecamatan

2 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1 Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

230,000,000.00 229,921,950.00 99.97 Satpol PP



195


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD


139,200,000.00 138,501,900.00 99.50

3 Kegiatan Kerja Sama pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

12,000,000.00 11,560,000.00 96.33 Satpol PP


16,000,000.00 15,488,920.00 96.81 Kesbangpol


37 Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah

1 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

59,814,000.00 51,638,450.00 86.33 Bappeda dan PM

2 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

35,000,000.00 24,622,750.00 70.35 Bappeda dan PM

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik.

40,000,000.00 36,326,200.00 90.82 Bappeda dan PM

2 Kegiatan Penetapan RPJMD

118,500,000.00 105,848,100.00 89.32 Bappeda dan PM

3 Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

310,000,000.00 296,238,450.00 95.56 Bappeda dan PM

4 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

50,000,000.00 43,975,850.00 87.95 Bappeda dan PM

5 Kegiatan Penetapan RKPD

7,500,000.00 6,375,000.00 85.00 Bappeda dan PM

6 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tahunan

5,000,000.00 3,833,400.00 76.67 Pariwisata

7 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah

31,872,500.00 31,556,700.00 99.01

8 Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

70,930,000.00 70,853,150.00 99.89 Bappeda dan PM



196


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD

9 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

62,000,000.00 56,169,700.00 90.60 Bappeda dan PM

3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

79,600,000.00 74,420,450.00 93.49 Bappeda dan PM

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

95,700,000.00 78,006,500.00 81.51 Bappeda dan PM

5 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

116,000,000.00 77,004,900.00 66.38 Bappeda dan PM

6 Program Pengembangan Data/informasi

Bappeda dan PM

1 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

9,000,000.00 8,569,000.00 95.21 Bappeda dan PM

2 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

7,500,000.00 7,146,000.00 95.28 Bappeda dan PM


50,000,000.00 46,320,000.00 92.64 Bappeda dan PM


8,000,000.00 7,993,000.00 99.91 Bappeda dan PM


25,000,000.00 12,097,495.00 48.39 Bappeda dan PM

6 Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi




197


(Rp.) Realisasi

(Rp.) % SKPD


6,475,000.00 4,893,650.00 75.58 Bappeda dan PM

7 Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan


8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

32,000,000.00 29,296,292.00 91.55 Set. DPRD

2 Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

19,250,000.00 2,836,350.00 14.73 Set. DPRD

3 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

100,000,000.00 712,883,400.00 712.88 Set. DPRD

4 Kegiatan Rapat-rapat Paripurna

140,000,000.00 116,009,937.00 82.86 Set. DPRD

5 Kegiatan Reses 327,000,000.00 217,265,550.00 66.44 Set. DPRD

6 Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

338,607,500.00 88,680,000.00 26.19 Set. DPRD

7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

7,445,081,500.00 6,397,152,862.00 85.92 Set. DPRD


Total 227,697,851,185.00 187,479,468,645.00 82.34

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari total belanja langsung yang dianggarkan

pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 230.527.218.608,-, untuk mencapai sasaran strategis

dianggarkan sebesar Rp. 227.697.851.185,- atau 82,34 %, sedangkan sisanya sebesar Rp.

40.218.382.540,- atau 17,66 % yang merupakan biaya operasional pada masing-masing

SKPD. Realisasi dari anggaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis adalah

sebesar Rp. 187.479.468.645,- atau 82,34 % .

NOMOR : 050/ /ORG-2013TANGGAL : 2013

1 4

1 1

2 Jumlah zakat yang dihimpun

3 Jumlah anak yang qhatam Alqur'an

4

5 Jumlah Peserta qurban

2 Sekretariat Daerah

1

2

4

5

6 1

2

7 1

2

a Angka Partisipasi Kasar (APK) :

- SD/MI

- SMP/MTs

b Angka Partisipasi Murni (APM) :

- SD/MI

- SMP/MTs

c

-

-

-

-

3

a

b

4

a

- SD

- SMP

- SMA/SMK

b

- TK

- SD

- SMP

- SMA

- SMK

Angka Melek Huruf

Mutu pendidikan dan tenaga

Kualifikasi Guru S1

Persentase Guru S1 yang bersertifikasi

Lulusan SMK yang terserap di dunia

kerja.

Pelayanan dan mutu pendidikan non

formal :

Angka Buta Aksara usia 15 tahun

Pelayanan dan mutu pendidikan

menengah :

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/MA/SMK

Lulusan SMA/MA yang diterima di

perguruan tinggi

Berkurangnya kenakalan remaja dan

perbuatan maksiat.

Jumlah SLTA yang mendapatkan

penyuluhan terhadap bahaya dan

pengaruh penyalahgunaan narkoba

Kantor Kesbangpol

Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang di

Meningkatnya mutu, perluasan,

pemerataan, dan relevansi pendidikan.

Angka partisipasi PAUD Dinas Pendidikan dan

Kantor Perpustakaan,

Arsip dan DokumentasiPelayanan dan mutu pendidikan dasar 9

tahun :

Meningkatnya peran pemangku adat dan

tokoh agama

Jumlah lembaga unsur nagari yang diberi

pelatihan, sosialisasi penyelenggaraan adat

Sekretariat Daerah

Meningkatnya jumlah konflik adat yang

dapat diselesaikan

Jumlah fasilitasi penyelesaian batas ulayat

nagari

Sekretariat Daerah

3 Meningkatnya pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

Penampilan paket kesenian dalam dan

luar negeri

Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan

OlahragaJumlah Grup Kesenian

Meningkatnya pemahaman dan

pengamalan ajaran agama

Persentase Mesjid dan mushala yang di

kunjungi dalam rangka pembinaan

keagamaan

Sekretariat Daerah dan

Kecamatan

Jumlah masyarakat yang mendaftar

berangkat haji

Meningkatnya pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah Mesjid, mushala,surau, lembaga

pendidikan keagamaan dan organisasi

keagamaan yang difasilitasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJASKPD PENANGGUNG

JAWAB

2 3


- SLB- Pengawas

56

8 1

2

9 1

2 Jumlah atlet yang berprestasi

3

4

10 I Dinas Kesehatan, RSUD

dan Badan Taskin dan

1

2

3

4 Penemuan kasus baru (CDR) TB Paru

5 Succes Rate TB

6

7 Persentase kasus Malaria yang diobati

8

9 Prevalensi HIV pada populasi dewasa

10

11

12

13 Rasio Puskesmas per satuan penduduk

14

15 Angka Kematian Bayi

16 Angka Kematian Ibu Melahirkan

17 Cakupan pelayanan nifas

18

19 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

20 Rasio posyandu per satuan balita

21

22 Bed Occupation Rate (BOR)

23 Length of Stay (LOS)

24 Turn Over Interval (TOI)

25 Bed Turn Over (BTO)

26 Net Deat Rate (NDR)

27 Gross Death Rate (GDR)

28

29 Persentase kebutuhan alat medis

30 Persentase penduduk yang

memanfaaatkan puskesmas dan

jaringannya

Cakupan balitaPenderita Pneumonia yang

mendapat pengangan pelayanan

kesehatan

Ketersediaan obat pelayanan kesehatan

dasar dan vaksin

Cakupan Neonatal Lengkap dengan

komplikasi (KN Lengkap) yang ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi

yang ditangani

Penambahan ruang rawat

inap/penggantian

Cakupan seluruh penderita acut flacid

paralysis (AFT) rate per 100. 000

penduduk usia < dari 15 tahun

Persentase Jumlah Kasus Penyakit TB

Angka kesembuhan penderita TB paru

BTA positif

Persentase Penemuan kasus malaria

Anual Paracite Index (API)

Persentase penderita yang mendapat

pengobatan

Cakupan balita penderita diare yang

mendapat pelayanan kesehatan

Jumlah Organisasi cabang Olahraga yang

Jumlah Olahraga yang berkembang

dimasyarakat yang difasilitasi

Meningkatnya kualitas kesehatan Akses dan kualitas pelayanan

kesehatan yang prima

Cakupan penderita DBD yang mendapat

Penanganan Kesehatan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan Jumlah layanan perpustakaan keliling.

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam

pembangunan

Jumlah kelompok pemuda yang dibina Dinas Kebudayaan,


Olahraga dan KecamatanJumlah kelompok usaha pemuda

produktif yang difasilitasi

Meningkatnya aktivitas keolahragaan Jumlah event olahraga yang dilaksanakan

maupun yang diikuti

Dinas Kebudayaan,


Olahraga

LEMBARAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR


JAWAB


31 Cakupan kunjungan bayi

32 Cakupan pelayanan anak balita

33

34

35

36

II

37

38 Persentase akses air minum

III

39

40

41

42 Rasio bidan per 100.000 penduduk

43 Rasio perawat per 100.000 penduduk

44

45

IV Derajat Kesehatan Masyarakat

46 Umur harapan hidup

47

48

49

50

51 Cakupan desa/ kelurahan UCI

52

53

V

54 Cakupan Peserta KB aktif

55 Rata-rata jumlah anak perkeluarga

56 Rasio Akseptor KB

57

58 Jumlah PUS yang mengikuti KB

59 Jumlah PIK remaja yang difasilitasi

VI

60

61 Meningkatnya sarana obat dan makanan

yang diawasi

Cakupan desa/ kelurahan yang

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidomologi < dari 24 jam

Persentase penduduk yang menjadi

peserta jaminan pelayananan kesehatan

Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

Jumlah partisipasi masyarakat dalam

pelayanan KB/KS

Manajemen Kesehatan yang Bermutu

Persentase ketersediaan obat sesuai

kebutuhan.

Persentase tenaga kesehatan yang

memiliki izin

Persentase posyandu purnama dan

mandiri

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD

dan setingkat

Persentase Cakupan pelayanan dasar

masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin

Persentase keluarga yang memiliki

jamban sehat

Profesionalisme Tenaga Kesehatan

Rasio dokter umum per 100.000

Rasio dokter gigi per 100. 000 Penduduk

Rasio dokter spesialis per 100. 000

penduduk

Cakupan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi

usia 0 – 11 Bulan

Cakupan anak 6-24 bulan dari keluarga

miskin yang diberi makanan pendamping

ASI

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat

perawatan

Persentase puskesmas yang memiliki

peralatan dan melaksanakan pojok PTM

Kondisi Lingkungan yang Sehat

LEMBARAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR


JAWAB


1

2

3

12 1

2

3

4

5

6

7

a Padi

b Jagung

c Kacang Tanah

d Cabe

e Tomat

f Buncis

g Wortel

h Pisang

8 Jumlah produksi perkebunan (ton)

9

a Karet

b Kakao

c Kopi

10

a Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

b PUAP

c GPP

11 Jumlah Populasi Ternak (ekor)

12 Jumlah produksi peternakan

a Sapi potong (ton)

b Kambing (kg)

c Ayam ras (kg)

d Susu (lt)

e Telur ayam dan itik (kg)

13 Jumlah produksi perikanan utama (ton)

14 Jumlah produksi hasil perikanan (ton)

15

a Pelatihan

b Kunjungan

16

a Padi (beras)

b Pisang (sale, keripik)

c Kacang tanah (kipang, pias)

Jumlah produksi pertanian tanaman

pangan dan hortikultura (ton)

Produktivitas lahan tanaman pangan dan

hortikultura (ton/ha)

Produktivitas tanaman perkebunan

(ton/ha)

Jumlah Bantuan yang diberikan kepada

petani :

Pelatihan dan pembinaan penyuluh

lapangan (LAKU)

Jumlah anggota kelompok wanita tani

yang mengikuti penyuluhan sumber

pangan alternatif dalam hal

penganekaragaman konsumsi pangan

Jumlah unit pengolahan hasil komoditi

pertanian tanaman pangan dan

hortikultura:

Persentase penyaluran anak terlantar ke

panti sosial

Meningkatnya kesejahteraan petani Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan Dinas Pertanian,

Perkebunan dan

Kehutanan, dan Dinas

Peternakan dan

Perikanan serta Kantor

Ketahanan Pangan

Jumlah Desa/ Nagari Mandiri Pangan

Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT)

yang dibina untuk pengembangan dan

pemanfaatan perkarangan

Jumlah kelompok masyarakat yang

dibina dalam usaha pangan lokal

berbasis tepung-tepungan (non beras,

non terigu)

11 Meningkatnya taraf hidup Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan

aksesibilitas terhadap pelayanan sosial

masyarakat

Persentase PMKS yang menerima

pelayanan sosial

Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja

Jumlah lembaga sosial yang aktif dalam

masyarakat

LEMBARAN KEEMPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR


JAWAB


17

a Kakao

b Tebu

18

a Ikan Bilih

b Belut

19

20

21

a JITUT (ha)

b JIDES (ha)

c Jalan Produksi (Km)

d JUT (km)

e Embung (Unit)

f Pos IB (unit)

g Poskeswan (unit)

13 1

2 Jumlah Pembinaan pengelola pasar

3 Jumlah Informasi harga sembako

4

14 1 Persentase Koperasi aktif dan berkualitas

2 Jumlah Industri yang berlabel halal

3

4

5 Jumlah investasi daerah

6 Jumlah penyertaan modal pemda

15 1

2 Jumlah kunjungan wisata

3

4

5

6

16 1

2

3

4

6

17 1

2

Meningkatkan peran dan partisipasi

perempuan dalam pembangunan

Fasilitasi kelembagaan perlindungan

perempuan dan anak serta organisasi

perempuan yang dibina

Badan Taskin dan PMPKB

Jumlah Nagari yang dibina dalam

pemahaman pengarusutamaan gender

Menurunnya jumlah penduduk miskin dan

pengangguran

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang

dibantu dalam upaya pemenuhan

kebutuhan pangan


Kerja dan Badan Taskin

dan PMPKB

Jumlah pencari kerja yang dilatih

Jumlah penyaluran Naker melalui

lembaga penyaluran tenaga kerja

Jumlah kasus ketenagakerjaan yang

Jumlah lembaga ekonomi nagari yang

difasilitasi

Berkembangnya kepariwisataan daerah Jumlah objek wisata unggulan yang Dinas Kebudayaan,


OlahragaJumlah event dan promosi

kepariwisataan yang dilaksanakan

Jumlah event dan promosi pameran

pariwisata yang diikuti

Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi &

event pagelaran seni budaya dalam dan

luar daerah

Jumlah pengelola objek wisata yang

Berkembangnya pasar sebagai sentra

perdagangan

Jumlah pasar Nagari yang memenuhi

standar kenyamanan dan kebersihan

Dinas Koperasi,

Perindustrian,

Perdagangan, Pasar dan

Pertambangan

Jumlah pengujian ukur, timbang takar

dan perlengkapan

Berkembangnya usaha mikro, kecil,

menengah dan koperasi

Dinas Koperasi,

Perindustrian,

Perdagangan, Pasar dan

PertambanganJumlah IKM Formal yang telah memiliki

label HAKI

Jumlah pengenalan produk unggulan

daerah


perikanan:

Jumlah sarana dan prasarana pemasaran

ternak yang direhabilitasi

Jumlah event promosi produk hasil

peternakan yang diikuti

Jumlah infrastruktur pertanian yang

dibangun dan yang direhab :


perkebunan:


JAWAB

LEMBARAN KELIMA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR


3

4

5

18 1 Jumlah panjang jalan yang dibangun

2 Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi

3 Jumlah Jembatan yang dibangun

4 Jembatan yang direhabilitasi

5 Jumlah sarana ke PU-an

19 1

2

20 Dinas Pekerjaan Umum

21 1 Drainase yang dibangun/direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum

2 Jumlah sarana air limbah yang dibangun

22

23

24 1 Jumlah Produk tata ruang yang disusun

2 Jumlah Dokumen RTR yang diperdakan

3 Jumlah advice planning yang diterbitkan

25 1 Jumlah Traffic light yang dipelihara

2 Jumlah rambu lalulintas yang terpasang

3 Jumlah rambu lalulintas yang terpelihara

5 Marka jalan yang terpasang

6

26 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Lingkungan Hidup

1

2

3

4

5

6 Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

7 Kasus ilegal logging

8 Kasus Kebakaran Hutan yang ditangani

1

2

Kantor Lingkungan Hidup

dan Dinas Pertanian,

Perkebunan dan

Kehutanan

29 Meningkatnya sarana prasarana


Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dan


Badan Penanggulangan

Bencana Daerah


Bencana Daerah

Jumlah dokumen penanggulangan

bencana (Peta, Database, Rencana

Kontinjensi)28 Meningkatnya pengetahuan dan

kesiapsiagaan masyarakat dalam


Jumlah masyarakat yang mendapatkan

sosialisasi penanggulangan bencana


Bencana Daerah

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang

memenuhi persyaratan administrasi dan

teknisPersentase informasi lingkungan yang

tersedia dengan kualitas baik dan mudah

diakses

27 Tersedianya data dan peta daerah rawan

bencana

Jumlah pelaksanaan pemantauan daerah

rawan bencana

Meningkatnya sarana dan prasarana

perhubungan

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informasi

Jumlah kendaraan angkutan umum dan

barang yang diuji kelayakan

Frekuensi pengelolaan sistem controll

landfill pada TPA Bukik Sangkiang

Persentase nagari yang melaksananan 3 R

Persentase status mutu sumber air,

udara, tanah yang baik

Meningkatnya kesiagaan dalam


Jumlah sarana dan prasarana



Bencana Daerah

Tersedianya acuan peruntukan dan

pemanfaatan ruang


Bencana Daerah

Meningkatnya cakupan pelayanan air

bersih

Jumlah prasarana air bersih yang dibangun

Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi

Pemukiman

Meningkatnya kuantitas dan kualitas

perumahan

Jumlah rumah tidak layak huni yang

direhabilitasi


Kerja

Persentase pengaduan perlindungan

anak dari tindak kekerasan yang

diselesaikan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan

dan jembatan

Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatnya kualitas sumber daya air

dan irigasi

Jumlah irigasi yang dibangun/

ditingkatkan (rehab rekon)

Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah lembaga P3A/GP3A yang

diberdayakan

Jumlah perempuan rawan ekonomi,

kesehatan dan pendidikan yang dibina

Jumlah Kasus KDRT yang ditangani

LEMBARAN KEENAM LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR


JAWAB


30 1

2

3

4

5

6

1

2

3

32 1 Jumlah perizinan yang dikeluarkan

2 Lama waktu penyelesaian izin :

a SITU

b SIUP

c TDP

d HO

e SIUH/TDUH

f TDG

g SIUJK

h SIUI/TDI

i IMB

3

a

b

c

4

5

Terwujudnya transparansi pelayanan 1

2

3

34 1

2

3

4 LAKIP Kabupaten dengan kriteria

Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih,

dan akuntabel

Jumlah Pelaksanaan koordinasi antar

unsur pimpinan daerah dan atau instansi

vertikal

Data Penyelenggara negara yang wajib

melaporkan harta kekayaannya

Jumlah temuan hasil pemeriksaan

33 Jumlah berita Tanah Datar yang dimuat

dalam media cetak dan elektronik


Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informasi Jumlah media informasi dan dokumentasi

melalui media luar ruangan

Jumlah sistem aplikasi informasi

pemerintah daerah secara elektronik

Persentase kepala keluarga yang yang

telah memiliki kartu keluarga


Inspektorat

Persentase SKPD yang telah menerapkan

SOP

Rekomendasi perbaikan pelayanan yang

telah ditindak lanjuti oleh unit pelayanan

Dokumen Adm Kependudukan yang

diterbitkan :

Persentase penduduk yang wajib KTP

yang sudah memiliki KTP

Persentase penduduk yang telah

memiliki akte kelahiran

Badan Kepegawaian

Daerah dan DiklatJumlah aparatur yang mengikuti diklat

yang diselenggarakan oleh BKD dan

DIKLATPersentase SKPD yang sudah tepat

ukuran tepat fungsi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kantor Perizinan

Pelayanan Terpadu,

Dinas Capil dan

Kependudukan dan

Sekretariat Daerah

Jumlah kasus hukum yang melibatkan

pemerintah daerah dan aparatur yang

difasilitasi baik di luar maupun di dalam

pengadilan

Jumlah informasi permasalahan HAM

Daerah dalam bentuk Laporan RANHAM

Jumlah kasus yang berpotensi

menyebakan gangguan kantrantibmas

yang teridentifikasi

Jumlah kasus pelanggaraan perda yang

ditangani

31 Meningkatnya kualitas dan kompetensi

SDM aparatur

Jumlah CPNS yang direkrut

Meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap norma-norma dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah penyuluhan dan sosialisasi

produk hukum pusat dan daerah.

Sekretariat Daerah,

Kantor Kesbangpol dan

satpol PPJumlah rancangan produk hukum daerah

yang telah dibahas sesuai dengan

peraturan yang lebih tinggi


JAWAB

LEMBARAN KETUJUH LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR


5

6

7

1 Persentase Asset yang terinventarisir

2

3 Peningkatan Penerimaan daerah

4

1

2

37 Meningkatnya efektifitas perencanaan

pembangunan daerah

1

2

3

4

BUPATI TANAH DATAR

36 Meningkatnya ketentraman dan

kenyamanan masyarakat

Jumlah kerjasama dengan TNI/POLRI dan

kejaksaan untuk mecegah kejahatan dan

pengembangan kemampuan aparat

satuan Pol PP

Satpol PP dan

Kecamatan

Jumlah satuan perlindungan masyarakat

(SATLINMAS) kecamatan yang telah

mendapat sosialisasi

35 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan

asset daerah dengan baik

M. SHADIQ PASADIGOE

Jumlah Pilar batas wilayah administrasi

pemerintahan

Sekretariat Daerah,

Sekwan, Bappeda dan

PMJumlah hearing yang dilakukan

Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah

tepat waktu

Persentase pengadaan barang/jasa

melalui pelelangan maupun seleksi

Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan

dan AsetJumlah Dokumen APBD yang disusun

sesuai dengan kaedah penganggaran dan

disampaikan tepat waktu

Opini BPK terhadap laporan keuangan

Jumlah Dokumen Data dan Informasi

Pendukung Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten tepat

waktuHasil Evaluasi IKK dan LPPD

LEMBARAN KEDELAPAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR


JAWAB

Sasaran tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu ... · Sasaran 12 : Meningkatnya kesejahteraan petani Sasaran tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu) Indikator kinerja yang dapat

Documents