1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengembangan SDM merupakan cara organisasi agar dapat
mempertahankan eksistensi kerja semua komponen organisasi. Sebuah organisasi
harus mampu mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia yang
dimilikinya agar pencapaian sasaran dapat terlaksana, namun hal tersebut tidaklah
sederhana perlu pemahaman yang baik tentang organisasi, perlu ada strategi
pengembangan yang matang agar SDM yang dimiliki sebuah organisasi terpakai
sesuai kebutuhan.
Badan Kepegawaian Negara merupakan lembaga pemerintah pusat yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden.
BKN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
dan dalam pelaksanaan tugas operasional dikoordinasikan oleh Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara. BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang manajemen Kepegawaian Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Pengembangan SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah-satunya
adalah dengan melalui promosi jabatan. Dengan adanya target promosi, pegawai
akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya
oleh atasan sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi.
2
Promosi jabatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang
dimiliki organisasi, selain itu promosi jabatan bertujuan untuk meregenerasi
sumber daya manusia dalam organisasi demi kelangsungan organisasi tersebut.
Penilaian prestasi kerja terhadap pegawai merupakan tolak ukur utama dalam
pengembangan SDM. Adapun pengertian penilaian prestasi kerja menurut ahli
adalah sebagai berikut:
Mangkuprawira (2004:166), mendefenisikan penilaian prestasi kerja
sebagai proses yang dilakukan suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja
pekerjaan seseorang. Sementara itu Menurut Hasibuan (2003:93), prestasi kerja
adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan
kesungguhan serta ketepatan waktu.
Dengan penilaian prestasi kerja maka manajer dapat mengetahui seberapa
mampu karyawan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Dengan demikian perusahaan dapat menentukan balas jasa yang layak
baginya. Dalam penilaian prestasi kerja sering muncul berbagai permasalahan
salah-satunya adalah tidak semua penilaian sesuai dari semua situasi dan kondisi
nyata.
Promosi jabatan merupakan sarana yang dapat mendorong pegawai untuk
lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam
lingkungan organisasi. Dengan melihat fakta tersebut maka penilaian kerja yang
mengarah pada promosi jabatan harus dilakukan dengan efektif agar dapat
3
diterima semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Penilaian kinerja dan
promosi jabatan sangat erat kaitanya dan juga menjadi hal sensitif dalam
perusahaan. Dari latar belakang pemikiran di atas, penulis bermaksud
mengadakan penelitian tentang pengaruh penilaian prestasi kerja dalam kaitannya
dengan promosi jabatan karyawan dari penelitian tersebut penulis berniat untuk
menulis sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Terhadap Promosi Jabatan Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor
Regional IV Makassar”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembahasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
“Apakah pelaksanaan penilaian prestasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap promosi jabatan pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV
Makassar?”.
1.3. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :
a. Umum.
Pihak-pihak lain yang terkait dalam permasalahan penilaian prestasi kerja dan
promosi jabatan, penilaian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi
tambahan.
4
b. Perusahaan.
Menambah masukan bagi perusahaan yang terkait dengan bidang SDM
khususnya masalah penilaian prestasi kerja dan promosi jabatan karyawan, hal
tersebut sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan
c. Pegawai.
Melalui penelitian ini maka karyawan diharapkan memberikan konstribusi
yang berharga bagi penyempurnaan pelaksanaan penilaian prestasi kerja dan
promosi jabatan, yang pada akhirnya dapat menguntungkan karyawan.
d. Penulis.
Merupakan syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi Universitas
Hasanuddin Makassar. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah
wawasan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.
1.4. Sistematika Penulisan Skripsi
Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengan
susunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini memuat tentang Latar belakang, Rumusan Masalah,
Manfaat penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.
5
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai
tinjauan/landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah
dikemukakan, kerangka pikir, dan hipotesis.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, metode
penelitian, variabel-variabel, operasional variabel, populasi sampel,
data dan sumber data, dan teknik analisis data.
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek
penelitian, dijelaskan pula sejarah perusahaan dari awal berdirinya.
BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan
masalah.
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini hasil dalam penelitian di jelaskan secara ringkas dan
merupakan inti dari semua kegiatan yan dilakukan dalam
penelitian.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fadly Syafaat (2009),
mengenai Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan
pada PT. Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar. Menyatakan bahwa terdapat
hubungan yang positif antara penilaian prestasi dengan promosi jabatan, yang
ditunjukkan oleh angka korelasi sebesar 0,768. Tanda positif berarti, jika hasil
penilaian prestasi kerja seorang karyawan semakin bagus, maka semakin besar
kesempatannya untuk dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi, dan
sebaliknya. Sedangkan hasil Determinasi (R2) sebesar 0,590 menunjukkan bahwa
promosi jabatan PT. Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar sebesar 59%
dipengaruhi penilaian prestasi kerja dan 41% dipengaruhi faktor lain.
Irsanti Abbas (2005) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh
Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa terdapat
hubungan yang sangat kuat antara penilaian prestasi kerja karyawan terhadap
promosi jabatan. Sedangkan koefisien determinasi adalah 0,86. Hal ini
menunjukkan bahwa 86% promosi jabatan ditentukan oleh penilaian prestasi kerja
dan 14% oleh faktor lain.
7
2.2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manusia merupakan elemen terpenting dalam mengelola dan
menggerakkan faktor-faktor produksi seperti modal, bahan mentah, peralatan, dan
lain-lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Bila suatu perusahaan mengalami
perkembanagan maka makin sulit pula perencanaan dan pengendalian
pegawainya, hal ini terjadi karena makin kompleksnya permasalahan yang muncul
menyertai setiap kemajuan. Dalam situasi yang seperti ini maka perusahaan wajib
memiliki manajer personalia yang handal untuk mengatasi masalah yang berkaitan
dengan kegawaian. Jika suatu perusahaan mampu mengatasi masalah-masalah
tentang karyawan maka keharmonisan semua komponen perusahaan akan
terbangun, hal ini tentusaja akan membawa dampak positif dalam hal
produktifitas.
Mangkuprawira (2004:166) mengatakan bahwa manajemen sumber daya
manusia merupakan penerapan pendekatan SDM dimana secara bersama-sama
terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu (1) tujuan untuk perusahaan dan
(2) untuk pegawai, keduanya adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai faktor produksi melainkan
harus diperlakukan dengan emosi dan perasaan.
Berikut ini beberapa pengertian manajemen SDM menurut beberapa pakar yang
telah terpublikasi:
Alex Nitisemito (1996:10) mengartikan SDM sebagai suatu ilmu dan seni
untuk melaksanakan planning, organizing, actuating, dan controlling, sehingga
8
efektifitas dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam
pencapaian tujuan.
Menurut Gary Dessler (2003:2) mengatakan bahwa manajemen SDM
adalah kebijakan dan cara-cara yang dipraktekan dan berhubungan dengan
pemberdayaan manusia atau aspek-aspek SDM dari sebuah posisi manajemen
termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, penghargaan dan penilaian.
Wayne Mondy (2008:4) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya
manusia adalah pemanfaatn sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan
organisasi.
2.3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan pekerjaan seharusnya organisasi memperhatikan
fungsi-fungsi manajemen dan fungsi operasional seperti yang dikemukakan oleh
Flippo Edwin B. (Flippo, 1996:5-7). Menurutnya, fungsi-fungsi manajemen
sumber daya manusia ada dua, yakni:
1. Fungsi manajemen
Fungsi ini terdiri dari:
a. Perencanaan (Planning)
Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga
kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan.
9
b. Pengorganisasian (Organizing)
Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang
mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik
sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.
c. Pengarahan (Directing)
Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing
adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi,
sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan sdm agar karyawan
bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
d. Pengawasan (Controlling)
Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan
segera dilakukan perbaikan.
2. Fungsi Operasional
Fungsi ini terdiri dari:
a) Pengadaan (Procurement)
Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan
tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.
b) Pengembangan (Development)
10
Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program
pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat
melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus
berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan
meningkatnya kesulitan tugas manajer.
c) Kompensasi (Compensation)
Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas
jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan
kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau
organisasi.
d) Integrasi (Integration)
Merupakan usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu,
organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Oleh sebab itu harus
dipahami sikap prinsip-prinsip pegawai.
e) Pemeliharaan (Maintenance)
Setelah keempat fungsi dijalankan dengan baik, maka diharapkan
organisasi atau perusahaan mendapat pegawai yang baik. Maka fungsi
pemeliharaan adalah dengan memelihara sikap-sikap pegawai yang
menguntungkan perusahaan.
f) Pemutusan Hubungan Kerja (Separation)
Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab
perusahaan untuk mengembalikan pegawainya ke lingkungan
11
masyarakat dalam keadaan sebaik mungkin, bila organisasi atau
perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja.
2.4. Penilaian Prestasi Kerja
Suatu instansi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan, tujuan inilah
yang membuat instansi atau perusahaan tersebut ada namun terkadang muncul
kendala yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai. Untuk mencegahnya maka
perusahaan harus mendorong karyawan untuk mencapai kinerja dan prestasi yang
lebih baik dari waktu ke waktu.
Menurut Hasibuan (2003:105), prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang
dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang
didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketepatan waktu.
Prestasi kerja dipengaruhi oleh tiga faktor yakni kemampuan dan minat seorang
pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran,
serta tingkat motivasi seorang pekerja.
Mangkuprawira (2004), mendefenisikan penilaian prestasi kerja sebagai
proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan
seseorang. Dari hasil pembahasan di atas, maka pelaksanaan penilaian prestasi
kerja di dalam suatu organisasi sangatlah penting. Dengan penilaian prestasi pihak
perusahaan dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
keterampilan dan mengembangkan karyawannya, sesuai dengan potensi dan
keterampilan dari karyawan tersebut.
12
Dari beberapa pengertian penilaian prestasi kerja diatas maka kita dapat
menyimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja membuat karyawan mengetahui
tentang hasil kerja dan tingkat produktifitasnya hal tersebut berguna sebagai
bahan pertimbangan yang paling baik dalam menentukan pengambilan keputusan
dalam hal promosi jabatan. Selain itu pelaksanaan penilaian prestasi kerja sangat
penting dilakukan untuk membantu pihak manajemen di dalam mengambil
keputusan mengenai pemberian bonus, kenaikan upah, pemindahan maupun
pemutusan hubungan kerja karyawan. Adapun beberapa indikator penilaian
prestasi keja menurut Malayu S.P Hasibuan (2003:95) :
a. Kesetiaan
Kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela
organisasi di dalam maupun dilura pekerjaannya.
b. Kejujuran
Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi
perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti
kepada para bawahannya.
c. Kedisiplinan
Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan
yang ada mengajukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan
kepadanya.
d. Kreativitas
Kemampuan karyawan dan mengembangkan kreativitas untuk
menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna.
13
e. Kerja Sama
Kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan
lain, sehingga hasil pekerjaan akan lebih baik.
f. Kepemimpinan
Kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mempunyai pribasi yang
kuat, dihormati, beribawa dan dapat memotivasi orang lain atau
bawahannya untuk bekerja secara efektif.
g. Kepribadian
Sikap, perilaku, kesopanan, disukai, memberikan kesan yang
menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik dan penampilan simpatik
serta wajar dari karyawan tersebut.
h. Prakarsa
Kemampuan berfikir yang rasional dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk
menganalisa, menilai, menciptakan, memberikan alas an, mendapat
kesimpulan dan membuat keputusan. Penyelesaian masalah yang
dihadapinya.
i. Kecakapan
Kecakapan karyawan dalam menyatakan dan menjelaskan semua yang
terlibat di dalam penyusunan kebijakan perusahaan.
j. Tanggung Jawab
Kejadian karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya,
pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakannya
perilaku serta hasil kerja dari bawahannya.
14
2.4.1. Tujuan dan Manfaat Penilaian Prestasi Kerja
Adapun tujuan dan manfaat dari penilaian prestasi kerja (Mangkuprawira
2004) adalah sebagai berikut :
1. Perbaikan kinerja.
Umpan balik pelaksanaan kerja bermanfaat bagi karyawan, manajer dan
Departemen personalia dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk
memperbaiki kinerja.
2. Penyesuaian kompensasi.
Penilaian prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam
menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi
lainnya.
3. Keputusan penempatan.
Promosi, transfer, dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada
prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan
bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu.
4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan.
Prestasi yang buruk mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian
juga, setiap karyawan hendaknya selalu mampu mengembangkan diri.
15
5. Perencanaan dan pengembangan karir.
Umpan balik kinerja membantu proses pengambilan keputusan tentang
karirspesifik karyawan.
6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing.
Prestasi kerja yang baik atau buruk mencerminkan kekuatan atau
kelemahan
prosedur staffing departemen personalia.
7. Ketidak-akuratan informasional.
Suatu prestasi kerja yang buruk dapat mengindikasikan kesalahan dalam
informasi analisis pekerjaan, rencana SDM, atau hal lain dalam sistem
manajemen personal.
8. Kesalahan rancangan pekerjaan.
Prestasi kerja yang buruk merupakan suatu gejala dari rancangan
pekerjaan yang keliru.
9. Kesempatan kerja yang sama.
Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan
penempatan internal diambil tanpa adanya perbedaan.
10. Tantangan-tantangan eksternal.
16
Terkadang penilaian prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar
lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi keuangan atau
masalah-masalah yang berhubungan dengan pribadi lainnya. Dengan
penilaian prestasi departemen personalia dapat menawarkan bantuan.
11. Umpan balik pada SDM.
Kinerja yang baik dan buruk diseluruh organisasi mengindikasikan
bagaimana baiknya fungsi departemen SDM yang diterapkan.
2.4.2. Metode-metode Penilaian Prestasi Kerja
Dalam menilai kinerja seorang karyawan, hendaknya berorientasi pada
objektivitas jika tidak maka hasil dari penilaian bias saja menimbulkan masalah
dalam perusahaan. Untuk mengatasinya maka dibutuhkan metode yang efektif dan
efisien. Berikut ini adalah metode penilaian yang dikemukakan Rivai (2006:309):
1. Penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa lalu.
Melalui metode ini manajer menilai dengan mengunakan data masa lalu
untuk menentukan seberapa besar produktifitas seorang karyawan. Teknik-
teknik penilaian ini terdiri dari :
a. Rating scale (skala penilaian).
Tenik ini adalah teknik yang paling sederhana dan mudah dimana
atasan langsung memberikan penilaian kepada karyawan dengan
menggunakan skala yang biasanya berupa angka atau huruf.
17
b. Checklist.
Metode ini dilakukan oleh atasan langsung, yang bertujuan untuk
mengurangi beban penilai karena tinggal memilih kalimat pernyataan
yang menggambarkan karakteristik dan prestasi kerja karyawan.
Pembobotan dilakukan pada item agar hasil penilaian dapat
dikuantifikasikan.
c. Metode peristiwa kritis.
Merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan
penilai mengenai perilaku karyawan yang sangat baik atau sangat buruk
sekalipun dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjanya.
d. Metode peninjauan lapangan.
Metode ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk
mengevaluasi kinerja karyawan secara langsung.
e. Tes dan observasi.
Pada metode ini karyawan akan diberikan pertanyaan tertulis untuk
mengukur seberapa kemampuan dan pengetahuannya..
f. Metode evaluasi kelompok.
Terdiri dari tiga metode. Pertama, metode ranking, yaitu penilaian
dilakukan dengan membandingkan karyawan yang satu dengan
karyawan yang lainnya untuk menentukan siapa yang paling baik
18
kinerjanya. Kedua, Grading atau forced distribution. Pada metode ini,
penilaian dilakukan dengan memisahkan karyawan ke dalam klasifikasi
yang berbeda, dimana setiap klasifikasinya memiliki proporsi tertentu.
Ketiga, Point allocation method, dimana penilai diberikan sejumlah
nilai total untuk dialokasikan diantara para karyawan dalam kelompok.
2. Penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa depan.
Metode penilaian prestasi kerja berorientasi masa depan memusatkan
prestasi pada masa yang akan datang melalui penilaian potensi
karyawan dan penetapan sasaran kerja yang sesuai dengan jabatan
karyawan. Metode ini terdiri dari :
a. Penilaian diri.
Teknik evaluasi ini berguna untuk melanjutkan pengembangan diri.
Apabila karyawan menilai dirinya sendiri, perilaku defensif cenderung
tidak terjadi, sehingga upaya perbaikan diri juga cenderung
dilaksanakan.
b. Penilaian psikologis.
Dalam metode ini biasanya perusahaan bekerja sama dengan psikolog.
Pendekatan emosional biasanya paling banyak digunakan.
c. Teknik pusat penilaian.
19
Metode ini dilakukan jika perusahaan memiliki tim penilai khusus
untuk mengidentifikasi kemampuan manajemen di masa depan.
Penilaian ini bisa meliputi wawancara mendalam, tes-tes psikologi,
diskusi kelompok simulasi, dan sebagainya untuk mengevaluasi potensi
karyawan diwaktu yang akan datang.
d. Pendekatan management by objective.
Bahwa setiap karyawan dan penyelia secara bersama-sama menetapkan
tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja diwaktu yang
akan datang. Kemudian dengan menggunakan sasaran tersebut,
penilaian prestasi kerja dilakukan secara bersama pula. Menurut Rivai
(2006), manajemen berdasarkan Management By Objective (MBO)
adalah suatu bentuk penilaian dimana karyawan dan penyelia bersama-
sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja
diwaktu yang akan datang. Metode ini lebih mengacu pada pendekatan
hasil.
Menurut Rivai (2009) ada 3 (tiga) pendekatan yang paling sering dipakai
dalam penilaian prestasi kerja,antara lain :
1. Sistem Penilaian (rating system)
Sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu suatu daftar karakteristik, bidang,
ataupun perilaku yang akan dinilai dan sebuah skala ataupun cara lain
untuk menunjukkan tingkat kinerja dari tiap halnya. Perusahaan yang
menggunakan sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan
20
konsistensi dalam proses penilaian prestasi kerja. Kelemahan sistem ini
adalah karena sangat mudahnya untuk dilakukan, para manajerpun jadi
mudah lupa mengapa mereka melakukannya dan sistem inipun
disingkirkannya.
2. Sistem Peringkat (ranking system)
Sistem peringkat memperbandingkan karyawan yang satu dengan yang
lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya, misalnya: total pendapatan ataupun kemampuan manajemen.
Sistem ini hampir selalu tidak tepat untuk digunakan, karena sistem ini
mempunyai efek samping yang lebih besar daripada keuntungannya.
Sistem ini memaksa karyawan untuk bersaing satu sama lain dalam
pengertian yang sebenarnya. Pada kejadian yang positif, para karyawan
akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan menghasilkan lebih banyak
prestasi untuk bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Sedangkan
pada kejadian yang negatif, para karyawan akan berusaha untuk membuat
rekan sekerja (pesaing)-nya menghasilkan kinerja yang lebih buruk dan
mencapai prestasi yang lebih sedikit dibandingkan dirinya.
3. Sistem berdasarkan tujuan (object-based system)
Berbeda dengan kedua sistem diatas, penilaian prestasi berdasarkan tujuan
mengukur kinerja seseorang berdasarkan standar ataupun target yang
dirundingkan secara perorangan. Sasaran dan standar tersebut ditetapkan
secara perorangan agar memiliki fleksibilitas yang mencerminkan tingkat
perkembangan serta kemampuan setiap karyawan.
21
2.4.3. Hambatan-hambatan dalam Penilaian Prestasi Kerja
T.Hani Handoko (1995:140-141) mengatatakan bahwa ada 5 (lima)
kendala dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu:
1. Halo Effect
Kendala ini muncul ketika orang yang menilai memiliki hubungan dengan
karyawan yang dinilai, menurut Handoko faktor tersebut akan
mempengaruhi objektifitas atau berpotensi menimbulkan bias.
2. Kesalahan Kecenderungan Terpusat
Penilai terkadang tidak merasa nyaman memberikan penilaian yang terlalu
baik atau terlalu buruk sehingga hanya memberikan penilian rata-rata.
3. Bias Terlalu Lunak dan Terlalu Keras.
Bila standar penilaian prestasi tidak jelas maka akan muncul
kecenderungan penilai memberikan penilaian yang terlalu lunak maupun
penilaian yang terlalu ketat.
4. Prasangka Pribadi.
Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seorang atau
kelompok bisa mengubah penilaian. Sebab-sebab prasangka pribadi lain
yang mempengaruhi penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan,
agama, kesamaan kelompok dan status sosial.
5. Pengaruh Kesan Terakhir.
Kesan terakhir terkadang memberikan pengaruh yang domonan dalam
proses penilaian. Bila suatu pekerjaan atau tugas berakhir maka penilaian
22
akan baik pula namun jika berakhir buruk maka keseluruhan penilain akan
menjadi buruk.
2.5. Syarat-syarat Penilai
Suatu penilaian dikatakan berhasil apabila hasilnya jujur dan sesuai
dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan, namun untuk menghasilkan
penilaian yang berkualitas dibutuhkan tenaga penilai yang berkualitas dan
berpengalaman. Hasibuan (2003:91), menyatakan bahwa seorang penilai yang
baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
1. Untuk mendapatkan penilaian yang jujur, adil dan objektif maka penilai
haruslah orang yang mengerti tentang faktor-faktor yang menjadi indicator
penilaian.
2. Penilai harus tegas dan hendaknya mendasarkan penilaiannya pada benar
atau salah, baik atau buruknya terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga
penilaiannya jujur, adil, dan objektif.
3. Penilai harus mempunyai authority (kewenangan) formal supaya mereka
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2.6. Unsur-unsur yang Dinilai
Menurut Hasibuan (2003:194), unsur yang dinilai dalam melakukan
penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan dan
organisasi, hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai
dengan jabatannya, kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
23
kepadanya dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah
ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam
menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien,
kemampuan karyawan untuk bekerjasama dengan rekan, atasan dan bawahannya;
kepribadian karyawan, yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan dan
penampilan serta tanggungjawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, sarana dan
prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. Menurut Lazer dan Wikstrom
(1997) dalam Rivai (2006), unsur-unsur yang dinilai dibagi menjadi tiga
kelompok :
1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode,
teknik dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta
pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya.
2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas
perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing
kedalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada
intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi serta tanggung
jawabnya sebagai seorang karyawan.
3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama
dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi dan lain-
lain.
24
2.7. Promosi Jabatan
Promosi jabatan adalah hal yang menjadi impian setiap karyawan.
Menurut Prof. Sondang P.Siagian (2009:169), Promosi jabatan adalah
pemindahan pegawai/karyawan, dari satu jabatan/tempat kepada jabatan/tempat
lain yang lebih tinggi serta diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang
yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Dan pada umumnya
promosi yang diikuti dengan peningkatan income serta fasilitas yang lain.
Penghargaan atas hasil kinerja biasanya dinyatakan dalam bentuk promosi
jabatan. Seorang karyawan memandang promosi sebagai sesuatu yang paling
menarik dibandingkan dengan kompensasi lain hal ini disebabkan karena promosi
bersifat permanen dan berlaku untuk jangka waktu yang lama. Istilah promosi
jabatan berarti kemajuan, dimana sebuah promosi dapat terjadi ketika seorang
karyawan dinaikkan jabatannya dari posisi yang rendah ke posisi yang lebih
tinggi. Kenaikan gaji dan tanggung jawab biasanya turut menyertai promosi
jabatan.
2.7.1. Tujuan dan Manfaat Promosi Jabatan
Menurut Henry Simamora (1999:587) manfaat dari promosi jabatan adalah
sebagai berikut:
1. Promosi jabatan memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan
keahlian dan kemampuan karyawan setinggi mungkin.
2. Promosi jabatan seringkali diberikan mengimbali karyawan yang
berkinerja sangat baik. Karyawan yang dihargai promosi jabatan akan
25
termotivasi untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi lagi jika mereka
merasa bahwa kinerja yang efektif menyebabkan promosi jabatan.
3. Riset memperlihatkan bahwa kesempatan untuk promosi jabatan dan
tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi berkorelasi secara signifikan.
Sistem promosi jabatan karyawan yang efektif dapat menyebabkan
efisiensi organisasional yang lebih besar dan tingkat moral kerja karyawan
yang tinggi.
Menurut Mangkuprawira (2004:196), promosi jabatan memiliki manfaat baik
bagi perusahaan maupun karyawan, antara lain :
1. Promosi dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan kemampuan
karyawan untuk memperluas usahanya.
2. Promosi dapat mendorong tercapainya kinerja karyawan yang baik.
Karyawan umumnya berupaya melakukan pekerjaan sebaikmungkin jika
mereka percaya bahwa kinerja tinggi mengarah pada adanya promosi.
3. Terdapat korelasi signifikan antara kesempatan untuk kenaikan pangkat dan
tingkat kepuasan kerja.
2.7.2. Dasar-dasar Promosi Jabatan
Menurut Hasibuan (2003), dasar-dasar promosi jabatan dibagi menjadi
tiga.
1. Pengalaman (senioritas) dimana promosi ini didasarkan kepada masa kerja
dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Biasanya karyawan yang
26
memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman yang
lebih banyak.
2. Kecakapan dalam hal ini karyawan yang memiliki kecakapan mendapat
prioritas untuk dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi. Kecakapan
yang dimaksud, adalah kecakapan dalam hal pelaksanaan prosedur kerja
yang praktis, teknik-teknik khusus dan disiplin ilmu pengetahuan;
kecakapan dalam menyatukan dan menyelaraskan elemen-elemen yang
terkait dalam penyusunan kebijakan manajemen dan kecakapan dalam
memberikan motivasi secara langsung.
3. Kombinasi pengalaman dan kecakapan. Promosi ini didasarkan kepada
lamanya dinas, ijazah pendidikan formal yang dimiliki dan hasil ujian
kenaikan golongan.
2.7.3. Syarat-syarat Promosi Jabatan
Menurut Prof. Sondang P.Siagian (2009), syarat-syarat promosi adalah
sebagai berikut:
1. Pengalaman
Dengan pengalaman yang lebih banyak diharapkan kemampuan yang lebih
tinggi, ide-ide yang lebih banyak dan sebagainya.
2. Tingkat pendidikan
Ada juga perusahaan yang mensyaratkan minimal pendidikan untuk dapat
dipromosikan pada jabatan tertentu. Alasannya adalah bahwa dengan
pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pemikiran yang lebih baik.
27
3. Loyalitas
Dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan antara lain tanggung jawab
yang lebih besar.
4. Kejujuran
Untuk promosi jabatan-jabatan tertentu mungkin masalah kejujuran
merupakan syarat yang penting. Misalnya untuk jabatan kasir pada
umumnya syarat kejujuran merupakan syarat utama yang harus
diperhatikan.
5. Tanggung jawab
Kadang-kadang sering kali suatu perusahaan diperlukan suatu tanggung
jawab yang cukup besar, sehingga masalah tanggung jawab merupakan
syarat utama untuk promosi jabatan.
6. Kepandaian bergaul
Misalnya jabatan untuk salesman adalah sangat penting untuk menetapkan
kepandaian bergaul sebagai suatu syarat promosi jabatan.
7. Prestasi kerja
Pada umumnya setiap perusahaan selalu mencantumkan syarat untuk
prestasi kinerjanya.
8. Inisiatif dan kreatif
Untuk syarat promosi jabatan terhadap jabatan tertentu, mungkin syarat
tingkat inisiatif dan kreatif merupakan syarat yang harus diperhatikan. Hal
28
ini disebabkan karena untuk jabatan tersebut sangat diperlukan inisiatif
dan kreatif.
2.7.4. Jenis-jenis Promosi Jabatan
Menurut Hasibuan (2003), terdapat 4 jenis promosi jabatan, yaitu promosi
sementara, promosi tetap, promosi kecil dan promosi kering.
1. Promosi sementara.
Seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya
jabatan kosong yang harus diisi.
2. Promosi tetap.
Seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih
tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk
dipromosikan. Sifat promosi ini adalah tetap.
3. Promosi kecil.
Menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit
dipindahkan ke jabatan yang sulit meminta keterampilan tertentu, tetapi
tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab dan gaji.
4. Promosi kering.
Seorang karyawan dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi disertai dengan
peningkatan pangkat, wewenang dan tanggung jawab tetapi tidak disertai
dengan kenaikan gaji atau upah.
29
2.8. Kerangka Pikir
Gambar 2.1Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja terhadap Promosi Jabatan
2.9. Hipotesis
Hipotesis penelitian ini adalah:
“Diduga terdapat pengaruh penilaian prestasi kerja pegawai terhadap promosi
jabatan pegawai pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV
Makassar”.
PENILAIAN PRESTASI KERJA (X) PROMOSI JABATAN (Y)
30
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara Kantor
Regional IV Makassar yang berlokasi di Kota Makassar,Sulawesi Selatan.
Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan
bahwa adanya kesediaan instansi untuk memberikan informasi yang diperlukan
sesuai dengan penelitian.
3.2. Jenis dan Sumber Data
3.2.1. Jenis Data
Agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal maka jenis data yang
digunakan adalah:
1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik
lisan maupun tulisan. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan
kepustakaan.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka- angka
yang dapat dihitung. Data ini diperoleh dari kuesioner yang akan
dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3.2.2. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan penulis dapat dibedakan
dalam dua jenis, yaitu :
31
1. Data Primer
Data diperoleh secara langsung dari instansi yang diteliti, melalui
pengamatan dan pembagian kuisioner. Data yang dikumpulkan bersifat
kualitatif berupa data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap promosi jabatan karyawan.
2. Data Sekunder
Data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di
instansi tersebut, dari hasil penelitian kepustakaan, dan dari instansi
lainnya yang terkait. Data ini berupa gambaran umum perusahaan,
misalnya sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung
jawab.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian maka dilakukan
dengan cara wawancara yang dibantu dengan instrumen penelitian yaitu kuesioner
yang diberikan kepada responden, pengamatan langsung, serta studi kepustakaan.
Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan kepada pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk
menilai tanggapan responden maka penulis menggunaka skala likert dalam
Suyigono (2007:132) yaitu dengan menghitung bobot setiap pertanyaan. Nilai
tersebut kemudian kemudian akan dijadikan variabel penilaian. Bobot jawaban
respondendiberi nilai rinci sebagai berikut:
32
a) Sangat setuju diberi bobot 5
b) Setuju diberi bobot 4
c) Ragu-ragu diberi bobot 3
d) Tidak setuju diberi bobot 2
e) Sangat Tidak Setuju diberi bobot 1
Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan
mengutip pendapat dari berbagai sumber seperti buku, internet, skripsi, laporan
atau dokumen perusahaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. Materi wawancara dan kuesioner meliputi pertanyaan-
pertanyaan yang berkenaan dengan keadaan perusahaan yang berkaitan dengan
penilaian prestasi kerja dan promosi jabatan karyawan. Selain itu dilakukan pula
Observasi (Observation), yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap
aktivitas keseharian, lingkungan dan sarana kerja yang berhubungan dengan
penulisan ini.
3.4. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kepegawaian Negara
Kantor Regional IV Makassar yang berada pada jabatan struktural. Berdasarkan
pendapat ahli seperti yang dikemukakan oleh Gay dalam Husein Umar (2002:68),
yaitu ukuran sampel minimum yang dapat diterima adalah minimum adalah 30.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah
30 karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia.
33
3.5. Metode Pengolahan dan Analisa Data
3.5.1. Regresi Linear Satu Variabel Independent
Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengola data. Analisis regresi
sederhana digunakan dalam menghitung seberapa besar pengaruh variabel
dependen terhadap independent. Adapun rumus analisis regresi sederhana
menurut (Algifari, 2000:62) adalah sebagai berikut:
Keterangan:
X = variabel independent (penilaian kerja)
Y = variabel dependent (promosi jabatan)
a = konstanta, perpotongan garis pada sumbu Y
b = koefisien regresi
3.5.2 Analisis Koefisien Determinasi (r2)
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat
digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel.
Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Besarnya
persentase pengaruh semua variabel independent terhadap nilai variabel dependen
dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (r2) persamaan regresi.
Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0
besarnya koefisien determinasi (r2) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula
pengaruh semua variabel independent terhadap nilai variabel dependent.
Sebaliknya, Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi (r2) suatu
Y = a + bX
34
persamaan regresi, Semakin besar pula pengaruh semua variabel independent
terhadap variabel dependent.
3.5.3. Uji F
Uji serentak atau F-test untuk menguji apabila variabel bebas secara
simulatan mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan dengan
variabel terikat, langkah-langkahnya sebagai berikut:
a) Membuat formula hipotesis
1) H0 : Yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel
bebas (X) secara simultan, dengan variabel terikat (Y).
2) H1 : Yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas
(X) secara simultan, dengan variabel terikat (Y).
b) Menentukan taraf nyata (α) dan F table
Taraf nyata yang digunakan biasanya 5% (0,05) atau 1% (0,01)
Nilai F table memiliki derajat bebas (db), v1 = m - 1 ; v2 = n – k - 1
k = jumlah variabel bebas, m = jumlah variabel, n = jumlah sampel
c) Menentukan kriteria pengujian
1) H0 diterima (H1 ditolak) apabila F0 ≤ Fα;(v1)(v2)
2) H0 ditolak (H1 diterima) apabila F0 > Fα;(v1)(v2)
d) Mencari nilai uji statistik (nilai F0)
R2 / K
F-hitung =
( 1 - R2 ) / ( n – k - 1 )
35
e) Membuat kesimpulan
Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak
3.7. Definisi Operasional Variabel
Secara teoritis, definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang
memberikan penjelasan atau keterangan tentang variabel-variabel operasional
sehingga dapat diamati atau diukur. Definisi operasional yang akan dijelaskan
penulis adalah kinerja karyawan dan promosi jabatan.
1. Variabel independent, Penilaian Prestasi Kerja (X) yang menunjukkan
pada presepsi pencapaian hasil oleh pegawai dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang dibebankan. Penilaian prestasi dari seorang
pegawai dapat diketahui dengan melihat tingkat Kecakapan, Disiplin,
Kepribadian dan Tanggung jawab
2. Variabel dependent Y (Promosi jabatan) mengarah kepada pemindahan
karyawan dari satu posisi jabatan ke posisi yang lain yang lebih tinggi.
Kenaikan suatu posisi biasanya diikuti dengan penigkatan gaji, tanggung
jawab dan atau tingkat status keorganisasiannya. Suatu kebijakan promosi
didasarkan pada Pendidikan, Pengalaman, Inisiatif dan kreatif.
36
Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel
Variabel Konsep Varibel/ Subvariabel
Indikator
Prestasi Kerja Keterampilan,
kemampuan, dan keahlian
-Dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.-Mampu mengopersikan komputer dengan baik.-Menguasai salah satu bahasa asing.
Disiplin -Datang dan pulang kerja tepat waktu.-Belum pernah absen tanpa alasan yang tidak jelas.
Kepribadian -Menjaga hubungan baik dengan atasan.-Menjaga hubungan baik dan sesama karyawan.
Tanggung jawab -Kemampuan memecahkan masalah-.Mengerjakan tugas sesuai tata cara yang benar.-Mampu mengerjakan tugas individu.
Promosi
Jabatan
Pendidikan -Penenpatan jabatan sesuai latar belakang pendidikan.-Jabatan yang ditempati sesuai kemampuan-Prosedur promosi memperhatikan tingkat pendidikan
Pengalaman -Instansi menetapkan promosi berdasar pengalaman.
Inisiatif dan
kreatif
-Pegawai Inisiatif dan kreatif mendapat prioritas dalam promosi.
37
BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
4.1 Sejarah Berdirinya Badan Kepegawaian Negara
Kantor Urusan Pengawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibukota
Yogyakarta dan di pimpin oleh seorang Kepala yaitu : Raden Pandji Soeroso.
Pada tahun yang sama pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan
KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makassar.
Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pengawai (KUP) inilah yang
menjadi cikat bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai
tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih
dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan
keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni
1948,dikepalai oleh Mr.J.W.Van Hoongstraken dan berkedudukan di Jakarta.
Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji
Pengawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan – peraturan itu dijalankan
dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Kebijakan pemerintah
yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pengawai yang dikenal
dengan nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan
38
terendah adalah Rp.45,-sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan
seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,-sebulan. Azas – azas peraturan
penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah
tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau
kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat
adalah kecakapannya. System pengkajian yang dianut dalam PGP-48 adalah
system horinzontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung
serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru. Perturan Gaji pengawai
kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955.
Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji
pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu
tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan
umum, kemahalan daerah, tunjangan tanggung jawab keuangan, perwakilan, ujian
dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.
Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia tanggal 15 agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk
memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di
Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tanggal 15 Desember 1950. dengan Peraturan
Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabungkan
menjadi satu. Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaaan
tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu Bagian Tata
39
Usaha kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Bagian Pensiun dan tunjangan
(Biro P&T) di Bandung.
Sesuai dengan perkembangan, dimana peran aperatur pemerintah semakin
dirasakan, pemerintah mengnggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi,
tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang
dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951/ tanggal 7
April 1951. Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang
bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi
Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1972, maka kedudukan, , fungsi, tugas,susunan dan tata kerja institusi yang
mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai
sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung
dibawah dan tanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk
menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi Negara di
bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan. Untuk
dapat menyelengarakan fungsinya, BAKN mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai kebijaksanaan Presiden.
b. Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
40
c. Menyelengarakan Tata Usaha kepegawaian dan Tata Usaha Pensiun.
d. Menyelengarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan
perundang-undangan dibidang kepegawaian dan pension pada departemen-
departemen dan lembaga-lembaga Negara atau Lembaga-lembaga Pemerintah
Nondepartemen. Sedangkan susunan organisasi BAKN, terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
c. Biro-biro
d. Staf Ahli
BAKN dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanaan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretariat BAKN merupakan
unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk menyelengarakan
administrasi umum meliputi:
1. Tata Usaha kantor dan urusan dalam
2. Tata Kepegawaian (Personalia)
3. Tata Peralatan dan
4. Tata Keuangan
Sekretariat BKN terdiri dari bagian-bagian sebanyak-sebanyaknya 5 (Lima)
bagian, dan bagian-bagian terdiri dari sub-sub bagian, masing-masing sebanyak-
41
banyaknya 5 (Lima) Sub bagian. Biro-biro merupakan unsure pelaksanaan yang
terdiri dari :
1. Biro Pelaksanaan
2. Biro Kepegawaian Umum
3. Biro Kepangkatan dan Penggajian
4. Biro Tata Usaha kepegawaian
5. Biro Pensiun dan Tunjangan
6. Biro Pengawasan
Tiap-tiap Biro terdiri atas bagian-bagian, masing-masing bagian sebanyak-
banyaknya 5 (Lima) bagian dan bagian-bagian terdiri atas sub-sub bagian,
masing-masing sebanyaknya-banyaknya 5 (Lima) sub bagian. Anggaran Belanja
BAKN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 ini dibebankan
kepada Anggaran belanja Sekretariat Negara/Sekretaris Kabinet. Dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 maka penataan,
pembinaan dan penggembangan administrasi kepegawaian sebagai bagian dari
pembinaan aparatur pemerintah, dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan
berhasil guna.
4.2. Visi Instansi Badan Kepegawaian Negara
Visi Badan Kepegawaian Negara ‘’Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
Sejahtera.”
42
4.3. Misi Badan Kepegawaian Negara
Misi Badan Kepegawaian Negara “Mewujudkan menyelengarakan manajemen
Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi professional dan sejahtera.”
4.4. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara
BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
manajemen Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku, BKN menyelengarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang kepegawaian &
penyelengaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan,
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber
daya manusia Pegawai Negeri Sipil.
2. Penyekenegaraan administrasi kepegawaian pejabat Negara dan mantan pejabat
Negara.
3. Penyelengaraaan administrasi dan system informasi kepegawaian dan mutasi
antar propinsi & penyelengaraan koordinasi penyusunan norma standard an
prosedur.
4. Penyelengaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang – undangan
dibidang kepegawaian Negara instansi pemerintah & koordinasi kegiatan
fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN.
5. Pelancaran kegiatan instansi pemerintah dibidang administrasi kepegawaian
43
6. Penyelengaraan pembinanaan dan pelayanan administrasi umum dibidang
perencanaan umum ketatausahaan organisasi dan tata laksana kepegawaian
keuangan kearsipan persandian perlengkapan dan rumah tangga.
7. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya & perumusan
kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
8. Penetapan system informasi dibidangnya.
9. Pelaksanaan mutasi kepeawaian antar propinsi & perumusan dan pelaksanaan
kebijakan tertentu dibidangnya kepegawaian.
10. Penyusunan norma standard an prosedur kepegawaian Negara dan
pengendaliannya & penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
11. Penyelengaraan administrasi mutasi kepegawaian antar propinsi serta
perumusan standard dan prosedur mengenai perencanaan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiunan gaji tunjangan
kesejahteraan hak dan kewajiban serta kedudukan hukum PNS.
12. Penyelengaraan administrasi kepegawaian secara nasional dan perencanaan
kebijakan dan pemantau pemanfaatan pendidikan dan pelatihan struktural.
13. Pengawasan dan pengendalian norma standar dan prosedur kepegawaian.
44
4.5. Struktur organisasi Badan Kepegawaian Negara
Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu badan milik pemerintah
memiliki pola organisasi serupa dengan kebanyakan cabang yang lain. Dengan
dipimpim oleh seorang Kepala Regional. Dalam mengerjakan tugas dan tanggung
jawabnya, Kepala Regional dengan dibantu 5 kepala bagian yakni: Kepala Bagian
Umum, Kepala Bagian Mutasi, Kepala Bagian Status dan Pensiun, Kepala Bidang
Informasi dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Teknis dan Bimbingan.
Kepala Bagian Umum
Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Umum adalah melaksanakan
pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional
BKN. Fungsinya adalah :
1. Penyusunan rencana dan program.
2. Pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Pengelolaan tat usaha kantor, dokumentasi dan kehumasan serta
perlengkapan dan rumah tangga.
Kepala Bagian Mutasi
Kepala Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pertimbangan teknis mutasi kepegawaian kepada peajabat Pembina Kepegawaian
Daerah dan Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah, dan menetapkan
kenaikan pangkat anumerta, pengabdian diwilayah kerjanya.
45
Fungsi :
1. Penyiapan pretimbangan teknis kepada PEjabat Pembina Kepegawaian
Daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
dari juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina
Utama golongan ruang IV/e;
2. Pemberian pertimbangan teknis kepada Pejabat Instansi Pusat yang
berwenang didaerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil Pusat dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
3. Penetapan Kenaikan Pangkat anumerta dan pengabdian Pegawai Negeri
Sipil Pusat.
4. Pemberian pertimbangan teknis peninjauan masa kerja.
5. Penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah
Propinsi dan antara Daerah Kab/Kota dengan Daerah Kab/Kota lain
Propinsi.
Kepala Bagian Status dan Pensiun
Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penetapan nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kartu
Pegawai (KARPEG), Kartu Suami / Istri (KARIS/KARSU), pemberhentian dan
pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Janda/Dudanya dan
penyiapan pertimbangan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
46
Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun, serta penyiapan
pertimbangan status kepegawaian lainnya.
Fungsi :
1. Penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah
diwilayah kerjanya.
2. Penyiapan penetapan KARPEG dan KARIS/KARSU Pegawai Negeri
Sipil.
3. Penyiapan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri
Sipil bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa
percobaan lebih dari 2(dua) tahun.
4. Penyiapan penetapan/pertimbangan teknis pangangkatan menjadi Pegawai
Negeri Sipil bagi calon Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang menjalani
masa percobaan lebih dari 2(dua) tahun.
5. Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai
Negeri Sipil Pusat yang berpangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b
kebawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya.
6. Penyiapan pertimbang teknis pemberhentian dan pemberian pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama golongan
ruang IV/e kebawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun
janda/dudanya.
7. Penyiapan pemberian pertimbangan masalah kedudukan dan status hukum
kepegawian.
47
8. Penyiapan pernyataan tewas dan uang duka tewas serta tunjangan cacat
dan.
9. Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara.
Kepala Bidang Informasi dan Kepegawaian
Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sistem
infomasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah dan
memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian pada instansi daerah
di wilayah kerjanya.
Fungsi :
1. Penyiapan data masukan hasil mutasi kepegawaian.
2. Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian.
3. Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian.
4. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pertukaran informasi.
5. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian.
6. Pengelolaan arsip kepegawaian.
Kepala Bagian Teknis dan Bimbingan.
Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis kepegawaian dan diklat kepegawaian, melakukan pangawasan
kopetensi jabatan, dan pengendalian pemanfaatan lulusan diklat Pegawai Negeri
Sipil Pusat maupun Daerah.
48
Fungsi :
1. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian;
2. Perencanaan kebutuhan diklat;
3. Penyiapan penyelenggaraan Diklat Kepegawaian;
4. Penyiapan kerjasama, monitoring, dan pengendalian pemanfaatan Diklat;
5. Pengawasan standar kopetensi jabatan;
6. Koordinasi denagn aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian:
7. Pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kanreg BKN.
49
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1. Karakteristik Responden
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah
dilakukan dan diolah untuk mengetahui pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap
promosi jabatan. Penulis menyebar kuesioner sebanyak 30, di mana responden
merupakan pegawai Badan Kepegawaian Negara. Profil responden yang
ditanyakan pada kuesioner adalah jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir,
golongan serta masa kerja dari masing-masing responden. Data tentang profil
pegawai akan dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 5.1Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Karyawan Persentase (%)Pria
Wanita1614
53,3346,66
Total 30 orang 100Sumber : Data diolah
Dengan melihat table 5.1 mengenai jenis kelamin, diketahui bahwa
jumlah pegawai Pria sebanyak 16 orang (53,33%), sedangkan Wanita sebanyak
14 orang (46,66%). Dilihat dari karakteristiknya, jumlah pria dan wanita relatif
berimbang hal ini karena objek penelitian adalah instansi pemerintah yang tidak
mempermasalahkan masalah gender.
49
50
Tabel 5.2Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia
Kelompok Usia (Tahun)
Jumlah Karyawan Persentase (%)
25-3536-4546-55> 56
315102
10,0050,0033,336,67
Total 30 Orang 100Sumber : Data diolahBerdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian responden
berusia antara 36-45 tahun dengan jumlah 15 orang atau sekitar 50,00%, usia
tersebut adalah usia yang tergolong masih muda dan berpeluang mengembangkan
karir yang lebih baik lagi. (Sardiman, 2009) menyatakan Penduduk usia kerja
adalah penduduk yang berusia 15 tahun – 64 tahun. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pegawai di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV
Makassar berada pada usia produktif.
Tabel 5.3
Pengelompokan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan Jumlah Karyawan Persentase (%)
SMU/SMKDiploma
S-1S-2
04215
013,3370,0016,67
Total 30 Orang 100Sumber : Data diolah
Data responden pada table 5.3 berdasarkan pendidikan dibagi menjadi
lima kelompok, pegawai berpendidikan S-1 sangat dominan dengan angka 21
orang (70,00%), pegawai yang telah sarjana tentunya memiliki kesempatan untuk
mengembangkan karir yang lebih terbuka. Dalam proses promosi jabatan, faktor
pendidikan harus menjadi pertimbangan mengingat angka pegawai yang telah
51
sarjana cukup besar, hal tersebut akan memberikan kesempatan yang rata kepada
setiap pegawai dalam proses pengembangan karir.
Tabel 5. 4
Pengelompokan Responden berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja (Tahun) Jumlah Karyawan Persentase (%)1– 10
11 – 2021-30
6204
20,0066,6713,33
Total 30 Orang 100
Sumber : Data diolah
Dengan melihat tabel 5.4 mengenai masa kerja, 11-20 tahun sebanyak 20
orang (66,67%), sebuah angka yang sangat dominan. Mempertimbangkan faktor
pengalaman dalam promosi jabatan adalah hal yang sangat baik mengingat masa
kerja pegawai relatif cukup lama. Dengan mempertimbankan pengalaman dalam
proses promosi jabatan maka kesempatan dalam mengembangkan karir dimiliki
sebagian besar pegawai.
Tabel 5. 5
Pengelompokan Responden berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah Karyawan Persentase (%)
IVIIIII
5223
16,6773,3310,00
Total 30 Orang 100
Sumber : Data diolah
Dengan melihat tabel 5.5 mengenai golongan, dapat disimpulkan bahwa
golongan III terdiri sebanyak 22 orang (73,33%), golongan IV sebanyak 5 orang
52
(16,67%), sementara pegawai dengan golongan II sebanyak 3 orang (10%),
pegawai dengan golongan III sangat dominan dengan angka signifikan 73,33%.
5.2. Analisis Persepsi Pegawai Tentang Penilaian Prestasi Kerja dan Promosi
Jabatan
Penilaian prestasi kerja akan menjadi sistem yang baik jika dapat
dipahami dan diterima karyawan. Oleh karena itu, analisis persepsi karyawan
terhadap penilaian prestasi kerja dan promosi jabatan perlu dilakukan dalam
penelitian ini. Skala yang digunakan untuk melihat persepsi karyawan terhadap
penilaian prestasi kerja dan promosi adalah skala Likert.
Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka dibuat
kriteria penilaian sebagai berikut :
Sangat Setuju (SS) : diberi bobot 5
Setuju (S) : diberi bobot 4
Ragu-Ragu (RR) : diberi bobot 3
Tidak Setuju (TS) : diberi bobot 2
Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi bobot 1
Langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata dari setiap jawaban
responden untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka dibuat
interval sebesar 5. Rumus yang digunakan menurut Riduwan (2003 : 71)
adalah sebagai berikut :
P =
Keterangan :
Rentang : Nilai Tertinggi – Nilai Terendah
Rentang
Banyak Kelas Interval
53
Banyak Kelas Interval : 5
Berdasarkan rumus di atas, maka kita dapat menghitung panjang kelas interval
sebagai berikut:
P = = 0,8
Setelah menghitung interval dari kriteria penilaian maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
4,20 – 5,00 = Sangat Baik (SB)
3,40 – 4,19 = Baik (B)
2,60 – 3,39 = Kurang Baik (KB)
1,80 – 2,59 = Tidak Baik (TB)
1,00 – 1,79 = Sangat Tidak Baik (STB)
5.2.2. Persepsi Pegawai Terhadap Penilaian Prestasi Kerja
Analisis persepsi karyawan terhadap penilaian prestasi kerja dilakukan
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam proses penilaian
prestasi kerja. Adapun indikator tersebut adalah keterampilan/
kemampuan/keahlian, kedisiplinan, keperidadian dan tanggung jawab. Masing-
masing komponen terdiri dari beberapa peryataan yang menggambarkan penilaian
prestasi kerja. Setelah kuesioner disebar maka dilakukan pengelompokan
berdasarkan jawaban setiap peryataan kemudian dilanjutkan dengan pembobotan
berdasarkan interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Persepsi penilaian kerja
terdiri dari 10 pernyataan. Berikut ini merupakan hasil kuesioner dari pernyataan
responden tentang persepsi penilaian kerja:
5 - 1
5
54
Tabel 5.6Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Penilaian Prestasi Kerja
NO Pernyataan Penilaian Prestasi Kerja Jawaban Rata-rata
KetSTS
TS RR S SS
1 Saya selalu menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai rencana.
2 13 15 4,43 SB
2 Saya dapat mengoperasikan komputer dengan baik.
16 14 4,47 SB
3 Saya mengusai salah-satu bahasa asing yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas.
2 15 13 4,37 SB
4 Saya datang dan pulang sesuai waktu yang ditetapkan.
2 17 11 4,30 SB
5 Saya belum pernah absen/tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
18 12 4,40 SB
6 Hubungan saya dengan atasan selalu terjaga.
2 18 9 4,20 SB
7 Hubungan dengan sesama pegawai selalu terjaga.
1 15 14 4,43 SB
8 Saya mampu memecahkan suatu masalah dalam tugas dengan baik.
1 19 10 4,30 SB
9 Saya mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan tata cara sesuai prosedur.
2 13 15 4,43 SB
10 Saya dapat mengerjakan tugas pribadi saya tanpa meminta bantuan pegawai lain.
2 19 9 4,23 SB
TOTAL 43,57
RATA-RATA 4,36 SB
Sumber: Data yang telah diolah
Secara umum dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja yang
dianut Badan Kepegawaian Negara dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini
55
menunjukkan bahwa pegawai sangat setuju terhadap indikator-indikator penilaian
prestasi kerja. Berdasarkan tabel 5.6, tentang tanggapan responden terhadap
penilaian prestasi kerja maka disimpulkan bahwa program tersebut ditanggapi
dengan “sangat baik”. Ini dapat kita lihat dari nilai rata-rata keseluruhan
pernyataan yaitu 4,36 yang berada pada interval 4,20-5,00.
5.2.3. Persepsi Pegawai Tetang Promosi Jabatan Karyawan
Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai persepsi pegawai
tentang promosi jabatan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk
menilai tentang promosi pegawai adalah tingkat pendidikan, pengalaman dan
inisiatif/kreatif. Berikut ini merupakan tanggapan responden tentang promosi
jabatan:
Tabel 5.7Analisis Pegawai Tentang Promosi Jabatan
NO Pernyataan Promosi Jabatan Jawaban Rata-rata
KetSTS
TS RR S SS
1 Jabatan saya yang sekarang telah sesuai dengan latar belakang pendidikan saya.
16 14 4,47 SB
2 Atasan telah bertindak tepat dengan memberikan jabatan sesuai dengan kemampuan pegawai.
17 13 4,43 SB
3 Instansi telah melaksanakan promosi jabatan dengan memperhatikan tingkat pendidikan.
1 17 12 4,37 SB
4 Menurut saya, instansi sudah menetapkan pengalaman sebagai syarat dalam promosi jabatan.
19 11 4,37 SB
5 Menurut saya, pegawai yang Inisiatif dan kreatif dalam pekerjaannya menjadi prioritas pertama instansi dalam memberikan
1 16 13 4,40 SB
56
kesempatan promosi jabatan.TOTAL 22,04
RATA-RATA 4,40 SB
Sumber: Data yang telah diolah
Secara umum pegawai mengetahui ketentuan yang mengidikasikan layak
tidaknya seseorang mendapat promosi jabatan. Berdasarkan tabel 5.7, mengenai
tanggapan responden terhadap promosi jabatan, maka disimpulkan bahwa
tanggapan responden terhadap persepsi promosi jabatan dapat dikatakan ” sangat
baik”, karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan sebesar 4,40 yang berada
pada interval 4,20 – 5,00.
5.3. Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Pegawai terhadap Promosi Jabatan
Setelah mengetahui kondisi penilaian prestasi kerja dan promosi
jabatan secara keseluruhan berdasarkan nilai skor rataan, selanjutnya akan dilihat
pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap promosi jabatan. Sebelum menganalisa
data dengan metode analisis yang telah ditentukan, sebelumnya dilakukan
pengujian Validitas dan Reliabilitas. Pengujian Validitas digunakan untuk
mengukur pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner valid atau tidak.
Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu
mengungkapkan apa saja yang hendak diukurnya, sedangkan Pengujian
Reliability digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan.
Dalam penelitian ini besarnya pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap promosi
jabatan karyawan dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi
sederhana, koefisien determinasi dan uji F. Jawaban ini dihitung berdasarkan hasil
kuesioner yang telah disebarkan dimana terdiri dari 10 pernyataan yang
57
berhubungan penilaian prestasi dan 5 pernyataan yang berhubungan dengan
promosi jabatan pegawai.
5.3.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas
Pengujian validitas digunakan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang
ada dalam kuesioner. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan
tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukurnya.
Penyebaran kuesioner dilakukan pada 30 orang responden dengan jumlah
pertanyaan sebanyak 15 item pertanyaan, dimana seluruh item pertanyaan
dikategorikan valid dengan syarat r hitung atau nilai pada kolom Corrected
Item-Total Correlation lebih besar daripada r table product moment. Dalam
hal ini r tabel ditetapkan sebesar 0,367 berdasakan tabel r pada ( 30-1=29) dan
Ketentuan untuk pengambilan keputusan:
Jika rhitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pertanyaan tersebut valid
Jika r hitung negatif atau r hitung < r tabel maka butir pertanyaan tersebut
tidak valid.
Tabel 5.8Uji Validitas
58
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item
Deleted
Pernyataan1 61.17 19.592 .409 .840
Pernyataan2 61.13 19.706 .507 .834
Pernyataan3 61.23 19.289 .478 .835
Pernyataan4 61.30 19.803 .394 .840
Pernyataan5 61.20 20.097 .426 .838
Pernyataan6 61.40 19.559 .429 .838
Pernyataan7 61.17 19.385 .508 .833
Pernyataan8 61.30 19.459 .530 .832
Pernyataan9 61.17 19.109 .502 .834
Pernyataan10 61.37 19.964 .386 .841
Pernyataan11 61.13 19.223 .622 .828
Pernyataan12 61.17 19.661 .522 .833
Pernyataan13 61.23 19.978 .394 .840
Pernyataan14 61.23 19.771 .513 .834
Pernyataan15 61.20 19.338 .523 .833
Sumber: Hasil perhitungan data SPSS versi 17,00
Corrected Item - Total Correlation merupakan korelasi antara skor item
dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrument.
Nilai pada kolom corrected item total correlation merupakan rhitung yang akan
dibandingkan dengan rtabel untuk mengetahui validitas pada setiap butir pertanyaan.
Dengan membandingkan rhitung dan r tabel sebesar 0,367 maka kesimpulan yang
diperoleh adalah semua pernyataan valid karena semua item rhitung lebih besar dari
r tabel.
2. Uji Reliabilitas
59
Menurut Sekaran yang dikutip oleh Dwi Priyatno (2009:26), reliabilitas
kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan
diatas 0,8 adalah baik. Karena nilai yang diperoleh lebih dari 0,6 maka
hasil yang diperoleh reliabel.
Tabel 5.9Uji Reliabilitas
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.845 15
Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 17,00
Dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha 0.845 maka dapat disimpulkan
bahwa pernyataan dalam kuesioner reliabel dan dapat diterima.
5.3.2. Analisis Regresi Sederhana
Tabel 5.10Regresi Sederhana
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.615 2.106 1.241 .225
PenPrestKrj .446 .048 .868 9.243 .000
a. Dependent Variable: PromosiJbtn
Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 17,00
60
Berdasarkan tabel 5.11, yang diperoleh dari hasil pengolahan dan
komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 17 maka diperoleh
persamaan regresi sederhana sebagai berikut :
Y = 2,615+ 0,446 X
Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
a = 2,615 menunjukkan bahwa jika Penilaian Prestasi Kerja konstan atau X = 0,
maka Promosi Jabatan sebesar 2,615
b = 0,446 menunjukkan bahwa setiap Penilaian Prestasi Kerja, akan mendorong
promosi jabatan sebesar 0,446.
5.3.3. Koefisien Determinasi
Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan
seberapa besar persentase variabel mampu menjelaskan variabel dependen.
Tabel 5.11Koefisien Determinasi
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .868a .753 .744 .83437
a. Predictors: (Constant), PenPrestKrj
Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 17,00
Dari hasil pengolahan data komputerisasi dengan menggunakan program
SPSS versi 17 maka diperoleh koefisien determinasi (R2) = 0,753. Hal ini
menunjukkan bahwa sebesar 75,30% Promosi Jabatan Pegawai dapat dijelaskan
61
oleh variabel Penilaian Prestasi Kerja, sedangkan sisanya (100% – 75,30% =
24,70%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
5.3.4. Uji F
Tabel 5.12
Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 59.474 1 59.474 85.429 .000a
Residual 19.493 28 .696
Total 78.967 29
a. Predictors: (Constant), PenPrestKrj
b. Dependent Variable: PromosiJbtn
Sumber : Hasil perhitungan data SPSS versi 17,00
a) Membuat formula hipotesis
1) H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antar variable Penilaian Prestasi
Kerja dengan Promosi Jabatan.
2) H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel Penilaian Prestasi Kerja
dengan Promosi Jabatan.
b) Menentukan taraf nyata (α)
Taraf nyata yang digunakan adalah 5% (0,05)
c) Menentukan kriteria pengujian
1) H0 diterima (H1 ditolak) apabila Taraf nyata α (0,05) ≤ Significancy
2) H0 ditolak (H1 diterima) apabila Taraf nyata α (0,05) > Significancy
62
d) Kesimpulan
Karena taraf nyata α (0,05) > Significancy (0,000) maka H0 ditolak, artinya ada
pengaruh secara signifikan dan simultan antara Penilaian Prestasi Kerja
dengan Promosi Jabatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penilaian Prestasi
Kerja berpengaruh signifikan terhadap Promosi Jabatan Pegawai pada Badan
Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Makassar.
63
BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan pembahasan mengenai masalah pengaruh antara penilaian
prestasi kerja karyawan dengan promosi jabatan pada pegawai di Badan
Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Makassar, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan antara lain:
1. Penilaian prestasi kerja karyawan Badan Kepegawaian Negara Kantor
Regional IV Makassar berpengaruh positif terhadap promosi jabatan.
Dengan demikian penilaian prestasi kerja pegawai Badan Kepegawaian
Negara Kantor Regional IV Makassar berpengaruh signifikan terhadap
promosi jabatan sehingga dapat memotivasi karyawan untuk lebih giat
bekerja agar mendapat penilaian yang baik.
2. Ada hubungan antara Penilaian Prestasi Kerja dengan Promosi Jabatan
Pegawai pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Makassar.
Keduanya memiliki
6.2. Saran
Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diajukan disini yaitu
antara lain:
1. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja telah dilakukan dengan baik. Namun
harus dilakukan peningkatkan agar organisasi terus berkembang begitu
pula dengan para pegawainya.
64
2. Pelaksanaan promosi jabatan adalah hal yang sensitif maka dari itu
pelaksanaanya harus objektif dan terbuka agar manfaatnya dapat dirasakan
organisasi maupun bagi pegawai
3. Proses penilaian prestasi kerja karyawan sebaiknya dilakukan secara
terbuka dan tujuan dan kegunaannya disebutkan secara eksplisit agar pihak
yang berpartisipasi dapat mendukung proses pelaksanaan penilaiannya.
4. Dalam melaksanaan promosi jabatan hendaknya memperhatikan kualitas
dan kemampuan pegawai hal ini penting karena Badan Kepegawaian
Negara adalah instansi pemerintah yang memiliki kewajiban melayani
masyarakat.