,'- -=~~r:".~~~:€I v KEJAKSAAN AGUNG REPUBlIK INDONESIA , , JAKARTA Nomor Sifat t.ampiran Perihal <. B_5(~~ Lj- /E/EJP/02/2012 Biasa Jakarta, £'7 Pebruari 2012 Penolakan pengajuan permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) KEPADA Yth: PARA Kt:PALA KEJAKSAAN TINGGI Di- -------,._----- SELURUH INDONESIA Sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 tentang perlunya Jaksa Agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar terpidana mati/penaslhat hukum yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali langsung ditolak oleh Pengadilan Negeri, , denqan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 avat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 dan terakhlrdenqan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, permohonan PK dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. .. 2. Berdasarkan ketentuan Sural Edaran Mahkamah Agung Republik .Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang PengaJuanPennohonan Peninjauan Kembali. (copy terlarnplr) Ayat (1): Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undanq-Undanq, Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan penlnjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tinqkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan " Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009) agar dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkasnya tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung. .
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
,'-
-=~~r:".~~~:€Iv
KEJAKSAAN AGUNG REPUBlIK INDONESIA, ,
JAKARTA
NomorSifatt.ampiranPerihal
<.
B_5(~~Lj-/E/EJP/02/2012Biasa
Jakarta, £'7 Pebruari 2012
Penolakan pengajuanpermohonan Upaya HukumPeninjauan Kembali (PK)
KEPADA Yth:PARA Kt:PALA KEJAKSAAN TINGGIDi-
-------,._-----
SELURUH INDONESIA
Sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RepublikIndonesia Tahun 2011 tentang perlunya Jaksa Agung meminta fatwakepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar terpidanamati/penaslhat hukum yang mengajukan upaya hukum peninjauankembali lebih dari 1 (satu) kali langsung ditolak oleh Pengadilan Negeri,
, denqan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 avat (1) Undang-UndangNomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaiamanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 danterakhlrdenqan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung, permohonan PK dapat diajukan hanya 1 (satu)kali.
..
2. Berdasarkan ketentuan Sural Edaran Mahkamah Agung Republik.Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang PengaJuanPennohonanPeninjauan Kembali. (copy terlarnplr)Ayat (1): Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara
yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baikdalam perkara perdata maupun perkara pidanabertentangan dengan Undanq-Undanq, Oleh karena ituapabila suatu perkara diajukan permohonan penlnjauankembali yang kedua dan seterusnya, maka KetuaPengadilan Tinqkat Pertama dengan mengacu secaraanalog kepada ketentuan pasal 45 A Undang-UndangMahkamah Agung (Undang-Undang Nomor: 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan "Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009) agar denganpenetapan ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama,permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterimadan berkasnya tidak perlu dikirimkan ke MahkamahAgung. .
23. Berkenaan dengan hal tersebut, kami niencharapkan auar surat
in; diteruskan kepada para Kepala kejaksaan Negeri clan KepalaCabang Kejaksaan Negeri .di daerahnya masing-masing untukdipedomani.
..Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
AAGUNG MUDA.Illtuu.t.~IDANA IJMUM C}t
Tembusan:1. Yth. Bapak Jaksa Agllng Republik Indonesia;2.' Yth. Wakil Jaksa Agllng Republik Indonesia;
(1 & 2 sebagai laporan)3. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda;4. Arsip.
. i
-,
Related Documents
