PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN … · 1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar..... 30 2. Pengaturan Intelijen Kejaksaan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM

PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2011

DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGAYAR

Penulisan Hukum

(SKRIPSI)

Disusun Dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat guna Memperoleh

Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Oleh :

Agus Susanto

E0008274

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013


commit to user

i

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM

PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2011

DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGAYAR

Penulisan Hukum

(SKRIPSI)

Disusun Dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat guna Memperoleh

Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Oleh :

Agus Susanto

E0008274

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013


commit to user

ii

P


commit to user

iii


commit to user

iv

Pernyataan

Nama : Agus Susanto

NIM : E0008274

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN

TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2011 DI KEJAKSAAN

KARANGAYAR adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya

saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan

dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak

benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

penulisan hukum (skripsi) dan gelar asrjana yang saya peroleh dari penulisan

hukum (Skrispsi) ini.

Surakarata, 31 September 2103

Yang membuat pernyataan,

Agus Susanto

NIM. E0008274


commit to user

v

MOTTO

If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve never done.

(Thomas Jefferson)

Success is a journey, not a destination.

(Arthur Ashe)

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis

persembahkan untuk :persembahkan untuk :persembahkan untuk :persembahkan untuk :

Kedua Orangtua ku Bapak Sugino dan ibu

Sugiarti

Kakak ku V. Sri Lestari dan FX. Dwi Hartanto

Keluarga besar GOPALA VALENTARA PMPA FH

UNS

Keluarga Besar Wisma Kinayah

Almamater Fakultas Hukum UNS


commit to user

vii

ABSTRAK

Agus Susanto, E0008274. 2013. PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2011 DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR. Fakultas Hukum Uni versitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Intelijen kejaksaan dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peran intelijen kejaksaan dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskreptif. Lokasi penelitian yang di pilih yaitu Kejaksaan Negeri Karanganyar. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data , yang dapat berupa keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh narasumber. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang releva melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan baik melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisi data menggunakan analisis data kualitatif .

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, selanjutnya diperoleh kesimpulan bahwa dalam UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI tidak secara jelas mengatur Intelijen Kejaksaan namun tugas dan wewenang intelijen tersurat dalam pasal 30 ayat (3), dan secara rinci diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2001 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia pasal 622. Selanjutnya peran intelijen kejasksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, Intelijen kejaksaan berperan dalam penyelidikan dalam bentuk Operasi Intelijen Yudisial, yaitu dengan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan yang nantinya dapat atau tidaknya di lanjutka ke tahap penyidikan yang di tangani oleh Kepala Seksi Pidana Khusus.

Kata kunci : Kejaksaan, Peran Intelijen, Tindak Pidana Korupsi.


commit to user

viii

ABSTRACT

Agus Susanto, E0008274. 2013. THE INTELLIGENCE ROLE OF THE PROSECUTORS IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN 2011 AT THE STATE ATTORNEY OF KARANGANYAR. Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.

This study aims to know the arrangement of Attorney intelligence Intelligence in Act Number 16 of 2004 about Indonesian Republic Attorney intelligence and intelligence role of prosecutors in Criminal Acts of Corruption.

This study included kinds of descriptive empirical law study. The study locations were selected at the state Prosecutors of Karanganyar. The data study was included primary data and secondary data. The primary data is form the principal data in this study, that is data obtained directly from data source, can be explanation and information that given by informant. While secondary data is used as primary data support. Secondary data obtainable from all of law matterial which is relevant through literature study. The technique of collecting the data is used interview, documentation, and study literature both printed literature, legislation, result of previous study, and documents related to the problem studied. Analyzing data using qualitative data analysis.

Based on the results of study and analysis, further concluded that is in Act Number 16. of 2004 about Attorney intelligence doesn't clearly regulate the Attorney intelligence but intelligence duties & powers implied in article 30 paragraph (3) and detailed rules set out in the Attorney-General number : PER-009/A/JA/01/2001 about organization and working procedurs of the Indonesian Republic Prosecutor article 622. The Attorney further intelligence role in acts of corruption, the Attorney role in the investigation of intelligence in the form of Attorney Intelligence Operations, with collecting data and collecting material. Information that will be or not proceed to the stage of investigations handled by the Special Criminal Pale.

Keywords : Attorney, The Intelligence Role, Criminal Act of Corruption.


commit to user

ix

Kata pengantar

Syukur alhamdulilah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul :“PERANAN INTELIJEN

KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHUN 2011 DI KEJAKSAAN KARANGAYAR” penulisan hukum ini

disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh derajat sarjana

dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas mengenai peranan Intelijen Kejaksaan

Karanganyar dalam Pengungkapan Tidak Pidana Korupsi di Kejaksaan

Karanganyar tahun 2011. Dari peranan tersebut diharapkan mampu memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengungkapan kasus kasus korupsi kedepannya. Hasil

penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan referensi bahan kepustakaan

khususnya bagi para akademisi ilmu hukum.

Penulisan hukum ini dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang

telah membantu dan mendukung penulisan dalam penyelesaian penulisan dari

awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh

gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta ;

2. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

yang membantu memberikan arahannya;

3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. dan Bapak Rehnalemken

Ginting,S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah meneliti dan sabar

memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga akir penulisan

hukum ini;


commit to user

x

4. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademis yang

telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi;

5. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar yang telah memberikan ijin dalam

penulisan ini;

6. Kepala seksi, Kasubag, Para Jaksa dan staff yang telah membantu

penyelesaian penulisan ini;

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNS. Terimakasih telah

memberikan Ilmu dan membimbing penulis selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum UNS;

8. Kedua Orangtua penulis, Bapak Sugino dan Ibu Sugiarti yang telah

memberika semua hal yang sangat berati dalam hidup penulis, serta doa,

harapan cinta, motivasi, dan juga kepercayaan yang telah diberikan;

9. Segenap Keluarga Besar Gopala Valentara PMPA FH UNS. Terimakasih

atas kekeluargaan, ilmu, pengalaman, petualangan yang telah diberikan,

penulis merasa bangga menjadi bagian dari keluarga yangluar biasa ini;

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, penulis

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan

yang telah diberikan;

11. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini jauh

dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari

para pembaca sangat diharapkan. Akhirnya semoga penulisan ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya;

Surakarta, 31 September 2013

Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................... ............................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................. iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................................ v

PERSEMBAHAN ................................................................................................. vi

ABSTRAK ........................................................................................................... vii

ABSTRACT ......................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 4

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 4

E. Metode Penelitian......................................... ...................................... 5

F. Sistematika Penulisan Hukum .......................................................... 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Intelijen .............................................. 11

2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksan ............................................. 17

3. Tinjauan Umum Tentang Korupsi ............................................... 22

B. Kerangka Berfikir............................................................................ 28

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Intelijen Kejaksaan dalam Undang-Undang No. 16

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia....................30


commit to user

xii

1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar................ 30

2. Pengaturan Intelijen Kejaksaan dalam Undang-Undang

No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia ................................................................ 33

B. Peranan Intelijen Kejaksaan Karanganyar Dalam Pengungkapan

Tindak Pidana korupsi .................................................................. 40

1. Kendala yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri

Karanganyar dalam Pengungkapan Tindak Pidana

korupsi............................................................................... 46

2. Upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Negeri

Karanganyar Untuk memaksimalkan Peranannya .............48

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan ....................................................................................... 49

B. Saran .............................................................................................50

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................51


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran................................................................. 28

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Agung..................................... 35

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi..................................... 35

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B......................... 36

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Agung..................................... 37

Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi..................................... 38

Gambar 3.6 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B......................... 38

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN … · 1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar..... 30 2. Pengaturan Intelijen Kejaksaan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

Documents