Buku Kejaksaan II

I. EKSTRADISI (EXTRADITION)NO.NAMA PERATURANTENTANG

1.UU NO. 42 TAHUN 2007

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)

2.UU NO. 1 TAHUN 2001PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)

3.UU NO. 8 TAHUN 1994PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA

4.UU NO. 1 TAHUN 1979EKSTRADISI

5.UU NO. 2 TAHUN 1978PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG EKSTRADISI

6.UU NO. 10 TAHUN 1976PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPPINA SERTA PROTOKOL

7.UU NO. 9 TAHUN 1974PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI

8.KEPPRES NO. 46 TAHUN 2001 PEMBERIAN EKSTRADISI ATAS NAMA DENNIS AUSTIN STANDEFFER

II. BANTUAN TIMBAL BALIK PIDANA (MLA)1.UU NO. 20 TAHUN 2007PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIESIN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)

2.UU NO. 47 TAHUN 2007PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJASAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)

3.UU NO. 1 TAHUN 2006 BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

4.UU NO. 8 TAHUN 2006 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

5.UU NO. 1 TAHUN 1999 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

6.KEPPRES NO. 1 TAHUN 2004 KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

III. PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)1.UU NO. 3 TAHUN 2004PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

2.UU NO. 25 TAHUN 2003PERUBAHAN ATAS UU NO.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.UU NO. 15 TAHUN 2002 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

4.UU NO. 23 TAHUN 1999BANK INDONESIA

5.PP NO. 57TAHUN 2003TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

6.KEPPRES NO. 1 TAHUN 2004 KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

7.KEPPRES NO. 81 TAHUN 2003 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

8.KEPPRES NO. 82 TAHUN 2003 TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

9.KEP KEPALA PPATK NO.: 3/9/KEP.PPATK/2004TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN

10.KEP KEPALA PPATK NO.: 2/1/KEP.PPATK/2003PEDOMAN UMUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

11.KEP KEPALA PPATK NO. 2/4/KEP.PPATK/2003PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

12.KEP KEPALA PPATK NO. 2/5/KEP.PPATK/2003PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG

13.KEP KEPALA PPATK NO. 2/6/KEP.PPATK/2003PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

14.KEP KEPALA PPATK NO. 2/7/KEP.PPATK/2003PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG

15.KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 45/KMK.06/ 2003PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

16.PERATURAN KAPOLRI NO. 17 TAHUN 2005TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

IV. TERORISME (TERRORISM)1.UU NO. 5 TAHUN 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)

2.UU NO. 6 TAHUN 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)

3.UU NO. 15 TAHUN 2003 PENETAPAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UU

4.UU NO. 16 TAHUN 2003 PENETAPAN PERPPU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TGL. 12 OKTOBER 2002, MENJADI UU

5.PERPPU NO. 1 TAHUN 2002 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

6.PERPPU NO. 2 TAHUN 2002 PEMBERLAKUAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TGL. 12 OKTOBER 2002

7.PP NO. 24 TAHUN 2003 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

8.INPRES NO. 4 TAHUN 2002 TIM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERMASUK PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TGL. 12 OKTOBER 2002

V. KORUPSI (CORRUPTION)1.UU NO. 7 TAHUN 2006 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)

2.UU NO. 30 TAHUN 2002 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

3.UU NO. 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

4.UU NO. 28 TAHUN 1999 PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

5.UU NO. 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

6.PP NO. 19 TAHUN 2000 TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

7.PP NO. 71 TAHUN 2000 TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

8.KEPPRES NO. 11 TAHUN 2005 TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

9.INPRES NO. 2 TAHUN 2004 DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

10.INPRES NO. 5 TAHUN 2004 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

11.KEPJAGUNG NO. KEP-102/JA/05/2000PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

VI. PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING)1.UU NO. 19 TAHUN 2004PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UU

2.UU NO. 41 TAHUN 1999KEHUTANAN

3.PERPPU NO. 1 TAHUN 2004PERUBAHAN ATAS UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

4.INPRES NO. 4 TAHUN 2005 PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

5.INPRES NO. 5 TAHUN 2001 PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTTING

VII. PENANGKAPAN IKAN LIAR (ILLEGAL FISHING)1.UU NO. 31 TAHUN 2004 PERIKANAN

2. UU NO. 6 TAHUN 1996PERAIRAN INDONESIA

3.PERPPU NO. 2 TAHUN 2006 PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

VIII. PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)1.UU NO. 21 TAHUN 2007 PEMBERANTASAN TIN DAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

2.UU NO. 23 TAHUN 2002PERLINDUNGAN ANAK

3.UU NO. 9 TAHUN 1992 KEIMIGRASIAN

4.KEPPRES NO. 88 TAHUN 2000RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK

IX. KONVENSI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CONVENTION)1.CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD

2.COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON LAUNDERING, SEARCH, SEIZURE AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS FROM CRIME AND ON THE FINANCING OF TERRORISM

3.CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE TRAFFIC IN PERSONS AND OF THE EXPLOITATION OF THE PROSTITUTION OF OTHERS (21 MAR 50)

4.INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION

5.INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

6.CONVENTION OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE ON COMBATING INTERNATIONAL TERRORISM

7.CONVENTION ON THE POLITICAL RIGHTS OF WOMEN (31 MAR 53)

8.SUPPLEMENTARY CONVENTION ON THE ABOLITION OF SLAVERY, THE SLAVE TRADE, AND INSTITUTIONS AND PRACTICES SIMILAR TO SLAVERY (7 SEP 1956)

9.UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS

10.ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

11.INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM

12.EUROPEAN CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF TERRORISM

13.CONVENTION TO PREVENT AND PUNISH THE ACTS OF TERRORISM TAKING THE FORM OF CRIMES AGAINST AND RELATED EXTORTION THAT ARE OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE

14.TREATY ON COOPERATION AMONG THE STATES MEMBERS OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES IN COMBATING TERRORISM, 1999

15.UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

16.INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACT OF NUCLEAR TERRORISM

17.OAU CONVENTION ON THE PREVENTION AND COMBATING OF TERRORISM, 1999

17.CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE TRAFFIC IN PERSON AND THE EXPLOITATION OF THE PROSTITUTION OF OTHERS

18.UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION

19.UN CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILIES

20.CONVENTION CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOR (25 JUN 1957)

21.SAARC REGIONAL CONVENTION ON SUPPRESSION OF TERRORISM

X. KEJAKSAAN DAN PERADILAN

1.UU NO. 13 TAHUN 2006 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2.UU NO. 4 TAHUN 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN

3.UU NO. 5 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UU NO.14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

4.UU NO. 8 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

5.UU NO. 9 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

6.UU NO. 16 TAHUN 2004 KEJAKSAAN RI

7.UU NO. 22 TAHUN 2004 KOMISI YUDISIAL

8.UU NO. 23 TAHUN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

9.UU NO. 24 TAHUN 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI

10.UU NO. 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

11.UU NO. 26 TAHUN 2000 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

12.UU NO. 26 TAHUN 1999 PENCABUTAN UU NO. 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI

13.UU NO. 27 TAHUN 1999 PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

14.UU NO. 30 TAHUN 1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

15.UU NO. 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

16.UU NO. 39 TAHUN 1999 HAK ASASI MANUSIA

17.UU NO. 9 TAHUN 1998 KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

18.UU NO. 3 TAHUN 1997 PENGADILAN ANAK

19.UU NO. 5 TAHUN 1997 PSIKOTROPIKA

20.UU NO. 7 TAHUN 1997 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)

21.UU NO. 22 TAHUN 1997 NARKOTIKA

22.UU NO. 28 TAHUN 1997 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

23.UU NO. 8 TAHUN 1996 PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)

24.UU NO. 12 TAHUN 1995 PEMASYARAKATAN

25.UU NO. 5 TAHUN 1991 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

26.UU NO. 2 TAHUN 1986 PERADILAN UMUM

27.UU NO. 5 TAHUN 1986 PERADILAN TATA USAHA NEGARA

28.UU NO. 14 TAHUN 1985 MAHKAMAH AGUNG

29.PP NO. 4 TAHUN 2006 PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

30.PP NO. 31 TAHUN 1994 PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

31.PERPRES NO. 18 TAHUN 2005KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

32.PERPRES NO. 81 TAHUN 2005BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT

33.KEPPRES NO. 17 TAHUN 2002 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

34.KEPPRES NO. 116 TAHUN 1999 BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL

35.UUD 1945UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

36.KUHPKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

37.KUHAPKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

38.KUH PERDATAKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

XI. PERATURAN INTERNAL KEJAKSAANA. ADMINISTRASI PERKARA1) KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR: KEP-518/A/J.A/11/2001 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-132/JA/11/1994 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA2) KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR: KEP-132/J.A/11/1994 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-120/JA/12/1992 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA3) KODE SURAT-SURAT PERKARA FORMULIR PERKARA (P)1.LAMPIRAN IKARTU DATA PENYELIDIKAN

2.LAMPIRAN IIKARTU DATA PENYIDIKAN

3.LAMPIRAN IIIKARTU DATA PRA PENUNTUTAN

4.LAMPIRAN IVKARTU DATA PENUNTUTAN

5.LAMPIRAN VKARTU DATA EKSEKUSI

6.P-1 PENERIMAAN LAPORAN (TETAP)

7.P-2 SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

8.P-3 RENCANA PENYELIDIKAN

9.P-4 PERMINTAAN KETERANGAN

10.P-5 LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

11.P-6 LAPORAN TERJADINYA TINDAK PIDANA

12.P-7 MATRIK PERKARA TINDAK PIDANA

13.P-8 SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

14.P-8A RENCANA JADWAL KEGIATAN PENYIDIKAN

15.P-9 SURAT PANGGILAN SAKSI - TERSANGKA

16.P-10 BANTUAN KETERANGAN AHLI

17.P-11 BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI

18.P-12 LAPORAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN

19.P-13 USUL PENGHENTIAN PENYIDIKAN - PENUNTUTAN

20.P-14 SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

21.P-15 SURAT PERINTAH PENYERAHAN BERKAS PERKARA

22.P-16SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA

23.P-16ASURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA

24.P-17 PERMINTAAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN

25.P-18 HASIL PENYIDIKAN BELUM LENGKAP

26.P-19PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA...YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL...UNTUK DILENGKAPI

27.P-20PEMBERITAHUAN BAHWA WAKTU PENYIDIKAN TAMBAHAN PERKARA ATAS NAMAYANG MELANGGAR PASALSUDAH HABIS

28.P-21PEMBERITAHUAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKASUDAH LENGKAP

29.P-21APEMBERITAHUAN SUSULAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA SUDAH LENGKAP

30.P-22 PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

31.P-23SURAT SUSULAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI A.N.YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL

32.P-24 BERITA ACARA PENDAPAT

33.P-25 SURAT PERINTAH MELENGKAPI BERKAS PERKARA

34.P-26 SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

35.P-27SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

36.P-28RIWAYAT PERKARA

37.P-29 SURAT DAKWAAN

38.P-30 CATATAN PENUNTUT UMUM

39.P-31SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA

40.P-32SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

41.P-33TANDA TERIMA SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA/SINGKAT

42.P-34 TANDA TERIMA BARANG BUKTI

43.P-35 LAPORAN PELIMPAHAN PERKARA

44.P-36PERMINTAAN BANTUAN PENGAWALAN TAHANAN/PENGAMANAN PERSIDANGAN

45.P-37SURAT PANGGILAN SAKSI AHLI/TERDAKWA/TERPIDANA

46.P-38BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI/ TERDAKWA TERPIDANA

47.P-39 LAPORAN HASIL PERSIDANGAN

48.P-40PERLAWANAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ PENETAPAN HAKIM

49.P-41 RENCANA TUNTUTAN PIDANA

50.P-42 SURAT TUNTUTAN

51.P-43 LAPORAN TUNTUTAN PIDANA

52.P-44 LAPORAN JPU SEGERA SETELAH PUTUSAN

53.P-45 LAPORAN PUTUSAN PENGADILAN

54.P-46 MEMORI BANDING

55.P-47 MEMORI KASASI

56.P-48SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

57.P-49SURAT KETETAPAN GUGURNYA/HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI

58.P-50USUL PERMOHONAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

59.P-51 PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT

60.P-52PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT ORDINANSI TAHUN 1939 NO 77 JO PASAL 15 KUHP DAN PASAL 27 AYAT 1 UU NO. 5 TAHUN 1991

61.P-53 KARTU PERKARA TINDAK PIDANA

4) KODE REGISTER PERKARA1.RP-1 REGISTER PENERIMAAN LAPORAN

2.RP-2 REGISTER PERKARA TAHAP PENYELIDIKAN

3.RP-3REGISTER PERKARA TAHAP PENYIDIKAN

4.RP-4REGISTER PERMINTAAN KETERANGAN (PANGGILAN)

5.RP-5 BUKU PERKARA JAKSA KEGIATAN PENYIDIKAN

6.RP-6REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN/DIHENTIKANNYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

7.RP-7 REGISTER PENERIMAAN BERKAS PERKARA TAHAP PERTAMA

8.RP-8 REGISTER PERKARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN

9.RP-9 REGISTER PERKARA TAHAP PENUNTUTAN

10.RP-10REGISTER PERKARA TAHAP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA

11.RP-11 REGISTER UPAYA HUKUM DAN GRASI

12.RP-12REGISTER PELAKSANAAN PUTUSAN/PIDANA BERSYARAT DAN GUGURNYA KEWENANGAN MENGEKSEKUSI SERTA PELEPASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA

13.RP-13 REGISTER PERKARA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAN EKSEKUSI

14.RP-14 REGISTER - BUKU PERKARA JAKSA PENUNTUT UMUM

5) KODE LAPORAN PERKARA1.LP-1 LAPORAN BULANAN KEGIATAN PENYELIDIKAN

2.LP-2 LAPORAN BULANAN KEGIATAN PENYIDIKAN

3.LP-3LAPORAN BULANAN PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN

4.LP-4LAPORAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA TAHAP PERTAMA

5.LP-4A LAPORAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA TAHAP II

6.LP-5LAPORAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN

7.LP-6LAPORAN KEGIATAN PENUNTUTAN

8.LP-7LAPORAN REKAPITULASI KEGIATAN PENUNTUTAN (ACARA PEMERIKSAAN BIASA/SINGKAT) TINDAK PIDANA

9.LP-8 LAPORAN REKAPITULASI KEGIATAN PENUNTUTAN (ACARA PEMERIKSAAN CEPAT)

10.LP-9LAPORAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN - PENYAMPINGAN PERKARA

11.LP-10LAPORAN DATA UPAYA HUKUM DAN GRASI

12.LP-11 LAPORAN REKAPITULASI UPAYA HUKUM DAN GRASI

13.LP-12 LAPORAN DATA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

14.LP-13LAPORAN DATA PEMIDANAAN BERSYARAT

15.LP-14 LAPORAN DATA PELEPASAN BERSYARAT

16.LP-15 REKAPITULASI LAPORAN PERKARA PENTING

17.LP-16 LAPORAN TRIWULAN PUTUSAN-PUTUSAN PIDANA MATI

18.LP-17 LAPORAN TRIWULAN PENYELESAIAN PERKARA ORANG MATI

19.LP-18LAPORAN TAHUNAN

6) BENTUK FORMULIR TAHANAN1.T-1SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

2.T-2SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

3.T-3PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN

4.T-4SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN

5.T-5PENOLAKAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN

6.T-6PERMINTAAN PERPANJANGAN TERHADAP TERSANGKA TERDAKWA

7.T-7SURAT PERINTAH PENAHANAN/PENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT PENUNTUTAN)

8.T-8SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN/PENGELUARAN DARI TAHANAN/PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN

9.T-9PEMINDAHAN TAHANAN

10.T-10 SURAT IJIN MENGUNJUNGI TAHANAN

11.T-11SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHANAN

12.T-12PERMINTAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHANAN

14.T-13PANGGILAN TAHANAN

15.T-14 BANTUAN PENCARIAN PENANGKAPAN

16.T-15BANTUAN PENAYANGAN BURONAN

7) BENTUK REGISTER TAHANAN1.RT-1REGISTER TAHANAN TAHAP PENYIDIKAN

2.RT-2REGISTER SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN

3.RT-3 REGISTER TAHANAN TAHAP PENUNTUTAN

8) BENTUK LAPORAN TAHANAN1.LT-1LAPORAN BULANAN TAHANAN TAHAP PENYIDIKAN

2.LT-2LAPORAN BULANAN TAHANAN TAHAP PENUNTUTAN

9) BENTUK FORMULIR BENDA SITAAN-BARANG BUKTI1.B-1PERMINTAAN IJIN PENGGELEDAHAN/PENYITAAN

2.B-2LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN /PENYITAAN

3.B-3MOHON IJIN DARI GUBERNUR BANK INDONESIA UNTUK MEMERIKSA KEUANGAN

4.B-4SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN/PENYEGELAN/PENYITAAN/ PENITIPAN

5.B-5PERMINTAAN IZIN KHUSUS UNTUK MEMBUKA MEMERIKSA DAN MENYITA SURAT

6.B-6PERMINTAAN IZIN KHUSUS UNTUK MEMBUKA MEMERIKSA DAN MENYITA SURAT

7.B-7COPY PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH KEJAKSAAN

8.B-8PEMBERITAHUAN PENCABUTAN STATUS PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH KEJAKSAAN

9.B-9LABEL BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

10.B-10KARTU BARANG BUKTI

11.B-11PERMINTAAN PENELITIAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

12.B-12PEMBERITAHUAN DAN PERMINTAAN PERSETUJUAN LELANG BENDA SITAAN/BARANG BUKU YANG LEKAS RUSAK/MEMBAHAYAKAN/BIAYA TINGGI

13.B-13PERMOHONAN IZIN UNTUK MELELANG BENDA SITAAN/BARANG BUKTI BERDASARKAN PASAL 45 KUHP.

14.B-14SURAT PERINTAH LELANG BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

15.B-15PERMINTAAN BANTUAN PELELANGAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

16.B-16LAPORAN PELAKSANAAN LELANG BENDA SITAAN/BARANG BUKTI BERDASARKAN PASAL 45 KUHAP

17.B-17SURAT KETETAPAN PENGEMBALIAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI YANG TIDAK DIPERLUKAN LAGI BAGI KEPENTINGAN PENYITAAN/PENUNTUTAN

18.B-18SURAT PERINTAH PELIMPAHAN BARANG RAMPASAN

19.B-19PERMOHONAN IZIN PELELANGAN BARANG BUKU YANG DIKEMBALIKAN TETAPI TIDAK DIAMBIL BARANG TEMUAN

20.B-20PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN/PENYERAHAN PEMUSNAHAN BARANG TERLARANG/ BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN TETAPI TIDAK DIAMBIL/BARANG TEMUAN

21.B-21SURAT PERINTAH PEMANFAATAN/PENYERAHAN/PEMUSNAHAN BARANG TERLARANG/ BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN TETAPI TIDAK DIAMBIL BARANG TEMUAN *)

22.B-22LAPORAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN/ PENYERAHAN/ PEMUSNAHAN BARANG TERLARANG ATAS BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN TETAPI TIDAK DIAMBIL BARANG/TEMUAN

10) KODE REGISTER BENDA SITAAN - BARANG BUKTI

1.RB-1 REGISTER BENDA SITAAN

2.RB-2 REGISTER BARANG BUKTI DAN BARANG TEMUAN

11) KODE LAPORAN BENDA SITAAN - BARANG BUKTI1.LB-1LAPORAN BULANAN BENDA SITAAN DAN BARANG BUKTI

2.LB-2 LAPORAN PENYELESAIAN BARANG BUKTI

3.LB-3LAPORAN BARANG BUKTI YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DAR PENGADILANTINDAK PIDANA

4.LB-4LAPORAN PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN UNTUK NEGARA TINDAK PIDANA

5.LB-5 LAPORAN TRIWULAN PENYELESAIAN BARANG TEMUAN

12) KODE FORMULIR DENDA1.D-1 TAGIHAN DENDA UANG PENGGANTI BIAYA PERKARA

2.D-2 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI PEMBAYARAN DENDA

3.D-3TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA/DENDA GANTI/UANG PENGGANTI/BIAYA PERKARA

4.D-4SURAT PERINTAH PENYERAHAN DENDA/DENDA GANTI/UANG PENGGANTI/ BIAYA PERKARA

13) KODE REGISTER HASIL DINAS1.RHD REGISTER HASIL DINAS

14) KODE LAPORAN HASIL DINAS 1.LDLAPORAN HASIL DINAS

15) BENTUK DAN KODE BERITA ACARA1.BA-1 BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI - TERSANGKA

2.BA-2BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH - JANJI SAKSI

3.BA-3 BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH - JANJI ORANG AHLI

4.BA-4 BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AHLI

5.BA-5 BERITA ACARA PENDAPAT (RESUME)

6.BA-6 BERITA ACARA PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM

7.BA-7 BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN

8.BA-8 BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

9.BA-9 BERITA ACARA PELAKSANAAN PIDANA MATI

10.BA-10BERITA ACARA PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN PENAHANAN LANJUTAN

11.BA-11BERITA ACARA PELAKSANAAN PERINTAH PENGALIHAN JENIS PENAHANAN

12.BA-12 BERITA ACARA PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN

13.BA-13 BERITA ACARA PERINTAH MENGELUARAN TAHANAN

14.BA-14BERITA ACARA PELAKSANAAN PERINTAH PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN

15.BA-15 BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN TERSANGKA

BA-16 BERITA ACARA PENGGELEDAHAN - PENYITAAN

16.BA-17 BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI

17.BA-18BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

18.BA-19BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM ATAS BARANG BUKTI BENDA SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG ATAU DILARANG DIEDARKAN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA/DIMUSNAHKANI DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA

19.BA-20BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG BUKTI

22.BA-21BERITA ACARA PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB ATAS BARANG RAMPASAN/BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN TETAPI TIDAK DIAMBIL/BARANG TEMUAN UNTUK DILELANG

23.BA-22BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG/BARANG RAMPASAN/BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN TETAPI TIDAK DIAMBIL/BARANG TEMUAN UNTUK DIMANFAATAN/DIMUSNAHKAN *)

24.BA-23 BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

B. JUKNIS PIDANA UMUM1) UMUM 1.KEP-033-JA-3-1993 TGL 22 MARET 1993 PERIHAL EKSAMINASI PERKARA

2.KESEPAKATAN BERSAMA KETUA MA, MENKEH, JA, KAPOLRI DST TGL 19 JUNI 1993 PERIHAL TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU

3.INS-010-JA-7-1993 TGL 10 JULI 1993 PERIHAL TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS JALAN TERTENTU

4.B-299-E-7-1993 TGL 16 JULI 1993 PERIHAL PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU

5.B-341-E-EPL-8-1993 TGL 5 AGUSTUS 1993 PERIHAL TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS TERTENTU

6.B-373-E-EPL-8-1993 TGL 23 AGUSTUS 1993 PERIHAL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 14/1992 DAN KONSEP TABEL JENIS PELANGGARAN BERDASARKAN UU NO. 14/1992

7.B-374-E-EPL-8-1993TGL 23 AGUSTUS 1993 PERIHAL TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS JALAN TERTENTU

8.B-402-9-1993 TGL 8 SEPTEMBER 1993 PERIHAL PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

9.S-3920-A-5-1993 TGL 28 SEPTEMBER 1993 PERIHAL PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI BANK RAKYAT INDONESIA

10.B-460-E-9-1993 TGL 30 SEPTEMBER 1993 PERIHAL BAHAN MASUKAN UNTUK RAPAT KOORDINASI MAHKEHJAPOL

11.B-502-E-EPL-10-1993 TGL 16 OKTOBER 1993 PERIHAL PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI BANK RAKYAT INDONESIA

12.B-540-E-11-1993 TGL 4 NOPEMBER 1993 PERIHAL TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA/PIMPINAN MPR DAN DPR

13.R-07-E-1-1994 TGL 29 JANUARI 1994 PERIHAL KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN SECARA SADIS

14.KEP-027-JA-03-1994 TGL 5 MARET 1994 PERIHAL PENGELOMPOKKAN JENISJENIS PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

15.INS-004-JA-3-1994 TGL 9 MARET 1994 PERIHAL PENGENDALIAN PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM

16.R-16-E-3-1994 TGL 11 MARET 1994 PERIHAL PENGENDALIAN PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM

17.B-250-E-EPL-1-3-1994 TGL 12 MARET 1994 PERIHAL PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

18.JUKLAK-001-JA-6-1994 TGL 9 JUNI 1994 PERIHAL EKSAMINASI PERKARA

19.B-404-E-6-1994 TGL 18 JUNI 1994 PERIHAL PENGISIAN FORMULIR DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIAN SERTA LAPORAN

20.B-416-E-6-1994 TGL 30 JUNI 1994 PERIHAL PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU

21.B-483-E-8-1994 TGL 1 AGUSTUS 1994 PERIHAL PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL/IPR

22.B-566-E-9-1994 TGL 30 SEPTEMBER 1994 PERIHAL PENANGANAN PERKARA PEMALSUAN ROKOK STATE EXPRESS DAN CRAVEN A A.N. TERDAKWA IR. BAMBANG SOELISTYO DKK

23.B-576-E-10-1994 TGL 10 OKTOBER 1994 PERIHAL KEBERHASILAN JAKSA PENUNTUTAN UMUM DALAM PENERAPAN, PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

24.R-05-E-ES-2-1995 TGL 9 PEBRUARI 1995 PERIHAL PELAPORAN PENGENDALIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

25.B-95-E-ES-3-1995 TGL 10 MARET 1995 PERIHAL PENDOKUMENTASIAN PERKARAPERKARA PENTING YANG BERSKALA NASIONAL DAN MEMPUNYAI NILAI HISTORIS

26.KEPRES NO. 21 TAHUN 1995 TGL 24 APRIL 1995 PERIHAL PENJUALAN. PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

27.KEPRES NO. 22 TAHUN 1995 TGL 24 APRIL 1995 PERIHAL PEMBENTUKAN TIM HUTAN TERPADU

28.SE-002-JA-4-1995 TGL. 28 APRIL 1995 PERIHAL PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM LAIN

29.B-185-E-5-1995

TGL 3 MEI 1995 PERIHAL PERANAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

30.B-186-E-5-1995

TGL 3 MEI 1995 PERIHAL KECERMATAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SUATU PERANAN KASUS/PERKARA

31.B-187-E-5-1995

TGL 3 MEI 1995 PERIHAL PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

32.B-188-E-5-1995

TGL 3 MEI 1995 PERIHAL POLA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

33.B-189-E-5-1995

TGL 3 MEI 1995 PERIHAL POLA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA KEHUTANAN

34.B-190-E-5-1995

TGL 3 MEI 1995 PERIHAL POLA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA KEHUTANAN HAK/IPR

35.B-191-E-5-1995

TGL 3 MEI 1995 PERIHAL PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EKSAMINASI PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

36.B-337-E-5-1995

TGL 23 MEI 1995 PERIHAL PENERAPAN PASAL 335 KUHP

37.B-255-E-6-1995

TGL 7 JUNI 1995 PERIHAL POLA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN

38.B-272-E.4.1-EPL.1-06-95

TGL 15 JUNI 1995 PERIHAL PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.21 DAN 22 TAHUN 1995

39.B-265-E-EPK-8-1995

TGL 22 AGUSTUS 1995 PERIHAL PENANGANAN PELUMAS BERKAS

40.B-377-E-9-1995

TGL 15 SEPTEMBER 1995 PERIHAL TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTAANGGOTA/ PIMPINAN MPRS DAN DPRGR

41.B-522-11-1995

TGL 3 NOPEMBER 1995 PERIHAL PENYELESAIAN HASIL OPERASI WANA KERTA II DAN OPERASI WANA TATA LESTARI II

42.B-532-E-11-1995

TGL 9 NOPEMBER 1995 PERIHAL PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENUNTUTAN TERHADAP ANAK

43.B-40-E.1-ES-1-96

TGL 22 JANUARI 1996 PERIHAL KEPUTUSAN MENDAGRI DAN MENHANKAM TENTANG JUKLAK PERIZINAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PS. 510 KUHP DAN PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM NO.5/PNPS/TH.1963 TENTANG KEGIATAN POLITIK.

44.B-58-E-EPL.2-1-1996

TGL 31 JANUARI 1996 PERIHAL PERHATIAN KHUSUS TERHADAP PENANGANAN KASUS PERKARA HAKI

45.B-164-WK PRES SET-1-96

TGL 31 JANUARI 1996 PERIHAL GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN HUTAN

46.B-162-E.4-EPL.1-3-96

TGL 25 MARET 1996 PERIHAL GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN HUTAN

47.B-282-E-6-1996

TGL 11 JUNI 1996 PERIHAL PENYELESAIAN YUSTISI HASIL OWLII DAN OWK II

48.B-291-E.3-EPO.3-6-1996

TGL 19 JUNI 1996 PERIHAL PENYEMPURNAAN JUKNIS JAM PIDUM NOMOR: B191/E/5/1995

49.B-409-ES-8-1996

TGL 26 AGUSTUS 1996 PERIHAL SARAN UPAYA HUKUM DALAM RANGKA MENANGGULANGI KEJAHATAN PERAMPOKAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN

50.B-421-E.3-EPO.1-8-96

TGL 30 AGUSTUS 1996 PERIHAL BERJUDI, OKNUM PEJABAT DAN DUA PENGUSAHA DI TANGKAP

51.B-517-E-EPL.1-10-1996

TGL 14 OKTOBER 1996 PERIHAL LAPORAN PELAKSANAAN PAMHUT BULAN JULI 1996

52.B-116-E.4-EPL-3-1997

TGL. 19 MARET 1997 PERIHAL KEPUTUSAN BERSAMA MENKEU, MENHUT, JAKSA AGUNG RI. DAN KAPOLRI

53.B-137-E.4.1-EPL.1-03-1997 TGL. 31 MARET 1997 PERIHAL PENYAMPAIAN SURAT EDARAN KETUA BAPEDAL NOMOR: 8/SE/02/1 997

54.B-200-E-5-1997

TGL. 26 MEI 1997PERIHAL LAPORAN KASUS/PERKARA PEMILU TAHUN 1997

55.B-203-E-EPL.1-5-1997

TGL. 29 MEI 1997 PERIHAL PETUNJUK TEHNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA KEHUTANAN

56.B-231-E.4.1-EPL.1-VI-1997 TGL. 2 JUNI 1997 PERIHAL SURAT KEPUTUSAN PANGAB NO: SKEP/177/IV/1997 TGL. 23 APRIL 1997

57.B-219-E-EPL.1-5-1997

TGL. 6 JUNI 1997 PERIHAL TINDAK LANJUT KAMPANYE PEMBERANTASAN PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI SECARA TIDAK SAH

58.B-328-E.4.1-EPL.1-10-1997 TGL. 22 OKTOBER 1997 PERIHAL ANTISIPASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

59.B-67-E-2-1998

TGL. 12 FEBRUARI 1998 PERIHAL SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG R I , ME NTERI KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI DAN KAPOLRI TGL. 5 PEBRUARI 1998

60.B-136-E.4.3-1998PERIHAL TINDAK LANJUT PENANGANAN KASUS PEMBAKARAN LAHAN DENGAN CARA BAKAR

61.B-410-E.4-EPL.2-08-1998

TGL. 25 AGUSTUS 1998 PERIHAL SURAT KEPUTUSAN MENPERINDAG TENTANG TANDA TERA TAHUN 1999

62.B-437-E.4-EPL.2-08-1998

TGL. 31 AGUSTUS 1998 PERIHAL UU NO.20 TH.1997 TENTANG NEGARA BUKAN PAJAK DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

63.B-460-E.2-EPK-9-1998

TGL. 3 SEPTEMBER 1998 PERIHAL PENYAMPAIAN SALINAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1998

64.B-503-E.2-EPK.1-09-1998

TGL. 14 SEPTEMBER 1998 PERIHAL INFORMASI TENTANG TAHANAN WARGA NEGARA FILIPINA

65.B-504-E.2-EPK.1-9-1998

TGL 14 SEPTEMBER 1998 PERIHAL HASIL RAPAT BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN INDUSTRI TERBATAS

66.R-50-E-11-1998

TGL. 12 NOPEMBER 1998PERIHAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG BERKAITAN DENGAN GANGGUAN KEAMANAN SELAMA SIDANG ISTIMEWA MPR 1998

67.B-729-E.4-EPL.2-12-1998

TGL. 4 DESEMBER 1998 PERIHAL LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAKOLEH MENTERI TENAGA KERJA R.I.

68.B-741-E-EPO.1-XII-1998

TGL 4 DESEMBER 1998PELAKSANAAN UU NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

69.B-763-E-ES-12-1998

TGL. 15 DESEMBER 1998 PERIHAL PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI NOMOR:M.04.PR.07.03 TAHUN 1985

70.B-92-E-EPK-02-1999

TGL. 2 FEBRUARI 1999 PERIHAL PERKARAPERKARA KERUSUHAN

71.R-5-E-2-1999

TGL. 8 FEBRUARI 1999 PERIHAL MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA KERUSUHAN

72.B-129-E.3-EPO.1-2-1999

TGL. 11 FEBRUARI 1999 PERIHAL PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

73.B-07-E-ES.1-2-1999

TGL. 17 FEBRUARI 1999 PERIHAL AKURASI DATA PERKARA DAN MEKANISME PENGIRIMAN LAPORAN BULANAN

74.B-08-E-03-1999

TGL. 3 MARET 1999 PERIHAL MENGEFEKTIFKAN FORUM DILJAPOL DAERAH TINGKAT I/II

75.B-264-E-3-1999

TGL. 13 MARET 1999 PERIHAL PENYAMPAIAN HIMPUNAN DELIK PEMILU DAN DELIK DI LUAR UNDANGUNDANG PEMILU

76.B-09-E-04-1999

TGL. 6 APRIL 1999 PERIHAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU DAN TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

77.B-10-E.4-EPL.1-04-1999

TGL. 13 APRIL 1999 PERIHAL PENYAMPAIAN SALINAN PERATURAN PEMERINTAH NO.16 TAHUN 1999

78.B-11-E.2-EPK.1-4-1999

TGL. 16 APRIL 1999 PERIHAL PENYAMPAIAN SK. MENPORA DAN SK KETUA YPPO

79.B-419-E.4-EPL.2-04-1999

TGL. 23 APRIL 1999 PERIHAL MELAPORKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG DAPAT DIKATEGORIKAN YURISPRUDENSI KE KEJAKSAAN AGUNG. R.I

80.B-18-E.1-ES-06-1999

TGL. 1 JUNI 1999 PERIHAL PENYAMPAIAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI NO.: SE-002/J.A.5/1999

81.B-19-E.1-6-1999 TGL.

17 JUNI 1999 PERIHAL PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM SELAMA PEMILU 1999

82.B-01-E.4-EPL-02-2000

TGL. 15 FEBRUARI 2000 PERIHAL KEBIJAKAN DAN PROGRAM AKSI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)

83.B-2-E.4-EPL.1-02-2000

TGL. 16 FEBRUARI 2000 PERIHAL BERLAKUNYA PERSETUJUAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION) PADA TGL. 1 JANUARI 2000

84.B-08-E-02-2000

TGL. 28 FEBRUARI 2000 PERIHAL HUKUM POSITIF PENANGANAN PERIKANAN DAN TERUMBU KARANG

85.B-05-E-4-2000

TGL. 11 APRIL 2000 PERIHAL JABATAN RANGKAP ANGGOTA DPR DENGAN ADVOKAT

86.B07/E.1/EPL1/05/2000 PERIHAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

87.B-10-E-5-2000

TGL. 5 JUNI 2000 PERIHAL KODE SURAT MENYURAT LINGKUNGAN PIDANA UMUM KEJAKSAAN R.I

88.B-12-E-EJP-07-2000

TGL. 17 JULI 2000 PERIHAL PENANGANAN/PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

89.B-13-E-EJP-07-2000

TGL. 17 JULI 2000 PERIHAL PENANGANAN/PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA HAKI

90.B-25-E.1-ES-09-2000

TGL. 14 SEPTEMBER 2000 PERIHAL SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK TEHNIS PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA, TGL. 3 APRIL 2000 NOMOR: HK.00.06.6.011.33.

91.B-6-E-EJP-10-2000

TGL 11 OKTOBER 2000 PERIHAL PUNGUTAN DR DAN PSDH

92.INPRES NO. 5 TAHUN 2001 TGL 19 APRIL 2001 PERIHAL PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING)DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING

93.B-03-E-EJP-04-2001

TGL 23 APRIL 2001 PERIHAL PENYITAAN KAPAL YANG MENGANGKUT KAYU ILEGAL

94.B-06-E-EJP-05-2001

TGL. 15 MEI 2001 PERIHAL LAPORAN PENANGANAN PENYELESAIAN PERKARA PENTING (PK. TING)

95.B-08-E-EJP-05-2001

TGL. 15 MEI 2001 PERIHAL TINDAK PIDANA KEHUTANAN SEBAGAI PERKARA (PK. TING)

96.B-09-E-EJP-05-2001

TGL. 15 MEI 2001 PERIHAL LAPORAN KASUSKASUS PELEDAKAN BOM

97.B-934-MEN-LH-5-2001

TGL. 31 MEI 2001 PERIHAL PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.7 TAHUN 1999

98.B-12-E-EJP-06-2001

TGL. 27 JUNI 2001 PERIHAL PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.7 TAHUN 1999

99.SE NO. 1794-MENHUT-VI-2001 TGL 18 OKTOBER 2001 PERIHAL PENERTIBANPENERTIBAN IPK, HPHH, IPPK, IPKR, DAN PENETAPAN P2LHP, P3KB, P2SKHH, SERTA PENDISTRIBUSIAN BLANKO DOKUMEN SKSHH

100.2673-DJ-V-LH-2001

TGL. 30 NOVEMBER 2001 PERIHAL PENYAMPAIAN EDARAN MENHUT NO. 794/MENHUTVI/2001

101.B-16-E-EJP-12-2001

TGL. 24 DESEMBER 2001 PERIHAL PEMBAJAKAN PRODUK KARYA REKAMAN SUARA

102.B-01-E-EJP-01-2002

TGL. 2 JANUARI 2002 PERIHAL SURAT EDARAN MENTERI KEHUTANAN NO. 1794/MENHUT/VI/2001

103.B-02-E-EJP-01-2002

TGL. 14 JANUARI 2002 PERIHAL PENANGGULANGAN MASALAH PETI DAN PENCURIAN PASIR LAUT DIKEPULAUAN RIAU

104.B-34-1-2002

TGL. 25 JANUARI 2002 PERIHAL PEMBERLAKUAN PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI

105.B-60-E-EJP-01-2002

TGL. 29 JANUARI 2002 PERIHAL PEDOMAN TEKNIS YUSTISIAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

106.LAMPIRAN SURAT JAMPIDUM NO. B-60-E-EJP-01-2002

TGL 29 JANUARI 2002 PERIHAL PEDOMAN TEKNIK YUSTISIAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UNGKUNGAN HIDUP

107.B-16-E-EJP-03-2002

TGL. 11 MARET 2002 PERIHAL PENGENDALIAN PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM

108.H2-UM01.02.02-32

TGL. 11 MARET 2002 PERIHAL BAHAN UNTUK POSISI INDONESIA

109.B-2-I-E-04-2002

TGL. 2 APRIL 2002 PERIHAL PENANGANAN KASUS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

110.SE-004-A-JA-05-2002

TGL. 14 MEI 2002 PERIHAL PEMBERLAKUAN KEKUASAAN PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

111.B-98-E-EJP-05-2002

TGL 15 MEI 2002 PERIHAL PENANGANAN DAN PENANGGUHAN

112.B-358-E-EJP-05-2002

TGL. 30 MEI 2002 PERIHAL AKURATISASI DATA PERKARA HAKI, NARKOBA, JUDI PORNOGRAFI & PORNOAKSI

113.B-379-E-EJP-06-2002

TGL. 10 JUNI 2002 PERIHAL PENGENDALIAN DAN PENGADMINISTRASIAN PERKARA NARKOTIKA

114.R-47-E-QP-06-2002

TGL. 25 JUNI 2002 PERIHAL LAPORAN PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM LAIN

115.B-489-E-EJP-08-2002

TGL. 8 AGUSTUS 2002 PERIHAL PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

116.B-602-E-EJP-9-2002 TGL. 20 SEPTEMBER 2002 PERIHAL REKAPITULASI PERKARA NARKOTIKA PSYCHOTROPIKA DAN DELIK KESUSILAAN

117.B.148-SETKAB-PUU-II-9-2002 TGL 24 SEPTEMBER 2002 PERIHAL PENYAMPAIAN SALINAN INSTRUKSI PRESIDEN NO.3 TAHUN 2002

118.INPRES-NO.3 TAHUN 2002

TGL 24 SEPTEMBER 2002 PERIHAL PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINYA

119.B-688-E-E.1-ES-10-2002

TGL. 18 OKTOBER 2002 PERIHAL PENYAMPAIAN SALINAN INSTRUKSI PRESIDEN NO.3 TAHUN 2002

120.B-49-E-EJP-01-2003

TGL. 22 JANUARI 2003 PERIHAL PETUNJUK PENANGANAN PERKARA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN ILEGAL HARIMAU, BADAK & GAJAH SUMATERA BESERTA PRODUK PRODUKNYA

121.142 MENHUT-VI-2003

TGL 7 MARET 2003 PERIHAL PENANGANAN ILEGAL LOGGING DAN ILLEGAL TRADING DI BORDER ENTIKONG SANGGAU

122.B-207-E.2-EPP.2-4-2003

TGL. 4 APRIL 2003 PERIHAL PENANGANAN ILEGAL LOGGING DAN ILLEGAL TRADING DI BORDER ENTIKONG SANGGAU

123.UU RI NO. 18 TAHUN 2003

TGL 5 APRIL 2003 PERIHAL ADVOKAT

124.B.70-SETKAB-PUU-II-4-2003 TGL 23 APRIL 2003 PERIHAL PENYAMPAIAN SALINAN UNDANGUNDANG NO. 18 TH. 2003

125.B-2129-0.3.4-EP.2-05-2003 TGL 27 MEI 2003 PERIHAL PEMBEKALAN PPNS KEHUTANAN DI LINGKUNGAN PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH

126.B-310-E-EJP-06-2003

TGL. 12 JUNI 2003 PERIHAL PENYAMPAIAN SALINAN UNDANGUNDANG NO. 18 TH. 2003

127.B-320-E-EJP-06-2003

TGL. 23 JUNI 2003 PERIHAL PEMBEKALAN TERHADAP PPNS KEHUTANAN

128.SE-004-A-JA-08-2003

TGL 25 AGUSTUS 2003 PERIHAL PERKARA NARKOTIKA SEBAGAI PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM

129.B-472-E-EJP-8-2003

TGL. 29 AGUSTUS 2003 PERIHAL PENYAMPAIAN SE JAKSA AGUNG NO.SE004/A/JA/08/2003 NO.SE005/A/JA/08/2003 NO.SE006/A/JA/08/2003

2) PRAPENUNTUTAN1.B-399-E-9-1993 TGL 7 SEPTEMBER 1993 PERIHAL TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELABATPEJABAT TERTENTU DILINGKUNGAN BADAN PERADILAN.

2.B-401-E-9-1993 TGL 8 SEPTEMBER 1993 PERIHAL PELAKSANAAN TUGAS PRAPENUNTUTAN

3.B-536-E-11-1993 TGL 1 NOPEMBER 1993 PERIHAL MELENGKAPI BERKAS PERKARA DENGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN

4.SE-004-JA-11-1993 TGL 16 NOPEMBER 1993 PERIHAL PEMBUATAN SURAT DAKWAAN

5.B-607-E-11-1993 TGL 22 NOPEMBER 1993 PERIHAL PEMBUATAN SURAT DAKWAAN

6.B-283-E-4-1994 TGL 4 APRIL 1994 PERIHAL PENYELESAIAN TUNGAKAN PERKARA YANG DITERIMA TAHAP I KEMUDIAN DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK DILENGKAPI

7.B-282-E-4-1994 TGL 4 APRIL 1994 PERIHAL PENYELESAIAN TUNGAKAN SPDP

8.INS-005-JA-06-1994 TGL 9 JUNI 1994 PERIHAL PENERIMAAN PENYELESAIAN HASIL PENYIDIKAN

9.B-394-E-6-1994 TGL 14 JUNI 1994 PERIHAL PENERIMAAN DAN PENYELENGGARAAN HASIL PENYIDIKAN.

10.B-396-E-6-1994 TGL 14 JUNI 1994 PERIHAL PASALPASAL YANG DAPAT DISANGKAKAN TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN DEMONTRASI/UNJUK RASA.

11.B-203-E-EPK.3-95 TGL 5 MEI 1995 PERIHAL KECERMATAN PENANGANAN PERKARA

12.B-500-E-10-95 TGL 16 OKTOBER 1995 PERIHAL PERUMUSAN LOCUS DAN TEMPUS DELICTI DALAM SURAT DAKWAAN

13.B-179-E-EPL.2-3-96 TGL 25 MARET 1996 PERIHAL TINDAK LANJUT RAPAT KERJA BAPAK WAKIL PRESIDEN DENGAN PARA PEJABAT DI JAJARAN DEP PERTAMBANGAN DAN ENERGI TGL. 12 PEBRUARI 1996

14.R-65-E-12-1997

TGL 8 DESEMBER 1997 PERIHAL PENINGKATAN PENANGANAN/ PELAKSANAAN BERKAS PERKARA

15.B-256-E-EPO.1-06-1998

TGL 26 JUNI 1998 PERIHAL PEMBERIAN PERPANJANGAN PENAHANAN

16.B-203-E.3-EPO.1-03-1999

TGL. 3 MARET 1999 PERIHAL PERMOHONAN PRA PERADILAN DALAM PERKARA A.N TERSANGKA JACOB HENDRAWAN SETYA BUDI

17.B-21-E-07-1999

TGL. 14 JULI 1999 PERIHAL PENANGANAN PERKARA DENGAN TERSANGKANYA ORANG ASING

18.B-1207-E-12-1999

TGL. 20 DESEMBER 1999 PERIHAL KECERMATAN PENERBITAN P21 DAN P22 DI DALAM PENANGANAN PERKARA

19.B-9-E-05-2000

TGL. 31 MEI 2000 PERIHAL KECERMATAN PENANGANAN TUGASTUGAS PRAPENUNTUTAN

20.B-05-E-EJP-05-2001

TGL. 2 MEI 2001 PERIHAL PENYELESAIAN PERKARA YANG SUDAH DINYATAKAN LENGKAP (P21), TAPI TIDAK DIIKUTI DENGAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (TAHAP 1)

21.B-182-E.3-EP-03-2003

TGL. 25 MARET 2003 PERIHAL SURAT DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA

3) PENUNTUTAN1.B-403-E-9-1993 TGL 8 SEPTEMBER 1993 PERIHAL KECERMATAN DALAM MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN

2.B-254-E-5-1993 TGL 31 MEI 1993 PERIHAL LANGKAHLANGKAH ANTISIPATIF TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA/SAKSI PERSIDANGAN

3.R-06-E-1-1994 TGL 29 JANUARI 1994 PERIHAL PENINDAKAN TERHADAP PERJUDIAN TANPA IZIN.

4.B-63-E-2-1994 TGL 4 PEBRUARI 1994 PERIHAL PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

5.B-572-E-10-1994 TGL 7 OKTOBER 1994 PERIHAL KEGAGALAN PENUNTUTAN

6.B-675-E-EPO-12-1994 TGL 1 DESEMBER 1994 PERIHAL PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN/TAHANAN LUAR DAN WAJIB LAPOR

7.SE-001-JA-4-1995 TGL 27 APRIL 1995 PERIHAL TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA

8.R-77-MENKO-POLKAM-9-95 TGL 6 SEPTEMBER 1995 PERIHAL UPAYA PEMBERATAN HUKUMAN KEPADA PELAKU KEJAHATAN SADIS

9.B-502-E.3-EPO.1-10-95 TGL 19 OKTOBER 1995 PERIHAL UPAYA PEMBERATAN HUKUMAN KEPADA PELAKU KEJAHATAN

10.B-249-E-5-1996 TGL 15 MEI 1996 PERIHAL PENUGASAN JAKSA DALAM SIDANG PRAPERADILAN

11.B-69-E-02-1997 TGL 19 PEBRUARI 1997 PERIHAL HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

12.B-158-E-EPL-04-1998 TGL. 8 APRIL 1998 PERIHAL TUNTUTAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

13.R-26-E-EPL.1-08-1998 TGL. 18 AGUSTUS 1998 PERIHAL RENTUT PIDANA PERKARA PIDANA PERBANKAN

14.B-35-E-1-1998 TGL. 13 JANUARI 1999 PERIHAL UPAYA MEMPERBERAT TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN

15.R-07-E-02-1999 TGL. 17 FEBRUARI 1999 PERIHAL TUNTUTAN PIDANA ATAS PERKARA KERUSUHAN

16.R-06-E-EPL-3-1998 TGL. 13 MARET 1998 PERIHAL PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA HKI/IPR.

17.R-023-E.4-EPL.1-10-1999 TGL. 25 OKTOBER 1999 PERIHAL PENANGANAN PERKARA NAZA (NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF) DITUNTUT BERAT

18.B-08-E-05-2000 TGL. 11 MEI 2000 PERIHAL PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG R.I. TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA

19.B-15-E-EJP-9-2000 TGL. 25 SEPTEMBER 2000 PERIHAL TEWASNYA TERDAKWA PATI WEDO YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DALAM PERSIDANGAN KARENA DI DI BACOK PENGUNJUNG SIDANG PN. WAIKIABUBAK KAB. SUMBA BARAT

20.B-7-E-EJP-10-2000 TGL. 30 SEPTEMBER 2000 PERIHAL PIDANA BERSYARAT BAGI TERDAKWA WARGA NEGARA ASING

21.41-MENHUT-11-2001 TGL. 17 JANUARI 2001PERIHAL PENYITAAN KAPAL YANG MENGANGKUT KAYU ILEGAL

22.B-11-E-EJP-06-2001 TGL. 11 JUNI 2001 PERIHAL RENCANA TUNTUTAN PIDANA PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG BERSKALA NASIONAL

23.B-13-E-EJP-6-2001 TGL. 27 JUNI 2001 PERIHAL UPAYA MEMPERBERAT TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KEHUTANAN

24.B-500-E-EJP-08-2002 TGL. 12 AGUSTUS 2002 PERIHAL PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PERKARA NARKOTIKA YANG TELAH DIALIHKAN KE TINDAK PIDANA UMUM

25.B-123-E-EJP-02-2003 TGL. 17 FEBRUARI 2003 PERIHAL PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

26.B-177-E-EJP-3-2003 TGL. 20 MARET 2003 PERIHAL PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM PASAL 78 UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

27.B-394-E-EJP-7-2003 TGL. 30 JULI 2003 PERIHAL PENYAMPAIAN RENCANA TUNTUTAN

28.B-410-E-EJP-8-2003 TGL. 5 AGUSTUS 2003 PERIHAL PETUNJUK TENTANG RENCANA TUNTUTAN (P41)

29.SE-005-A-JA-08-2003 TGL 25 AGUSTUS 2003 PERIHAL TUNTUTAN PIDANA MATI

30.SE-006-A-JA-08-2003 TGL 25 AGUSTUS 2003 PERIHAL TUNTUTAN BEBAS

4) UPAYA HUKUM, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI (UHEKSI)1.B-444-E-EPL-9-1993 TGL 26 SEPTEMBER 1993 PERIHAL PENYUSUNAN, PENGIRIMAN DAN DISTRIBUSI RISALAH PERTIMBANGAN GRASI

2.B-533-E-EPL-10-1993 TGL 30 OKTOBER 1993 PERIHAL PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

3.B-556-E-XI-1993 TGL 10 NOPEMBER 1993 PERIHAL DATA PERKARA BANDING

4.B-554-E-XI-1993 TGL 10 NOPEMBER 1993 PERIHAL DATA KASASI

5.B-555-E-XI-1993 TGL 10 NOPEMBER 1993 PERIHAL DATA PERMOHONAN GRASI

6.B-235-E-3-1994 TGL 4 MARET 1994 PERIHAL EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN

7.R-32-E-6-1994 TGL 17 JUNI 1994 PERIHAL KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

8.B-355-E-9-95 TGL 5 SEPTEMBER 1995 PERIHAL PENELITIAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN SESUAI KEPPRES TENTANG PERMOHONAN GRASI DAN PENELITIAN DATA UPAYA HUKUM

9.B-128-E-3-1996 TGL 8 MARET 1996 PERIHAL TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JAKSA SELAKU EKSEKUTOR PUTUSAN PENGADILAN

10.B-281-E-6-1996 TGL 11 JUNI 1996 PERIHAL PERTIMBANGAN TEKNIS HUKUM JAKSA AGUNG DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA

11.B-323-E-7-1996 TGL 9 JULI 1996 PERIHAL PENANGANAN DAN PERNYELESAIAN PERMOHONAN GRASI

12.B-409-E-ES-8-1996 TGL 26 AGUSTUS 1996 PERIHAL SARAN UPAYA HUKUM DALAM RANGKA MENANGGULANGI KEJAHATAN PERAMPOKAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN

13.B-458-E-EPL.2-9-1996 TGL 11 SEPTEMBER 1996 PERIHAL UPAYA PENINGKATAN PENERTIBAN PENYELESAIAN PERKARA KASASI

14.B-18-E-EP.1-I-1999 TGL. 7 JANUARI 1999 PERIHAL PENYUSUNAN, PENGIRIMAN DAN DISTRIBUSI RISALAH PERTIMBANGAN GRASI.

15.B-06-E.4-EPL.2-02-1999 TGL. 12 FEBRUARI 1999 PERIHAL PENGIKUT SERTAAN ANGGOTA DPRRI/DPRD DALAM RANGKA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

16.R-89-EP-EJP-05-2002 TGL. 6 MEI 2002 PERIHAL EKSEKUSI PERINTAH PENAHANAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

17.B-504-E.4-EUH.1-08-2002 TGL. 12 AGUSTUS 2002 PERIHAL PEMALSUAN SURAT PUTUSAN MA, PT, PK DAN VONIS

18.F.PS.01.0144 TGL 13 MEI 2002 PERIHAL PEMALSUAN SURAT PUTUSAN MA, PT, PK DAN VONIS

19.B-616-E-EJP-09-2002 TGL. 25 SEPTEMBER 2002 PERIHAL DATA UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK, SERTA PERLAWANAN/ VERZET

20.B-677-E-EJP-10-2002

TGL. 22 OKTOBER 2002 PERIHAL PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT (P52)

C. JUKNIS PIDANA KHUSUS1) UMUM1.SE-006/J.A/7/1985 TGL. 11 JULI 1985 PERIHAL PENANGGANAN PERKARA MANIPULASI PAJAK

2.SE-004/J.A/8/1990 TGL. 16 OKTOBER 1990 PERIHAL PETUNJUK PENANGANAN OPERASI YUSTISI TEAM KOORDINASI PENGAMAN HUTAN

3.B-096/F/FS/2/1993 TGL. 13 FEBRUARI 1993 PERIHAL SIKAP TANGGAP DAN INISIATIF APARAT KEJAKSAAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KHUSUS.

4. R-257/F/FPK/4/1993 TGL. 16 APRIL 1993 PERIHAL KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN SETIAP PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHUSUS KORUPSI

5TAR-004-F-FS.3-4-93 TGL. 20 APRIL 1993SURAT - PENGANTAR

6R-269/F/FPK.1/04/1993 TGL. 20 APRIL 1993 PERIHAL JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENANGANAN KASUS-KASUS /PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS KORUPSI.

7.B-354/F/FPK.1/61/1998 TGL. 23 JUNI 1998 PERIHAL GERAKAN MEMBERANTAS KORUPSI SECARA NASIONAL

8.R-742/F/FPK.1/10/1993 TGL. 8 OKTOBER 1993 PERIHAL PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS DAN PERKARA TPK KORUPSI

9.B-860/F/FPE.2/10/1993 TGL. 25 OKTOBER 1993 PERIHAL PENYIMPANAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PENANGKAPAN IKAN OLEH OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN ACEH TIMUR (LANGSA)

10.B-406/F/FPE.1/7/1994 TGL. 7 JULI 1994 PERIHAL PENINGKATAN KOORDINASI/KERJA SAMA

11.SE-001/JA/8/1994 TGL. 5 AGUSTUS 1994 PERIHAL PENUNJUKAN PENANGANAN OPERASI YUSTISI TEAM KOORDINASI PENGAMAN HUTAN

12.B-490/F/FS.2/8/1994 TGL. 27 AGUSTUS 1994 PERIHAL PERMASALAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIDALAM RAKER KEJAKSAAN TAHUN 1994

13.B-625/F/FPE.2/08/1995 TGL. 21 AGUSTUS 1995PERIHAL PENGENDALIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA PERIKANAN

14.B-606/SEKBANG/11/1995 TGL. 13 NOVEMBER 1995 PERIHAL PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN OLEH KAPAL LKAN ASING

15.B-1146/F/FPK.1/12/1995 TGL. 21 DESEMBER 1995 PERIHAL PENYELESAIAN TUNGGAKAN PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

16.R-003/F/FPK.1/01/1996 TGL. 4 JANUARI 1996 PERIHAL DELEGASI WEWENANG KEPADA PARA KAJATI UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN TERHADAP PERKARA-PERKARA TERTENTU

17.R-007/F/FPK.1/01/1996 TGL. 10 JANUARI 1996 PERIHAL OPTIMALISASI PELAKSANAAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

18.R-425/F/FS.3/5/1996 TGL. 30 MEI 1996 PERIHAL KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NO. KEP 021/F/FPK/5/1 996 TGL. 6 MEI 1996

19.R-100/MENKO-POLKAM/6/96 TGL. 20 JUNI 1996 PERIHAL KASUS-KASUS PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYANASING TANPA IZIN / ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA

20.R-148/F/FPE.2/07/1996 TGL. 11 JULI 1996 PERIHAL KASUS-KASUS PENANGKAPAN IKAN OLEH ASING TANPA IZIN/ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA

21.B/2398/VII/1996 TGL. 24 JULI 1996 PERIHAL TINDAK LANJUT TERHADAP PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN ASING TANPA IJIN/ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA

22.B-568/F/FPE/8/1996 TGL. 7 AGUSTUS 1996 PERIHAL TINDAK LANJUT TERHADAP PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN ASING TANPA IZIN/ILEGAL DI-PERAIRAN-INDONESIA

23.B-680/F/FPE-2/8/1996 TGL. 29 AGUSTUS 1996 PERIHAL BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1995.

24.B-760/F/FS.2/9/1996 TGL. 30 SEPTEMBER 1996 PERIHAL PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PIDSUS

25.B-116/E.4/E.4.1/3/1997 TGL. 19 MARET 1997 PERIHAL KEPUTUSAN BERSAMA MENKEU MENHUT, JAKSA AGUNG RI DAN KAPOLRI

26.R-015/FPE-2/01/1998 TGL. 22 JANUARI 1998 PERIHAL LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI TERHADAP PARA PELAKU PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN 9 (SEMBILAN) BAHAN POKOK

27.R-028/FPE.2/02/1998 TGL. 19 FEBRUARI 1998 PERIHAL PERBAIKAN SURAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NO. R-15/F/FPE.2/01/1998 TGL. 22 JANUARI 1998.

28.R-166/FPK.1/06/1999 TGL. 16 JUNI 1998 PERIHAL LANGKAH NYATA PENINGKATAN PERAN PENGAWASAN SESUAI ASPIRASI REFORMASI

29.B-913/F/FS.3/9/1998 TGL. 8 SEPTEMBER 1998 PERIHAL TOLOK UKUR KEBERHASILAN PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PIDSUS.

30.R-290/F/FS.3/9/1998 TGL. 30 SEPTEMBER 1998 PERIHAL LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF TERHADAP PARA PELAKU PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN 9 (SEMBILAN) BAHAN POKOK

31.B-366/F/FPE/03/1999 TGL. 4 MARET 1999 PERIHAL KEPUTUSAN MENKO POLKAM NOMOR: KEP-06/MENKO/POLKAM/DKN/2/1999, TGL. 8 FEBRUARI 1999

32.R-078/F/FPK.1/03/1999TGL. 10 MARET 1999 PERIHAL PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANGUNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

33.B-1197/F/FS.1/9/1999 TGL. 10 SEPTEMBER 1999 PERIHAL PENGIRIMAN NASKAH UNDANG- UNDANG NO. 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI

34.SE-001/JA/5/2000 TGL. 22 MEI 2000 PERIHAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

35.B-097/A/F/08/2000 TGL. 22 AGUSTUS 2000 PERIHAL PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

36.B-982/F/F2.1/10/2000 TGL. 23 OKTOBER 2000 PERIHAL MOHON PETUNJUK PENANGANAN KASUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT KETENTUAN.

37.B-1105/F/F.2.1/11/2000 TGL. 20 NOPEMBER 2000 PERIHAL PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

38.PP 19 TAHUN 2000 TGL. 5 APRIL 2000 PERIHAL TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

39.B-1060/F/F.1.1/11/2000 TGL. 9 NOPEMBER 2000 PERIHAL PUNGUTAN DANA REBOISASI DAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN.

40.B-133/A/C.9/12/2000 TGL. 13 DESEMBER 2000 PERIHAL UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KEJAKSAAN RI.

41.B-090/F/FT.2/01/2001 TGL. 23 JANUARI 2001 PERIHAL TINDAK PIDANA PERIKANAN. YANG DITANGANI PENYIDIK POLRI

42.B-484/F/FT.2/05/2002 TGL. 3 MEI 2002 PERIHAL PENGENDALIAN DAN PENGADMINISTRASIAN PERKARA NARKOTIKA

43.B-1000/F/FT/12/2002 TGL. 23 DESEMBER 2002 PERIHAL DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA

44.B-423/F/FT.1/07/2003 TGL. 23 JULI 2003 PERIHAL DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA

45.NT-001/B/F/FT.1/09/2003 TGL. 03 SEPTEMBER 2003 PERIHAL BAHAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN AGUNG.R.I DENGAN DPR R.I PADA TGL. 8 SEPTEMBER 2003.

46.B-634/F/F.2.1/10/2003 TGL. 16 OKTOBER 2003 PERIHAL DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

47NT-002/B/F/FT.1/12/2003 TGL. 02 DESEMBER 2003 PERIHAL BAHAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN AGUNG R.1 DENGAN DPR R.I PADA TGL. 8 DESEMBER 2003.

48.B-52/F/FT.2/01/2004 TGL. 26 JANUARI 2004 PERIHAL DATA PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN DAN PELANGGARAN WILAYAH PERAIRAN INDONESIA/PELANGGARAN ZEEI

49.B-296/F/FT.2.1/05/2004 TGL. 26 MEI 2004 PERIHAL HASIL OPERASI WANALAGA DAN WANABAHARI

50.B-316/F/FT.1/06/2004 TGL. 8 JUNI 2004PERIHAL VALIDASI DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP PENUNTUTAN

51.B-322/F/FT.1/06/2004 TGL. 10 JUNI 2004 RALAT SURAT NO. B-316TF/FT.1/06/12004 TGL. 8 JUNI 2004 PERIHAL VALIDASI DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP PENUNTUTAN

52.B-325/MEN.KP/XI/2004 TGL. 13 NOPEMBER 2004 PERIHAL BANTUAN MENINDAK KAPAL YANG TELAH DICABUT IZIN PERIKANANNYA

53.B-641/F/FJP/11 /2004 TGL. 30 NOPEMBER 2004 PERIHAL SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI TENTANG MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN PERKARA KORUPSI.

54.B-646/F/FT.2/12/2004 TGL. 03 DESEMBER 2004 PERIHAL BANTUAN MENINDAK KAPAL YANG TELAH DICABUT IZIN PERIKANANNYA.

55.B-711/F/FU.1/12/2004 TGL. 29 DESEMBER 2004 PERIHAL PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PROFESIONAL JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

56.B-137/F/FJP/02/2005

TGL. 04 PEBRUARI 2005 PERIHAL DATA ANGGOTA DPRD (KOTA KABUPATEN/PROPINSI) YANG PERKARANYA DITANGANI KEJAKSAAN

57.B.170/KPK/11/2005

TGL. 4 FEBRUARI 2005 PERIHAL PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN

2) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (LIKDIK)1.B-492/F/FS.3/8/1985 TGL. 30 AGUSTUS 1985 PERIHAL PETUNJUK-PETUNJUK MASALAH MASUKNYA BARANG-BARANG IMPOR DARI NUNUKAN (KALTIM)

2.R-245/F/FPY.4/4/1986 TGL. 19 APRIL 1986 PERIHAL LAPORAN PENYELIDIKAN/ PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

3.R-652/F/FS.3/12/1986 TGL. 6 DESEMBER 1986 PERIHAL PETUNJUK PENANGANAN PERKARA BUKTI BAWANG PUTIH EX. PENYELUNDUPAN

4.R-232/F/FPY/4/1987 TGL. 28 APRIL 1987 PERIHAL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA

5.R-270/F/FS.3/5/1987 TGL. 20 MEI 1987 PERIHAL LAPORAN PEMERIKSAAN KEADAAN KEUANGAN TERSANGKA YANG BERADA DI BANK

6.INS-007/JA/3/1989 TGL. 18 MARET 1989 PERIHAL PELAKSANAAN PEMANGGILAN PEMERIKSAAN, PENANGKAPAN/PENAHANAN PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH WILAYAH/DAERAH DALAM JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

7.KEP-112/JA/10/1989 TGL. 13 OKTOBER 1989MEKANISME PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENATAAN BARANG BUKTI

8.SE-001/JA/1/1 990 TGL. 22 JANUARI 1990PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT

9.R-002/A.6/1 /1990 TGL. 24 JANUARI 1990PEMANTAPAN KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS-KASUS BERINDIKASI KORUPSI DENGAN PIHAK PEMDA

7.B-235/F/FS.3/3/1990 TGL. 28 MARET 1990 PERIHAL PENGAMBILAN FOTO TERSANGKA

8.B-483-F-FPT-1-9-1990TGL.10 SEPTEMBER 1990PENCANTUMKAN NIP BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA PNS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS.

9.B-581/F/FEK.2/7/1991 TGL. 15 JULI 1991 PERIHAL PENGAMANAN TERHADAP BENDA SITAAN BARANG BUKTI TANAH DALAM KASUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

10.1200/KMK.01/1991 TGL. 3 DESEMBER 1991 PERIHAL PEMANTAPAN KERJASAMA ANTARA DEP.KEUANGAN DAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN INPRES NO. 3 TAHUN 1991

11.R-122/F/FPK/2/1993 TGL. 16 FEBRUARI 1993 PERIHAL PENYELESAIAN KASUS-KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BAIK TAHAP PENYELIDIKAN MAUPUN TAHAP PENYIDIKAN DAN TAHAP PENUNTUTAN.

12.R-382/F/FPK.3/5/1993 TGL. 31 MEI 1993 PERIHAL PENANGANAN KASUS MANIPULASI RESTITUSI PAJAK

13.R-437/F/FPK.1/6/1993 TGL. 28 JUNI 1993MOHON IZIN DARI MENTERI KEUANGAN RI UNTUKMEMERIKSA KEADAAN KEUANGAN

14.R-606/F/FPK.1/9/1993 TGL. 9 SEPTEMBER 1993PERMINTAAN,PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN(CEKAL)

15.B-1232/P.3/FPK.1/7/1994 TGL. 12 JULI 1994 PERIHAL JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KHUSUS WAJIB MENUNJUK PENASEHAT HUKUM (PASAL 56 KUHAP)

16.B-570/F/FPK.1/9/1994 TGL. 30 SEPTEMBER 1994 PERIHAL SE TENTANG JAKSA SEBAGAI PENYIDIK KHUSUS WAJIB MENUNJUK PENASEHAT HUKUM (PASAL 56 KUHAP)

17.R-204/F/FPK.1/9/1996 TGL. 6 SEPTEMBER 1996 PERIHAL DELEGASI WEWENANG KEPADA PARA KEJATI UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN TERHADAP PERKARA TERTENTU

R-208/F/FPK.1/9/1996 TGL. 9 SEPTEMBER 1996 PERIHAL LAPORAN HASIL PENYIDIKAN KASUS PENYERAHAN ATAS PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DAERAH DENGAN CARA/PROSEDUR MENYIMPANG DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKUPADA DINAS PETERNAKAN PROP. DATI I IRIAN JAYA

18.B-355/F/FS.3/6/1998 TGL. 23 JUNI 1998 PERIHAL PERMOHONAN PENCEGAHAN KELUAR NEGERI TERHADAP ORANG YANG TERLIBAT DALAM SUATU PERKARA PIDANA

19.B-849/F/FPK.1/8/1998 TGL. 25 AGUSTUS 1998 PERIHAL TINDAK LANJUT PENYELESAIAN LAPORAN KKN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

20.B-589/F/FPE.1/4/1999 TGL. 20 APRIL 1999 PERIHAL KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPDP PERKARA TP.PENYELUNDUPAN DAN TP EKONOMI LAINNYA

21.SE-002/JA/5/1999 TGL. 24 MEI 1999 PERIHAL PEDOMAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PIMPINAN/ANGGOTA MPR. DPR, DPRD TK.I DAN DPRD TK. II

22.R-437/F/FS.2/12/1999 TGL. 13 DESEMBER 1999 PERIHAL KERJASAMA APARAT PEMERIKSA DAN PENYIDIK DENGAN UPM PROGRAM JPS DAN UPS TKPPJ PS

23.B-084/F/FPK.3/02/2000 TGL. 3 PEBRUARI 2000 PERIHAL KERJASAMA APARAT PEMERIKSA DAN PENYIDIK DENGAN UPM PROGRAM JPS DAN UPS TKPP J PS

24.R-045A/F/2/2001 TGL. 16 FEBRUARI 2001 PERIHAL KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999

25.R-27/F/F.2.1/06/2002 TGL. 21 JUNI 2002 PERIHAL SURAT EDARAN

26.SE-001/A/JA/01/2003 TGL. 13 JANUARI 2003 PERIHAL PENINGKATAN PENANGANAN PERKARA-PERKARA T.P. KORUPSI

27.B-145/F/F.2.1/03/2003 TGL. 12 MARET 2003 PERIHAL TINDAK LANJUT TERHADAP PENANGANAN PERKARADARI LAPORAN BPKP

28.B-224/F/F.2.1/4/2003 TGL. 21 APRIL 2003 PERIHAL PUTUSAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PP NO.110 TAHUN 2000

29.B-520-F.2.1-08-2003TGL.26 AGUSTUS 2003PERIHAL KASUS PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DPRD

30.B-025/F/FT.1/01/2004 TGL. 15 JANUARI 2004 PERIHAL KEGIATAN PRA PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI HASIL PENYIDIKAN KEJAKSAAN

31.B-066/F/FT.1/01/2004 TGL. 30 JANUARI 2004 PERIHAL MEKANISME PENERIMAAN PENYIMPANAN DAN PENATAAN BARANG BUKTI

32.B-125/F/FT.2.1/02/2004 TGL. 20 FEBRUARI 2004 PERIHAL PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KE KPK

33.SE- 001/A/J.A/03/2004 TGL. 31 MARET 2004 PERIHAL PEMBERIAN IJIN BEROBAT KE LUAR NEGERI BAGI TERSANGKA/TERDAKWA PERKARA PIDANA

34.B-224/F/FJP/04/2004 TGL. 02 APRIL 2004 PERIHAL SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI NOMOR: SE-001/A/JA/03/2004 TGL. 31 MARET 2004 TENTANG IJIN BEROBAT KE LUAR NEGERI BAGI TERSANGKA/TERDAKWA PERKARA PIDANA.

35.B-273/F/FT.2.1/04/2004 TGL. 29 APRIL 2004 PERIHAL MOHON PETUNJUK PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KE KPK

36.B-297/F/FT.2.1/05/2004 TGL. 26 MEI 2004 PERIHAL LAPORAN PENANGANAN KASUS KKN

37.R-288 /F/FT.2.1/08/2004 TGL. 04 AGUSTUS 2004 PERIHAL PERMOHONAN IJIN PRESIDEN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH

38.SE-007/A/JA/11/2004 TGL. 26 NOPEMBER 2004 PERIHAL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN PERKARA-PERKARA KORUPSI SE INDONESIA

39.B-641 /F/FJP/11/2004 TGL. 30 NOPEMBER 2004 PERIHAL SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI TENTANG MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN PERKARA KORUPSI.

40.B-693/F/F.2.1/12/2004 TGL. 3 DESEMBER 2004 PERIHAL MELAPORKAN TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA DAN ANGGOTA MPR/DPR, DPRD I & II KEPADA PRESIDEN R.I DAN MENTERI DALAM NEGERI R.I.

41.1180/3260/SJ TGL. 22 DESEMBER 2004 PERIHAL PENDAPAT HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.04.G/HUM/2001 TGL. SEPTEMBER 2002

42.B-711/F/FU.1/12/2004 TGL. 29 DESEMBER 2004 PERIHAL PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PROFESIONAL JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

43.R-014/A/F.2.1/01/2005 TGL. 12 JANUARI 2005 PERIHAL PERMOHONAN AGAR TIDAK DIKENAKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA H. DJOKO MUNANDAR (GUBERNUR BANTEN) SELAMA PROSES PENYIDIKAN DAN PRA PENUNTUTAN

44.R-04/T.I.17/FD.L/.02/2005 TGL. 21 PEBRUARI 2005 PERIHAL BANTUAN PENCARIAN/PENANGKAPAN

45.MA/KUMDIL/70/II/K/2005 TGL. 22 FEBRUARI 2005 PERIHAL SURAT EDARAN NO.: 4 TAHUN 2005 PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

46.R-08/SEKAB/2/2005 TGL. 24 FEBRUARI 2005 PERIHAL PERMINTAAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

47.KMA/102/III/2005 TGL. 14 MARET 2005 PERIHAL MOHON PENDAPAT/FATWA KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I R-86/F/F.2.1/01/2005 TGL. 16 MARET 2005 PERSETUJUAN TERTULIS DALAM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENAHANAN TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF PUSAT DAN DAERAH, SERTA PEJABAT EKSEKUTIF DAERAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

48.R-86/F/F.2.1/01/2005 TGL. 16 MARET 2005PERSETUJUANTERTULISDALAMPENYELIDIKAN,

PENYIDIKAN DAN PENAHANAN TERHADAP ANGGOTA

LEGISLATIFPUSATDANDAERAH,SERTAPEJABAT

EKSEKUTIF DAERAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

KORUPSI

49.R-163/F/FD.1/3/2005

TGL. 16 MARET 2005 PERIHAL PERMINTAAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

50.161/686/SJ

TGL. 24 MARET 2005 PERIHAL PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD PROVINSI

51.R-302/F/FD.1/04/2005

TGL. 21 APRIL 2005 PERIHAL PENCARIAN/PENANGKAPAN

52.B-328/F/FD.1/05/2005

TGL. 04 MEI 2005 PERIHAL PERMASALAHAN PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MARI YANG MEMBATALKAN PP 110 TAHUN 2000 TGL. 9 SEPTEMBER 2000

53.B-330/F/FD.1/05/2005

TGL. 04 MEI 2005 PERIHAL PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD PROVINSI

54.R-341/F/FD.1/05/2005

TGL. 12 MEI 2005 PERIHAL KEBIJAKAN PENAHANAN TERHADAP KASUS-KASUS YANG MENYANGKUT ANGGOTA DPRD PROPINSI KABUPATEN/KOTA

55.R-350/F/FD.1/05/2005

TGL. 18 MEI 2005 PERIHAL PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN

56.SR-193-D6-02-2005

TGL. 20 MEI 2005PERKEMBANGAN KASUS YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERAHKAN KE KEJAKSAAN AGUNG PERIODE 1 JANUARI 2005 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2005

57.R-362-F-FD.1-05-2005 TGL. 20 MEI 2005PERKEMBANGAN KASUS YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERAHKAN KE KEJAKSAAN AGUNG PERIODE 1 JANUARI 2005 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2005

58.B-460/F/FD.1/06/2005

TGL. 29 JUNI 2005 PERIHAL PEMBENTUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

59.SE-001/A/JA/06/2005

TGL. 29 JUNI 2005 PERIHAL PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN

61.SE-002 /A/JA/09/2005

TGL. 15 SEPTEMBER 2005 PERIHAL PENCANTUMAN JABATAN FUNGSIONAL SELAKU PENYIDIK ATAU SELAKU PENUNTUT UMUM PADA SURAT PERINTAH PENYELESAIAN PERKARA

62.

B-304-0.4-FD.1-09-2005

TGL. 30 SEPTEMBER 2005MOHON PETUNJUK ADANYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I NO. 4 TAHUN 2005

63.B-577/F/FD.1/08/2005

TGL. 30 SEPTEMBER 2005 PERIHAL MOHON PETUNJUK ADANYA SURAT EDARAN MARI NO. 4 TAHUN 2005

64.B-762/F/FD.1/09/2005

TGL. 30 SEPTEMBER 2005 PERIHAL PENCANTUMAN JABATAN FUNGSIONAL SELAKU PENYIDIK ATAU SELAKU PENUNTUT UMUM PADA SURAT PERINTAH PENYELESAIAN PERKARA

65.R-783/F.2/FD.1/10/2005

TGL. 18 OKTOBER 2005 PERIHAL BANTUAN PENCARIAN/ PENANGKAPAN

3) PENUNTUTAN1.SURAT NO.SE-005-JA-7-1985 TGL. 6 JULI 1985KEWAJIBAN MEMBUAT REKAMAN KASET TAPE DALAM PERKARA - PERKARA

2.SURAT NO. B-440/OPT/N-2.5/5/1985 TGL. 31 MEI 1985 PERIHAL LAPORAN KHUSUS (LAPSUS) PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS (KORUPSI) ATAS NAMA TERDAKWA ALEX SI

3.SURAT NO. SE-009 /JA/12/1985 TGL. 14 DESEMBER 1985 PERIHAL PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA

4.SURAT NO. R-086/F/FPT/02/1986 TGL. 8 PEBRUARI 1986 PERIHAL MASALAH PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

5.SURAT NO.B-483/F/FPT-1/9/1990 TGL. 10 SEPTEMBER 1990 PERIHAL PENCANTUMKAN NIP BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA PNS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS

6.SURAT NO. B-051/F/FPT.2/I/1991 TGL. 17 JANUARI 1991 PERIHAL TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

7.SURAT NO. B-161/F/FS.2/2/1991 TGL. 28 PEBRUARI 1991 PERIHAL PENYAMPAIAN KEMBALI SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI

8.SURAT NO.B-514/F/FPT-4/6/1991TGL. 17 JUNI 1991 PERIHAL KEKURANG SEMPURNAAN KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

9.SURAT NO. B-590/F/FPT.4/7/1991 TGL. 19 JULI 1991 PERIHAL PENYUSUNAN/ PENDAPAT SURAT DAKWAAN MELANGGAR PASAL 1 AYAT (1) A UNDANG-UNDANG NO.3/1971

10.SURAT NO. R-561/F/ FPT.1/7/1991 TGL. 24 JULI 1991 PERIHAL PENANGGUHAN PENAHANAN

11.SURAT NO. B-/M-4.5/FPT/8/1991 TGL. AGUSTUS 1991 PERIHAL PENYUSUNAN/PENDAPAT SURAT DAKWAAN MELANGGAR PASAL 1 AYAT (1) A UNDANG-UNDANG NO.: 3/1971

12.SURAT NO. B-831/F/FPT.4/10/1991 TGL. 12 OKTOBER 1991PERIHAL PETUNJUK TENTANG PENCEGAHAN KEGAGALAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

13.SURAT NO. R-1551/F/FPK/03/1993 TGL. 3 MARET 1993 PERIHAL BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS KORUPSI HASIL PENYIDIKAN PENYIDIK POLRI ATAUPUN PPNS LAINNYA

14.SURAT NO. B-197/F/FPK.2/4/1993 TGL. 8 APRIL 1993 PERIHAL JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTAN PIDANANYA AGAR MENCANTUMKAN TUNTUTAN KEWAJIBAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI DAN DENDA PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

15.SURAT NO. B-358/F/FPK.2/6/1993 TGL. 25 JUNI 1993 PERIHAL RENCANA TUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS KORUPSI MELALUI NOTA TELEPON ATAU NOTA TELEGRAM

16.SURAT NO.SE-001/J-A/4/1995 TGL. 27 APRIL 1995 PERIHAL PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA

17.SURAT NO.R-124/F/FPK.1/7/1995 TGL. 24 JULI 1995 PERIHAL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG TIDAK DAPAT DITERIMANYA DAKWAAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA TERDAKWA AKI ALIAS PONCO DIONO

18.SURAT NO.-437/F/FPK.1/7/1998 TGL. 9 JULI 1998 PERIHAL PERLAWANAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN SELA (EKSEPSI) PN BATAM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA TERDAKWA ZAINAL ARIFIN

19.SURAT NO.SE-001/JA/02/1999 TGL. 5 PEBRUARI 1999 PERIHAL PEDOMAN TUNTUNAN HUKUMAN BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

20.SURAT NO.B-184/F/FPK.2/ 02/1999 TGL. 8 FEBRUARI 1999 PERIHAL SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN HUKUMAN BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

21.SURAT NO. R-129/F/FPK.2/04/1999 TGL. 20 APRIL 1999 PERIHAL SURAT TUNTUTAN PIDANA PERKARA KORUPSI YANG DIMINTAKAN SUPAYA TERDAKWA DITAHAN

22.SURAT NO. R-139/F/FPK.2/04/1999 TGL. 22 APRIL 1999 PERIHAL PETUNJUK TENTANG PENGENDALIAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

23.SURAT NO. R-313/F/FPK.2/08/1999 TGL. 10 AGUSTUS 1999 PERIHAL SURAT DAKWAAN DITANDA TANGANI OLEH 1 (SATU) ORANG JPU

24.SURAT NO. R-317/F/FPK.2/08/1999 TGL. 12 AGUSTUS 1999 PERIHAL PETUNJUK TENTANG URAIAN PERBUATAN MATERIIL DARI TERDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN

25.SURAT NO. B-166/F/FPK.2/02/2000 TGL. 18 PEBRUARI 2000 PERIHAL TUNTUTAN/PUTUSAN HUKUMAN PERCOBAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

26.SURAT NO.KMA/ 331/ 5/ 2000 TGL. 04 MEI 2000 PERIHAL SIDANG IN ABSENTIA

27.SURAT NO.B-418/F/FPE/05/ 2000 TGL. 5 MEI 2000 PERIHAL PERMINTAAN PETUNJUK RENCANA TUNTUTAN PIDANA

28.SURAT NO. B-624/F/FR.1/6/2000 TGL. 27 JUNI 2000 PERIHAL SIDANG IN ABSENTIA

29.SURAT NO. SE-003/A/JA/05/2002 TGL. 13 MEI 2002 PERIHAL PERUBAHAN PENGENDALIAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

30.SURAT NO. B-974/F/FT.1/11/2002

TGL. 14 NOPEMBER 2002 PERIHAL TUNTUTAN BIAYA PERKARA

31.SURAT NO. B-110/R/F/FT.2/02/2003

TGL. 14 FEBRUARI 2003 PERIHAL PENGENDALIAN TUNTUTAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN

32.SURAT NO. B-711/F/FT.1/12/2003

TGL. 11 DESEMBER 2003 PERIHAL PEMBUATAN RENCANA TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MAUPUN TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA

33.SURAT NO. B-025/F/FT.1/01/2004

TGL. 15 JANUARI 2004 PERIHAL KEGIATAN PRA PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI HASIL PENYIDIKAN KEJAKSAAN

34.SURAT NO. B-068/F/FT.1/02/2004

TGL. 05 FEBRUARI 2004 PERIHAL PENETAPAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG NO.: 195/PID/2003/PTBDG, TGL. 14 OKTOBER 2003 ATAS NAMA TERDAKWA JAMALUDIN BIN MADTARMI

35.SURAT NO. B-203/F/F.2.1/03/2004

TGL. 16 MARET 2004 PERIHAL PENERAPAN PASAL 116 AYAT (3). DAN (4) JO PASAL 65 KU HAP

36.SURAT NO. SE- 001/A/J.A/03/2004

TGL. 31 MARET 2004 PERIHAL PEMBERIAN IJIN BEROBAT KE LUAR NEGERI BAGI TERSANGKA/TERDAKWA PERKARA PIDANA

37.SURAT NO. B-224/F/FJP/04/2004

TGL. 02 APRIL 2004 PERIHAL SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI NO.: SE-001/A/JA/03/2004 TGL. 31 MARET 2004, TENTANG IJIN BEROBAT KE LUAR NEGERI BAGI TERSANGKA/TERDAKWA PERKARA PIDANA

38.SURAT NO. B-340/F/FT.1/06/2004

TGL. 24 JUNI 2004 PERIHAL LAPORAN PERKEMBANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA TERDAKWA ZAINUL ARIFIN, CS

39.SURAT NO. B-341/F/FT.2/06/2004

TGL. 25 JUNI 2004 PERIHAL PENANGANAN TERHADAP PERKARA PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN

40.SURAT NO. B-632/F/FT.1/11/2004

TGL. 23 NOPEMBER 2004 PERIHAL PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL SEBAGAI JPU UNTUK MENYIDANGKAN PERKARA KORUPSI PENTING/ YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT

41.SURAT NO. SE-007/A/JA/11/2004

TGL. 26 NOPEMBER 2004 PERIHAL MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN PERKARA-PERKARA KORUPSI SE INDONESIA

42.SURAT NO. B-641 /F/FJP/11/2004

TGL. 30 NOPEMBER 2004 PERIHAL SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI TENTANG MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN PERKARA KORUPSI

43.SURAT NO. R-1424/KPK/XII/2004

TGL. 17 DESEMBER 2004 PERIHAL PENGADUAN MASYARAKAT. MENGENAI KEBERATAN ATAS TUNTUTAN JPU DALAM KASUS BANK BNI

44.SURAT NO. B-711/F/FU. 1/12/2004

TGL. 29 DESEMBER 2004 PERIHAL PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PROFESIONAL JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

45.SURAT NO. B-109/F/F3/FT/01/2005

TGL. 28 JANUARI 2005 PERIHAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN

46.SURAT NO. B-I88/F/FT.1/0212005

TGL. 23 PEBRUARI 2005 PERIHAL PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI KEBERATAN ATAS TUNTUTAN JPU DALAM KASUS BANK BNI

47.SURAT NO. SE-002/A/JA/09/2005

TGL. 15 SEPTEMBER 2005 PERIHAL PENCANTUMAN JABATAN FUNGSIONAL SELAKU PENYIDIK ATAU SELAKU PENUNTUT UMUM PADA SURAT PERINTAH PENYELESAIAN PERKARA

48.B- 762/F/FD.1/09/2005 TGL. 30 SEPTEMBER 2005PENCANTUMAN JABATAN FUNGSIONAL SELAKU PENYIDIK ATAU SELAKU PENUNTUT UMUM PADA SURAT PERINTAH PENYELESAIAN PERKARA

4) UPAYA HUKUM, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI (UHEKSI)1.SE-MA/21 TAHUN 1983 TGL. 8 DESEMBER 1983 PERIHAL BATAS WAKTU PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PADA JAKSA.

2.B-036/A/6/1985 TGL. 12 JUNI 1985 PERIHAL PETUNJUK UNTUK PENGGUNAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

3.B-421/F/FEK.2/8/1985 TGL. 3 AGUSTUS 1985 PERIHAL PETUNJUK TEKNIS TENTANG PERMOHONAN PELELANGAN DAN PENANGGANAN HASIL DINAS KEJAKSAAN.

4.R-634/F/FEK/9/1985 TGL. 12 SEPTEMBER 1985 PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PIDANA MATI

5.B-549/F/FPT/9/1985 TGL. 18 SEPTEMBER 1985PERIHAL PERMOHONAN KASASI KARENA ADANYA PERBEDAAN YANG ME NYOLOK MENGENAI UKURAN PIDANA (STRAFFMAAT)

6.SE-008/J.A/10/1985 TGL. 2 OKTOBER 1985 PERIHAL PETUNJUK CARA PENANGANAN, PENGADMINISTRASIAN DAN PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN

7.B-143/F/FEK.2/2/1987 TGL. 23 FEBRUARI 1987 PERIHAL PELELANGAN ATAS BENDA SITAAN/BARANG BUKU BERDASARKAN PASAL 45 KUHAP DAN BARANG RAMPASAN.

8.SE-004/J.A/8/1988 TGL. 5 AGUSTUS 1988 PERIHAL PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (PASAL 34 SUB C UNDANG UNDANG NO. 3 TAHUN 1971)

9.B-678/F/FPT-4/8/1991 TGL. 22 JULI 1991 PERIHAL PETUNJUK TENTANG PEMBUATAN/PENYUSUNAN MEMORI KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS.

10.R-071/F/FS.3/2/1992 TGL. 18 PEBRUARI 1992 PERIHAL PENGENDALIAN DAN PENYEMPURNAAN PEMBUATAN MEMORY KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA PU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

11.SE-001/B02/1993 TGL. 2 FEBRUARI 1993 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO.: SE-03/B/B. 518/1988 TENTANG PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN.

12.B- 0250/B/BS/ 02/1993 TGL. 24 FEBRUARI 1993 PERIHAL PENINJAUAN KEMBALI SEJA NO : SE-03/B/B.518/1 998 TGL. 6 AGUSTUS 1988 PERIHAL PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN.

13.B-184/F/FPK/4/1993 TGL. 2 APRIL 1993 PERIHAL PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MEMUAT HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI.

14.R-655/F/FPK/09/1993 TGL. 22 SEPTEMBER 1993 PERIHAL PELAKSANAAN PASAL 25 HURUF B DAN E KEPPRES NOMOR: 55 TH 1971

15.JUKLAK-001/J.A/6/1994 TGL. 9 JUNI 1994 PERIHAL EKSAMINASI PERKARA

16.R-661/F/FPE.2/7/1994 TGL. 11 JULI 1994 PERIHAL VERZET TERPIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

17.B-089/F/FPK-3/01/1995 TGL. 26 JANUARI 1995 PERIHAL PENYETORAN HASIL PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

18.B-235/F/FPK.2/3/1995 TGL. 10 MARET 1995 PERIHAL LAPORAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA TERDAKWA MOHD. NOR BIN H MASKUR DAN HAIRIL NORYADI BIN MUHAMMAD

19.B-531 /F/FPE/7/1/1996 TGL. 18 JULI 1996 PERIHAL PEMANFAATAN KAPAL-KAPAL ASING YANG TERSANGKA TINDAK PIDANA ZEEI INDONESIA

20.B-563/F/FPE/07/1996 TGL. 31 JULI 1996 PERIHAL PEMANFAATAN KAPAL-KAPAL ASING YANG TERSANGKA TINDAK PIDANA ZEEI INDONESIA

21.B-1170/F/FPK.3/09/1999 TGL. 2 SEPTEMBER 1999 PERIHAL PELAKSANAAN HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KEPPRES NO. 14 TAHUN 2000 20 APRIL 1999 PERIHAL PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA

22.KEPPRES NO. 14 TAHUN 2000PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKANDIRAMPAS UNTUK NEGARA

23.KEPMEN NO. 49 TAHUN 2000 TGL. 23 JUNI 2000 PERIHAL PEMBENTUKAN TIM PENGHIBAHAN KAPAL PERIKANAN KEPADA NELAYAN

24.KEPMEN NO 22 TAHUN 2000 TGL. 17 OKTOBER 2000PERIHAL TATA CARA PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA

25.B-531/F/FT.1/05/2001 TGL. 10 MEI 2001 PERIHAL S.E.M.A. NOMOR: 1 TAHUN 2001 TENTANG PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN SERENTAK DENGAN PERMOHONAN GRASI

26.SE-007/A/J.A/09/2003 TGL. 1 SEPTEMBER 2003 PERIHAL SIKAP JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGHADAPI HAKIM YANG IA SENDIRI BERKEPENTINGAN DALAM MENGADILI SUATU PERKARA

27.B-589/F/F.3.1/09/2003 TGL. 5 SEPTEMBER 2003 PERIHAL SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI TENTANG SIKAP JPU DALAM MENGHADAPI HAKIM YANG IA SENDIRI BERKEPENTINGAN DALAM MENGADILI SUATU PERKARA.

28.B-252/F/FU.1/04/2004 TGL. 19 APRIL 2004 PERIHAL DATA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN EKSEKUSI BARANG RAMPASAN

29.B-330/F/FT.1/06/2004 TGL. 18 JUNI 2004 PERIHAL EVALUASI DAN EKSAMINASI KHUSUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BEBAS/LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM.

30.523.411/2004 TGL. 8 SEPTEMBER 2004 PERIHAL KAPAL PERIKANAN YANG DI RAMPAS UNTUK NEGARA

31.SE-007/A/JA/11/2004

TGL. 26 NOPEMBER 2004 PERIHAL MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN PERKARA-PERKARA KORUPSI SE INDONESIA

32.B-712/F/FU.2/12/2004

TGL. 20 DESEMBER 2004 PERIHAL KAPAL PERIKANAN YANG DI RAMPAS UNTUK NEGARA.

33.B-762/F/FD.1/09/2005

TGL. 30 SEPTEMBER 2005 PERIHAL PENCANTUMAN JABATAN FUNGSIONAL SELAKU PENYIDIK ATAU SELAKU PENUNTUT UMUM PADA SURAT PERINTAH PENYELESAIAN PERKARA

34.B-779/F/FJP/FT/10/2005 TGL. 11 OKTOBER 2005 PERIHAL EKSEKUSI UANG PENGGANTI

PAGE