8/11/2019 2 - Kejaksaan
1/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
2/87
TERMINOLOGI HUKUM
DALAM BAHASA INGGRIS
ATTORNEY GENERALS OFFICE
PUBLIC PROSECUTION SERVICE
SUPREME PEOPLES PROCURATORATE OFFICE
STATE ATTORNEY OFFICE
SOLICITOR GENERAL
CROWN SOLICITOR
8/11/2019 2 - Kejaksaan
3/87
TERMINOLOGI HUKUM
BAHASA BELANDA
Officier van Justitie
Openbaare Ministrie
Magistraat
8/11/2019 2 - Kejaksaan
4/87
SEJARAH ADHYAKSA
Majapahit: Dhyaksa, Adhyaksa, Dharma
Adhyaksa
Mataram: Jaksa/Jeksa
Cirebon: Jaksa Pepitu
8/11/2019 2 - Kejaksaan
5/87
ERA HINDIA BELANDA
Nederland Indies: Jaksa Agung pada
Mahkamah Agung, Jaksa pada Pengadilan
Tinggi, Jaksa pada Pada Pengadilan Negeri Magistraat dan Hulp Magistraat
Openbaar Ministrie
Oficier van Justitie
RV, HIR, RBG
8/11/2019 2 - Kejaksaan
6/87
ERA PENDUDUKAN
JEPANG
Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang
No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942,
No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada
semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin
(pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan
Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi
digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:
Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
Menuntut Perkara
Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum
HIR untuk semua golongan
8/11/2019 2 - Kejaksaan
7/87
ERA KEMERDEKAAN
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas
oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945.
Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I.
membentuk badan-badan dan peraturan negaranyasendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada
masih langsung berlaku.
Kejaksaan seperti zaman hindia Belanda minus RV
8/11/2019 2 - Kejaksaan
8/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
9/87
ERA ORDE BARU
UU No. 5 Tahun 1991
Kejaksaan Republik Indonesia yang
adalah lembaga pemerintahan yangmelaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan serta kewenangan
lain berdasarkan undang-undang Jaksa Agung pejabat setingkat Menteri
dan anggota Kabinet
8/11/2019 2 - Kejaksaan
10/87
ERA REFORMASI
UU NO. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
Kejaksaan Republik Indonesia yang adalah
lembaga pemerintahan yang melaksanakankekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang
dilaksanakan secara merdeka dan secara satu
dan tidak terpisahkan Jaksa Agung pejabat setingkat Menteri
8/11/2019 2 - Kejaksaan
11/87
INSTITUSI LEGAL
KEJAKSAAN NEGERI = PENGADILAN NEGRI?
KEJAKSAAN TINGGI = PENGADILAN TINGGI?
KEJAKSAAN AGUNG = MAHKAMAH AGUNG?
8/11/2019 2 - Kejaksaan
12/87
STRUKTUR ORGANISASI
8/11/2019 2 - Kejaksaan
13/87
VISI DAN MISI
KEJAKSAAN
Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/A/JA/1/2005
tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI
tahun 2005
Visi :Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yangmelaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi
HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila
Misi
Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan
hukum Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan
hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan,
kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai
kemanusiaan dalam masyarakat
8/11/2019 2 - Kejaksaan
14/87
LOGO KEJAKSAAN
Kepja No. 074/1978 dan Perja No. 018/A/J.A/08/2008
Bintang bersudut tiga
Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi
letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buahmerupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga
Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.
Pedang
Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi
kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.
Timbangan
Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui
keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
Padi dan Kapas
Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi
dambaan masyarakat.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
15/87
LOGO KEJAKSAAN
lanjutan)
Seloka Satya Adi Wicaksana
Merupakan Trapsila Adhyaksayang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita
setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:
Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama
manusia.
Adi: kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama,
bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga
dan terhadap sesama manusia.
Wicaksana: Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam
penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
Makna tata warna
Warna kuningdiartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam
gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
Warna hijaudiberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan
pengejaran/pengraihan cita-cita.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
16/87
INDEPENDENSI
KEJAKSAAN
Eksekutif atau Yudikatif?
Magistrate: Sitting Magistrate (rechter/zittende
magistratuur) and Standing Magistrate (officier van
justitie/staande magistratuur)
People vs John Doe, State vs Jane Doe
8/11/2019 2 - Kejaksaan
17/87
WEWENANG KEJAKSAAN
Di bidang pidana
Di bidang perdata dan tata usaha negara
Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman
umum
Di samping tugas dan wewenang tersebut
dalam Undang-Undang Kejaksaan dapatdiserahi tugas dan wewenang lain
berdasarkan undang-undang.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
18/87
DI BIDANG PIDANA, KEJAKSAAN
MEMPUNYAI TUGAS DAN
WEWENANG:
melakukan penuntutan;
melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanputusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang- undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum
dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
19/87
DI BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak
baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan
atas nama negara atau pemerintah.
Konsep GovernmentsLaw Office
Solicitor General
Public Trust Doctrine
8/11/2019 2 - Kejaksaan
20/87
DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN
KETENTERAMAN UMUM, KEJAKSAAN
TURUT MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN:
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
Pengawasan peredaran barang cetakan;
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakanmasyarakat dan negara;
Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan
seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atautempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu
berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat
membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum
kepada instansi pemerintah lainnya.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
21/87
DI SAMPING TUGAS DAN WEWENANG
TERSEBUT DALAM UNDANG-UNDANG
KEJAKSAAN RI, KEJAKSAAN DAPAT DISERAHI
TUGAS DAN WEWENANG LAIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG.
Penyidik Tindak Pidana asal (Tindak Pidana Korupsi) sebagai
Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Tipikor dan UU
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang)
Membubarkan Perseroan Terbatas (UU PT)
Permohonan Kepailitan (UU Kepailitan)
Intelijen Penegakan Hukum (UU Intelijen Negara)
8/11/2019 2 - Kejaksaan
22/87
PIMPINAN
KETUA KEJAKSAAN AGUNG RI?
KEPALA KEJAKSAAN RI?
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI?
KETUA KEJAKSAAN AGUNG RI?
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RIKETUA MAHKAMAH AGUNG
8/11/2019 2 - Kejaksaan
23/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
24/87
POSISI JAKSA AGUNG
Procureur Generaal
Advocat Generaal
Parket Generaal
Setingkat Menteri
Setingkat Wakil Perdana Menteri
Setingkat Perdana Menteri
8/11/2019 2 - Kejaksaan
25/87
JAKSA AGUNG, WAKIL JAKSA
AGUNG DAN JAKSA AGUNG MUDA
Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab
tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung
dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
Jaksa Agung adalah pejabat negara.
Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
8/11/2019 2 - Kejaksaan
26/87
WAKIL JAKSA AGUNG RI
lanjutan)
Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu
kesatuan unsur pimpinan.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
27/87
JAKSA AGUNG MUDA
lanjutan)
Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan
(bidang Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus,
Bidang Intelijen, Bidang Pengawasan, Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara)
8/11/2019 2 - Kejaksaan
28/87
LARANGAN RANGKAP
JAKSA AGUNG
Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan
perundang- undangan;
Advokat;
Wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara
yang sedang diperiksa olehnya;
Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah,
atau badan usaha swasta;
Notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
Arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-
undang; atau
Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-
undang.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
29/87
PEMBERHENTIAN
JAKSA AGUNG
Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya karena:
meninggal dunia; permintaan sendiri;
sakit jasmani atau rohani terus menerus;
berakhir masa jabatannya;
tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 (larangan rangkap jabatan)
8/11/2019 2 - Kejaksaan
30/87
PEMBERHENTIAN JAKSA AGUNG
lanjutan)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
49/PUU-VIII/2010
8/11/2019 2 - Kejaksaan
31/87
TUGAS DAN WEWENANG
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum
dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang
kejaksaan;
Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh
undang-undang;
Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah
Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau
keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena
keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
32/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
33/87
JABATAN JAKSA
FUNGSIONAL
STRUKTURAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL
8/11/2019 2 - Kejaksaan
34/87
JAKSA
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap serta
wewenang lain berdasarkan undang-undang.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
35/87
SYARAT JAKSA
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa:
Warga Negara Indonesia (WNI);
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
Berijazah paling rendah Sarjana Hukum (S.H.);
Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi
35 (tiga puluh lima) tahun;
Sehat jasmani dan rohani;
Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus Pendidikan dan
Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).
8/11/2019 2 - Kejaksaan
36/87
SUMPAH JAKSA
Saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara
kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia;
bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan
hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan
tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-
sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidakmembeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan
golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya
dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya
kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
37/87
SUMPAH JAKSA
lanjutan)
bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau
tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan
saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya
yang diamanatkan undang-undang kepada saya.
bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan
tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan
nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan
sesuatu apapun kepada siapa pun juga.
bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau
tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
38/87
JABATAN PADA
KEJAKSAN RI
PEJABAT NEGARA
PEJABAT FUNGSIONAL
PEJABAT STRUKTURAL
PEGAWAI TATA USAHA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEJABAT FUNGSIONAL NON JAKSA
PEGAWAI DIPERBANTUKAN
DIHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANJAKSA
TENAGA AHLI/STAF KHUSUS
8/11/2019 2 - Kejaksaan
39/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
40/87
WEWENANG JAKSA
Sebagaimana KUHAP
Pembatalan Hak Merek
Pembatalan Hak Paten
Pembatalan Perkawinan
8/11/2019 2 - Kejaksaan
41/87
TANGGUNGJAWAB
JAKSA
Profesi
Yuridis
Pegawai Negeri Sipil
8/11/2019 2 - Kejaksaan
42/87
TANGGUNG JAWAB
JAKSA SEBAGAI PNS
PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS
PP No. 37 Tahun 2004 tentang LaranganPNS sebagai anggota Partai Politik
PP No 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode EtikPNS
8/11/2019 2 - Kejaksaan
43/87
TANGGUNG JAWAB
JAKSA SECARA YURIDIS
Profesional dan Proporsional
Berhati nurani
Optimalisasi
Rechtmatig dan Doelmatig
menjaga agar suatu usaha/pekerjaan
selalu dikerjakan dengan aturan(rechmatig) dan sesuai dengan
peruntukannya (doelmatig)
8/11/2019 2 - Kejaksaan
44/87
KODE ETIK
Kode Etik (Etika Organisasi)
Kode Perilaku (Etika Pegawai)
Kode Praktis (Etika Profesi)
8/11/2019 2 - Kejaksaan
45/87
KODE ETIK
Keputusan Jaksa Agung Nomor
030/JA/03/1988 tentang Penyempurnaan
Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa jo
Keputusan Jaksa Agung Nomor 52/JA/08/1979
tentang Doktrin Kejaksaan Tri Krama
Adhyaksa.
Tri Krama Adhyaksa yaitu sebagai pedomanyang menjiwai setiap warga Kejaksaan
Republik Indonesia dan terwujudlah dalam
sikap mental yang terpuji, yakni:
8/11/2019 2 - Kejaksaan
46/87
KODE ETIK
lanjutan)
Satya; setia dan taat serta melaksanakan
sepenuhnya perwujudan nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 45 serta
peraturan perundang-undangan Negara
sebagai warga Negara Kesatuan Republik
Indonesia, abdi negara dan abdi masyarakat.
Adhi: jujur, berdisiplin dan bertanggung
jawab.
Wicaksana: bijaksana dan berperilaku terpuji
8/11/2019 2 - Kejaksaan
47/87
KODE PERILAKU
Kode Perilaku, yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor
067/A/JA/7/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa
1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
2. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman
untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan
profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta
menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya;
8/11/2019 2 - Kejaksaan
48/87
KODE PERILAKU
lanjutan)
3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif
adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang
untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada
Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa;
4. Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang
memberikan tindakan administratif terhadap Jaksa yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
5. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap
Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
6. Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara
perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
49/87
KODE PRAKTIS
Peraturan Jaksa Agung Nomor 066/A/JA/7/2007 tentang StandarMinimum Profesi Jaksa.
Standar Minimum Profesi Jaksa meliputi:
A. Pengetahuan
Seorang jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkanpengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, minimal meliputi :
Ketentuan hukum pidana materiil dan formil;
Ketentuan hukum perdata materiil dan formil;
Ketentuan hukum tata usaha negara materiil dan formil;
Ketentuan intelijen kejaksaan;
Ketentuan hukum adat di tempat penugasan;
Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun
instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh
Indonesia;
8/11/2019 2 - Kejaksaan
50/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
51/87
ORGANISASI INDUK
JAKSA PADA ORGANISASI INDUK
JAKSA DI LUAR ORGANISASI INDUK
8/11/2019 2 - Kejaksaan
52/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
53/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
54/87
PENUNTUT UMUM
lanjutan)
Penuntut Umum pada KPK: Penuntut adalah Penuntut Umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan
diberhentikan oleh KomisiPemberantasan Korupsi. Penuntut
adalah Jaksa Penuntut Umum (UU KPK)
Pimpinan KPKadalah Penyidik dan Penuntut Umum (UU KPK)
8/11/2019 2 - Kejaksaan
55/87
PENUNTUT UMUM
lanjutan)
Polisi/penyidik sebagai Penuntut Umum untuk Tipiring:
penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak
berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa
beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang
pengadilan.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
56/87
PENUNTUT UMUM
lanjutan)
Oditur Militer :Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di
bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa
Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di
Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam
pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawabkepada Panglima
8/11/2019 2 - Kejaksaan
57/87
EEN EN ONDEELBARHEID
JAKSA SATU DAN TIDAK TERPISAH-
PISAHKAN
SINGLE PROSECUTION SYSTEM DOMINUS LITIS
8/11/2019 2 - Kejaksaan
58/87
ORGANISASI PROFESI
PERSATUAN JAKSA INDONESIA (PJI)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTOR
(IAP)
KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (KBPA)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ANTI
CORRUPTION AUTHORITIES (IAACA)
8/11/2019 2 - Kejaksaan
59/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
60/87
PEMBERHENTIAN JAKSA
Hormat
Tidak dengan Hormat
Sementara PP No.20 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemberhentian Jaksa jo UU Kejaksaan
RI
8/11/2019 2 - Kejaksaan
61/87
PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT
Jaksa diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya karena:
permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
meninggal dunia;
tidak cakap dalam menjalankan tugas
8/11/2019 2 - Kejaksaan
62/87
PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN HORMAT
Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan
alasan:
dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan,
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/
pekerjaannya;
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10; atau
melakukan perbuatan tercela.
Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa
8/11/2019 2 - Kejaksaan
63/87
PEMBERHENTIAN
SEMENTARA
Sebelum diberhentikan dengan hormat
Otomatis: penangkapan dilanjutkan
dengan penahanan Penuntutan tidak ditahan: dihentikan
sementara
8/11/2019 2 - Kejaksaan
64/87
LARANGAN RANGKAP
BAGI JAKSA
Pengusaha, pengurus atau karyawan
badan usaha milik negara/daerah, atau
badan usaha swasta Advokat
Anggota partai politik (sebagai PNS)
8/11/2019 2 - Kejaksaan
65/87
PENGAWASAN JAKSA
INTERNAL
EKSTERNAL
8/11/2019 2 - Kejaksaan
66/87
PENGAWASAN INTERNAL
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan RI disebutkan dalam pasal 27 bahwa lingkup bidang
pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan,
serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Jaksa Agung Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Sedangkan menurut Inpres Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu: 1).
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan / atasan masing-masingsatuan organisasi / satuan kerja terhadap bawahannya atau yang biasa
disebut pengawasan melekat (Waskat); dan 2). Pengawasan yang
dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan atau
pengawasan fungsional (Wasnal).
8/11/2019 2 - Kejaksaan
67/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
68/87
MEKANISME
PENGAWASAN MELEKAT
8/11/2019 2 - Kejaksaan
69/87
PENGAWASAN FUNGSIONAL
Bentuk-bentuk pengawasan fungsional berdasarkan PERJA Nomor : PER-
038/A/JA/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
Pengawasan di belakang meja (Buril), yang dilakukan atas surat-surat
dan sumber informasi lainnya dengan memperhatikan kecepatan,
ketepatan pengiriman dan format materi laporan, kemudian hasil
penelitiannya dituangkan kedalam bentuk telaahan untuk diteruskan
kepada pimpinan. Inspeksi Umum, dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah
ditetapkan. Hasil temuan inspeksi umum mengenai hal-hal penting dan
menarik disampaikan kepada satuan kerja yang bersangkutan disertai
pokok-pokok petunjuk penertiban serta harus segera dilaporkan Pimpinan
inspeksi kepada atasan langsung. Inspeksi khusus, dilaksanakan untuk melakukan pengawasan terhadap
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kejaksaan RI yang didanai APBN, pengamanan aset negara, keandalan
pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan kerja telah dilaksanakan.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
70/87
PENGAWASAN FUNGSIONAL
lanjutan)
Inspeksi Pimpinan, dilaksanakan untuk menilai, memotivasi
kepemimpinan pimpinan satuan kerja, dan pelaksanaan pengawasan di
daerah. Inspeksi diakhiri dengan memberikan pengarahan dan petunjuk
penertiban atas hasil inspeksi.
Inspeksi Kasus dan pelaporan, dilaksanakan berdasarkan adanyadugaan (yang telah diteliti dan ditelaah) penyimpangan atau perbuatan
tercela yang diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat laporan
pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pejabat Pengawasan
Fungsional Kejaksaan. Terhadap terlapor dan saksi-saksi dilakukan
pemeriksaan yang dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan. Jangka
waktu pelaksanaan inspeksi kasus itu sendiri dilakukan paling lama 30(tigapuluh) hari kerja, setelah itu pimpinan inspeksi kasus menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan disertai berita acara pemeriksaan dan bukti-
bukti pendukung.
Pemantauan, adalah mengecek kembali apakah suatu tindak lanjut
pengawasan ditempat satuan
8/11/2019 2 - Kejaksaan
71/87
MEKANISME LAPORAN PENGADUAN
8/11/2019 2 - Kejaksaan
72/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
73/87
PEJABAT
PENGAWAS FUNGSIONAL
Tingkat Kejaksaan Agung
Tingkat Kejaksaan Tinggi
Tingkat Kejaksaan Negeri
Jaksa Agung RI
Wakil Jaksa Agung RI
Jaksa Agung Muda Pengawasan
(JAM WAS)
Sekretaris JAM WAS
Inspektur
Inspektur Muda;
Kepala Bagian pada JAM WAS
Pemeriksa
Jaksa Fungsional pada JAM
WAS
Kepala Kejaksaan Tinggi;
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
Asisten Pengawasan
Pemeriksa
Jaksa Fungsional pada AsistenPengawasan.
Kepala Kejaksaan Negeri;
Pemeriksa
8/11/2019 2 - Kejaksaan
74/87
PENGAWASAN
EKSTERNAL
Masyarakat
E-Govt;KIP; Quick Win; Simkari II;
www.kejaksaan.go.id Mitra kerja dengan Komisi III DPR
UKP4
Komisi Kejaksaan RI
8/11/2019 2 - Kejaksaan
75/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
76/87
8/11/2019 2 - Kejaksaan
77/87
TUGAS KOMISI
KEJAKSAAN RI
Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap
kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalamperaturan perundang-undangan dan kode etik;
b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap
perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam
maupun di luar tugas kedinasan; dan
c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi,tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia di lingkungan Kejaksaan.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
78/87
WEWENANG KOMISI
KEJAKSAAM RI
Komisi Kejaksaan berwenang:a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat
tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung
untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan
masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai
Kejaksaan;
d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan ataspemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal
Kejaksaan;
e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas
internal Kejaksaan; dan
f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
79/87
REKOMENDASI KOMISI
KEJAKSAAN RI
Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan
rekomendasi berupa:a. penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan
kinerja Kejaksaan;b. pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai
Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas
kedinasannya; dan/atau
c. pemberian sanksi terhadap Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik, dan/atau
peraturan perundang-undangan.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
80/87
HAK KOMISI KEJAKSAAN
Komisi Kejaksaan:a. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus
yang menarik perhatian publik yang dipimpin oleh
Jaksa Agung;
b. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus
dan/atau perkara yang dilaporkan masyarakat kepada
Komisi Kejaksaaan;
c. dapat diangkat menjadi anggota dalam Majelis KodePerilaku Jaksa.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
81/87
FORUM KOORDINASI
Forum Mahkamah Agung RI, Kementerian
Hukum dan HAM, Kejaksaan RI dan Kepolisian
Negara RI;
Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik,
Hukum, dan Kemanan
STANDAR
8/11/2019 2 - Kejaksaan
82/87
PERLINDUNGAN
PROFESI JAKSA
UN Guidelines on the Role of Prosecutor International Association of Prosecutor:
Standard Protection of Prosecutors
8/11/2019 2 - Kejaksaan
83/87
UN GUIDELINES
RULE OF PROSECUTOR
Kuallifikasi, seleksi dan pelatihan
Status dan kondisi pelaksanaan tugas
Kebebasan berekspresi dan berorganisasi Peranan dalam Peradilan Pidana
Fungsi diskresi
Penghentian penuntutan
IAP STANDARD
8/11/2019 2 - Kejaksaan
84/87
PROTECTION OF
PROSECUTORS
1.States should take all necessary measures to ensure that public prosecutors,
together with their families, are physically protected by the appropriate state
authorities when their personal security is threatened as a result of the proper
discharge of their functions.
2. In particular, states should provide any necessary security at the workplace, which
includes the courthouse, the public prosecutors office and other places where thepublic prosecutor exercises official functions, and if necessary should also provide
protection for public prosecutors and their families at home or when travelling.
3. Where security measures are determined to be necessary, states should take all
steps to provide that necessary protection including engaging the police or security
guards. Where it is required, states should also provide the workplace and homes of
prosecutors with appropriate security devices and systems and should provide
prosecutors and their families with appropriate personal protection devices.
4. An appropriate state authority should be given the responsibility to assess the
security risk both to prosecutors generally and to specific prosecutors as well as their
families and to keep all assessments under review at reasonable intervals or when
circumstances change.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
85/87
IAP STANDARD PROTECTION OF PROSECUTORS
lanjutan 1)
5.An appropriate state authority should be given the responsibility to provide public
prosecutors and their families with information, training and advice concerning
personal safety.
6. Where the police, the prosecution authority, or any other state authority has
information concerning specific threats or security risks to public prosecutors or their
families they should advise the prosecutor and the prosecutorsfamily of that threator risk. In such a case an appropriate state authority should carry out an assessment
of that threat or risk and provide all necessary security for the prosecutor and the
prosecutorsfamily and advise them concerning any steps they should take to take
care of their own security.
7. Where public prosecutors become aware of specific threats or risks to themselves or
their families they should inform the appropriate state authorities.
8. Where public prosecutors or their families are subjected to violence or threats of
violence, or are harassed, stalked, intimidated or coerced in any manner, or
subjected to any form of inappropriate surveillance, states shall ensure
8/11/2019 2 - Kejaksaan
86/87
IAP STANDARD PROTECTION OF PROSECUTORS
lanjutan 2)
(i) that such incidents are fully investigated,
(ii) that the prosecutor is informed concerning the outcome of the investigations,
(iii) that steps are taken to prevent any recurrence of the incidents and, where
appropriate, to bring criminal charges, and,
(iv)that the prosecutor and his or her family receive any necessary counselling orpsychologicalsupport.
9. In the cases referred to in paragraph 8 the prosecutionauthority should consider
whether there are any other measures of assistance which might be adopted, for
example by deploying additional prosecutors to assist the public prosecutor
concerned.10. States should consider providing compensation for death or injury caused to public
prosecutors or their families arising from an attack by a person whose motive for the
attack is related to the proper exercise by the prosecutor of his or her functions.
Where measures adopted to counter a threat or a risk cause serious disruption to the
lives of prosecutors or their families compensation should also be considered.
8/11/2019 2 - Kejaksaan
87/87
IAP STANDARD PROTECTION OF PROSECUTORS
lanjutan 3)
11. States and state authorities should take such steps as are practicable to prevent
personal information concerning public prosecutors or their families becoming known
to third parties where this would be inappropriate.
12.States should take special care to assess any security risks and to take appropriate
measures of protection where public prosecutors are likely to be particularly
vulnerable owing to the nature of their work, for example where prosecutors work oncases concerning terrorism, organised crime, war crimes, crimes against humanity,
the seizure of criminal assets or crimes committed by persons in authority within the
state.
13. Measures for the protection of prosecutors and their families should also be
applied for the benefit of other persons who work for prosecutors or prosecuting
authorities and their families where this is reasonably necessary for their security
and protection.
14. States should designate the particular authorities charged with performing the
duties and functions referred to in this Declaration and should inform public
prosecutors and their families which authorities have been designated for any
particular purpose