BAB IV dan BAB V

BAB IVGAMBARAN UMUMA. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Buton Utara1. Sejarah SingkatKabupaten Buton Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibukotanya adalah Buranga. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Buton Utara merupakan kawasan yang kaya sumber daya alam. Buton Utara memiliki banyak potensi bahan tambang seperti aspal, minyak bumi, emas dan konon uranium, hasil hutannya adalah jati, damar dan rotan, hasil laut serta kawasan perkebunan yang subur. Kabupaten Buton Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna, maka pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Buton Utara meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Wakorumba, Kulisusu, Kulisusu Barat dan Kecamatan Kulisusu Utara.

2. Letak GeografiKabupaten Buton Utara dengan luas wilayah 1.923,03 km (belum termasuk wilayah perairan), terletrak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian Utara Pulau Buton dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya; secara adminiistratif terdiri dari 6 kecamatan dan 59 desa/kelurahan/UPT. Ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Buton Utara terletak pada 4,6 LS 5,15 LS serta membujur dari Barat ke Timur antara 122,59 BT 123,15 BT, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wawonii Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Sebelah Barat berbatasan dengan selat Buton dan Kabupaten Muna3. Visi dan Misi Visi: Mewujudkan Kabupaten Buton Utara Yang Maju dan Mandiri Tahun 2010-2014Makna dari visi tersebut adalah:Maju berarti melangkah kedepan kearah yang lebih baik. Dalam hal ini Kabupaten Buton Utara berupaya semaksimal mungkin dalam mensejajarkan dirinya dengan daerah-daerah lain yang telah lebih maju pada regional Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini diawali dengan penguatan sektor infastruktur pelayanan dasar yang dapat menunjang pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Buton Utara.Mandiri berarti memaksimalkan potensi diri untuk mengembangkan kapasitas diri menjadi lebih baik. Dalam hal ini Kabupaten Buton Utara harus dapat memaksimalkan potensi dirinya baik potensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Misi: Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut diatas akan dilaksanakan misi atau agenda utama pembangunan sebagai berikut:1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia3. Pembangunan ekonomi masyarakat dan mendorong investasi daerah4. Menjamin kelestarian lingkungan hidup5. Penguatan pemerintahan daerah6. Aktualisasi budaya masyarakat Buton UtaraB. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara

Berikut struktur organisasi dan uraian tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara.

43

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Buton Utara

Sub. Bagian KeuanganBidang ProgramSeksi Pentusunan Rencana dan ProgramSeksi Pengkajian dan PeningkatanSeksi Informasi Hukum dan Perundang-UndanganSeksi Penagihan Evaluasi dan PelaporanSeksi Pendataan dan PenetapanBidang Pajak dan RetribusiBidang Verifikasi dan PerencanaanSeksi Verifikasi dan EvaluasiSeksi Pengawasan Keuangan Material dan PersonilBidang Pendapatan Lain-LainSeksi Pendapatan Pembukuan dan PelaporanSeksi Pertimbangan dan PengendalianUPTDSeksi Sumbangan dan PerizinanSeksi PenerimaanSeksi Pembinaan Teknis Administrasi dan Pemutaktahiran DataKepala DinasSub. Bagian Umum dan KepegawaianSekretarisSub. Bagian PerencanaanKelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala DinasBertugas:a. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. b. Bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.2. SekeretariatBertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi danketatausahaan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, serta urusan pendidikan dan pelatihan.Sekretaris mempunyai fungsi sebagaimana berikut.a. Pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinasb. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaranc. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pendidikan danpelatihand. Pelaksanaan urusanumum, persuratan dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga serta humas dan protokole. Pelaksanaan monitioring, evaluasi dan pelaporanf. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. Sub Bagian PerencanaanBertugas mengumpulkan bahn pedoman petunjuk teknis penyusnan rencana dan program dinas, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaandan program dinas serta melakukan pemantaua, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.4. Sub Bagian Umum dan KepegawaianBertugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, serta kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, mengumpulkan bahan petunjuk teknik perumusan Rancangan Peraturan dan Produk Hukum serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.5. Sub Bagian KeuanganBertugas mengumpulkan petunjuk teknis, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan anggaran dinas.6. Bidang ProgramBertugas melaksanakan penyusunan rencana program pembinaan dan pegelolaan data / bahan-bahan evaluasi serta memberikan informasi di bidang Pendapatan Asli Daerah.Bidang Program mempunyai fungsi sebagai berikut.a. Penyelengggaraan penyusunan rencana dan programb. Penyelenggaraan pemantauan danpengendalian kegiatan di bdang Pendapatan Daerahc. Penyelenggaraankegiatan pengkajian dalam rangka pengembangan, peningkatan Pendapatan Daerahd. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan informasie. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah7. Seksi Penyusunan ProgramBertugas melakukan penyusunan dan pengelolaan data, menyusunrencana dan programdan melaksanakan administrasi bidang pendapatan.8. Seksi Informasi Hukum dan Perundang-UndanganBertugas melaksanakan dokumentasi danpenyebaran informasi di bidang pendapatan daerah, mengumpulkan dan mengolah data informasi sesuai dengan perkembangan pendapatan daerah serta melakukan kegiatan evaluasi dan peyempurnaan Peraturan Daerah.9. Seksi Pengkajian peningkatan PendapatanBertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi Pedapatan Daerah, melaksanakan pengkajian dan analisis untuk pengembangan potensi sumber pendapatan daerah serta melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data.10. Bidang PajakBertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di bidang pajak.Bidang Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut.a. Pengkajian dan pengembangan di bidang pajak dan retribusi daerah.b. Pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah.c. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah.d. Pelaksanaan tugas pembantuan bidang pajak dan retribusi daerah.e. Pendokumentasian dan pengelolaan data Wajib Pajak dan wajib retribusi.f. Penkoordinasian pengelolaan dan proses perhitungan jumlah pajak daerah serta wajib pajak.g. Pelaksanaan penerbitan Keputusan Ketetapan Pajak.h. Pelaksanaan pelayanan terhadap keberatan dan permohonan banding menyangkut materi penetapan pajak.i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.11. Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan RetribusiBertugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, pendataan objek pajak, objek retribusi, menghimpun, mengelola dan memcatat data objek pajak dan retribusi, memerikasa dan melaporkan kondisi yang ada dilapangan dan mendata kembali formulir pajak daerah yang belum dikembalikan, melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, menerbitkan keputusan Ketetapan Pajak Daerah, pelaksanaan terhadap keberatan dan permohonan bidang menyangkut materi penetapan pajak.12. Seksi PenagihanBertugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan bahan penagihan dan mendistribusi surat-surat/dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan baik penagihan pajak, retribusi maupun pendapatan lainnya.13. Bidang Pendapatan Lain-LainBertugas membantu Kepala Dinas pendapatan untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Penerimaan di bidang Pendapata Lain-Lain.Bidang Pendapatan Lain-Lain berfungsi sebagai berikut.a. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang Pndapatan Lian-Lain.b. Perumusankebijakan dan penyiapan draft peraturan di bidang Pendapatan Lain-Lain.c. Pelaksanaan pendapatan di bidang Pendapatanlain-Lain.d. Pengiventarisasian, penyiapan dan pengkoordinasian bahan dan data dalam rangka penatausahaan penerimaan Pendapatan Lain-Lain.e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Lain-Lain.14. Seksi Pendapatan, Pembukuan dan PelaporanBertugas menyusun rencana kegiatan pedataan dan pengkoordinasian bidang pendapatan lain-lain serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendataan di bdang Pendapatan Lain-Lain.15. Seksi Sumbangan dan PerizinanBertugas menyusun rencana dan program kegiatan dibidang sumbangan dan perizinan, membuat format surat kesediaan memberi sumbangan, format surat pernyataan kesediaan menyumbang, membuat konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, mencatat penerimaan sumbangan pihak ketiga ke dalam kartu kendali perjenis penerimaan serta realisasi penerimaan sumbangan pihak ketiga.16. Seksi PenerimaanBertugas melaksanakan persiapan bahan pelaksanaan sumbangan dan perizinan, penerimaan daerah dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, mencatat laba/rugi Perusahaan Milik Daerah tahun sebelumnya dan menghitung besarnya hak Penerimaan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku serta membuat laporan realisasi penerimaan bagian laba dari Perusahaan Milik Daerah, penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dan Lain-Lain pendapatan Asli Daerah yang sah.17. Bidang Verifikasi dan PengawasanBertugas:a. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi di bidang pendapatanb. Melaksanakan kegiatan pengawasan intern, pembinaan administrasi dan evaluasi kegiatan Dinas Pendapatan.Bidang Verifikasi dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut.a. Melaksanakan pemantauan/pengawasan dan pembinaan pendapatan daerahb. Melakukan analisa dan evaluasi program Dinas Pendapatan Daerahc. Melakukan pembinaan teknis administrasi dan evaluasi pelaporan bidang pendapatan daerah.18. Seksi Evaluasi dan VerifikasiBertugas melakukan evaluasi dan verifikasi atas pelaksnaan pendapatan daerah.19. Seksi Pengawasan Keuangan, Materil dan PersonilBertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan program di bidang pendapatan daerah20. Seksi Pembinaan Teknis Adminidtrasidan Pemutakhiran DataBertugas melaksanakan evaluasi dan pendistribusian bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknik, melakukan bimbingan/pembinaan teknik/administrasi di bidang pendapatan daerah.21. UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas.22. Kelompok Jabatan FungsionalBertugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VANALISIS DATA DAN PEMBAHASANA. Analisis DataPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam masa otonomi daerah. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang di dapat adalah data Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Buton Utara selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011, dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Buton Utara selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Buton Utara selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011, dan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Buton Utara selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011 serta biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, digunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:1. Rasio Kemandirian Daerah2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi3. Debt Service Ratio4. Rasio PertumbuhanB. Pembahasan

1. Analisis rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dengan metode lintas waktu (time series) pada :

a. Rasio Kemandirian Keuangan DaerahKemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada manyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingakan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut.

1)

0,01 x 100% = 1%2) = 0,019 x 100% = 1,9%3) = 0,017 x 100% = 1,7%Tabel 3.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2009-2011

TahunPendapatan Asli Daerah (PAD) Dana PerimbanganLain-lain Pendapatan yang sahRasio KemandirianPersentase (%)

20092.586.300.000251.531.860.0000,011%

20105.580.063.443255.631.545.8180,0191,9%

20116.130.063.443305.526.358.0320,0171,7%

Sumber: Data diolahPada tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Utara mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2009 Rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,01 atau 1%. Pada tahun 2010 rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Buton Utara mengalami kenaikan sebesar 0,009 atau 0,9% menjadi 0,019 atau 1,9%. Ini berarti walaupun dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat meningkat namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh juga meningkat. Pada tahun 2011 Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Utara mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,002 atau 0,2% sehingga mencapai tingkat rasio sebesar 0,017 atau 1,7%. Dengan meningkatnya lagi dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga mampu meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerahnya. Walaupun tingkat rasio yang diperoleh tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya namun rasio kemandirian keuangan daerah yang diperoleh tahun ini lebih meningkat dibanding tahun 2009.Jadi, kemampuan penerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerahnya sudah dapat dikatakan baik, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik.b. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli DaerahRasio pertumbuhan (growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan PAD tahun sekarang dibandingkan dengan rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya maka kinerja pemerintahaan daerah dinyatakan baik. Rasio pertumbuhan dapat diformulasikan sebagai berikut. Keterangan: = tahun sekarang= tahun sebelumnya

1. 1,79 x 100% = 179%2. 1,16 x 100% = 116%3.

0,099 x 100% = 9,9%

Tabel 4.Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2009-2011

TahunRealisasi Penerimaan PADRasio PertumbuhanPersentase (%)

Xn - Xn-1Xn-1

20091.658.125.000928.175.0001,79179%

20102.993.763.4432.586.300.0001,16116%

2011550.000.0005.580.063.4430,0999,9%

Sumber : Data diolahBerdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara tahun 2009 sampai tahun 2011 berkisar dari 179% sampai 9.9%, ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Pada tahun 2009 rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Buton Utara sebesar 179%. Pada tahun 2010 Rasio pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 63% menjadi 116%. Pada tahun 2011 Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Buton Utara yang dicapai mengalami penurunan sebesar 106,1% menjadi 9,9%. Dilihat dari perolehan penerimaannyaa, PAD Kabupaten Buton Utara mengalami peningkatan namun setelah dianalisis ke dalam rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Ini menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap rasio pertumbuhan PAD adalah tidak baik.

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan lintas seksi/Industri (cross section)a. Rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Rasio efektivitas dapat diformulasikan sebagai berikut.

1) 1 x 100% = 100%2) 2,162,16 x 100% = 216%3) 1,01 1,01 x 100% = 101%Tabel 5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2009-2011

Tahun AnggaranTarget PADRealisasi PADRasio EfektivitasPersentase (%)

20092.586.300.0002.586.300.001100%

20102.586.300.0005.580.063.4432,16216%

2011371.004.3546.130.063.4431,01101%

Sumber : Data diolahDari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buton utara tahun anggaran 2009 sampai 2011 adalah baik karena persentase yang diperoleh dari rasio efektivitas PAD Kabupaten Buton Utara melebihi 1 atau 100%.Pada tahun 2009 rasio efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Buton utara sebesar 1 atau 100%, Pada tahun 2010 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton utara adalah sebesar 216%. Dan pada tahun 2011 rasio efektivitas PAD Kabupaten Buton utara mencapai 101%.Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah adalah baik. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakivn baik. Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut.

1) 99,99 x 100% 2) 55,37 x 100% 3) 65,65 x 100%

Tabel 6. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2009-2011

TahunBiaya yang dikeluarkan untuk PADRealisasi Penerimaan DaerahRasio EfisiensiPersentase (%)

2009258.606.654.6182.586.300.00099,9910.00%

2010308.966.012.2295.580.063.44355,375.54%

2011402.425.218.8556.130.063.44365,656.66%

Sumber : Data diolahDari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan yang dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima di Kabupaten Buton utara tahun anggaran 2009 sampai 2011, persentase rasio efisiensi PAD yang diperoleh Kabupaten Buton Utara adalah tidak baik karena karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibanding dengan realisasi yang diperoleh daerah (Realisasi Penerimaan Daerah) sehingga persentase yang diperoleh dari rasio efisiensi melebihi 100% sedangkan kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%.Pada tahun 2009 rasio efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Buton utara mencapai sebesar 9.999%. Pada tahun 2010 rasio efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Buton utara adalah sebesar 5.537%. Dan pada tahun 2011 rasio efisiensi Kabupaten Buton utara adalah sebesar 6.565%.Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Utara masih kurang efisien dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah disebabkan karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah Kabupaten Buton Utara. Jadi kinerja keuagan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dalam mengefisiensikan biaya adalah tidak baik.b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHBT), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta DAU setelah dikurangi belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Biaya Wajib (BW) dalam hal ini berasal dari jumlah belanja rutin dan dana alokasi khusus (DAK). Rasio debt service coverage ratio dapa diformulasikan sebagai berikut.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain mengandalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut misalnya menyangkut persyaratan, penggunanaan pinjaman, maupun prosedur. Namun pada Pemerintahan Kabupaten Buton Utara selama tahun anggaran 2009-2011 tidak melakukan pinjaman dari pihak lain. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Buton Utara sudah merasa cukup dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintahan Kabupaten Buton Utara tidak melakukan peminjaman.C. Uji Variabel1. Uji variabel dengan menggunakan metode lintas waktu (time series)a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)1,7% (2011) < 1,9% (2010) > 1% (2009)RKKD pada tahun 2009 dan RKKD tahun 2011 lebih kecil dibanding RKKD pada tahun 2010, namun RKKD pada tahun 2011 lebih besar daripada RKKD tahun 2009 sehingga menunjukan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik.

b. Rasio Pertumbuhan (RP)9,9% (2011) > 116% (2010) < 179% (2009)RP Kabupaten Buton Utara selama tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2011 mengalami penurunan sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara pada rasio pertumbuhan PAD adalah tidak baik.2. Uji variabel dengan menggunakan lintas Seksi/Industri (Cross Section)a. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas101% (2011) < 216% (2010) > 100% (2009)RE PAD Kabupaten Buton Utara selama tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2011 > 1 atau 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara adalah baik. Rasio Efisiensi6.565%(2011) < 5.537% (2010) > 9.999% (2009)RE Kabuparen Buton Utara selama tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2011 > 1 atau 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan kurang baik.b. Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratio)Pada rasio ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara tidak melakukan pinjaman sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik

BAB VIPENUTUPANTerdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Simpulan merupakan penyajian singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.A. KesimpulanBerdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Utara mengalami penurunan dan kenaikan. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupeten Buton Utara berkisar dari 1% samapi 1,7% selama tahun anggaran 2009-2011. Dalam hal ini, kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sudah dikatakan baik, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan baik.2. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara tahun 2009 sampai tahun 2011 berkisar dari 179% sampai 9.9%, ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Dilihat dari perolehan penerimaannyaa, PAD Kabupaten Buton Utara mengalami peningkatan namun setelah dianalisis ke dalam rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Ini menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap rasio pertumbuhan PAD adalah tidak baik.3. Rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buton utara tahun anggaran 2009 sampai 2011 adalah baik karena persentase yang diperoleh dari rasio efektivitas PAD Kabupaten Buton Utara melebihi 1 atau 100%. Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah adalah baik.4. Rasio efisiensi dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan yang dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima di Kabupaten Buton utara tahun anggaran 2009 sampai 2011, persentase rasio efisiensi PAD yang diperoleh Kabupaten Buton Utara adalah tidak baik karena karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibanding dengan realisasi yang diperoleh daerah (Realisasi Penerimaan Daerah) sehingga persentase yang diperoleh dari rasio efisiensi melebihi 100% sedangkan kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%.5. Pada pemerintahan kabupaten Buton Utara tidak melakukan pinjaman dari pihak lain. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Buton Utara sudah merasa cukup dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintahan Kabupaten Buton Utara tidak melakukan peminjaman. Jadi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam rasio ini adalah baik.

B. SaranSebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Buton Utara maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara harus terus meningkatkan dan pengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dari tahun ke tahun dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana ekstern atau bantuan pemerintah pusat dan provinsi dengan cara mengelolah sumber daya yang belum diolah selama ini.2. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara perlu meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun sehingga dapat melaksanakan otonomi daerah dengan lebih baik. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.3. Pemerintah daerah sebaiknya meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi.

DAFTAR PUSTAKAKajian Buku TeksAdisasmita, Rahardjo (2011). Pembiayaan Pembangunan Daerah, edisi pertama. Yogyakarta:Graha Ilmu_________________ (2011).Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, edisi pertama. Yogyakarta: Graha IlmuAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Penjabaran Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2009Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin (2007). Akuntansi Sektor Publik, edisi pertama. Semarang:Badan penerbit Universitas DiponegoroPeraturan Bupati Buton Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton UtaraPeraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2011Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2009-2011 Ulum, Ihyaul (2009). Audit Sektor Publik, edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara

Kajian SkripsiDetisa,Dora (2009)Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Khusus Pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalamskripsi.Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera UtaraHikmah (2007)Analisis Kinerja KeuanganPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Tahun Anggaran 2005 dan 2006. Program ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas HasanuddinKarya Setya Azhar, Mhd (2008) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerahskripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera UtaraRusydi, Bahrul Ulum (2010)Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi ilusi Fiskal (studi kasus provinsi di indonesia tahun 2005-2008Skripsi. FakultasEkonomi Universitas Dipongoro Semarang.Suparto,Tri (2007)Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004skripsi.Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam IndonesiaThesaurianto,Kuncoro(2007)Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian DaerahTesis. Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Kajian Internethttp://paulusmtangke.wordpress.com/2009/03/18/otonomi-daerah-landasan-hukum-asas-dan pemda/)http://saifoel.multiply.com/journal/item/6http://www.feuhamka.com/artkel22.htmwww.salakanagara.org/_/articles/reformasi-birokrasi/

70