KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal : 8-53/Q/5/1992 Jakarta, 29 Mei 1992 : Pemberian 8antuan Hukum kepada Instansi Pemerintah di Daerah KEPADAYTH KEPALA KEJAKSAAN TINGGI 01 SELURUH INDONESIA Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991, terdapat indikasi di daerah tentang makin meningkatnya permintaan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara dari Instansi Pemerintah kepada Kejaksaan. Dengan memperhatikan rekomendasi Komisi DATUN pada Rapat Kerja Kejaksaan tahun 1992 tanggal 30 April 1992 dan sambil menunggu ditetapkannya ketentuan ten- tang penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang baru, maka untuk meningkatkan pelaksanaan pem- berian bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah di daerah,· diberikan petunjuk sebagai berikut : a. Pad a prinsipnya semua perrnintaan bantuan hukum yang ditujukan kepada Kejaksaan oleh Instansi Pe- merintah/Negara dapat diterima, kecuali merupakan -- perbuatan pidana atau perbuatan ribadi. b. Untuk setiapperrnintaan bantuan hukum dibuat telaahan yang memuat analisa hukum yang lengkap guna menilai dan mengantisipasi kasus yang bersangkutan. c. Instansi Pemerintah (termasuk badan usaha rnilik negara) dapat memberikan surat kuasa khusus lang- sung kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. d. Pengendalian penanganan perkara di daerah dilaku- kan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. e. Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan laporan tentang perkembangan proses perkara secara insidentil rnau- pun berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 22